Bitcoin Forum

Sumber (https://nasional.kompas.com/read/2024/04/25/20211961/pkb-nasdem-merapat-koalisi-prabowo-diprediksi-makin-gemoy)

Akhirnya, Nasdem dan PKB memberi sinyal kuat bergabung dan Merapat ke Prabowo, Sebelumnya ada Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Kalau ane lihat dari beberapa banyak partai yang bergabung ke sana, dapat dipastikan koalisi pemerintahan kali ini akan sama gemuknya dengan pemerintahan Jokowi, cuma kita belum tahu di akhir episode kali ini apakah PDIP, PKS dan PPP akan ikut gabung di Prabowo?. Tapi Khusus untuk PPP, bau-baunya memang akan gabung ke Prabowo, namun belum pasti saja karena mereka lagi sibuk di MK untuk ngurus kursi parlemen mereka. Namun jelasnya partai besar PDIP dan PKS masih belum ada kepastian apakah mereka jadi Oposisi atau Koalisi.

Ane agak salut sama PKS, kalau mereka oposisi lagi, mungkin pemilu berikutnya ane akan pilih mereka, karena mereka ini sangat konsisten dan tidak rakus kekuasaan kayak yang lain. Sedangkan PDIP, ya partai ini juga tidak asing lagi ber-oposisi, sejak zaman orde baru (di zaman mega) mereka juga diam-diam anti soeharto hingga kasus kudatuli.

namun, kalau prabowo lihai dan mampu meluluhkan hati Mega dan PKS, bisa-bisa gawat neh, bakal tidak ada lagi yang adu keras urat leher di media-media metro tv dan tvone, bisa-bisa media akan tutup karena semua partai gabung pemerintah dan tidak ada oposisi.

Mungkin board politik ini tidak ada gunanya lagi karena sibuk meng-iya-kan kebijakan pemerintah kalau semua partai berkoalisi ke pemerintahan.

menurut prediksi saya pks dan pdip sulit untuk bergabung dalam koalisi prabowo, kita bisa lihat kalau pks itu konsisten dalam melakukan sesuatu, mereka tetap pada pendirian mereka, dari masa jokowi mereka memilih oposisi dan tidak memikirkan kekuasaan, yang pentinh mereka punya slot dalam parlemen, tidak ada menteri gak masalah bagi mereka, itu harus di ajungkam jempol karna kalau sudah bilang tidak akan koalisi tetap konsisten mereka, ucapan bisa di pegang, jangan koar-koar oposisi tau-tau koalisi sama mereka agar dapat slot menteri dan sejenisnya.

Kalau berbicara pdip itu menurut saya susah mereka kalau mau berkoalisi dengan prabowo, mereka tetap memilih oposisi seperti masa era sby yang mengambil langkah oposisi 2 periode atau 10 tahun, eras jokowi mereka koalisi karna jokowi di usung oleh parta pdip, sekarang jokowi mengusung anaknya menjadi wakil prabowo lewat partainya prabowo, pdip merasa di khianati oleh jokowi, maka dari itu saya rasa pdip tidak akan berkoalisi dengan prabowo tapi memilih jalan oposisi seperti era sby, dan mereka nantinya yang akan menentang dan mengkritik era kepemerintahan prabowo-gibran.

Wah memprediksi arah angin politik itu susah gan, apapun bisa terjadi di politik. Tapi menurut ane yang jelas PDIP pasti akan menjadi oposisi melihat ada banyaknya masalah terutama retaknya hubungan antara Megawati dengan Jokowi yang pastinya akan berpengaruh dan membuat PDIP enggan masuk kedalam koalisi nantinya. Apalagi PDIP belum mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan juga tidak hadir saat penetapan di kantor KPU, ini memperjelas semakin kuatnya peluang PDIP untuk menjadi oposisi. Tetapi perlu diingat PDIP mendapatkan suara tertinggi secara nasional dan jika mengikuti aturan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai dengan suara tertinggi pemilu, sehingga sulit juga untuk berpikir bahwa PDIP akan menjadi oposisi karena mereka pasti berkuasa di parlemen. Untuk penentuan PDIP akan masuk koalisi atau menjadi oposisi akan ditetapkan pada Mei bulan depan pada saat Rakernas, jadi mending tunggu aja nanti kejutannya.

Untuk PKS masih sulit ditebak gan arah anginnya akan kemana, tapi melihat PKS masih memperjuangkan hak angket dan seperti yang agan katakan PKS selalu konsisten dalam pilihan berpolitik dari beberapa tahun sebelumnya akan menjadi kemungkinan besar nantinya menjadi oposisi. Masih sulit ditebak gan klo PKS ini arah politiknya kemana.

Kalau bicara soal oposisi sangat jarang gan dalam suatu pemerintahan yang berjalan tidak ada oposisi, pasti akan selalu ada oposisi. Dan menurut saya sendiri partai oposisi itu sangat diperlukan guna menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. Soalnya kalau pemerintahan tanpa oposisi akan cenderung korup dan otoriter, jadi adanya oposisi akan ada selalu check and balance dalam jalannya pemerintahan.  

menurut ane walau PKS sudah 10 tahun menjadi oposisi semenjak kepemerintahan jokowi tidak menutup kemungkinan PKS beralih menjadi koalisi pemerintahan yang sekarang, dalam beberapa berita yang ane baca, presdien PKS ahmad syaikhu mengatakan posisinya masih belum ditentukan apakah ikut koalisi atau tetap menjadi oposisi, tapi dia mengatakan siap untuk ikut di dalam pemerintahan atau kembali di luar pemerintahan menjadi oposisi. untuk melihat hasil mutlak partai PKS akan berada di posisi mana, kita harus menunggu hasil akhir musyawarah majelis syuro PKS, menurut ane masih ada kemungkinan untuk partai PKS menjadi koalisi, dan tidak ada salahnya jika partai ini menjadi koalisi yang penting tujuannya sama untuk NKRI yang lebih baik lagi ke depannya.

dan untuk partai PDIP menurut ane sulit juga jika mau berkoalisi dengan pemerintahan yang sekarang melihat rekam jejak PDIP dan ketegangan antara ketua partai PDIP megawati  dan pak jokowi, ane yakin PDIP akan menjadi oposisi, di samping hal itu kemungkinan lain juga ada terjadi menyusul dinamika politik yang sering berubah. kita tunggu saja hasil ahirnya

Sampai saat ini memang sepertinya hanya PKS saja dan PDIP yang masih belum menjadi koalisi karena memang mungkin ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan terlebih dahulu tetapi disisi lain saya sebenarnya lebih suka jika ada oposisi dalam hal ini karena jika semuanya tergabung dalam koalisi maka politiknya menjadi tidak terlalu seru karena ciri khas politik negara kita tentu saja dengan perang dingin dan berbagai macaam tekanan untuk pemerintah yang menjabat selain itu jika memang semuanya tergabung dalam satu koalisi maka memang politik nya menjadi monoton karena mereka hanya akan berada di petahana saja tidak ada yang datang sebagai oposisi.

Tapi disisi lain untuk saat ini memang Prabowo Gibran harus mencari tambahan kekuatan meskipun saat ini mereka kuat karena bagaimanapun juga dengan situasi yang mereka miliki saat ini dengan partai yang mengusung mereka sekarang tetap saja itu masih belum kuat karena kekuatan partai-partai pengusung masih kurang dari 50 persen sehingga dengan masuknya beberapa partai besar seperti PKB (kabarnya PPP) juga akan bergabung dengan koalisi ini maka memang kekuatan mereka bisa lebih dari itu sehingga ini menjadi keuntungan yang baik untuk koalisi Indonesia maju saat ini.

Ya sudah sewajarnya PDIP dapat kursi ketua DPR karena sebagai pemenang pemilu, mungkin mereka akan ngamuk kalau UU tersebut di amandemen demi kepentingan Golkar (sehingga kursi ketua DPR jadi milik mereka), yang jelas kalau PDIP oposisi, kekuatan mereka tidak seberapa besar dibanding koalisi, hanya kurang dari 20%, tentu tidak bakal berbuat banyak untuk mengontrol pemerintahan dibanding  mereka (koalisi) yang gemuk dan bisa sewenang-wenang make anggaran.

mereka mau seluruh partai (100%) mendukung mereka biar di pemerintahan nanti enak ngatur-ngatur dsb, yang jelas tidak efektif juga kalau tanpa oposisi, apa lagi dalam hal mengontrol anggaran negara, mungkin akan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak terkontrol tanpa pengawasan.

Sinyal Nasdem dan PKB merapat ke koalisi Prabowo maka dapat dipastikan koalisi perubahan akan segera bubar, tentu dengan bergabungnya dua partai yang lolos ke Senayan ini membuat koalisi pemerintah selanjutnya akan semakin gemuk. PKS juga mulai diisukan akan mengikuti jejak Nasdem dan PKB, tapi langkah PKS agak sedikit terjal karena undangan mereka saat melakukan acara Halal bihalal tidak dipenuhi Prabowo, maka dapat diasumsikan ada penolakan secara halus pada PKS.

Saya harap PKS dan PDIP tetap loyal dengan posisinya saat ini sebagai oposisi, setidaknya masih ada partai yang menjadi pengingat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak masuk akal. Sikap ketua partai seperti Nasdem yang dimotori Surya Paloh dan PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar yang tidak siap menjadi Oposisi telah mengajarkan kita mereka tidak benar-benar memiliki integritas dalam berpolitik.

Sejujurnya saya sangat muak dengan sikap ketua parpol seperti Nasdem dan PKB yang masih mengharapkan keuntungan pribadi dari jabatan tertentu yang didapat kadernya, saya harap dengan menjadi partai oposisi PKS dan PDIP semakin mendapat kemenangan di hati masyarakat.

kemungkinan besar PDIP dan PKS itu konsisten untuk menjadi oposisi, ada 3 alasan;
1. PKS dan PDIP tidak pernah cocok di pemerintahan yang menjadi lawannya di pemilu,
2. PKS dan PDIP punyai rekam jejak menjadi oposisi di pemerintahan SBY.
3. penghianatan jokowi terlalu sakit untuk PDIP, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi oposisi.

jadi karena 3 alasan kuat ini membuat PDIP dan PKS akan menjadi oposisi dalam pemerintahan prabowo mendatang. dan jujur saja, sejauh ini cuman kedua partai tersebut yang tetap konsisten tidak mau luluh menjadi bagian pemerintah ketika kalah pemilu, karena biarpun banyak hal negatif tentang kedua partai ini namun mereka tetap konsisten menjaga ideologi partainya.

Idealnya PKS dan PDIP harus menjadi opsisi dan menunjukan bahwa mereka memang memegang teguh prinsip awal saat bertarung di pemilihan presiden. Tapi yang namanya politik apapun bisa dilancarkan, biarkan 2 partai ini yang memutuskan apakah akan bergabung atau tidak pada akhirnya masyarakat akan menilai sendiri. Katakanlah bergabung berarti suara rakyat yang selama ini habis habisan mendukung akan dianggap tidak berguna sama sekali, intinya bagi masyarakat adalah pahit dan manisnya harus bisa berada dibarisan rakyat. Atau memilih menjadi oposisi berarti itu adalah keputusan yang tepat karena sejak awal menjadi oposisi sudah satu paket.

Menggunakan dalih bergabung di pemerintahan karena kita harus kembali bersatu membangun indonesia, haha membangun indonesia tidak harus selalu di dalam pemerintahan bukan? justru menjadi oposisi juga sebagai bagian dari membangun Indonesia yang perannya mengawasi dan mengkritik apabila kinerja pemerintah menyeleweng dari yang semestinya. Jika semua bergabung di pemerintahan lalu bagaimana rakyat akan menyalurkan keluh kesahnya?

Ingat dengan adanya oposisi berperan untuk keseimbangan dalam mengawasi penerapan sistem pemerintahan.

Hentikan kata "pengkhianat" karena ini politik haram bisa halal dan halal bisa haram, tidak ada partai politik yang bersih 100% termasuk kader2nya saat melakukan kampanye, dan agan kayaknya perlu banyak membandingkan dari tahun ke tahun bagaimana politik ini bekerja maka akan lebih banyak menemukan sesuatu yang lebih parah dari kata "pengkhianat".   :P So, untuk urusan politik jangan terlalu serius menanggapinya.  ;D karena ujungnya kita tidak diuntungkan sama sekali.

Dalam berpolitik itu biasanya bersifat pragmatis, kedua parpol tersebut dari dulu memang konsisten berpragmatis dan selalu mencari celah untuk mencari keuntungan di pemerintahan. Selama ini strategi mereka sukses dan mampu mendulang suara di parlemen. Beda dengan PKS dan PDIP, walau beroposisi, posisi mereka kuat sebagai penentang pemerintah dan itu terbukti PDIP di zaman SBY dan PKS di zaman Jokowi.

mereka tetap berada di jalur perjuangan yang benar dan tidak mau diiming-imingi 1 atau 2 posisi menteri. Beda sama nasdem dan pkb yang walau pun gak dapat menteri setidaknya jadi wakil menteri pun tidak masalah asal dapat jabatan dan proyek.

Pada dasarnya dalam hal sikap berpolitik itu memang dinamis dan pragmatis tergantung kepentingannya, seperti halnya PKB dan juga Nasedem yang membawa tema perubahan pada akhirnya menyatakan diri untuk bergabung dan berdiri di jajaran pemerintahan, saya harap PDI dan PKS bisa lebih keras dalam menjadi oposisi karena saat ini memang koalisi pemerintahan sangatlah besar, tetapi jika ane tidak salah lihat bahwa PDI memiliki keretakan di partainy

Mungkin PKB dan Nasdem kadernya banyak kasus, mau tidak mau mereka harus bergabung dan membuat kesepakatan, kita lihat kacamata lain bahwa beberapa kadernya terindikasi pada kasus korupsi yan cukup besar. ;D

Saya berharap tetap ada yang ambil posisi sebagai oposisi, terlebih PDIP yang bisa dikatakan kuat untuk jadi oposisi. Jangan sampai terulang 10 tahun pemerintahan tanpa ada oposisi yang kuat untuk mengimbangi pemerintahan yang menjabat. Saya yakin Prabowo akan mencoba untuk merangkul semua, tapi mudah2an ga semua bisa dirangkul dengan iming2 jabatan. Negara demokrasi tanpa oposisi sama aja dangdut tanpa goyang :) kidding, tapi kita liat saja nanti bagaimana manuver2 para petinggi pemerintahan.

Tema perubahan hanya pemanis selama masa kampanye saja, selebihnya akan mengikuti tema Lanjutkan setelah kedua parpol ini resmi bergabung ke pemerintah. Sikap NasDem dan PKB seperti yang diharapkan Prabowo, tentu saja Prabowo akan menerima kedua partai ini dengan tangan terbuka untuk menciptakan koalisi gemuk, alasannya setiap kepentingan yang akan rencanakan pemerintahannya bisa cepat terealisasi karena jumlahnya akan menguasai perolehan kursi yang ada di Senayan.

Langkah yang diambil Nasdem dan PKB semakin menguak tirai dunia perpolitikan yang sebenarnya di Indonesia, sangat sedikit parpol yang berani berada di luar pemerintah akibat takut tidak bisa merasakan kekuasaan. Sikap Nasdem dan PKB yang masih takut berada diluar pemerintah semakin memperjelas kedua partai ini tidak memiliki DNA politik menjadi oposisi.

Semakin gemuknya jumlah kursi di Senayan yang bergabung ke pemerintahan akan menghilangkan mekanisme kontrol dan kritik yang masih bernaung dibawah sistem demokrasi, situasi ini akan menciptakan sedikitnya pihak yang mengawasi pemerintahan. Semoga PDIP dan PKS tetap Istikomah pada posisinya, meskipun jumlahnya kalah di parlemen tetapi mereka bisa memenangkan hati masyarakat meski pengawasan terhadap kerja pemerintah tidak bisa berjalan sempurna.

ya namanya partai pasti ada yang memiliki haluan miring, apa lagi ada sebagian kader yang lebih condong ikut pakde jokowi, kemungkinan besar mereka akan melenceng dari garis kebijakan partai/megawati. Namun itu bukan persoalan besar, karena dari dulu PDIP sering ditinggal oleh kadernya untuk bergabung ke partai lain atau membentuk partai baru. Menurut ane itu tidak mengurangi jumlah pemilih yang militan walau digembosi dari dalam.

tidak hanya mereka sih, partai lain kayak PDIP dan PKS pun ada, cuma mereka tidak begitu peduli soal itu, Apa lagi PDIP, mereka kan sebelumnya berada di pemerintahan, sampai saat ini pun masih banyak menteri yang berbendera PDIP, namun karena idealis tadi tetap saja mereka mbalelo dan punya pendirian teguh kayak ketua umumnya.

Oposisi sangat dibutuhkan untuk menjaga kekokohan negara dalam berdemokrasi dan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. Saya justru memperkirakan kemungkinan jauh lebih buruk dari dangdut tanpa goyang, pemerintahan tanpa oposisi sangat cenderung meningkatnya angka korupsi dan otoriter. Saya sangat berharap pada PDIP dan PKS menjadi lawan politik dari pemerintah yang berkuasa karena jika semua parpol menjadi bagian dari pemerintahan, maka akan ada tanda bahaya dalam berdemokrasi kedepan.

Pernyataan Prabowo yang ingin merangkul semua unsur dan kekuatan dapat diartikan dalam dua makna berbeda, semakin gemuknya koalisi pemerintahan akan membuat segala rencana kebijakan pemerintah berjalan mulus karena di dukung jumlah kursi yang ada di parlemen. Jujur saya sangat menyayangkan langkah Nasdem dan PKB yang merapat ke pemerintah terpilih, jika Parpol yang mengusung Paslon 01 (Anies-Muhaimin) dan Paslon 03 (Ganjar-Mahfud) tetap berada di luar pemerintahan, kekuatan dalam berdemokrasi akan berjalan baik karena ada pihak dari luar pemerintahan yang mengontrol atau mengawasi setiap kebijakan ataupun keinginan presiden yang terkesan menguntungkan beberapa pihak saja.

PDIP dan PKS adalah partai yang memiliki komitmen cukup kuat dan keduanya telah membuktikan dalam beberapa tahun terakhir ketika mereka kalah dan mereka tidak akan mau bergabung dengan pemerintahan yang bertentangan dengan tujuan mereka, untuk saat ini di Indonesia hanya ada dua partai yang memiliki komitmen tinggi dalam politik yaitu PDIP dan PKS dan saya yakin mereka akan tetap beroposisi.
Penghianatan yang dilakukan untuk PDIP begitu menyakitkan dan kita berkaca dari apa yang terjadi di masa lalu saat era SBY dan PDIP beroposisi selama 10 tahun.
Untuk PKS juga demikian, jika tidak sejalan dengan mereka maka partai ini cukup siap untuk beroposisi.

Sebenarnya ketika ada beberapa partai yang beroposisi itu akan lebih baik untuk pemerintahan, jadi yang berkuasa saat ini tidak bisa semena mena mengatur kebijakan yang hanya menguntungkan kelompoknya saja.

Ane denger PKS sepertinya akan ditolak masuk ke koalisi, karena partai Gelora (partai pecahan PKS yang dipimpin oleh anis mata, fahri hamza,dkk) menolak mereka untuk masuk ke pemerintahan, artinya koalisi gemuk yang diimpikan prabowo mungkin tidak akan jalan sebagaimana mestinya. Pasti akan ada perpecahan dalam pemerintahan mereka jika tetap memaksa koalisi ini terbentuk. Tapi Kalau PDIP ane yakin kalau mereka akan jadi Oposisi, namun bisa jadi oposisi mereka agak lunak, mungkin akan ada posisi jabatan strategis yang akan mereka dapat semisal ketua DPR, atau jabatan lain supaya PDIP tidak begitu vokal kayak zaman SBY dulu.

Sejujurnya saya sangat muak dengan sikap ketua parpol seperti Nasdem dan PKB yang masih mengharapkan keuntungan pribadi dari jabatan tertentu yang didapat kadernya, saya harap dengan menjadi partai oposisi PKS dan PDIP semakin mendapat kemenangan di hati masyarakat.

Saya juga melihat politik ketua partai sangat muak dengan begabungnya partai PKB dan Nasdem tentu saja ini melukai hati rakyat yang memilih 01. Elit politik kita memang belum sepenuhnya berubah mereka berpolitik demi jabatan, kekuasaan dan uang. Mereka tidak ada ideologi dan idealisme, mungkin ada tapi hanya slogan partai saja pada prakteknya nol besar.

Padahal suara rakyat 42% dari  pendukung 01 dan 03 mengingkan mereka berada di opsisi karena tentunya merekat tidak memilih 02 karena menginginkan peruahan tapi elit politik dengan mudahnya melupakan suara rakyat begitu saja bahkan dalam hitungan bulan.

Kalau tidak ada oposisi maka siap-siap demokrasi negara kita sedikit lebih mundur, karena segala kebijakan baik atau buruk semua akan mereka putuskan sesuka mereka.  Tidak ada lagi kekuatan di luar pemerintahan yang ikut mengontrol, saat ini hanya PDIP dan PKS yang berkomintmen berada di luar pememrintahan ini sama saja kualisi gemuk vs oposisi kurus tidak seimbang. Jika sepertinya ini tentunya DPR secara fungsi sudah tidak berguna lagi kalau semua partai bergabung dengan Pemerintahan, karena setiap ada kebijakan yang akan di buat pemerintah entah itu buruk sekalipun, mereka pasti  akan satu suara yaitu setuju.

Saya sama sekali tidak terkejut ketika partai Nasdem dan PKB, memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan.

Kita akan sedikit mengilas balik pencolanan pasangan AMIN pada Pilpres kemari, disaat Partai Nasdem memtuskan untuk keluar dari koalisi pemerintahan dan memilih untuk mencalonkan Anis sebagai presiden, Surya palo sebagai pimpinan tertinggi partai Nasdem mendapatkan kerugian yang amat besar, selain daripa kadaernya yang berada di kementrian itu dihabisi, tetapi secara pribadi Surya paloh juga mendapatkan kerugian. Dimana pada saat itu, setalah mengusung anis sebagai CAPRES, binsis yang dimiliki oleh Surya paloh itu langsung diganggu, dan salah satu bisnis PT Pangansari Utama yang bergerak dalam Catering makanan langsung terancam putus kontrak dengan PT Freeport Indonesia tanpa sebab yang jelas, dan belum lagi dengan bisnis lainnya.

Dan berangkat dari hal itu, mungkin hal tersebutlah yang menyebabkan Partai Nasdem kembali pada Koalisi pemerintahan. BUkan karena Partai Nasdem tidak biasa menjadi Oposisi, akan tetapi hal ini dilakukan untuk menyelamtakan bisnis pak ketum dan partai Nasdem itu sendiri.

Sementara ketika berbicara Partai PKB, pada saat Partai Gerindra memutuskan untuk kembali mengusung Prabowo sebagai presiden, PKB adalah partai yang pertama kali bergabung dengan prabowo dan bahkan sampai membuat SEKBER ( Sekretariat Bersama) anatara Partai PKB dan Gerindra. Namun setelah Anis diusung oleh partai nasdem untuk maju seabagi calon presiden, yang mana hal ini dianggap dapat memecah suara pak prabowo, oleh karena itulah PKB diutus dari kolaisi Indonesia maju untuk bergabung dengan kondisi Peruabahan dengan tujuan untuk mengacak-acak koalisi tersebut. Dan hal ini terbukti, dimana ketika PKB bergabung dengan kolaisi perubahan, parti demokrat itu langsung hengkang dari koalisi tersebut. Disisi lain kita juga bisa melihat sendiri akan ketidakseriusan Muhaimin Iskandar yang maju sebagai Cawapres dari koalisi Perubahan, dimana bukan nya mendongkrak elektabilitas anis, tetapi kedatangan PKB ini malah mengacak-acak elektabilitas pak anis.

Yang namanya banteng itu keras kepalanya, sehingga menjadi hal yang tidak mungkin, jika partai tersebut bergabung kedalam koalisi pemerintahan saat ini, sementara PKS itu sudah terbiasa menjadi opsisi, dan partai PKS adalah partai yang cukup kuat sebagai opisisi, kareena bisa dikatakan bahwa sebagian besar  pemilihnya itu adalah masayarakat yang kontra terhadap pemerintah. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana tanggungnya partai PKS sebagai opsisi, dimana meskipun sebagai opsisi tetapi elektabilitas partai tersebut terus meningkat.

Sementara ketika berbicara mengani parti Nasdem dan PKB, kedua partai tersebut adalah parti yang tidak biasa menjadi opisisi dari pemerintah. Sehingga bukanlah hal yang cukup mengherankan jika pada akhirnya kedua partai tersebut memutuskan untuk kembali bergabung dengan kolisi pemerintahan.

saya berharap bahwa kedua partai besar yaitu PDIP dan PKS itu bisa tetap konsisten menjadi Opisisi, karena bagaimanapun agar suatu pemerintahan bisa berja;an dengan semestisanya, maka harus ada penyeimbang. karena jika suatu koalisi usdah kuat di permerintahan dan parlemen, maka ini sangatlah berbahaya.

Dari sini saja ane dapat melihat bagaimana sebuah partai politik itu mempunyai tujuan tertentu jika begabung ke pemerintahan. Omong kosong saja kalau mereka bilang kepentingan mereka itu hanya untuk rakyat, padahal kepentingan mereka itu hanya untuk perut ketua umum dan partisipan partainya saja. Apa lagi kedua partai tersebut, tidak mungkin mereka tidak menghendaki atau mendapati sesuatu dari gabung ke Prabowo, pasti mereka akan minta jatah, walau tidak dapat menteri, ya setidaknya sekelas wamen, dirjen atau kepala badan pun lumayan, asal nanti setelah masuk ke pemerintahan proyek-proyek mereka dapat dengan mudah digolkan untuk kepentingan mereka sendiri.

Saat ini sepertinya untuk oposisi masih sangat pasif tetapi baru-baru ini Calon Presiden yang kalah Pak Ganjar Pranowo mendeklarasikan bahwa dia akan menjadi salah satu oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran di periode kali ini meskipun memang dia juga mengatakan dia akan menghormati hasil yang telah terjadi dan tetap akan menghormati pak Prabowo sebagai presiden tetapi memang dia akan menjadi oposisi dan berarti Pak Ganjar ini adalah opsisi pertama saat ini dalam kabinet yang akan dibangun oleh Pak Prabowo.


Ini adalah hal yang bagus sebenarnya karena dengan adanya oposisi dalam sebuah pemerintahan maka secara tidak langsung politik tentu tidak menjadi pasiv karena memang harus ada pro dan kontra serta tentu saja harus ada pengkritik di setiap tindakan yang memang dirasa tidak menjalur dengan target awal sehingga dengan adanya oposisi maka harusnya politik berjalan dengan semestinya.

Tapi masalahnya adalah dalam deklarasi Ganjar ini tidak dibarengi dengan keputusan dari PDIP karena melihat dari statement yang diberikan oleh Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai hal itu merupakan sikap pribadi dari Ganjar bukan serta merta PDIP juga mengikuti statement Ganjar.


Apakah pada akhirnya akan ada permasalahan internal di kubu PDIP sekarang dimana Ganjar akan berpisah dengan PDIP dari segi pilihan yang akan diambil?
Serta dengan statement ini apakah pada akhirnya PDIP akan bergabung juga karena dengan mengatakan jika itu bukan pernyataan sikap yang akan dilakukan oleh PDIP tentunya akan memunculkan pertanyaan dimana apakah PDIP tidak setuju dengan keputusan yang Pak Ganjar buat kali ini?

Namun sih kalau ane melihat iklim perpolitikkan sekarang, kayaknya kubu Prabowo sendirilah yang menghendaki dan memaksa ada oposisi, semisal partai gelora yang tidak ingin PKS masuk ke koalisi, dan tedensi Prabowo pada pidato dia tempo hari yang mengatakan kalau Soekarno (https://news.detik.com/pemilu/d-7333079/prabowo-singgung-ada-yang-klaim-bung-karno-milik-satu-partai-milik-rakyat) itu milik semua rakyat, bukan milik partai tertentu (yang sudah tentu menyindir PDIP). Seharusnya jika memang mereka benar-benar mau merangkul semua komponen baik itu partai, lembaga dan organisasi, dia pasti akan berbicara baik-baik dan tidak menyerang dengan vulgar begitu. Karena prabowo itu sudah berteman lama dengan mega, pasti sudah paham watak dan karakter ibu itu, sudah pasti dia berbicara begitu untuk sengaja membuat percikan api sehingga membuat keputusan mega Full 100% jadi oposisi.

Kayaknya PDIP tidak akan masuk pemerintahan karena ada Gibran disana. Saya yakin kalau PDIP akan oposisi apalagi ganjar pranowo sudah mendeklarasikan sebagai oposisi. Kalau PKS masih belum jelas apakah apakah akan oposisi atau tidak mungkin kalau diajak oleh prabowo PKS juga akan koalisi tapi kalau tidak maka terpaksa akan oposisi bersama PDIP.

Sebenarnya kalau saja PDIP itu pakai cara Golkar beberapa tahun silam, ane yakin PDIP bakal banyak jatah menteri. Sudah banyak contoh Golkar sukses di pemerintahan karena mereka bermain dua kaki di perpolitikan, contohya saja Yusuf Kalla yang dulu pernah jadi wapres SBY di tahun 2004, kala itu kan Golkar punya presiden sendiri di pemilu preside 2004 yaitu Wiranto. Namun wiranto kalah, dan akhirnya dengan pintarnya golkar merapat ke SBY dan menjadikan JK sebagai ketua umum. Pun pada pemilu 2014 pun begitu, saat itu Jokowi berpasangan dengan JK, lalu Golkar malah merapat ke Prabowo Hatta, dan kenyataannya Prabowo kalah, dan pintarnya Golkar, mereka langsung merapat ke Jokowi karena faktor JK lagi sehingga dapat banyak jatah menteri.

PDIP seharusnya memanfaatkan Gibran itu sebagai JK karena Gibran masih megang kartu anggota PDIP, seharusnya jika PDIP pakai cara politik Golkar, mereka akan banyak dapat jatah menteri dan mungkin akan melebihi Gerindra itu sendiri, ya setidaknya harus jadikan GIbran sebagai fungsionaris utama partai PDIP, mungkin sebagai penasehat atau sebagai wakil ketua umum PDIP.

Tapi karena Megawati idealis, sehingga cara busuk golkar tersebut sulit mereka terapkan, mereka lebih memilih memusuhi dari pada berteman.

itulah bedanya antara PDIP dan Golkar. PDIP itu salah satu partai yang memiliki prinsip dan ideologinya jelas beda dengan Golkar yang memang mereka selalu ingin berada di dalam kekuasaan dengan berbagai cara dilakukan.

Seharusnya PDIP itu pragmatis seperti Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, PPP, dan lainnya. Sehingga ketika tidak lagi berkuasa, mereka akan tetap berbisnis (https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017467117/anies-bongkar-kartu-prabowo-yang-membelot-beliau-bilang-tak-ada-dalam-kekuasaan-buat-tak-bisa-berbisnis?page=all) seperti prabowo dulunya. Entah mengapa?, apakah mega memang tidak butuh duit, atau memang puan bisnisnya akan tetap untung meskipun PDIP tidak masuk ke dalam pemerintahan dan kabinet. Soalnya kalau Prabowo kan orangnya tidak tahan, dulu dia sempat jadi oposisi, namun karena bisnisnya seret sehingga di periode kedua Jokowi dia pun lalu jadi Pragmatis dan gabung ke pemerintahan supaya bisnisnya lancar.

Cara ini sedikit kurang effektif karena posisi wakil presiden yang ditawarkan oleh Gerindra dan mereka mengusungkan Prabowo Subianto sebagai presiden, di sisi ini PDIP yang notaben partai besar dan raihan suara terbanyak di legislatif pada pemilu kali ini tentu juga sangat kurang cocok harus mendapatkan posisi wakil karena mereka ingin mengusungkan presiden sendiri.

Popularitas Prabowo Subianto sebenarnya tidak begitu signifikan namun karena ada pengaruh presiden Joko Widodo yang memberikan arahan pada anaknya Gibran menjadi daya tarik kenapa bisa terpilih dengan suara terbanyak di pemilu presiden bahkan hanya butuh satu putaran. Namun koalisi Prabwo sudah cukup gemuk hingga tidak bisa mencukupi semua menteri untuk partai yang mendukung mereka pada pemilu kemaren.

Muncul ide yang sangat tidak masuk akal untuk menambah beberapa porsi menteri baru sehingga koalisi gemuk Prabowo bisa mendapatkan jatah menteri satu persatu, ini stigma yang buruk karena anggaran dikeluarkan bakal semakin membludak dan dampaknya tentu buat masyarakat ke depannya nanti.

Bukan masalah kurang efektifnya, tapi cara berpolitik PDIP kurang pragmatis dibanding Golkar. Dulu itu Golkar juga sebagai pemenang pemilu sehingga mencalonkan wiranto sebagai presiden, setelah kalah, mereka langsung tancap gas dan mulai merapat ke JK yang saat itu jadi wakilnya SBY. Kalau saja PDIP pakai cara berpolitik seperti golkar, ane yakin mereka dapat meraup keuntungan sehingga tidak seperti sekarang yang mudah dipanas-panasin untuk jadi oposisi, ngapain juga jadi oposisi kalau sebenarnya Gibran masih megang KTA PDIP, kan merapat aja ke Gibran kali aja dapat banyak jatah menteri nantinya.


Ini karena prabowo ingin mengayom semua parta yang ada sekarang, coba kalau mereka tetap di koalisi sebelumnya, ane yakin jatah menteri tidak banyak dan cukup yang yang sudah ada sekarang. Tapi karena Nasdem dan PKB masuk, maka jatah untuk mereka tidak ada sehingga digulirkanlah wacana ini oleh mereka yang tidak dapat jatah menteri.

Terlepas nantinya gabung atau tidak, apakah akan jadi sesuatu yang baik buat negara kita ini kalau semua jadi satu tanpa ada oposisi 1 pun? Kalau tidak ada oposisi, pastinya semua keputusan/undang2/atau apapun itu yang diajukan atau akan dilakukan pemerintah akan sangat mudah dilakukan/disahkan. Di negara demokratis,  idealnya adalah dengan adanya oposisi kalau tanpa oposisi takutnya malah akan jadi pemerintahan yang otoriter karena tidak ada penyeimbang.
Tapi kalau untuk urusan untung2an masalah jabatan dan lain2 ya itu urusan lain. Yang saya tau setiap partai pasti punya idealismenya sendiri2, dan diposisi saat ini saya rasa PDIP (sebagai partai) bukanlah yang haus akan jabatan2 itu tapi kalo sudah ke ranah pribadi kader2nya ya pasti ada yang ingin untuk bergabung dengan pemerintahan karena tujuan pribadi.

Dapat di mengerti, jalannya Pemerintahan yang menganut sistem Demokrasi menuntut adanya oposisi, dalam hal ini PDIP dan PKS berpotensi berada di luar Pemerintahan. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, keberadaan oposisi sudah sangat lumrah, ketika PDIP berkuasa beberapa Partai lain juga ada yang enggan untuk berkoalisi dalam Pemerintahan. Benar saja, secara sederhana Partai oposisi biasanya akan cenderung bertindak sebagai pengawas dan pengkritik kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dinamika politik yang terjadi di Indonesia sebenarnya masih sama saja, meski secara Partai mereka cukup idealis dan enggan bergabung menjadi koalisi, tapi banyak kader mereka yang mengisi posisi di dalam Pemerintahan. Hanya saja, posisi-posisi seperti Mentri saja yang biasanya sering di sorot, padahal banyak sekali jabatan-jabatan di BUMN yang juga di isi oleh kader Partai, tidak terkecuali kader dari Partai oposisi itu sendiri. Pembagian jatah jabatan tersebut bukanlah hal baru dalam perpolitikan Indonesia.