Ditahun politik seperti ini maka sudah bukan hal yang aneh ketika ada tim sukses ataupun relawan untuk membagi bagikan uang demi kemenangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum.Namun disini saya akan mengemukakan pandangan saya dari sudut pandang lain, jika agan mengemukakan pendapat dan bertanya kenapa warga kita sangat sulit untuk di edukasi tentang penolakan uang yang diberikan oleh calon, saya akan melihat dari sudut pandang lain.

Menurut pendapat saya masyarakat tidak sepenuhnya salah akan hal ini, terlebih target mereka adalah masyarakat menengah kebawah yang kita tahu sulit untuk mendapatkan uang, jadi ketika mereka diberi uang dengan "cuma-cuma" maka mereka akan dengan senang hati untuk menerimanya. Bagi saya edukasi bukan hanya harus disampaikan kepada masyarakat saja, akan tetapi calon yang harus diberikan edukasi lebih terhadap hal hal seperti ini. Karena uang berasal dari mereka, dan masyarakat juga jika tidak ada uang dari mereka maka tidak akan menerimanya juga kan?

Namun disisi lain ini juga sulit untuk dihentikan, karena praktek seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi budaya di perpolitikan kita. Dan juga hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam politik saja, akan tetapi sudah di pupuk sejak dini,  saya  mengatakan ini suap dan dengan tidak bermaksud merendahkan, namun kita tahu suap adalah salah satu ciri khas masyarakat kita.

Budaya yang bagaimana dulu nih?, setahu ane rata-rata anak muda sekarang, khususnya di sekitar kampung ane cukup giat berbudaya, misal ikut kesenian keroncong dan wayang kulit. Malah ada temen ane yang memang cukup familiar dengan crypto membuat wayang yang dimodifikasi dengan pakai logo bitcoin di dada bima, tidak bisa tampil sih karena tidak sesuai dengan karakter tokoh perwayangan tersebut, tapi ya menurut ane cukup unik sebagai promosi secara tidak langsung.

Yap Intinya lapangan pekerjaan yang banyak akan membuat masyarakat sejahtera, karena di situlah perputaran ekonomi akan berjalan lancar dan membuat masyarakat menjadi lebih mandiri. Beda lagi ceritanya kalau banyak masyarakat banyak yang menganggur ekonomi semakin sulit untuk beruat sesuatu jadi sangat terbatas, hanya mengharapkan Bansos dan kartu prakerja

BBM turun itu bisa meringankan masyarakat bawah , tapi menurut saya yang membuat sejahtera adalah Lapangan Pekerjaan dan Kesehatan masyarakat yang diperhatikan.

Isu Nepotisme dan Dinasti akan selalu dituduhkan kepada seorang pemimpin yang anaknya ikut berkontestasi maju sebagai pemimpin yang selalu dipandang dari kacamata etika dan norma.
Bagi saya kalau memang anak seorang pemimpin tidak boleh maju berkontestasi menjadi pemimpin, mestinya dibuatkan saja undang-undangnya, misalnya contoh satu, dua bahkan tiga generasi dari keturunan pejabat publik tidak boleh ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Selama UU belum ada ya sah-sah saja setiap anak pejabat ikut berkontestasi sekarang keputusannya tinggal pada rakyat mau dipilih apa tidak.

Kalau soal rakyat biasa memang iya presiden juga punya hak pilih sebagai warga negara Indonesia, yang jadi pertanyaan Presiden itu memiliki bawahan seprti kepala daerah,institusi PORLI, TNI dsb .Kalau Presiden menunjukkan ada gelagat memihak 1 golongan saja, bagaimana dengan bawahan-bawahannya, Itu saja yang jadi permasalahannya
Mudahan-mudahan Pemilu 2024 ini damai dan adil, dan tidak ada perotes lagi hasil Pemilu ke MK seperti di Tahun 2014 dan 2019, Walaupun protes ke MK diperpbolehkan tapi akan sangat indah jika tidak ada protes.