Transaksi Mata Uang Crypto di Indonesia naik 350% di tahun 2024

[Solokan]

sangat senang sekali membaca topik agan,, mengenai hal ini ane hanya bahagia saja melihat perkembangan crypto di negara kita ini terus ada kenaikan dan masyarakat kini mulai paham dengan crypto dan menurut saya ini adalah awal yang baik bagi indonesia. tapi jujur gan saya melihat di tahun 2022 itu sangat hebat ya,, karena bisa mencapai $54 milyar transaksi dan saya berharap di tahun ini ingin melihat lebih banyak lagi yang bertransaksi crypto misalnya lebih dari $100k transaksi.

memang sih sekarang anak anak milenial yang dibawah usia 30 tahun mulai banyak berkecimpung di dunia crypto tentunya ini adalah hal yang saya sukai dan pastinya ini berdampak bagus pada percryptoan di indonesia dan tentunya karena hal inilah salah satu penyebab naiknya persentase orang yang berkecimpung di crypto.

wah saya tidak meyangka indonesia menjadi negara ke 3. ya saya juga berharap dengan bergantinya presiden semoga kedepannya percryptoan di indonesia semakin maju dan semoga suatu saat nanti indonesia menjadi negara yang memiliki peringkat lebih baik dari sekarang.

[Luzin]

wah saya tidak meyangka indonesia menjadi negara ke 3. ya saya juga berharap dengan bergantinya presiden semoga kedepannya percryptoan di indonesia semakin maju dan semoga suatu saat nanti indonesia menjadi negara yang memiliki peringkat lebih baik dari sekarang.

Pak Wowo sebenarnya kalau saya cermati dari janji politiknya tidak ada yang nyrempet crypto secara langsung, tidak seperti Pak De. Tapi dengan beralihnya kepenggurusan aset komoditas dari Bappebti ke OJK semoga ada langkah baru yang diciptakan untuk terus menumbuhkan crypto indonesia semakin maju dan menjadi sumber pemasukan pajak negara. Karena secara dari Mei 2022 sampai Juni 2024 pajak yang didapat 49 juta dolar AS kemungkinan masih bertambah untuk tahun 2024.

Indonesia mencapai Rp 798,84 miliar dari Mei 2022 hingga Juni 2024. Angka ini setara dengan sekitar 49 juta dolar AS dan mewakili 3% dari total pajak yang dikumpulkan dari aktivitas digital.

[bisnisali16]

Pak Wowo sebenarnya kalau saya cermati dari janji politiknya tidak ada yang nyrempet crypto secara langsung, tidak seperti Pak De. Tapi dengan beralihnya kepenggurusan aset komoditas dari Bappebti ke OJK semoga ada langkah baru yang diciptakan untuk terus menumbuhkan crypto indonesia semakin maju dan menjadi sumber pemasukan pajak negara.

Dari beberapa artikel yang saya baca, peralihan pengawasan dan kepengurusan kripto dari Bappebti ke OJK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terutama kepada para pelaku pasar seperti trader. Seingat saya Bappebti itu dibawah kementerian perdagangan dan OJK adalah badan independen dibawah naungan Menteri Keuangan. Saya pikir aset kripto memang lebih cocok diawasi oleh OJK karena ke depannya akan ada banyak sekali orang yang tertarik dengan kripto dan akan ada banyak transaksi pada perdagangan kripto. Dengan wewenang yang dimiliki OJK saya pikir ini adalah langkah bijak yang dibuat Pemerintah Indonesia agar nantinya jika ada terjadi masalah sudah ada hukum yang jelas. Karena dibawah OJK maka sudah pasti ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan serta tindakan hukum yang diambil atas pelanggaran yang terjadi.

[joniboini]

Karena dibawah OJK maka sudah pasti ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan serta tindakan hukum yang diambil atas pelanggaran yang terjadi.

Memangnya dibawah Bappebti atau badan lainnya ga punya alat untuk menindaklanjuti pelanggaran atas ketentuan yang mereka buat ya? Sekilas ane baca dari para pelaku pasar kayaknya menyambut baik perubahan ini, dengan catatan peraturan buat kripto makin jelas dan pasar bisa makin hidup. Ga tahu sih ini cuma PR speak atau bukan. Masuk akal kalau kebanyakan mereka bicara begitu toh yang diwawancara juga rata" exchange itu sendiri, bukan trader retail langsung. Ya semoga aja makin transparan dan cepat pengelolaannya jadi market kripto lokal makin tumbuh pesat.

[MArsland]

Karena dibawah OJK maka sudah pasti ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan serta tindakan hukum yang diambil atas pelanggaran yang terjadi.

Memangnya dibawah Bappebti atau badan lainnya ga punya alat untuk menindaklanjuti pelanggaran atas ketentuan yang mereka buat ya? Sekilas ane baca dari para pelaku pasar kayaknya menyambut baik perubahan ini, dengan catatan peraturan buat kripto makin jelas dan pasar bisa makin hidup. Ga tahu sih ini cuma PR speak atau bukan. Masuk akal kalau kebanyakan mereka bicara begitu toh yang diwawancara juga rata" exchange itu sendiri, bukan trader retail langsung. Ya semoga aja makin transparan dan cepat pengelolaannya jadi market kripto lokal makin tumbuh pesat.

Dan beberapa hari terakhir banyak koin/token delisting di beberapa market Indo khususnya yang diawasi dan tidak terdaftar di Bappebti, regulasi baru ini sudah ditetapkan dan banyak pro kontranya juga. Disisi lain saya senang indonesia menjadi negara yang ramah crypto tapi jika diperhatikan regulasi ini sangat membatasi akses untuk ke berbagai jenis crypto. Ceo market lokal juga speak up soal regulasi pembatasan ini, Indonesia masih sibuk membatasi sana sini disaat negara lain justru membuka lebar-lebar masuk lebih banyak crypto di exchange lokalnya selama memberikan keuntungan untuk negara.
Ambil contoh Exchange Pintu pada tanggal 13 delisting token: AI16Z, PENGU, NEIRO, 1000SATS, SWELL, ZK, NEXT, ZEN, SQR, TRAC, ZEND, ZIQ, CATS dll. Yang secara hype beberapa token di atas cukup memiliki trendnya tahun ini. Ketika di delist mengakibatkan menurunnya aliran uang masuk ke exchange juga dan pemerintah juga tidak bisa mendapatkan keuntungan.

[retreat]

Dari beberapa artikel yang saya baca, peralihan pengawasan dan kepengurusan kripto dari Bappebti ke OJK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terutama kepada para pelaku pasar seperti trader. Seingat saya Bappebti itu dibawah kementerian perdagangan dan OJK adalah badan independen dibawah naungan Menteri Keuangan. Saya pikir aset kripto memang lebih cocok diawasi oleh OJK karena ke depannya akan ada banyak sekali orang yang tertarik dengan kripto dan akan ada banyak transaksi pada perdagangan kripto. Dengan wewenang yang dimiliki OJK saya pikir ini adalah langkah bijak yang dibuat Pemerintah Indonesia agar nantinya jika ada terjadi masalah sudah ada hukum yang jelas. Karena dibawah OJK maka sudah pasti ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan serta tindakan hukum yang diambil atas pelanggaran yang terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
_{https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx}

Itu penjelasan fungsi OJK pada website mereka. Sedikit aneh saja fungsi perdagangan aset crypto itu malah ditangani oleh lembaga negara yang fungsi dasarnya untuk sistem pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, karena sejak tahun 2018 aset crypto telah diakui sebagai komoditas di Indonesia, bukan sebagai alat pembayaran, dan karena itu fungsi pengawasannya berada dibawah Bappebti.

Kecurigaan saya, dan saya yakin itu, kenapa fungsi perdagangan crypto malah dipindahkan ke OJK itu untuk mengawasi transaksi crypto yang ada di indonesia, seperti kaitan satu address crypto ke satu identitas, transaksi crypto ke luar negeri dan sebaliknya, atau kaitan satu transaksi dengan situs perjudian. Karena OJK itu mempunyai wewenang yang lebih kuat dalam pengawasan transaksi dan mereka bisa bekerjasama dengan cepat dengan PPATK untuk menindaklanjuti transaksi mencurigakan atau pelanggaran.