Aturan Pajak Kripto Baru PMK 50 Tahun 2025, berlaku 1 Agustus

[mu_enrico]

Baru saja ane baca aturan baru dari SriMul sudah resmi.
Peraturan tsb adalah PMK 50 Tahun 2025 yang bisa diunduh di https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-50-tahun-2025
Setelah ane input aturan tsb di ChatGPT dan meminta poin pentingnya, begini kata AI tsb:

1. Aset Kripto diperlakukan sebagai komoditas/aset digital, bukan sebagai uang.

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai):
Penyerahan aset kripto dipersamakan dengan surat berharga → tidak dikenai PPN.
Namun, jasa terkait aset kripto dikenai PPN:
Jasa penyediaan sarana elektronik (exchange/platform).
Jasa verifikasi transaksi oleh penambang (mining).

Tarif PPN:
Platform/exchange → 12% × (11/12 × komisi/fee).
Penambang → 20% × (11/12 × tarif PPN × imbalan).
Platform & penambang wajib buat faktur pajak, setor, dan lapor PPN.

3. PPh (Pajak Penghasilan):
Tarif PPh Final Pasal 22:
0,21% dari nilai transaksi aset kripto (jual beli, swap, dll) → dipungut dan disetor oleh platform.
Jika transaksi di luar platform (atau platform hanya e-wallet), maka penjual wajib setor sendiri.
PPh Final 1% → untuk transaksi melalui platform luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.
Penghasilan platform (fee, withdrawal, deposit, e-wallet, dll) → dikenai tarif umum PPh sesuai UU.
Penghasilan penambang (block reward, fee, dll) → dikenai tarif umum PPh sesuai UU.

• Kalau yang ane tangkap CMIIW, untuk penghuni forum yang hanya cairin "gaji" sigcamp (transaksi jual), akan terdampak PPh 0.21% tiap transaksi dari platform dalam negeri atau kalau P2P ya setor sendiri. Kalau pakai exchange luar yang adalah pemungut pajak ya bakal kena 1%.
• Transaksi beli tidak kena PPN, tapi jasa pendukung platform kena PPN, nah ane kurang jelas gimana aplikasinya, yang ane tangkap adalah PPN diambil dari %-fee platform, bukan dari %-transaksi.

Kesimpulan:
1. Pemerintah Konoha butuh cuan lebih besar sehingga yang paling tepat adalah menarik pajak dari transaksi jual. Agan cairin kripto, pajak 2x lipat dari periode sebelumnya
2. Transaksi beli pajaknya jadi lebih kecil, tapi kalau ditotal, aturan baru tetap naikin pajak karena tidak menghilangkan sepenuhnya PPN dari transaksi beli.

Bagaimana menurut agan-agan? Silahkan dikoreksi kalau ada interpretasi yang salah.

[Jatiluhung]

Kalau untuk PPH yang hanya 0,21% dari nilai transaksi aset kripto (jual, beli, swap dll) masih tergolong ringan dan yah ini masih cukup tidak memberatkan.

Tapi saya tidak faham soal PPN yang mana platform dikenakan 12%. Ini besar banget ya? Tapi ini memang hanya untuk penyedia sarana elektronik seperti exchange saja kan ya.

Soalnya kalau kita-kita kan misalkan deposit pake kripto ke exchange indodax biasanya gratis alias tidak dikenakan biaya apapun. Nah kita-kita kenanya hanya di PPH berarti ya yang kurang lebih 0.21% aja pas kita menjual atau membeli aset kripto di Cex. Selain itu berarti kita tidak kenai biaya pajak lainnya lagi ya? Paling ditambah sedikit untuk keuntungan Cex seperti milik indodax yang satu ini.


Soalnya untuk penarikan rupiah dari Cex seperti indodax juga tergolong murah cuma 10rb rupiah dari total penarikan minimal 100.000 hingga 5.000.000.000



Jadi disini saya melihat yang cukup diberatkan adalah penyedia platform exchange dan penambang saja. Sedangkan kita yang sebagai investor dan trader sepertinya tidak begitu diberatkan. Asalkan jangan deposit pake rupiah aja. Soalnya fee nya ada yang mahal untuk beberapa bank. Tapi kalau pakai BCA di indodax 0 rupiah untuk deposit dari 100.000 sampai 200.000.000.000


Sumber:
- https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416646599705-Rincian-Biaya-Transaksi-di-INDODAX

[mu_enrico]

Ini keknya gambar belum update gan, ane kunjungi barusan gambarnya jadi:

Jadi untuk market IDR, BUY pajaknya 0.

[joniboini]

Pemahaman ane sejauh ini mirip sih dengan poin" yang om rico share di OP. Barusan ane nyoba WD dari exchange dan tarif jual beli emang udah kerasa beda, sekitar 2x dari sebelumnya (ya wajar sih, naik dari 0.11 ke 0.21). Penasaran apakah hal ini bakal mendorong exchange nerapin program ini itu buat meningkatkan margin profit mereka dari konsumen atau engga sih. Kalau masalah pelaporan pajak dkk sepertinya ane masih oke, belum tahu gimana nanti kalau ane pindah sepenuhnya ke P2P karena platform exchange makin intrusif.

[KyoFi]

Penasaran apakah hal ini bakal mendorong exchange nerapin program ini itu buat meningkatkan margin profit mereka dari konsumen atau engga sih.

Terlalu banyak kutipan, sejauh ini dari sisi luar CEX sudah ada pajak & biaya CFX. Ditambah lagi biaya layanan, kalau sampai pihak CEX ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, jalan satu-satunya adalah menaikkan biaya layanan. Tapi dengan banyaknya kutipan yang terjadi, seharusnya pihak CEX berpikir 2 kali untuk mengaplikasikan ide gila itu. Bisa-bisa pengguna pindah ke CEX lokal lain yang lebih ramah biaya layanannya.

Kebetulan saya belum pernah mengurus pajak mandiri, seperti pelaporan yang kita buat sendiri, kata lainnya mengaku. Dalam PMK disinggung beberapa kali terkait hal itu. Kira-kira kalau kita tidak melaporkannya & ketahuan, apakah kita akan dipenjara mas @mu_enrico?

[mu_enrico]

Kebetulan saya belum pernah mengurus pajak mandiri, seperti pelaporan yang kita buat sendiri, kata lainnya mengaku. Dalam PMK disinggung beberapa kali terkait hal itu. Kira-kira kalau kita tidak melaporkannya & ketahuan, apakah kita akan dipenjara mas @mu_enrico?

Setau ane kalau ketahuan (apes) paling disuruh membetulkan dan kalau ada yang belum dibayar ya disuruh membayar. Kemudian kalau salah ya ada sanksi administratif dahulu, yaitu surat teguran dan denda, tidak melulu kena pidana. Hukuman penjara (pidana) itu sudah langkah paling terakhir kalau dalam sanksi perpajakan.

Penasaran apakah hal ini bakal mendorong exchange nerapin program ini itu buat meningkatkan margin profit mereka dari konsumen atau engga sih. Kalau masalah pelaporan pajak dkk sepertinya ane masih oke, belum tahu gimana nanti kalau ane pindah sepenuhnya ke P2P karena platform exchange makin intrusif.

Kalau naikin fee paling itu akibat pajak tsb jadi bukan untuk naikin opit.
IMO ga worth it risikonya kalau pakai P2P: (1) tetap kena pajak kalau ketahuan, (2) laporan nanti manual ga langsung unduh otomatis spt di CEX, dan (3) transaksi P2P kemaren banyak yang kena blokir PPATK, jadi kalau terhubung rekening kita bisa jadi rekening kita ternoda (tainted).

[KyoFi]

Setau ane kalau ketahuan (apes) paling disuruh membetulkan dan kalau ada yang belum dibayar ya disuruh membayar. Kemudian kalau salah ya ada sanksi administratif dahulu, yaitu surat teguran dan denda, tidak melulu kena pidana. Hukuman penjara (pidana) itu sudah langkah paling terakhir kalau dalam sanksi perpajakan.

Yang saya tahu mas, kalau hubungannya dengan angka, pasti urusannya akan perdata. Ternyata setelah saya cari referensi di internet, pelaku wajib pajak juga bisa dipidana berdasarkan UU KUP yang dimuat di pasal 39 ayat "i". Mengerikan juga kalau kita mencoba untuk lari dari pembayaran pajak, bisa dipenjara maksimal 6 tahun.

[mu_enrico]

Yang saya tahu mas, kalau hubungannya dengan angka, pasti urusannya akan perdata. Ternyata setelah saya cari referensi di internet, pelaku wajib pajak juga bisa dipidana berdasarkan UU KUP yang dimuat di pasal 39 ayat "i". Mengerikan juga kalau kita mencoba untuk lari dari pembayaran pajak, bisa dipenjara maksimal 6 tahun.

Ga semua terkait duit gan itu perdata gan, mungkin iya kebanyakan perdata tapi itu untuk urusan antar warga.
Kalau warga vs penguasa, dalam hal ini perpajakan? Tentu ancamannya masuk penjara dong kek maen monopoli
FYI Roger Ver itu malah kena 100+ tahun! https://www.theblock.co/post/362977/roger-ver-facing-109-year-sentence-over-exit-tax-scandal-sues-spain-to-block-us-extradition