Payment ID, Mengintai Aset Kripto di Exchange dan Mengancam P2P?

[Sususasa]

Menurut pandangan saya pribadi, Payment ID sangat beresiko sekali diterapkan di negara kita karena tidak ada jaminan keamanan sama sekali dari pemerintah dalam menjaga data pribadi atau privasi masyarakat.  Selama ini banyak sekali data masyarakat yang diperjual belikan di dark market mulai data KTP yang dibobol, data My Pertamina juga pernah kebobolan hingga data masyarakat yang pernah vaksin saat COVID 19 juga tidak luput diperjual belikan di dark market.

Payment ID lebih sensitif lagi karena pemerintah bisa mengatahui setiap transaksi yang kita lakukan apalagi kalau transaksi dengan nominal cukup tinggi, rawan banget kalau sampai data ini bocor apalagi diperjual belikan di dark market dampaknya cukup signifikan. Mulai sekarang transaksi P2P saja sudah dideteksi sama pemerintah bahkan kemaren banyak seller crypto off transaksi takut rekening mereka tiba-tiba diblokir sepihak oleh pemerintah.

Lucu banget ya kita menjadi WNI bukannya assets koruptor yang dibekukan atau dimiskinkan justru masyarakat biasa yang selalu kena imbasnya.

Bertahun tahun masyarakat memperjuangkan perampasan aset koruptor.... Ehhhh malah perampasan aset rakyatt

[wakier]

Saya rasa semakin kesini program program yang di tetapkan semakin tidak sejalan dengan pemikiran para rakyat indonesia dan selalu menuai pro dan kontra, entah kenapa mereka seolah tidak mendengarkan apa kemauan rakyat dan hanya berwewenang sesuai kemauan mereka sendiri tanpa memikirkan penderitaan rakyat seolah olah mereka tutup mata. Sekarang kalau payment ID benar benar terlaksana kita seperti sudah tidak memiliki privasi lagi dan apapun yang kita lakukan seolah olah di atur pemerintah dan kita juga tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apapun karena kalau kita ingin membeli sesuatu yang mahal pasti akan dikenakan pajak sedangkan pajak hanya di korupsi oleh pejabat pejabat yang tidak bertanggung jawab, saya setuju apa yang dikatakan OP seharusnya payment Id di terapkan untuk pejabat pejabat saja agar kita tahu mereka kerja jujur atau tidak dan kita juga tahu mereka terlibat dalam money laundry atau tidak.

[traderethereum]

Ini gila, gila, gak ada kata yang lebih tepat dari itu, jujur saya ada rasa takut 😱😱😱 setelah isu ini mencuat, terlebih kepercayaan kepada pemerintah itu sedikit....... Apa solusinya guysss..... Apakah stable coin bisa jadi solusi??? Misal saja antar pedagang dan pembeli online bertransaksi dengan stable coin...

Tenang dulu untuk sebentar

Pasti ada jalan keluar untuk kita sebagai pemain crypto. Tapi pemerintah memang berencana untuk mengetahui semua aktivitas keuangan dari warga negaranya tanpa bisa ditutupi. Apalagi kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh mereka seperti bank dan lainnya sehingga pemerintah bisa mengaksesnya dengan mudah.

Untuk sementara kita bisa tetap melakukan yang sudah kita lakukan. Tapi kita juga harus mencari cara-cara lainnya dan saya yakin kita pasti menemukannya.

[Jatiluhung]

Haduh ngeri juga ya ini. Terutama bagi kita-kita yang selalu pakai P2P untuk transaksi. Yang paling kasihan adalah mereka para exchanger personal yang biasa nampung hasil garapan airdrop di telegram dan sebagainya. Dengan pelacakan semacam ini yang mana mereka pasti banyak bertransaksi dengan banyak e wallet malah bisa dicurigai sebagai money laundry atau semacamnya.

itu dia mas masalahnya, kalau misal dianggap sebagai money laundy kita benar2 tidak akan memiliki akses lagi ke P2P, sedangkan P2P adalah cara paling sering saya lakukan daripada narik dari exchange lokal, bahkan akunnya pun saya sendiri udah lama ga buka. Sejak pajak diberlakukan saya tidak lagi wd dari exchange lokal sama sekali.

dianggap ga taat pajak, ya emang ga taat, tapi saya rasa banyak sekalinmasyarakat jengah bayar pajak karena korupsi. bener kan.

Sebenarnya semua masyarakat indonesia pada taat pajak ko Pak. Contohnya ketika kita berbelanja di online shop seperti Lazada dan Shopee sebenarnya kita juga sudah otomatis bayar pajak kan. Terus begitu juga ketika belanja di Indomart dan sebagainya. Bahkan termasuk dalam setiap perbelanjaan lainnya. Sadar atau tidak kita telah memberikan penghasilan ke negara. Bahkan bagi yang merokok apalagi mereka penyumbang yang paling besar kayaknya. Bayangkan aja satu batang berapa pajaknya kan. 

Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar tidak taat pajak. Walaupun mungkin ada dibeberapa hal yang memang tidak bayar pajak. seperti kendaraannya atau apa nya. kecuali orang yang hidup di pedalaman yang memang tidak terakses dunia modern ini.  

Sekarang gara-gara ramai kasus pemblokiran akun rekening bank buntutnya banyak orang yang mulai menarik uangnya dari bank. Nah sekarang pertanyaannya bakal kemana mereka menaruh uang yang ditarik dari bank. Bisa jadi ke real estate seperti beli tanah, bisa jadi ke emas. Dan kalau kaum muda bisa jadi ke bitcoin.  

[armanda90]

itu dia mas masalahnya, kalau misal dianggap sebagai money laundy kita benar2 tidak akan memiliki akses lagi ke P2P, sedangkan P2P adalah cara paling sering saya lakukan daripada narik dari exchange lokal, bahkan akunnya pun saya sendiri udah lama ga buka. Sejak pajak diberlakukan saya tidak lagi wd dari exchange lokal sama sekali.

dianggap ga taat pajak, ya emang ga taat, tapi saya rasa banyak sekalinmasyarakat jengah bayar pajak karena korupsi. bener kan.

Opsi P2P sekarang sudah tidak aman seperti dulu dan trasaksi ini tidak memberikan keuntungan sedikitpun untuk pemerintah makanya dibuat opsi Payment ID ini, bahkan sudah banyak seller P2P sekarang off untuk sementara waktu takut rekening tiba-tiba diblokir atau disamperin pihak pajak karena ada transaksi yang menurut mereka sangat tidak wajar apalagi seller dengan transaksi nominal gede.

Saya masih agak ragu buat transaksi via P2P takutnya ada kejadian yang tidak terduga didatangin petugas pajak karena ada transaksi mencurigakan atau tiba-tiba rekening diblokir, maklum ribet banget soalnya saya pakek bank konvensional dan di daerah saya tidak ada lagi bank konvensional diganti jadi bank syariah. Hari demi hari makin ribet banget tinggal di negara ini dengan aturan yang tidak masuk akal dan kebijakan lebih pro untuk pejabat ketimbang untuk rakyatnya sendiri.