[NEWS]Binance Mau Bikin Bursa Baru Bersama BCA dan Telkom di Indonesia?

[Chikito]

~
Itu yang dikritik kayaknya berkaitan dengan status Binance, dimana Binance sendiri terlihat enggan untuk memenuhi regulasi yang ditentukan oleh tiap-tiap negara, ~

Sebenarnya mereka sudah berusaha dengan menerapkan KYC tiap register baru dan batasan limit hanya withdraw bagi user lama yang belum KYC sejak agustus lalu. [1]

Mungkin butuh waktu untuk mewajibkan KYC bagi keseluruhan member, apa lagi banyak yang pro dan kontra KYC.

[1]. https://www.binance.me/en/support/announcement/51bf294e26324211a4731ca998e110ca

[1714627517]

1714627517

[1714627517]

1714627517

[1714627517]

1714627517

[1714627517]

1714627517

[Husna QA]

Itu yang dikritik kayaknya berkaitan dengan status Binance, dimana Binance sendiri terlihat enggan untuk memenuhi regulasi yang ditentukan oleh tiap-tiap negara, makanya dia berusaha untuk masuk ke pasar Asia dengan cara menggandeng perusahaan-perusahaan Lokal.

Sampai saat ini bahkan Binance masih masuk dalam daftar investasi ilegal yang diumumkan OJK melalui SWI (sumber: Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi). Satu sisi dilarang OJK, sisi lain justru salah satu BUMN (Telkom melalui anak usahanya tersebut) malah mewacanakan kolaborasi membuat exchange kripto. Saya pribadi sebagai orang awam melihatnya seperti ada kontradiksi kebijakan antar badan/lembaga milik pemerintah tersebut.

Sebenarnya mereka sudah berusaha dengan menerapkan KYC tiap register baru dan batasan limit hanya withdraw bagi user lama yang belum KYC sejak agustus lalu. -snip-

Apakah memang hanya karena masalah penerapan KYC sehingga Binance sampai dilarang di beberapa negara, atau ada hal lain yang juga bersifat prinsipal? Sehingga semisal di Indonesia pun yang ada saat ini Binance lebih memilih berada 'di balik layar' melalui kerjasamanya dengan Tokocrypto daripada mengurus izin operasi cabang-nya di Indonesia.

[Luzin]

Apakah memang hanya karena masalah penerapan KYC sehingga Binance sampai dilarang di beberapa negara, atau ada hal lain yang juga bersifat prinsipal? Sehingga semisal di Indonesia pun yang ada saat ini Binance lebih memilih berada 'di balik layar' melalui kerjasamanya dengan Tokocrypto daripada mengurus izin operasi cabang-nya di Indonesia.

Saya tidak tahu bagaimana proses perijinanya tapi seharusnya sekelas Binance exchange dengan kapitalisasi pasar besar tidak masalah dalam proses penggurusannya. Bahkan semenjak dinyatakan ilegal oleh kominfo karena di blok dan membuat url baru itu sedikit membuat saya cemas. Yang terakhir saya pernah baca bahwa Binance cabut dari singapura, mereka diberi waktu sampai bulan februari 2022. Menurut sumber yang saya baca bahwa pengajuan lisensi dari lembaga berwenang di singapura ribet sehingga binance.sg tidak akan memperpanjang lisensi yang sudah didapatkan.

Sumber

[noorman0]

Apakah memang hanya karena masalah penerapan KYC sehingga Binance sampai dilarang di beberapa negara, atau ada hal lain yang juga bersifat prinsipal? Sehingga semisal di Indonesia pun yang ada saat ini Binance lebih memilih berada 'di balik layar' melalui kerjasamanya dengan Tokocrypto daripada mengurus izin operasi cabang-nya di Indonesia.

Alasannya bervariasi, dan intinya Binance Global bermasalah dengan standar pengawasan pelanggan terhadap anti pencucian uang, pendanaan teroris, dan  resiko produk yang ditawarkan (tidak semua koin yang terdaftar di Binance, legal disetiap negara) kayak gitu2 lah. (sumber: google - People also ask )

Emang masuk akal juga, menangani pelanggan berskala besar, resiko semacam itu akan mulai dipertimbangkan regulasi global. Dan alasan Binance bersikeras mencari mitra perusahaan berbasis BUMN di Indonesia mungkin karena sekelas swasta masih ada resiko besar dibanned lagi suatu saat. ~ hasil terawang lagi 

-snip-
Ngomong ngomong Telkom, mungkin deposit bisa menggunakan Pulsa 

Bagus tuh, di shopay sama tokfed belanja pulsa min. 1jt dapet diskon hingga 25%. Belum apa2 udah cuan.

[masulum]

Gencarnya rumor kerja sama dengan MDI Venture, ini juga ada rumor kalau binance ingin mendapatkan lisensi resmi di Indonesia, cuma saya tidak begitu yakin sih, apakah benar demikian.

Saat ini Binance masih menunggu regulasi yang jelas mengenai penyedia platfom perdagangan kripto dan regulasi mengenai kripto di Indonesia. Mengingat Binance bertekat untuk mendapatkan lisensi yang resmi untuk operasionalnya.

Misalnya nih, Binance mendapatkan lisensi operasional di Indonesia, lalu bagaimana dengan Tokocrypto dan "exchange" baru mereka dengan MDI ventures?

[Husna QA]

Alasannya bervariasi, dan intinya Binance Global bermasalah dengan standar pengawasan pelanggan terhadap anti pencucian uang, pendanaan teroris, dan  resiko produk yang ditawarkan (tidak semua koin yang terdaftar di Binance, legal disetiap negara) kayak gitu2 lah.

Kalau memang demikian, berarti sebenarnya masalah tersebut bisa dibilang klasik, karena perihal KYC & AML (Anti Money Laundering) ini sudah cukup lama digunakan untuk mengatasi semisal pencucian uang menggunakan cryptocurrency (contoh kasus: Liberty Reserve).

-snip- Dan alasan Binance bersikeras mencari mitra perusahaan berbasis BUMN di Indonesia mungkin karena sekelas swasta masih ada resiko besar dibanned lagi suatu saat. ~ hasil terawang lagi  ;D

Mau itu dari BUMN ataupun Badan usaha swasta, jika melanggar regulasi yang sudah ditetapkan di Indonesia (Kemendag melalui Bappebti), saya kira peluang untuk dibekukan bisa saja terjadi.

Misalnya nih, Binance mendapatkan lisensi operasional di Indonesia, lalu bagaimana dengan Tokocrypto dan "exchange" baru mereka dengan MDI ventures?

Bisa saja jalan ketiga-tiganya, namun menurut saya kemungkinan besar akan ada skala prioritas dalam hal support Binance terhadap masing-masingnya.

[Chikito]

Apakah memang hanya karena masalah penerapan KYC sehingga Binance sampai dilarang di beberapa negara, atau ada hal lain yang juga bersifat prinsipal?

Intinya di situ om, KYC adalah pokok permasalahannya. Pemerintah mana pun, pertama kali exchange masuk tentu harus mengetahui dulu siapa anggota-nya, jangan-jangan ada teroris atau penjahatnya.

Misalnya nih, Binance mendapatkan lisensi operasional di Indonesia, lalu bagaimana dengan Tokocrypto dan "exchange" baru mereka dengan MDI ventures?

Saya rasa tidak masalah, itu sama kayak toko yang buka cabang, cuma marketingnya aja yang harus kerja keras nyari kustomer baru kalau tidak ya salah satu atau duanya bakal kolaps.

[abhiseshakana]

Apakah memang hanya karena masalah penerapan KYC sehingga Binance sampai dilarang di beberapa negara, atau ada hal lain yang juga bersifat prinsipal?

Intinya di situ om, KYC adalah pokok permasalahannya. Pemerintah mana pun, pertama kali exchange masuk tentu harus mengetahui dulu siapa anggota-nya, jangan-jangan ada teroris atau penjahatnya.

Bukankah Binance sendiri sudah menerapkan kebijakan KYC didalam platformnya, dan kayaknya yang jadi kendala kenapa Binance sulit mendapatkan ijin usaha di Indonesia adalah mengenai kewajiban dari pihak exchange untuk memberikan laporan rutin kepada Bappebti dan memberikan akses kepada Bappebti untuk bisa memonitor sistem mereka. Kemungkinan Binance enggan untuk berbagi informasi dengan pemerintah manapun  .

Misalnya nih, Binance mendapatkan lisensi operasional di Indonesia, lalu bagaimana dengan Tokocrypto dan "exchange" baru mereka dengan MDI ventures?

Saya rasa tidak masalah, itu sama kayak toko yang buka cabang, cuma marketingnya aja yang harus kerja keras nyari kustomer baru kalau tidak ya salah satu atau duanya bakal kolaps.

Klo untuk Binance-nya sendiri malah lebih menguntungkan, karena semakin banyak cabang maka akan semakin besar pula potensi income-nya. Sedangkan untuk partnerships mereka ya harus kompetitif, mengingat kompetitor baru mereka adalah si penyedia layanan platform yang mereka gunakan.

[masulum]

Klo untuk Binance-nya sendiri malah lebih menguntungkan, karena semakin banyak cabang maka akan semakin besar pula potensi income-nya. Sedangkan untuk partnerships mereka ya harus kompetitif, mengingat kompetitor baru mereka adalah si penyedia layanan platform yang mereka gunakan.

Bener, ketika penyedia utama juga datang ke Indonesia, otomatis mitra mereka mungkin akan ditinggalkan oleh penggunanya, mengingat Binance sudah lebih mudah untuk diakses oleh publik di Indonesia karena izin tersebut. Binance yang kaya akan fitur dan penawaran dalam satu tempat, kemudian memiliki cabang di Indonesia secara resmi tanpa harus di balik layar, maka ini akan mengundang animo trader Indonesia untuk menggunakan Binance dengan alasan fitur dan jenis crypto yang diperdagangkan. Namun, untuk tokocrypto, misalnya, mungkin mereka hanya menjadi tempat transit untuk menukar crypto menjadi rupiah, bagi yang males P2P di binance. Sekarang mungkin banyak yang masih belum menggunakan binance karena ada rasa takut untuk transaksi di sana, karena masalah izin. Jika sudah ada izin, tentu mereka akan mulai memilih untuk trading di binance.

[Chikito]

Bukankah Binance sendiri sudah menerapkan kebijakan KYC didalam platformnya,

Sudah, tapi belum full, soalnya masih tahap sosialisasi. Untuk pengguna lama yang belum KYC cuma bisa withdraw tanpa deposit.

kayaknya yang jadi kendala kenapa Binance sulit mendapatkan ijin usaha di Indonesia adalah mengenai kewajiban dari pihak exchange untuk memberikan laporan rutin kepada Bappebti dan memberikan akses kepada Bappebti untuk bisa memonitor sistem mereka. Kemungkinan Binance enggan untuk berbagi informasi dengan pemerintah manapun  .

Perihal laporan rutin ini juga yang menjadi kendala 2 exchange yang dicabut izin operasinya di Indonesia oleh bappeti. Soalnya memang agak berat di sini, setidaknya exchange butuh membentuk divisi baru dan SDM khusus untuk mengelolanya.

Namun, untuk tokocrypto, misalnya, mungkin mereka hanya menjadi tempat transit untuk menukar crypto menjadi rupiah, bagi yang males P2P di binance.

kalau sudah ada izin, kemungkinan withdraw rupiah pasti akan mereka buat supaya user tidak keluar lagi dari binance.

[Husna QA]

Perihal laporan rutin ini juga yang menjadi kendala 2 exchange yang dicabut izin operasinya di Indonesia oleh bappeti. Soalnya memang agak berat di sini, setidaknya exchange butuh membentuk divisi baru dan SDM khusus untuk mengelolanya.

Untuk 2 exchange yang dibekukan/dicabut izinnya beberapa waktu lalu nampaknya memang terkendala perihal di atas disamping faktor kelangsungan bisnis juga yang belum siap menyaingi exchange lain yang sudah lebih dulu terkenal.

Sementara untuk Binance saya kira kalau untuk penyediaan SDM/divisi khusus yang menangani laporan semisal itu harusnya tidak terlalu jadi kendala. Namun selama Binance memang tidak mau 'berbagi akses' data mereka sesuai dengan regulasi di negara tertentu, tentunya tidak akan menemukan titik temu kalau mau langsung beroperasi di sana, jadinya diantara opsi yang diambil untuk bisa melebarkan bisnisnya dengan partnership seperti dengan Tokocrypto ataupun Telkom (MDI Ventures).

[kawetsriyanto]

Sampai saat ini bahkan Binance masih masuk dalam daftar investasi ilegal yang diumumkan OJK melalui SWI (sumber: Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi). Satu sisi dilarang OJK, sisi lain justru salah satu BUMN (Telkom melalui anak usahanya tersebut) malah mewacanakan kolaborasi membuat exchange kripto. Saya pribadi sebagai orang awam melihatnya seperti ada kontradiksi kebijakan antar badan/lembaga milik pemerintah tersebut.

Bisa jadi karena alasan ini yang membuat Binance terbesit ide untuk collabs project dengan salah satu BUMN. Tujuannya mungkin untuk mempermudah Binance diterima sebagai tempat investasi legal atau sah. Kalau tujuannya hanya untuk menguasai market crypto di Indonesia, berpartner dengan Tokocrypto saya kira sudah lebih dari cukup. Tapi kalau untuk pendekatan dengan pemerintah, tentu harus cara lain. Pastinya beda hasilnya kalau ada negosiasi antar orang dalam, dalam hal ini Telkom sebagai salah satu BUMN.

IMO

Misalnya nih, Binance mendapatkan lisensi operasional di Indonesia, lalu bagaimana dengan Tokocrypto dan "exchange" baru mereka dengan MDI ventures?

Tidak ada masalah. Namun saya kira yang dapat lisensi operasional bukan Binancenya, tapi exchange baru mereka (MDI ventures) dan Tokocrypto. Keduanya bisa jalan dengan cara masing-masing, ibarat 2 cabang toko di suatu wilayah.

[redwine49]

Sampai saat ini bahkan Binance masih masuk dalam daftar investasi ilegal yang diumumkan OJK melalui SWI (sumber: Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi). Satu sisi dilarang OJK, sisi lain justru salah satu BUMN (Telkom melalui anak usahanya tersebut) malah mewacanakan kolaborasi membuat exchange kripto. Saya pribadi sebagai orang awam melihatnya seperti ada kontradiksi kebijakan antar badan/lembaga milik pemerintah tersebut.

Bisa jadi karena alasan ini yang membuat Binance terbesit ide untuk collabs project dengan salah satu BUMN. Tujuannya mungkin untuk mempermudah Binance diterima sebagai tempat investasi legal atau sah. Kalau tujuannya hanya untuk menguasai market crypto di Indonesia, berpartner dengan Tokocrypto saya kira sudah lebih dari cukup. Tapi kalau untuk pendekatan dengan pemerintah, tentu harus cara lain. Pastinya beda hasilnya kalau ada negosiasi antar orang dalam, dalam hal ini Telkom sebagai salah satu BUMN.

IMO

Hahaha kalo dari pendapat agan bisa jadi sih. OJK menyatakan binance "haram" alias illegal sedangkan salah satu BUMN seperti Telkom menyatakan "halal" karena kerjasama yang saling menguntungkan .

kayaknya yang jadi kendala kenapa Binance sulit mendapatkan ijin usaha di Indonesia adalah mengenai kewajiban dari pihak exchange untuk memberikan laporan rutin kepada Bappebti dan memberikan akses kepada Bappebti untuk bisa memonitor sistem mereka. Kemungkinan Binance enggan untuk berbagi informasi dengan pemerintah manapun  .

sudah jelas ga mungkin binance bakal memberikan semua tuntutan bappebti, menurut ane masalahnya ada dibeberapa fitur2 binance misalnya future trading, loan, staking, dll . beberapa jalan yang bakal di ambil oleh binance yaitu mereka mencoba buka cabang baru seperti tokocrypto.
dan yang baru baru ini mereka kerjasama dengan Telkom

[Luzin]

Hahaha kalo dari pendapat agan bisa jadi sih. OJK menyatakan binance "haram" alias illegal sedangkan salah satu BUMN seperti Telkom menyatakan "halal" karena kerjasama yang saling menguntungkan .

Tentu tidak semudah itu, mungkin pada akhirnya jika benar benar terealisasi pihak telkom dan binance harus mematu UU yang ada di indonesia. Itu semua dilakukan untuk memenuhi legalitasnya. Tapi bila memang benar mungkin Binance juga mengambil langkah cerdik. Langkah ini dilakukan dengan mendompleng nama Telkom sebagai BUMN yang mungkin harapannya nanti perolehan ijinnya akan dipermudah

sudah jelas ga mungkin binance bakal memberikan semua tuntutan bappebti, menurut ane masalahnya ada dibeberapa fitur2 binance misalnya future trading, loan, staking, dll . beberapa jalan yang bakal di ambil oleh binance yaitu mereka mencoba buka cabang baru seperti tokocrypto.
dan yang baru baru ini mereka kerjasama dengan Telkom

Sebenarnya agak sulit memahami juga, mereka sudha punya Tokocrypto kenapa ke Telkom?  Kenapa tidak mengembangkan Tokocrypto saja dan mengandeng Telkom. Kalau tidak salah Tokocrypto sudah memiliki ijin dari bappeti untuk penyelengaraan bursa jadi mungkin akan lebih gampang.

Tapi kabar terbaru yang saya dengar, telkom membuat anak perusahaan dengan nama MDI Ventures. Nah MDI inilah yang bekerjasama dengan Binance. MDI Ventures sendiri dipimpin oleh Donald Wihardja telah meneken kesepakatan, artinya mereka telah resmi bekerjasma. Tentu kerjasamanya dalam bidang crypto platform dan saat ini mereka masih menunggu regulasi peraturan yang ada di indonesia.

CEO MDI Ventures Donald Wihardja mengatakan, MDI dan Binance sudah meneken kesepakatan kerja sama tersebut. Namun bentuk kerja sama yang akan dilakukan masih belum ditentukan menunggu regulasi mengenai kripto di dalam negeri.
"Jadi ini baru awal kerja sama, itu niatnya adalah untuk bikin crypto platform," kata Donald di Jakarta

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20211214155222-17-299204/gandeng-binance-anak-usaha-telkom-buat-platform-kripto-di-ri

[Chikito]

Hahaha kalo dari pendapat agan bisa jadi sih. OJK menyatakan binance "haram" alias illegal sedangkan salah satu BUMN seperti Telkom menyatakan "halal" karena kerjasama yang saling menguntungkan .

Sebenarnya mereka mengatakan binance haram sebagai exchange, mungkin akan beda kasus untuk instrument yang lain.

sudah jelas ga mungkin binance bakal memberikan semua tuntutan bappebti, menurut ane masalahnya ada dibeberapa fitur2 binance misalnya future trading, loan, staking, dll . beberapa jalan yang bakal di ambil oleh binance yaitu mereka mencoba buka cabang baru seperti tokocrypto.
dan yang baru baru ini mereka kerjasama dengan Telkom

tokocrypto bukan cabangnya binance, itu cuma semacam koneksi atau kerjasama berbagai keamananan sehingga tampak seperti cabangnya binance. itu pula yang akan dipakai telkom dsb.

Tapi bila memang benar mungkin Binance juga mengambil langkah cerdik. Langkah ini dilakukan dengan mendompleng nama Telkom sebagai BUMN yang mungkin harapannya nanti perolehan ijinnya akan dipermudah

telkom juga ngambil langkah cerdik, tidak serta merta pakai nama induknya, tapi anak perusahaannya, jadi jika terjadi apa-apa yang kena bukan Telkom sih.

Tapi kabar terbaru yang saya dengar, telkom membuat anak perusahaan dengan nama MDI Ventures. Nah MDI inilah yang bekerjasama dengan Binance. MDI Ventures sendiri dipimpin oleh Donald Wihardja telah meneken kesepakatan, artinya mereka telah resmi bekerjasma. Tentu kerjasamanya dalam bidang crypto platform dan saat ini mereka masih menunggu regulasi peraturan yang ada di indonesia.

Anak perusahaan tersebut sudah lama berdiri, fokusnya memang di bidang digital, jadi bukan ujug-ujug membuat anak perusahaan hanya untuk bekerja sama dengan binance.

[redwine49]

Tentu tidak semudah itu, mungkin pada akhirnya jika benar benar terealisasi pihak telkom dan binance harus mematu UU yang ada di indonesia. Itu semua dilakukan untuk memenuhi legalitasnya

nah itu dia seperti yang dikatakan agan @droomie

Sebenarnya mereka mengatakan binance haram sebagai exchange, mungkin akan beda kasus untuk instrument yang lain.

Mungkin binance tidak mau inovasinya terkekang hanya untuk label "halal" dari pemerintah indonesia karena masalah perijinan yang terlalu overdemand.
Sebagai contoh
"indodax" yang notabene cryptoexchange legal paling eksis dan lama di indonesia.
Dari 2017 indodax instrumennya cuma itu itu aja hampir ga ada perubahan kalo dibandingkan dengan binance. Mungkin salah satu faktor utamanya karena masalah perijinan serta biayanya. Menurutku indodax sudah termasuk cryptoexchange yang mengorbankan inovasi untuk legalitas. mereka ga bisa bergerak banyak padahal beberapa tahun terakhir ini liquiditasnya termasuk yang paling besar di indonesia.
Pertanyaannya
salah satu instrument di binance ada namanya trading future yang sudah ada beberapa tahun.
indodax berdiri sejak 2014, kenapa ga ada indodax future?
apa masalah yang dihadapi indodax dibelakang layar? apakah tersendat karena perijinan?
apakah mungkin binance akan mencoba patuh seperti indodax?

[ShowOff]

indodax berdiri sejak 2014, kenapa ga ada indodax future?
apa masalah yang dihadapi indodax dibelakang layar? apakah tersendat karena perijinan?
apakah mungkin binance akan mencoba patuh seperti indodax?

Bukankah sudah seharusnya setiap exchange yang mendapatkan izin itu harus mematuhi undang-undang yang berlaku di negara apapun mereka beroperasi? Ane tidak tahu apakah Indodax dan semua exchange yang beroperasi di Indonesia dilarang atau tidak untuk menambahkan fitur trading baru di platformnya seperti trading future, mungkin sekali lagi kita perlu meninjau ulang aturan Bappebti untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak.

[Husna QA]

Bukankah sudah seharusnya setiap exchange yang mendapatkan izin itu harus mematuhi undang-undang yang berlaku di negara apapun mereka beroperasi? Ane tidak tahu apakah Indodax dan semua exchange yang beroperasi di Indonesia dilarang atau tidak untuk menambahkan fitur trading baru di platformnya seperti trading future, mungkin sekali lagi kita perlu meninjau ulang aturan Bappebti untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak.

Saya kira rada sedikit mengekang kalau misalkan untuk penambahan fitur trading atau fitur exchange lainnya yang baru mesti ada kesesuaian terlebih dulu dengan aturan Bappeti. Untuk list dari aset kripto yang diterbitkan Bappebti pun tidak setiap saat di update, apalagi kalau misal setiap mau ada penambahan fitur harus lapor bappebti dulu, birokrasinya itu kemungkinan malah memperlambat inovasi exchange tersebut.

[Chikito]

Pertanyaannya
salah satu instrument di binance ada namanya trading future yang sudah ada beberapa tahun.
indodax berdiri sejak 2014, kenapa ga ada indodax future?
apa masalah yang dihadapi indodax dibelakang layar? apakah tersendat karena perijinan?
apakah mungkin binance akan mencoba patuh seperti indodax?

Kita gak tau apa isi kepala mereka hingga tidak membuat trading future kayak binance. Kalau kemungkinan atau opini saya bisa jadi karena memang Trading future tersebut agak jelimet dan ribet untuk ukuran pemula orang Indonesia, artinya memang resikonya sangat tinggi, Sedangkan trading tradisional (spot) saja masih banyak yang belum paham. Jadi pemerintah dalam hal ini bappeti hanya menghalalkan trading tradisional spot untuk ke-11 exchange terdaftar, walau pun beresiko juga nilainya minus, tapi crypto atau harta-nya masih ada untuk ditarik.

[abhiseshakana]

Kita gak tau apa isi kepala mereka hingga tidak membuat trading future kayak binance. Kalau kemungkinan atau opini saya bisa jadi karena memang Trading future tersebut agak jelimet dan ribet untuk ukuran pemula orang Indonesia, artinya memang resikonya sangat tinggi, Sedangkan trading tradisional (spot) saja masih banyak yang belum paham. Jadi pemerintah dalam hal ini bappeti hanya menghalalkan trading tradisional spot untuk ke-11 exchange terdaftar, walau pun beresiko juga nilainya minus, tapi crypto atau harta-nya masih ada untuk ditarik.

Memangnya pada peraturan yang dibuat oleh Bappebti (yang berkaitan dengan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka) ada poin yang menekankan bahwa yang diperbolehkan hanyalah trading spot saja ? (barangkali agan bisa menunjukkan poin-poin yang terlewat oleh saya).

Setauku bursa berjangka juga menyelenggarakan perdagangan berjangka serta kontrak derivatif, jadi seharusnya trading futures juga termasuk didalamnya.