Bitcoin Forum

Dikutip dri : https://infoaceh.net/

 BANDA ACEH — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan segera memberlakukan aturan kendaraan menunggak atau mati pajak tidak boleh lagi mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite atau Solar.Pihak BPH Migas akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait wacana aturan bagi kendaraan yang menunggak pajak tak bisa mengisi BBM Subsidi di SPBU.Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim mengatakan, di beberapa daerah aturan tersebut sudah berjalan.Untuk di Aceh, kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya.“Di beberapa daerah sudah berlaku. Di Aceh nanti kita diskusi dengan pemerintah daerah dari atas dulu dari Pj Gubernur, kita akan lakukan koordinasi dengan Forkopimda juga. Sehingga masyarakat bisa memahami ketentuan-ketentuan yang ada,” kata Abdul Halim usai meresmikan penyaluran BBM subsidi satu harga di Fuel Terminal BBM Krueng Raya, Aceh Besar, Jumat (24/11).Menurut Abdul Halim, aturan itu nantinya diberlakukan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran dan membantu daerah bisa meningkatkan PAD dari pajak kendaraan. lanjut Halim.Menurutnya, dalam peraturan presiden juga telah diatur siapa saja yang berhak menggunakan BBM subsidi.BPH Migas disebut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepala dinas terkait untuk mengatasi penyalahgunaan BBM subsidi.

-banyak orang setuju dengan aturan ini alasanya berbagai macam diataranya: karena banyak kendaraan mati pajak tangkinya yang harusnya 45 liter, dimodif bahkan sampai 3 kali lipat, setelah antrian panjang banyak orang tidak mendapatkan jatah BBM karena hal tersebut.
-seringkali stok BBM Subsidi kosong karena maraknya mafia minyak,
masyarakat berharap dengan berlakunya peraturan ini  BBM subsidi bisa tepat sasaran dan membantu daerah bisa meningkatkan PAD dari pajak kendaraan.
apakah jumlah pembayar pajak kendaraan akan bertambah setelah Peraturan ini berlaku?

Mungkin saja, tapi terlepas apakah pendapatan daerah akan bertambah dengan aturan ini?, aku tidak begitu paham, soalnya aceh ini daerah istimewa yang mungkin saja hasil pajaknya full menyeluruh untuk rakyat aceh sendiri, sedangkan daerah lain yang kalau diterapkan hal ini mungkin agak mustahil akan bisa dinikmati oleh seluruh warganya, karena sepanjang yang kutahu hasil pajak tersebut juga akan dibagi ke pusat. Tapi ya setidaknya penerapan ini juga dapat membantu peningkatan hasil pajak daerah, dari pada BBM yang disubsidi hanya dinikmati oleh orang-orang kaya yang mungkin belum tentu juga bayar pajak kendaraan, karena biasanya mereka-mereka ini kalau ditilang pun akan damai di tempat.

Lanjutkan, mungkin ini satu cara Aceh menjadi lebih baik, dan tidak menanam Ganja nya lagi.

Tapi untuk daerah aceh sah-sah saja,secara kan aceh pemasok dan penghasil migas terbesar dunia.
Mungkin tidak ada masalah tentang renycana pemerintah aceh untuk yang nunggak pajak tak bisa isi bbm(larangan untuk masyarakat),biar gak salah sasaran,biar masyarakat membeli bbm sesuai kebutuhan.

Tapi jika pelaturan itu diadakan di daerah-daerah lain(seperti daerah saya), saya kurang setuju,karena walau pun saya bukan orang yang mengguna bbm setiap hari,untuk keseluruhan motor-motor diperkampungan pajak nya mati(maklum hidup diperkampungan jauh keperkotaan),mungkin cara seperti itu akan membuat masyarakat keberatan.

masalah tangki minyak yang di modif itu paling sering terjadi di kota-kota berkembang, seperti pidie, kutacane, dan sekitarnya, biasanya para mafia minyak ini berkomplot dengan petugas pengisi BBM untuk meloloskan aksinya. sebenarnya aturan seperti ini tidak terlalu efektif karena yang bermain adalah petugas pengisi bbm dan mafia, jadi yang harusnya di beri peringatan adalah petugas pom bensin bukan pemilik kendaraan yang tidak bayar pajak.

dan lagi, apakah ada jaminan bahwa orang yang sudah membayar pajak mobil mereka tidak memodif tangki bensinnya? karena sejauh yang saya tahu bayar pajak stnk itu bisa di tembak di polantas, cukup pakai foto ktp dan gesek nomor rangka dari rumah dan bayar uang pajak + uang capek polisinya, enggak perlu di check-check di polantas.

Nah ini baru betul, aturan tersebut cuma terlihat bagus di atas kertas. Penyelewengan akan terus terjadi selama tidak ada tindakan konkrit di lapangan.
Mau ada 100 aturan untuk mencegah penyelewangan BBM subsidi juga tidak akan efektif jika seluruh stakeholder terkait ga jelas kerjasamanya di lapangan.

Coba lihat foto ini, mau tertawa salah, mau marah juga salah.

https://i.ibb.co/9hsxfj7/bensin-ec1.jpg (https://imgbb.com/)

waduh, jual minyak di depan pertamina, kek mana pula ni konsepnya hahaha, sebenarnya membayar pajak kendaraan adalah kesadaran personla, tidak bisa di paksakan, di SPBU sekarang ini sudah banyak spanduk yang bertuliskan melarang melayani pengendara yang memodifikasi plat kendaraan mereka, maka itu bagi mereka yang nunggak pajak pasti akan terus mempertahankan plat lama mereka

aceh memang merupakan daerah istimewa yang punya aturan sendiri namun apa yang di wacanakan di atas saya yakin tidak akan berjalan efektif, mafia migas nya masih berkeliaran dan seharusnya merkea lah yang di basmi, bukan rakyat kecil yang berusaha mempertahankan kendaraan mereka untuk mencari nafkah

kenyataan nya nanti kalau jalan di lapangan pom bensin nya siapapun yang beli pasti di layani
karena biar cepat laku perputaran uang cepat dan untung besar
apa bisa BP migas ngontrol seluruh POM di aceh

jika diberlakukan hal seperti itu, bagaimana nasip rakyat kecil yang mencari nafkah dengan kereta tua, mereka gak sanggup membeli kereta yang lebih layak, jangan kan buat beli kereta yang baru, buat makan sehari hari aja mereka susah, jaman sekarang rakyat ingin membayar pajak, tapi di saat mereka bayar pajak malah mereka memberatkan kepada masyarakat yg ingin membayar pajak, maka dari itu masyarakat sekarang kebanyakan tidak bayar pajak bukan karna gak taat pajak, tetapi di persulit di saat mereka ingin membayar pajak.

Setelah pada beberapa waktu lalu tentang diberlakukanya  sebuah aturan, dimana masyarakat tidak boleh membeli BBM menggunakan jerigen ataui kompan, yang dimana atiran tersebut sangat menyengsarakan para nelayan dan petani. Kini ada lagi sebuah atiuran yang sangat menekan rakyat kecil.

Dan Saya yakin... jika aturan ini diberlakukan di setiap daerah, maka sudah tidak akan ada lagi yang namanya antrian panjang di SPBU, karena berbocara kendaraan yang pajaknya nunggak, jumlahnya terbilang cukup banya dan belum lagi ditambah dengan jumlah kendaraan bodong.Dan menutut saya ini adalah pertaruran yanf hanya akan menyengsarakan rakyat. Karena dengan banyakanya jumlah kendaraan yang nunggak pembayaran pajaknya, hal ini membuktikan akan ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak tersebut. Ini adalah sebuah aturan yang secara tidak langsung akan memeras rakyat kecil. memaksa rakyat untuk selalu tepat waktu dalam membayar pajak.

Dan jika pemerintah benar-benar serius untuk menerapkan aturan ini, maka jangan hanya masyarakat kecil saja dong yang kena imbasnya, tetapi mereka juga para mafia BBm yang bisa membeli BBM sesuka hatinya dan didistribusikan kemblai pada POM mini atau penjual BBM eceran, juga harus diberantas. Karena jujur saja, dengan adanya aturan ini, maka mafia BBM akan merasa sangat diuntungan, karena masyarakat yang memilki motor tapi mati pajaknya, akan beralih untuk membeli bensin eceran.

Aturan seperti ini tidak terlalu efektif selama masih ada kong kali kong antara petugas SPBU dengan mafia BMM. Akan lebih efektif jika dilakukan razia di jalan Lintas Sumatera atau kota-kota besar untuk menjaring kendaraan menunggak pajak lalu menahan kendaraan tersebut sampai proses pembayaran pajak selesai dilakukan.

Kendaraan yang menunggak pajak masih bisa diakali untuk mengisi BMM bersubsidi, akan selalu ada mafia BMM yang menjual BMM eceran di Pertamini atau kios-kios kecil yang memudahkan proses pengisian BBM untuk kendaraan tersebut. Bisnis BBM sangat cepat mendatangkan untung, tidak mesti kendaraan mati pajak yang dimodifikasi tangkinya, kendaraan yang hidup pajak juga bisa diakali seperti itu. Belum lagi dump truk setiap kali masuk SPBU langsung mengisi Full lalu dijual lagi ke pedagang kecil.

Ya ane rasa pernyataan agan ini ada benarnya juga sih memang dinegeri ini masih ada aja mapia yang licin bahkan mereka seakan ada harimau dibelakang mereka yang artinya ada petugas yang melindungi mereka, seperti kasus bung sumo waktu itu, diidentifikasi bahwa beliau terlibat melindungi sesuatu. Pada dasarnya mereka menyalah gunakan jabatan dan wewenang yang diberikan, jadi ane rasa kurang efektif jika penunggak pajak tak bisa isi BBM Subsidi, dan pada kenyataannya dulu pernah ada berita bahwa beli BBM lewat apk, pada kenyataannya sekarang masih bisa ko isi BBM tanpa apk bahkan dikota-kota besar, kan itu tujuan adanya apk seperti itu untuk yang bersubsidi ya tapi malah kebalikannya deh ane rasa.

sebenarnya orang ngisi BBM itu pasti punya motor ataupun mobil
sudah bisa di katakan orang yang berada. walaupun jika hanya motor belum bisa di katakan orang yang kaya.
karena aturan sebelum membeli kan sudah tahu ada pajak yang harus di bayar kedepan nya.

Kalau orang-orang di sekitaran kampung ane ini mana pernah bayar pajak, motornya pun sudah tidak ada surat sama sekali, karena hilang, ada yang digadaikan, blei motor surat sebelah dll. Jika diterapkan isi bensin harus bayar pajak, pasti mereka masa bodoh, soalnya di kampung ku ini, bensin eceran banyak, bahkan mereka bersaing harga satu sama lain. Nah kalau beli di sana ya buat apa lagi bayar pajak, penjual mana mau nanyain surat stnk segala macam, yang penting dapat duit aja.

bagus gan, saya senidri setuju sama perdanya kalau kek gitu, selain bisa meningkatkan pendapatan dari pajak, bisa buat ngurangin subsidi bbm kan, bayangkan aja misal ada 50 ribu motor tidak bayar pajak, negara bisa hemat 50 ribu liter per hari dari aceh aja subsisidinya, dengan asumsi motor sehari ngabisin seliter.

ini keknya pemain bensin atau solar eceran ya, didaerah ane juga banyak yang modelan gini, mobil - mobil tua di modifikasi biar nampung banyak, bahkan pernah liat mobil tanki pertamina nurunin solar bukan di pom wkwkwkwkk jangan tanya gimana caranya, ane juga kagak tau, mungkin kangkalikong sama sopirnya apa gimana.

wkwkwk ini ane gak habis pikir sih wkwkwk didepan pom pertamina gak tuh dia jualan wkwkwk tapi ada aturannnya gak sih kalau misalanya jual bensin eceran itu dilarang atau seenggaknya jualan bensin eceran tidak boleh di radius 1km pom bensin.

Peraturan ini masih menjadi pertimbangan dan masih harus dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, apabila benar aturan ini ditetapkan tentu saja menimbulkan pro dan kontra,.
Pro untuk masyarakat menengah ke atas dan kontra untuk masyarakat menengah kebawah, bagaimana nasib rakyat kecil yang hidup nya pas-pasan,  yang hanya mampu memakai motor bekas yang tidak ada surat suratnya.
Lantas jika aturan tersebut ditetapkan adakah langkah pemerintah untuk membuat kehidupan rakyat kecil tidak terdampak aturan tersebut?

Di daerah tempat ane tinggal, itu bukan hanya terdapat banyak kendaraan yang nunggak pembayaran pejaknya, akan tetapi mengenai kendaraan bodongpun sudah tidak terhitung jumlahnya, yang dimana kendaraan tersebut didapat dari pasar gelap yang merupakan kendaraan hasil curian atau membegal. Dan jika kebijakan ini diterapkan di setiap daerah, bukan hanya di aceh saja. Ane harap hal ini dapat menjadi faktor penghambat aktivitas jual beli kendaraan di pasar gelap. Karena setidaknya dengan ada kebijakan ini dapat membuat masyarakat untuk berfikir dua kali ketika ingin membeli kendaraan bodong. Dan ketika permintaan terkait daripada kendaraan bodong ini menurun, maka secara tidak langsung hal ini juga dapat menurunkan angka terjadinya pencurian kendaraan.

Dan saya sepakat dengan agan-agan disini, bahwasannya mafia BBM itu harus diberantas, karena jika tidak maka kebijakan ini tidak ada gunanya sama sekali, selain daripada terus memperkaya mereka para mafia BBM. Sementara itu penyebab daripada banyaknya kendaraan yang nunggak pajaknya, selain daripada ekonomi masyarakat yang sulit, akan tetapi mereka yang membayar pajak dengan tepat pun tidak merasakan realisasi dari pajak tersebut, seperti jalanan yang masih rusak.