Bitcoin Forum

Sumber (https://nasional.tempo.co/read/1906191/putusan-mk-soal-uu-pilkada-parpol-bisa-ajukan-calon-kepala-daerah-meski-tak-dapat-kursi-dprd)

MK Kemaren memutuskan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dalam hal ini Ketua MK, Suhartoyo memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20 persen kursi DPRD.

Artinya, PDIP (yang sendirian) di pilkada jakarta dapat mengajukan calon mereka sendiri untuk pilkada tahun ini.

Ya kita tahu sendiri, PDIP sebagai partai yang "telah ditinggal jokowi" sendirian hancur lebur di pilkada tahun ini karena partai-partai koalisi berupaya keras meninggalkan partai pemenang pemilu tersebut sendirian berjuang di NKRI ini. Contohnya di Jakarta, karena kursi di DPRD kurang dan tidak mencapai ambang batas minimal akhirnya PDIP tidak bisa menyalonkan pasangan yang akan mereka usung.

Dengan keputusan ini, apakah PDIP akan bikin gebrakan baru "mengambil alih" anies?, jika iya, tentunya ini adalah strategi yang sangat jitu. Apa lagi anis telah ditinggal juga oleh partai yang mengusungnya terdahulu, Nasdem, PKS dan PKB. Tentunya ini merupakan strategi yang sangat brilian, jika PDIP bisa memanfaatkan situasi ini untuk jakarta, dan kemungkinan (jika sukses) bisa lanjut untuk capres di tahun 2029 berpasangan dengan puan.

Keputusan ini bisa dibilang akan jadi sebagai "batu sandungan" buat koalisi gemuk karena mungkin sebelumnya mereka sudah yakin pasti menang di pilkada.
Skenario calon mereka vs kotak kosong atau calon mereka vs calon independen bisa gagal kalo PDIP mengajukan calon.
Yang ane denger2 sih sepertinya emang PDIP bakalan merangkul Anies, kalo ini beneran terjadi maka pilkada Jakarta akan jadi lebih menarik.
Istilahnya kalo PDIP + Anies, jadi bisa dibilang gabungan antara sesama pihak yang "ditinggalkan" :) dan pastinya simpatisan2 yang merasakan hal yang sama bisa bergabung mendukung.
Patut ditunggu keputusan akhirnya PDIP bagaimana nanti, walaupun ane bukan warga jakarta tapi pilkada jakarta selalu jadi hal yang menarik buat diikuti seluruh Indonesia.

Membuat undang undang dikebut dalam waktu 1 hari? bayangkan MK dan DPR sangat tidak masuk akal bahkan untuk membuat undang udang perlu berbagai tahap kajian akademik agar disahkan tapi ini cuma 1 hari yang sangat mustahil. Sebetulnya memang benar negara kira dalam keadaan darurat, sekarang situasi demonstran pun tak terbendung bisa memicu konflik yang jauh lebih besar jika MK tidak mencabut keputusannya tersebut. Ini bukan soal politik dinasti lagi tapi soal penerapan sistem kebijakan yang dipaksakan untuk kepentingan pribadi dan golongan yang mereka kendalikan.

Saya rasa ini merupakan skenario kubu pemerintah untuk membuat pemilu tidak menghadapi kotak kosong dimana dengan menurunkan ambang batas ada pihak lain yang tidak di prioritaskan akan maju untuk melawan Ridwan Kamil. Skenario ini di anggap sebagai langkah untuk mengantisipasi beberapa kondisi yang akan terjadi khususnya untuk Jakarta dan saya yakin ini dilakukan bukan tanpa pertimbangan. Nasdem, PKS dan PKB sudah merapat ke kubu pemerintahan sehingga tidak mungkin ada calon yang berani maju untuk melawan mereka sebab dipastikan kekuatan kekuasaan akan jauh lebih kuat untuk memenangkan pemilihan gubernur Jakarta.

Jika melihat konteks lain ini bisa menguntungkan PDI-P tetapi saya tidak yakin mereka bisa merebut kemenangan meskipun PDI-P akan mencoba membujuk Anis Baswedan untuk maju lewat partai mereka. Anis Baswedan kehilangan panggung setelah Nasdem, PKS dan PKB gabung ke pemerintah dan ini diyakini untuk mematikan karir dirinya di kancah politik Nasional, sebab ada pihak yang saat ini ingin membuat anak kecil menjadi suksesor Prabowo setelah dirinya berakhir dari jabatan Presiden.

DPR yang didominasi oleh koalisi KIM (koalisi indonesia maju) ngebut bikin UU tandingan atas putusan MK, padahal sudah jelas sekali putusan MK itu sudah final dan harus diterapkan KPU. Namun karena pilkada jakarta (partai yang tidak ada kursi DPRD bisa ngajukan calon), dan si bungsu kaesang tidak diakomodir di putusan MK tersebut, akhirnya atas intruksi gaib dari junjungan mereka (raja jawa dan presiden terpilih), DPR ngebut ngerevisi RUU pilkada salam sehari (supaya PDIP tidak bisa nyalon di DKI dan kaesang bisa jadi cawagub jateng).

Belum dilantik saja negara ini sudah dibikin kacau, apa lagi sudah dilantik nanti. (Padahal gibran yang diputuskan MK bisa nyalon wapres, tidak ada tuh ribut-ribut DPR bikin UU tandingan).

Saya ralat gan, demonstran tak terbendung karena ulah DPR yang ingin membatalkan putusan MK.

Justru MK lah yang menyelamat demostrasi kita ketika para elit partai memborong semua partai dengan iming-iming kue besar dan ada beberapa partai politik yang terpaksa bergabung karena sudah tersandera. Kalau tidak ada putusan MK mungkin akan banyak calon kepala dareah di berbagai daerah-daerah akan melawan kotak kosong. Kalau ini sampai terjadi maka demokrasi kita akan semakin gelap, karena sejatinya demokrasi itu semua orang berhak mencalonkan diri dan tidak di halang-halangi.

Kalau agan mengatakan ini bukan politik dinasti, justru saya mengatakan ini murni politik dinasti Jokowi. Karena jika agan mengkikuti rentetan yang terjadi di negara ini, mulai dari putusan Mk saat pilpres yang meloloskan Gibran, si bungsu jadi ketum PSG, ketum Golkar mundur secara tiba-tiba dan yang terkahir DPR ingin membatalakan putusan MK. Ini sangat gamblang terlihat ini sebuah politik Dinasti karena dengan politik dinasti lah akan melahirkan kebijakan-kebijkan yang keliru bahkan menabrak konsistusi yang terjadi selami ini. Sungguh sangat prihatin melihat demokrasi kita saat ini hanya gara-gara seoarang ayah ingin mencari pekerjaan untuk kedua anaknya kita harus turun ke jalan untuk demontrasi.

Rapat DPR terkait UU Pilkada sudah selesai, hasilnya DPR menyepakati 2 putusan MK dan memasukkannya ke dalam rancangan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024, dengan tambahan mengubah 6 pasal dan menghapus satu pasal dalam RPKPU.

https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgwe5qpyzjo (https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgwe5qpyzjo)

Dengan keputusan ambang batas yang dikurangi dari 25% menjadi 7,5% suara, membuat partai-partai yang sudah bergabung ke koalisi besar menjadi gamang, dan ada kemungkinan partai-partai yang kemaren tidak jadi mencalonkan calon kepala daerah karena tidak mencukupi 25% suara, akan membuat keputusan baru untuk keluar dari koalisi besar dan mengusungkan calon kepala daerah sendiri. Contohnya saja PKS, tempo hari mereka mengusung Anies dan wakilnya ketua umum PKS ahmad syaikhu, namun karena mereka sendirian dan suara partai tidak mencukupi untuk mengusungkan calon sendiri, sehingga PKS pun balik arah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.

Tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah lain di Indonesia pasti akan berubah, peta politik untuk pilkada akan semakin kompetitif setelah KPU menjalankan PKPU yang baru yang akan disahkan DPR dan Menkumham ke depan.

Klaim mereka sih untuk menghindari adanya daerah yang hanya memiliki satu kandidat dan melawan kotak kosong, sehingga menghindari monopoli suara pemilih. Tapi kalau begini makin banyak calon yang muncul malah nanti bukannya membuat masyarakat jadi bingung ya? Sedangkan untuk pemilih lanjut usia saja banyak yang tidak ikut serta dalam pemilu dengan alasan tidak mengenal para calon pemimpin masyarakatnya, bukannya ini akan semakin mengurangi keikutsertaan para pemilih lansia?

Sebenarnya berita yang anda sampaikan itu masih berupa rancangan dan belum disahkan, tetapi tepat di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, RPKPU tersebut resmi disahkan tanpa ada perubaan apapun.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20240825105735-4-566153/tok-komisi-ii-dpr-loloskan-perubahan-pkpu (https://www.cnbcindonesia.com/news/20240825105735-4-566153/tok-komisi-ii-dpr-loloskan-perubahan-pkpu)

Tetapi saya akan merangkum apa yang menjadi polemik antara putusan MK dan DPR, adapun terjadi karena perbedaan diantara kedua putusan itu

Ambang Batas Pencalonan Threshold
Putusan MK   : 6,5%-10%
Putusan DPR  : hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR

Batas Usia Minimal Calon Gubernur
Putusan MK   : Minimal 30 tahun saat ditetapkan sebgai calon Gubernur oleh KPU
Putusan DPR  : Minimal 30 tahun saat dilantik menjadi Gubernur

Batas Usia Minimal Calon Bupati/Walikota
Putusan MK   : Minimal 25 tahun saat ditetapkan sebagai calon Bupati/Walikota oleh KPU
Putusan DPR  : Minimal 25 tahun saat dilantik menjadi Bupati/Walikota

Kita patut bersyukur karena akhirnya DPR mendengarkan suara rakyat setelah banyaknya demo dimana-mana, suatu kemenangan untuk kita.

mengambil alih anies mungkin menjadi pilihan yang terbaik bagi PDIP, namun jangan lupa bahwa anies itu pernah jadi lawan banteng dan dia tidak pernah 'merah', itu artinya PDIP ingin anies merah dulu sebelum dicalonin jadi gubernur, kalo gak merah ya gak bakal dicalonin. karena biarpun PDIP memerlukan kandidat terbaik untuk memenangkan pemilihan gubernur mendatang, namun mereka itu adalah partai dengan ideologi yang kuat, itu artinya mereka lebih memilih mencalonkan kader mereka sendiri dan kalah, dibandingkan dengan mencalonkan calon lain tapi bukan kader mereka. namun dari kabar yang tersiar, kemungkinan besar PDIP akan mencalonkan anies, namun mungkin perlu waktu untuk memerahkan beliau dan itu tinggal menunggu waktu saja.

Kok bingung?, justru semakin banyak calon akan semakin kompetitif persaingan, dan akan semakin banyak gagasan dan ide mana yang harus dipilih. Semakin banyak calon akan semakin demokratis sesuai yang dicita-citakan. Kalau cuma 1 calon (misal Ridwan Kamil doang), masyarakat seperti dipaksa untuk pilih 1 itu saja, sehingga nanti ketika sudah memimpin, calon gubernur ini akan sewenang-wenang memerintah, karena sudah dibekingi oleh seluruh fraksi koalisi gemuk di DPRD yang mengusung sebelumnya.

Seharusnya yang memberikan informasi calon kepada para lansia ini adalah anak dan cucu mereka. kalau anak dan cucu saja males ngasih tau calon kepala daerah ke ibu dan neneknya, terus apa fungsi keluarga kalau tidak memberitahu calon mana saja yang baik, jujur, dan mempunyai gagasan yang bagus untuk daerahnya?. Anies aja sowan ke ibu sebelum ke DPP PDIP, artinya peran keluarga itu nomor 1 dalam menentukan arah politiknya bukan orang lain atau KPU.

Berarti pada akhirnya keikutsertaan anak muda dalam pemilihan umum seperti mengedukasi orangtua sangatlah penting nantinya. Semoga anak muda kita tidak terlalu apatis, karena banyak orang yang lebih memilih untuk memanfaatkan libur pemilu untuk melakukan hiburan dengan alasan siapapun yang terpilih tidak bernpengaruh apa-apa terhadap mereka pribadi, padahal sebenarnya kalau kita peduli sama nasib masyarakat, pemikiran seperti itu tidak akan muncul.

Selain itu, menurut saya semakin banyak calon independen akan semakin mengurangi penggunaan cara politik uang secara bertahap, alasanyna karena semakin banyak calon independen atau semakin berkurangnya koalisi, ini berarti dukungan dana dari partai jadi berkurang, pastinya calon2 independen ini bakala mencari taktik lain selain menggunakan serangan fajar.

Hal ini bukan berarti akan langsung menghilangkan praktek kampanye seperti ini, tetapi secara perlahan, Karena berkurangnya persentase threshold untuk mencalonkan diri, jadi partai pun tidak harus membuat koalisi besar-besaran untuk dapat mencalonkan suatu paslon yang akan berakhir ke bagi-bagi jabatan. Tentunya persaingan semakin ketat, tetapi itu justru bagus bagi masyarakat supaya polarisasi kekuasaan politik semakin berkurang, dan seperti yang agan bilang sebelumnya, Semakin banyak calon akan semakin demokratis sesuai yang dicita-citakan.

Ya itu benar, keputusan itu membuat situasi politik semakin bagus dan memutuskan praktik jual beli parpol sebagai syarat dukungan calon. Tapi tentu saja pelaku politik itu memiliki seni yang luar biasa demi mencapai misinya. Secara aturan memang sangat bagus akan tetapi pada pelaksanaannya terkadang masyarakat telah memilih sesuai hati nuraninya namun pada akhirnya oknum ditingkat penyelenggara pemilu mengutak-atik suara ril dan membuat hasil yang berbeda. ini menjadi sesuatu yang sangat miris.

Sebaiknya Anies beristirahat dari hiruk-pikuk politik apalagi harus menjadi tandem dari PDI-P. Saya menilai Anies akan menjadi pesakitan politik dan pada situasi sekarang jelas tidak menguntungkannya. Indonesia masih sangat kental dengan politik indentitas apalagi di DKI yang basisnya lebih didominasi oleh PKS. Jadi apapun manuver yang dilakukan PDI-P maka akan menjadi sia-sia dan reputasi anies akan semakin terperosok.

Bingung dengan sikap PDIP yang masih jual mahal di saat seperti ini, padahal Anis dan PDIP saat ini saling membutuhkan satu sama lain dan punya lawan yang sama karena mereka sama-sama berada berlawan dengan penguasa. PDIP partai Opesisi sedangkan Anis Tokoh Nasional yang beropsisi.

PDIP jika ingin menang tentu saja harus mengusung Anis sebagai cagub karena jika masih ngotot ingin kader sendiri yang maju tentu saja mereka akan kalah dengan kualisi KIM Plus. Karena banyak pengamat politik mengatakan sebenarnya yang di takutkan oleh Kim plus adalah Anies, makanya mereka mencoba menarik semua dukungan dari Anies sebelumnya untuk masuk ke Kim Plus seperti PKB, Nasdem dan PKS. Penjegalan Anis bukan tanpa alasan, karena Aneis sangat berpontensi menang pilkada Jakarta sehingga dia mendapatkan panggung, dan tentunya akan menjadi lawan yang berat di pilpres 2029 dengan Kim Plus. Ini masuk akal karena memang politik itu pasti yang di lihat untuk jangka panjang bukan sekedar pilkada.

PDIP juga begitu, mencalonkan Anis sangat berisiko untuk kadernya sendiri di pilpres di 2029 tidak dapat panggung. makanya mereka ngtotot ingin memerahkan anies, kalau alasan harus kader sendiri itu tidak mungkin karena banyak di daerah lain bukan dari kader sendiri bahkan di Banten PDIP mencalonkan Cagub Airin dari partai Golkar.

Seperti halnya perkataan emaknya banteng, kalau mau ke pdip maka harus loyal dan nurut, bukan hanya gabung kalau ada maunya saja. PDIP juga sudah trauma dengan elektabilitas ketokohan, sama dengan halnya jokowi dulu yang berbagai survey diunggulkan ketika di jakarta dulu, dan akhirnya di penghujung kekuasaan berhianat dan menghancur leburkan PDIP itu sendiri.

Mending memajukan kader mereka sendiri (Pramono Anung) dari pada menang (Anies) tapi kadernya sendiri di 2029 tidak ada panggung. Saya rasa PDIP tidak mencari sosok di jakarta di 2029 nanti, tapi di daerah basisnya mereka sendiri yaitu Jawa tengah. Jika seandainya Andika perkasa menang di Jateng, saya rasa sosok inilah yang akan jadi kartu as-nya PDIP untuk dijadikan capres di 2029

Hal yang sangat sulit untuk Anies jika ingin bergabung dengan PDIP karena kita tahu bahwa PDIP dan Anies Baswedan itu tidak memiliki prinsip sama jika berbicara ideologi, ini bukanlah hal yang mudah untuk keduanya menyatukan persepsi.

Hal yang paling menyedihkan lagi adalah ketika berbicara kepentingan, karena PDIP juga tahu bahwa suara Anies di Jakarta itu cukup bagus dan saya pikir Mak banteng juga sedang berpikir keras apa yang harus di lakukan oleh mereka mengenai pemilihan di Jakarta,  jika melihat situasi dan menginginkan kemenangan, mereka harus bersama, namun itu adalah hal konyol berbicara idealis masing-masing.

Saya sangat setuju dengan keputusan MK yang memutuskan tentang aturan ThresHold, karena itu memberikan peluang bagi fraksi atau partai kecil lainnya.

Mengingat kebijakan ini berkaitan erat dengan peristiwa pencalonan Gubernur DKI Jakarta, mari kita lihat bagaimana kedepannya. Seperti yang sudah kita ketahui kalau Anies sudah dittinggalkan oleh koalisinya dan sepertinya mulai ada gerakan terhadap PDI-P,  entah apa tujuannya tetapi belum pasti. Ini akan menjadi tontonan yang cukup menarik.

Yups, sudah terlihat sekarang bagaimana dampak dari keputusan MK tersebut. Di berbagai daerah muncul poros baru yang mengusung calon gubernur dan bupati baru. Banyak dari partai-partai dulunya (sebelum putusan MK) bergabung dengan koalisi indonesia maju (KIM), menarik diri dari koalisi di detik-detik terakhir pendaftaran. Contohnya saja Golkar yang menarik dukungan ke Andra soni di banten, dimana calon ini diusung oleh pasukan KIM, lalu merapat ke Airin yang dicalonkan PDIP lebih dulu.

Contoh lainnya di Jakarta, kemaren berhembus isu kalau PKB akan mencalonkan Anies, namun Ridwan kamil bergerak cepat dengan mendaftarkan diri segera ke KPU sehingga PKB tidak sempat untuk menarik diri mereka dari KIM. Dan, putusan MK ini juga mempengaruhi PKS, dimana ada 28 orang dewan pakar PKS mengundurkan diri dari partai karena PKS tidak jadi mencalonkan Anies padahal PKS bisa mengusung calon sendiri di jakarta di detik terakhir.

Belum lagi di daerah-daerah lain dimana KIM yang memiliki calon walikota dan bupatinya yang sudah hampir fix berubah komposisi pengusung partainya ketika dibuka pendaftaran calon pilkada seperti di sumsel, riau, jawa barat, dsb.

Artinya, keputusan MK ini sangat mempengaruhi peta komposisi KIM. Oleh karena itulah mereka (KIM) berupaya sekeras menjegalnya di DPR untuk membuat UU tandingan dengan keputusan MK ini (namun akhirnya gagal karena didemo mahasiswa).