Kesalahan tata kelola dari Pemerintah di berbagai Daerah

[MRY]

saya tidak ada maksud apapun untuk membuat topik ini selain ingin berdiskusi dengan agan agan sekalian tentang beberapa tata kelola yang buruk yang di lakukan oleh pemerintah, di sini saya akan mengangkat isu tentang;

- Bandara Kertajati Bangkit dari 'Mati Suri'

bandara ini menghabiskan anggaran senilai lebih dari 2 trilliun rupiah, padahal uang segitu seharusnya bisa di alokasi ke hal lainnya yang lebih penting

sebenarnya ada cukup banyak kegagalan2 yang di buat pemerintah namun saya harap kita semua bisa memberikan pendapat dengan bijak tanpa menjatuhkan sebelah pihak dan bersikap netral

Bandara Kertajati memang menelan anggaran besar, dan karena pengelolaannya tidak optimal, tentu timbul pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Padahal, bandara ini memiliki potensi untuk mendukung perekonomian daerah jika dikelola dengan baik. Anggaran sebesar itu sebaiknya juga diprioritaskan untuk sektor yang lebih produktif, seperti kesehatan dan pendidikan. Yang penting, kita harus mendukung transparansi dan evaluasi yang cermat agar proyek seperti ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Meskipun ada beberapa potensi yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan Bandara Kertajati, untuk mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah riil bagi masyarakat. Jika sejumlah besar uang telah dialokasikan, kita harus mengingat misi bersama kita, yaitu menyelaraskan hasil yang bagus dengan kebutuhan masyarakat. Bandara ini dapat menjadi katalis bagi pembangunan daerah ini, tetapi hal itu hanya mungkin terjadi jika ada rencana strategis yang tepat, kerja sama dengan sektor swasta, dan upaya untuk menghasilkan dan meningkatkan layanan yang akan menarik lebih banyak orang ke bandara ini. Kita juga harus terus mendorong agar prioritas pembangunan di sini selalu berfokus pada kebutuhan mendesak masyarakat sekitarnya.

Selain itu, alokasi anggaran juga harus mempertimbangkan rasio antara investasi infrastruktur dan sektor lain, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat. Itulah sebabnya dengan evaluasi yang terarah, dimungkinkan untuk menentukan apakah proyek ini memiliki dampak seperti yang diharapkan atau apakah ada langkah-langkah yang harus ditingkatkan. Yang lebih penting, keterbukaan dalam setiap proses harus menjadi komponen kunci dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari proyek besar seperti ini dibagi ke seluruh kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah di musyawarahkan.

[Jevanit]

saya tidak ada maksud apapun untuk membuat topik ini selain ingin berdiskusi dengan agan agan sekalian tentang beberapa tata kelola yang buruk yang di lakukan oleh pemerintah, di sini saya akan mengangkat isu tentang;

- Bandara Kertajati Bangkit dari 'Mati Suri'

bandara ini menghabiskan anggaran senilai lebih dari 2 trilliun rupiah, padahal uang segitu seharusnya bisa di alokasi ke hal lainnya yang lebih penting

sebenarnya ada cukup banyak kegagalan2 yang di buat pemerintah namun saya harap kita semua bisa memberikan pendapat dengan bijak tanpa menjatuhkan sebelah pihak dan bersikap netral

Seharusnya sih alokasi dana sebesar itu harusnya dipertimbangkan matang-matang agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat luas. Namun, kita juga perlu melihat upaya pemerintah menghidupkan kembali Kertajati sebagai investasi jangka panjang. Semoga ke depan tata kelola proyek bisa lebih efektif dan berdampak nyata.

[MarjorieZimmermanGinger]

Pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya tarik wisata di setiap daerah. Terutama terkait akses jalan dan jembatan. Namun sangat disayangkan hal ini tidak dibersamai oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatannya. Pemerintah pusat hanya hanya menyediakan dan memfasilitasi, selebihnya mengenai pengelolalaan tempat wisata itu menjadi bagian daripada tugas pemerintah daerah. Dan lagi-lagi sangat dsayangkan tempat wisata ini tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Jika tempat wisata dikelola oleh pemerintah maka jangan harap tempat tersebut bisa berkembang dengan pesat karena kebiasaan pemerintah yang sering mengabaikan perbaikan infrastruktur ketika ada sesuatu yang mulai rusak. Lihat saja bangunan perkantoran dimana hampir kebanyakan tidak di urus dengan baik sehingga yang ada semakin terlantar. Lebih baik pengelolaan diberikan kepada pihak ketiga sehingga tempat wisata bisa di urus dengan baik dan mereka akan membayarkan pajak maupun sewa tempat kepada pemerintah.

Cara ini jauh lebih baik karena tempat wisata akan jauh lebih berkembang dan kita juga mengetahui penjabat pemerintahan yang selalu mendapatkan mutasi atau pindah-pindah tempat kerja sehingga fokus mereka justru akan terabaikan untuk mengelola tempat menjadi lebih berkembang dan itu jika bicara mengenai pola pengelolaan yang baik.

[edy_58]

Pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya tarik wisata di setiap daerah. Terutama terkait akses jalan dan jembatan. Namun sangat disayangkan hal ini tidak dibersamai oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatannya. Pemerintah pusat hanya hanya menyediakan dan memfasilitasi, selebihnya mengenai pengelolalaan tempat wisata itu menjadi bagian daripada tugas pemerintah daerah. Dan lagi-lagi sangat dsayangkan tempat wisata ini tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Jika tempat wisata dikelola oleh pemerintah maka jangan harap tempat tersebut bisa berkembang dengan pesat karena kebiasaan pemerintah yang sering mengabaikan perbaikan infrastruktur ketika ada sesuatu yang mulai rusak. Lihat saja bangunan perkantoran dimana hampir kebanyakan tidak di urus dengan baik sehingga yang ada semakin terlantar. Lebih baik pengelolaan diberikan kepada pihak ketiga sehingga tempat wisata bisa di urus dengan baik dan mereka akan membayarkan pajak maupun sewa tempat kepada pemerintah.

Cara ini jauh lebih baik karena tempat wisata akan jauh lebih berkembang dan kita juga mengetahui penjabat pemerintahan yang selalu mendapatkan mutasi atau pindah-pindah tempat kerja sehingga fokus mereka justru akan terabaikan untuk mengelola tempat menjadi lebih berkembang dan itu jika bicara mengenai pola pengelolaan yang baik.

Saya setuju dengan anda jika infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah untuk diberika tanggung jawab pengelolaan pada pihak ketiga dan mereka dapat membayarkan sewa pada pemerintah untuk biaya perbaikan infrastruktur tersebut nantinya, karena jika setelah membangun sebuah infrastruktur dan tidak dikelola dengan baik tentu saja ini akan sangat merugikan anggaran yang telah mereka habiskan dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang telah dibangun tersebut.

Terkait dengan pejabat pemerintahan yang dipindahkan tempat kerja mereka akan lebih baik pengganti posisi mereka tersebut tetap melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pejabat sebelum mereka jika memang pembangunan tersebut akan bermanfaat untuk kedepannya, karena jika saja mereka yang menggantika posisi pejabat sebelum mereka melakukan pembangunan lain tentu apa yang telah dibangun sebelumnya akan terabaikan.

[Xcode7]

Pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya tarik wisata di setiap daerah. Terutama terkait akses jalan dan jembatan. Namun sangat disayangkan hal ini tidak dibersamai oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatannya. Pemerintah pusat hanya hanya menyediakan dan memfasilitasi, selebihnya mengenai pengelolalaan tempat wisata itu menjadi bagian daripada tugas pemerintah daerah. Dan lagi-lagi sangat dsayangkan tempat wisata ini tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Jika tempat wisata dikelola oleh pemerintah maka jangan harap tempat tersebut bisa berkembang dengan pesat karena kebiasaan pemerintah yang sering mengabaikan perbaikan infrastruktur ketika ada sesuatu yang mulai rusak. Lihat saja bangunan perkantoran dimana hampir kebanyakan tidak di urus dengan baik sehingga yang ada semakin terlantar. Lebih baik pengelolaan diberikan kepada pihak ketiga sehingga tempat wisata bisa di urus dengan baik dan mereka akan membayarkan pajak maupun sewa tempat kepada pemerintah.

Cara ini jauh lebih baik karena tempat wisata akan jauh lebih berkembang dan kita juga mengetahui penjabat pemerintahan yang selalu mendapatkan mutasi atau pindah-pindah tempat kerja sehingga fokus mereka justru akan terabaikan untuk mengelola tempat menjadi lebih berkembang dan itu jika bicara mengenai pola pengelolaan yang baik.

Saya setuju dengan anda jika infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah untuk diberika tanggung jawab pengelolaan pada pihak ketiga dan mereka dapat membayarkan sewa pada pemerintah untuk biaya perbaikan infrastruktur tersebut nantinya, karena jika setelah membangun sebuah infrastruktur dan tidak dikelola dengan baik tentu saja ini akan sangat merugikan anggaran yang telah mereka habiskan dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang telah dibangun tersebut.

Terkait dengan pejabat pemerintahan yang dipindahkan tempat kerja mereka akan lebih baik pengganti posisi mereka tersebut tetap melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pejabat sebelum mereka jika memang pembangunan tersebut akan bermanfaat untuk kedepannya, karena jika saja mereka yang menggantika posisi pejabat sebelum mereka melakukan pembangunan lain tentu apa yang telah dibangun sebelumnya akan terabaikan.

Banyan Daerah di Negara kita masih memiliki masalah dengan warga Lokal sehingga sulit juga bagi Pemerintah Daerah untuk menanggung pemeliharaan tempat pada pihak ketiga, ini yng menjadi permasalahan dan tidak kunjung terselesaikan karena warga Lokal yang tidak ingin kehilangan pencaariannya pada temapt wisata namun di sisi lain mereka juga enggan untuk melakukan pemeliharaan temapat.

Siappun yang menajadi pejabat daerah saya pikir juga akan sama, kita tahu sendiri kalau banyak di antara pejabat tersebut juga mencari keuntungan pada proyek pembangunan sehingga sulit untuk kita menyingkronkan antara plan dari pusat dan juga daerah, itu tidak akan memiliki titik temu kecuali pada program besar yang telah disorot oleh pemerintah pusat.

[moneystery]

Banyan Daerah di Negara kita masih memiliki masalah dengan warga Lokal sehingga sulit juga bagi Pemerintah Daerah untuk menanggung pemeliharaan tempat pada pihak ketiga, ini yng menjadi permasalahan dan tidak kunjung terselesaikan karena warga Lokal yang tidak ingin kehilangan pencaariannya pada temapt wisata namun di sisi lain mereka juga enggan untuk melakukan pemeliharaan temapat.

Siappun yang menajadi pejabat daerah saya pikir juga akan sama, kita tahu sendiri kalau banyak di antara pejabat tersebut juga mencari keuntungan pada proyek pembangunan sehingga sulit untuk kita menyingkronkan antara plan dari pusat dan juga daerah, itu tidak akan memiliki titik temu kecuali pada program besar yang telah disorot oleh pemerintah pusat.

pemerintah harusnya bisa melakukan kolaborasi dengan warga sekitar dan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan objek wisata karena dilihat dari berbagai tempat kebanyakan objek wisata yg dikembangkan pemerintah daerah itu terkesan kumuh dan banyak pungli.

pemerintah pusat melalui kementrian terkait semestinya memperhatikan masalah ini karena sangat miris melihat banyak kawasan objek wisata itu terbengkalai dan tidak terurus sama sekali. sehingga dengan demikian adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, warga sekitar atau pengelola pihak ketiga, itu bisa membuat objek wisata yg dikelola oleh pemerintah daerah tidak hanya sebatas dibangun lalu ditinggalkan, namun itu secara nyata beroperasi dengan baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

[red4slash]

pemerintah harusnya bisa melakukan kolaborasi dengan warga sekitar dan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan objek wisata karena dilihat dari berbagai tempat kebanyakan objek wisata yg dikembangkan pemerintah daerah itu terkesan kumuh dan banyak pungli.

pemerintah pusat melalui kementrian terkait semestinya memperhatikan masalah ini karena sangat miris melihat banyak kawasan objek wisata itu terbengkalai dan tidak terurus sama sekali. sehingga dengan demikian adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, warga sekitar atau pengelola pihak ketiga, itu bisa membuat objek wisata yg dikelola oleh pemerintah daerah tidak hanya sebatas dibangun lalu ditinggalkan, namun itu secara nyata beroperasi dengan baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Masalah seperti ini terkadang sulit bukan berarti pemerintah tidak ingin melakukan kolaborasi dengan masyarakat di sekitar tempat wisata tetapi terkadang ada beberapa pihak yang memang memiliki niat untuk keuntungan pribadi yang membuat ini menjadi sulit bahkan terkadang mengklaim bahwa mereka adalah yang bertanggung jawab atas tempat wisata tersebut dan mayoritas yang terjadi disini adalah beberapa ormas atau mereka yang mengatakan lembaga masyarakat yang padahal isininya adalah orang-orang atau mungkin saya bisa katakan adalah preman yang sebenarnya menjadikan ini sebagai lahan pekerjaan sehingga pungli atau bahkan kenaikan harga dalam hal apapun di sekitaran tempat wisata selalu besar.

Di tempat saya seperti itu dimana ada sebuah tempat wisata yang sebenarnya pada awalnya dibangun oleh swadaya masyarakat tetapi berakhir dengan dikuasai oleh salah satu ormas loreng merah hitam (taulah ya ormas apaan  ) yang pada akhirnya dari segi lahan parkir, penjualan tiket masuk, dan bahkan yang katanya uang keamanan dan uang kebersihan mereka semua yang kelola yang pada akhirnya tempat wisata yang semula dibangun untuk membuat daerah saya mendapatkan pemasukan dari hal tersebut menjadi pemasukan untuk ormas.

[Tito Suwarno Nogoyo]

Menarik nih topiknya, Kalau soal Bandara Kertajati yang bangkit dari mati suri, memang jadi sorotan banyak orang. bayangin aja, anggaran lebih dari 2 triliun rupiah digelontorkan gak maksimal pemanfaatannya. wajar sih kalau ada yang mempertanyakan kenapa dana segitu besar gak langsung dipakai buat kebutuhan prioritas seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat.

tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, ada potensi besar yang bisa dikembangkan, lokasi Kertajati strategis banget, apalagi kalau tol Cisumdawu makin lancar. Bisa jadi pusat logistik dan pintu gerbang jawa barat di masa depan. sekarang tantangannya di tata kelola dan mengembangkannya, biar penerbangan dan aktivitas ekonomi di sana meningkat.

Pemerintah pastinya perlu belajar dari kasus ini supaya investasi besar gak sia-sia lagi. transparansi anggaran dan perencanaan jangka panjang harus jelas biar publik tetap percaya. tapi ya tetap perlu dukungan masyarakat juga buat kasih masukan konstruktif, bukan sekadar kritik.

[MarjorieZimmermanGinger]

Saya setuju dengan anda jika infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah untuk diberika tanggung jawab pengelolaan pada pihak ketiga dan mereka dapat membayarkan sewa pada pemerintah untuk biaya perbaikan infrastruktur tersebut nantinya, karena jika setelah membangun sebuah infrastruktur dan tidak dikelola dengan baik tentu saja ini akan sangat merugikan anggaran yang telah mereka habiskan dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang telah dibangun tersebut.

Terkait dengan pejabat pemerintahan yang dipindahkan tempat kerja mereka akan lebih baik pengganti posisi mereka tersebut tetap melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pejabat sebelum mereka jika memang pembangunan tersebut akan bermanfaat untuk kedepannya, karena jika saja mereka yang menggantika posisi pejabat sebelum mereka melakukan pembangunan lain tentu apa yang telah dibangun sebelumnya akan terabaikan.

Pemerintah kita hanya fokus pada hal administrasi dan itu sebabnya sulit bagi mereka untuk mengembangkan potensi yang ada dan kesalahan tata kelola di sebabkan oleh tidak adanya perencanaan sehingga infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi beberapa langkah. Lebih baik memberikan wewenang kepada pihak ketiga sebagai pengelola sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mereka bisa menerima pembayaran sewa untuk aset yang di miliki. Cara ini dianggap lebih praktis karena ada kalaborasi yang terbangun dengan beberapa pihak sehingga sektor tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan dan peruntukannya.

Master plan pembangunan infrastruktur tidak bisa di ubah jika sudah pada tahap perencanaan akhir dan mungkin penjabat yang diganti tidak serta merta bisa menghentikan pengembangan infrastruktur tersebut. Mau atau tidak mereka harus melanjutkan karena anggaran sudah di persiapkan jauh sebelum itu final, namun yang saya maksud pada tahap pemeliharaan yang mungkin sering abai kepada pejabat yang diganti.

[rangga28]

Saya setuju dengan anda jika infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah untuk diberika tanggung jawab pengelolaan pada pihak ketiga dan mereka dapat membayarkan sewa pada pemerintah untuk biaya perbaikan infrastruktur tersebut nantinya, karena jika setelah membangun sebuah infrastruktur dan tidak dikelola dengan baik tentu saja ini akan sangat merugikan anggaran yang telah mereka habiskan dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang telah dibangun tersebut.

Terkait dengan pejabat pemerintahan yang dipindahkan tempat kerja mereka akan lebih baik pengganti posisi mereka tersebut tetap melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pejabat sebelum mereka jika memang pembangunan tersebut akan bermanfaat untuk kedepannya, karena jika saja mereka yang menggantika posisi pejabat sebelum mereka melakukan pembangunan lain tentu apa yang telah dibangun sebelumnya akan terabaikan.

Pemerintah kita hanya fokus pada hal administrasi dan itu sebabnya sulit bagi mereka untuk mengembangkan potensi yang ada dan kesalahan tata kelola di sebabkan oleh tidak adanya perencanaan sehingga infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi beberapa langkah. Lebih baik memberikan wewenang kepada pihak ketiga sebagai pengelola sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mereka bisa menerima pembayaran sewa untuk aset yang di miliki. Cara ini dianggap lebih praktis karena ada kalaborasi yang terbangun dengan beberapa pihak sehingga sektor tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan dan peruntukannya.

Master plan pembangunan infrastruktur tidak bisa di ubah jika sudah pada tahap perencanaan akhir dan mungkin penjabat yang diganti tidak serta merta bisa menghentikan pengembangan infrastruktur tersebut. Mau atau tidak mereka harus melanjutkan karena anggaran sudah di persiapkan jauh sebelum itu final, namun yang saya maksud pada tahap pemeliharaan yang mungkin sering abai kepada pejabat yang diganti.

Menurut saya setiap pembangunan di sejumlah daerah selalu mengandung unsur politis atau kepentingan kelompok semata sehingga apa yang direncanakan terkadang gagal pada pelaksanaan atau tata kelola yang buruk. Saya setuju jika setiap kegiatan dikelola oleh swasta yang profesional dan pemerintah tidak mempersulit secara administrasi atau dengan birokrasi yang panjang.

[abhiseshakana]

Menurut saya setiap pembangunan di sejumlah daerah selalu mengandung unsur politis atau kepentingan kelompok semata sehingga apa yang direncanakan terkadang gagal pada pelaksanaan atau tata kelola yang buruk. Saya setuju jika setiap kegiatan dikelola oleh swasta yang profesional dan pemerintah tidak mempersulit secara administrasi atau dengan birokrasi yang panjang.

Semoga Presiden Indonesia mengikuti langkah POTUS dan Elon Musk dengan DOGE ( Department of Government Efficiency). Departemen ini tujuan utamanya adalah memangkas pemborosan dalam anggaran federal. Elon menjanjikan efisiensi anggaran sebesar 2 trilyun dollar dengan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diimplementasikan. Salah satunya ada pembekuan USAID. Elon mengisyaratkan beberapa temuan kecurangan /korupsi dan pemborosan anggaran yang dilakukan oleh oknum di pemerintahan Amerika selama ini.

https://www.bbc.com/news/articles/cwyjz24ne85o

[silpersurfer]

.......................

Menurut saya setiap pembangunan di sejumlah daerah selalu mengandung unsur politis atau kepentingan kelompok semata sehingga apa yang direncanakan terkadang gagal pada pelaksanaan atau tata kelola yang buruk. Saya setuju jika setiap kegiatan dikelola oleh swasta yang profesional dan pemerintah tidak mempersulit secara administrasi atau dengan birokrasi yang panjang.

Saya kurang setuju jika pembangunan infrastruktur negara dikelola oleh swasta. Sebab, potensi terjadinya praktik korupsi sangat besar jika pengawasan dan pengaturan tidak dilakukan dengan baik. Infrastruktur yang dibangun oleh swasta memang bisa lebih efektif, terutama jika dikelola secara profesional dan transparan. Namun, jika proses ini tidak diawasi secara ketat, bisa jadi akan menjadi ajang korupsi, kolusi, dan nepotisme antara pejabat pemerintah dan pengusaha.

Korupsi bisa terjadi dengan: 1. penggelembungan anggaran, 2. pemberian tender kepada kontraktor tanpa tender yang adil, atau 3. penggunaan material yang tidak sesuai untuk mengantongi sisa dana. Oleh karena itu, jika proyek infrastruktur yang dikelola swasta ingin terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, jalan keluarnya adalah melalui pengendalian yang ketat, operasi yang transparan dalam proses lelang, dan pengawasan independen yang kuat.

Lucunya, di negara kita, pemrintah itu menunjuk konrtraktor bukan dari kualitas atau profesionalitasnya. Namun lebih pada aspek kedekatan, ketika pemilik perusahaan merupakan orang yang dekat dengan pemerintah, maka dialah yang akan mendapatkan tender. Di sisi lain, perlu Anda ketahui, bahwa ketika ada lelang tender, para kontraktor saling bersaing untuk mendapatkan tender dan bahkan melakukan suap untuk mendapatkan tender dari pemerintah. Jadi sebelum pembangunan dimulai, tindak pidana korupsi sudah terjadi.

Dan salah satu contoh lahan basah pembangunan insfratruktur negara yang dikelola oleh swasta, salah satunya adalah pembangunan IKN.

Sumber; www.hukumonline.com

[MarjorieZimmermanGinger]

Menurut saya setiap pembangunan di sejumlah daerah selalu mengandung unsur politis atau kepentingan kelompok semata sehingga apa yang direncanakan terkadang gagal pada pelaksanaan atau tata kelola yang buruk. Saya setuju jika setiap kegiatan dikelola oleh swasta yang profesional dan pemerintah tidak mempersulit secara administrasi atau dengan birokrasi yang panjang.

Tidak semuanya bisa dilibatkan persoalan politik karena pembangunan yang berbasis skala kebutuhan tentu saja melalui beberapa langkah yang disetujui meskipun terkadang apa yang anda sampaikan memang ada yang terjadi. Begitu juga sebaliknya mengenai pengelolaan karena pihak pemerintah memiliki landasan aturan yang mungkin akan membuat mereka mengambil keputusan dan jikapun pihak ketiga menjadi pengelola maka itu sudah melalui prosedur yang berlaku.

Perkara administrasi di birokrasi rumit karena sedikit banyaknya saya memahami kondisi tersebut dan dari sekian banyak yang saya perhatikan target pencapaian pembangunan hanya bersifat pada tahap penyelesaian tetapi untuk perawatan umumnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

[punk.zink]

Tidak semuanya bisa dilibatkan persoalan politik karena pembangunan yang berbasis skala kebutuhan tentu saja melalui beberapa langkah yang disetujui meskipun terkadang apa yang anda sampaikan memang ada yang terjadi. Begitu juga sebaliknya mengenai pengelolaan karena pihak pemerintah memiliki landasan aturan yang mungkin akan membuat mereka mengambil keputusan dan jikapun pihak ketiga menjadi pengelola maka itu sudah melalui prosedur yang berlaku.

Perkara administrasi di birokrasi rumit karena sedikit banyaknya saya memahami kondisi tersebut dan dari sekian banyak yang saya perhatikan target pencapaian pembangunan hanya bersifat pada tahap penyelesaian tetapi untuk perawatan umumnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Normalisasi untuk hal-hal yang ribet, birokratif, njlimet dan rumit khususnya untuk proyek-proyek yang skalanya menengah besar itu sebenarnya cukup bagus (bukan proyek skala kecil), biar yang niat ikut proyeknya berbenah sedari dini. Proyek negara (skala besar) menurut saya semakin njlimet semakin bagus selama masuk akal dan dasarnya dan tujuannya suatu peraturan ditetapkan itu jelas, sementara untuk yang berbasis proyek kecil/mini/mikro/UMKM birokrasi memang sebaiknya disederhanakan dan tidak dibikin njlimet.

SOP yang njlimet birokratif dan ruwet itu sebagai bentuk filter dan cara untuk memperkecil fraud (penyelewengan). Selain BPK, mungkin sebaiknya ada juga auditor external yang rutin mengaudit secara berkala agar jika ada fraud bisa langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti. Mending stuck tapi uang negara aman, daripada terkesan mulus tapi pada akhirnya rugi.

[MarjorieZimmermanGinger]

Normalisasi untuk hal-hal yang ribet, birokratif, njlimet dan rumit khususnya untuk proyek-proyek yang skalanya menengah besar itu sebenarnya cukup bagus (bukan proyek skala kecil), biar yang niat ikut proyeknya berbenah sedari dini. Proyek negara (skala besar) menurut saya semakin njlimet semakin bagus selama masuk akal dan dasarnya dan tujuannya suatu peraturan ditetapkan itu jelas, sementara untuk yang berbasis proyek kecil/mini/mikro/UMKM birokrasi memang sebaiknya disederhanakan dan tidak dibikin njlimet.

SOP yang njlimet birokratif dan ruwet itu sebagai bentuk filter dan cara untuk memperkecil fraud (penyelewengan). Selain BPK, mungkin sebaiknya ada juga auditor external yang rutin mengaudit secara berkala agar jika ada fraud bisa langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti. Mending stuck tapi uang negara aman, daripada terkesan mulus tapi pada akhirnya rugi.

Tetapi yang terjadi justru berbanding lurus dengan apa yang di sampaikan karena pemenang tender tidak lain merupakan orang dalam lingkaran kekuasaan dan tidak pernah ada pemenang di luar itu sehingga proyek yang di tayang hanya sebatas formalitas. Proses di birokrasi memang ribet sehingga cukup berdampak kepada perusahaan yang tidak memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan meskipun mereka mampu bekerja secara professional dan untuk UMKM proses pelelangan tidak seribet proyek besar karena ada mekanisme lain yang mengaturnya.

BPK, auditor dan apalah namanya itu ada akan tetapi masalah mereka tidak mampu menjangkau karena memang ada masalah di dalam proses yang sengaja di tutup-tutupi. Untuk sekarang mungkin sedikit lebih baik setelah bapak Prabowo Subianto memimpin akan tetapi apakah sudah sempurna kita juga tidak tau karena biasanya itu sedikit lebih tertutup.

[BigBos]

Perkara administrasi di birokrasi rumit karena sedikit banyaknya saya memahami kondisi tersebut dan dari sekian banyak yang saya perhatikan target pencapaian pembangunan hanya bersifat pada tahap penyelesaian tetapi untuk perawatan umumnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Saya menghighlight tentang birokrasi dan ingin menyampaikan keresahan tentang itu. Harus diakui bahwa birokrasi adalah hal yang rumit dan bahkan jika  itu adalah masyarakat biasa maka jangan berharap lebih untuk mendapatkan pelajayanan yang memuaskan dan cepat.
Sebenarnya ini bagus jika sistem yang dijalankan juga bagus, namun masalahnya di negara kita ingin  birokrasi yang rumit ini menimbulkan masalah baru, yaitu UUD (Ujung Ujungnya Duit). Darisana saya menyimpulkan bahwa ada yang salah di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga dari hal yang seharusnya bagus justru bisa menimbulkan masalah baru. selain daripada itu tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebabnya adalah orang yang ada di dalamnya masih banyak orang yang tidak kompeten, terutama para oknum.

[MarjorieZimmermanGinger]

Saya menghighlight tentang birokrasi dan ingin menyampaikan keresahan tentang itu. Harus diakui bahwa birokrasi adalah hal yang rumit dan bahkan jika  itu adalah masyarakat biasa maka jangan berharap lebih untuk mendapatkan pelajayanan yang memuaskan dan cepat.
Sebenarnya ini bagus jika sistem yang dijalankan juga bagus, namun masalahnya di negara kita ingin  birokrasi yang rumit ini menimbulkan masalah baru, yaitu UUD (Ujung Ujungnya Duit). Darisana saya menyimpulkan bahwa ada yang salah di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga dari hal yang seharusnya bagus justru bisa menimbulkan masalah baru. selain daripada itu tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebabnya adalah orang yang ada di dalamnya masih banyak orang yang tidak kompeten, terutama para oknum.

Jika anda tinggal di daerah mungkin hal ini cukup terasa karena memang kualitas pelayanan dari pihak pemerintah begitu lambat dan mereka sama sekali tidak memprioritaskan kecepatan maupun efesiensi dalam pelayanan. Ini terjadi tidak terlepas dari pekerjaan yang di rekrut tidak berdasarkan kecintaan ilmu sehingga karena adanya orang dalam membuat mereka bisa bekerja ditempat tersebut. Sebagai contoh lihat di beberapa sektor pelayanan milik pemerintah dan yang sedikit lebih lucu mereka bahkan bukan lulusan dengan kecintaan ilmu yang cocok didalam pekerjaan. Itu belum bicara mengenai tata kelola pemerintahan yang amburadul karena bahkan sumber daya pekerja sendiri jauh lebih tidak kompeten dalam menangani hajat dan kebutuhan masyarakat di setiap tempat pelayanan publik.

Lulusan kesehatan bekerja di sektor pelayanan pendidikan dan lulusan pendidikan bekerja di kantor PUPR. Ini yang saya lihat ada banyak kesalahan dalam memilih atau merekrut pekerjaan sehingga tugasnya begitu amburadul. Mungkin lebih banyak lagi jika pingin di telusuri dan ini saya sampaikan sesuai fakta yang ada di wilayah tempat tinggal saya karena untuk daerah lain saya tidak mengetahuinya.

[retreat]

Jika anda tinggal di daerah mungkin hal ini cukup terasa karena memang kualitas pelayanan dari pihak pemerintah begitu lambat dan mereka sama sekali tidak memprioritaskan kecepatan maupun efesiensi dalam pelayanan. Ini terjadi tidak terlepas dari pekerjaan yang di rekrut tidak berdasarkan kecintaan ilmu sehingga karena adanya orang dalam membuat mereka bisa bekerja ditempat tersebut.

-snip-

Memang ada baiknya pos pekerjaan dalam pelayanan pemerintahan itu diisi oleh orang-orang yg sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang dibutuhkan, agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Namun sebenarnya bukan hanya itu saja masalahnya, kalau soal kompetensi bekerja, itu bisa diperbaiki, karena saya sudah pernah bekerja di pelayanan pemerintahan dan sudah paham apa-apa saja yang mereka kerjakan. Masalahnya sekarang ini memang etos kerjanya kurang - orang-orang yang bekerja pada pelayanan pemerintahan ini bekerja seperti mereka hanya menjalankan rutinitas tanpa semangat pelayanan, seolah-olah melayani masyarakat adalah beban, bukan tanggung jawab pekerjaan mereka. Misalnya di jam 8 pagi, setelah absensi pagi, kebanyakan mereka lebih memilih untuk nongkrong di kedai kopi, sambil main handphone, atau di ruangan pribadinya mereka hanya menonton youtube, sedangkan pekerjaannya dilimpahkan ke tenaga honorer atau anak magang.

Jadi yang perlu ditingkatkan adalah pengawasannya dan hukuman kepada pegawai yang bersikap indisipliner akan dikenakan sanksi administratif atau pencopotan jika tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena yang saya lihat pengawasan dan hukuman kepada pegawai pemerintahan itu sangat kurang dilakukan. Ditambah dengan kacaunya birokrasi kita, itu semakin memperparah keadaan.

[MarjorieZimmermanGinger]

Jadi yang perlu ditingkatkan adalah pengawasannya dan hukuman kepada pegawai yang bersikap indisipliner akan dikenakan sanksi administratif atau pencopotan jika tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena yang saya lihat pengawasan dan hukuman kepada pegawai pemerintahan itu sangat kurang dilakukan. Ditambah dengan kacaunya birokrasi kita, itu semakin memperparah keadaan.

Bagaimana caranya peningkatan kedisiplinan bisa dilakukan dengan baik sedangkan pihak pegawainya sendiri sibuk berada di warung kopi saat jam bekerja. Moralitas dan tanggung jawab pegawai di daerah kita cenderung buruk karena mereka tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Ada banyak pengawasan yang di lakukan oleh pemimpin setingkat lebih besar dari mereka akan tetapi itu hanya bertahan dalam jangka waktu yang cepat dan mereka kembali pada standar moralitas yang minim dalam tanggung jawab sebagai pelayanan publik.

Kira-kira hukuman seperti apa yang anda maksud yang dapat diterapkan bagi mereka karena saya melihat ada beberapa program yang dilakukan oleh bupati misalnya namun pegawai yang membandel tetap tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan.

[jcojci]

Jadi yang perlu ditingkatkan adalah pengawasannya dan hukuman kepada pegawai yang bersikap indisipliner akan dikenakan sanksi administratif atau pencopotan jika tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena yang saya lihat pengawasan dan hukuman kepada pegawai pemerintahan itu sangat kurang dilakukan. Ditambah dengan kacaunya birokrasi kita, itu semakin memperparah keadaan.

Bagaimana caranya peningkatan kedisiplinan bisa dilakukan dengan baik sedangkan pihak pegawainya sendiri sibuk berada di warung kopi saat jam bekerja. Moralitas dan tanggung jawab pegawai di daerah kita cenderung buruk karena mereka tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Ada banyak pengawasan yang di lakukan oleh pemimpin setingkat lebih besar dari mereka akan tetapi itu hanya bertahan dalam jangka waktu yang cepat dan mereka kembali pada standar moralitas yang minim dalam tanggung jawab sebagai pelayanan publik.

Kira-kira hukuman seperti apa yang anda maksud yang dapat diterapkan bagi mereka karena saya melihat ada beberapa program yang dilakukan oleh bupati misalnya namun pegawai yang membandel tetap tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Hukumannya bisa bermacam-macam Om tergantung dari atasannya. Tapi bawahannya berbuat seperti itu juga karena mereka melihat kinerja atasannya yang belum bisa mencerminkan bagaimana menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sebenarnya ini sudah sangat memprihatinkan karena bukannya menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, mereka malah menganggap seolah-olah masuk tiap pagi dan pulang sore dan bersantai-santai di kantor adalah hal yang wajar. Padahal mereka adalah pejabat publik yang harus melayani masyarakat. Dan terkait dengan tata kelola dari pemerintah, mereka sudah terlambat untuk mulai menata kotanya jika keadaannya sudah banyak berubah. Kebijakan-kebijakan yang mereka buat cenderung hanya bersifat sementara dan setelah ganti pejabat, kebijakannya juga akan berubah. Padahal inti permasalahannya tidak tersentuh.