Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO???

[Luzin]

~snip~

Jika melihat peraturannya sepertinya terlihat semakin rumit saja . Kita akan menjadi subjek pajak dan setidaknya kita di wajibkan memiliki NPWP. Ada sedikit trauma urusan birokrasi kek gini, sempet punya NPWP saat masih terikat kontrak kerja dulu dan setelah selesai kontrak ternyata NPWP tidak terputus dan saya harus membayar denda karena tidak laporan  , kalau tidak salah dulu 600 ribu dan baru bisa memutus NPWP dengan peryataan penghasilan di bawah ketentuan kena pajak.
Tapi ada senangnya juga karena regulasi pajak ini,saya pikir crypto perlahan telah diakui secara lebih oleh negara setidak keputusan Negara ini sedikit memberikan kenyamanan bagi para pelaku crypto. Kalu membaca berarti kita memiliki kewajiban menyetor pajak dan melakukan pelaporan untuk setiap tahunnya ya ?

[LeafMandiri]

Selama pajaknya tidak terlalu besar tidak masalah untuk ane, kalo kebesaran dah terlihat kalo pemerintah tidak ingin melewatkan kesempatan ini buat dapetin uang rakyatnya 

[erep]

namun transaksi p2p, si pembeli (misal AakZaki) yang menerima crypto dari saya, ketika dia hendak menjualnya, pasti balik juga ke exchange dan kena pajak  jadi tidak mungkin dia tidak menaikan fee?. kalau ikhlas sih monggo.

Pada akhirnya memang si pembeli harus menguangkan juga aset kripto yang dia miliki tetapi bisa saja menggunakan layanan p2p lainnya,  walaupun demikian untuk menghindari perpajakan dari penarikan exchange ke bank lokal sepertinya tidak celah karena potongan pajak langsung dari pihak exchange, jadi pihak layanan p2p juga akan meningkat feenya meskipun biaya terendahnya 50% lebih murah dari potongan pajak pada penarikan exchange.

[Falconer]

Jadi sebenarnya aturan pajak cryptocurrency di Indonesia sudah fix diterapkan apa belum? Kalau belum maka saya rasa kita tidak perlu lebih dulu berspekulasi terlalu jauh tentang bagaimana pemerintah melakukannya. Baiknya diam dan berdoa biar pemerintah gagal menerapkannya supaya kantong koruptor tidak semakin bengkak. 

[Rengga Jati]

Jadi sebenarnya aturan pajak cryptocurrency di Indonesia sudah fix diterapkan apa belum? Kalau belum maka saya rasa kita tidak perlu lebih dulu berspekulasi terlalu jauh tentang bagaimana pemerintah melakukannya.

Sudah fix, kan sudah ada disebutkan @DroomieChikito di atas.
Di komen yang ini https://bitcointalk.org/index.php?topic=5339752.msg59770942#msg59770942.
Sumber info https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf (hal 31-32).

Berhubung tidak ada perwakilan pemerintah di sini, mau tak mau kita hanya berspekulasi. Tapi menurut saya tidak ada yang salah dengan mendiskusikannya, setidaknya bisa tukar pendapat. Barangkali dapat pencerahan dengan info-info dari para senior di forum lokal kita.

[Chikito]

~snip~

Jika melihat peraturannya sepertinya terlihat semakin rumit saja . Kita akan menjadi subjek pajak dan setidaknya kita di wajibkan memiliki NPWP.

Kalau setau saya sih, jika punya NPWP potongan pajak akan lebih kecil dibanding tidak punya NPWP. itulah motivasi saya punya NPWP sejak dulu dan setidaknya kalau urusan ke luar negeri gak perlu repot lagi untuk membuat kartu tersebut.

Selama pajaknya tidak terlalu besar tidak masalah untuk ane, kalo kebesaran dah terlihat kalo pemerintah tidak ingin melewatkan kesempatan ini buat dapetin uang rakyatnya 

Ya minta aja diperkecil. namanya Peraturan Menteri (PM), bisa dibatalkan oleh Menteri itu sendiri jika rakyat menghendaki. Rakyat punya wakilnya di dewan yang fungsi salah satunya itu.

Jadi sebenarnya aturan pajak cryptocurrency di Indonesia sudah fix diterapkan apa belum? Kalau belum maka saya rasa kita tidak perlu lebih dulu berspekulasi terlalu jauh tentang bagaimana pemerintah melakukannya. Baiknya diam dan berdoa biar pemerintah gagal menerapkannya supaya kantong koruptor tidak semakin bengkak. 

Kalau berdasarkan PM N0. 68 yang saya tunjukan di atas, Fix berlaku 1 Mei 2022, jadi kita ngobrol panjang lebar di sini tidak kosong atau bullshit doang bro.

Mengenai kantong koruptor, itu urusan Tuhan, biar nanti mereka yang berurusan di akhirat ntar. Yang penting hak dan kewajiban sebagai warga negara dijalankan, setidaknya ada peran dan diakui dalam pembangunan bangsa.

Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

mau tak mau kita hanya berspekulasi. Tapi menurut saya tidak ada yang salah dengan mendiskusikannya, setidaknya bisa tukar pendapat. Barangkali dapat pencerahan dengan info-info dari para senior di forum lokal kita.

Sebenarnya sih kita tidak berspekulasi lagi kalau aturannya sudah ada dan jelas. Mungkin diskusi berlanjut untuk bagaimana caranya supaya ada revisi untuk beban pajak tersebut, karena dirasa cukup memberatkan trader, misal Uji Materi peraturan tersebut di MA, dsb.

[Bobrox]

~snip~

Si penampung kan masih bisa menguangkan asset USDT nya melalui transaksi P2P juga tidak harus withdraw lewat market lokal, cuman agak sedikit butuh waktu apalagi dengan harga yang dijual tentu lebih tinggi dari harga yang dibeli. Kalau withdraw melalu market lokal semisal tokocrypto dan juga Indodax ada kemungkinan terkena pajak jika ke depan ditetapkan langsung pajak melalui market yang kita gunakan. Namun ini hanya sebatas pendapat kita masing - masing dan belum ada indikasi finalnya bagaimana sistem pemungutan pajak terhadap aset cryptocurrency.

~snip~

Ini juga menjadi alasan kenapa saya tidak begitu setuju jika cryptocurrency dikenakan pajak karena selama ini banyak sekali pejabat di derktorat pajak menyalahgunakan wewenan dalam hal uang hasil dari pajak, belum lagi keuntungan yang kita dapatkan setelah membayar pajak.

[Luzin]

Nemu beberapa market yang telah teregistrasi di Bappebti dan mungkin ini yang akan  menjadi sasaran exchange yang bekerjasama dengan ditjen pajak. Selain itu ada mekanisme bahwa crypto diluar ijin Bappebti akan dikenakan pajak 2 kali lipat. Penasaran dengan proses pelacakan yang diluar kewenangan Bappebti bagaimana bisa terjadi kalau mereka bahkan tidak bekerjasama.


Sumber:
https://www.facebook.com/groups/1445423455798042/permalink/1723270221346696/

[Husna QA]

Nemu beberapa market yang telah teregistrasi di Bappebti dan mungkin ini yang akan  menjadi sasaran exchange yang bekerjasama dengan ditjen pajak. Selain itu ada mekanisme bahwa crypto diluar ijin Bappebti akan dikenakan pajak 2 kali lipat. Penasaran dengan proses pelacakan yang diluar kewenangan Bappebti bagaimana bisa terjadi kalau mereka bahkan tidak bekerjasama.

Dalam hal tersebut di atas, dari yang saya baca Bappebti bekerjasama dengan Satuan Waspada Investasi OJK*. Jadi Bappebti tidak 'berjalan sendiri' untuk mengurusi proses pelacakan tersebut.

Saya sebagai orang awam agak aneh saja dengan istilah akan dikenakan 'pajak 2 kali lipat' bagi penyedia jasa kripto illegal. Jadi seolah mereka bisa tetap beroperasi selama membayar pajak 2 kali lipat -cmiiw-. Mungkin tepatnya lebih ke dikenakan sanksi.
* https://www.antaranews.com/berita/1629522/bappebti-penyedia-jasa-kripto-exchange-ilegal-akan-disanksi

[abhiseshakana]

Nemu beberapa market yang telah teregistrasi di Bappebti dan mungkin ini yang akan  menjadi sasaran exchange yang bekerjasama dengan ditjen pajak. Selain itu ada mekanisme bahwa crypto diluar ijin Bappebti akan dikenakan pajak 2 kali lipat. Penasaran dengan proses pelacakan yang diluar kewenangan Bappebti bagaimana bisa terjadi kalau mereka bahkan tidak bekerjasama.

Dalam hal tersebut di atas, dari yang saya baca Bappebti bekerjasama dengan Satuan Waspada Investasi OJK*. Jadi Bappebti tidak 'berjalan sendiri' untuk mengurusi proses pelacakan tersebut.

Saya sebagai orang awam agak aneh saja dengan istilah akan dikenakan 'pajak 2 kali lipat' bagi penyedia jasa kripto illegal. Jadi seolah mereka bisa tetap beroperasi selama membayar pajak 2 kali lipat -cmiiw-. Mungkin tepatnya lebih ke dikenakan sanksi.
* https://www.antaranews.com/berita/1629522/bappebti-penyedia-jasa-kripto-exchange-ilegal-akan-disanksi

Mungkin yang dimaksud adalah aset Crypto yang tidak termasuk dalam Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Seperti halnya Indodax yang memperdagangkan token ASIX, meski sampai saat ini token tersebut masih dalam tahap mendapatkan izin dari Bappebti.

[Husna QA]

Mungkin yang dimaksud adalah aset Crypto yang tidak termasuk dalam Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Seperti halnya Indodax yang memperdagangkan token ASIX, meski sampai saat ini token tersebut masih dalam tahap mendapatkan izin dari Bappebti.

Terima kasih sudah bantu menjelaskan, jika demikian yang dimaksud berarti saya yang keliru memahami kalimatnya karena terlalu fokus pada bagian yang digaris bawahi berikut ini:

Nemu beberapa market yang telah teregistrasi di Bappebti dan mungkin ini yang akan  menjadi sasaran exchange yang bekerjasama dengan ditjen pajak. Selain itu ada mekanisme bahwa crypto diluar ijin Bappebti akan dikenakan pajak 2 kali lipat. Penasaran dengan proses pelacakan yang diluar kewenangan Bappebti bagaimana bisa terjadi kalau mereka bahkan tidak bekerjasama.

Saya kira tadinya semua Aset Kripto yang diperdagangkan di exchange yang terdaftar di Bappebti semuanya harus sudah berizin meskipun daftarnya dirilis kemudian (yang belum mendapat izin resmi belum boleh diperjualbelikan). Saya kurang update informasinya kalau begitu.

[Luzin]

Saya sebagai orang awam agak aneh saja dengan istilah akan dikenakan 'pajak 2 kali lipat' bagi penyedia jasa kripto illegal. Jadi seolah mereka bisa tetap beroperasi selama membayar pajak 2 kali lipat -cmiiw-. Mungkin tepatnya lebih ke dikenakan sanksi.
* https://www.antaranews.com/berita/1629522/bappebti-penyedia-jasa-kripto-exchange-ilegal-akan-disanksi

Kalau melihat kalimatnya juga janggal om, saya sendiri kok malah ke exchange yang ilegal ya. Tapi kalo om @abhi sudah dapat sumber pasti jadi belum ada peraturan yang menyebutkan tetang bagaimana untuk exchange luar negeri yang tidak terdaftar di Bappebti, tentu jadinya masih ada peluang bagi para penolak pajak untuk menghindari masalah pungutan pajak. Jadi mereka hanya akan melapor ke pajak penghasilanya.
Sebenarnya kalau melihat sepintas pajak ini terlihat begitu kemaruknya pemerintah, beli, jual, swap dan kalau tidak salah bahkan depo juga kena pajak ya? jadi mereka tidak memperhitungkan untung atau rugi si subjek pajaknya.

[masulum]

-snip-
Sebenarnya kalau melihat sepintas pajak ini terlihat begitu kemaruknya pemerintah, beli, jual, swap dan kalau tidak salah bahkan depo juga kena pajak ya? jadi mereka tidak memperhitungkan untung atau rugi si subjek pajaknya.

Jual beli mungkin bisa dilakukan di CEX, tapi kalau swap, bagaimana cara pemerintah mengambil penghasilan dari DEX? Kayanya kalau AMM sulit sih untuk menarik pajaknya.

Masa ia, AMM yang modern akan ditarik pajak negara, sedangkan dari sisi sistem aja kemungkinan tidak akan bisa pemerintah narik pajak.

[kawetsriyanto]

Saya sebagai orang awam agak aneh saja dengan istilah akan dikenakan 'pajak 2 kali lipat' bagi penyedia jasa kripto illegal. Jadi seolah mereka bisa tetap beroperasi selama membayar pajak 2 kali lipat -cmiiw-. Mungkin tepatnya lebih ke dikenakan sanksi.
* https://www.antaranews.com/berita/1629522/bappebti-penyedia-jasa-kripto-exchange-ilegal-akan-disanksi

Saya belum nemu bagian yang menyatakan kena pajak 2 kali lipat, Om? Apa ada yang saya kelewatan bacanya ya? Kalau berdasarkan artikelnya, Bappebti hanya menyatakan akan memberikan sanksi sesuau aturan yang berlaku di Indonesia. Tapi ini juga masih belum jelas sanksi apa yang akan diberikan secara detailnya, baik seperti apa prosedurnya atau mekanismenya.

Jual beli mungkin bisa dilakukan di CEX, tapi kalau swap, bagaimana cara pemerintah mengambil penghasilan dari DEX? Kayanya kalau AMM sulit sih untuk menarik pajaknya.

Untuk Dex kayaknya sulit dikenai pajak jual-beli, kan langsung terhubung ke private wallet pemiliknya. Lagian non sense juga kalau dikenai pajak, masa sistem Decentralized ada pajak. 

[Husna QA]

Saya belum nemu bagian yang menyatakan kena pajak 2 kali lipat, Om? Apa ada yang saya kelewatan bacanya ya?

Pada posting dan juga screenshot yang dicantumkan agan Luzin di post ini mas (lihat bagian yang saya tandai):
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5339752.msg59795755#msg59795755

-snip- Kalau berdasarkan artikelnya, Bappebti hanya menyatakan akan memberikan sanksi sesuau aturan yang berlaku di Indonesia. Tapi ini juga masih belum jelas sanksi apa yang akan diberikan secara detailnya, baik seperti apa prosedurnya atau mekanismenya.

Kalau pada artikel yang saya share sebelumnya di atas itu memang lebih ke sanksi ke pedagang aset kripto yang tidak memiliki izin/illegal dan tidak disinggung perihal pajak sampai 2 kali lipat tersebut.

Dan link (*) tersebut merupakan catatan kaki dari sini:

Dalam hal tersebut di atas, dari yang saya baca Bappebti bekerjasama dengan Satuan Waspada Investasi OJK*. -snip-

[Chikito]

kalau tidak salah bahkan depo juga kena pajak ya? jadi mereka tidak memperhitungkan untung atau rugi si subjek pajaknya.

Kemungkinan untuk memajaki deposit dari exchange dex dan exchange yang belum tersentuh legalitas bappeti. Soalnya menurut mereka hanya itu salah satu cara mencairkan crypto-crypto tersebut ke Rupiah, yaitu dengan deposit ke exchange Indonesia, kecuali kalau ada exchange di luar negeri yang bisa narik rupiah, ada gak kira2?

[Oneandpure]

kecuali kalau ada exchange di luar negeri yang bisa narik rupiah, ada gak kira2?

Dulu Binance bisa withdraw asset crypto ke rupiah bahkan prosesnya cukup cepet sekitar 5 sampae 10 menit sama halnya dengan tokocrypto dan fee transaksinya cuman Rp 6.500,00. Namun saat ini Binance tidak lagi membuka penarikan ke rekening bank bagi member Indonesia mau tidak mau saat ini untuk mencairkan aset crypto lewat market lokal seperti Indodax, Pintu, Tokocrypto dan bisa juga via Triv. Mudah2an aja dengan adanya pemungutan pajak di dunia cryptocurrency sedikit memberikan ruang bagi situs exchange market untuk bisa diakses, soalnya Binance saat ini masih belum bisa diakses dengan IP Indo belum lagi market Huobi.

[Chikito]

Mudah2an aja dengan adanya pemungutan pajak di dunia cryptocurrency sedikit memberikan ruang bagi situs exchange market untuk bisa diakses, soalnya Binance saat ini masih belum bisa diakses dengan IP Indo belum lagi market Huobi.

Kalau binance sih bukan karena pajak atau apa, tapi cuma karena tidak terdaftar di bappeti dan dianggap ilegal makanya tidak bisa diakses.
Syarat bappeti juga gak ribet menurut saya, kalau binance menerapkan KYC pasti bakal approve kayak yang lain, jadi walau penerapan pajak sekalipun selagi mereka belum terdaftar di bappeti ya tetap gak bisa diakses.

[lombok]

Kalau binance sih bukan karena pajak atau apa, tapi cuma karena tidak terdaftar di bappeti dan dianggap ilegal makanya tidak bisa diakses.
Syarat bappeti juga gak ribet menurut saya, kalau binance menerapkan KYC pasti bakal approve kayak yang lain, jadi walau penerapan pajak sekalipun selagi mereka belum terdaftar di bappeti ya tetap gak bisa diakses.

Jadi bagi para pemain crypto di Binance secara otomatis tidak terkena pajak ya om? Atau ini nanti masuknya saat lapor pajak bagi yang punya NPWP?

[Chikito]

Jadi bagi para pemain crypto di Binance secara otomatis tidak terkena pajak ya om?

ya kalau kena pajak bagaimana cara memotongnya?, kan ilegal.

Atau ini nanti masuknya saat lapor pajak bagi yang punya NPWP?

Kalau mau jujur, silahkan.

laporkan saja harta cryptonyo baik itu di binance atau di mana pun itu. lapornya ya di SPT tahunan. Mereka juga gak bisa tracking kalau berada di luar Yurisdiksi