Politik Dinasti dan Nepotisme

[SaepulMT]

MK tidak membolehkan capres dan cawapres dibawah 40 tahun ya. perlu diingat, dan ente musti baca lagi tuh putusan. jadi mengapa Gibran di bawah 40 tahun, kok bisa jadi cawapres?, karena Dalam keputusan MK tersebut, ada keputusan setelah itu yaitu: berpengalaman sebagai kepala daerah, dalam hal ini Gibran sebagai walikota solo bisa mencalonkan diri jadi cawapres. Nah ini yang jadi persoalan, padahal di awal-awal MK tampak seperti menolak, namun karena seperti ada tekanan, maka terjadilah kuputusan kontroversi tersebut di akhir sidang yang membuat Sadli Isra sedih setelahnya.

Tentu saja ane sudah membaca berita atau keputusan tersebut gan  , yang isinya " Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah ".  Sumber Berita yang ane baca

Gibran itu berusia 36 tahun, artinya di bawah 40 tahun, artinya dalam segi umur Gibran itu tidak masuk dalam kriteria jadi cawapres (kalau berdasarkan keputusan MK di atas). Itu ane ngebenerin quote ente di atas (yang ane garis tebal, miring dan garis bawah), yg bunyinya : Apakah keputusan Mahkamah Konstitus yang memboehkan batas usia capres dan cawapres dibawah 40 tahun, artinya tulisan ente itu salah, jangan pakai dibawah, itu bedanya krusial banget dalam bahasa indonesia. Kok malah ngegas, dan ngeyakin ane kalau ente sudah baca, hahah, payah.

Dan, Hei Xcode7 (yang ngasih merit) post dari SaepulMT, ente paham gak maksudnya?. eh?, udah senior kok main tembak merit aja, alt-nya ya? ah?, sok hebat gitu kalau SaepulMT ngebenerin/ngejawab, padahal jelas itu salah?.

sama 1 lagi untuk SaepulMT tau gak kalau ngepost in the row itu dilarang?, hapus tuh dan dijadikan 1 di post no#5

Lah koq siapa juga yang ngegas suhu,apakah karena ane menggunakan tulisan besar sehingga ente merasa kalau ane ngegas bgtu suhu? ane cuma ngejawab pertanyaan ente saja yang nyuruh ane baca lagi suhu, dan ane jawab sesuai yang ane baca itu ada di Sumber Berita kok. Ampun ane yang salah suhu maafin ane yah

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah (ini yang benar)

Ane salah sudah mengganti kata dari (mengabulkan) jadi (membolehkan) dan (paling rendah) jadi (dibawah) di postingan awal (OP)

BTW hak orang untuk memberikan merit ,apa hak ente melarang-larang orang untuk meberikan merit? ga perlu su'udzon gitu suhu blue snow sampai bilang alt-nya segala .

[1715284620]

1715284620

[1715284620]

1715284620

[1715284620]

1715284620

[1715284620]

1715284620

[MegameSama]

snip---

1.Apakah dengan dicalonkannya Gibran Rakabuming Raka (anak Presiden Joko Widodo) oleh Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden itu adalah bentuk politik dinasti?

saya kira gak ada yang salah dari politik dinasti, semua orang punya hak dinegeri ini, politik dinasti sudah banyak dilakukan sama pejabat kita, dinasti atut, cikeas, cendana, jogja. selama dipilih secara demokrasi saya kira gak ada masalah kecuali kesultanan jogja yang udah dari sononya. cuma masalah gibran ini emang agak agak, seperti dipush pakai lembaga negara untuk lolosin gibran jadi wapres, nanti kita lihat hasil MKMK tanggal 20 november ini hasil sidangya gimana. kalau ada kecacatan berarti memang ada indikasi ke arah sana,

2.Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan batas usia capres dan cawapres dibawah 40 tahun dan berpengalaman sudah menjadi kepala daerah,sudah tepat dengan keadaan pemerintahanan saat ini?

pas kalau bukan musimnya, maslaahnya ini musimnya lagi panas panasnya malah kek ini. kebetulan saya dah baca jurnal yang ditunjuk psi kalau umur35-40 tahun itu gak ada perbedaan dalam tinggkat kematangan berfikir, umur tersebut masuk ke range yang sama.

3.Apakah menurut kalian tidak ada unsur Nepotisme karena ketua Mahkamah Konstitusi sekarang adalah Anwar Usman paman Gibran Rakabuming Raka ?

kita lihat hasil sidang tanggal 20 gimana hasilnya.

[PytagoraZ]

Ane kaget dengan model koalisi hari ini gan, Pertama ane kaget anis bisa berpasangan sama cak imin, padahal anis sebelumnya reprentasi dari PKS yang cukup bersitegang dengan PKB. Kemudian prabowo tiba-tiba berpasangan dengan gibran, dan adanya konflik antara PDIP dengan Jokowi. Wah bakal rame ini keknya pemilu depan dan masih sulit di prediksi karena tidak ada paslon yang memiliki elektabilitas paling menonjol. Viks si pasti 2 putaran pilpress

Untuk kasus gibran, jujur saya kaget juga gan bisa tiba-tiba ada peninjauan ulang undang-undang, kemudian di setujui dan langsung berpasangan dengan prabowo, sebelum itu juga kaesang mendadak jadi ketum partai. Seperti jokowi sudah memetakan ini jauh jauh hari. Ane gak nyangka aja kalo jokowi bakal sejauh ini dalam merencanakan, karena dari awal tidak terbaca sama sekali. Dan ane pikir mungkin itu kehebatan politik jokowi yang diam diam das des langsung jadi tanpa perlu dibuat heboh di awal.

Terkait politik dinasti, ane pikir pasti ada lah pengaruh jokowi didalamnya, meskipun ane ga punya bukti apapun hanya pandangan ane pribadi

Awalnya ane juga kaget gan ,benar seperti yang agan bilang itu diatas. Saya rasa rakyak di bawah juga merasakan hal yang sama ada keanehan di politik kita ini sedangkan para politisi-politisi itu pikirnya "ah cuman sebentar nanti juga dingin lagi" . Memang benar menurut saya juga ini akan rame sebentar saja kalau tidak ada yang menggugat. Cuman ini akan menjadi catatan sejarah yang tidak akan pernah hilang .

Ho'oh gan, Bahkan belum lama ini ane ada pertemuan sama anggota dewan dari PKB, katanya dia sendiri juga kaget kalo koalisi akan menjadi seperti sekarang. Katanya ini adalah manuver dadakan karena ga ada yang kepikiran juga kalo anis bakalan berpasangan sama cak imin. Di masarakat bawah tentu pada kaget gan karena koalisi ini. Atau mungkin cak imin udah tau kalau prabowo bakal ambil gibran jadi langsung melakukan manuver

Jika prabowo dan gibran menang maka kemungkinan akan dingin, tetapi kalo yang jadi ganjar bisa jadi malah anget lagi karena perseteruan PDIP dengan jokowi sehingga kasus aturan umur dalam pemilu bisa di ungkit kembali atau di gugat lagi agar kembali ke peraturan sebelumnya. Ah, bagaimanapun sejarah akan ditulis oleh pemenang gan, kita mah cuma penonton, sukur dapet amplop kalo kaga ya udah nasibnya 

[dediadi]

Silahkan berkomentar , apa pendapat kalian?

Isu Nepotisme dan Dinasti akan selalu dituduhkan kepada seorang pemimpin yang anaknya ikut berkontestasi maju sebagai pemimpin yang selalu dipandang dari kacamata etika dan norma.
Bagi saya kalau memang anak seorang pemimpin tidak boleh maju berkontestasi menjadi pemimpin, mestinya dibuatkan saja undang-undangnya, misalnya contoh satu, dua bahkan tiga generasi dari keturunan pejabat publik tidak boleh ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Selama UU belum ada ya sah-sah saja setiap anak pejabat ikut berkontestasi sekarang keputusannya tinggal pada rakyat mau dipilih apa tidak.

Terkait nepotisme dikarnakan adanya tumpang tindih kepentingan disaat keinginan yang hendak di capai adanya kontrak politik berkelanjutan, awal mula di awali oleh Dinasti sebab dalam dinasti berlaku hukum kekeluargaan yang utuh sehingga dengan adanya dinasti dalam kepentingan mudah untuk mencapai segala hal demi jabatan

[SaepulMT]

Silahkan berkomentar , apa pendapat kalian?

Isu Nepotisme dan Dinasti akan selalu dituduhkan kepada seorang pemimpin yang anaknya ikut berkontestasi maju sebagai pemimpin yang selalu dipandang dari kacamata etika dan norma.
Bagi saya kalau memang anak seorang pemimpin tidak boleh maju berkontestasi menjadi pemimpin, mestinya dibuatkan saja undang-undangnya, misalnya contoh satu, dua bahkan tiga generasi dari keturunan pejabat publik tidak boleh ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Selama UU belum ada ya sah-sah saja setiap anak pejabat ikut berkontestasi sekarang keputusannya tinggal pada rakyat mau dipilih apa tidak.

Terkait nepotisme dikarnakan adanya tumpang tindih kepentingan disaat keinginan yang hendak di capai adanya kontrak politik berkelanjutan, awal mula di awali oleh Dinasti sebab dalam dinasti berlaku hukum kekeluargaan yang utuh sehingga dengan adanya dinasti dalam kepentingan mudah untuk mencapai segala hal demi jabatan

Kekuasaan bisa menjadi racun. Ada pepatah mengatakan jika mau tahu sikap asli seseorang lihatlah seseorang tersebut saat memiliki kekuasaan. Maka dari itu saya melihat kekuasaan sekarang yang sebenarnya saya mendukungnya waktu pemilu tahun 2014 dan 2019, tapi sekarang ada perubahan sikap asli kekuasaan ini. Diduga adanya ingin melakukan politik dinasti dan nepotisme.

[GoldMagic]

Jika sidang yang digelar MKMK berakhir dengan pembatalan putusan MK, Gibran akan gugus secara otomatis karena tidak memenuhi syarat batas usia minimal pencalonan capres-cawapres.

https://m.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/10/31/mkmk-putuskan-laporan-hakim-pada-7-november-jika-ketua-mk-bersalah-gibran-gagal-jadi-cawapres

Wah gak gemoy lagi dong jika gibran gak masuk syarat batas usia cawapres😅,terus gak jadi,jadi pendamping Prabowo.
Udah ngeprank trus nanti mau ngeprank lagi gagal jadi cawapres 😁.

[Dewiana]

sebenarnya permasalahan yang terjadi di indonesia sekarang ini (terutama KKN) sudah sulit untuk di perbaiki, semua presiden yang pernah memimpin indonesia pasti kepingin sangat anak mereka juga bisa menjadi presiden indonesia suatu saat nanti, apalagi presiden itu ibaratkan produk yang di pilih orang warga negara indonesia.

secara pribadi saya juga menentang hal hal yang berbau dengan KKN, pasti ada maksud terselubung yang di rencanakan oleh para pengatur di indonesia ini, kegaduhan jelang mendekati pemilu sekarang ini sangat menjadi sorotan, apalagi MK mengubah batas usia capre dan cawapres menjadi di perbolehkan di bawah usia 40 tahun.

bagaimana pun pemilu masih panjang, kita lihat saja kandidat mana yang bisa meyakinkan kita untuk memilih mereka, selain itu ketiga capres dan cawapres sudah mendaftarkan diri ke KPU, kita lihat saja apakah bakal ada drama drama lain ke depannya.

politik dinasti dan Nepotisme di negara kita sebenarnya dipengaruhi oleh sistem dinegara kita yaitu presidensial, yaitu ketergantungan kepada partai sehingga suara rakyat ada sama partai, juga dipengaruhi oleh banyaknya partai yang ada di negara kita. makanya siapapu yang jadi presiden dinegara indonesia susah menghapus dinasti dan nepotisme ini kecuali sosok presiden tegas dan berani mengambil segala resiko

[JariKriting]

lah dari dulu kan emang gitu, yang koar2 dinasti pun menerapkan gitu.
banyak banget kok di pdip yang gubernur bupati atau walikota jabatan  berikutnya di wariskan atau yang di calonkan istri atau anaknya.
mau contoh lain megawati beserta puan dan putu2nya juga di calegkan
contoh lain SBY atau partai golkar bapak dan anak banyak banget, yg sensasional, di banten gubernur adik2 nya adik iparnya sampai walikota ketua dprd dalam satu keluarga
terus kenapa ga ribut ketika gibran ma bobby nasution maju di pilkada karena yang nyalonin pdip , karena yang tukang ribut dan provokasi baik berkuasa maupun oposisi sama saja pdip

yang senior bangkotan ketua komisi 3 aja kalah ma politisi bau kencur, https://news.republika.co.id/berita/rzu0c9377/bambang-pacul-kalah-nomor-urut-nyaleg-dengan-cucu-megawati-di-dapil-jateng

[marcous]

1.Apakah dengan dicalonkannya Gibran Rakabuming Raka (anak Presiden Joko Widodo) oleh Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden itu adalah bentuk politik dinasti?
2.Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan batas usia capres dan cawapres dibawah 40 tahun dan berpengalaman sudah menjadi kepala daerah,sudah tepat dengan keadaan pemerintahanan saat ini?
3.Apakah menurut kalian tidak ada unsur Nepotisme karena ketua Mahkamah Konstitusi sekarang adalah Anwar Usman paman Gibran Rakabuming Raka ?

Secara keseluruhan Tiga pertanyaan tersebut mengarah pada etika politik Gibran Rakabuming, anak dari Presiden Jokowi. Secara aturan proses pencalonannya sebagai wakil dari calon Presiden Prabowo Subianto di anggap sah, namun secara etika politik di pandang sebagai regenerasi kekuasaan atau sering kita sebut sebagai politik dinasti. Secara aturan Gibran sudah lolos verifikasi sebagai calon Wakil Presiden, meski kita menilai dalam prosesnya sebagai calon penuh dengan spekulasi yang mengaitkannya dengan bantuan sang Ayah.

Meski putusan Mahkamah Konstitusi tidak tepat, namun itu sudah berlaku dan Gibran di anggap layak untuk mencalonkan diri. Tentu saja keputusan ini di pengaruhi oleh adanya hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Ketua MK Anwar Usman. Meski Anwar sudah mendapatkan sanksi, namun putusannya tetap berlaku, sehingga Gibran berhasil menjadi calon Wakil Presiden.

Sebernarnya praktek politik semacam ini bukanlah hal yang baru dalam perpolitikan Negara Indonesia. Kita sudah sangat sering melihatnya, dan bahkan karena terlampau sering membuat kita mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun asumsi yang di bangun oleh masyarakat tentang idealnya cara berpolitik, calon pemimpin atau lain sebagainya, tidak akan berpengaruh apapun jika aturan membenarkannya.

[Renampun]

...

politik dinasti dan Nepotisme di negara kita sebenarnya dipengaruhi oleh sistem dinegara kita yaitu presidensial, yaitu ketergantungan kepada partai sehingga suara rakyat ada sama partai, juga dipengaruhi oleh banyaknya partai yang ada di negara kita. makanya siapapu yang jadi presiden dinegara indonesia susah menghapus dinasti dan nepotisme ini kecuali sosok presiden tegas dan berani mengambil segala resiko

susah sih untuk bisa mewujudkan indonesia bebas dari yang namanya KKN, lihat aja semua hal yang di lakukan oleh para pejabat, mereka benar benar ingin agar anak anak mereka bisa meneruskan hal yang sudah mereka capai, mulai dari jabatan hingga pengaruh. saat ini kita sednag melihat bagaimana politik dinasti sedang berlangsung, ketika anaknya presiden dengan mudah bisa menjadi calon wapres, bayangkan saja kemaren itu sampe ribut2 panjang hanya membahas masalah ini, meskipun sosok presiedn yang akan terpilih adalah yang tegas namun secara kasat mata nepotisme tidak lah sebuah hal yang tabu lagi di panggung politik indonesia.

[GoldMagic]

bagaimana pun pemilu masih panjang, kita lihat saja kandidat mana yang bisa meyakinkan kita untuk memilih mereka, selain itu ketiga capres dan cawapres sudah mendaftarkan diri ke KPU, kita lihat saja apakah bakal ada drama drama lain ke depannya.

Ya saya setuju dengan pendapat ini, saya sampai sekarang masih belum menentukan siapa yang akan saya pilih nantinya, saya akan melihat apa visi dan misi mereka terlebih dahulu.

Bahkan saya pribadi sampai saat ini pun belum ada pilihan yang pasti dalam hati,masih goyah pilihannya.

[MiauKitchen]

bagaimana pun pemilu masih panjang, kita lihat saja kandidat mana yang bisa meyakinkan kita untuk memilih mereka, selain itu ketiga capres dan cawapres sudah mendaftarkan diri ke KPU, kita lihat saja apakah bakal ada drama drama lain ke depannya.

Ya saya setuju dengan pendapat ini, saya sampai sekarang masih belum menentukan siapa yang akan saya pilih nantinya, saya akan melihat apa visi dan misi mereka terlebih dahulu.

Entah lah...........
Jujur saja untuk pemilihan yang sekarang ini cukup membinggungkan bagi saya,calon presiden dan wakil presiden mempunyai gagasan yang memuaskan,apa lagi liat Prabowo dan gibran setiap dikasih pertanyaan duh gak masuk dan gak bisa jawab yang sesuai pertanyaannya,kaya yang ngelantur gitu jawab an nya.
Kita doa kan saja lah untuk siapa pun yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya mudah-mudahan amanah,jujur dan tanggung jawab(atas omongan yang mereka janjikan,dan benar ada pembuktian nya nyata).

[BigBos]

Sekarang sebenarnya ketika berbicara tentang politik dinasti seharusnya kita tidak hanya berpangku kepada pasangan calon presiden ini saja karena pada akhirnya ketika berbicara tentang dinasti dan perpolitikan di Indonesia, kita sudah sangat lekat dengan hal itu dan beberapa partai besar di Negara kita juga melakukan politik dinasti sejak lama.
Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu karena saya rasa semuanya sudah tahu dimana partai merah, biru dan beberapa partai lainnya sudah sangat lama melakukan praktik dinasti politik dengan menunjuk beberapa kader dan bahkan anggota legislatif berbasis privilage dorongan keluarga.
Alasan dari sekarang Gibran dikaitkan dengan politik dinasti saya rasa ini bisa menjadi salah satu cara agar adanya gonjang ganjing dan isu miring yang terjadi untuk pasangan calon ini. Bukan berarti saya condong kepada pasangan calon ini sebagai pilihan presiden tetapi menurut saya pemberitaan sekarang memang selalu mengerucut kepada beberapa kesalahan dan pembahasan yang miring tentang beberapa calon guna untuk menjatuhkan elektabilitas suara. padahal masalah politik dinasti di negara kita itu sudah ada sejak beberapa tahun bahkan mungkin beberapa dekade lalu.

[Sarah Azhari]

politik dinasti dan Nepotisme di negara kita sebenarnya dipengaruhi oleh sistem dinegara kita yaitu presidensial, yaitu ketergantungan kepada partai sehingga suara rakyat ada sama partai, juga dipengaruhi oleh banyaknya partai yang ada di negara kita. makanya siapapu yang jadi presiden dinegara indonesia susah menghapus dinasti dan nepotisme ini kecuali sosok presiden tegas dan berani mengambil segala resiko

Ya, negara kita memang sangat bergantung kepada partai pendukungnya, dan suara rakyat dititipkan di sana, tapi, bukan itu maksud dari sistem presidential, sistem presidential sendiri artinya sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Artinya tidak ada hubungannya politik dinasti tadi dengan sistem presidential. Justru kalau fair, sistem preisdential inilah yang bisa memisahkan dinasti itu sendiri. Nah, kalau mau ambil mudahnya itu, contoh di arab saudi, Jelas sekali itu merupakan sistem dinasti dan kerajaan di mana anak atau cucu dari raja arab (sebagai kepala pemerintahan) untuk menjadi raja selanjutnya jika rajanya wafat.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

[bisnisali16]

MK tidak membolehkan capres dan cawapres dibawah 40 tahun ya. perlu diingat, dan ente musti baca lagi tuh putusan. jadi mengapa Gibran di bawah 40 tahun, kok bisa jadi cawapres?, karena Dalam keputusan MK tersebut, ada keputusan setelah itu yaitu: berpengalaman sebagai kepala daerah, dalam hal ini Gibran sebagai walikota solo bisa mencalonkan diri jadi cawapres. Nah ini yang jadi persoalan, padahal di awal-awal MK tampak seperti menolak, namun karena seperti ada tekanan, maka terjadilah kuputusan kontroversi tersebut di akhir sidang yang membuat Sadli Isra sedih setelahnya.

Saya bisa mengatakan kalau itu adalah celah yang bisa dipakai untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Dari awal saya melihat sang Paman seeprti sedang mengulur-ngulur waktu untuk mencari cara agar keponakannya itu bisa maju sebagai cawapres. Dia orang pintar. Dia tahu jika peraturan tentang batas minimal usia capres-cawapres diubah misal jadi 30 tahun, itu akan langsung menimbulkan kontroversi besar-besaran. Jadi sang Paman menemukan celahnya yaitu "berpengalaman sebagai kepala daerah" sebagai opsi dari persyaratan batas usia minimal capres-cawapres.

Saya bahkan sempat berandai-andai semisalnya Gibran ini belum pernah menjabat sebagai kepala daerah, sang Paman sudah pasti menyiapkan akal-akalan lain seperti pembatasan usia 40 tahun sudah tidak relevan di zaman ini, atau bisa saja diganti dengan opsi pernah/memiliki posisi penting di pemerintahan/partai politik dimana bisa saja gibran diberikan posisi sebagai direksi BUMN atau menjadi petinggi partai politik beberapa tahun sebelum pemilu.

[blue Snow]

lah dari dulu kan emang gitu, yang koar2 dinasti pun menerapkan gitu.
banyak banget kok di pdip yang gubernur bupati atau walikota jabatan  berikutnya di wariskan atau yang di calonkan istri atau anaknya.
mau contoh lain megawati beserta puan dan putu2nya juga di calegkan
contoh lain SBY atau partai golkar bapak dan anak banyak banget, yg sensasional, di banten gubernur adik2 nya adik iparnya sampai walikota ketua dprd dalam satu keluarga
terus kenapa ga ribut ketika gibran ma bobby nasution maju di pilkada karena yang nyalonin pdip , karena yang tukang ribut dan provokasi baik berkuasa maupun oposisi sama saja pdip

yang senior bangkotan ketua komisi 3 aja kalah ma politisi bau kencur, https://news.republika.co.id/berita/rzu0c9377/bambang-pacul-kalah-nomor-urut-nyaleg-dengan-cucu-megawati-di-dapil-jateng

Indonesia kan negeri konoha gan, yang koar-koar siapa yang disindir itu siapa, ane aja bingung, kalau diurut-urut mah semua politisi di tanah air kita ini masih ada bau-bau dinasti. Mana ada politis kita itu kayak tokoh Rakuti, seorang pejabat maja pahit yang tidak ada sanak atau keturunan raja-raja, dia cuma rakyat biasa tapi licik dan cerdas hingga sampai di kerjaaan. Kalau politisi kita, pasti ada, entah bapaknya itu politisi, entah om-nya, dsb, pokoknya masih ada yang terkait. Kalau tidak ada sanak dan dulur yang ada bau politisinya, ya gak bisa sampai di atas pemerintahan.

[Sovannar Sangha]

Indonesia kan negeri konoha gan,

Dan Indonesia perlu Pemimpin yang adil kali ini. Jika terus-terusan dapat Pemimpin....maka, Negara Tercinta kita ini akan selalu jadi Negara Konoha. Maksud saya Lahir kesejahteraan bagi warga negara, Makmur dan Utang RI tidak dan bertambah lagi.

Utang RI saat ini hampir Rp 8.500 T. Jika terus berlanjut siapa yang akan selesaikan. Lihat saja respon para pejabat jika ada temuan di saat pemeriksaan selalu membuat Retorika awal dan banyak yang bilang bigini.. Oh.. itu bukan masa saya pak, namun masa si Pulan dan SiPulen.

Sampai kapan Cerita Taman kanak-kanak akan ini akan berakhir??

[MiauKitchen]

Silahkan berkomentar , apa pendapat kalian?

Isu Nepotisme dan Dinasti akan selalu dituduhkan kepada seorang pemimpin yang anaknya ikut berkontestasi maju sebagai pemimpin yang selalu dipandang dari kacamata etika dan norma.
Bagi saya kalau memang anak seorang pemimpin tidak boleh maju berkontestasi menjadi pemimpin, mestinya dibuatkan saja undang-undangnya, misalnya contoh satu, dua bahkan tiga generasi dari keturunan pejabat publik tidak boleh ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Selama UU belum ada ya sah-sah saja setiap anak pejabat ikut berkontestasi sekarang keputusannya tinggal pada rakyat mau dipilih apa tidak.

Benar tuh setuju saya,jika belum ada uu nya sah-sah saja ya,dan soal pilih memilih itu kembali lagi ke pribadi masyarakat masing-masing.

[BigBos]

Indonesia kan negeri konoha gan,

Dan Indonesia perlu Pemimpin yang adil kali ini. Jika terus-terusan dapat Pemimpin....maka, Negara Tercinta kita ini akan selalu jadi Negara Konoha. Maksud saya Lahir kesejahteraan bagi warga negara, Makmur dan Utang RI tidak dan bertambah lagi.

Pemimpin yang adil seperti apa? Terkadang dalam hal ini saya sebenarnya cukup sulit mendefinisikan tentang masalah keadilan karena pada akhirnya terlepas dari siapapun pemimpinnya maka semuanya akan berakhir sama untuk Indonesia.
Alasannya sederhana, kita masih terikat dengan praktek politik transaksional yang membuat situasi didalam setiap lembaga di negeri kita entah itu di eksekutif, Legislatif dan yudikatif atau bahkan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang berhubungan dengan kenegaraan semuanya masih melakukan skema transaksional dan pemanfaatan privilage yang menjadikan sistem di negeri kita itu tidak bebas dari KKN.
Semua kebijakan telah diatur supaya menguntungkan untuk beberapa orang atau elit yang ada di Indonesia sehingga tidak akan ada keadilan sampai kapanpun karena pada akhirnya hal ini skemanya akan tetap sama seperti sebelum sebelumnya.
Kesejahteraan masyarakat pada akhirnya hanya akan menjadi kedok untuk mereka terutama ketika sekarang sedang dalam pesta pemilu dan itu tidak bisa disangkal di kondisi saat ini karena kita juga sebenarnya tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah janji yang terus bertebaran tetapi pada akhirnya hasilnya tetap sama sehingga kesejahteraan yang mereka para elit politik usung hanyalah sebuah topeng untuk diri mereka sendiri.

[Bloodseekers]

Pemimpin yang adil seperti apa? Terkadang dalam hal ini saya sebenarnya cukup sulit mendefinisikan tentang masalah keadilan karena pada akhirnya terlepas dari siapapun pemimpinnya maka semuanya akan berakhir sama untuk Indonesia.
Alasannya sederhana, kita masih terikat dengan praktek politik transaksional yang membuat situasi didalam setiap lembaga di negeri kita entah itu di eksekutif, Legislatif dan yudikatif atau bahkan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang berhubungan dengan kenegaraan semuanya masih melakukan skema transaksional dan pemanfaatan privilage yang menjadikan sistem di negeri kita itu tidak bebas dari KKN.
Semua kebijakan telah diatur supaya menguntungkan untuk beberapa orang atau elit yang ada di Indonesia sehingga tidak akan ada keadilan sampai kapanpun karena pada akhirnya hal ini skemanya akan tetap sama seperti sebelum sebelumnya.
Kesejahteraan masyarakat pada akhirnya hanya akan menjadi kedok untuk mereka terutama ketika sekarang sedang dalam pesta pemilu dan itu tidak bisa disangkal di kondisi saat ini karena kita juga sebenarnya tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah janji yang terus bertebaran tetapi pada akhirnya hasilnya tetap sama sehingga kesejahteraan yang mereka para elit politik usung hanyalah sebuah topeng untuk diri mereka sendiri.

Memang sangat sulit untuk bisa pemimpin yang benar-benar adil saat ini, karena kebanyakan mereka yang meninginkan jabatan mereka hanya untuk kepentingan pribadi mereka dan sebagian kelompok mereka saja dan tidak akan pernah memikirkan akan nasib masyarakan yang telah memberi kepercayaan pada mereka.
Saya setuju dengan apa yang anda katakan, para oknum pemimpim saat ini masih sangat terikat dengan budaya KKN dan mereka dalam membuat kebijakan tentu akan meminta persetujuan dari para kelompok mereka sendiri dan akan mengeluarkan kebijakan yang hanya akan menguntungkan diri mereka sendiri dan juga kelompok mereka tersebut.
Mereka akan tetap terus mengumbar janji demi mensejahterahkan masyarakat dan ketika mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan tentu tidak akan pernah memikirkan bagaimana nasib masyarakat.