Polemik yang ada akhir akhir ini di dalam politik Indonesia mengenai Wakil Presiden Gibran Raka berakhir dengan pengunduran diri. Hal ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di konferensi pers Istana.
Katanya baru berniat mundur. Apa sudah valid kalau memang sudah mengajukan mundur?
Namun Gibran juga meminta izin kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen miliknya melalui PTUN.
Sudah ada putusan dari MA dan MK. Ngapain lagi pake PTUN. Toh sudah dikasih kesempatan untuk membuktikan. Lagian apa yang mau dibuktikan kalau tidak ada barangnya.

Drama lagi ini, kalau mau mundur ya mundur aja. Ini kan narasinya dibuat seolah-olah Gibran itu bersikap ksatria dan mau mundur, tapi setelah diskusi panjang lebar, akhirnya minta pembuktian dulu di PTUN tentang statusnya. Seharusnya, tidak dibutuhkan hal tsb karena syarat suket yang batal demi hukum itu (bukan dibatalkan) dianggap tidak pernah ada. Implikasinya seharusnya pencalonan Gibran itu batal demi hukum juga, alias tidak pernah dianggap jadi cawapres, dst.
Ya, ini drama gak kelar-kelar. Padahal sudah jelas putusannya, masih dibikin drama lagi seolah-olah masih belum final dan Gibran dinarasikan legowo. Aneh bin ajaib kalau sampai dipersilahkan lewat PTUN. Memangnya PTUN bisa merubah putusan MA dan MK?
Kemudian yang membatalkan itu kan MA dengan kasasi, sehingga sudah merupakan keputusan tertinggi... Entah gimana caranya membatalkan kasasi tsb, yang jelas bukan via PTUN. Berhubung kemampuan ane tentang hukum itu terbatas, mohon koreksinya kalau ada kesalahan.
Betul, itupun dengan beberapa syarat ketat. Putusan MA dan MK itu berkekuatan hukum + bersifat mengikat. Kalau dinyatakan tidak ada ijazah di situ, artinya sudah mutlak tidak ada ijazahnya.
https://www.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529