Bitcoin Forum

https://talkimg.com/images/2024/10/21/K2WE8.png

Pergantian kepemimpinan Indonesia sudah terjadi dari Presiden sebelumnya Joko Widodo ke Prabowo Subianto sejak Prabowo Subianto menguncapkan sumpah janji di depan anggota dan pimpinan MPR.

Segudang harapan rakyat Indonesia kini berada pada kepemimpinan Prabowo apalagi dalam sambutan perdananya Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa kerja utama harus untuk rakyat bukan untuk kepentingan kelompok.
Nama-nama menteri yang dipercaya sudah terisi mulai dari kalangan perempuan atau laki-laki dengan keahlian yang berbeda. Mereka adalah pembantu.

Dalam perjalanan menuju 100 hari, kita akan menantikan apakah persentase statistik dari banyak sektor akan berubah atau dalam tahun pertama memimpin negara yang kaya dengan keberagaman.

Sumber foto: google

Ya kita perlu menunggu bahwa untuk menciptakan rakyat makmur sudah menjadi cita cita setiap pemimpin. Sudah silih berganti 5 tahun ke 5 tahun dan begitu seterusnya tapi tidak mudah untuk mengelola kesejahteraan rakyat Indonesia. 100 hari kerja adalah bukti awal yang harus ditepati atau setidaknya ada kerja nyata dari seluruh program yang pernah diucapkan dalam kampanyenya.

Yang jelas untuk saat ini kita tidak boleh bergantung dan menunggu program pemerintah menghampiri ke tiap tiap rumah. Faktanya tanpa bekerja keras kita tidak akan bisa bertahan di tengah era gempuran keonomi yang tidak stabil serta inflasi. Entah bagaimana ke depannya nasib Indonesia tapi semoga saja makin maju dan rakyatnya makin makmur.

Poinnya tetap jangan sampai bergantung dan menunggu program pemerintah. Kita harus terus  mengasah skill sesuai dengan perkembangan era modern.

Dari Joko Widodo hingga Prabowo Subianto sebagai pemimpin Indonesia, muncul berbagai harapan dan ujian yang menyertainya. Dalam pidato pelantikannya, Prabowo mengingatkan hadirin bahwa mereka memiliki pekerjaan untuk bekerja demi kemaslahatan rakyat, sebuah sentimen yang membuat banyak orang berpandangan positif bahwa pemerintahannya lebih pro-rakyat dan bukan hanya untuk pengusaha dan kaum elit. Pembentukan kabinet dengan partisipasi berbagai kelompok, perempuan dan laki-laki dengan berbagai bidang pengalaman sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang representatif dan profesional.

Ya, dalam perjalanan menuju seratus hari pertama kepemimpinannya, orang menganalisis bagaimana kebijakan yang diambil memengaruhi satu bagian utama masyarakat atau yang lain, dari ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Mengenai apakah akan ada perubahan dramatis dalam jumlah pembangunan, atau peningkatan kualitas hidup, semua itu belum terjadi. Karena Indonesia memiliki budaya yang beragam, pemerintahan Prabowo akan memiliki masalah besar tentang bagaimana memadukan visi dalam memberdayakan semua segmen masyarakat di satu sisi dan di sisi lain, untuk memastikan bahwa janji untuk memprioritaskan rakyat tercapai. Setidaknya kita telah memilih presiden baru untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Betul ga ada gunanya ngarepin pemerintah, karena yang menentukan kesejahteraan kita ya ada di tangan kita sendiri, dan Tuhan YME.

---

Anyway, kalau dari pengalaman ane yg udah milih presiden berkali-kali (menang terus jagoan ane, bukan karena sakit hati) sampai jadi apatis dan tidak lagi sudi memilih. Mereka itu nyaris ga ngaruh di kehidupan ane, dan tentunya Wakanda tidak kunjung menjadi negara maju. Malah semakin jauh sehingga jargon "penak jaman ku tho?" itu ya dirasakan benar adanya dari segi ekonomi.

Yang bisa diharapkan adalah mungkin dari segi kebebasan berbicara dan penegakan hukum, namun mereka yang bertahta itu adalah produk Orba dan produk dinasti yang cacat hukum, jadi ya sementara ini auranya masih suram.

Presiden ganti presiden ekonomi kita tetap harus kita yang perjuangkan bukan gitu gan? saya setuju setelah berkali kali pemilihan pada intinya jangan terlalu menjadi pendukung yang fanatik sebab ujungnya kita tidak mendapatkan untung apapun bahkan dapet jabatan juga enggak. Mending fokus untuk membenahi kondisi ekonomi sesuai dengan kemampuan kita dan hasilnya serahkan pada yang di atas. Pemerintah yang baru biarkan menjalankan sistemnya sesuai dengan apa yang mereka targetkan tapi untuk bergantung pada progam mereka jelas bukan sesuatu yang harus ditunggu.

Ujung ujungnya masyarakat jadi bertanya tanya, Makan gratisnya kapan? gimana dapetnya dan sistemnya juga belum ada bocoan.

Ya kalau nunggu kesejahteraan dari pemerintah mau sampai kapan gan? :D Ujung - ujung nya kan gak ngaruh yang jelas kita sendiri yang bisa sejahterakan bukan dari pemerintah, ya mungkin dampak dari pemerintah hanya kebijakan saja, seperti PPN yang naik ya kita rasakan.

Udah beberapa kali ikut kampanye pemilihan beberapa tahun lalu yang dimana ikut semua acara yang ada di daerah saya, bisa di katakan pada waktu itu menjadi fanatik tapi ujung ujung nya kan calon nya yang tadi nya oposisi malah jadi gabung jadi menteri, ah sudah lah memang politik di negeri wakanda memang suram, seperti Cak Imin, yang di debat pada saat pilpres seperti yakin akan jadi oposisi tapi ujung ujung malah gabung juga jadi menteri.

Kalau lihat dari berita sih kata nya wakil presiden sekarang sudah bagi bagi makanan gratis ke sekolah ;D

Menunggu dari program pemerintah bukan pilihan. Sama juga menginginkan angka kelaparan meningkat. Bangsa hebat adalah bangsa dimana rakyatnya tidak mengharapkan sesuatu dari negara tetapi bagaimana memberi untuk negara dengan keahlian.
Yang paling saya nantikan adalah yang disampaikan pak wakil mengenai kripto dalam debatnya saat itu. Bagi saya, jika bidang kripto difokuskan, peluang generasi untuk menggunakan keahlian terbuka.

Btw, kabinet di era Prabowo gemuk. Bisakah kestabilan ekonomi dapat terganggu ditengah tingginya angka hutang?

Terlepas dari sekarang yang memang di beberapa media sosial yang masih cukup terbelah antara pendukung yang satu dengan yang lain saya hanya berharap Indonesia menjadi lebih baik lagi kedepannya karena bagaimanapun juga pergantian pemimpin negeri sudah jelas bahwa harus ada tujuan yang akan dicapai terlebih di negara kita masih sangat lemah dalam beberapa sektor yang memang harus diperbaiki seperti ekonomi, masalah hukum yang masih sangat tidak adil, beberapa kebijakan yang sebenarnya juga tidak sejalan dengan ideologi atau demokrasi dan banyak lagi. Sehingga saya berharap dengan pemimpin baru sekarang Indonesia bisa lebih bisa untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih maju.

Dalam moment kemarin Pak Prabowo juga melantik para mentri kabinet dan wakil mentri mereka yang memang dalam hal ini sebenarnya saya ada beberapa orang mentri yang cukup saya sukai dalam kinerjanya walaupun di beberapa hal lain ada beberapa mentri juga yang memang saya soroti tidak terlalu pas atau cocok untuk dilantik sebagai mentri kabinet atau jajaran utusan khusus presiden.
Ada beberapa orang yang mungkin saya akan sebut saja tidak terlalu cocok untuk berada dalam jajaran ini seperti beberapa artis atau musisi yang sebenarnya tidak terlalu pas berada dalam ruang lingkup ini, meskipun memang kita tidak tahu kinerja nya akan seperti apa nantinya tetapi jujur saya pandangan dan stigma saya sudah terlalu pesimis terhadap mereka :D

 DAFTAR MENTRI KABINET MERAH PUTIH (https://umj.ac.id/just_info/daftar-lengkap-kabinet-merah-putih-prabowo-gibran/)

DAFTAR STAF KHUSUS (STAFSUS) PRESIDEN (https://www.cnbcindonesia.com/news/20241022102139-4-581969/lengkap-daftar-nama-jabatan-utusan-khusus-presiden-prabowo)

Sepertinya tidak banyak yang bisa di harapkan pada Presiden Prabowo kedepan. Dengan bertambah jumlah mentri saja ini petanda bahwa bagi-bagi kue itu benar adanya. Mentri dan wamen yang terpilih juga bukan karena kapasitasnya melainkan karena balas budi.

Bisa kita lihat juga beberapa menteri yang masih terlibat kasus korupsi masih memiliki kursi. Padahal misi Pak prabowo dalam masa kampanye adalah membrantas korupsi, bahkan akan di kejar sampai ke ujung dunia. Tapi yang terjadi sekarang malah seperti itu, apakah ini hanya omong kosong belaka bahwa di rezim ini akan pemberantasan korupsi dalam lima tahun kedepan?

Seharusnya jika Pak Prabowo komitmen untuk memberantas korupsi, ya harusnya memilih menteri yang tidak pernah berurusan dengan KPK, dengan begitu presiden sudah membantu tugas KPK. sisanya KPK tinggal selidiki koruptor diluar kementrian, jadi itu akan meringankan tugas KPK karena kita tau sendiri lah kalau sudah menjabat sebagai Mentri sangat sulit untuk di sentuh oleh KPK bahkan ujung-ujungnya jadi kesempatan bagi beberapa pejabat untuk saling sandra menyandra.

Tapi apapun itu semoga negara kita saat ini benar-benar memiliki pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dan men sejahterakan rakyatnya.

Saya setuju bahwa yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kita dan keluarga kita itu adalah diri kita sendiri, namun biarpun begitu tetap sedikit banyaknya ada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah kepada kehidupan kita, misalnya kebijakan mereka yang menaikkan harga sembako, atau  berbagai kebijakan lainnya yang tidak pro-rakyat yang berdampak langsung kepada kehidupan kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengawal dan memberikan kritikan jika diperlukan, karena apapun kebijakan yang diambil pemerintah itu bisa berdampak kepada kehidupan kita.

Harapan kita kini berada di pundak mereka, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" menjadi visi mereka saat mengikuti kontestasi politik kemarin. Dan untuk mencapai visi tersebut, Prabowo-Gibran setidaknya mencanangkan delapan misi untuk mencapai apa yang telah menjadi visi mereka setelah menjabat. Dan delapan misi ini disebut astacita, yang mana inilah yang akan menjadi haluan yang akan mereka jalankan ketika menjabat.

Adapun delapan misi tersebut terdiri dari :

• Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
• Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
• Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
• Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
• Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
• Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
• Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
• Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Asasista yang dicanangkan ini menunjukan fokus pada pemabangunan yang secara menyeluruh, naik itu di bidang teknologi, ekonomi, sosial bahkan menenai penguatan ideologi. Yang jika dilihat semua poin asasista ini  menunjukkan pendekatan komprehensif untuk mencapai kestabilan dan kemajuan yang merata di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada minggu 20 Oktober kemarin, Presiden dan wakil presiden terpilih resmi menjadi Presisden dan Wakil Presiden. Lalu apakah apa yang beliau canangkan akan terealisasi dalam kurun waktu 5 tahun..?

info lebih lengkap, sumber; Antara (https://www.antaranews.com/berita/4398797/simak-kembali-visi-dan-8-misi-astacita-prabowo-gibran)

Menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita utama kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dan semoga melalui visi dan misi yang telah dicanangkan, hal tersebut dapat terwujud di masa kepemimpinannya.

Lebih lanjut, dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, diprediksi bahwa Indonesia akan menghadapi sejumlah masalah yang cukup kompleks yang meliputi permasalahqn ekonomi di tengah situasi global yang fluktuatif dan termasuk ketegangan geopolitik yang terjadi. Permasalahan mengenai penciptaan lapangan kerja ditengah angkatan kerja yang terus meningkat, permasalahan kulitas pendidikan dan kesehatan, permasalahan korupsi yang semakin menjadi, permasalahan penguatan sistem pertahanan dan kedaulatan negara di tengah seiring meningkatnya ketegangan antar negara, terutama di wilayah laut China selatan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. dan tentunya kita semua berharap bahwa dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibram, permasalahan-permasalahan ini dapat dikleola dengan baik sesuai dengan apa yang telah menjadi visi dan misi beliau.

Kalau gak salah sekarang banyak kasus kasus besar yang diusut lo gan, kabinet Prabowo mulai melakukan agresi ke koruptor koruptor kayak Tom Lembong yang kebal pun ikut diseret dan banyak jajaran MA kini ditetapkan tersangka karena menerima suap hampir lebih dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang dan ditemukan banyak tumpukan uang di rumahnya serta batangan emas. Menurut ane ini mengejutkan sih kalau dibilang bagus ya cukup bagus setelah menjabat beberapa hari langsung gerak cepat tangkep koruptor sana sini. Semoga aja dampak tersebut membuat rakyat aware betapa bobroknya kepemimpinan 10 tahun ini. Cukup seru liat kasus ini gerak cepatnya seperti sudah dipersiapkan jauh jauh hari.  Menteri Agama sekarang juga lebih baik dan mengmbalikan lagi aturan aturan ke tempatnya, tidak seperti Menteri Yaqut yang menggunakan posisinya sebagai menteri seenak jidat tunjuk orang tedekat saja yang jadi pengurus tanpa ada prosedur jelas. Saya rasa Yaqut juga perlu dipantau lagi sebab soal alokasi dana Haji juga menjadi hal yang sangat kontradiktif pada masanya. 

Prabowo selaku presiden telah memperlihatkan beberapa langkah yang positif. Ketika dalam rapat didepan menteri dirinya mengatakan keberpihakan kepada rakyat dengan memberikan wewenang untuk mencopot pejabat dari jabatannya dan penggunaan mobil lokal yang menghemat anggaran ratusan milyar rupiah, ini merupakan awal yang bagus dalam menjalankan tujuan negara.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh mafia-mafia besar juga menjadi gebrakan yang sangat ditunggu sehingga indonesia emas terlaksana bahkan menjadi macan asia.

Prabowo adalah sosok yang memiliki ketegasan dan kedisiplinan yang sangat bagus. Selain itu dia juga pasti memiliki sikap patriotisme yang sangat tinggi terhadap bangsa ini,sebab dia mantan TNI. Jadi jika melihat pada hal kedisiplinan,ketegasan,dan juga patriotisme saya yakin bahwa Prabowo benar-benar bagus. Jadi ketika saat ini prabowo sudah sah menjadi seorang presiden,saya rasa dia pasti bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri. Selain itu Prabowo juga pasti akan sangat mementingkan rakyat indonesia dan pasti masyarakat Indonesia akan di perlakukan dengan baik. Sebab di beberapa waktu yang lalu saya melihat video Prabowo yang mengatakan bahwa dirinya sangat mengenal sekali dan sangat mengetahui sekali bagaimana penderitaan masyarakat Indonesia. Sebab dia mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang TNI dan sering sekali blusukan ke desa pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu,saya pribadi cukup yakin bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang baik dan juga jujur untuk Indonesia.

Selain itu menurut asumsi saya pribadi,yang menjadi sebuah keistimewaan bagi Prabowo,saya rasa dia tidak akan melakukan korupsi. Alasannya cukup sederhana,sebab saat ini Prabowo sudah sangat kaya raya. Saat ini Prabowo pada dasarnya sudah tidak terlalu peduli soal uang,sebab dua sudah serba berkecukupan. Prabowo juga saat ini tidak memiliki tanggung jawab apapun lagi soal keluarga nya. Sebab saat ini dia tidak memiliki istri,dan anak satu satunya yang dimiliki Prabowo juga sudah dewasa dan juga sukses. Oleh sebab itu jika melihat pada hal tersebut,saya yakin Prabowo akan menjadi presiden yang jujur dan juga amanah.

Jadi saat ini kita hanya harus menunggu bagaimana kinerjanya,apakah akan benar-benar berdampak baik atau justru sebaliknya.

Gebrakan itu sangat ditunggu mengingat di belakang mafia-mafia besar itu kemungkinan ada banyak sekali orang-orang kuat yang melindungi mafia-mafia besar itu yang tidak tersentuh oleh hukum sebelumnya. Kalau presiden sekarang bisa melakukan manuver dan membuka pintu pandora itu, hm pasti banyak sekali yang akan tertangkap apalagi yang selama ini menjadi beking di belakang mafia-mafia besar itu.

Tugas presiden sekarang semakin berat dan semoga saja beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Beberapa waktu setelah pelantikan dan pembekalan pemerintahan presiden prabowo banyak terkuak kasus korupsi di tanah air, dan hari demi hari sepertinya akan ada banyak yang mulai di selidiki melalui kejaksaan agung, ane harap ini menjadi pemerintah sesuai dengan harapan kita akan membangun pemerintahan yang bersih dan aman dari kasus korupsi yang sudah sangat mengakar di indonesia ini.
Mafia dan oknum lainnya yang sering memakan uang negara ane harap bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal.

Ane harap RUU Perampasan aset untuk tindak pidana korupsi segara di sahkan oleh DPR, itu akan sangat berguna bagi negara untuk mengambil uang yangg telah di curi, kebanyakan yang terjadi sebelumnya, mencuri uang negara 1T di kembalikan hanya beberapa miliar saja, itu adalah kekonyolan dalam penegakan dan pemberantasan korupsi.

Semoga saja negara kita bisa lebih bersih dan amanah dari oknum-oknum yang menjadi parasit APBN. :)

Hambatan utama bangsa kaya seperti Indonesia terletak pada korupsi. Belum lupa pada kasus mafia tambang timah yang merugikan negara Rp. 300 Trilun. Uang sebanyak Rp. 300 Triliun sangat besar dan jika dijadikan untuk pembangunan yang merata untuk beberapa daerah, maka sangat positif.

Kendala lain yang mengakibatkan keterlambatan untuk mengharapkan kemajuan adalah bahan mentah ada tetapi tidak ada sumber daya yang bisa mengolah menjadi barang jadi yang siap pakai.
Hmm, jika uang dari Rp. 300 Triliun tersebut dimanfaatkan untuk sektor pembangunan SDM di setiap daerah diseluruh Indonesia, itu sangat terbantu.

ini kayanya lagi bersih-bersih kotoran dari pemerintahan jokowi dulu, sekalian ganti beberapa "kursi" penting dari orang terdekat jokowi ke orang terdekat prabowo, dan sekaligus naikin citra biar dikenal jadi pemerintahan yg bersih, ibaratnya kaya sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui.



gak usah berharap banyak UU perampasan aset bakal disahkan oleh DPR karena itu adalah hal yang sangat sulit untuk terealisasi. coba dengar aja apa kata pak bambang pacul "korea-korea di DPR itu bakal manut kalau ketum nya yang ngomong" jadi bisa disimpulkan sendiri UU perampasan aset gak disetujui itu memang karena ketum-ketum partai belum setuju.

Beruntungnya sekarang para koruptor mulai panik karena mulai dilakukan operasi sapu bersih oleh kabinet Prabowo tanpa terkecuali. Apakah ini langkah bagus? tentu saya cukup mendukung soal pemberantasan yang tiap hari ada saja informasinya dan tidak hanya di kalangan aparat tinggi namun dibeberapa desa yang korupsi dana desa mulai diselidiki satu persatu. Total per 2025 anggaran dana desa digelontorkan mencapai 71 triliun tapi melihat kondisi jalan utama masih rusak bahkan tidak layak dianggap jalan indikasi dikorupsi sangat tinggi kades-kedes harus menyiapkan diri kalau ada penyelidikan mendadak. Prediksi saya penangkapan para koruptor dibawah kabinet Prabowo akan cukup masif.

ya kini presiden sudah berganti dan tentunya banyak sekali masyarakat yang menaruh harapan kepada presiden baru ini dan memang dari perkataan dan janji bapak prabowo memang bagus dan tentunya kita lihat saja bagaimana apa yang terjadi nanti apakah pak Prabowo bisa membuat indonesia akan lebih bagus lagi atau tidak.

kini Prabowo akan memimpin indonesia sampai 2029 tentunya pasti bukan hal yang mudah bagi pak Prabowo untuk membangun negeri ini supaya lebih bagus. namun yang pasti kini bapak Prabowo cita citanya sudah terwujud karena beberapa kali nyalon ingin menjadi presiden, namun akhirnya kini tecapai juga apa yang dia cita citakan. kini kita sebagai warga indonesia kita lihat saja apa yang akan terjadi dengan program 100 hari itu ya semoga pak prabowo dan pak Gibran bisa menjadi pemimpin yang amanah dan semoga program 100 hari itu berjalan dengan sukses dan lancar.

Ya dan saya melihat kepemimpinan beliau lebih garang dan lebih wibawa karena mungkin latarbelakang beliau sebagai Tentara dan kita berharap Indonesia bisa jauh lebih baik lagi kedepannya dibawah beliau.

Ada yang blunder di kementerian desa pada saat sehari setelah dilantik dan ini menjadi teguran keras terhadapnya bahwa jabatan tidak boleh di salah gunakan untuk kepentingan pribadi. Ketegasan Pak Prabowo memang sangat disegani dan beliau tipe orang pekerja keras untuk rakyat karena dari beberapa hal yang kita lihat beliau langsung turun dan mengatasi. Beliau juga tipe yang pantang menyerah meskipun gagal tiga kali sebagai Presiden niat beliau untuk membangun Indonesia tidak pernah putus semangat.

Setelah dilantik Pak Prabowo langsung kunjungan ke luar negeri dan kepemimpinan sementara di alihkan tanggungjawab ke pada Wakil Presiden. Tujuan kunjungan ke luar negeri bisa memberikan efek besar terhadap kepemimpinannya dan mungkin dia mencoba membuat pengaruh di negara lain sebagai langkah kerja sama. Dia memiliki ide untuk membangun dan kita berharap akan banyak orang yang akan membuat keinginan baiknya tercapai dan kita juga berharap negara kita bisa jauh lebih maju untuk kedepan.

Senada dengan apa yang dikatakan agan @moneystery bahwa UU perampasan aset ini sulit untuk disahkan karena DPR ini meskipun katanya "wakil rakyat" tetapi hakikatnya mereka adalah anggota partai yang harus berkontribusi bagi kepentingan partai dan manut sama ketuanya. UU Perampasan aset sangat berpotensi merugikan beberapa oknum petinggi partai oleh karena itu saya kira ini adalah tantangan besar bagi Pak Presiden atau siapapun yang punya wewenang untuk berusaha mengawal UU tersebut. Saya kira DPR ini lucu karena UU perampasan aset yang menurut saya sangat penting itu lama disahkan. Tetapi UU lain semisal Omnibus Law yang isi didalamnya menguntungkan pengusaha sangat gercep untuk disahkan.

Sejauh ini sebenarnya masih banyak parasit APBN. Ada banyak jabatan-jabatan yang tidak diketahui secara umum dan jabatan tersebut biasanya diemban oleh petinggi partai sebagai "balas budi" dari Presiden terpilih. Ambil contoh seperti BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) yang menurut saya itu tidak penting-penting amat tetapi gaji mereka mencapai ratusan juta per bulan^[1].

1. Gaji 'selangit' dewan dan anggota BPIP, apakah sesuai dengan beban kerja? (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44278345)

Selain berbicara korupsi yang sangat meresahkan di negara kita ini, memang DPR tidak akan menyentuh itu karena mereka juga ikut bermain dii dalamnya, jadi ini seperti permainan mereka, jika anda ingat bahwa sebelumnya ketua DPR mengatakan bahwa "apa urgensi UU perempasan aset di kaji dan di sahkan oleh DPR" ane masih sangat ingat kalimat itu dan menjadi sebuah tanda bahwa ada kekhawatiran.
Selain berbicara korupsi juga sistem demkrasi dan administrasi kita berbelit, juga terlalu banyak lembaga yang di buat, tujuannya mempermudah pendataan tetapi malah membuat semuanya menjadi rumit, karena memiliki AD/ART dan aturan-aturan setiap lembaga berbeda juga tugas mereka yang menurut ane masih terbilang mudah dan masih bisa di rampingkan dalam satu badan, tapi mungkin karena banyaknya kursi titipan dan tidak ada tempat makanya membaut banyak lembaga tambahan. LOL

Saya dapat melihat sikap keras dan tegas yang diambil oleh Bapak Prabowo sebagai caranya untuk menangani tanggung jawab besar yang ada padanya untuk memajukan bangsa ini. Hal ini dibuktikan ketika ia mengambil sikap terhadap penyalahgunaan wewenang yang menunjukkan kepada publik bahwa ia adalah orang yang menghormati hak dan kepentingan rakyat di atas segalanya dan tidak tunduk pada hal-hal yang merusak kepercayaan itu. Ia memiliki karakter yang teguh dan tetap fokus pada tujuannya untuk membangun Indonesia meskipun ia menghadapi beberapa tantangan. Semangat juang ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak menyerah pada berbagai ujian dan cobaan karena setiap seseorang dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuannya Indonesia.

Bagiku, sungguh luar biasa bahwa Pak Prabowo telah melakukan perjalanan ke luar negeri yang bertujuan untuk menunjukan Indonesia sebagai kekuatan global utama. Beliau mengawalinya dengan semangat seperti itu sebagai indikasi dedikasi terhadap pencapaian bangsa melalui kerja sama dengan negara lain. Hal ini juga membantu untuk meyakini bahwa upaya banyak orang dan kerja sama di tingkat internasional dapat menciptakan peluang baru yang akan berguna bagi banyak di negara ini. Semoga akan ada banyak dukungan untuk optimismenya sehingga visi Pak Prabowo untuk Indonesia yang lebih baik dapat terwujud dalam arti yang sebenarnya.

Keperintahan pak Prabowo ternyata terbukti bagus saat ini gan. Sebab belum sampai 100 hari juga pak Prabowo sudah mampu menangkap banyak sekali koruptor sampai saat ini. Dari beberapa media berita yang saya baca sampai saat ini pak Prabowo sudah menangkap 28 koruptor. Saya rasa dengan adanya hal tersebut cukup membuktikan kepada kita,bahwa pak Prabowo tidak main main dengan visi misinya yang telah ia kemukakan selama ini. Jadi jika misalkan kinerja bagus pak Prabowo ini terus bertahan dan terus di tingkatkan,saya rasa indonesia benar-benar akan menjadi negara yang lebih baik lagi. Sebab selain menangkap para koruptor,pak Prabowo juga saat ini akan mendaftarkan indonesia untuk menjadi anggota BRICS. Jika hal tersebut terjadi bisa di pastikan indonesia akan mengalami kemajuan yang cukup pesat di bidang ekonomi. Selain itu saat ini juga Prabowo sedang berkunjung ke negara negara besar seperti Cina dan juga Rusia. Hal tersebut di lakukan pak Prabowo sudah pasti karena ingin membuat hubungan diplomat yang lebih erat lagi dengan negara negara besar tersebut.

Jadi dengan adanya hal hal tersebut tidak di ragukan lagi,bahwa indonesia akan benar-benar menjadi negara yang semakin baik. Sebab kemungkinan besar para pejabat yang akan berniat melakukan korupsi saat ini pasti akan berpikir kembali dan mungkin tidak akan jadi melakukan nya. Sebab dengan ketegasan pak Prabowo dalam menangkap para koruptor saat ini, bisa dibilang pak Prabowo sangat serius. Oleh sebab itulah kemungkinan besar tingkat korupsi di Indonesia di pastikan bisa menurun secara drastis jika pak Prabowo bisa terus konsisten dengan visinya tersebut.

---

Sumber: https://m.tribunnews.com/nasional/2024/11/05/terobosan-gerak-cepat-15-hari-pemerintahan-prabowo-tangkap-puluhan-koruptor-hingga-copot-pejabat

Peraturan secara tidak tertulisnya memang pasti seperti itu mas dimana sampai saat ini meskipun era terus berganti dan kinerja pemerintahan saat ini masih terbilang cukup bagus dimana banyak sekali perubahan dan perombakan (terlebih penangkapan) beberapa koruptor atau bahkan beberapa drama yang tidak selesai seperti masalah perjudian dan lain-lain saat ini masih ditangani cukup cepat oleh era saat ini hanya saja memang untuk masalah besar ini juga tidak akan bisa ditumpas sampai akar karena seperti yang mas nya katakan saat ini dipermukaan memang akan terlihat ada singgungan atau banyak sekali pertentangan terutama untuk masalah korupsi tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah tangan karena nyatanya sampai saat ini jaringan korupsi di negara kita itu justru jangkauan nya lebih luas daripada yang dipikirkan dimana bahkan mungkin saja saat ini para pejabat yang benar-benar bersih hanya segelintir dari banyaknya pejabat yang korup.
Dengan kondisi ini tentu akan ada saling melindungi terlepas dari cara halus seperti menciptakan regulasi yang memang bisa menguntungkan untuk mereka ketika OTT (menjadi tersangka) atau cara yang lebih kotor dimana mereka yang sudah tertangkap dapat dibebaskan dengan mudah dengan banyak sekali dalih karena desakan dari orang yang berkuasa lebih tinggi.

Sehingga sebenarnya menjadi pejabat atau pemerintah di negara kita itu bisa menjadi susah-susah gampang. Ini bisa menjadi gampang jika memang kita sudah siap terbawa arus yang sudah ada tetapi ketika ingin mencoba merubah tatanan dan menjadikan indonesia lebih baik dan lebih bersih dari banyak permasalahan itu jelas memerlukan usaha ekstra bahkan bukan hal mustahil itu tidak bisa terjadi.

Saya sebenarnya sudah sangat bosan untuk membicarakan bagaimana kinerja dari yang katanya "wakil rakyat" atau pejabat pemerintah yang berada di sektor sektor penting di negara ini. Hampir setiap tahun, bulan atau bahkan harinya selalu ada saja tingkah mereka yang sebenarnya itu sama sekali tidak mewakili sebagian besar rakyat. Jikapun mereka mengatakan bahwa mereka mewakili suara rakyat, maka pertanyaan saya adalah rakyat yang mana? rakyat yang memiliki kepentingan tertentu? rakyat yang menguntungkan bagi mereka? seperti misalnya saja tentang korupsi seperti yang agan agan bicarakan disini.
Kritik dari saya juga terlalu banyak orang orang yang tidak memiliki kapasitas duduk di posisi penting, seperti misalnya contoh kasus yang beberapa waktu lalu sangat ramai dibicarakan yang mana kasus teretasnya situs dari salah satu lembaga pemerintahan (Kominfo). Padahal jika kita melihat dari anggarannya, maka seharusnya mereka bisa mengantisipasi hal hal seperti ini.
Ini adalah salah satu contoh dimana sektor tertentu tidak dipegang oleh ahlinya.

sebenarnya sama saja, koruptor-koruptor yang ditangkap prabowo itu adalah orang-orang yang tidak  mengutungkannya, dan itu adalah kasus-kasus lama dari pemerintahan sebelumnya. coba deh liat di internal prabowo sendiri berapa banyak "koruptor" dan kriminal yang sembunyi, misalnya kaya ahmad syahroni, orang-orang GRIB, dkk, mereka itu gak tersentuh hukum, ya mungkin karena backingannya Prabowo jadi aman-aman aja. dan media yang ngeup berita ini habis-habisan juga media yg terafiliasi dengan pemerintah, ibaratnya kaya nge-permak citra dulu habis-habisan di awal pemerintahan biar dapat kesan pemerintahan yg tegas dan bersih, padahal mah sama aja kaya pemerintahan sebelumnya, cuman orang-orangnya aja yang beda. dan bilang kalau tindakan prabowo ini bakal ngurangin korupsi secara drastis mungkin itu kesannya kaya mimpi disiang bolong, artinya itu cuman khayalan saja karena budaya korupsi di indonesia itu sudah mendarah daging, jadi gak usah expect banyak.

dan soal indonesia yg sekarang ini di daftarkan ke BRICS itu memang bagus dan bisa berikan efek ekonomi yg positif kepada indonesia. tapi bukan itu faktor yg bisa nge-boost ekonomi kita, kebijakan-kebijakan tepat guna yg bisa membuat itu, misalnya kaya program makan siang gratis, rencananya beras, susu, dan daging itu bakal di impor dari negara-negara lain, terus dampak ekonominya dimana? yang makin kaya ya broker/importer. padahal kalo di kelola dalam negeri itu bisa sangat bagus memajukan UMKM. tapi begitulah kalo emg ngebet pengen realisasikan program prematur. itu baru 1 program, masih ada banyak program lainnya yg jika kita telusuri sebenarnya prematur, dan itu hasil dari tata kelola pemerintahan yg bobrok.

Ya, saya juga berharap RUU Perampasan aset segera disahkan karena itu bisa menambah uang negara dengan mengambil semua uang yang mereka ambil itu. Ya jelas tidak wajar ya Mas kalau mencuri uang negara 1T tapi hanya mengembalikan beberapa miliar saja.

Kasus-kasus korupsi itu semoga saja juga bisa segera terungkap apalagi yang berkaitan dengan lembaga hukum karena sudah banyak jaksa maupun hakim yang terlibat dalam hal ini. Ini harus segera dihentikan karena mereka yang terjerat hukum masih bisa berlenggang kangkung tanpa di vonis apapun.

Itu sebabnya saya katakan tugas Presiden ini sangat berat karena sudah mengakar sejak lama.

Jelas sangat membantu pembangunan apalagi bisa disalurkan ke tempat-tempat yang tepat. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan uang 300 Triliun itu bisa memberikan harapan untuk masyarakat kecil bahwa pemerintah memperhatikan mereka. Tapi lagi-lagi kita harus waspada karena dari 300 Triliun itu, berapa yang akan benar-benar disalurkan ke sektor yang tepat. Semoga saja tidak ada kasus sunat menyunat dana lagi ;D

Saya kira masih banyak lagi kasus-kasus yang masih belum bisa terungkap karena terlalu rapatnya mereka dalam menyimpan daftar-daftar permainannya. Apalagi mungkin saja di antara mereka masih ada hubungan kerjasama rahasia untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar untuk kepentingan golongannya.

Saya masih pesimis dengan pemerintahn sekarang untuk pemberantasan korupsi walaupun saat ini sudah banyak yang tetangkap korupsi tapi itu hanya yang kecil-kecil saja dan bisa jadi itu hanya pencitraan agar kelihatan bekerja. Yang menarik adalah penetapan Tom Lembong dalam kasus korupsi, saya yakin ini kasus ini akan hilang karean jika terus di usut akan berdampak pada partai Gerindra juga. Selain itu yang membuat saya pesimis Itu bisa dilihat dari pemilihan para pembantu presiden, masih banyak yang terindikasi terlibat suatu kasus korupsi. Bagaimana bisa membrantas korupsi jika ada pembantu Presiden jika sewaktu-sewaktu bisa di panggil KPK.

Saya baru optimis jika pak Prabowo benar-benar mau berantas Korupsi, berantas dahulu kemungkinan perilaku korupsi dari keluarga Pak Jokowi dengan tidak pandang bulu. Usut juga kasus korupsi food estate , IKN, haji, tambang, minyak goreng, dll. Jika ini tidak diusut berarti pemberantasan korupsi hanya omon-omong doang. Pada akahirnya kasus korupsi sama seperti periode sebelum nya hanya untuk sandra menyandra.

Indonesia masuk ke BRICS bukan hanya bagus dan bisa berdampak pada ekonomi. Tapi ini langkah yang cerdas dari pemerintah Indonesia skearang karena negara BRICS yang beranggtokan negara-negara sedang berkembang dan maju. Ini agar bisa menghilangkan ketergantungan terhadap dollar Amerika, ini juga biar Amerika itu tidak semena-mena terhadap negara-negara lain yang bisa di ancam akan di embargo.

Banyak harapan yang mengiringi kepemimpinan Prabowo setelah pelantikannya. Pernyataan beliau yang menekankan bahwa kerja utama harus untuk rakyat, bukan kelompok, tentu memberikan harapan positif. Pemilihan menteri yang beragam dan berkompeten juga bisa menjadi langkah yang baik untuk memajukan berbagai sektor. Namun, seperti yang kita ketahui, hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa waktu. Kita tentu berharap dalam 100 hari pertama dan seterusnya, ada perubahan nyata yang dirasakan rakyat, terutama dalam hal kesejahteraan dan pemerataan di tengah keberagaman Indonesia.

Minimal sekarang juga ada perubahan terutama para koruptor yang kini sudah mulai tidak dibuat nyaman dengan kepemimpinan Prabowo, hampir tiap hari ada saja kasus yang ditangkap karena korupsi khususnya anggaran dana desa dan efeknya banyak sekarang di desa desa panik lalu melakukan perbaikan jalan dengan serentak dimana mana. Belum 100 hari kerja tapi setidaknya saya senang korupsi mulai di berantas, masyarakat pun diberikan akses untuk melakukan pengaduan langsung ke presiden melalui program laporan via sosial media dan sejauh ini bisa melalui akun tiktoknya Partai Gerinda. 

Aku harap demikian, tapi tampaknya sulit untuk membenahi negara kita dalam 100 hari karena banyak aspek yang begitu kronis untuk diperbaiki cuma dalam waktu tersebut saja. Misal contoh korupsi dan tingkat taraf hidup masyarakat yang masih sangat rendah dibanding negara tetangga kita. Mungkin untuk perbaikan sektor-sektor lain bisa diatasi dengan cepat semisal sektor fiskal dan pajak karena pertaurannya sudah ada dan tinggal diterapkan saja, namun jika untuk perubahan bangsa menjadi yang diharapkan, aku rasa dalam jangka waktu 10 tahun saja tidak akan cukup.

Itu benar akan tetapi Pemerintahan yang saat melakukan upaya perubahan perihal dampak positif yang akan terlihat dari perubahan tentu saja waktu 100 hari tidak akan terlihat namun ini adalah rencna berkepanjangan apalagi seperti yang telah kita ketahui kalau negara kita sudah sangat hancur disemua sektor dengan segala permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan baik itu masalah korupsi ataupun ekonomi masyarakat.

Untuk menjadi negara yang maju seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa itu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama bagi Indonesia karena sangat complex-nya persoalan negara kita, belum lagi faktor external yang membuat progress pembangunan ekonomi kita ke taraf yang lebih baik lagi menjadi terganggu. Namun saya masih optimis bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju dan mempunyai ekonomi yang kuat dan mandiri seperti apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Biarpun saya bersebrangan dengan pemerintahan sekarang ini dan tidak setuju dengan beberapa kebijakan mereka, namun saya pikir dalam skala yang lebih luas negara kita sudah berada pada track yang tepat - dan tinggal pemerintah saja bagaimana mereka mau mengelola negara yang besar ini dengan berbagai sumber dayanya dan menyelesaikan berbagai masalah yang bisa menghambat kita menjadi negara yang maju kedepannya. Niscaya jika pemerintah mampu mengatasi hal tersebut, saya yakin waktu yang diperlukan untuk Indonesia menjadi negara maju itu bisa lebih cepat.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan era sekarang sebenarnya cukup gercep dimana ketika mulai menjabat sampai sekarang banyak sekali para pejabat yang sudah tertangkap atau mentalnya sedikit menciut karena memang tindak tegas yang dilakukan untuk era sekarang yang tentu ini menjadi nilai plus bagi saya dan tidak menutup kemungkinan selama tindakan seperti ini terus konsisten maka akan ada perubahan yang terjadi untuk negara kita meskipun mungkin hitungannya tidak terlalu besar dari segi perubahan tetpai hal ini mengartah kepada hal yang positif.

Hanya saja untuk era saat ini juga kita sekarang tentu harus ada sebuah kritikan yang harus dilakukan terlebih dengan kita tahu untuk saat ini sudah ada kebijakan baru yang memang diputuskan bahwa pajak kembali naik menjadi 12 persen di bulan Januari 2025 dan ini menjadi pajak tertinggi di asia tenggara yang tentu ini akan memunculkan banyak sekali argumentasi dan pro kontra yang terjadi.
Padahal kinerja awal cukup bagus hanya saja kebijakan baru ini dengan menaikan pajak bisa saja ini akan mengganggu perjalanan rezim baru kita saat ini dimana nilai positif diawal bisa berubah menjadi sebuah hal yang negatif karena kebijakan yang menurut saya ini akan memunculkan polemik.

Saya setuju dengan agan, disamping agresifnya menangkap koruptor tapi kita hampir teralihkan bahwa kebijakan baru yang akan diterapkan pada 1 Januari harus terus dikawal ketat. PPN yang memukul kalangan menengah ke bawah dianggap penjajahan. Sedangkan perusahaan besar dan pejabat justru mendapatkan pengampunan pajak. Sangat tidak adil jika rakyat dituntut dengan pajak tapi gaji buruh stagnan.

Bagaimana ini bisa dibiarkan?
Cuiiikh Sri Mulyani datang dengan kebijakan yang merugikan rakyat.
Sekarang bagi saya para penagih pajak tidak jauh seperti preman pasar yang bersertifikat. Gak bayar diancam kalaupun bayar juga gak ada pilihan.

Dan katanya kenaikan pajak menjadi 12% ini adalah mandat dari Undang UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di era sebelumnya utang Indonesia begitu membengkak tetapi sayangnya sebagian besarnya habis untuk belanja ASN, tunjangan yang mewah, atau traveling ke luar negeri berkedok perjalanan dinas. Sisanya lagi dikorupsi. Paling hanya 10-20% saja yang benar-benar dirasakan oleh Rakyat. Sebenarnya kalau saja duit pajak benar-benar mengalir ke rakyat seperti halnya negara-negara nordik, saya yakin bahkan pajak 40% mau kita bayar. Asalkan layanan kesehatan bagus dan gratis, Pendidikan gratis dan berkualitas, Pembangunan jalan merata ke pelosok yang membantu distribusi dan menggerakkan ekonomi, serta kepedulian Pemerintah dalam tata kota dan kebersihan kota. Saya membayangkan jika akses kesehatan canggih dan gratis dan pendidikan anak-anak gratis dan bermutu, maka itu sudah sangat membantu setengah dari perekonomian saya dimana uang saya hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya bisa buat investasi, bisnis, atau liburan.

Kita lihat alasan kenapa menaikan pajak sampai 12 persen ini dikatakan bahwa tujuan nya selain dari mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, hal ini juga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan APBN terutama dalam hal pembiayaan program-program prioritas pemerintah. Sekalipun memang hal itu memiliki tujuan yang bisa dipahami agar kinerja pemerintah terutama untuk penekanan agar perekonomian berjalan dengan baik, tetapi tetap saja saya rasa hal seperti ini pada akhirnya akan berimbas buruk kepada beberapa elemen masyarakat khususnya untuk masyarakat kita yang hidup di bawah garis ekonomi dan garis ekonomi menengah sehingga justru dengan kebiajakan ini akan membuat huru-hara baru dikalangan masyarakat yang memang tidak menyukai kinerja pemerintah yang ada saat ini.

Masih ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan dari segi perkembangan sumber daya atau memang membuat kinerja pemerintah lebih baik tetapi mereka tidak menginginkan hal itu sebagai upaya dan hanya mencoba menekan rakyat agar kinerja mereka terlihat baik dan negara ini menjadi berkembang dengan mengorbankan rakyat yang memang sedang dalam kondisi yang terjepit saat ini.
Bayangkan saja, penghasilan bulanan dari UMR atau dari hasil usaha yang dikembangkan dipotong pajak, tapera, BPJS dsb. Wah itu paket komplit sih saya rasa.

wah hebat sekali ya pak prabowo dalam waktu segitu bisa menangkap para koruptor dan memang saya bahagia kalau ada koruptor yang tertangkap karena itulah penyebab bangsa ini menjadi bangsa yang akan sulit untuk maju kalau di negara kita banyak koruptor koruptor. ya saya suka saat ini dengan kepemimipinan bapak Prabowo saya kira pasti kini yang koruptor belum ketahuan pasti udah ketar ketir ya..

ya memang benar sekali dengan yang anda katakan sepertinya pak Prabowo memang tidak main main dengan visi misinya untuk membangun negeri ini. ya intinya memang kini kita sudah melihat langkah langkah yang baik yang dilakukan pak Prabowo memang dengan banyak hubungan dan mempererat hubungan dengan negara lain tentu itu adalah langkah yang bagus untuk membangun indonesia.

ya salah satu yang menghambat indonesia tidak maju karena banyaknya orang yang korupsi dan tentunya semoga saja indonesia menjadi negara maju dengan cepat karena saya yakin indonesia akan menuju kemajuan jika pak Prabowo berhasil menjalankan visi misinya.

Kembali lagi kepada sumber daya pada akhirnya. Sebenarnya mengatakan hal seperti ini saya cukup sependapat bahwa berapapun pajaknya asalkan pada akhirnya kinerja dan tujuan dari pajak itu tersalurkan dengan baik maka tidak masalah hanya saja sumber daya manusia yang kita miliki tidak hanya dari warga masyarakatnya tetapi juga pemerintahannya yang buruk justru itu menjadi timpang dimana pajak besar tetapi uang yang dikumpulkan dari hasil pajak tidak memiliki kejelasan kemana membuat ini menjadi sedikit banyaknya memberikan efek negatif kepada pemerintahan.

Kita tahu bahwa mungkin pajak 12 persen tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan pajak di beberapa negara lain seperti Finlandia, Denmark, Jepang atau Australia yang saat ini masih menempati pajak terbesar di dunia karena lebih dari 50 persen untuk pajak.
Tetapi perbedaannya adalah mereka dari semua elemen pemerintahan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan uang hasil pajak pun dapat direalisasikan dengan sangat layak oleh pemerintah sehingga warga masyarakatnya merasakan kembali kenyamanan dari segala bentuk pasilitas atau infrastruktur dari pajak yang mereka bayangkan.
Berbeda dengan negara kita yang memang terkadang pajak hanyalah sebuah nama yang memang uangnya selalu hilang tanpa ada kejelasan, tau tau udah ada korupsi atau uang pajak digunakan untuk kepentingan lain.

Kita berharap Indonesia di bawah kepemimpinannya menjadi lebih baik dan korupsi bisa diberantas meskipun tidak semuanya karena jika niatnya baik pasti akan ada jalan meskipun sistem pemerintahan Indonesia masih perlu di perbaiki. Prabowo dengan sikap tegasnya telah mengatakan niat baik untuk menjaga integritas pekerja dibawah kepemimpinannya dan dia tidak akan memberikan peluang terjadinya bagi jatah untuk proyek strategis yang dijalankan. Ini menunjukkan keseriusan dan mungkin perlu dukungan banyak pihak supaya bisa terwujud dengan sempurna karena jika cuma beberapa orang hal tersebut pasti sulit direalisasikan.

Semoga saja visi dan misi kemajuan Indonesia dibawah kepemimpinan bapak Prabowo bisa terwujud karena tanpa kita sadari Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi untuk kepentingan banyak negara akan tetapi kita tidak berharap pemimpin kita malah di setir atau di kontrol oleh negara lain.

Kita memiliki harapan yang besar terhadap kepemimpinan baru ini bagi indonesia, walaupun masih banyak yang buruk dalam sistem politik, sistem pendidikan dan ekonomi, saya harap seuamanya bisa di perbaiki secara perlahan, yang terpenting adalah membersihkan oknum dan parasit-parasit yang ada di pemerintahan dan juga industri, itu akan membuat negara ini menjadi lebih baik, ane pikir prabowo memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk tidak mudah di kontrol oleh oligarki, justru jika bekerja sama itu lebi mungkin untuk meningkatkan perkembangan negara ini, ane berharap sifat patriotismenya tidak akan pernah luntur untuk negara ini.

Beberapa kebijakan seperti industrialisasi di negeri sendiri, dan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi di negara ini merupakan proyek lanjutan yang harus di pertahankan dan di perkembangakan, ane harap ini terus dilakukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja indonesia.

Sekarang momentum nya sangat bagus sebenarnya untuk melakukan beberapa perubahan besar dan memang dari segi kinerja meskipun masih ada beberapa diantaranya yang blunder tetapi sudah cukup terlihat bagaimana perubahan yang ingin dilakukan oleh rezim saat ini untuk meningkatkan kualitas negeri kita ini.

Tidak mudah membangun sebuah negara yang sudah carut marut seperti ini tetapi memang hal ini masih sangat memungkinkan untuk dilakukan sehingga kita hanya perlu menunggu bagaimana kinerja periode untuk kepemerintahan ini seperti apa.
Dalam beberapa bulan terakhir sudah banyak peningkatan dan pemberantasan para hama di kenegaraan dimana ada beberapa kasus besar yang memang sudah berhasil di selesaikan untuk era sekarang termasuk pemberantasan bagi mereka para oknum yang memang menjadikan kominfo sebagai benteng untuk sarang judi dan beberapa korupsi juga sudah berhasil di selesaikan dengan baik.  Hanya saja meskipun begitu kita juga masih belum bisa nyaman karena melihat dari beberapa kebijakan yang dilakukan termasuk kenaikan pajak serta momentum lain seperti kasus lain seperti stafsus yang baru-baru ini viral juga sebenarnya itu mengganggu momentum yang sedang di bangun rezim sekarang.

Ya,asumsi agan memang masuk akal juga sih. Tapi meskipun begitu setidaknya di era Prabowo kali ini saya rasa akan lebih baik ketimbang di era presiden yang sebelumnya. Karena saya pribadi melihat bahwa Prabowo itu sangat bersungguh-sungguh ingin memajukan negeri ini. Sebab jika melihat Prabowo saat ini,saya rasa dia tidak memiliki apa apa lagi yang harus di perjuangkan, kecuali negara ini. Sebab dia sudah tidak memiliki istri,selain itu anaknya pun sudah sangat sukses dan sudah sangat dewasa juga. Jadi jika melihat pada hal tersebut, saya rasa tidak ada alasan lagi bagi Prabowo untuk tidak memajukan negeri ini. Oleh sebab itu di awal awal ini,Prabowo berani menangkap para koruptor dengan cukup terang-terangan. Lalu soal itu pencitraan atau bukan,saya pribadi tidak memperdulikan itu. Karena yang terpenting para koruptor di Indonesia setidaknya bisa berkurang. Sebab jika menghilangkan secara total,hal tersebut memang sangat sulit. Jadi berkurang pun,saya rasa sudah cukup baik.

Dan selain itu jika kita menilai kepemerintahan Prabowo saat ini sama dengan kepemerintahan presiden sebelumnya,saya rasa itu terlalu cepat. Karena kini kepemerintahan Prabowo baru berjalan sebentar. Jadi kita lihat saja dulu bagaimana hasilnya.

Okelah Prabowo tidak mementingkan diri sendiri lagi, namun bagaimana dengan anak buahnya?, menteri-menteri dan jajaran elite partainya?, apa tidak lebih maruk dan sibuk nyari proyek?. Pastinya dengan berbagai cara, bawahan-bawahan prabowo ini tidak mungkin tegak lurus dengan bosnya, pasti dia akan nyari cara untuk ngasilin duit banyak buat partai untuk ngadepin pemilu-pemilu di tahun 2029.

Belum lagi jajaran menteri lainnya ada ketua dan fungsionaris penting di partai pendukung. Mereka pasti bakal nyari modal banyak untuk partai.

Ini terjadi hampir di seluruh kabinet Presiden, menteri maupun jajaran elit partai pendukungnya bahkan di kepemimpinan sebelumnya juga demikian dan mungkin sikap tegas Prabowo dalam memberikan sangsi perlu dilihat sebagai upaya yang penting.
Meskipun hal tersebut tidak mampu dibenahi secara keseluruhan, namun bisa mengurangi jumlah dari sebelumnya akan jauh lebih baik.
Ketegasan mengambil sikap pada saat jajarannya melakukan kesalahan seperti bagi proyek memang perlu.
Tetapi kita juga harus ingat bahwa Prabowo memang memiliki andil partai politik dan orang yang berpengaruh lainnya sehingga balas jasa tentu saja harus dilakukan meskipun tidak dengan cara yang fulgar.

Tidak akan ada kesempurnaan dalam sebuah demokrasi seperti di negara kita dan pasti ada kekurangan yang akan terjadi di dalam kepemimpinan tersebut.
Tetapi paling tidak menjadi lebih baik merupakan harapan yang kita inginkan dan semoga itu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Politik balas budi itu akan tetap ada. Dan itu adalah kelemahan dari sistem demokrasi di negara kita ini. Dari yang paling bawah semisal kepala desa hingga Presiden tentu ada andil dari parpol pengusung dan beberapa orang kuat yang dari pemerintahan sebelumnya yang mendukung si calon tersebut. Jadi praktik semacam "balas jasa" itu akan tetap ada. Hanya saja saya berharap Pak Prabowo bisa memberikan balas jasanya dalam batas wajar. Misalnya dengan menempatkan orang-orang ahli dan kompeten di bidangnya sehingga bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju. Bukan bagi-bagi jabatan dengan menempatkan setiap "orang pesanan" parpol di Kementerian tanpa melihat bidang kompetisinya.

Politik balas budi, sudah dapat dianggap selesai meski sebagian belum terpenuhi. Kemungkinan akan diselesaikam secara bertahap karena kita tahu bahwa banyak poros yang harus dijaga untuk tetap mulus rencana dan strategi yang telah disusun.
Yang paling mencuat kepermukaan sekarang adalah upaya untuk mengirimkan sinyal kepada poros yang berlawanan adalah masuk dan bergabung kedalam kabinet. Mungkin arahnya ada kaitan dengan ketegasan dalam memburu pihak yang merugikan negara.
Jika partai yang berada diluar ring bersedia bergabung, ini permasalah akan menjadi selesai.

logikanya kalau prabowo tidak memiliki apa-apa lagi yg harus diperjuangkan, dia gak perlu capek-capek mencalonkan diri jadi presiden 3 kali berturut-turut, sampai harus habisin ratusan milyar. gak perlu ngomong soal demi negara, gak ada orang yg rela ngabisin duit ratusan milyar buat jadi presiden hanya untuk bela negara, itu cuman omong kosong. dia tuh nyalon gak lebih sekedar dari buat ngejar title presiden, perjuangin kepentingan partainya, dan balas dendam buat lawan politiknya yg pernah jadiin dia kambing hitam di tahun 98.

dan juga dia tuh masih di backup sama mulyono, tau sendiri nih orang gimana kiprahnya di politik. kalau masih ada mulyono di belakang prabowo, gak usah mimpi indonesia bakalan jadi negara yg dewasa politiknya, pasti akan ada lebih banyak KKN dan kriminalisasi lawan politik dengan kedok "berantas korupsi". jadi kalo saya bilang pemerintahan prabowo sekarang tuh gak lebih dari sekedar pemerintahan mulyono jilid 2.

Ini Indonesia. Kedepankan yang positif saja. Drama baru sedang terjadi terhadap putusan ringan atas tindakan yang merugikan negara ratusan triliun sehingga kasus memburu salah satu orang dari moncong putih mulai samar-samar.

Awalnya RI 1 sangat bersemangat memberantas korupsi, tapi setelah putusan hakim pada HM yang terlalu ringan sedang ramai, RI 1 juga mengeluarkan pernyataan bahwa seharusnya 50 tahun. Langsung disambut oleh Kejagung. Tidak usah lama-lama gan mengikuti drama setiap kasus di Indonesia karena akhirnya akan berakhir seperti film yang tidak punya ujung.

Sebagian besar orang telah menjadi geram akibat hukuman yang sangat ringan tersebut padahal sudah sangat jelas telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat banyak dan saya juga tidak ingin berkomentar terlalu banyak atas putusan hukuman ringan seperti itu karena memang benar seperti yang anda katakan bahwa ujung-ujungnya akan tetap seperti itu dan menjadi tidak jelas. Tetapi untuk maling ubi, ayam dan kambing sepertinya harus bertaubat jika tidak ingin beralih posisi karena hal seperti itu tentu bisa saja berimbas ke koruptor yang lain karena mereka tidak lagi takut untuk melakukan hal yang serupa ketika melihat putusan hukuman yang seringan itu.

Benar sekali gan, entah kenapa negara kita sampai saat ini masih belum maksimal dalam menegaskan atau menetapkan hukuman bagi para koruptor, sudah terbukti dengan jelas bahwa hal itu sangatlah merugikan negara dan dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat, masyarakat akan semakin menderita dan menderita.
Benar gan, presiden saja sampai turun tangan dan mungkin geram atas hukuman yang tidak sepadan dengan hanya memberikan hukuman penjara yang tidak terlalu lama.

Ada banyak sistem yang mungkin masih perlu diperbaiki oleh pak Prabowo dan kita berharap itu akan menjadi lebih baik dibawah kepemimpinannya. 100 hari kerja beliau terlihat beberapa perubahan nyata yang terjadi dan kita berharap kedepan menjadi lebih baik lagi. Prabowo harus mampu keluar dari kontrol orang tertentu karena itu akan menghambat niatnya untuk memajukan Indonesia dan berada di bawah kontrol orang lain tidak akan membuat kepemimpinannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Benahi sektor pemerintahan, berantas korupsi dan ciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih maju.

Sekarang polemik yang terjadi mengenai makan gratis untuk anak sekolah dan itu juga perlu diselesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Mengenai proyek strategis yang mungkin perlu dilanjutkan asalkan itu untuk kepentingan yang baik bagi saya tidak ada salahnya jika diselesaikan atau dilanjutkan.

Memang bukan hal yang cukup mudah untuk bisa memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, atau jangan memberantas, untuk meminimalisir saja rasanya cukup sulit. dari tahun ke tahun terus terjadi tindak pidana korupsi bahkan dengan nilai kerugian yang cukup tinggi, akan tetapi tidak dengan hukumannya. Dan bahkan sampai saat ini UU mengenai perampasan aset ta kunjung disahkan dan mungkin sudah dilupakan.

Memang cukup sulit untuk bisa menegaskan atau menetapkan hukuman bagi para koruptor. Hal ini karena memang aturan itu sendiri datang dari mereka yang kerap kali melakukan tindak pidana korupsi, dan bahak ketika sudah mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat, UU tersebut tak kunjung disahkan. Karena mungkin cukup ambigu, masa iya mereka membuat atau mengesahkan sebuah peraturan yang memberatkan mereka sendiri. dan benar kata Almarhum Gus Dur, bahwa DPR itu hanya menjadi sarang bagi para koruptor.

Sebenarnya kenapa pemerintah itu masih tidak maksimal untuk menghukum para koruptor? itu karena tiap-tiap partai mempunyai "kartu AS" masing-masing, misalnya ketika prabowo ingin menghukum koruptor dari masa pemerintahan yang lalu, partai para koruptor ini juga mempunyai kartu AS yang bisa mereka gunakan untuk menyerang kubu prabowo dan koalisinya. Makanya sampai sekarang prabowo gak berani nyerang kubu nenek banteng, liat saja kasus kemarin waktu sekjen PDIP mau di penjara, begitu kena ultimatum sama nenek banteng nyali pejabat KPK yang dibacking sama koalisi prabowo itu langsung ciut, ya karena mereka punya kartu AS yang bisa dikeluarkan. Makanya aksi pemberantasan korupsi sekarang ini hanya menyasar pejabat-pejabat yang bisa dikatakan "lemah backingan", sedangkan untuk mereka yang dekat dengan kekuasaan, itu pasti aman saja.

Persoalan bangsa ini selama perioderisasi presiden tidak akan pernah habis dan persoalannya bukan satu yaitu koruptor tetapi ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya. Diawal gebrakannya mengejar koruptor hingga ke ujung dunia, maka kasus pagar laut juga heboh dan sekarag yang lagi heboh adalah masalah gas 3 kg yang bersentuhan langusung dengan ekonomi rakyat.
Pihak yang mengkritik harus kita dukung karena itu bagian dari kecintaannya terhadap bangsa yang besar ini. Kita bisa melakukan apa agar bangsa kita ini benar-benar menjadi bangsa yang besar.

Semua persoalan akan mengarah kepada politik karena memang politik merupakan seni mencapai sebuah tujuan yang mulia. Bukan politiknya yang jahat, tetapi pelakunya yang salah mengartikan dan memanfaatkan politik.

Banyak politisi berpandangan Machiaveli-an bahwa antara moral dan politik itu terpisah yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan serta menjaga stabilitas negara. Pemisahan antara nilai-nilai moral dan politik terlihat jelas pada fenomena tertangkapnya koruptor. Korupsi saat ini bukan sesuatu hal yang memalukan tetapi dianggap kesalahan normal biasa padahal kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan publik. Beberapa pejabat atau tersangka korupsi masih bisa tersenyum. Korupsi sifatnya sudah struktural dan di semua lini.

Menoleh sejarah ke belakang jaman khalifah umar pejabat diberhentikan bukan karena korupsi atau tidak cakap dalam bekerja tetapi diberhentikan karena ada yang lebih cakap kerjanya. Nah untuk saat ini beberapa pejabat dibilih bukan karena intelektualitas, integritas, dedikasi apalagi masalah spiritualitas agama yang menjadi dasar moralitas.

Demokrasi hanya sebatas imajinasi di Indonesia jika mental pemimpin dan rakyatnya sama, kita tidak pernah akan keluar dari lingkaran, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adakalanya kita harus mengakui tingkat kejeniusan para netizen yang mampu menganalisa dan mencium potensi kerancuan masalah sehingga bisa terangkat ke permukaan.
Sejarah memang tidak terbantahkan, apalagi sejarah masa-masa kepemimpinan khalifah, namun itu tidak lagi dijadikan sebagai tolak ukur karena asumsi kita bahwa negara ini beragam budaya, suku dan agama. Takutnya nanti dikatakan sara.

Semua masalah yang akan terjadi di bangsa ini, semua dapat direncanakan dalam pertemuan singkat sehingga demokrasi bangsa ini sedang kritis selama 10 tahun kebelakang. Kedepan ini kita belum tahu bagaimana nasibnya apakah sama dengan yang lalu atau akan berubah menjadi demokrasi yang semestinya sesuai dengan definisinya.

Bukan sistem khilafah-nya Gan yang mau diaplikasikan, tetapi bagaimanan seorang pemimpin memilih abdi negara, sistem recruitment pejabat publik harus diperbaiki dari segi kecakapan kerja, pengetahuan dan akhlaknya. Pejabat publik dan ASN harus sadar bahwa mereka adalah abdi negara.

Contoh, jika dirasa ada calon menteri/individu yang lebih tinggi Kompetensi score-nya dalam menangani lingkup kerja suatu kementrian, dengan pertimbangan yang teliti bisa di reshuffle. Pilihan pelatihan untuk abdi negara juga harus tepat sasaran dan bisa upgrade kemampuan mereka dalam melayani negara dan rakyat.

Seharusnya saat ini kita bisa melihat hasil dari grand design reformasi birokrasi 2010-2025.
https://p3tkebt.esdm.go.id/assets/cooperation_group/grand_design_rb.pdf

Harapannya di 2025 ini tidak ada korupsi, tidak ada fraud/penyelewengan, perizinan mudah, hasil pembangunan adil dan merata, penambahan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan seharusnya kesejahteraan rakyat meningkat secara faktual bukan hanya diatas kertas. Sayangnya semua hal tersebut tidak bisa berjalan dengan mulus dan untuk kondisi saat ini bisa kita nilai sendiri, meskipun pembangunan berjalan tetapi ketimpangan akses kesejahteraan.

Ya bisa dibilang seperti itu gan, saling menyimpan kartu antar kubu merupakan salah satu pedang atau ancaman jika dibongkar di depan KPK karena bisa jadi satu persatu para koruptor akan terlihat dengan mudah.
Ya seperti yang sudah terjadi saat ini bahwa sekjen PDIP sudah tertangkap oleh KPK dan apa yang terjadi didepan umum saja beliau mengatakan bahwa KPK juga harus menyelidiki anggota keluarga presiden sebelumnya, dan hal ini bisa dicermati bahwa saling menjatuhkan, saling membongkar akan terlihat sangat jelas, atau hal ini juga merupakan salah satu strategi presiden Prabowo dalam rencananya untuk memberantas korupsi di negeri ini dengan cepat dan berani.

Ya, kita tidak perlu naif dalam hal ini karena ketika mereka berada di ruang lingkup yang sama pada akhirnya mereka memiliki pegangan rahasia-masing terlepas itu adalah teman atau lawan mereka dalam perpolitikan atau pejabat karena bagaimanapun juga ketika berbicara tentang oknum maka mereka semua berada di kubu yang sama sehingga sudah pasti akan situasi dimana mereka saling menutupi satu sama lain agar keburukannya tidak terbongkar pada akhirnya.
Ini menjadi sebuah situasi yang lumrah karena pada akhirnya yang kita lihat di film-film tentang segala bentuk konspirasi dalam pemerintahan mungkin bisa saja memang itu adalah kejadian nyata dan bahkan terjadi di negara kita yang kita tidak tahu karena memang selalu ada hal yang tidak bisa dibuktikan sehingga menjadi sebuah hal tabu tetapi itu sudah seperti rahasia umum.

Sehingga jangan terlalu aneh ketika banyak sekali kebijakan yang mendukung mereka melakukan sesuatu atau melakukan pembungkaman dengan dalih regulasi seperti UUITE, UU MINERBA dan banyak lagi pada akhirnya agar sekalipun mereka terbukti dan tertangkap tangan bersalah mereka setidaknya bisa meringankan hukuman mereka sendiri dengan dalih mengikuti aturan yang ada.

Interaksi sosial saja berpotensi membawa konflik apalagi interaksi politik, pasti menghasilkan benturan karena adanya persaingan kepentingan diantara para elit politik dan didalam suatu pemerintahan, isu, kebencian, prasangka buruk serta keinginan menjatuhkan satu sama lain menyebabkan konflik semakin intens. Dalam kondisi ini Pemerintahan Prabowo cenderung slay karena menganggap konflik bukan hal yang negatif dan bisa diselesaikan dengan manajemen konflik dan yang saya lihat karena seorang nasionalis dan dengan jiwa patriotisme yang kuat sebagai tentara, kepentingan negara dan rakyat Indonesia tetap yang utama. Pilihan yang diambil oleh presiden prabowo adalah win-win solution dimana kompromi dan kerjasama dengan lawan masih sangat memungkinkan selama untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ternyata tindakan k*rupsi sangat biadab. Jika kerugian negara ratusan T tetapi tidak merusak rakyat barang rakyat mungkin tidak begitu menyakitkan, namun disaat praktik k*rupsi ratusan T yang dijalankan selama tahunan dengan mengoplos minyak murah untuk dijual dengan harga minyak mahal, sungguh bi*dap. Ini baru selesai 100 hari kepemimpinan.

Negara seharusnya meletakkan kemajuan ekonomi sebagai prioritas sebagai negara yang kaya akan hasil alam. Ini justru praktik b*jat yang dilakukan.
Mesin kendaraan milik rakyat yang dibeli lewat cicilan rusak karena ulah b*inatang yang berbadan manusia.

Yang lebih menyakitkan buat ane adalah ketika tahu bahwa kita dibohongi selama bertahun2, selama ini pake pertamax itung2 bantu pemerintah biar bbm subsidi lebih tepat sasaran, eh ternyata yang mau bantu pemerintah malah dibohongi, kan an****g wkwkwkwk
Udah begitu pihak yang terkait masih bisa membantah tidak melakukan itu, logikanya kalo mereka ga melakukan itu kenapa pengadilan bisa memutuskan sperti itu, kan pastinya ada barbuk ada saksi dll, dan kenapa juga harus ada orang2 yg ditangkap kalo emg ga melakukan itu.
Kalo ane sih nyebut oknum2 itu bukan binatang berbadan manusia, tapi lebih ke iblis yang nyamar jadi manusia :) karena binatang pun tidak semaruk itu.
Dari sisi positifnya, kita tau dengan adanya kasus ini, coba kalo ga terexpose atau bahkan tidak masuk ranah hukum sama sekali, tentunya semakin lama juga rakyat dibohongi.

Sakitnya tidak dapat saya maafkan karena selama ini tidak pernah ngisi minyak kendaraan pertalite apakah itu motor atau mobil karena tidak sanggup antri panjang. Memang ane bukan orang dengan pendapatan banyak, bukan juga pejabat. Memilih mengisi pertamax karena kualitasnya bagus dibandingkan pertalite dan bermanfaat untuk mesin kendaraan yang ane pakai. Tampangnya pun seperti tidak melakukan kesalahan, anj*ing benar itu manusia (anj*ng berbadan manusia).
Memang b*ngsat itu orang. Kalau dia nanti m*ati, semoga neraka menjadi tempat abadinya.

Ya, saya pun tidak mengerti bagaimana pola pikir orang orang yang melakukan kecurangan ini. Mungkin mereka tidak memiliki hati nurani dan hanya pokus untuk memperkaya diri sendiri. Padahal mereka sudah memiliki kekayaan yang pastinya mencukupi hidup nya,tapi mungkin mereka tidak pernah merasa cukup,sehingga dengan memilih jalan curang mereka mungkin merasa lebih puas. Jujur saja saya sangat prihatin dengan kondisi bangsa ini jika masih banyak orang orang yang memiliki kelakuan yang merugikan masyarakat nya. Jadi pada intinya kapan bangsa ini mau maju jika orang orang seperti ini masih melakukan aksinya. Sebab kasus kasus seperti ini,saya rasa sih masih banyak yang belum terungkap. Jadi semoga saja di kemudian hari akan lebih banyak lagi orang-orang yang melakukan korupsi ini tertangkap supaya masyarakat kita ini bisa hidup lebih Makmur. Karena pada dasarnya negara kita ini adalah negara yang kaya akan segala hal. Jadi jika pihak pemerintah bisa lebih jujur dan bisa mengolah sumber daya alam yang ada,saya yakin negara ini bisa bersaing dengan negara-negara besar yang ada. Dan pastinya masyarakat nya akan lebih makmur lagi.

Perlu namanya keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dulu jaman Jokowi keputusan-keputusannya pro oligarki pengusaha trus sebenernya ngerti cuma didiemin aja atau pura-pura tidak tau. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah susah yang di tengah mau maju ngos-ngosan setengah mati. Berita pembangunan dimana-mana tapi hutang diem-diem dan anehnya pembangunan gak disertai dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berharap Prabowo bener-benar memenuhi janji kampanyenya untuk memberantas korupsi. Semoga juga personil-personil yang ditempatkan Prabowo di sektor strategis negara bisa membongkar praktek korupsi seperti yang ada di pertamina. Salut dalam 100 hari banyak kasus korupsi jumbo terbongkar, salut juga komentar Prabowo mengenai vonis Harvey Moeis yang cuma 6,5 tahun, bahwa menurut Prabowo minimal hukumannya 50 tahun. Hakim yang kasih hukuman 6.5 tahun juga perlu di notice dan dipertanyakan nasionalisme, patriotisme serta tingkat kesehatan mentalnya. 

Perlu kita kawal juga sidang terbuka, yang menurut Ahok, punya bukti rapat pertamina dimana hampir semua pejabat terlibat menutupi kasus-kasus / korupsi. Jangan cuma rakyat yang disuruh taat hukum, sedangkan bagian pemerintah kebal hukum atau bisa slintutan. Ini gak adil dan gak fair. Jaman dulu ada kerabat kasusnya perdata karena pelapor kasih uang ke oknum polisi 100jt jadi pidana. Oknum Jaksa minta 125 juta vonis bebas. Jadi yang gak salah bisa jadi salah apalagi yang salah kecil seharusnya bisa selesai diputar-putar biar jadi besar.

Kalau terlalu dipikirkan apa yang mereka lakukan hanya bikin pening dan terus sakit hati. Pikirkan caranya bagaimana supaya hal itu tidak dilakukan lagi terhadap kita rakyat. Apakah dengan cara kamu harus menjadi menteri hingga menjadi presiden suatu saat. Itu konsep agent of change dan siapa saja punya hak untuk menjadi itu bukan hanya orang suku tertentu saja yang bisa.

Untuk mengobati gelisah dari pikiran oplosan ini, ingat kata abah, jadilah manusia yang bermanfaat untuk makhluk hidup termasuk pada binatang.
Biarkan mereka masuk neraka dengan apa yang telah mereka lakukan.

Yah begitulah adanya Mas. Rakyat kecil sudah terlalu lama ditindas seperti itu. Kita-kita yang menjadi lapisan bawah hanya bisa tersenyum pahit melihat kenyataan yang terjadi. Godaannya ketika sudah menjadi pejabat itu luar biasa sampai-sampai bisa membuat orang-orang yang selama hidupnya lurus-lurus saja eehh malah bisa menyimpang dan tidak jelas. Pada akhirnya mereka itulah yang malah membuat kekacauan seperti sekarang ini. Dan lagi-lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyerahkannya kepada yang memiliki kuasa untuk memberikan hukuman. Pun hukumannya juga tidak akan terlalu memberatkan untuk mereka yang sudah menyalahi peraturan dan bahkan kehidupan mereka di penjara juga tidak berefek banyak untuk mereka.

Dan saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mas @aylabadia05 untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk makhluk hidup. Kita jalan di jalan hidup kita dan tidak melupakan sesama. Biarkan saja mereka berbuat seperti itu. Lagipula roda kehidupan akan selalu berputar dan mereka nanti akan menuai apa yang mereka tanam.

Kalau saya bileh mengutip, saya akan mengutip perkataan dari apa yang pernah disayanmpaikan oleh salah satu sahat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib bahwa, "kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik."

Sebuah perkataan yang memiliki makna yang cukup mendalam tentang bagaimana ketidakadilan dan kezalian terus berlangsung dan berkemanya dan itu bukan hanya karena kehadiran orang-orang jahat, tetapi itu lebih karena sikap diam dan ketidakpedulian orang-orang baik.

Mereka yang duduka atas naman kekuasaan memang seringkali berbuat semaunya, mebuat sebuah kebjikan dn keputusan seenak jidat tanpa memperdulikan masyarakat. Namun harus disadari bahwa bahwa kezaliman itu bisa terjadi seperti korupsi dan yang lainnya, itu karena adanya sebuah kesempatan dan dengan diamnya atau sikap pasif orang-orang baik, maka ini akan memberikan ruang bagai kezaliman dan ketidakadilan untuk terus tumbuh tanpa ada yang menghentikannya. Sehingga dengan kata lain "kezaliman itu akan semakin berkembang tanpa perlawanan."

Memang suara kita selalu dibungkam ketika mencoba untuk bersikap kritis dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dianggap merugikan masyarkat, akan tetapi jika dengan diancam dan dilempari uang membuat kita diam, maka apa bedanya kita dengan mereka. Jadi terusalah bersuara meskipun di bungkam, dan teruslah bersuara walaupun diancam, janganlah seperti anjing penggong-gong yang dilempari tulang langsung diam.

dan tentu saja sebagai manusia, maka kita harus berusaha menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi ketika bersuara, yang dibawa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi wahaii wakil rakyat..!!!!

Sumber; demokratis.co.id (https://demokratis.co.id/kata-kata-bijak-ali-bin-abi-thalib-yang-menjadi-inspirasi-banyak-orang-di-dunia-islam/)

Tapi kondisinya rakyat kecil juga gak kompak. Padahal jumlah masyarakat menengah dan kecil itu yang terbanyak, seharusnya kelompok ini yang harus lebih sejahtera padahal kenyataannya...tenaga diperas dengan upah kecil dan cuma jadi pasar untuk kelas atas mendapatkan keuntungan. Harus dipikirkan untuk membangun ekonomi kelas menengah kecil secara mandiri agar ekonomi perputarannya kencang di kelas ini dan masing anggota dikelas ini saling menopang. Contoh tidak membeli produk-produk pabrikan tetapi beli jajanan umkm di sekitar kita. Jadi kelas bawah itu itu bisa naik level, sedangkan kelas atas tidak bertambah kaya (gap akan berkurang).


Saya sudah sempat buat thread-nya tentang whistleblower, tapi gak ada yang komen.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5529236.msg65033195#msg65033195

Logika sederhana korupsi, curang, penyelewengan, fraud itu buruk, selama kita normal, kita akan peka dan bisa melihat dan mencium keburukan itu. Masalahnya daya pikir dan jiwa kritis kita itu diredupkan dengan banyak praktek atau pandangan-pandangan umum gak enakan di masyarakat. Selain itu dasarnya orang itu tunduk sama orang yang sudah ngebaikin kita sehingga kita lebih toleran dan memaklumi ketika penyelewengan terjadi. Khususnya di lingkungan kerja yang berhubungan dengan sektor pelayanan publik ya. Profesionalisme harus dikedepankan di tempat kerja, keberanian menyampaikan pendapat dan kritis harus dipupuk dan dikembangkan bukan malah dipadamkan. Yang ada saat ini orang kritis itu dianggep menyebalkan dan ruwet.

43% kasus penyelewengan itu diketahui dari laporan orang dalam dimana penyelewengan terjadi dan melalui hotline pelaporan (peniup peluit), sisanya baru dari hasil audit. Jadi sekarang image cepu (dalam cakupan menjadikan Indonesia lebih baik) itu harus dirubah bukan profesi yang buruk tetapi profesi yang mulia dan harus diberikan apresiasi.

Nah ini mas, Kita terkadang terlalu menormalisasi hal seperti ini dengan sifat ga enakan di masyarakat tetapi secara tidak langsung justru hal seperti inilah yang pada akhirnya memunculkan atau mendukung praktik yang memang mengarah kepada hal-hal yang sebenarnya berkonotasi kepada situasi negatif dimana korupsi dan teman-temannya itu terjadi.
Contoh terkecil saja dari pelayanan publik terkadang  kita selalu saja memberikan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan dalih "uang bensin atau uang lelah" padahal itu adalah salah satu pekerjaan yang memang harus mereka lakukan dalam bentuk pelayanan tetapi kita masih selalu memberikan atau membiarkan ketika orang lain melakukan hal itu karena memang sifat ga enakan yang dimiliki yang pada akhirnya itu menjadi sebuah bentuk kebiasaan dan ketika kita tidak memberikan atau orang lain tidak memberikan hal yang sama membuat pelayanan yang diberikan justru menjadi berbeda karena memang sudah terbiasa mendapatkan hal tersebut.

Jika pada akhirnya ada kesadaran penuh dari seluruh elemen bukan hanya pemerintah atau para pejabat saja tetapi juga dari masyarakatnya maka sebenarnya hal-hal seperti ini masih bisa untuk diminimalisir dan kinerja pemerintah atau pejabat yang ada saat ini bisa diatur ulang meskipun tidak bisa dihilangkan tetapi bisa sedikit lebih baik tetapi karena memaang tidak ada keselarasan daalam perspektif yang dimulai dari sifat gak enakan inilah yang terkadang membuat praktik korupsi, penyuapan dan teman-temannya selalu saja terjadi di negara kita.

kalimat agan ini benar benar sangat filosofis hehehe, itu manusiawi sih tidak bisa memaafkan para pejabat korup dengan mudah sebab yang merasakan dampaknya yang paling nyata adalah kita kita ini (para warga), untung nya saya hampir tak pernah mengisi minyak kendaraan saya dengan pertamax sehingga tidak ada yang perlu saya sesali begitu dalam hehehe.

saya sebenarnya penasaran, apakah para koruptor itu percaya dengan tuhan dan neraka sebab mereka tampak selow selow aja tu ketika di foto pakai baju oranye, seolah olah tidak ada kesan bersalah dalam benak mereka, hati mereka benar benar sudha di kuasai penuh dengan setan.

Diluar itu juga, Cari yang halal saja cukup susah sekarang, misalnya kerja bounthy..hehe. apalagi yang model oplos-oplos lebih parah lagi. Permanainan catur dimulai.

Jika mereka sanggup cari ratunyanya bukan rajanya. Jika ratunya ketangkap otomatis raja dan kroni-kroni yang perintahkan itu dilakukan akan mudah diproses. Untuk yang sudah pakai baju orange itu saya kira lavelnya juga masih kecil dan terlihat dari raut wajahnya dan koar-koar mereka di media.

Orang kalau pakai baju oranye gak malu dan malah senyum-senyum, menurut saya ada dua kemungkinan :

• Dia ada di dalam komunitas yang mengetahui dan mendukung kasus korupsi tersebut, sehingga tau sama tau, tinggal tunggu yang apes siapa.
• Koruptor ini biasane orang yang dikenal baik, empati tinggi, suka berbagi, dan in the end dia playing victim. Sehingga rekan-rekan terdekat atau disekitarnya justru menganggap dia korban bukan pelaku. Pokoknya justru punya fansclub dan pendukung setia.

Percaya gak ada praktek jual beli hukuman ? Negosiasinya pakai jumlah aset yang disita dan disisakan. Selain itu napi-napi yang punya uang itu punya perlakuan ssuuperr khusus, beda sama tahanan kelas menengah bawah, jadi mau jeranya dimana karena sangsi hukuman penjara tidak akan membuat mereka kapok. Napi yang duitnya tebel bisa dapat izin keluar tahanan untuk berobat beberapa hari.

Udah bayar mahal-mahal malah kena tipu dan seharusnya pemerintah harus bertanggungjawab atas kejadian seperti ini, seperti pengembalian kompensasi terhadap masalah yang ditimbulkan oleh para koruptor karena jika dilihat angkanya lumayan besar. Semua orang percaya sama Tuhan akan tetapi mereka tidak menempatkan Tuhan di hatinya sehingga pada saat melakukan korupsi yang mereka pikirkan cuma kepentingan pribadi maupun kelompok. Moralitas pemimpin kita di Indonesia memang rusak dan saya yakin hati mereka hampir menyerupai iblis karena tidak ada penyesalan sama sekali.

Jika moralitas tidak ada maka lahirnya pemimpin yang bijaksana merupakan kemustahilan dan mungkin masyarakat sendiri juga harus mulai sadar dan pada saat pemilu tiba tidak lagi menerima uang suap untuk suara yang mereka berikan. Saya ingat satu pepatah "Pemimpin itu merupakan cerminan rakyatnya". Jadi yang beginilah hasilnya dan meskipun mereka tidak berafiliasi langsung dengan pemilihan namun umumnya itu merupakan satu kroni.

Perlu untuk dipertegas lagi untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022  agar direksi, komisaris dan dewan pengawas bertanggungjawab penuh dan pribadi atas kerugian BUMN. Jangan cuma mau gaji sama citra yang keren serta kasih nasehat tapi tanggung jawab dan kapabilitasnya minim. Karena Indonesia rawan / darurat korupsi, maka perlu sekali diletakkan auditor internal dan independent. Lalu masing-masing staff dibekali dengan pelatihan kemampuan deteksi dini fraud di lingkungan kerja.

https://peraturan.go.id/files/pp23-2022.pdf

Sistem politik balas budi selalu terjadi dan pemerintah harus mencoba melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kelompoknya.
Bagi-bagi jabatan itu sudah terjadi sejak lama karena partai pengusung sudah bekerja memenangkannya, namun presiden juga harus melihat apakah kemampuan mereka saat diberikan jabatan bisa bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sistem demokrasi di negara kita memang terjadi bagi jabatan untuk melindungi kelompok dan itu sudah berlangsung lama, namun jika orang yang dipercayakan bisa menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat bagi saya itu tidak masalah.

Tapi kita perlu menyadari bahwa Prabowo cukup berani mengusik para koruptor karena sekarang ada banyak dari mereka yang tertangkap.
Ini merupakan langkah bagus karena seorang pemimpin harus memiliki ketegasan untuk memberantas korupsi di negara kita.

Terlalu kecewa dengan sikap prabowo sebagai presiden republik indonesa. Kebijakannya sangat tidak menguntungkan indonesia. Terutama dengan hubungan baik ke amerika yang bisa kita rasakan saat ini dengan mendapatkan pajak trading yang sangat tinggi. Hal ini berbeda dengan singapur yang mendapatkan keuntungan dengan hubungan baik ke amerika. Itupun sampai saat ini saya belum ada melihat visi kedepannya yang baik dari prabowo atau kementerian yang terkait mengenai hal tidak menguntungkan ini.

Jujur, sejak dilantik mulai bulan Oktober tanggal 20 kemaren lumayan kecewa dengan beberapa keputusan yang dibuat Presiden Prabowo Subianto dan wakil Presiden Gibran. Paling parahnya posisi wakil presiden seperti tidak ada fungsi sama sekali dalam hal penerapan keputusan dan semua keputusan krusial dalam hal pemerintah justru dikuasai oleh Prabowo dan Gibran hanya kebagian fungsi sebagai wakil presiden pas bagi sembako dan mengawasi pembagian skin care serta makan siang bergizi gratis di sekolah.

Ditambah lagi keputusan kontrversial menambah jumlah kuris di kementerian, padahal Prabowo sendiri mengambil kebijakan efesiensi justru dengan semakin banyaknya posisi menteri, wamen dan stafsus di setiap posisi menteri menghabiskan anggaran sangat banyak. Politik balas budi dan Prabowo ingin membuat pemerintah tanpa oposisi jadinya seperti ini, bisa dikatakan saat ini kacau banget ditambah lagi kondisi ekonomi mulai PHK dimana-mana, kurs USDT naik gila-gilaan sampai IHSG turun sangat signifikan.

Strategi-nya Pak Prabowo memang seperti itu, bukan politik balas budi tapi memang menjaga circle utamanya adalah orang-orang kepercayaan dan sehaluan dengan Pak Prabowo khususnya di sektor yang memiliki kepentingan strategis bagi rakyat Indonesia. Kalaupun dalam jajaran kabinet-nya ada beberapa orang yang merupakan oposisi bukan politik balas budi, tetapi menjaga musuh dekat tetapi tidak cukup dekat untuk melukai. Apalagi diawal menjabat, konsolidasi penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, bukan untuk balas budi tetapi lebih pada agar bisa segera action bekerja, jika banyak pertikaian tentu program kerja tidak bisa dilaksanakan. Contoh sederhana adalah pihak kepolisian yang lebih pro dengan pemerintah sebelumnya sehingga ketika ada instruksi presiden terkesan lambat dan tidak sat set.

Sepertinya memang sejak dulu peran wakil presiden itu minor dan tidak terlalu kentara kecuali kehadiran di acara kenegaraan seperti upacara 17 Agustus

Ga cuma kecewa sama keputusan2 yang dibuat, bahkan ane heran dengan beberapa statement2 yang keluar dari beliau dan selalu viral di jagat maya.
Yang terakhir soal pernyataan bahwa beliau sedih karena menteri belum dapat mobil dinas dan disamakan dengan kerja bakti.
Hanya sebatas mobil dinas = kerja bakti, trus gaji yang diterima itu apa ya? Apa selama mulai dilantik para menteri itu tidak digaji?
Kalo ga digaji sih ane bisa memaklumi ada pernyataan "kerja bakti", tapi kalo cuma masalah mobil dinas belum dapat = kerja bakti, ini sih berlebihan.
Toh tanpa mobil dinas pun para menteri mampu beli mobil sendiri, harusnya yang begini2 itu masuk dalam efisiensi anggaran aja wkwkwk.

inilah gan yang membuat banyak warga negara kita ini sudah gak betah, bayangkan saja mulai dari anggaran pendidikan yang di potong cuma untuk MBG - trus memberi pernyataan saham hanyalah judi bagi warga miskin - hingga pernyataan kerja bakti untuk pejabat kan aneh ya.

maka itu untuk sekarang ini saya hanya bisa berharap moga moga ada kesempatan saya dan keluarga untuk bisa bekerja dan memulai hidup di negara luar seperti australia atau jepang, sampai keadaan indonesia normal lagi karena kalo hanya bertahan di sini, rasanya hidup segan mati tak mau, wkwkwk.

Biasakan menemukan dan menaganalisa fakta jangan hanya membaca berita Gan, efisiensi tahap I adalah efisiensi pada lembaga dan kementrian. Anggaran yang dipotong oleh presiden sampai mulai 10% - 90%, mayoritas itu berkaitan dengan kegiatan intern dalam lembaga dan kementrian seperti kegiatan plesir kunjungan kerja, simposium, rapat, diklat, bimtek, sarana yang selama ini identik dengan kegiatan ceremonial yang minim manfaat. Bukan yang berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat. Pendapat saham adalah judi bagi orang miskin meskipun akhirnya berpengaruh terhadap pasar Indonesia, tetapi hal itu berawal dari pemiikiran Presiden bahwa faktanya Indonesia ini kaya hanya saja bangsa Indonesia tidak berdaulat atas kekayaannya. Contoh sederhana Indonesia memiliki lautan terluas di dunia, berarti Indonesia juga penopang terbesar ketersediaan pangan laut. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dengan bergesernya energi dari minyak ke listrik, maka status ini bisa menjadi bargaining power untuk Indonesia kedepannya.

Tidak salah banyak orang berfikiran untuk kabur aja dulu di dunia atau era yang semua hal diukur dari materialisme, juga dukungan terhadap kaum oportunis, kalau balik ke belakang jika semua orang berfikir kabur aja dulu, lalu para pejuang bangsa juga mikir kabur aja gak usah perang, belum tentu kita hidup sampai saat ini. Ketika Indonesia susah tidak mau memberikan kontribusi sebagai warga negara, tetapi ketika Indonesia sukses, ujug-ujug mengklaim previledge karena KTP indonesia.

https://dataindonesia.id/berita/detail/daftar-16-pos-belanja-kl-yang-dipangkas-sri-mulyani

https://www.tempo.co/politik/efisiensi-anggaran-beberapa-bumn-terpaksa-tidak-perpanjang-tenaga-honorer-1208501
https://mojok.co/liputan/ragam/uu-asn-bikin-honorer-kena-phk/

Fakta dilapangan berbeda, kebanyakan lembaga pemerintah itu hanya mengurangi sedikit anggaran mereka pada kegiatan-kegiatan yg tidak penting, namun mereka lebih banyak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan honorer, agar anggaran mereka untuk plesiran ke luar kota itu bisa tetap jalan.



Terus hubungannya dengan saham hanya judi bagi orang miskin apa? kan yang dibahas pernyataan dia soal saham hanya judi bagi orang miskin, terus nyambungnya ke kedaulatan atas kekayaannya apa? harusnya dia sebagai presiden itu meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi pada pasar saham, bukan malah discourage orang untuk tidak investasi. Dengan semakin banyaknya investor ritel untuk menginvestasikan duit mereka ke saham juga akan memperkuat stabilitas serta efisiensi pasar keuangan.

Kalau membahas soal kedaultan kekayaan nasional, bukannya itu tugas dia sebagai presiden? dia bisa meningkatkan perusahaan-perusahaan nasional untuk menambang sumber daya alam nasional lalu kemudian memberikan akses ke anak-anak bangsa agar bisa bekerja di perusahaan tersebut. Atau memberdayakan nelayan dan penambang lokal. Itu bisa saja dilakukan. Tapi menyangkut pautkan itu ke saham rasanya lucu.

Kita ini jangan logical fallacy, yang dibahas apa, yang dijawab apa.



Masing-masing orang mempunyai hak untuk mencari kehidupan yang layak di negara orang. Dan apakah anda kira mereka yang bekerja di luar negeri, mencari kehidupan yang layak itu tidak nasionalis? mereka itu adalah pahlawan devisa Indonesia. Mereka memberikan pemasukan yang sangat signifikan bagi Indonesia, terutama dalam bentuk remitansi atau kiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri. itu memberikan kemajuan ekonomi. Selain itu jika orang berhasil mendapatkan pekerjaan di luar negeri itu juga akan mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri, jadi ada keuntungannya juga buat Indonesia. Mari lebih cerdas lagi dalam berpikir, jangan memandang sebelah mata orang-orang yang ingin/bekerja di luar negeri.

Hal semacam ini memang bikin masyarakat menjadi meluap emosinya. Karena para pejabat benar-benar di perhatikan segala fasilitasnya, sedangkan masyarakat kecil tidak terlalu di perhatikan. Saya rasa hal tersebut bisa dikatakan kurang adil, karena seperti yang agan katakan para pejabat memiliki uang dan mampu untuk membeli sebuah mobil. Jadi jika mereka benar-benar ingin mengabdi kepada negara dan masyarakat nya kenapa mereka tidak membeli mobil dengan uangnya sendiri saja dan tidak mengharapkan mobil dari pihak pemerintah. Jadi sampai saat ini saya juga benar-benar di buat pusing dengan pola pikir para pejabat di negeri kita ini. Jujur saja pada awalnya saya sangat respect kepada bapak presiden kita saat ini, tapi ketika melihat tindakan nya saat ini rasa respect saya mulai memudar. Karena harapan saya pada awalnya pada presiden saat ini bisa benar-benar memberikan keadilan terutama bagi masyarakat kecil,seperti bisa menyediakan lowongan pekerjaan yang banyak, fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih bagus. Tapi ternyata semua itu benar-benar belum terjadi saat ini. Jadi saya juga cukup kecewa dengan pemimpin kita ini.

Yang membuat kecewa sekarang ini bagi saya pribadi pada pemerintahan Prabowo adalah memberikan ruang bebas dalam melakukan impor itu sama saja memberikan kebebasan pada produk asing untuk menekan UMKM, bagaimanapun produk UMKM kita tidak sebanding dengan produk luar yang biaya pembuatannya yang murah terutama china, mungkin jika kalian memperhatikkan hampir semua perabotan yang ada di rumah itu made in china bahkan pada perlenkapan ibadah tidak sedikit merupakan produk buatan china, jika ini di biarkan bisa saja pembunuhan masal terhadap pengusaha UMKM secara terbuka.

Sumber pidato Presiden Prabowo ketika acara Sarasehan Ekonomi

Ane juga kaget ketika denger pernyataan beliau soal impor ini yang mana dengan tidak langsung beliau ingin negara membuka pintu selebar2nya buat produk luar biar masuk.
Katanya sih biar yang di dalam negri bisa belajar dari produk luar tapi sayangnya mengesampingkan fakta lapangan dimana yang saat ini masih dibatasi impornya pun, produk dalam negri susah bersaing.
Entah lah, mau jadi ada kalo bener2 impor tidak dibatasi, mungkin pengusaha2 produk lokal a.k.a UMKM bakal banyak yang gulung tikar.
Mudah2an aja ga beneran terjadi dan yang masih di pihak oposisi bisa sedikit memberikan masukan/kritikan soal hal ini.

Masyarakat kita tidak seperti masyarakat china, mereka dulu memag melakukan import tetapi mereka mempelajarinya dengan benar barang-barang dari lua untuk di duplikasi dan setelahnya dijadikan produk mereka di dorong dengan dukungan pemerintah yang menjadikan masyarakat china terus berkembang dan bertumbuh secara perlahan yang akahirnya bisa memproduksi barang yang sama dan lebih murah.

Saya pernah mendengar podcast Fery Irwandida dan juga Raymondchin bahwa memang kita itu tidak mendapatkan dukungan yang pasti dari pemerintah, UMKM kita seperti solo fighter dan tidak di dukung untuk menjaddi lebih besar, mungkin ini juga dikarenakan efek dari geopolitik dan sistem ekonomi yang misinya selalu tidak sesuai dengan kebijakan yang di berikan.

Saya harap ada batasan barang impor atau hanya pada komoditas tertentu saja agar Pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan persaingan dari luar tetapi dari pengusaha di bidang yang sama dalam negeri kita sendiri.

Yah, saya pikir presiden yang saat ini itu tidak akan berpikir ke arah sana. Karena yang ada di pikiran saya pak Prabowo itu akan membuat Indonesia itu menjadi bangsa yang mandiri dan tidak terlalu membuat barang barang impor banyak masuk ke negara ini. Tapi kenyataannya setelah dia benar-benar sudah menjabat menjadi presiden, pernyataan nya membuat kita terbentang. Karena secara tidak langsung keputusan terlalu membebaskan barang impor ke indo itu memang akan berdampak terhadap pengusaha UMKM. Jadi hal tersebut tentunya berkesan bahwa presiden kita ini tidak terlalu mementingkan masyarakat sendiri. Jadi semakin kesini negeri ini selalu mengelurakan keputusan yang aneh aneh saja. Karena menurut saya daripada terlalu membebaskan barang impor ke indo, mending membuat bagaimana caranya produk UMKM yang ada di indo bisa di ekspor ke luar negeri dengan skala yang lebih besar. Bukan membantu perekonomian pengusaha yang berasal dari negara lain dengan alasan yang menurut saya cukup lucu juga.

Presiden berharap bahwa akan memberikan kualitas barang terhadap masyarakat dengan kebijakan ini dan juga mengurangi monopoli kuota ekspor dan menurunkan harga barang yang ada dalam pasar, namun dia hanya memiliki harapan untuk ini, bahwa semoga tidak membuat lumpuh ekonomi nasional karena akan banyaknya brang impor dan presiden hanya menyerukan supaya kita tetap melakukan industrialisasi dan juga harus tetap memiliki prinisp beridiri diatas kaki sendiri yang menurut saya itu sangat bertentangan dengan pasar yang terlalu bebas dari barang impor yang akan membanjiri pasar negeri.

Memberi semangat untuk tetap hidup mandiri tetapi tidak di jamin akan menjadi sukses, seperti kita di beri harapan tetapi di bunuh secara perlahan.

Tetapi yang terjadi justru lolos dari pengawasan dan mereka bisa melakukan kejahatan yang justru terdapat kerja sama antara satu sama lain. Darurat moral pemimpin dan petinggi instansi di negara kita sehingga sulit terciptanya ruang untuk tidak terjebak di dalam korupsi. Baru-baru ini cukup menggemparkan di wilayah saya karena ada satu dinas membuat kebijakan pembelian tong sampah dengan anggaran 12 Miliar, coba kita bayangkan dengan anggaran sebesar itu berapa banyak tong sampah bisa di beli lalu apa dampak yang terjadi untuk program tersebut.

Ini di identifikasi akan terjadinya korupsi karena dinas tersebut hanya menerima paket dari anggota DPRD akan tetapi karena pelaksanaan dilakukan oleh mereka mungkin akan adanya pemeriksaan yang dapat menjerat kepala dinas itu sendiri. Jika pengawasan bisa dilakukan lebih ketat itu bisa jauh lebih bagus namun sepertinya sulit karena memang kita sedang mengalami darurat moral bagi pemimpin.

Sekarang ada sebuah regulasi baru dimana beberapa hari ini MK telah memutuskan dimana UUITE sekarang ini tidak berlaku lagi untuk pemerintah meskipun dijelaskan dalam beberapa faktor atau penjelasan yang ribet tetapi kesimpulan yang bisa saya miliki saat ini adalah pemerintah mencoba untuk menekankan bahwa mereka sadar bahwa regulasi sebelumnya bisa membuat masyarakat seolah-olah dibungkam secara paksa tetapi sekarang ini ada sebuah regulasi yang menurut saya ini diperlonggar.

Saya cukup suka dengan hal ini karena meskipun kita tidak secara langsung tegas dalam menekan bahwa pemerintahan kita ini sedang kacau tetapi setidaknya dengan tidak ada keterikatan maka kita masih bisa mengekspresikan diri dengan berbicara tentang isu yang ada saat ini tanpa takut adanya serangan atau persekusi akibat UU ITE. Walaupun mungkin sedikit dibatasi dengan menjunjung tinggi kesopanan tetapi selama masih ada sebuah ruang untuk kritikan maka itu bisa menjadi sebuah hal yang bagus karena sesuai dengan ideologi negara kita dimana demokrasi masih dijunjung maka kita sebagai rakyat masih bisa menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan tanpa harus terganggu dengan beberapa regulasi.
Semoga saja dengan adanya hal ini kita sebagai rakyat biasa bisa lebih ekspresif dan mencoba lebih berani mengambil kritikan jika memang itu layak di kritik. Meskipun tidak semua kebijakan bisa dikeluhkan atau di kritik tetapi setidaknya untuk saat ini kita masih merasa nyaman karena diberikan kebebasan ruang untuk memberikan kontribusi untuk negara ini.

MK Putuskan Pasal Menyerang Kehormatan di UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah hingga Korporasi (https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/)

76,5% Masyarakat Puas Terhadap Kinerja Prabowo-Gibran (https://www.youtube.com/watch?v=KuC9j4mA2gM)

Gimana nih? Apakah benar ini merupakan cerminan dari fakta yang ada di daerah temen2 sekalian? Tentunya kita2 setidaknya 1-2x ngobrolin tentang pemerintahan PraGib ini sama tetangga, apakah tetangga2 kalian atau mungkin kalian sendiri setuju dengan survey yang menyatakan 76.5% puas sama kinerja PraGib beberapa bulan ini? Saya sendiri ragu jujur saja, tidak dipungkiri pasti ada yang mendukung karena berbagai alasan tp saya melihat secara general sih kayaknya 76,5% terlalu tinggi.

Saya pikir angka 76,5% terkesan dilebih-lebihkan, sebab bagaimanapun angka tersebut terlalu jauh melampaui presentase suara yang di dapatkan oleh pasangan Prabowo-Gibran di Pemilu kemarin. Secara pribadi saya tidak terlalu puas, realisasi janji-janji kampanye terkesan cukup lambat dilaksanakan, bahkan beberapa diantaranya tenggelam begitu saja. Namun kedepannya saya mengharapkan kinerja Pemerintahan sekarang akan jadi lebih baik, terutama dalam bidang penegakan hukum, kita tahu bahwa semuanya membutuhkan waktu untuk berproses.

Sementara itu, saya melihat beberapa Lembaga Survei mengungkapkan hasil yang berbeda-beda terhadap tingkat kepuasan kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih, ada yang 79,3% dan ada juga yang sampai 80,9 persen. Saya kira hal tersebut tidak lagi mengherankan, karena kita sudah sering melihatnya, hampir sama seperti quick count ketika Pemilu.

Jelas ragulah kita ketika besarnya angka persentase tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi saya akan mengatakan bahwa itu tidak karena itu terlalu besar dan tingkat benarnya perlu diragukan sebab 76.5% adalah angka yang dibuat oleh satu lembaga survei dan kebetulan itu dilakukan oleh Rumah Politik Indonesia.

Harusnya ada data sandingan meskipun pola survey dibuat bukan atas dasar data keseluruhan melainkan diambil dari sample saja.

Ini bisa menjadi momen pengalihan isu juga ditengah buruknya kinerja para kabinet PraGrib.

Gaya ala Jokowi ternyata masih di pakai juga, kalau sudah ada masalah di dalam negera baik itu tentang kebijakan atau ekonomi yang semakin melemah keluarlah hasil Survey seperti ini dan hasilnya tidak tanggung-tangung 76%. Saya ingat waktu itu Jokowi juga sedang kacau-kacau nya terutam politik Indoneisa saat masayrakat banyak yang meminta dia mundur, keluarlah survery yang menyatakan mayoritas masyraakat puas terhadap pemerintahan jokowi.

Bagi saya gaya seperti ini sangat bahaya politik di Indonesia, mengunakan lembaga survei dan buzzer yang haus akan duit, negara sedang di rampok oleh korupsi pun mereka bilang Indonesia baik baik aja. Sangat aneh, seharusnya lembaga surveinya harus di croscek kredibilitasnya, metode surveinya cocok apa tidak mewakili seluruh indonesia, olah datanya seperti apa, kalau hasil-hasil sesuai yang bayar itu sama saja pemerintah sedang menipu masyarakatnya sendiri.

Kan orang orang di Pemerintahan yang sekarang masih sama dengan dulunya jadi saya tidak heran jika hal yang serupa di terapkan untuk kembali membodohi masyarakat Indonesia.  ;D

Sekarang kita bisa merasakan di lingkungan masyarakat dengan kesulitan lapangan pekerjaan, perputaran uang yang semakin kecil dan juga harga barang yang melambung tinggi sehingga banyak orang yang sudah merasakan kesulitan jadi meskipun pemerintah menggunakan lembaga survey dan buzzer untuk menutupi kebobrokan mereka saya pikir tidak banyak masyarakat lagi yang percaya karena tentu sebodoh bodohnya orang akan mempercayai apa yang di rasakan di bandingkan dengan apa yang di dengar.

Di era Presiden Prabowo saya pikir tidak akan jauh beda dengan era Jokowi bahkan kehancuran negeri ini akan semakin dalam dan kita akan terus merasakan itu, tidak ada perubahan dan tidak ada tindakan apapun untuk memperbaiki apa yang sudah rusak.

Sejak awal pada saat pencalonan pasangan Prabowo-Gibran, bahwa salam salah satu Misi dan Visi mereak itu adalah melanjutkan dan menyempurnakan apa yang telah telah dibangun oleh masa  pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi wajar jika gaya pemerintahan saat ini dan juga orang-orang yang berada didalamnya itu masih ada sangkut pautnya dengan Jokowi.

Dan memang untuk saat ini, kesulitan ekonomi benar-benar terasa, terutam oleh masyarakat menengah kebawah. Sulitnya lapangan pekerjaan memang bukan main,  angkatan kerja disetiap tahunnya terus membludak, sementara lapangan pekerjaan sempit. Dan bahkan perusahaan-perusahaan besar di indonesia yang menampung ribuan pekerja mengalami kebangkrutan.

Hal yang sangat disayangkan bahwa untuk sebagian besar masayrakat Indonesai, itu masih bergantung pada bantuan dari pemrintah, sementara pemerintahnya itu sendiri tidak peduli terhadap rakyatnya, dan beitupun dengan kebijakan-kebijakn yang mereka keluarkan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. "Kita dipaksa sehat di sebuah negara yang sakit"

Sekarang selain dari sulitnya lapangan pekerjaan kita juga saat ini akan dilanda atau bahkan sudah dilanda badai phk karena melihat dari situasi selama 5 bulan kita berada di 2025 sudah banyak sekali PHK yang terjadi bahkan untuk perusahaan besar karena memang beberapa alasan termasuk untuk kebijakan pemerintah dengan efisiensi juga menjadi salah satu penyebab badai PHK yang saat ini terjadi. Bahkan jika mengutip dari Menaker yang menjabat saat ini dikatkana bahwa lonjakan nya sangat terasa dari 2024 ke 2025 dimana ada penambahan yang cukup siginifikan dari PHK yang terjadi di negara kita.


Melihat dari data ini tentu lapangan pekerjaan akan semakin sulit karena selain dari banyaknya lulusan fresh graduate yang mencoba mencari kerja ditambah dengan badai PHK yang terjadi sekarang tentu saja ini jelas akan membuat situasi menjadi sulit dan pada akhirnya ini justru akan memunculkan beberapa hal termasuk tentang KKN kembali yang akan semakin banyak dimana mencari pekerjaan hanya bisa dilakukan jika memang ada uang atau bahkan seperti yang sudah ramai dimana banyak sekali mereka yang memiliki jabatan tinggi dalam sebuah perusahaan menggunakan kewenangannya untuk hal negatif seperti mengajak para karyawan biasa untuk staycation bahasa anak mudanya jika memang ingin diperpanjang kontrak.
Lebih parahnya dalam hal ini pemerintah sekarang bahkan tidak menganggap ini menjadi sebuah hal serius karena jika melihat statement yang berurusah dengan lapangan pekerjaan kita bahkan pernah melihat bahwa katanya lapangan pekerjaan saat ini tidak terlalu urgent dibandingkan dengan MBG hanya karena mereka yang memang ingin menekankan MBG tanpa peduli apapun yang terjadi sekarang karena yang terpenting program yang mereka ingin lakukan berjalan dengan baik.

Saya yakin masih banyak praktik korupsi terjadi di Negara Indonesia, hanya saja belum tertangkap oleh KPK. Jika Pemerintah jujur, saya yakin Indonesia akan memiliki SDM yang lebih baik dengan sendirinya. Maksudnya, hal tersebut otomatis dapat dicapai, cukup dengan anggaran yang sudah di plot secara rutin pada setiap tahunnya. Akan tetapi pada kenyataannya cukup banyak korupsi terjadi di semua tingkatan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga pembangunan SDM Indonesia melalui lembaga pendidikan tidak maksimal.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi di eksploitasi secara luas oleh pihak lain. Statemen mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia Mahfud MD tentang izin PT Freeport Indonesia, saya rasa cukup relevan untuk dijadikan rujukan. Terkadang ini bukan semata-mata karena kita tidak memiliki SDM yang berkualitas, tetapi karena Pemerintah melakukan kesalahan fatal di masa lalu dengan memberikan izin eksploitasi tanpa batas kepada pihak lain.

Setelah raja ampat, lahirkan bola liar baru yaitu soal keputusan mendagri tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah sumatera utara.
Polemik 4 pulau aceh akhirnya diambil alih oleh presiden prabowo hingga menetapkan bahwa 4 pulau aceh yang diputuskan mendagri masuk sumut, balik ke aceh.

Harusnya mendagri dalam memutuskan 4 pulau itu harus melibatkan dua pihak. Memang skenario yang bagus dan tidak sepatah kalimat permintaan maaf diucapkan mendagri terkait keputusannya itu yang menyulut energi seluruh indonesia.
Bagaimana dengan kasus tambang di raja ampat?

Lucunya bukannya meminta maaf mendagri justru mengatakan kalau Edy Rahmayadi yang usulkan pemindahan 4 pulau Aceh. Dia mengatakan kalau pada tahun 2022 Edy disebut pernah mengajukan pemindahan empat pulau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan Bobby, gubernur sumut berdalih kalau 4 pulau tersebut masuk ke wilayah administrasi tapteng, jadi yg berkepentingan itu adalah Masinton, bupati tapteng. Jadi kedua pejabat yang disinyalir mempunyai kepentingan terhadap 4 pulau ini justru seperti lempar batu sembunyi tangan.. mereka mencoba mengalihkan kesalahannya kepada orang lain dan tidak ada niatan untuk meminta maaf kepada masyarakat. Sangat miris memang melihat mental pejabat-pejabat seperti ini, namun apa mau kita katakan, baik Bobby (gubernur sumut) dan Tito (mendagri) itu adalah orang-orang jokowi, dan kita sudah tau bagaimana permainan politik lingkaran jokowi selama ini.

Salah satu ciri khas pejabat Indonesia, mereka suka mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahannya. Meskipun meminta maaf, saya pikir tidak ada gunanya, karena kedepan mereka akan mengulanginya lagi. Jika 4 pulau tersebut tidak memiliki daya tarik apapun, saya pikir tidak akan di perebutkan. Saya berharap Presiden Prabowo mengganti Mendagri dengan orang yang lebih baik, dan menegur keras Bobby karena telah membuat keributan. Disamping itu, saya berharap Anggota DPR Sumut memilih ketua DPR yang baru. Beruntung konflik ini cepat terselesaikan tanpa harus melewati proses pengadilan yang panjang, Prabowo memahami dengan baik nilai tawar Aceh.

Ada apa dengan kepemilikan pulau2 ini, setelah kemaren Aceh lalu muncul yang di Trenggalek vs Tulungagung dan lagi2 sepertinya karena keputusan mendagri yang menyatakan 13 pulau masuk Tulungagung.
Disaat masih banyak hal penting yang harus diurusi di negri ini kenapa malah petinggi2 bikin masalah yang ga penting seperti ini (ga penting buat kita tp mungkin sangat penting buat mereka) karena ane yakin pasti ada tujuan tertentu dibalik itu semua.
BTW mungkin memang udah jadi tabiat para pejabat konoha, ketika melakukan sesuatu dan itu dicap salah maka akan cari pihak lain buat disalahkan biar ga terlihat buruk dimata rakyat.
Orang2 yang sekarang disebut dengan Genk Oslo ini kok lama2 makin menjadi2 ya kwkwkwk

Sedikit diluar konteks tentang program indonesia untuk periode kali ini tetapi masih berhubungan dengan regulasi pemerintahan sekarang dimana hari ini saya melihat di media sosial yang membuat saya tergelitik ingin mencari informasi lebih jauh mengenai pemberitaan ini.

Beberapa waktu lalu Kejagung sudah melakukan kerjasama deengan operator seluler dimana disana ada hal yang sedikit membuat saya sebenarnya sedikit was-was karena kerjasama ini berfokus kepada pemanfaatan data atau informasi dalam rangka penegakan hukum dimana didalamnya bisa saja pemerintah melakukan penyadapan terhadap nomor yang kita pakai untuk kepentingan mereka dalam "penegakan hukum"

https://talkimg.com/images/2025/06/27/Uu9Uez.png (https://www.instagram.com/p/DLWfxb-TcyP/?igsh=MWR4YTZnYmQ5OHg2Yw%3D%3D)

Ini jelas menjadi krusial bagi saya karena dengan adanya aturan atau kebijakan ini maka secara tidak langsung pemerintah (yang berwenang) bisa melakukan apapun termasuk penyadapan termasuk kepada hal-hal yang bersifat privasi bagi kita.
Meskipun di dalam statmentnya dijelaskan bahwa kerjasama ini tidak akan mengganggu apapun karena hanya akan berlaku untuk kasus tertentu dan hanya untuk penyelidikan sesuai dengan hukum yang berlaku saja tetapi tetap saja ini bisa menjadi sebuah situasi dimana kita bisa saja takut untuk melakukan apapun termasuk kritikan terhadap pemerintah karena mereka bisa melacak atau membajak sehingga tahu apa yang kita lakukan dan ini seperti sebuah cara untuk membungkam secara halus tentunya untuk kritikan yang menjurus kepada pemerintahan.
Apakah memang pada akhinrya penekanan MOU ini tidak akan berdampak lebih besar untuk kita yang memang harus bersiap jika hal-hal yang bersifat privasi kita bisa diketahui pemerintah nantinya?

Menurut saya, Tito Karnavian yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menjadi aktor utama dibalik empat pulau yang menjadi polemik Aceh dan Sumut. Tanpa angin tanpa hujan dia membuat keputusan yang membuat marah rakyat Aceh, dan anehnya, Gubernur Sumut seperti tidak memiliki Rasa malu saat tampil di depan media yang mengajak Gubernur Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau tersebut, padahal sangat jelas pulau-pulau tersebut masuk wilayah Aceh berdasarkan Dokumen dan administrasi.

Tito seharusnya malu atas kegaduhan yang dibuatnya, karena rasa malu sudah tidak ada lagi pada diri pejabat Konoha, dia menganggap polemik ini hanya masalah kecil. Jika digali lebih dalam, keempat pulau tersebut menyimpan harta Karun yang sangat berharga, mungkin Tito ingin memberi hadiah pada menantu tuanya sebagai rasa terimakasih atas jabatan yang diberikan pemimpin sebelumnya.

Dari awal, memang pejabat satu ini terlihat sangat erat dengan sesuatu hal yang akhirnya menimbulkan konflik, entah apa yang ada di dalam pikirannya, namun apa yang dia lakukan beberapa kali menimbulkan ketegangan.

Merasa aneh juga ketika di dalam dokumen dan administrasi jelas ini sudah masuk ke dalam wilayah Aceh. Meskipun masih dalam satu negara, namun tetap saja ada yang merasa dirugikan karena secara umum pasti pemilik sah pulau ini ingin memaksimalkan sumber daya yang ada. Lagipula saya yakin jika ini yang diperebutkan ada masalah, maka Sumut pun tidak akan mau, dan pasti mereka juga akan beralasan bahwa pulau tersebut sudah masuk wilayah administrasi Aceh.

Nah ini juga menjadi salah satu kelemahan kita, bagaimana koordinasi antara pejabat negara masih sangat dipertanyakan sehingga menimbulkan masalah seperti ini. PR untuk pemerintah kita yang masih belum terselesaikan.

Gubernur Aceh memahami kondisi yang terjadi sehingga dia tidak menanggapi persoalan yang disampaikan oleh Gubernur Sumut. Jika empat pulau tersebut menjadi milik aceh dengan batas wilayah yang mampu di pertahankan maka untuk apa menerima tawaran mengelola secara bersama. Justru aneh ketika tawaran mengelola bersama yang di sampaikan oleh Gubernur Sumut karena aset milik aceh kok pengelolaannya secara bersama. Seperti contoh rumah milik kita akan tetapi tiba-tiba teman meminta mengelola bersama untuk aset tersebut dan gimana logika berfikirnya seperti ini?

Dia membuat gaduh dalam konteks untuk meredam kasus lain karena sebelumnya kita melihat raja empat mulai bergejolak terhadap izin (IUP) nikel yang berpotensi disana. Pengalihan isu penting untuk meredam kondisi disana sehingga media maupun orang bisa beralih fokus pembahasan untuk empat pulau di aceh. Rasa-rasanya saya membaca kondisi ini seperti di buat-buat karena begitulah negara kita dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Saya kira!!!!

Bukan hanya itu saja belum lama ini, Lihat saja baru setahun memimpin negri ini wowo udah buat gebrakan baru dengan menaikan gaji atau tunjangan beberapa pejabat baik itu hakim ataupun anggota dewan, Kenaikan tunjangan pejabat di tengah kesulitan rakyat dapat menjadi titik api atau kemarahan rakyat dan bisa juga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan dapat semakin memperburuk keadaan atau situasi, menciptakan ketegangan dan kemarahan di kalangan publik. Dan rakyat pun semakin lantang dan vokal dalam menyuarakan Ketidakbecusan wowo dalam memimpin negri ini.

Pajak makin naik, sementara tunjangan untuk para pejabat dan wakil rakyat terus bertambah, memang luar biasa pemerintah ini! Sepertinya sudah waktunya untuk turun kejalan memperjuangkan keadilan dan melakukan perubuhan. Pati sudah memulainya dan berhasil menggulingkan bupatinya, saya sangat menunggu-nunggu bahwa ada aksi lanjutan dikota lain, terutama demo untuk membuarkan DPR.

dan dari beberapa berita yang saya baca bahwa pada saat ini beberapa gelarakan sparatis dari beberap dari beberapa daerah sudah hidup kembali. Dan jika keadilan belum juga tercipta di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, maka mungkin aka banyak daerah yang akan memsihakan diri dari Indoneisa dan membangun negara sendiri.

Kembali ke topik ini karena kita tentu tahu bahwa di 25 agustus lalu banyak saudara kita yang turun ke lapangan atau lebih tepatnya ke gedung dpr yang membuat situasi sedikit memanas.
Ini tentu menajadi sebuah reaksi yang wajar bagi saya karena memang sebelumnya kita tahu bahwa kebijakan pemerintah saat ini dengan menaikan tunjangan untuk para dewan kita terlihat sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan masyarakat. Mirisnya ketika rapat selesai setelah keputusan kenaikan tunjangan yang tidak masuk akal seperti tunjangan beras 20 juta bahkan tunjangan rumah 50 juta itu diakhiri dengan joged ria yang membuat banyak dari kita termasuk saya cukup geram dengan hal ini.

Sekarang baru 1 tahun pemerintah kita mulai menjabat di era baru tetapi sudah cukup banyak kebijakan yang bahkan tidak masuk di akal kita sebagai masyarakat, apakah pada akhirnya ini bisa membuat negara kita memang akan menjadi generasi emas di 2045 seperti yang dicanangkan jika kondisi terus seperti ini?
Jujur saja mental kita sepertinya memang harus terus di uji dengan kondisi pemerintahan yang sangat kacau tiap periode nya.

Beragam permainan narasi membuat pengguna media sosial harus bijak dalam memaknainya.
Memang sistem +62 sedang tidak baik selama ini. Tapi atas semua yang sedang terjadi memberikan pelajaran kepada semua kalangan apa yang seharusnya dilakukan.

Tunjangan yang diberikan dengan nominal tersebut terjadi disaat moment yang tidak tepat. Dari sudut pandang politik, penyetujuan atau pemberian tunjungan 50 Juta ini sebagai bentuk melancarkan program eksekutif yang telah dijanjikan dalam visi misi masa kampanye.
Dari sudut pandang umum, lembaga wakil rakyat itu bagus sebagai pengawasan, tapi oknum yang berada dalam gedung tersebut secara kualitas dan kuantitas masih belum layak mengembankan tugas tersebut sehingga ucapannya memicu amarah rakyat yang sulit mendapatkan uang bahkan untuk sekedar makan siang.

Satu lagi, jangan sampai insiden yang terus berlangsung ini menjadi siasat politik pihak yang berkepentingan.

Jika kondisi pemerintahan kita terus seperti ini, saya gak begitu yakin kalau kita bisa mencapai indonesia emas pada tahun 2045, karena banyak sekali masalah yang belum terselesaikan, mulai dari korupsi, birokrasi yang lambat, pembangunan lambat, kualitas pendidikan rendah, upah minimum yg masih dibawah standar, dan berbagai masalah lainnya yg dimana itu membuat perkembangan negara kita begitu lambat dibandingkan dengan negara-negara lainnya yg sekarang ini berkembang lebih baik.

jadi kalau mau indonesia bisa mencapai visi indonesia emas di 2045, maka pemerintahan kita juga perlu untuk melakukan reformasi besar-besaran, terutama dalam hal transparansi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, dan mulai menyelesaikan masalah-masalah besar, baru kemudian visi indonesia emas di 2045 bisa tercapai. jika hal-hal ini tidak bisa dilakukan, maka jangan harap visi tersebut bisa terwujud.

Dan sayangnya, banyak oknum yang berada di lembaga wakil rakyat ini yang membuat pengawasan tidak bekerja maksimal. Mereka cenderung lebih mengutamakan kepentingannya dan golongannya sementara rakyat di luar sana tidak diperhatikannya. Walaupun banyak kasus sudah diviralkan tapi belum bisa membuka mata dan hatinya untuk membela kepentingan rakyat. Padahal mereka dipilih oleh rakyat. Jadi jika rakyat sudah tidak menghendaki mereka menjabat, seharusnya mereka itu bisa diturunkan ;D

Itu yang membuat rakyat tidak bisa menerima kelakuan mereka yang cenderung senang di atas penderitaan rakyat. Tapi karena ini adalah sebuah politik tingkat tinggi, rakyat tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa demo dan untuk hasilnya, entahlah kita masih menunggu.

Masalah-masalah yang agan sebutkan diatas sebenernya masalah klasik yang sudah ada sejak presiden sebelumnya dan memang ini menjadi tantangan bagi pemerintahan yang sekarang untuk menanggulanginya apalagi untuk masalah korupsi yang merupakan salah satu masalah terbesar negeri ini bahkan saya harus bilang hampir mustahil untuk diberantas total karena korupsi sudah mengakar dari jaman kakek nenek kita tetapi untuk tagar Indonesia Emas 2045 perlu usaha lebih untuk mewujudkan dan semua elemen dari pemerintah sampai rakyat harus berusaha mewujudkan hal tersebut dan mengenai pemerintahan yang sekarang ini saya lihat banyak sekali tantangannya bahkan yang terbaru adalah terjadinya demo besar-besaran yang memakan korban tetapi kalau saya pikir pemerintah gerak cepat untuk meredam hal tersebut dan situasi kembali damai dan kondusif

Anda benar gan, ini adalah masalah klasik yang tidak pernah terselesaikan, siapapun presidennya maka masalah yang sama selalu muncul setiap periodenya dan mereka sebagai pemangku jabatan juga seperti tidak mau untuk menemukan solusi.

Saya rasa ini terjadi karena ada banyaknya oknum dan orang orang yang berafiliasi dengan orang yang memiliki kepentingan untuk pribadi. seperti misalnya, orang yang memiliki kepentingan akan menempatkan seseorang di kursi yang bisa membuat kebijakan atau hal semacamnya. Jika terus seperti ini, maka sampai kapanpun masalah yang sama akan terus berulang dan yap yang dirugikan adalah masyarakat kecil.

Indonesia emas pada tahun 2045 hanya wacana belaka tanpa ada visi ataupun misi yang dijalankan dengan jelas untuk tercapainya hal tersebut jadi saya pikir pemerintahan yang sekrang sama saja dengan Pemerintahan dulunya tidak ada bedanya bahkan dari sisi ekonomi dan lapangan pekerjaan pun yang di janjikan pada saat kampanye juga tidak ada realisasinya sehingga tidak perlu ada yang di harapkan karena menurut saya sampai kapapun Indonesia akan tetap sama dengan permasalahan yang sama terus terjadi secara berulang tanpa ada penyelesaikan yang kongkrit.

Masalahnya adalah ketika oknum oknum itu di kumpulkan maka mungkin bisa menciptakan pemerintahan baru. Setiap pemilu tiba, kita selalu diperlihatkan oleh mereka yang dengan pencitraannya dan dengan janji janji manisnya, namun setelah mereka masuk mereka lupa diri bahwa yang memberikan mereka mandat adalah rakyat, namun mereka lebih berpihak pada sesuatu  yang menguntungkan mereka.

Kita bisa melihat ketika mereka rapat, melakukan kunjungan kerja, namun hasilnya adalah 0. Bahkan kebijakan yang mereka lahirkan pun banyak yang tidak berpihak pada rakyat. Disisi lain, kita banyak melihat orang yang masih berjuang hanya untuk bisa makan di hari itu.

Jangan aneh, dari dulu hingga sekarang memang seperti itu justru yang aneh itu ketika kita masih bisa termakan dengan janji manisnya. Setiap priode pemilu masih saja jadi pendukung calon A, B C dan D siklus ini selalu saja berulang seakan akan mereka akan balas budi. Nah mending dari sekarang jangan terlalu mikirin mereka karena para pejabat mustahil mikirin rakyat. Ntar ketika pemilu lagi biarin jangan dikasih suara, sebab ujung ujungnya bakalan seperti biasa lupa akan rakyat.

Kalau ingin sistem DPR mendapatkan ganjarnanyya hanya ada 1 cara yaitu pada saat pemilu nanti rakyat jangan ikut memilih.

Kualitas pejabat kita memang seperti itu. Mereka itu bakal terlihat sangat peduli ketika masa kampanye, tapi begitu sudah terpilih mereka langsung lupa sama janji yang sudah mereka buat pada masa kampanye.

Makanya gak perlu heran kalau kualitas pemerintahan kita hari ini, bobrok dan banyak korupsi, karena dari awal niat para pejabat ini sudah busuk. Mereka itu maju hanya karena dorongan partai dan kepentingannya pribadi, gak benar-benar peduli dengan nasib masyarakat kecil. Anggapan mereka itu masyarakat hanya sebagai komoditas yg hanya dibutuhkan ketika pemilu, namun setelah itu gak penting lagi.

Hasil keluarnya sudah jelas. Moral pejabat yang kotor dengan hasil kerja 0 besar.

Sekarang keputusannya sepenuhnya berada ditangan rakyat, jika tidak percaya lagi pada kinerja mereka, satu-satunya jalan jangan pilih lagi mereka saat pemilihan atau merusak surat suara. Janji di masa kampanye hanya sebatas menarik simpati masyarakat saja, setelah terpilih mereka akan bekerja untuk kepentingan dirinya, partai dan pimpinan partai.

Disini rakyat selalu menjadi korban akibat kualitas pemerintah yang semakin menurun, tidak heran jika angka kemiskinan semakin bertambah dan yang lebih parah rakyat masih belum memiliki tempat tinggal padahal Konoha telah merdeka sejak 80 tahun lalu. Rakyat harus bersatu untuk membuat perubahan, jika tidak, para pejabat akan semakin menari diatas penderitaan rakyat.

Benar sekali mas. Mereka oknum-oknum itu merasa bahwa dengan kekuasaannya, mereka bisa mendapatkan semua keinginannya dan melupakan semua janji-janjinya dulu sewaktu pemilu. Mereka sudah kehilangan urat malu dimana mereka lupa memperhatikan rakyat yang seharusnya mereka bela kepentingannya. Rakyat hanya bisa berharap situasinya bisa berubah dan ada lebih banyak orang di atas sana yang mau memperhatikan nasibnya dan memperjuangkannya.

Di tahun ini, sudah mulai terjadi banyak kejadian buruk dan kita berharap ini bisa diselesaikan dan untuk mereka yang korupsi dan melupakan tugasnya, semoga saja mereka bisa mendapatkan hukumannya.

Bukan hal aneh lagi kalau di negeri konoha mh gan, ini gambaran nyata dalam demokrasi kita, mereka yang seharusnya menjadi jalan pengabdian bagi rakyat, justru berubah menjadi alat pemuas nafsu kekuasaan, kita telah melihat kasus dimana banyak politisi yang dulu menjual janji perubahan saat kampanye justru mengingkari semua komitmennya setelah duduk di kursi empuk kekuasaan, dan ketika banyak rakyat menangis karena harga naik, pekerjaan sulit, dan keadilan langka, mereka sibuk mempertebal jaringan kekuasaan dan memperkaya diri dan kelompoknya.
'Kehilangan urat malu' bukan hanya kalimat hinaan tapi gambaran nyata dari kondisi sebagian besar elit kita atau bahkan ane katakan semua elite ga ada yang bener. Mereka lupa bahwa kekuasaan yang mereka nikmati berasal dari suara rakyat, masih ada harapan selama UUD perampasna aset dan hukuman mati bagi para pejabat korup di sahkan. Tapi kapan?

Sebenernya para pejabat kita itu ingat janji-janji mereka pada waktu kampanye gan, cuma memang mereka itu pura-pura lupa dan dengan dalih wakil rakyat mereka katanya ingin mensejahterakan bangsa ini tetapi sampai sekarang masalah kemiskinan itu selalu menjadi masalah utama dinegara kita dan jangan lupa pula korupsi besar-besaran yang susah sekali untuk diberantas dan untuk RUU perampasan aset kalau saya pribadi yakin Undang-Undang ini ga akan pernah disah kan karena mereka takut jadi korban UU mereka sendiri jika suatu saat para pejabat tersebut korupsi dan memang ketika mereka memutuskan untuk menjadi wakil rakyat dan maju ke parlemen hal yang pertama kali mereka inginkan adalah menjadi lebih kaya dan ini yang mengakibatkan korupsi makin merajalela

Ya dengan jabatan yang mereka tempati, itu sangat memungkinkan untuk mereka bisa melakukan sesuatu hal yang sulit dilakukan oleh orang yang tidak memiliki jabatan. Terlebih ketika berkampanye mereka mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk melakukan "money politic". Jadi dibandingkan dengan memikirkan rakyat, mereka lebih memilih untuk berpikir bagaimana agar modal kampanye mereka bisa kembali dalam waktu yang cepat.

Ini salah satu hal kenapa korupsi sangat sulit sekali untuk diberantas, pasalnya dari awal saja sudah terlihat.  Bayangkan saja, ketika mereka berkampanye, uang untuk membeli alat peraga saja masih dikorupsi oleh para timses mereka. Saya berkata seperti ini, sebab saya memiliki teman yang pernah menjadi timses, dan praktek itu yang dia lakukan.

Baru-baru ini Celios melakukan survei mereka terhadap 1 tahun perjalanan kepemimpinan era sekarang dan hasilnya cukup menarik untuk saya bahas disini.
Untuk Presiden saat ini hanya mendapatkan nilai 3 dari 10 dan wakilnya 2 dari 10 untuk penilaian yang bagi saya menjadi sebuah situasi kewajaran dimana banyak sekali hal yang masih harus diperbaiki.
Untuk para menteri juga sekarang ada banyak sekali hal yang memang harus menjadi pertimbangan untuk reshuffle dan untuk penilaian 1 tahun ini Menteri ESDM Bahlil, Kepala BGN Dadan Hindayana dan MenHam Natalius Pigai berada di urutan paling bawah dengan banyaknya minus poin yang memang itu bermuara dari kepuasan masyarakat dan saya sependapat dengan hal tersebut apalagi untuk masalah MBG dan tentu saja BBM yang dikelola Bahlil dengan segala drama yang diperlihatkan sejauh ini.

TNI Polri pun tidak luput dari penilaian yang minus saat ini bahkan Polri hanya mendapatkan nilai 2 dari 10 dari segi kepercayaan publik saat ini.

Apakah dengan 1 tahun ini pemerintahan kita memang perlu melakukan perombakan besar-besaran agar situasinya bisa berbalik karena dengan survei ini maka jelas kita bisa melihat bahwa elektabilitas dari era pemerintahan sekarang pasti berkurang drastis bahkan dalam survei tersebut juga dikatakan bahwa penurunannya hampir 36 persen.

https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/10/Evaluasi-Kinerja-1-Tahun-Pemerintahan-Prabowo%E2%80%93Gibran-.pdf (https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/10/Evaluasi-Kinerja-1-Tahun-Pemerintahan-Prabowo%E2%80%93Gibran-.pdf)

Bagaimana menurut anda dengan survei ini? Apakah memang sesuai atau ada yang dikurang-kurangi atau dilebihkan?

Celios masih agak baik dengan ngasih nilai 2/10 buat wapres :) wapres yg sekarang ini ngapain aja selama 1th ini, ane pribadi ga melihat sesuatu yang wow dilakukan oleh mas wapres.
Kalo buat presiden, meskipun ane bukan pendukung beliau pas pemilu, tapi ane rasa 3/10 itu terlalu rendah mungkin 4-5/10 lebih fair.
Buat para mentri, ane harus setuju dengan apa yang dipaparkan celios karena selama 1th ini emang kinerja para mentri bisa dibilang tidak ada, sekalipun ada kebijakan ini itu, kebanyakan tidak pro rakyat.

Menurut agan saja, apakah survei ini cocok atau tidak? karena saya pribadi bisa mengatakan kalau survei yg dilakukan Celios itu sudah tepat, karena lihat saja kenyataannya, bagaimana kacaunya pemerintahan Prabowo sekarang, menteri-menterinya juga banyak kerja gak becus, apalagi wapresnya, gak perlu kita bahas lagi, kayanya peran doi di pemerintahan sekarang cuman jadi boneka Jokowi saja.

Apalagi soal TNI-Polri, ini dua institusi yg kinerjanya cukup parah. Bukannya menjaga keamanan dan ketentraman, justru mereka lah yg terkadang membuat ricuh dan sering berkonflik dengan masyarakat. Apalagi banyak aparat yg arogan sementang mereka pegang pucuk senjata. Ini jadi catatan besar kalau kedua institusi ini juga sama kacaunya dengan pemerintahan sekarang.

Itu terserah mereka mau lakukan apa bg, kan ada atasannya. cuma kita berharap selaku masyarakat kecil aksi korupsi tahun ini setidaknya berkurang dan ada efek jera khusus dari pemerintah berlakukan kepada para pemain disana, kalau tidak APBN dan APBD jadi sapi perah untuk diperah oleh para pejabat semua. Banyak sekali dana yang bisa rakyat nikmati jika kinerja penggulangannya berhasil.

Satu kuncinya jika perut kenyang rakyat tenang, kalau perut mereka saja kenyang kita jaga yang kerepotan. Bagaimana tidak BBM bayar cash, tiket pesawat bayar cash, pajak motor bayar cash. Tagihan listrik Cash gak boleh telat dari tanggal 20 kalo gak putusin. Gilaran kena tagihan pajak perusahaan mereka yang nunggak mereka citptakan drama buat RUU penghapusan.

Memang, mereka cari selah dari undang-undang dan atau garis miring tambahin pasal karet pula biat konek dan bisa. Seperti harus kasi ide ke pak menkue jika tela bayar sampai tanggal 20 hukuman sama kayak rakyat telat bayar lampu listrik putusin arusnya biar kepanasan mereka.

semua emang kayak gitu, bahkan janji kampanye anis muhaimin malah mau mengratiskan BBM gila ga, dengan subsidi yang banyak apbn kempot2 aja pertamanina sambat rugi terus gimana jika di gratiskan.
semua kampanye itu hanya untuk memikat pemilih pasca kampanye program ga jalan ya peduli amat
rumah DP 0% untuk orang miskin di jakarta apa jalan ga sama sekali

jika mengenai survey kita bisa lihat dulu indpendensi nya lembaga survey nya
karena pembiayaan survey nya pun butuh biaya dan siapa yang membiayai, belum personil orang per orang nya di lembaga survey tersebut terus siapa yang di survey daerah hatter atau pro yang bisa mempengaruhi hasil survey.
kayak survey2 di pemlu pilkada maupun pilpres kan survey yang di publish tergantung siapa yang bayar, sedangkan hasil survey nyata nya ya hanya untuk internal yang bayar survvey tersebut untuk strategi dan perbaikan sebelum hari pemungutan suara nya

Iya mas apalagi korupsinya sudah dari dulu dan jauh dari sentuhan hukum. Mereka yang memiliki kekuasaan, bukannya membantu rakyat tapi malah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya yang dekat dengannya. Seolah-olah kekuasaan ini hanya sebagai alat untuk membagi-bagikan kue kepada rekan-rekan sejawatnya.

Setuju mas dengan mereka yang sudah kehilangan urat malu. Mereka bahkan ketika tertangkap dan dibawa ke kantor KPK masih bisa tersenyum sambil melambaikan tangan seolah-olah mengatakan saya hanya mampir ngopi dan ngeteh, nanti juga balik lagi kerumah hehehe.

Rakyat hanya bisa menanti "kapan" nya itu mas sambil mengusahakan apa yang mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semoga pemerintahan yang sekarang bisa memberikan andil untuk lebih memperhatikan rakyatnya, minimal bisa menangkapi orang-orang yang semena-mena dengan kekuasaannya.

Dalam pikirannya, mereka harus bisa mengembalikan uang kampanye dengan melakukan segala cara bahkan jika itu akan bertentangan dengan hukum. Lagi pula siapa yang akan menghentikan mereka dan kalaupun ada yang berusaha menghentikan dan menangkap mereka, mereka pasti akan berkoar-koar dan mengajak rekan-rekan sejawatnya yang lain untuk nginap di hotel prodeo.

Sudah bukan rahasia lagi untuk mereka yang melakukan hal seperti itu mas dan kenyataan ini bahkan sudah terjadi di hampir semua wilayah kalau tidak seluruhnya. Ini yang bikin lebih sulit lagi untuk memberantasnya.

Sejak dulu lembaga survey di Indonesia tidak ada yang independen sama sekali, semua lembaga survey tergantung dari permintaan dari lemabaga atau personal tertentu untuk menaikkan branding mereka sendiri. Lihat saja survey kepuasaan kinerja pemerintah, kepolisian dan berbagai badan hukum yang ada di Indonesia dengan hasil tingkat kepuasaan masyarakat mencapai 70% bahkan ada yang mencapai 90%.
Padahal kenyataanya tidak ada masyarakat yang disurvey dan secara umum justru tingkat kepuasaan masyarakat sangat rendah terhadap kinerja pemerintahan, lembaga survey untuk pemilu banyak banget yang disetting dan hasil survey tergantung donaturnya, tiba-tiba saja orang yang tidak disukai masyarakat bisa masuk top 10 besar orang berpengaruh di Indonesia padahal kinerjanya sangat jelek banget dan tidak ada reputasi yang bagus.

Sebenarnya ini adalah gambaran nyata yang Kita rasakan saat ini sejak pemerintahan Jokowi hingga saat ini kita belum puas dengan kinerja yang terjadi,namun saat ini pak Prabowo sedang bekerja keras untuk menghapus kriminalitas yang sedang terjadi baik dari anggota dewan maupun instansi para anggota TNI -Polri,dan kita bisa melihat bapak menteri keuangan kita saat ini sedang bekerja keras untuk menghapus semua kejahatan yang selama ini sudah menjadi dalang dalam perusakan ekonomi Indonesia saat ini,dan saya yakin pak Prabowo mendukung penuh dalam hal ini,dan kita awasi terus kinerja pemerintah saat ini jika masih menyengsarakan rakyat maka kita harus maju untuk mencari keadilan dan membuat demo besar-besaran agar pemerintah tegas dalam menjalankan tugas.

Dengan kinerja yang terkesan ngang ngong ngang ngong bahkan seperti AFK memang pada akhirnya penilaian ini sedikit terlihat cukup baik ketika lembaga survey memberikan penilaiannya :D
Untuk Presiden sebenarnya pasti ada pro dan kontra yang terjadi hanya saja jika melihat keteguhan dalam melakukan program dan melakukan beberapa perbaikan terutama dengan resshuffle beberapa menteri sebenarnya saya rasa ini menjadi nilai plus untuk beliau tetapi terkadang di beberapa kesempatan keputusan dan kebijakannya selalu bikin mumet karena blunder yang sedikit dilakukan bagi saya.

Untuk para menteri saya sepenuhnya sepakat. Sebelumnya saya cukup suka dengan Natalius Pigai ketika dia selalu menjadi pengamat dan orang yang aktif di HAM tetapi ketika menjadi menteri sepertinya ada sedikit perubahan dan sekarang saya tidak terlalu respect dengan beliau dan untuk Bahlil saya pribadi tidak bisa berkata-kata apalagi setelah kebijakan Gas, Pertambangan dan Etanol nya baru-baru ini wkwkk

Itu bisa menjadi benar tetapi dengan apa yang diperlihatkan oleh Celios dalam survey kali ini saya rasa kita semua hampir sepakat dengan hasil yang diberikan atas raport kinerja satu tahun pemerintahan kecuali mungkin jika kita menutup mata tentang kinerja para menteri atau bahkan Polri maka kita akan mengangap bahwa survei ini memiliki kepentingan.
Disatu sisi dalam segi politik semuanya jelas memiliki kepentingan termasuk survey ini dan saya rasa dengan data yang diberikan termasuk dengan elektabilitas pemeritnah sekarang yang turun cukup besar saya rasa itu bisa dimengerti jika kita berkaca dari mata masyarakat (setidaknya itu bagi saya pribadi) bukan berarti saya tidak mendukung dan membenci pemerintah tetapi fakta dilapangan memang seperti itu dimana saat ini kinerja pemerintah masih sangat kurang dari segi kepuasan.

Itu bisa dimengerti karena semua memiliki kepentingan masing-masing apalagi dalam masalah politik dimana kondisi ini selalu dijadikan senjata untuk framing atau bahkan menaikan elektabilitas yang dilakukan. Dulu ketika saya berada di bangku kuliah saya pernah menjadi surveyor (sambilan kuliah) dan memang hal seperti ini menjadi sebuah hal lumrah apalagi ketika sedang ada pemilu.
Saya merasakan kondisi ini dimana ketika ada anggota DPR Kab/Kota (daerah saya) dari partai hijau waktu itu ingin menaikan elektabilitas nya dalam pemilihan di 2 periode sebelumnya memang menjadikan survey ini sebagai sebuah hal yang digunakan untuk keuntungannya pribadi. Sehingga tidak salah jika mengatakan lembaga survey saat ini tergantung kepada permintaan dan termasuk untuk survey Celios beberapa waktu lalu.

Hanya saja ketika sekarang kita berbicara tentang kita sebagai masyarakat dan menilai dari kinerja pemerintah dimulai dari presiden, wakil, para menteri dan bahkan instansi hukum yang ada di negara kita memang saya rasa cukup wajar jika survey yang ada saat ini seperti itu. Mungkin memang ini juga bisa dijadikan bahan sebagai serangan untuk rezim saat ini dengan elektabilitasnnya yang turun tetapi di beberapa kondisi termasuk untuk kinerja para menteri atau TNI Polri saya rasa saya cukup sepakat dengan hasil survey yang diberikan Celios ini.