Koreksi & Saran:

Dalam pembahasan analisa syar'ie terhadap 7 jenis coin, anda hanya mengutip penjelasan definisi dan kesimpulan akhir dengan terjemahan yang sulit dipahami, sering kali keluar dari konteks pembahasan.

Oleh karena itu, saya memberikan 2 rekomendasi :
1. Jangan mengutip sebagian terhadap di setiap penjelasan 7 jenis koin tersebut.
2. Jangan menerjemahkan hukum atau fatwa jika kita tidak memiliki kompentensi ilmu agama.

Karena melakukan 2 hal tersebut, bisa menimbulkan kesalahpahaman.
Bahaya membahas agama tanpa ilmu sama dengan membahas ilmu kedokteran tampa ilmu. Dokter gadungan tanpa ilmu dapat menyebabkan kematian. Membahas ilmu agama tanpa ilmu, dapat menyebabkan kematian iman, alias sesat menyesatkan.

---

[1] : http://shariyah.com/wp-content/uploads/2018/08/Crypto-Currencies-with-changes-1.pdf

Klasifikasi Hukum Islam yang tunduk pada perdagangan biasanya jatuh ke dalam satu dari berikut:

1. Mãl (properti)
2. Manfa'ah (hasil)
3. Haqq (tujuan)
4. Dayn (Utang)
5. Tidak ada di atas

Jika kita mempertimbangkan pemahaman Hanafi, perbedaan utama antara di atas adalah:

Manfa'ah atau Dayn

 
Māl adalah apa yang orang-orang punya kecenderungan ke dan dapat disimpan, dapat diambil kembali untuk digunakan di masa mendatang. Manfaat yang diperoleh dari Mãl dianggap sebagai
Manfa'ah.

Manfa'ah berasal dari Māl berdasarkan pada utilitas yang disediakan oleh Mãl.

Haqq adalah sarana dan bukan tujuan; ini adalah sebuah cara untuk menengahi sesuatu. Haqq memungkinkan Anda melakukan sesuatu.

Dayn adalah kewajiban dan utang kepada pihak lain yang bergantung pada dzimmi seseorang (individu kepribadian hukum).

Ketika istilah Haqq digunakan, perhatian diberikan kepada orang yang berhak untuk itu dan hak jatuh tempo. Di kasus Manfa'ah, perhatian diberikan pada manfaat yang diterima.

Contoh Mobil adalah Mãl, mengendarai mobil adalah manfaatnya
(Manfa'ah) yang berasal dari menggunakan mobil, sementara kemampuan dan otoritas mengendarai mobil adalah Haqq yang diberikan kepada orang yang berhak.

Analisis Syariah di cryptocurrency

1. Mata uang koin/digital:
Mata uang koin mengacu pada cryptocurrency seperti Bitcoin, Litecoin, Ripple, dll. Mereka bertindak sebagai online mata uang dan digunakan sebagai pembayaran peer-to-peer.

Satu-satunya perbedaan adalah, Bitcoin memiliki yang lebih luas penerimaan sebagai lawan Litecoin dan Ripple. Bitcoin telah menjadi mata uang sebagai hasilnya berdasarkan 'Urf' aam (kebiasaan luas). Syekh Mustafa al-Zarqa berpendapat bahwa jenis 'Urf ini tak terhitung sebagai kebutuhan masyarakat dan minat mereka (Masalih) tidak terhitung lintas waktu dan ruang. Demikian, itu masuk akal untuk mengasumsikan pembentukan suatu kebiasaan eksklusif yang dibangun di blockchain.

2. Work token
Token kerja memberi izin kepada pemilik untuk berkontribusi, mengatur, dan / atau "bekerja" pada blockchain.

Demikian, mereka berada dalam kekuasaan al-Huquq al-'Urfiyyah dan mirip dengan hak lintas (Haqq al-murür). Oleh karena itu, sama seperti Haqq al-murür diizinkan untuk dibeli dan dijual sesuai dengan mayoritas ulama, token kerja juga bisa dijual di pasar sekunder. Jadi, token kerja perdagangan adalah Shariah compliant.

3. Token utilitas
Token utilitas adalah hak atas layanan atau unit layanan yang dapat dibeli. Token ini dapat dibandingkan dengan kunci API, yang digunakan untuk mengakses service.

Token ini juga dianggap sebagai Huquq. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk berdagang seperti itu token di pasar sekunder asalkan proyek sesuai Syariah dan telah lulus Skrining syariah untuk ICO.

4. Asset-backed tokens
Token yang didukung aset mewakili klaim pada aset yang mendasari, dan untuk mengklaim yang mendasarinya mengirimkan token ke penerbit.

Token ini mirip dengan Sukuk al-Ijarah dan Sukuk al-Murabahah dalam arti bahwa token mewakili kepemilikan dan kepentingan yang menguntungkan dalam aset yang mendasarinya. Kepemilikan konstruktif (Qabd) dari aset yang mendasari diwujudkan oleh kepemilikan token dalam dompet digital seseorang. Ini didasarkan pada Standar AAOIFI Shari'ah No.18 pada kepemilikan yang menyatakan:

“3/5 Kepemilikan dokumen, seperti tagihan karangan dan resi gudang, yang diterbitkan atas nama pemilik atau mengakui minatnya di dalamnya dianggap kepemilikan konstruktif tentang apa dokumen-dokumen mewakili jika pemastian komoditas, barang dan peralatan tercapai melalui mereka bersama dengan kemampuan pemiliknya melakukan transaksi di dalamnya. "

5. Revenue Tokens (Pendapatan Token)
Token yang diterbitkan dimana partisipasi dalam pendapatan keuntungan di masa depan, meskipun biasanya tidak ada kewajiban hukum bagi perusahaan.

Interpretasi token dari Shariah perspektif akan bergantung pada struktur di tempat dan resiko yang ditanggung oleh investor. Itu mungkin untuk menyusun token-token tersebut dalam suatu kepatuhan syariah.

Caranya dengan memberi investor ekuitas/modal dan resiko berbagi peluang. Dalam skenario seperti itu, seorang Shariah pemutaran aktivitas bisnis inti dan keuangan harus dilakukan seperti penyaringan metodologi pembagian saham.

6. Token ekuitas/modal dikatakan mewakili ekuitas dalam
perusahaan penerbit, memberikan pemegang token sebagai
pemegang saham, partisipasi dalam dividen masa depan, dan minat yang menguntungkan di perusahaan. Token mirip dengan membeli saham dalam perusahaan.

Sebelum berinvestasi dalam token seperti itu, Penyaringan syariah dari aktivitas bisnis inti dan keuangan harus dilakukan seperti metodologi skrining saham.

7. Token Buy-back
Token yang diterbitkan dari perusahaan untuk membeli kembali dan menghancurkan token sekali berkelanjutan pendapatan terwujud. Token ini dapat mewakili hak, ekuitas atau aktiva.

Token pembelian kembali dapat bersifat Syariah sesuai dengan struktur dan persetujuan token tersebut. Namun, jika kedua penjualan tergantung pada kontrak penjualan awal dan disepakati dalam satu kontrak maka bisa saja ada menjadi elemen dari kombinasi kontrak yang berpotensi dapat mempertaruhkan kepatuhan non-Syariah.

Adakah yang bisa membantu dan membimbing saya. setidaknya hingga saya dan para Brand New bisa paham?

Blossom Finance, startup fintech yang berbasis di Indonesia, telah merilis laporan dari penasihat Syariah internal mereka yang menyimpulkan bahwa Bitcoin (BTC – atau secara umum transaksi Uang Kripto) “secara umum diizinkan” di bawah hukum Syariah, menurut siaran pers yang diterbitkan Kamis, 12 April.

Pada akhir Februari, Cointelegraph juga menerbitkan sebuah cerita tentang apakah Bitcoin halal, termasuk informasi dari Blossom Finance CEO dan Pendiri Matthew J. Martin (juga diwawancara oleh CT pada tahun 2015), yang mengatakan kepada CT bahwa tidak hanya Bitcoin halal, bahkan mungkin lebih halal daripada mata uang kertas biasa karena uang Kripto didasarkan pada Bukti-Kerja (Proof Of Work) , daripada berbasis utang-“debt”.

Disini penulis ingin menyampaikan bahwa modal tidak selalu tentang uang, tetapi kesehatan, waktu luang, pendidikan, teman, dan banyak hal lainnya juga merupakan modal yang sepadan dengan uang.