Pada akhirnya selalu ada praktik suap bahkan ketika di lembaga hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku suap dan tentu ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya menjadi miris dimana harusnya ada efek jera tetapi dijadikan sebagai ladang basah untuk beberapa pihak yang pada akhirnya hanya ingin mencicipi uang hasil korupsi yang memang sudah diterima sebelumnya.
Jika pemimpin masih menggunakan kekuatan uang untuk meraih kekuasaan maka jangan harap korupsi bisa diberantas kan di negara kita tercinta.
Biaya yang tinggi pada saat mereka merebut kekuasaan adalah jalan terhadap keinginan yang tidak sengaja bagi mereka untuk melakukan korupsi.
Hukum tidak menjadi sebuah rujukan yang perlu mereka taati karena memang sesuatu yang mereka yakini modal harus kembali setelah mereka berkuasa.
Mencari celah supaya terbebas dari hukum dan jabatan yang di beli tidak ada alasan melahirkan kinerja yang baik dan lihat saja bagaimana pemimpin dalam membagi jabatan kepada mereka yang berjasa, lalu bagaimana kita menuntut integritas dari mereka.
Tidak ada cara memberantas korupsi jika jabatan harus dibeli dan tidak ada peluang untuk memberikan efek jera meskipun hukum diberikan seberat-beratnya.
Pemimpin lahir sebagaimana cerminan rakyatnya dan jangan harap bersih ketika rakyat mau menerima sogokan uang pada saat mereka maju sebagai pemimpin.
Karena pada akhirnya mereka hanya menjadikan jabatan sebagai mata pencaharian sehingga ketika mereka menjabat atau bertugas maka itu dianggap sebagai pekerjaan bukan amanat yang membuat ketika ada peluang untuk mendapatkan uang lebih maka mereka akan lakukan meskipun caranya memang salah dan melanggar norma atau sumpah.
Memang tidak ada yang bisa dilakukan karena sesuai dengan pembahasan beberapa orang sebelumnya korupsi ini sudah mendarah daging di negara kita sehingga pastilah akan sangat sulit bahkan mustahil untuk diberantas karena sudah sejak zaman dulu bahkan sebelum Indonesia di akui kemerdekaannya pun kita sudah ada praktik korupsi.
Maka jangan terlalu heran ketika kita akan menganggap pejabat yang jujur itu sebagai oknum sekarang karena situasinya sudah terbalik dimana pejabat jujur hanya segelintir orang saja dibanding banyaknya pejabat korup. Itu bahkan dibuktikan di beberapa tahun silam dimana korupsi masal terjadi seperti Korupsi anggota DPRD Malang yang memang dari 45 anggota hanya 4 saja yang bersih dari korupsi sisanya mereka penjahat dan Korupsi anggota DRPD Sumut yang berjumlah 38 orang.
Korupsi Massal Wakil Rakyat DaerahKorupsi massal di Sumut: 'kongkalikong' dan 'pasar gelap kekuasaan'Hal ini selalu terjadi bahkan sampai korupsi mega proyek beberapa waktu lalu yang membuat negara kita kerugian 300 triliun tentu itu juga dilakukan secara masal walaupun mungkin ada yang terbebas dari hukuman dan mereka yang mendapatkan hukuman ''ringan'' dengan denda yang bahkan lebih ''ringan'' juga adalah mereka yang memang sedang sial lol
