Penulis: GazetaBitcoin
Topik Original: Cryptocurrency vs digital money issued by the State

---

---

Sebuah hantu yang sedang menghantui dunia modern, yaitu hantu anarki kripto - Tim May

Topik ini adalah "bagian kedua" dari topik GazetaBitcoin yang lain - Pemerintah telah datang ke para Trader!, menjadi bagian dari (judul) thread ini: Kenapa pemerintah tidak menggunakan mata uang kripto?.

Pemerintah tidak mau menggunakan uang kripto; setidaknya yang tidak terdesentralisasi. Alasannya karena pemerintah perlu mengontrol segalanya - mulai dari informasi pribadi hingga data dan uang. Agan agan semua tidak bisa melakukan apapun tanpa KTP - agan juga tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa menggunkan mobil, agan tidak dapat menikah dan sebagainya. Pemerintah membutuhkan semua data warganya, termasuk informasi keuangan mereka. Untuk itu pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas uang tunai dan menukarnya dengan kartu kredit/debit. Uang tunai sulit dilacak, sementara transaksi digital selalu disimpan oleh bank, dan bertindak sebagai tangan pemerintah, memberikan kepada para pihak berwenang semua data yang mereka tanyakan terhadap orag orang.

Pemerintah menyadari hype tentang kripto, memahami bahwa masyarakat menuju ke penggunaan mata uang digital, pemerintah memulai, dengan langkah besar atau langkah kecil, untuk berpikir tentang menawarkan uang tersebut kepada warganya. Tapi bukan cryptocurrency terdesentralisasi, yang anonim atau nama samaran -- mereka ingin menawarkan cryptocurrency terpusat, sejenis uang yang dapat dilacak, terkait dengan nama asli dan yang memiliki nilai yang ditentukan oleh pemerintah, bukan pasar bebas. Contohnya seperti Petro Venezuela, CryptoRuble Rusia, J-coin Jepang, China dan sebagainya.

Tentu saja, mata uang digital yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dengan uang kritpo dan perbedaan keduanya sangat banyak, sulit untuk menghitung segalanya:
- Kripto dibuat untuk membebaskan orang orang dari perbudakan yang dilakukan oleh bank dan pemerintah, menghilangkan perantara dan memfasilitasi peer to peer; mata uang digital yang dikeluarkan oleh pemerintah didasarkan pada pihak ketiga (bank), mereka dirancang untuk terus memperbudak orang, memberi ilusi kebebasan, padahal sebenarnya mereka tertindas;
- cryptocurrency menyediakan anonimitas / nama samaran dan penggunanya adalah pemilik sebenarnya, karena mereka memegang kunci pribadi mereka; uang digital yang dibuat oleh pemerintahan tidak akan menawarkan private key/kunci pribadi, akan dapat dilacak dan, kemungkinan besar, tidak akan dapat ditambang (sebaliknya, akan dipegang oleh bank);
- (sebagian besar) mata uang kripto memiliki jumlah koin tetap, untuk menghindari inflasi; uang digital yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan memiliki angka yang tetap, karena pemerintah mencari inflasi dan bukan deflasi, karena inflasi adalah pajak tidak langsung yang didukung oleh banyak orang bahkan tanpa disadari. Lebih sulit memaksa orang untuk menerima pajak secara langsung, dibandingkan dengan mengenakan pajak tidak langsung; jika pajak tidak langsung bahkan tidak direalisasikan, pekerjaan pemerintah jauh lebih mudah;
- nilai mata uang kripto ditentukan oleh pasar bebas (atau, setidaknya, seharusnya begitu); uang pemerintah memiliki nilai yang ditetapkan oleh Negara.

Dan daftarnya bisa terus berlanjut.

Faktanya, satu-satunya kesamaan cryptocurrency dan mata uang digital yang dikeluarkan oleh Negara adalah keduanya ingin menyingkirkan uang cash. Tapi, jelas, untuk alasan yang berbeda: mata uang kirpto ingin mengubah sistem yang sebenarnya, yang sudah korup sampai ke akarnya, sementara pemerintah ingin mempertahankan sistem, tetapi dengan instrumen keuangan yang berbeda, yang akan memberi orang persepsi yang salah tentang penggunaan mata uang kripto.

Masa depan ini telah lama diramalkan oleh Cypherpunks, Bapak Pendiri anarki crypto. Jika Anda termasuk orang yang mulai menolak uang cash pemerintah, jangan biarkan diri Anda tertipu untuk menggunakan mata uang digital yang dikeluarkan oleh Negara!

Bangunlah, Anda tidak akan rugi di luar pagar kawat berduri! (Tim May, Manifesto Anarkis Kripto, 1988)

[Bersambung]

Saya agak kurang setuju dengan foot notenya, karena tidak akan sesuai dengan peraturan di Indonesia. Kita tidak akan pernah bisa menolak uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan alasan apa pun, kita akan tetap menggunakan uang pemerintah di negara kita ini. Kita bisa menolak uang digital kalau ada peraturan pelegalan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran atau bisa menabung di bank dengan kripto. Selama tidak bisa legal, maka kita tidak akan pernah bisa menolak mata uang digital yang akan dikeluarkan oleh negara. Selama negara mampu mengatur sistem keuangan ini dengan baik, tentu tidak perlu dikhawatirkan. Kita hanya perlu menerima dan mendukungnya, setidaknya, dengan mata uang digital ini nantinya akan memberikan kemudahan dan lebih banyak pilihan bagi warga Indonesia.

Tampaknya sekarang ini banyak media yang latah dengan memberitakan mata uang digital dan memberikan informasi salah kepada masyarakat dengan menyamakan mata uang digital ini seperti crypto, padahal itu berbeda sama sekali, tidak ada kesamaannya antara mata uang digital yang ditawarkan oleh pemerintah dengan cryptocurrency yang beredar sekarang ini seperti Bitcoin atau Altcoins, yang sama hanya bentuknya saja yang digital dan hanya itu saja. Bahkan salah satu statement dari Gubernur BI menyatakan bahwa Digital Rupiah bisa menjadi alternatif untuk cryptocurrency, dan mungkin saja bagi mereka itu adalah alternatif dari crypto karena itu adalah produk mereka -sama seperti sales yang ingin menjual produk - namun untuk saya pribadi digital rupiah ini tidak akan bisa menjadi alternatif crypto sekarang dan di masa depan. Namun biarpun saya tidak terlalu setuju dengan digital rupiah ini, tidak berarti saya melawan sistem perbankan tradisional, justru platform perbankan masih sangat kita perlukan untuk sekarang ini - cryptocurrency hanya sebagai aset digital yang dimana melengkapi sistem finansial yang ada sekarang ini dan membuatnya menjadi lebih baik kepada kita. Itu menurut saya.

kalau cdbc di Indonesia sudah jelas Rupiah dan tersentalisasi berdasarkan White papernya. Diskusi tentang itu sudah sering di tiap thread SFI (baca aja atau search cdbc), dan mungkin sudah bosan untuk dibahas. selanjutnya bakal berulang dan postingannya pasti ke itu-itu saja, dan berujung spam, kecuali kalau UU No. 7 Tahun 2011 diamandemen,

Bisa jika terjadi krisis besar kayak pas peristiwa pelengseran Soeharto. Tetapkan beberapa tokoh yang pro cryptocurrency atau setidaknya yang kontra terhadap fiat dan atau CBDC untuk menjadi pemimpin pemberontakan + mengatur strategi pergerakan. Demo pelengseran mata uang kertas secara besar-besaran.

Rupiah ditetapkan menjadi mata uang resmi sejak 2 November 1949 dan hingga saat ini masih menjadi alat pembayaran yang sah mulai dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan Pasal 23 B undang-undang tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1), Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Segala bentuk mata uang lain selain Rupiah bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia seperti mata uang crypto, Dinar dan dirham. Saya pikir gerakan menjatuhkan uang fiat (Rupiah) sangat bertentangan dengan hukum, Rupiah salah satu simbol kedaulatan negara dan diatur dalam undang-undang, siapapun yang menentang keberadaannya akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx

Saya rasa ide seperti ini sangat sulit bahkan bisa dikatakan gila meskipun semua orang sudah menyadari bagaimana dampak inflasi dengan nilai uang kertas dari tahun ke tahun, namun secara perlahan banyak masyarakan yang sudah mulai memahami kekurangan dan nilai inflasi yang cukup drastis dari uang kertas jadi saya rasa tanpa perlu demo besar2an juga sudah ada dampak tersendiri dari pandangan masyarakat tentang uang kertas.

Untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan kebutuhan dan nilai kepercayaan masyarakat terhadap uang kertas masih tinggi, hal ini mungkin untuk traksasi tidak ada pilihat lain selain menggunakan uang yang berlaku saat ini di negara kita.

Tapi memang seiring berjalannya waktu pemerintah juga sepertinya sekarang akan terus lebih membuat inovasi dalam hal ini karena memang sekarang dengan pertumbuhan kripto yang semakin lama semakin menjamur di Indonesia tentu saja pemerintah harus melirik ini sebagai salah satu bentuk dari Inovasi kecanggihan teknologi yang ada. Sekalipun memang hal ini sudah pasti tidak akan dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah tetapi saya pikir tidak salah dengan pengembangan dan pembangunan ini untuk pemerintah dan dengan adanya Bappebti secara tidak langsung mereka telah mencoba untuk mengimbangi hal ini.

Disisi lain sekarang juga sepertinya projek digital rupiah sekarang sedang digalakan walaupun dalam hal ini ada perbedaan karena mereka dengan tegas menolak kripto dalam projek ini, tetapi ini juga bisa menjadi salah satu kondisi dimana mereka ingin membuat inovasi baru bahkan mereka dengan serius merancang hal ini.
Anda bisa membacanya disini Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah

Pelengseran mata uang kertas sepertinya masuk dalam ranah kriminal dan berpotensi terjerat pasal dan hukum yang berlaku, secara de facto mata uang kertas sudah menjadi alat transaksi dan sudah disahkan dalam Undang - Undang. Untuk saat ini jika memang tidak setuju dengan uang kertas masih banyak cara untuk menentangnya meskipun saya rasa sangat sulit karena saat ini di Indonesia tidak ada alat pembayaran lain yang berlaku.

Menurut opini saya pribadi, hanya sebagian kecil kelompok yang menentang dengan adanya uang kertas, selain itu meskipun kontradiksi dengan uang kertas kelompok tersebut nyatanya masih menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi karena semua kebutuhan sehari - hari menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran.

Hmm, bau ideologinya kuat...
Secara sekilas ane baca sudah berasa ini berasal dari ideologi Anarki, sehingga ya wajar saja kalau pendapatnya lalu mengarah ke "anti pemerintah." Lalu mencocok logi mata uang kripto dengan semangat anarki.

Hal yang terlalu jauh cocokloginya:
"Perbudakan" (dalam konteks ini) adalah ketika agan tidak bisa opt-out atau dipaksa menggunakan sistem. Padahal sekarang banyak orang masih tidak punya rekening bank di sini, mau bayar nasi pecel paling mudah pakai cash (P2P sejati). Tidak ada yang mengharuskan menggunakan bank, mereka hanya menawarkan kemudahan pembayaran. Kita mau pakai atau tidak ya ga masalah.

Mungkin ini kalau di negara maju masih sedikit relevan karena mereka sudah semakin minim menggunakan cash, bukan karena terpaksa, tapi karena kemudahan. Tidak relevan kalau di Indonesia, karena kita masih pakai cash, bini ane tiap pagi ke pasar juga masih pakai cash.

Pseudonim tidak sama dengan anonim.

..dsb..

Alhasil ini post tidak dibangun menggunakan perspektif netral sehingga kurang berbobot untuk diskusi karena banyak hal yang masih bersifat spekulasi. Ya gapapa sih soalnya kan opini. Hal yang masih ane ingat ketika bikin tulisan formal pada jaman dulu itu "hindari menyajikan opini sebagai fakta." Karena semakin agan hanyut dalam opini yang seolah-olah fakta, fakta sebenarnya akan semakin sulit dicari.

Pertanyaan mendasar pertama misalnya, apa benar pemerintah tidak mau pakai kripto karena mau mengontrol segalanya? Ada banyak alasan:
1. Mata uang itu identitas suatu negara, diibaratkan kek bendera. Apa mau pakai bendera logo Bitcoin gantiin merah putih?
2. Teknologi mata uang kripto itu masih seujung kuku usianya
Sumur.
3. Teknologi mata uang kripto itu belum bisa gantiin bank dari segi kecepatan, biaya, dan kapasitas.

..dsb..

PS: bukan berarti ane pro pemerintah dan anti anarkisme garis keras, ane hanya mengambil perspektif netral.