Tapera Jadi Polemik, Haruskah dipaksakan?

[TelolettOm]

Buat nambahin defisit APBN bang, jadi jangan heran kalau sekarang dan ke depannya pemerintah akan mulai jor-joran nyari duit dengan pakai uang rakyatnya. Apa lagi program pemerintah ke depan itu banyak, makan siang gratis, IKN, susu gratis, pokoknya gratis. Padahal itu semua tidak gratis, tapi dengan ngambil uang rakyat (kayak tapera) ini. Dan beberapa program yang ada saat ini (contoh: program sejuta rumah), itu juga sepertinya mandek di jalan, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya, misalnya orang yang pro ini lah, pro itulah dsb.

Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.

Pendapatan Seret, APBN Defisit Rp 21,8 Triliun Per Mei 2024

Selain dengan membuat tapera dan sejenisnya, pemerintah juga sepertinya makin gencar menjual aset negara seperti BUMN dan sebagainya. Ujung-ujungnya negara ini diambang bangkrut.

4 BUMN Akan Dijual

[Hanadawa]

Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.

Mirisnya,program-program strategis yang dikucurkan oleh Pemerintah hanya 10% atau 20% saja yang tepat sasaran. Sisanya adalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada gunanya. Sebagian besar APBN habis untuk menanggung  gaji ASN atau abdi negara lainnya. Tetapi kinerja pemerintahan benar-benar tidak efektif dengan birokrasi yang begitu ribet. Sebagian lagi sudah habis untuk dikorupsi atau dinikmati oleh pejabatnya untuk pelesiran keluar negeri dengan fasilitas kelas satu  dengan dalih perjalanan dinas/studi banding. Saya ingat betul seorang teman saya yang kebetulan dia dapat jatah studi banding ke luar kota. Setelah menghabiskan puluhan juta untuk beberapa hari tapi kinerja satuan kerjanya masih sama saja tidak ada bedanya.

[blue Snow]

Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.

Defisit di tengah tahun ini disebabkan karena jor-joran pemerintah kala pemilu kemaren. Pemerintah mengucurkan semua bantuan dan strategi kampanyenya dengan suap rakyat lewat bantuan BLT, beras, dsb. Ya kita tahu sendirilah pemerintah saat ini dukung siapa, sehingga berupaya untuk dinastinya naik kembali ke kekuasaan. Coba kalau duit-duit tersebut tidak dipakai untuk kampanye, pasti tidak bakal defisit seperti sekarang.

Mirisnya,program-program strategis yang dikucurkan oleh Pemerintah hanya 10% atau 20% saja yang tepat sasaran. Sisanya adalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada gunanya. Sebagian besar APBN habis untuk menanggung  gaji ASN atau abdi negara lainnya. Tetapi kinerja pemerintahan benar-benar tidak efektif dengan birokrasi yang begitu ribet. Sebagian lagi sudah habis untuk dikorupsi atau dinikmati oleh pejabatnya untuk pelesiran keluar negeri dengan fasilitas kelas satu  dengan dalih perjalanan dinas/studi banding. Saya ingat betul seorang teman saya yang kebetulan dia dapat jatah studi banding ke luar kota. Setelah menghabiskan puluhan juta untuk beberapa hari tapi kinerja satuan kerjanya masih sama saja tidak ada bedanya.

Kalau soal gaji ASN dan Pegawai pemerintahan memang besar, tapi itu bukanlah sumber utama penyebab defisit, karena dana tersebut sudah pasti ada terus tiap tahun. Defisit-defisit tersebut disebabkan oleh pengeluaran yang tak terduga yang ditilep secara diam-diam dengan dalih bantuan sehingga penikmat APBN tersebut orang tertentu saja. Mengenai perjalan dinas, baik itu di dalam mau pun di luar negeri, tergantung kementerian dalam memanajemen itu semua, kalau manajemennya buruk tentu yang berimbas adalah kementerian yang mengalami defisit.

[jcojci]

Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.

Mirisnya,program-program strategis yang dikucurkan oleh Pemerintah hanya 10% atau 20% saja yang tepat sasaran. Sisanya adalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada gunanya. Sebagian besar APBN habis untuk menanggung  gaji ASN atau abdi negara lainnya. Tetapi kinerja pemerintahan benar-benar tidak efektif dengan birokrasi yang begitu ribet. Sebagian lagi sudah habis untuk dikorupsi atau dinikmati oleh pejabatnya untuk pelesiran keluar negeri dengan fasilitas kelas satu  dengan dalih perjalanan dinas/studi banding. Saya ingat betul seorang teman saya yang kebetulan dia dapat jatah studi banding ke luar kota. Setelah menghabiskan puluhan juta untuk beberapa hari tapi kinerja satuan kerjanya masih sama saja tidak ada bedanya.

Itulah mengapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk berusaha masuk menjadi ASN karena sekarang ini, menjadi seorang ASN sudah menjadi ladang basah. Mereka melihat ada banyak celah yang bisa digunakan untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya tanpa memikirkan bahwa mereka sudah melakukan sumpah jabatan untuk bisa bekerja sebaik-baiknya.

Program Tapera ini sulit untuk bisa berhasil jika situasi dan kondisinya tidak berubah. Pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang apakah kebijakan ini bisa memberikan dampak positif atau negatif. Tapi karena ada yang ingin terus berjalan, sepertinya mungkin ini akan tetap dijalankan. Ataukah ini hanya pengalihan isu dari kasus yang sedang terjadi?

[blue Snow]

Program Tapera ini sulit untuk bisa berhasil jika situasi dan kondisinya tidak berubah. Pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang apakah kebijakan ini bisa memberikan dampak positif atau negatif. Tapi karena ada yang ingin terus berjalan, sepertinya mungkin ini akan tetap dijalankan. Ataukah ini hanya pengalihan isu dari kasus yang sedang terjadi?

Ane rasa tapera ini bukan pengalihan isu, tapi sudah menjadi isu tersendiri yang besar, dan beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini malah dibuat untuk pengalihan isu tapera ini, semisal kasus vina, kasus narkoba artis, dan kasus-kasus yang "tidak ada duitnya". Coba saja ente pikir, kasus vina ini malah sudah melebar kemana-mana, padahal kalau ane lihat tidak ada sesuatu yang besar, jika pun ada aparat yang terlibat paling juga pangkat kompol atau setingkat kapolres. Dan ane yakin kasus-kasus yang terjadi sekarang ini untuk pengalihan isu tapera yang kemungkinan besar ke depan akan menyerap dana sampai trilunan rupiah untuk nutupin defisit APBN.

[jcojci]

Program Tapera ini sulit untuk bisa berhasil jika situasi dan kondisinya tidak berubah. Pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang apakah kebijakan ini bisa memberikan dampak positif atau negatif. Tapi karena ada yang ingin terus berjalan, sepertinya mungkin ini akan tetap dijalankan. Ataukah ini hanya pengalihan isu dari kasus yang sedang terjadi?

Ane rasa tapera ini bukan pengalihan isu, tapi sudah menjadi isu tersendiri yang besar, dan beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini malah dibuat untuk pengalihan isu tapera ini, semisal kasus vina, kasus narkoba artis, dan kasus-kasus yang "tidak ada duitnya". Coba saja ente pikir, kasus vina ini malah sudah melebar kemana-mana, padahal kalau ane lihat tidak ada sesuatu yang besar, jika pun ada aparat yang terlibat paling juga pangkat kompol atau setingkat kapolres. Dan ane yakin kasus-kasus yang terjadi sekarang ini untuk pengalihan isu tapera yang kemungkinan besar ke depan akan menyerap dana sampai trilunan rupiah untuk nutupin defisit APBN.

Kasus vina ini saya ngga habis pikir dah Om. Sudah sangat sangat melebar sekali dan belum ada tanda-tanda mau berakhir. Sebenarnya dari dulu itu kalau ada kasus-kasus yang sangat besar, terus langsung disambut dengan isu-isu lainnya supaya fokusnya masyarakat teralihkan dan tidak bisa mengetahui kabar dari kasus-kasus sebelumnya. Saya juga ngga terlalu mengikuti masalah tapera ini sih Om soale ya seperti yang saya pernah katakan, masyarakat boleh memilih untuk ikut tapera atau tidak dan diberikan kebebasan. Mungkin nanti ada kebijakan baru setelah pergantian kekuasaan.

[Rampagoe004]

Defisit di tengah tahun ini disebabkan karena jor-joran pemerintah kala pemilu kemaren. Pemerintah mengucurkan semua bantuan dan strategi kampanyenya dengan suap rakyat lewat bantuan BLT, beras, dsb. Ya kita tahu sendirilah pemerintah saat ini dukung siapa, sehingga berupaya untuk dinastinya naik kembali ke kekuasaan. Coba kalau duit-duit tersebut tidak dipakai untuk kampanye, pasti tidak bakal defisit seperti sekarang.

Inilah kenapa ane geram dengan pemerintahan saat ini. Mereka benar-benar menjadikan negara ini sebagai kerajaannya dan memperlakukan APBN dengan seenaknya. Ane heran kenapa mereka dengan teganya berhutang untuk menutupi defisit anggaran tetapi dananya malah dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nantinya hutang itu akan diwariskan ke presiden selanjutnya. Tetapi karena presiden selanjutnya juga kalangan mereka ane pikir pastilah akan berhutang lagi dan menjadikan negara ini sebagai jaminan.

[blue Snow]

Saya juga ngga terlalu mengikuti masalah tapera ini sih Om soale ya seperti yang saya pernah katakan, masyarakat boleh memilih untuk ikut tapera atau tidak dan diberikan kebebasan. Mungkin nanti ada kebijakan baru setelah pergantian kekuasaan.

Banyak yang tidak tahu soal tapera ini karena isunya dialihkan ke yang lain, jadi tampak tidak begitu urgent, padahal penting banget, karena ane lihat ada sebagian perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk mengikuti tapera. Karena pengusahanya takut akan aturan dan UU yang diterapkan pemerintah yang mewajibkan tiap perusahaan untuk memotong gaji karyawannya untuk tapera.

Inilah kenapa ane geram dengan pemerintahan saat ini. Mereka benar-benar menjadikan negara ini sebagai kerajaannya dan memperlakukan APBN dengan seenaknya. Ane heran kenapa mereka dengan teganya berhutang untuk menutupi defisit anggaran tetapi dananya malah dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nantinya hutang itu akan diwariskan ke presiden selanjutnya. Tetapi karena presiden selanjutnya juga kalangan mereka ane pikir pastilah akan berhutang lagi dan menjadikan negara ini sebagai jaminan.

Tapera ini juga efektif supaya pemerintah tidak berhutang karena defisit APBN sedikit tertutupi dengan "memaksa" rakyat menyetorkan dananya. Namun karena banyak isu pengelolaan dana banyak masalah jadinya masyarakat tidak percaya mereka bisa mengelola itu, sudah banyak contohnya seperti asabri, bumisraya, dan lainya, dimana dana yang disetor dikorupsi direksinya sehingga hasil dan keuntungan yang didapat tidak maksimal.

[8rch7]

Ane rasa tapera ini bukan pengalihan isu, tapi sudah menjadi isu tersendiri yang besar, dan beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini malah dibuat untuk pengalihan isu tapera ini, semisal kasus vina, kasus narkoba artis, dan kasus-kasus yang "tidak ada duitnya". Coba saja ente pikir, kasus vina ini malah sudah melebar kemana-mana, padahal kalau ane lihat tidak ada sesuatu yang besar, jika pun ada aparat yang terlibat paling juga pangkat kompol atau setingkat kapolres. Dan ane yakin kasus-kasus yang terjadi sekarang ini untuk pengalihan isu tapera yang kemungkinan besar ke depan akan menyerap dana sampai trilunan rupiah untuk nutupin defisit APBN.

Terima atau tidak, di negara kita selalu ada pengalihan isu saat ada kasus besar seperti korupsi atau kasus besar lainnya yang menimpa pejabat negara seperti kasus korupsi dengan kerugian hingga 271 triliun. Namun untuk kasus TAPERA saya rasa bukan kasus dimunculkan ke publik untuk pengalihan isu agar kasus lainnya semakin tertutup dan tidak menjadi pembicaraan masyarakat untuk sementara waktu karena fokus ke kasus TAPERA.

Jujur meskipun saya full online dan tidak terikat dengan pekerjaan offline sangat tidak setuju dengan sistem TAPERA yang akan diterapkan pemerintah, disini kita bisa lihat ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan rumah kepada rakyatnya sehingga dipaksakan rakyat untuk patungan membantu rakyat dan campur tangan pemerintah hanya sebatas perantara saja.
Sadis sebenarnya apalagi gaji pegawai dan pejabat yang akan mengingi posisi komisaris hingga posisi krusial lainnya di TAPERA mandapatkan gaji cukup besar dari uang potongan hasil keringat raykat sendiri.

[Mr.sprin]

Terima atau tidak, di negara kita selalu ada pengalihan isu saat ada kasus besar seperti korupsi atau kasus besar lainnya yang menimpa pejabat negara seperti kasus korupsi dengan kerugian hingga 271 triliun. Namun untuk kasus TAPERA saya rasa bukan kasus dimunculkan ke publik untuk pengalihan isu agar kasus lainnya semakin tertutup dan tidak menjadi pembicaraan masyarakat untuk sementara waktu karena fokus ke kasus TAPERA.

Jujur meskipun saya full online dan tidak terikat dengan pekerjaan offline sangat tidak setuju dengan sistem TAPERA yang akan diterapkan pemerintah, disini kita bisa lihat ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan rumah kepada rakyatnya sehingga dipaksakan rakyat untuk patungan membantu rakyat dan campur tangan pemerintah hanya sebatas perantara saja.
Sadis sebenarnya apalagi gaji pegawai dan pejabat yang akan mengingi posisi komisaris hingga posisi krusial lainnya di TAPERA mandapatkan gaji cukup besar dari uang potongan hasil keringat raykat sendiri.

Tapera ini adalah program pemerintah untuk membantu mereka untuk membayar hutang negara, dengan memaksakan rakyat untuk menyetujui program tapera yang tidak jelas maksudnya, hal demikian membuat polemik masyarakat untuk tidak menyetujui program embel-embel seperti itu, tidak masuk akal ada rumah dengan seharga itu, yang jauh sekali dengan perbandingan harga sekarang, sekarang saja tidak dapat rumah dengan harga segitu apalagi kedepannya yang semakin lama semakin naik harga rumah, program seperti ini yang menjadi kisruh di kalangan masyarakat bawah, mereka yang mati-matian bekerja lalu dipotong gaji dengan alasan program tapera lalu dana tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sungguh sangat kejam sekali penguasa saat ini.

[Emily Barros]

Entah pesanan siapa program Tapera ini. Mungkin kalau buat yang ada gaji bulanan seperti PNS atau semacamnya bisa dimengerti.

Memang, walaupun secara teknis gaji namanya yang disebutkan itu tidak 'dipotong', tapi jumlah yang diterima oleh pekerja akan berkurang karena adanya iuran Tapera. Cuma diganti istilahnya aja, sama aja gajinya dipotong.

Bukan itu saja, klo karyawan/pekerja yang sudah punya rumah wajib juga ikut Tapera. Bagi saya, ini pemaksaan. Katanya ada opsi bahwa iuran Tapera bisa diuangkan atau diinvestasikan kembali, meskipun detail belum lebih jelas. Seperti yang sudah-sudah kayak asuransi, saat penarikan sudah tidak sesuai sama realita. Menurut saya dihapus saja program ini, banyak polemiknya.

[Rampagoe004]

Tapera ini juga efektif supaya pemerintah tidak berhutang karena defisit APBN sedikit tertutupi dengan "memaksa" rakyat menyetorkan dananya. Namun karena banyak isu pengelolaan dana banyak masalah jadinya masyarakat tidak percaya mereka bisa mengelola itu, sudah banyak contohnya seperti asabri, bumisraya, dan lainya, dimana dana yang disetor dikorupsi direksinya sehingga hasil dan keuntungan yang didapat tidak maksimal.

Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah kasus-kasus korupsi uang dari jerih keringat rakyat yang diperas ini hilang begitu saja. Setelah kasus asabri, jiwasraya dan berbagai institusi pemerintah lainnya terlilit hutang dan korupsi, rakyat paling hanya mengetahuinya setelah kasus ini muncul dan beberapa kali disiarkan di televisi. Setelah itu kasus-kasus ini lenyap begitu saja. Ane jujur sakit hati ketika duit pajak dipergunakan untuk memenuhi kehidupan mewah para pejabat. Kemarin ada yang membandingkan pajak negara kita dengan negara eropa sana yang katanya lebih tinggi. Tapi bedanya pemerintah di eropa sana jujur dan amanah dalam mengelola uang pajak yang katanya bisa mencapai 20 persen gitu. Hasilnya sangat bisa dirasakan rakyat dari transportasi umum dan pelayanan publik lainnya. Beda sama negara kita yang tiap tahun bayar pajak eh duitnya malah dipakai buat bansos untuk pencitraan dan dianggap merakyat. Bagaimana rakyat menjadi pintar jika setiap hari dikasih ikan bukan kail pancingnya.