Koalisi Gemuk ala Prabowo, Akankah PDIP dan PKS Oposisi?

[blue Snow]

Kita akan sedikit mengilas balik pencolanan pasangan AMIN pada Pilpres kemari, disaat Partai Nasdem memtuskan untuk keluar dari koalisi pemerintahan dan memilih untuk mencalonkan Anis sebagai presiden, Surya palo sebagai pimpinan tertinggi partai Nasdem mendapatkan kerugian yang amat besar, selain daripa kadaernya yang berada di kementrian itu dihabisi, tetapi secara pribadi Surya paloh juga mendapatkan kerugian. Dimana pada saat itu, setalah mengusung anis sebagai CAPRES, binsis yang dimiliki oleh Surya paloh itu langsung diganggu, dan salah satu bisnis PT Pangansari Utama yang bergerak dalam Catering makanan langsung terancam putus kontrak dengan PT Freeport Indonesia tanpa sebab yang jelas, dan belum lagi dengan bisnis lainnya.

Dari sini saja ane dapat melihat bagaimana sebuah partai politik itu mempunyai tujuan tertentu jika begabung ke pemerintahan. Omong kosong saja kalau mereka bilang kepentingan mereka itu hanya untuk rakyat, padahal kepentingan mereka itu hanya untuk perut ketua umum dan partisipan partainya saja. Apa lagi kedua partai tersebut, tidak mungkin mereka tidak menghendaki atau mendapati sesuatu dari gabung ke Prabowo, pasti mereka akan minta jatah, walau tidak dapat menteri, ya setidaknya sekelas wamen, dirjen atau kepala badan pun lumayan, asal nanti setelah masuk ke pemerintahan proyek-proyek mereka dapat dengan mudah digolkan untuk kepentingan mereka sendiri.

[Furious 7]

Saat ini sepertinya untuk oposisi masih sangat pasif tetapi baru-baru ini Calon Presiden yang kalah Pak Ganjar Pranowo mendeklarasikan bahwa dia akan menjadi salah satu oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran di periode kali ini meskipun memang dia juga mengatakan dia akan menghormati hasil yang telah terjadi dan tetap akan menghormati pak Prabowo sebagai presiden tetapi memang dia akan menjadi oposisi dan berarti Pak Ganjar ini adalah opsisi pertama saat ini dalam kabinet yang akan dibangun oleh Pak Prabowo.

"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar Ganjar.

Ini adalah hal yang bagus sebenarnya karena dengan adanya oposisi dalam sebuah pemerintahan maka secara tidak langsung politik tentu tidak menjadi pasiv karena memang harus ada pro dan kontra serta tentu saja harus ada pengkritik di setiap tindakan yang memang dirasa tidak menjalur dengan target awal sehingga dengan adanya oposisi maka harusnya politik berjalan dengan semestinya.

Tapi masalahnya adalah dalam deklarasi Ganjar ini tidak dibarengi dengan keputusan dari PDIP karena melihat dari statement yang diberikan oleh Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai hal itu merupakan sikap pribadi dari Ganjar bukan serta merta PDIP juga mengikuti statement Ganjar.

"Setahu saya itu sikap Pak Ganjar Pranowo. Sikap PDIP tentu yang menyampaikan pasti Pak Sekjen atau DPP. Jangan dicampuradukkan,"

Apakah pada akhirnya akan ada permasalahan internal di kubu PDIP sekarang dimana Ganjar akan berpisah dengan PDIP dari segi pilihan yang akan diambil?
Serta dengan statement ini apakah pada akhirnya PDIP akan bergabung juga karena dengan mengatakan jika itu bukan pernyataan sikap yang akan dilakukan oleh PDIP tentunya akan memunculkan pertanyaan dimana apakah PDIP tidak setuju dengan keputusan yang Pak Ganjar buat kali ini?

[blue Snow]

~Snip~

Namun sih kalau ane melihat iklim perpolitikkan sekarang, kayaknya kubu Prabowo sendirilah yang menghendaki dan memaksa ada oposisi, semisal partai gelora yang tidak ingin PKS masuk ke koalisi, dan tedensi Prabowo pada pidato dia tempo hari yang mengatakan kalau Soekarno itu milik semua rakyat, bukan milik partai tertentu (yang sudah tentu menyindir PDIP). Seharusnya jika memang mereka benar-benar mau merangkul semua komponen baik itu partai, lembaga dan organisasi, dia pasti akan berbicara baik-baik dan tidak menyerang dengan vulgar begitu. Karena prabowo itu sudah berteman lama dengan mega, pasti sudah paham watak dan karakter ibu itu, sudah pasti dia berbicara begitu untuk sengaja membuat percikan api sehingga membuat keputusan mega Full 100% jadi oposisi.

[Bardoxtide]

Kayaknya PDIP tidak akan masuk pemerintahan karena ada Gibran disana. Saya yakin kalau PDIP akan oposisi apalagi ganjar pranowo sudah mendeklarasikan sebagai oposisi. Kalau PKS masih belum jelas apakah apakah akan oposisi atau tidak mungkin kalau diajak oleh prabowo PKS juga akan koalisi tapi kalau tidak maka terpaksa akan oposisi bersama PDIP.

[blue Snow]

Kayaknya PDIP tidak akan masuk pemerintahan karena ada Gibran disana. Saya yakin kalau PDIP akan oposisi apalagi ganjar pranowo sudah mendeklarasikan sebagai oposisi. Kalau PKS masih belum jelas apakah apakah akan oposisi atau tidak mungkin kalau diajak oleh prabowo PKS juga akan koalisi tapi kalau tidak maka terpaksa akan oposisi bersama PDIP.

Sebenarnya kalau saja PDIP itu pakai cara Golkar beberapa tahun silam, ane yakin PDIP bakal banyak jatah menteri. Sudah banyak contoh Golkar sukses di pemerintahan karena mereka bermain dua kaki di perpolitikan, contohya saja Yusuf Kalla yang dulu pernah jadi wapres SBY di tahun 2004, kala itu kan Golkar punya presiden sendiri di pemilu preside 2004 yaitu Wiranto. Namun wiranto kalah, dan akhirnya dengan pintarnya golkar merapat ke SBY dan menjadikan JK sebagai ketua umum. Pun pada pemilu 2014 pun begitu, saat itu Jokowi berpasangan dengan JK, lalu Golkar malah merapat ke Prabowo Hatta, dan kenyataannya Prabowo kalah, dan pintarnya Golkar, mereka langsung merapat ke Jokowi karena faktor JK lagi sehingga dapat banyak jatah menteri.

PDIP seharusnya memanfaatkan Gibran itu sebagai JK karena Gibran masih megang kartu anggota PDIP, seharusnya jika PDIP pakai cara politik Golkar, mereka akan banyak dapat jatah menteri dan mungkin akan melebihi Gerindra itu sendiri, ya setidaknya harus jadikan GIbran sebagai fungsionaris utama partai PDIP, mungkin sebagai penasehat atau sebagai wakil ketua umum PDIP.

Tapi karena Megawati idealis, sehingga cara busuk golkar tersebut sulit mereka terapkan, mereka lebih memilih memusuhi dari pada berteman.

[Bardoxtide]

Kayaknya PDIP tidak akan masuk pemerintahan karena ada Gibran disana. Saya yakin kalau PDIP akan oposisi apalagi ganjar pranowo sudah mendeklarasikan sebagai oposisi. Kalau PKS masih belum jelas apakah apakah akan oposisi atau tidak mungkin kalau diajak oleh prabowo PKS juga akan koalisi tapi kalau tidak maka terpaksa akan oposisi bersama PDIP.

Sebenarnya kalau saja PDIP itu pakai cara Golkar beberapa tahun silam, ane yakin PDIP bakal banyak jatah menteri. Sudah banyak contoh Golkar sukses di pemerintahan karena mereka bermain dua kaki di perpolitikan, contohya saja Yusuf Kalla yang dulu pernah jadi wapres SBY di tahun 2004, kala itu kan Golkar punya presiden sendiri di pemilu preside 2004 yaitu Wiranto. Namun wiranto kalah, dan akhirnya dengan pintarnya golkar merapat ke SBY dan menjadikan JK sebagai ketua umum. Pun pada pemilu 2014 pun begitu, saat itu Jokowi berpasangan dengan JK, lalu Golkar malah merapat ke Prabowo Hatta, dan kenyataannya Prabowo kalah, dan pintarnya Golkar, mereka langsung merapat ke Jokowi karena faktor JK lagi sehingga dapat banyak jatah menteri.

PDIP seharusnya memanfaatkan Gibran itu sebagai JK karena Gibran masih megang kartu anggota PDIP, seharusnya jika PDIP pakai cara politik Golkar, mereka akan banyak dapat jatah menteri dan mungkin akan melebihi Gerindra itu sendiri, ya setidaknya harus jadikan GIbran sebagai fungsionaris utama partai PDIP, mungkin sebagai penasehat atau sebagai wakil ketua umum PDIP.

Tapi karena Megawati idealis, sehingga cara busuk golkar tersebut sulit mereka terapkan, mereka lebih memilih memusuhi dari pada berteman.

itulah bedanya antara PDIP dan Golkar. PDIP itu salah satu partai yang memiliki prinsip dan ideologinya jelas beda dengan Golkar yang memang mereka selalu ingin berada di dalam kekuasaan dengan berbagai cara dilakukan.

[blue Snow]

Sebenarnya kalau saja PDIP itu pakai cara Golkar beberapa tahun silam, ane yakin PDIP bakal banyak jatah menteri. Sudah banyak contoh Golkar sukses di pemerintahan karena mereka bermain dua kaki di perpolitikan, contohya saja Yusuf Kalla yang dulu pernah jadi wapres SBY di tahun 2004, kala itu kan Golkar punya presiden sendiri di pemilu preside 2004 yaitu Wiranto. Namun wiranto kalah, dan akhirnya dengan pintarnya golkar merapat ke SBY dan menjadikan JK sebagai ketua umum. Pun pada pemilu 2014 pun begitu, saat itu Jokowi berpasangan dengan JK, lalu Golkar malah merapat ke Prabowo Hatta, dan kenyataannya Prabowo kalah, dan pintarnya Golkar, mereka langsung merapat ke Jokowi karena faktor JK lagi sehingga dapat banyak jatah menteri.

PDIP seharusnya memanfaatkan Gibran itu sebagai JK karena Gibran masih megang kartu anggota PDIP, seharusnya jika PDIP pakai cara politik Golkar, mereka akan banyak dapat jatah menteri dan mungkin akan melebihi Gerindra itu sendiri, ya setidaknya harus jadikan GIbran sebagai fungsionaris utama partai PDIP, mungkin sebagai penasehat atau sebagai wakil ketua umum PDIP.

Tapi karena Megawati idealis, sehingga cara busuk golkar tersebut sulit mereka terapkan, mereka lebih memilih memusuhi dari pada berteman.

itulah bedanya antara PDIP dan Golkar. PDIP itu salah satu partai yang memiliki prinsip dan ideologinya jelas beda dengan Golkar yang memang mereka selalu ingin berada di dalam kekuasaan dengan berbagai cara dilakukan.

Seharusnya PDIP itu pragmatis seperti Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, PPP, dan lainnya. Sehingga ketika tidak lagi berkuasa, mereka akan tetap berbisnis seperti prabowo dulunya. Entah mengapa?, apakah mega memang tidak butuh duit, atau memang puan bisnisnya akan tetap untung meskipun PDIP tidak masuk ke dalam pemerintahan dan kabinet. Soalnya kalau Prabowo kan orangnya tidak tahan, dulu dia sempat jadi oposisi, namun karena bisnisnya seret sehingga di periode kedua Jokowi dia pun lalu jadi Pragmatis dan gabung ke pemerintahan supaya bisnisnya lancar.

[8rch7]

PDIP seharusnya memanfaatkan Gibran itu sebagai JK karena Gibran masih megang kartu anggota PDIP, seharusnya jika PDIP pakai cara politik Golkar, mereka akan banyak dapat jatah menteri dan mungkin akan melebihi Gerindra itu sendiri, ya setidaknya harus jadikan GIbran sebagai fungsionaris utama partai PDIP, mungkin sebagai penasehat atau sebagai wakil ketua umum PDIP.

Tapi karena Megawati idealis, sehingga cara busuk golkar tersebut sulit mereka terapkan, mereka lebih memilih memusuhi dari pada berteman.

Cara ini sedikit kurang effektif karena posisi wakil presiden yang ditawarkan oleh Gerindra dan mereka mengusungkan Prabowo Subianto sebagai presiden, di sisi ini PDIP yang notaben partai besar dan raihan suara terbanyak di legislatif pada pemilu kali ini tentu juga sangat kurang cocok harus mendapatkan posisi wakil karena mereka ingin mengusungkan presiden sendiri.

Popularitas Prabowo Subianto sebenarnya tidak begitu signifikan namun karena ada pengaruh presiden Joko Widodo yang memberikan arahan pada anaknya Gibran menjadi daya tarik kenapa bisa terpilih dengan suara terbanyak di pemilu presiden bahkan hanya butuh satu putaran. Namun koalisi Prabwo sudah cukup gemuk hingga tidak bisa mencukupi semua menteri untuk partai yang mendukung mereka pada pemilu kemaren.

Muncul ide yang sangat tidak masuk akal untuk menambah beberapa porsi menteri baru sehingga koalisi gemuk Prabowo bisa mendapatkan jatah menteri satu persatu, ini stigma yang buruk karena anggaran dikeluarkan bakal semakin membludak dan dampaknya tentu buat masyarakat ke depannya nanti.

[blue Snow]

Cara ini sedikit kurang effektif karena posisi wakil presiden yang ditawarkan oleh Gerindra dan mereka mengusungkan Prabowo Subianto sebagai presiden, di sisi ini PDIP yang notaben partai besar dan raihan suara terbanyak di legislatif pada pemilu kali ini tentu juga sangat kurang cocok harus mendapatkan posisi wakil karena mereka ingin mengusungkan presiden sendiri.

Bukan masalah kurang efektifnya, tapi cara berpolitik PDIP kurang pragmatis dibanding Golkar. Dulu itu Golkar juga sebagai pemenang pemilu sehingga mencalonkan wiranto sebagai presiden, setelah kalah, mereka langsung tancap gas dan mulai merapat ke JK yang saat itu jadi wakilnya SBY. Kalau saja PDIP pakai cara berpolitik seperti golkar, ane yakin mereka dapat meraup keuntungan sehingga tidak seperti sekarang yang mudah dipanas-panasin untuk jadi oposisi, ngapain juga jadi oposisi kalau sebenarnya Gibran masih megang KTA PDIP, kan merapat aja ke Gibran kali aja dapat banyak jatah menteri nantinya.

Muncul ide yang sangat tidak masuk akal untuk menambah beberapa porsi menteri baru sehingga koalisi gemuk Prabowo bisa mendapatkan jatah menteri satu persatu, ini stigma yang buruk karena anggaran dikeluarkan bakal semakin membludak dan dampaknya tentu buat masyarakat ke depannya nanti.

Ini karena prabowo ingin mengayom semua parta yang ada sekarang, coba kalau mereka tetap di koalisi sebelumnya, ane yakin jatah menteri tidak banyak dan cukup yang yang sudah ada sekarang. Tapi karena Nasdem dan PKB masuk, maka jatah untuk mereka tidak ada sehingga digulirkanlah wacana ini oleh mereka yang tidak dapat jatah menteri.

[Bitinity]

Cara ini sedikit kurang effektif karena posisi wakil presiden yang ditawarkan oleh Gerindra dan mereka mengusungkan Prabowo Subianto sebagai presiden, di sisi ini PDIP yang notaben partai besar dan raihan suara terbanyak di legislatif pada pemilu kali ini tentu juga sangat kurang cocok harus mendapatkan posisi wakil karena mereka ingin mengusungkan presiden sendiri.

Bukan masalah kurang efektifnya, tapi cara berpolitik PDIP kurang pragmatis dibanding Golkar. Dulu itu Golkar juga sebagai pemenang pemilu sehingga mencalonkan wiranto sebagai presiden, setelah kalah, mereka langsung tancap gas dan mulai merapat ke JK yang saat itu jadi wakilnya SBY. Kalau saja PDIP pakai cara berpolitik seperti golkar, ane yakin mereka dapat meraup keuntungan sehingga tidak seperti sekarang yang mudah dipanas-panasin untuk jadi oposisi, ngapain juga jadi oposisi kalau sebenarnya Gibran masih megang KTA PDIP, kan merapat aja ke Gibran kali aja dapat banyak jatah menteri nantinya.

Terlepas nantinya gabung atau tidak, apakah akan jadi sesuatu yang baik buat negara kita ini kalau semua jadi satu tanpa ada oposisi 1 pun? Kalau tidak ada oposisi, pastinya semua keputusan/undang2/atau apapun itu yang diajukan atau akan dilakukan pemerintah akan sangat mudah dilakukan/disahkan. Di negara demokratis,  idealnya adalah dengan adanya oposisi kalau tanpa oposisi takutnya malah akan jadi pemerintahan yang otoriter karena tidak ada penyeimbang.
Tapi kalau untuk urusan untung2an masalah jabatan dan lain2 ya itu urusan lain. Yang saya tau setiap partai pasti punya idealismenya sendiri2, dan diposisi saat ini saya rasa PDIP (sebagai partai) bukanlah yang haus akan jabatan2 itu tapi kalo sudah ke ranah pribadi kader2nya ya pasti ada yang ingin untuk bergabung dengan pemerintahan karena tujuan pribadi.

[imamusma]

~~

Bukan masalah kurang efektifnya, tapi cara berpolitik PDIP kurang pragmatis dibanding Golkar. Dulu itu Golkar juga sebagai pemenang pemilu sehingga mencalonkan wiranto sebagai presiden, setelah kalah, mereka langsung tancap gas dan mulai merapat ke JK yang saat itu jadi wakilnya SBY. Kalau saja PDIP pakai cara berpolitik seperti golkar, ane yakin mereka dapat meraup keuntungan sehingga tidak seperti sekarang yang mudah dipanas-panasin untuk jadi oposisi, ngapain juga jadi oposisi kalau sebenarnya Gibran masih megang KTA PDIP, kan merapat aja ke Gibran kali aja dapat banyak jatah menteri nantinya.

Terlepas nantinya gabung atau tidak, apakah akan jadi sesuatu yang baik buat negara kita ini kalau semua jadi satu tanpa ada oposisi 1 pun? Kalau tidak ada oposisi, pastinya semua keputusan/undang2/atau apapun itu yang diajukan atau akan dilakukan pemerintah akan sangat mudah dilakukan/disahkan. Di negara demokratis,  idealnya adalah dengan adanya oposisi kalau tanpa oposisi takutnya malah akan jadi pemerintahan yang otoriter karena tidak ada penyeimbang.
Tapi kalau untuk urusan untung2an masalah jabatan dan lain2 ya itu urusan lain. Yang saya tau setiap partai pasti punya idealismenya sendiri2, dan diposisi saat ini saya rasa PDIP (sebagai partai) bukanlah yang haus akan jabatan2 itu tapi kalo sudah ke ranah pribadi kader2nya ya pasti ada yang ingin untuk bergabung dengan pemerintahan karena tujuan pribadi.

Dapat di mengerti, jalannya Pemerintahan yang menganut sistem Demokrasi menuntut adanya oposisi, dalam hal ini PDIP dan PKS berpotensi berada di luar Pemerintahan. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, keberadaan oposisi sudah sangat lumrah, ketika PDIP berkuasa beberapa Partai lain juga ada yang enggan untuk berkoalisi dalam Pemerintahan. Benar saja, secara sederhana Partai oposisi biasanya akan cenderung bertindak sebagai pengawas dan pengkritik kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dinamika politik yang terjadi di Indonesia sebenarnya masih sama saja, meski secara Partai mereka cukup idealis dan enggan bergabung menjadi koalisi, tapi banyak kader mereka yang mengisi posisi di dalam Pemerintahan. Hanya saja, posisi-posisi seperti Mentri saja yang biasanya sering di sorot, padahal banyak sekali jabatan-jabatan di BUMN yang juga di isi oleh kader Partai, tidak terkecuali kader dari Partai oposisi itu sendiri. Pembagian jatah jabatan tersebut bukanlah hal baru dalam perpolitikan Indonesia.