Jujur saja peraturan ini memang tidak jelas cara pengalokasiannya jika di lihat dari kacamata saya pribadi, satu hal yang mungkin kita sorot adalah jarak dari pengumpulan uang hingga memiliki rumah berapa lama, sementara uang perbulan yang di potong itu sangat kecil untuk membeli sebuah rumah, pada dasarnya lebih baik menabung sendiri daripada harus melalui pemerintah dengan cara seperti itu.
Dan lagi saya mendengar bahwa untuk percepatan akan di gunakan untuk dana investasi, agar pertumbuhan keuangannya lebih cepat, menurut saya uang iuran seperti ini juga bukan langkah yang bijak, dimana menggunakan dana masyarakat untuk di investasikan seperti itu, saya lebih setuju cara seperti yang anda sebutkan, yaitu pemerintah membangun rumahnya terlebih dahulu kemudian Tapera di berlakukan, itu bikin rakyat sejahtera walaupun gajinya di potong tiap bulan tetapi mereka memiliki rumah layak huni untuk terus berkembang dan bekerja dan membayar Tapera.
Atau tidak, saya ingin memberi saran saja untuk pengujian kebijakan ini efektif atau tidaknya harus di lakukan uji coba pada kota tertentu untuk melihat hasil terlebih dahulu, dan jikapun gagal itu tidak menjadi beban yang berat bagi negara.
Ya saya menilai kebijakan itu terkesan dipaksakan oleh pemerintah dan sama sekali tidak menguntungkan bagi pekerja. secara logika sederhana para pekerja sangat tidak mungkin untuk bisa mendapatkan rumah dengan jumlah uang yang mesti ditabung pada tabungan Tapera itu, kemudian bagi mereka yang sudah mendapatkan rumah juga tentu tak memiliki prioritas lagi untuk harus mengikuti program itu.
Saya berharap pemerintah harus meninjau ulang kebijakan itu agar tidak menjadi bumerang dikemudian hari sehingga menyebabkan gejolak baru ditengah-tengah masyarakat. Jika memang pemerintah ingin membantu warganya yang belum memiliki rumah maka sebaiknya diteruskan saja program KPR dengan syarat yang lebih mudah dan saling menguntungkan.
