Bitcoin Forum

saya tidak ada maksud apapun untuk membuat topik ini selain ingin berdiskusi dengan agan agan sekalian tentang beberapa tata kelola yang buruk yang di lakukan oleh pemerintah, di sini saya akan mengangkat isu tentang;

- Bandara Kertajati Bangkit dari 'Mati Suri' (https://news.republika.co.id/berita//rv5ihf5725000/bandara-kertajati-bangkit-dari-mati-suri?)

bandara ini menghabiskan anggaran senilai lebih dari 2 trilliun rupiah, padahal uang segitu seharusnya bisa di alokasi ke hal lainnya yang lebih penting

sebenarnya ada cukup banyak kegagalan2 yang di buat pemerintah namun saya harap kita semua bisa memberikan pendapat dengan bijak tanpa menjatuhkan sebelah pihak dan bersikap netral

Kalau ane pernah denger kate pak jokowi, Insfrastruktur yang mereka bangun sekarang ini tidak untuk dinikmati oleh 1 atau 2 generasi dari sekarang tapi generasi berikutnya yang menjadi bibit untuk pembangunan di masa depan. Benar juga sih, tapi kalau menurut ane, di tengah ekonomi sulit dan pencapaian ekonomi yang tidak merata sekarang ini, baiknya rezim yang sekarang ini lebih bijak dalam hal Pembangunan Insfrastruktur, karena hampir merata dikeluhkan rakyat tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah bikin ekonomi di sekitaran Pantura mati akibat adanya jalan tol trans jawa.

Setelah Bandara Kertajati hidup kembali akan memicu perubahan yang sangat besar terhadap masyarakat sekitar, efek terbesar dapat menunjang pembangunan ekonomi regional maupun nasional. Pihak pertama yang paling merasakan dampak dari Bandara Kertajati setalah bangkit dari mati suri adalah masyarakat sekitar, mulai dari bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Bandara Kertajati memiliki predikat sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta, tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih luas juga merupakan salah satu dari dampak Bandara Kertajati hidup kembali.

Sangat banyak dampak positif bagi warga sekitar dengan adanya Bandara Kertajati, dengan adanya Bandara akan meningkatnya investasi di wilayah sekitar bandara sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Anggaran yang dihabiskan senilai lebih dari 2 triliun rupiah sangat tepat sasaran, beberapa generasi akan mendapat manfaat besar selama bandara ini beroperasi.

Tidak ada pengelolaan keuangan yang salah dengan pembangunan Bandara ini, pembangunan infrastruktur akan diikuti pertumbuhan perdagangan. Dibangunnya Bandara internasional di wilayah Jawa Barat dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat Jawa Barat dari segi memudahkan akses, mengurangi biaya, dan waktu perjalanan buat masyarakat sekitar karena tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke kota lain untuk bisa melakukan perjalanan domestik dan internasional.

Referensi: https://www.google.com/amp/s/radarcirebon.disway.id/amp/157229/majalengka-siap-siap-akibat-bandara-kertajati-beroperasi-ada-4-dampak-ini-apa-saja


 

Kesalahan pemerintah kalau menurut saya karena tidak ada perencanaan yang matang saat membangun proyek Bandara Kertajati . Seharusnya sudah bisa diprediksi Bandung bukanlah kota besar yang tidak membutuhkan sekali Bandara sebesar itu karena terlalu dekat ke Bandara Soekarno hatta. Di tambah lagi jarak dari bandung ke Ke bandara Kertajati sangat lah jauh dan transportasi belum banyak yang membuat bandara ini tidak ramai. Minim transpot ke bandara dan sebaliknya keluar bandara juga minim tranport. Kalau di bilang gagal tentunya gagal seharusnya anggaran tersebut bisa di alihkan ke tempat lain untuk kemakmuran masyarakat.

Tapi Mungkin bandara Kertajati masih bisa di hidupkan lagi dengan cara pemerintah harus memberi solusi untuk transportasi terutama dari bandung ke Kertajati entah itu dibikinkan jalur khusus KA Bandara seperti di Bandara Kuala Namu. Karena kalau Tranfortasinya lancar Pasti nanti akan ramai. 

Ini Contoh saja kalau kita sebagai penumpang pesawat yang mau berangkat, sudah pasti kita di kejar waktu supaya tidak ketinggalan pesawat, kalau Akses nya dekat dan banyak pilihan Transportasi mungkin tidak apa-apa, tapi ini sudah akses nya jauh, tidakk banyak pilihan transportasi. Ini jelas akan merugikan penumpang karena takut ketinggalan pesawat. Dengan begitu otomatis kita akan memilih Bandara lain dari pada Bandara Kertajati.  ada bandara Soekartno Hatta yang transportasi nya banyak pilihan, ada Bus langsung Soetta-Bandung, sebentar lagi mungkin ada Kereta Cepat bandung jakarta yang sudah bisa di gunakan. Selain itu ada banyak pilihan penerbangan dari bandara Soetta baik domestik maupun internasional jadi kita punya banyak pilihan Rute dan penerbangan dan ada banyak pilihan Hotel di wilayah bandara Soetta.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah tepat menurut saya, cuman memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti tata kelola yang buruk oleh pemerintah daerah dan tingkat korupsi yang tinggi yang dilakukan oleh banyak pejabat. Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu merupakan yang ter-masif, bahkan oposisi saja mengakui hal tersebut, dan itu diperlukan karena mau sampai kapan Indonesia tidak menggenjot pembangunan kalau tidak dimulai dari pemerintahan sekarang. Pembangunan ini juga diperlukan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia, karena bagaimana mana mungkin ekonomi bisa merata kalau hanya sedikit infrastruktur yang dibangun.
Dan terlebih pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi beberapa itu meneruskan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya, seperti bandara Kertajati ini yang merupakan proyek era SBY. Bandara tersebut dibangun pada era SBY dan kemudian mangkrak dan dilanjutkan kembali. Jadi jika bandara ini sepi, itu adalah kesalahan perhitungan pemerintahan sebelumnya dan sebenarnya SBY sendiri yang memaksa pemerintah sekarang untuk melanjutkan proyek ini.
Satu lagi, untuk jalan tol trans jawa itu merupakan pembangunan yang tepat. Memang di satu sisi itu mematikan usaha disekitar jalur pantura, namun mari kita lihat dampak positif lainnya, yaitu jalan semakin lancara dan waktu tempuh menjadi lebih berkurang. Kemacetan total yang biasa terjadi di Brebes juga bisa diatasi dan itu akan membantu para pemudik yang melintas untuk terhindar dari bencana seperti tragedi Brexit beberapa tahun lalu.

Ya kalo baru buka memang sepi apalagi ketika traffic belum sepenuhnya pulih akibat covid dan resesi, kita tunggu saja beberapa tahun ke depan apakah masih sepi dan gak guna, apalagi setelah Tol Cisumdawu selesai. Kalau memang masih sepi berarti ada kesalahan di studi kelayakan, atau studi kelayakan sudah benar (menyatakan tidak layak) tapi tetap digas sama pemerintah. Jadi ya ini belum keliatan apakah salah tata kelola ataukah memang sedang apes saja, kemudian apakah nilai 2,6 triliun itu adalah angka yang pantas ataukah hanya digelembungkan kek Hambalang ya kita belum tau, tapi nanti pasti akan terendus.

Kita tahu bahwa mereka yang merancang pembangunan bandara Kertajati bukanlah orang bodoh, tentunya pasti melakukan riset beberapa kali juga uji kelayakan seperti halnya pemutusan tempat, fasilitas dan sebagainya, dan operasionalnya di buka pada 2018 tepatnya di bulan Mei, tentu untuk perusahaan baru perlu adanya penyesuaian dan pemasaran, jika di lihat di berita ini, pada 2019, sudah cukup lumayan dalam beroperasi sebagai bandara baru jika di lihat berita ini, namun yang paling logis untuk alasan mengapa bandara ini mati suri karena covid19 seperti yang dikatakan mas @mu_enrico, yang pada seharusnya 2019-2020 itu menjadi  target pertumbuhan aktivitas di bandara, tetapi terpaksa harus berhenti beroperasi karena kebijakan pemerintah di usia yang masih dini untuk sebuah perusahaan penerbangan, dan lagi belum populer juga, jadi sangat wajar jika di katakan bandara itu mati.

Mengenai dana dan perihal penting dan tidak penting, menurut saya itu tergantung rencana apa selanjutnya, karena bisa saja itu di bangun untuk memudahkan mengakses wisata, bisnis dan yang lainnya  di Jawa Barat, yang utamanya disekitaran Majalengka.

Saya tidak bisa menganggap itu proyek gagal karena memang pada awal perkembangannya terjeda oleh wabah, jadi kita perlu melihat beberapa tahun lagi ke depan.

Perihal pembangunan, selama Jokowi menjadi Presiden banyak hal yang ditata, dibangun melalui proses uji kepantasan, kemanfaatan dan kebutuhan jangka panjang dengan melibatkan berbagai ahli dibidangnya.
Mengenai Bandara Kertajati saya rasa terlalu dini divonis gagal, karena saat ini ada beberapa jalur penghubung yang masih dalam tahap pengerjaan dan finishing. Saat ini Bandara juga sudah digunakan untuk Embarkasi haji, ini pertanda Kertajati akan menjadi Bandara prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai kebijakannya.

Kemaren ane denger Jokowi telah meresmikan Tol penghubung antara bandara kertajati dan bandung, ane kira ini berita cukup baik di tengah ketidak jelasan masa depan bandara tersebut. Di sini kita sudah lihat progres ke depannya, bukan?. Tol Cisumdawu sendiri merupakan tol penghubung antara Tol Cikopo- Palimanan (Cipali) dan Bandara Kertajati. Artinya dengan adanya tol ini masyarakat dari Bandung dan sekitarnya yang hendak menuju Bandara Kertajati dan daerah-daerah di sekitarnya tidak perlu lagi memutar ke arah Tol Cipali dan Tol Cipularang.

Entah bagaimana kedepannya, ane harap dengan adanya tol ini bisa membuat maskapai penerbangan internasional dapat dengan lega untuk mendaratkan pesawatnya di bandara tersebut, sehingga perekonomian dan pariwisata di daerah tersebut bisa bangkit demi kesejahteraan mereka.

https://jabar.antaranews.com/berita/457206/menteri-pupr-tol-cisumdawu-koneksi-dengan-bandara-kertajati-dan-tol-cipali

Kalau renovasi Bandaranya menurutku oke oke aja, dan menurutku tujuannya juga jelas untuk mempermudah wisatawan yang mau wisata ke Jawa Barat, yang memang sebenarnya potensi wisatanya bagus sekali. Buat refernsi bisa baca-baca tweet ini dan reply nya, https://twitter.com/Outstandjing/status/1678700901761163264?s=20

Namun menurutku skala prioritasnya agak salah, karena harusnya sebelum merenovasi bandara lebih perlu memberikan transportasi publik yang bagus dulu, wisatawan tentu bukan warga lokal yang mengandalkan kendaraan pribadi, dan gak semua wisatawan punya budget unlimited buat kemana-mana naik taxi online, jadi kalau memang tujuannya untuk wisata harusnya transportasi umumnya diperkuat dulu, baru merenovasi bandara.

Proyek bandara ini bisa di katakan gagal karena Sebelumnya, saya dengar di banyak berita yang menyebar di banyak media Bandara itu akan dibangun di Kalijati, Kab. Subang (masih daerah Jabar). Namun isu-isu yang banyak dilapangan, karena ada pergeseran penguasa pada saat perealisasian Bandara Internasional ini, akhirnya di Bangunlah di Majalengka.

Padahal dari zaman kolonial Hindia Belanda, Jepang, hingga TNI AU masih menggunakan Bandara di daerah kawasan Kalijati Subang. Akses ke Bandung dan ke Jakarta pun lebih dekat dari tempat ini. Dan yang saya dengar lagi sebelumnya sudah banyak himbauan dan keluhan dari beberapa pihak bahwa di Kertajati kurang strategis dan Cuaca/angin disekitarnya kurang baik untuk penerbangan. Ralat apabila saya salah.

Sangat disayangkan sudah 5 tahun beroperasi bandara Kertajati, tetapi masih sepi penerbangan aksesbilitas tidak memadai hingga minimnya pilihan rute penerbangan menjadi alasan utama Kertajati tidak diminati penumpang. Padahal bandara kertajati sangat diimpikan oleh presiden jokowi dan menjadi kebanggaan warga jawa barat karena tidak haya berkelas internasional, tetapi bandara Kertajati juga menjadi bandara terbesar kedua setelah bandara soekarno-hatta.
Ada dua penyebab mengapa bandara Kertajati menjadi sepi. Pertama aksesbilitas yang minim karena lokasi bandara yang sangat jauh membuat akses menuju ke bandara sangat terbatas. kedua minimnya infrastruktur pendukung disekitar bandara juga membuat bandara tidak menarik atau tidak ada kehidupan disekitar bandara.

Sebetulnya Tol Cisumdawu dan bandara ini direncanakan selesai berdekatan waktunya, namun karena bandaranya selesai duluan dan Tolnya lambat, makanya jadi seolah-olah minim akses ke sana. Tolnya lambat karena terkendala pembebasan lahan.* Biasa lah...

*Ini info dari bincang-bincang di youtube, lupa channelnya dan judul acaranya.

Kemudian Kang Emil ketika ditanya tentang bandara juga menjawab berkaitan dengan tol ini, intinya IIRC "Kertajati sepi karena Tolnya belum jadi, Tolnya jadinya kapan tanya ke PU."

Selain lokasi, menurut ane, track record yang dimiliki PT BIJB mengenai bisnis aviasi yang masih sangat minim juga jadi penyebab lain kenapa bandara ini sepi. Ini sangat punya pengaruh besar saat melakukan lobi-lobi investor ketika bisnis bandara ini berjalan.

Timing peresmiannya pun juga ga pas, dimana transportasi menuju bandara yang seharusnya selesai lebih dulu, malah baru selesai  dan diresmikan bulan ini, sedangkan bandaranya udah diresmikan 5 tahun lalu. Alhasil, wajar banget selama 5 tahun itu penumpangnya dikit. Maskapai juga pasti mikir mikir buat ngangkut penumpang yang jumlanya dikit, karena cost pasti lebih besar daripada omset yang didapet maskapai.

Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik, maka pemerintah dalam menganggarkan seharusnya ada perencanaan yang bagus,sehingga tidak sia-sia.
Maka perlu adanya perencaan yang baik yang tepat sasaran sehingga anggaran tidak terbuang dengan sia-sia.

itu sudah pasti, sebelum membangun sebuah bangunan seharusnya di teliti lebih dulu apa kelebihan dan juga kekurangan yang bakal terjadi seandainya bangunan sudah siap berdiri, jika menelusuri lebih lanjut tentang kinerja pembangunan yang di lakuakn pemerintah saat ini sebenanarnya sudah cukup baik hanya saja mungkin ada kepentingan di balik pembangunan tersebut (dalam hal ini adalah bandara-bandara yang mangkrak)

lihat saja seperti kasus yang terjadi di negeri tirai bambu, ada banyak gedung yang tidka berguna yang di bangun oleh pemerintah dan swasta, alhasil itu tampak seperti distrik hantu yang hanya menghabis habiskan anggaran saja, semoga pemerintah ke depannya bisa lebih berbenah tentang masalah pembangaunan ini agar semuanya berjalan tepat sasaran.

Sebenarnya bandara Kertajati sudah direncanakan pada era ibu Megawati dan jika tidak salah izin penetapan lokasi sudah direncanakan pada tahun 2005. Kelas bandara Kertajati juga masuk dalam salah satu bandara terbesar yang di miliki oleh Indonesia dengan tipe Kelas 1. Penerbangan dianggap cukup penting dalam sebuah negara dan rencana pembangunan penerbangan Kertajati merupakan wujud dari aksesibilitas secara internasional dan menampung rute dalam negeri, meskipun masti terdapat beberapa sisi kelemahan dan menurut saya ada anggaran lain yang dapat di alokasikan ke sektor lain yang lebih penting seperti anda sampaikan.

Setiap master plen pembangunan yang direncanakan sudah melalui banyak kajian yang melibatkan orang-orang kompeten di bidangnya dan saya kira pembangunan bandara Kertajati telah melalui proses panjang dan mungkin pemerintah melihat ini sebagai proyek bagus di masa depan. Mengenai adanya kegagalan itu hanya bahagian dari perencanaan yang kurang matang dan setelah di buka kembali bandara Kertajati telah di evaluasi dan ditingkatkan.

Saya tetap optimis bahwa bandara Kertajati dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat kita Indonesia, karena semakin banyak perusahaan penerbangan maka semakin baik persaingan menyangkut dengan pelayanan pihak bandara dan mudah-mudahan juga dapat membawa pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik karena mengingat akan ada perputaran ekonomi di wilayah tersebut setelah banyak penerbangan yang di layani di sana di masa depan.

Setidaknya akan banyak turis asing dan lokal datang ke majalengka melwati bandara tersebut, dan tentu saja akan mendatangkan income bagi penduduk sekitar. Hal ini memang sesuai dengan prospek ekonomi yang dibuat oleh presiden yaitu ekonomi kerakyatan sehingga hal-hal terkait pembangunan insfrastruktur akan jadi prioritas utama dalam pembangunan karakter bangsa. Di luar daerah tersebut mungkin banyak yang tdk senang krn menghamburkan uang, tapi di sisi lain, di mata masyarakat jawa barat khususnya majalengka, pasti mereka senang bukan main atas pembangunan strategis ini.

Dengan adanya turis asing yang datang ke bandara untuk berpergian kemanapun yang mereka inginkan maka secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik dan penduduk di sana pasti akan mendapatkan inkam dari beberapa layanan atau produk yang mereka tawarkan. Infrastruktur dapat membantu lajunya ekonomi menjadi lebih baik, biarpun tidak semuaya dapat berjalan seperti yang diharapkan dan paling tidak kehadiran bandara dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat di sekitarnya menjadi lebih baik. Dalam skala kecil mungkin dapat menampung pekerja di daerah tersebut sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki, pemerintah juga dapat mengembangkan potensi SDM yang ada dengan cara memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut dan nantinya mereka dapat bekerja disana.

Sudah pasti ada pro dan kontra mengenai pembangunan bandara tersebut, pemerintah juga telah melalui kajian setiap membangun sesuatu dan tidak mungkin mereka tidak memiliki rencana besar untuk jangka panjang setiap kali membangun infrastruktur dan mengenai realisasi yang belum sempurna, baik dampak ekonomi buat masyarakat maupun pendapatan negara, disitulah perlu adanya pengontrolan dan harus di coba melakukan evaluasi dimana terdapat yang kurang.

Memang benar seperti yang anda sampaikan tujuan membangun bendara Kertajati ingin menjadikan bandara kelas 1 tapi sayangnya pengelola bendara kurang pengalaman. penentuan lokasi juga kalau saya pribadi kurang tepat sampai pernah ada kata-kata seperti ini untuk Bandara Kertajatin "tempat jin buang anak".  Bandara ini selain selain sepi juga membuang buang-buang anggaran perawatan yang seharusnya anggaran itu bisa di alihkan ke pembangunan yang lain yang lebih produktif, soalnya masih banyak hal yang lebih urgent.

Jadi Persoalan Bandara kertajati menurut hemat saya memang masalah jarak yang jauh antara Bandung ke Majalengka, kalau di banding di kota besar lain seperti Medan, Jakarta atau Gorontalo, jarak tempuh tidak sejauh Bandung-Majalengka. karena harusnya memang bandara posisinya dekat dengan kota besar, tidak bisa dipungkiri banyak tujuan orang-orang ke kota besar.

saya juga optimis bandara kertajati kebanggaan orang Jawa Barat ini akan ramai dan bangkit jika jalan tol Cisumdawu rampung dibangun, dan membangun jalur kereta api dibangun dari bandung-sumedang-kertajati.  Di tambah lagi  Bandara Husein di non aktifkan atau jangan melayani lagi penerbangan domestik atau intrnsional jadi hanya satu bandara yakni Bandara kertajati. Jadi nantinya mau tidak mau pasti orang akan ke kertajati, karena ini sudah ada contoh seperti kualanamu, dan NIY.

Ada banyak infrastruktur yang dapat di koneksikan pada satu tujuan dan dari sanalah kita akan melihat antara satu infrastruktur dengan infrastruktur lainnya saling membutuhkan. Mungkin hanya persoalan waktu dan perlu di kelola dengan baik agar semuanya dapat difungsikan antara satu dengan lainnya. Ada banyak bandara yang terletak di luar kota yang ramai, akan tetapi dapat berjalan dengan begitu maju dan pesat, disinilah butuh pemerintah atau pihak ketiga sebagai pendorong untuk suatu kemajuan.

Menarik untuk kita lihat bagaimana program yang di susun oleh pemerintah pusat dan pemerintah setempat dapat membangun bandara kertajati menjadi lebih maju, sehingga dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat di sana menjadi lebih baik dengan adanya program unggulan untuk memajukan bandara tersebut.

bandara kertajati sudah mulai aktif di tengah isu isu miring mengenai fungsi dari bandara BIJB kertajati dan pada awal agustus lalu, rombongan umrah terbang perdana ke tanah suci mekkah melalui bandara kertajati, ada juga kabar dari bupati pangandaran melalui wawancara dengan wartawan mengatakan bahwa tanggal 24 agustus ini bandara kertajati bandung akan membuka penerbangan ke nusawiru pangandaran, ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat unutk membuat bandara kertajati menjadi salah satu bandara internasional miliki RI yang layak beroperasi dan dapat menarik minat wisatawan dalam negeri maupun luarnegeri.

Jika kita lihat perkembangan sekarang dampak yang timbul akibat salahnya sistem tata kelola pemerintah juga berefek  pada upaya penangulan kemiskinan. Karna tata kelola pemerintah yang baik diawali oleh admnistrasi yang baik pula denganadanya administrasi tersebut maka akan ada program dan proyek-proyek besar sehingga pemerintah sebenarnya tidak salah tetapi pengelolanya salah mengunakan kebijakan atau pihak ke 3 maka disitulah terjadinya KKN dan berefek pada pembangunan. tata kelola pemerintah yang baik diperlukan banyak aspek sehingga rakyat tidak miskin.

Banyak hal yang akan terjadi jika pada sebuah daerah memiliki tata kelola pemerintah dan yang akan sangat merasakan hal tersebut tentu masyarakat pada daerah tersebut tentu banyak hal yang harus di perbaiki oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak pemerintah dalam pengelolaan proyek yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintahan agar mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga bisa dinikmati dengan baik oleh masyarakat dan perlu adanya pemeliharaan terhadap apa yang telah dibangun oleh pemerintah agar tidak terbengkalai sesudah membangun.

KKN itu tidak hanya di proyek tapi hal lain yang ada pada sistem itu sendiri, jika para pejabat tidak gila disposisi dan minta uang suap tentu administrasi kebijakan yang tersedat tidak ada lagi. Kalau sekarang kan dikit-dikit harus tanda tangan ini itu sebelum jadi, sehingga timbul KKN di sana. Oleh karena itu Jokowi memangkas apa yang namanya eselon IV, untuk meminimalisir hal tersebut, akan tetapi tidak begitu jalan, karena sistemnya sudah bobrok tadi, malah diubah sedemkian rupa supaya tetap langgeng.

Sejujurnya pemerintah telah melakukan kajian mengenai pembangunan yang akan coba mereka prioritaskan dan seringkali mereka melibatkan pihak yang memiliki kredibilitas untuk menanggani masalah tersebut. Bandara Kertajati awalnya mendapatkan beberapa kritikan dari pengamat kebijakan publik dan bahkan ada diskusi khusus di televisi yang menyiarkan jika saya tidak salah. Efeknya mungkin tidak dalam jangka pendek manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat umumnya karena perlu juga infrastruktur pendukung yang harus tersedia sebagai penunjang lainnya.

Mungkin karena terjadi covid membuat bandara tersebut tidak begitu berkembang awalnya dan biasanya bandara akan menjadi infrastruktur yang memudahkan wisatawan untuk berkunjung kesana dan dengan adanya bandara akan membuat pendapatan penduduk setempat akan jauh lebih stabil. Pemerintah mungkin juga harus meningkatkan tempat wisata unggulan sebagai aset karena jika wisata di sana bagus-bagus maka akan banyak turis luar maupun orang lokal Indonesia yang akan berkunjung.

Intinya setiap pembangunan pasti memiliki efek bagus untuk provinsi tersebut, namun pemerintah setempat juga harus memiliki visi yang jelas terhadap terget yang ingin di capai. Jika sasarannya sektor wisata maka mereka harus membuat ini lebih dikenal sehingga akan banyak orang yang berkunjung kesana. Tidak ada infrastruktur yang tidak bermanfaat jika bisa dimanfaatkan dengan baik dan tugas pemerintahlah yang harus membuat itu menjadi lebih maju.

Cukup banyak bahkan ada yang gagal total atau mangkrak sepenuhnya, seperti kasus hambalang. Semua bentuk kegagalan saya kira berasal dari perencanaan pemerintah yang kurang bagus, akhirnya tujuan yang ingin di capai tidak bisa terwujud. Untuk contoh Bandara Kertajati Majelengka itu masih lumayan bagus, artinya masih beroprasi meskipun sempat tidak ada penerbangan.

Kebanyakan dari kita sekarang bersikap skeptis terhadap pemerintah, baik Pusat maupun pemerintah Daerah. Semua kesalahan hanya bisa di minimalisir dengan kepastian hukum, artinya segala bentuk kesalahan yang berakibat merugikan Negara harus di tindak menurut saya.

Untuk pandangan masyarakat hari ini tentang pemerintah memang sangat skeptis itu berdampak dari masyarakat yang melek sosial media dan disana banyak sekali informasi yang terbuka, sehingga banyak sekali kegagalan dan keburukan pemerintah di pertontonkan.

Kasus hambalang adalah kasus yang paling bobrok dan sangat banyak keterkaitan banyak pihak yang ikut andi dallam tindak korupsinya.
Jika di bandingkan dengan bandara kertajati majalengka memang itu jauh lebih baik dari proyek Hambalang, tetapi sekalipun masih ada  untuk melakukan penerbangan tetap saja pastinya kerugian lebih besar.

Tetapi mungkin untuk bandara kertajati kita masih memiliki harapan untuk perkembangannya di masa depan, dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata bandara itu menjadi alternatif terdekat untuk bepergian dari seketiran majalengka maupun dari luar yang ingin ke daerah sekitaran majalengka.

Hambalang dan Kertajati itu bedanya jelas sekali, kalau Hambalang mangkrak, sedangkan kertajati barang sudah jadi, cuma masih sedikit penerbangan saja, toh bulan depan [1] sudah pasti banyak penerbangan karena penerbangan dari Bandara Husein akan dialihkan semua ke kertajati. Artinya apa, artinya usaha-usaha dan bisnis TNI AU akan hilang, entah mengapa di rezim ini, banyak sekali bandara-bandara yang dikelola AU di pindahkan, diantaranya Polonia, Husein, adi sucipto, dll.

Mengenai infrastruktur, biasanya tidak untuk dinikmati sekarang, karena perkembangan daerah dan bandara itu terkait 1 sama lain. Ibaratkan IKN, mungkin 5 tahun ke depan tetap sepi, tapi kalau pembangunan terpusat ke sana dalam kurun waktu tersebut, akan ada canbera baru dimana sebelumnya di Melbourne.

[1].https://news.detik.com/berita/d-6933615/mulai-29-oktober-penerbangan-bandara-husein-sastranegara-pindah-ke-kertajati

Ok gan ane ikut menanggapi ya....
Terkait ini pendapat yang kita berikan akan merubah atau tembus ke pemerintahan ane ga yakin, tapi ya mudah-mudah aja tembus dan bisa memperbaiki keadaan. Jadi menurut pandangan ane seharusnya mereka (pemerintah) lebih berfokus atau memprioritaskan perekonomian dinegeri ini, dan memperbaiki keadaan suram terkait hutang negara yang semakin menumpuk, bukan nya seperti yang anda uraikan terkait
Memang ane juga merasa itu akan memperburuk keadaan utang negara, dan memang sebaiknya pemerintah bisa lebih peka terhadap hal semacam ini, dan sadar akan dampak yang terjadi. Dan satu hal lagi pemerintah harus lebih peka terhadap kasus korupsinya dan bisa memperbaiki keadaan semacam ini.

sepi karena bukan di tempat strategis simpul pusat keramaian di jawa barat.
seharusnya kalau jawa barat ya membangun nya di bandung bukan di majalengka. sebenarnya baik untuk memeratakan simpul2 pusat keramian di daerah, tapi kalau kejauhan orang malah ogah makai. misal di bandung sendiri sudah ada kerete cepat kalau mau ke jakarta lebih praktis cepat dan simple tidak harus ke majalengka dulu kalau sekedar mau ke jakarta.

karena hampir semua bandara di indonesia traffic paling padat ya menuju ke jakarta

Bitcointalk ini sebuah forum, bukan media massa yang bisa mengungkit tulisan jadi viral dan diperhatikan pemerintah. Jadi kalau maksud kita di sini menulis tentang kebobrokan pemerintah, itu hanyalah sebuah curhatan atau keluh kesah rakyat biasa terhadap pemerintah, bukan untuk mengubah pola pikir mereka jadi benar. Baik itu utang dan korupsi, merupakan kedua hal yang memang harus diperhatikan, ane melihat pemerintah berusaha untuk itu, akan tetapi karena SDM kita tidak mampu untuk itu, makanya sampe sekrang bukannya berkurang, tapi malah bertambah.

emang di pangandaran ada bandara nya ya. kalau penerbangan antar kota dalam provinsi biasanya sepi . meski kota besar sekalipun.
contoh penerbangan semarang-solo atau semarang yongyakarta kan sepi banget. atau mungkin trayek itu malah sudah di tutup karena kurang laku.

Saya sangat setuju, penerbangan antar kota sangat sepi bahkan penerbangan antara provinsi juga tidak seramai biasanya seperti di tempat saya. Saat ini ada dua bandara bertaraf internasional satu di pusat kota atau provinsi dan satu lagi bandara untuk perhubungan antar kota, biaya perawatan atau biaya operasional bandara jauh lebih besar dibandingkan dengan income yang didaptkan sehingga adanya bandara antar kota bisa dikatakan terkesan membuang anggaran apalagi pemerintah saat ini sangat gencar membangun bandara di sebuah kota atau kabupaten.

Untuk menarik minat wisatawan ke sebuat daerah atau kota mereka harus memiliki ikon yang unik atau wisata alam yang memakau, saya rasa tidak semua provinsi atau kota di Indonesia memiliki hal tersebut dan terkesan membuang anggaran jika membangun bandara dengan level atau taraf interenasional sedangkan penerbangan masih dalam skala domestik. Sulit untuk pesawat asing atau standar internasional memili rute penerbangan langsung ke bandara antar kota meskipun sudah bertaraf internasional.

Tiap menteri, gubernur dan walikota/bupati harus punya program baru setelah dilantik, oleh karena itu diada-adainlah pembangunan bandara, dan moda transportasi lainnya supaya anggaran dapat terealisasi. Setahuku, pembangunan sebuah bandara itu tidak instan, tidak setahun atau dua tahun, tapi bisa butuh 10 - 15 tahun karena harus memperhatikan Amdal-nya. kalau pembangunan bandara tidak sesuai dengan dan ada dampak lingkungan yang ekstrem, maka pembangunan bandara dibatalkan walau sudah ada uruk-rukan dan timbunan tanah. Artinya walau amdal bagus, tapi sepi yang pakai, ya sama saja program tersebut tidak berhasil.

Bandara ini terlalu dipaksakan karena jarak antar kota yang relatif dekat, seperti Semarang-Solo atau Semarang-Yogyakarta. Banyak orang memilih untuk menggunakan transportasi darat seperti kereta api atau bus yang lebih murah dan waktu tempuhnya tidak jauh berbeda dengan naik pesawat. Ya wajar saja sepi karena orang kita pilih lebih murah.

sebenarnya memindah bandara dari kota bandung untuk memindah dan memeratakan simpul2 pusat keramian dan pemertaaan pembangunan.
lagian di bandung sudah ada kereta cepat maupun tol yang terhubung ke jakarta. jadi jika tetap di bandung bandaranya kemungkinan penumpang nya akan menurun. sebenarnya pengambil kebijakan sudah benar. hanya sarana dan prasarana misal jalan tol juga belum siap. dan mayoritas berkunjung pun kan ke bandung tujuan nya. jika harus turun di kertajati majalengka akan sedikit merepotkan penumpang hal2 ini yang menyebabkan bandara di kerta jati sepi.

Saya rasa tentang perencanaan itu sudah pasti,tapi kan pengerjaan lapangan tidak tau biasanya ada kendala yang tidak terkira entah dari mana saja.
Karena biasanya harapan suka tidak sesuai ini faktanya,mungkin saja ini juga salah satu ,makannya proyeknya gagal

Sebelum merencanakan sesuatu tentu mereka harus benar-benar memikirkan dampak dari pembangunan yang akan mereka jalankan supaya dapat diselesaikan dengan baik apa yang telah mereka bangun tersebut, namun jika mereka tidak mengkaji dengan benar tentang dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan yang mereka bangun tentu mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa yang mereka bangun dan membuat anggaran yang telah mereka keluarkan terbuang sia-sia dan tidak menghasilkan apapun.
Menurutku jika memang ada proyek yang gagal dan tidak dapat diselesaikan dengan bagus tentu mereka tidak mengerjakan dengan benar dan banyaknya anggaran yang tidak digunakan dengan tepat sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut.

sering terjadi karna pembangunan infrastruktur di lelang atau di tender untuk kontraktor, dari segi pelelangan mereka sudah mengambil fee, jadi jumlah anggaran sudah terpotong otomatis, jadi di saat anggaran sudah mengurang, maka jalan yang harus di lakukan para pemenang tender mengurangi bahan dari jumlah yang sudah di tetapkan di rap pembangunan, makanya pembangunan di daerah sering terjadi permasalahan, dikarnakan pemotongan fee oleh oknum pemerintah, dan para pemenang tender tidak mau menerima rugi, mereka juga mencari keuntungan dari bangunan yang mereka dapatkan hasil pemenangan tender, dan di tata kelol lainnya juga sedemikian rupa, dari tata kelola jabatan, banyak dari para pejabat yang membeli jabatan yang ingin mereka dapatkan, dengan cara mengikutsertakan di saat dibuka ujian prajabatan, mereka sudah merencakan kong x kong, dengan kedong kasih sumbangan dalam amplod yang berisi uang, makanya pemerintah sekarang sudah salah cara mengelola kepemerintahan.

jika jurusan kertajati ke pangandaran di buka tetap masih akan sepi penumpang.
karena jika ke pangandaran orang bandung pasti lebih nyaman dan simple menggunakan jasa transportasi bus ataupun travel cepat pasti dan ga ribet

Itu sudah jadi rahasia umum kalau tiap proyek pemerintahan (apa lagi di daerah dan di desa-desa) ada fee legal 5-10% dari nilai proyek untuk pejabat pemerintahan. Jadi kalau kontraktor tidak bisa ngasih fee tersebut, ya gak bakal jadi pemenang tender. Fee-nya lebih gede ya lebih besar lagi peluang perusahaan untuk menang, Istilahnya mereka lelang fee, nah yang begini ini terjadinya di awal perencanaan proyek, bahkan proyek belum ada pun banyak perusahaan yang menghubungi PPK atau Pimpro supaya mereka dapat diprioritaskan menang tender.

Biasanya perenycanaan itu selalu ada tapi kenyataannya ya begitu,visi dan misi nya diabaikan dan juga tentu perenycanaan itu tidak bisa terleksana dengan baik,ini sudah menjadi hal yang rumrah sih

Kalau pendapat ane kedepan baik pemerintah pusat maupaun daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek besar seperti Bandara Kertajati agar tidak terbengkalai atau terjadi mangkrak. Evaluasinya harus mencakup semua aspek, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan, agar bisa mengidentifikasi apa penyebab masalah dan memastikan agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan.

saat ini memang harus di buat stategi seperti itu karena sangat banyak proyek yang tidak diteruskan dan terbengkalai tentu ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam memantau kinerja di lapangan,dengan berjalannya periode baru kita harapkan dapat membuat perubahan besar untuk kedepannya.

Tumpang tindih aturan perda atau perbub dll merupakan salah satu menghambat tata kelola pemerintahan di nagara kita seperti pembangunan permukiman penduduk di perkotaan juga terminal bus antar kota, terminal bus antar kota dulunya di buat di pasar induk kota membawa daerah tersebut ramai pengunjung dan juga pasar juga bergairah atau ramai pengunjung karna sebelum pemberangkatan ke suatu daerah para penumpang bisa membelanjakan barang-barang sebagai oleh-oleh ke daerah lainnya saat ini sudah terbalik, terminal mulai dipindahkan ke tempat yang jauh dari pusat pembelanjaan sehingga rata-rata terminal seperti suasana sepi dan lesu mobil juga sehingga penumpang juga malas menunggu di terminal tersebut,,

Sebelum terjadi dan berdiri nya suatu pondasi atau banggunan sudah pasti sebelum nya ada suatu perencanaan yang pasti benar-benar matang dan pasti perencanaan itu membutuhkan waktu yang banyak, karena bukan proyek kecil yang mau d dirikan ini.
Tapi kembali lagi soal terbengkalai atau tidak rampung nya proyek tersebut,mungkin ada hal-hal yang tidak terrencana terjadi sehingga dana nya tidak ada,atau bisa saja hal tersebut di ganjal oleh dana yang sudah di rencanakan,ini sering terjadi di dalam suatu pembangunan.
Jika tidak ada dana yang dikorupsi,mungkin ya itu sebab nya .

sebenarnya hal hal seperti ini banyak terjadi di provinsi yang menjai target dari pengembangan pariwisata, namun ntah karnea ada masalah lainnya maka pembangunan pun di hentikan, menurut saya yang salah dalam hal ini adalah pemerintah pusat karena merkea bertanggung jawab penuh pada pembangunan bandara atau hal2 vital lainnya dan jika tidak selesai ^{(malah mangkrak)} maka sudah seharusnya di lajukan evaluasi kerja pada tim yang bersangkutan, apalagi dana yang di anggaran untuk pelepasan lahan, pemasangan pondasi dan lain sebagainya bukanlah uang yang sedikit, pasti ada korupsi di dalam proyek yang mangkrak  tersebut.

Kita sih berharapnya ada perubahan kedepan tetapi semua itu kembali pada pemimpinnya gan. Kita tahu bahwa di negara kita ini setiap kali pergantian pemimpin selalu ada pergantian program karena karakter pemimpin itu ingin programnya terlihat sukses di mata masyarakat dan program pemimpin lama di tinggalkan sehingga menimbulkan kesan dimata masyarakat pemimpin sebelumnya gagal. Kita berharap kedapan harus ada sistem yang dibuat sehingga pemimpin baik ditingkat pusat sampai daerah bisa singkron dalam menjalan program dan sukses.

Saya rasa sistem tersebut sudah ada yaitu UU dasar 45 dimana patokan dasarnya yaitu membangun bangsa dan bernegara berdasarkan pancasila. Namun karena banyak kepentingan tadi sehingga melenceng sesuai dengan kepentingan partai pendukungnya. Kita lihat saja sebelumnya di zaman SBY, demokrat dan koalisinya terus merongrong pemerintahan SBY untuk mengikuti kehendak dan program mereka. Sedangkan di zaman Jokowi, PDIP dan koalisinya yang merongrong pemerintahan Jokowi untuk bisa ikut program mereka. Nah nanti di zaman prabowo, sampeyan bisa tebak partai apa saja yang akan membuat program untuk prabowo, ya pasti gerindra dan koalisinya dimana tidak akan sinkron dengan pembangunan sebelumnya (jokowi) walau katanya prabowo akan meneruskannya.

Iya memang ini tanggung jawab perintah yang mana sudah ada renycana tersebut bahkan sudah berdiri walau belum selesai,yang jadi masalahnya itu kenapa hal tersebut tidak beres?
Saya cuma menaksir biasa nya jika tidak ada dana nya di korupsi, yaitu ada hal-hal yang tidak terduga,karena jika yang pengalaman kerja diproyek-proyek bangunan pasti sudah tau dan paham akan hal ini,biasa nya ada hal yamg salah dalam segi pembuatan bangunan tersebut sehingga mau tidak mau arahan dari mandor harus di bongkar lagi,pasti di sini sudah paham kan yang dibongkar itu memang dana nya,nah jika mau didirikan lagi itu dana nya dari mana?karena itu tidak termasuk ke dalam hal pembangunan.
Dan yang saya tau jika ada dana serep juga tidak mungkin dong dana serep nya pull semua nya(jika ada kesalahan).

Kalo dilihat effek instan nya mungkin tidak akan terasa, tapi coba dibayangkan lagi apa yang akan terjadi 10 tahun kedepan, effek positif dari pembukaan kembali bandara yang telah mati suri. Dengan adanya bandara, mobilitas orang dan barang akan meningkat pesat. Wisatawan lokal dan mancanegara berpotensi datang, yang otomatis akan meningkatkan pendapatan daerah.

Lebih dari itu, lapangan kerja baru akan bermunculan. Mulai dari sektor transportasi, perhotelan, hingga industri makanan dan minuman. Kegiatan ekonomi di sekitarnya juga akan menggeliat, mendorong UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berkembang.

Investasi infrastruktur juga bisa menjadi dorongan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jalan-jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang lebih memadai, bahkan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Semua ini bisa terjadi hanya karena satu keputusan untuk menghidupkan kembali bandara tersebut.

Bayangkan nanti, anak-anak yang lahir saat ini bisa tumbuh dan merasakan dampak positif tersebut. Mereka akan melihat peluang yang lebih luas dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ini bukan hanya soal bandara, tapi masa depan yang lebih cerah bagi semua masyarakat di sekitarnya.

Cukup sulit berbicara masa depan, masalahnya pasti dari bagian usaha dalam profitabiilitas bandara itu tidak dapat memenuhi biaya operasional dan kemudian perawatan bandara kembali, musti harus memiliki dana tambahan untuk melakukan pemeliharaan, dan itu hanya pemberosan saja jika tidak ada yang namanya pendapatan untuk memenuhi itu, kita lihat bagaimana efek di masa depan, tetapi apakah memiliki anggaran untuk perawatan dan pembaharuan ketika fasilitas yang tersedia menjadi usang, berbicara daya tarik wisatawan saat ini terhadap majalengka untuk berwisata apa yang harus di jual?

Untuk mengejar keuntungan dan pemenuhan tantangan operasional di bandara terutama dalam pengembangan Majalengka, strategi pengembangan lebih berfokus pada daya tarik wisatawan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki tentang wisata alam dan budaya di sekitar Majalengka. Yang dapat dimaksimalkan misalnya Taman Nasional Gunung Ciremai, air terjun dan situs budaya lokal lainnya bisa menjadi daya tarik wisatawan.

Namun, ada beberapa sektor bisnis tambahan yang harus diperkuat dengan kerja sama antara pemerintah lokal atau dengan bantuan warganya, yaitu sektor pariwisata berbasis ekonomi kreatif, mempromosikan produk kerajinan, kuliner lokal, dan festival budaya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Meningkatkan branding dan promosi di media sosial maka bandara Majalengka dapat dilembagkan menjadi pusat transportasi untuk pengembangan pariwisata. Dengan cara itu secara bertahap dapat membantu mengurangi beban keuangan jangka panjang dengan meningkatkan sektor pariwisata dan wilayah pendapatan daerah hingga kebutuhan pengelolaan dan perawatan bandaranya.

Ya konsep pemikiran seperti itu memang bagus tetapi dan saya akui bahwa memang jika semua yang anda sebut itu berjalan lancar dan memenuhi ekspektasi maka kemungkinan besar akan berjalan sangat baik, namun di situasi seperti sekarang ini, dimana fasilitas wisatawan dan tujuan wisatawan masih terbatas dan tidak begitu menarik maka akan sangat percuma, sekarang jika berpikir seperti itu perlu biaya pembenahan untuk membuat destinasi yang barus sementara itu tidak bisa di bangun dengan mudah dalam kurun waktu satu tahun dua tahun kedepannya, demikian perawatan dan pembangunan fasilitas daerah masih memerlukan biaya yang cukup besar, maksud saya skema pembangunan wisata daerah ini memang bagus seperti ekonomi kreatif dan lainnya, ini akan berjalan jika memang pemda Majalengka memfokuskan anggaran untuk pembangunan seperti itu dalam masa periodenya dan di periode selanjutnya akan menikmati hasil.

Sebelumnya yang ingin saya tau yang dimaksud "kesalahan tata kelola" atau "tata kelola yang buruk" dari pemerintah itu seperti apa gan klo boleh tau, terutama seperti contoh yaitu bandara kertajati? Sepengetahuan saya bandara kertajati sekarang berjalan dengan baik untuk pengelolaannya. Keberangkatan jamaah haji, pembukaan perjalanan luar negeri seperti singapura dan kmren waktu lebaran bandara tersebut juga ramai saya pikir pemerintah masih mengelola bandara tersebut dengan baik. Walaupun memang kadang sepi jadwal, tetapi pemerintah masih melakukan upaya jadi tidak ada masalah. Dan kalau dilihat dari anggaran 2 trilliun yang dihabiskan saya pikir juga tidak ada masalah untuk pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia dan memiliki landasan lebih panjang dari bandara terdekatnya. Dan untuk bisa dinikmati dengan baik pun juga memerlukan waktu, karena pasti akan memerlukan upaya-upaya lebih lanjut.

Karena kalau saya lihat sebenernya tidak ada kesalahan dalam tata kelola dari pemerintah, yang menurut saya salah adalah kurangnya perawatan sehingga tata kelola yang telah dilaksanakan menjadi buruk. Dalam artian misal dianggarkan sekian rupiah untuk pembangunan, tetapi sering perawatannya tidak didukung dikemudian hari sehingga pembangunan yang sudah terjadi akan menjadi percuma karena biaya perawatannya tidak mendapatkan dukungan. Seperti contoh yang tidak jauh adalah Cihampelas Sky Walk, saya pikir itu adalah tata kelola yang sangat baik dari pemerintah, tetapi tidak didukung dengan perawatan yang memadai sehingga tempat tersebut tidak terawat. Begitu pun masih banyak contoh lainnya apalagi ketika pergantian kepemimpinan, pasti akan berbeda lagi.

Kalau jaman pak Soeharto itu di saat melakukan pembangunan berdasarkan perhitungan ekonomi namun Kalau sekarang pembangunan berdasarkan proyek dan cuan. Masalah berdampak urusan belakang, inilah kenyataannya sekarang. Bandara Kertajati bisa mati suri seperti itu, dan ada beberapa proyek besar lainnya juga seperti itu seperti jalan Tol dan pelabuhan banyak yang sepi yang akhirnya merugikan. Seharusnya anggaran tersebut di gunakan ke tempat lain ini malah jadi sia-sia. Makanya pentingnya pemerintah sebelum membangun suatu kawasan faktor utama untuk berkembangnya adalah keberadaan infrastruktur penunjang seperti jalan, sistem transportasi yang saling terintegritas dengan moda transportasi umum, dan lainnya sehingga terbangun konektivitasnya. Setelah ada infrastruktur penunjang baru pengembangan kawasan sekitar menjadi pusat kegiatan agar memancing aktivitas ekonomi serta investor juga akan tertarik untuk berinvesatsi dan ini akan memberi efek positif juga untuk masyarakat serta daerah sekitarnya.

Semoga di pemerinthan terbaru ini saat membangun infrastruktur itu harus jelas dan teliti hitung hitungan nya karena kalau asal bangun tanpa perhitungan ya akan seperti itu lagi. Yang terbaru mungkin yang akan mangkrak adalah proyek IKN. Karena proyek ini terlalu di paksakan dan sepertinya pamerihan terbaru di bawah Pak Prabowo tidka ingin melanjutkan ini terbukti dengan anggaran yang kecil karena Pak Prabawo ingin mengalihkan anggran tersebut ke program andalannya yaitu makan siang gratis. Jadi bisa di bilang juga pembangunan IKN itu proyek yang ambisius pemerintahan Jokowi.

Belum lagi bicara Syariat Islam maka wisata baru yang dibuka untuk sektor laut mungkin akan terkendala karena memang tidak sesuai dengan syari'at untuk wilayah tertentu. Padahal jika dilihat wisata laut memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi kreatif khusunya bagi masyarakat setempat dan wisatawan luar yang datang dapat meningkatkan pendapatan negara melalui beberapa sektor tertentu. Indonesia begitu majemuk dengan berbagai suku, agama dan bahasa sehingga pemerintah pusat harus mampu melihat potensi pertumbuhan ekonomi melalui kesesuaian tempat sehingga tidak berjalan dengan sendirinya tanpa koordinasi yang lebih bagus.

Bicara konsep mungkin hampir semua pemerintah terpilih memiliki gagasan akan tetapi ketika merealisasikan jalan di tempat dan mungkin ini yang perlu dipikirkan supaya program bisa berjalan dengan baik. Negara perlu mendengar dan negara perlu bertindak untuk memastikan rakyatnya hidup sejahtera seperti amanah undang-undang yang telah di susun oleh pendahulu kita.

Bandara Kertajati memang menelan anggaran besar, dan karena pengelolaannya tidak optimal, tentu timbul pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Padahal, bandara ini memiliki potensi untuk mendukung perekonomian daerah jika dikelola dengan baik. Anggaran sebesar itu sebaiknya juga diprioritaskan untuk sektor yang lebih produktif, seperti kesehatan dan pendidikan. Yang penting, kita harus mendukung transparansi dan evaluasi yang cermat agar proyek seperti ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya tarik wisata di setiap daerah. Terutama terkait akses jalan dan jembatan. Namun sangat disayangkan hal ini tidak dibersamai oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatannya. Pemerintah pusat hanya hanya menyediakan dan memfasilitasi, selebihnya mengenai pengelolalaan tempat wisata itu menjadi bagian daripada tugas pemerintah daerah. Dan lagi-lagi sangat dsayangkan tempat wisata ini tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Dan ini bukan tentang syariat agama, karena orang berlibur  itu untuk menikmati keindahan alam bukan untuk bermaksiat, Saya sendiri tinggal di sebuah kabupaten yang memang cukup memiliki banyak tempat wisata, dimulai dari pantai sampai air terjunpun ada. Namun entah kenapa ketika hari libur tiba saya enggan untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di daerah saya, saya lebih memilih untuk berlibur ke luar kota. dan bukannya saya tidak mau mendukung perekonomian di daerah saya, tetapi ketika berlibur ke tempat wisata di daerah saya, saya cukup jengkel dengan petugas yang ada didalamnnya, terlalu banyak pungli didalamnya, jauh sebelum saya masuk ke pintu gerabng tempat wisata, saya sudah dimintai uang, ketika masuk ketempat wisata saya kembali mengeluarkan uang untuk membayar karcis, biaya parkir yang mahal dan belum lagi ditambah dengan harga-harga minuman dan makanan yang diluar nalar, bahkan ketika saya ingin berfoto di spot yang bagus maka saya harus kembali mengeluarkan uang. Dan mungkin hal inilah yang harus diperbaiki untuk bisa meningkatkan daya tarik tempat wisata dan perekonomian daerah.

Meskipun ada beberapa potensi yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan Bandara Kertajati, untuk mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah riil bagi masyarakat. Jika sejumlah besar uang telah dialokasikan, kita harus mengingat misi bersama kita, yaitu menyelaraskan hasil yang bagus dengan kebutuhan masyarakat. Bandara ini dapat menjadi katalis bagi pembangunan daerah ini, tetapi hal itu hanya mungkin terjadi jika ada rencana strategis yang tepat, kerja sama dengan sektor swasta, dan upaya untuk menghasilkan dan meningkatkan layanan yang akan menarik lebih banyak orang ke bandara ini. Kita juga harus terus mendorong agar prioritas pembangunan di sini selalu berfokus pada kebutuhan mendesak masyarakat sekitarnya.

Selain itu, alokasi anggaran juga harus mempertimbangkan rasio antara investasi infrastruktur dan sektor lain, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat. Itulah sebabnya dengan evaluasi yang terarah, dimungkinkan untuk menentukan apakah proyek ini memiliki dampak seperti yang diharapkan atau apakah ada langkah-langkah yang harus ditingkatkan. Yang lebih penting, keterbukaan dalam setiap proses harus menjadi komponen kunci dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari proyek besar seperti ini dibagi ke seluruh kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah di musyawarahkan.

Seharusnya sih alokasi dana sebesar itu harusnya dipertimbangkan matang-matang agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat luas. Namun, kita juga perlu melihat upaya pemerintah menghidupkan kembali Kertajati sebagai investasi jangka panjang. Semoga ke depan tata kelola proyek bisa lebih efektif dan berdampak nyata.

Jika tempat wisata dikelola oleh pemerintah maka jangan harap tempat tersebut bisa berkembang dengan pesat karena kebiasaan pemerintah yang sering mengabaikan perbaikan infrastruktur ketika ada sesuatu yang mulai rusak. Lihat saja bangunan perkantoran dimana hampir kebanyakan tidak di urus dengan baik sehingga yang ada semakin terlantar. Lebih baik pengelolaan diberikan kepada pihak ketiga sehingga tempat wisata bisa di urus dengan baik dan mereka akan membayarkan pajak maupun sewa tempat kepada pemerintah.

Cara ini jauh lebih baik karena tempat wisata akan jauh lebih berkembang dan kita juga mengetahui penjabat pemerintahan yang selalu mendapatkan mutasi atau pindah-pindah tempat kerja sehingga fokus mereka justru akan terabaikan untuk mengelola tempat menjadi lebih berkembang dan itu jika bicara mengenai pola pengelolaan yang baik.

Saya setuju dengan anda jika infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah untuk diberika tanggung jawab pengelolaan pada pihak ketiga dan mereka dapat membayarkan sewa pada pemerintah untuk biaya perbaikan infrastruktur tersebut nantinya, karena jika setelah membangun sebuah infrastruktur dan tidak dikelola dengan baik tentu saja ini akan sangat merugikan anggaran yang telah mereka habiskan dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang telah dibangun tersebut.

Terkait dengan pejabat pemerintahan yang dipindahkan tempat kerja mereka akan lebih baik pengganti posisi mereka tersebut tetap melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pejabat sebelum mereka jika memang pembangunan tersebut akan bermanfaat untuk kedepannya, karena jika saja mereka yang menggantika posisi pejabat sebelum mereka melakukan pembangunan lain tentu apa yang telah dibangun sebelumnya akan terabaikan.

Banyan Daerah di Negara kita masih memiliki masalah dengan warga Lokal sehingga sulit juga bagi Pemerintah Daerah untuk menanggung pemeliharaan tempat pada pihak ketiga, ini yng menjadi permasalahan dan tidak kunjung terselesaikan karena warga Lokal yang tidak ingin kehilangan pencaariannya pada temapt wisata namun di sisi lain mereka juga enggan untuk melakukan pemeliharaan temapat.

Siappun yang menajadi pejabat daerah saya pikir juga akan sama, kita tahu sendiri kalau banyak di antara pejabat tersebut juga mencari keuntungan pada proyek pembangunan sehingga sulit untuk kita menyingkronkan antara plan dari pusat dan juga daerah, itu tidak akan memiliki titik temu kecuali pada program besar yang telah disorot oleh pemerintah pusat.

pemerintah harusnya bisa melakukan kolaborasi dengan warga sekitar dan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan objek wisata karena dilihat dari berbagai tempat kebanyakan objek wisata yg dikembangkan pemerintah daerah itu terkesan kumuh dan banyak pungli.

pemerintah pusat melalui kementrian terkait semestinya memperhatikan masalah ini karena sangat miris melihat banyak kawasan objek wisata itu terbengkalai dan tidak terurus sama sekali. sehingga dengan demikian adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, warga sekitar atau pengelola pihak ketiga, itu bisa membuat objek wisata yg dikelola oleh pemerintah daerah tidak hanya sebatas dibangun lalu ditinggalkan, namun itu secara nyata beroperasi dengan baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Masalah seperti ini terkadang sulit bukan berarti pemerintah tidak ingin melakukan kolaborasi dengan masyarakat di sekitar tempat wisata tetapi terkadang ada beberapa pihak yang memang memiliki niat untuk keuntungan pribadi yang membuat ini menjadi sulit bahkan terkadang mengklaim bahwa mereka adalah yang bertanggung jawab atas tempat wisata tersebut dan mayoritas yang terjadi disini adalah beberapa ormas atau mereka yang mengatakan lembaga masyarakat yang padahal isininya adalah orang-orang atau mungkin saya bisa katakan adalah preman yang sebenarnya menjadikan ini sebagai lahan pekerjaan sehingga pungli atau bahkan kenaikan harga dalam hal apapun di sekitaran tempat wisata selalu besar.

Di tempat saya seperti itu dimana ada sebuah tempat wisata yang sebenarnya pada awalnya dibangun oleh swadaya masyarakat tetapi berakhir dengan dikuasai oleh salah satu ormas loreng merah hitam (taulah ya ormas apaan  ::)) yang pada akhirnya dari segi lahan parkir, penjualan tiket masuk, dan bahkan yang katanya uang keamanan dan uang kebersihan mereka semua yang kelola yang pada akhirnya tempat wisata yang semula dibangun untuk membuat daerah saya mendapatkan pemasukan dari hal tersebut menjadi pemasukan untuk ormas.

Menarik nih topiknya, Kalau soal Bandara Kertajati yang bangkit dari mati suri, memang jadi sorotan banyak orang. bayangin aja, anggaran lebih dari 2 triliun rupiah digelontorkan gak maksimal pemanfaatannya. wajar sih kalau ada yang mempertanyakan kenapa dana segitu besar gak langsung dipakai buat kebutuhan prioritas seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat.

tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, ada potensi besar yang bisa dikembangkan, lokasi Kertajati strategis banget, apalagi kalau tol Cisumdawu makin lancar. Bisa jadi pusat logistik dan pintu gerbang jawa barat di masa depan. sekarang tantangannya di tata kelola dan mengembangkannya, biar penerbangan dan aktivitas ekonomi di sana meningkat.

Pemerintah pastinya perlu belajar dari kasus ini supaya investasi besar gak sia-sia lagi. transparansi anggaran dan perencanaan jangka panjang harus jelas biar publik tetap percaya. tapi ya tetap perlu dukungan masyarakat juga buat kasih masukan konstruktif, bukan sekadar kritik.

Pemerintah kita hanya fokus pada hal administrasi dan itu sebabnya sulit bagi mereka untuk mengembangkan potensi yang ada dan kesalahan tata kelola di sebabkan oleh tidak adanya perencanaan sehingga infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi beberapa langkah. Lebih baik memberikan wewenang kepada pihak ketiga sebagai pengelola sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mereka bisa menerima pembayaran sewa untuk aset yang di miliki. Cara ini dianggap lebih praktis karena ada kalaborasi yang terbangun dengan beberapa pihak sehingga sektor tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan dan peruntukannya.

Master plan pembangunan infrastruktur tidak bisa di ubah jika sudah pada tahap perencanaan akhir dan mungkin penjabat yang diganti tidak serta merta bisa menghentikan pengembangan infrastruktur tersebut. Mau atau tidak mereka harus melanjutkan karena anggaran sudah di persiapkan jauh sebelum itu final, namun yang saya maksud pada tahap pemeliharaan yang mungkin sering abai kepada pejabat yang diganti.

Menurut saya setiap pembangunan di sejumlah daerah selalu mengandung unsur politis atau kepentingan kelompok semata sehingga apa yang direncanakan terkadang gagal pada pelaksanaan atau tata kelola yang buruk. Saya setuju jika setiap kegiatan dikelola oleh swasta yang profesional dan pemerintah tidak mempersulit secara administrasi atau dengan birokrasi yang panjang.

Semoga Presiden Indonesia mengikuti langkah POTUS dan Elon Musk dengan DOGE ( Department of Government Efficiency). Departemen ini tujuan utamanya adalah memangkas pemborosan dalam anggaran federal. Elon menjanjikan efisiensi anggaran sebesar 2 trilyun dollar dengan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diimplementasikan. Salah satunya ada pembekuan USAID. Elon mengisyaratkan beberapa temuan kecurangan /korupsi dan pemborosan anggaran yang dilakukan oleh oknum di pemerintahan Amerika selama ini.

https://www.bbc.com/news/articles/cwyjz24ne85o

Saya kurang setuju jika pembangunan infrastruktur negara dikelola oleh swasta. Sebab, potensi terjadinya praktik korupsi sangat besar jika pengawasan dan pengaturan tidak dilakukan dengan baik. Infrastruktur yang dibangun oleh swasta memang bisa lebih efektif, terutama jika dikelola secara profesional dan transparan. Namun, jika proses ini tidak diawasi secara ketat, bisa jadi akan menjadi ajang korupsi, kolusi, dan nepotisme antara pejabat pemerintah dan pengusaha.

Korupsi bisa terjadi dengan: 1. penggelembungan anggaran, 2. pemberian tender kepada kontraktor tanpa tender yang adil, atau 3. penggunaan material yang tidak sesuai untuk mengantongi sisa dana. Oleh karena itu, jika proyek infrastruktur yang dikelola swasta ingin terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, jalan keluarnya adalah melalui pengendalian yang ketat, operasi yang transparan dalam proses lelang, dan pengawasan independen yang kuat.

Lucunya, di negara kita, pemrintah itu menunjuk konrtraktor bukan dari kualitas atau profesionalitasnya. Namun lebih pada aspek kedekatan, ketika pemilik perusahaan merupakan orang yang dekat dengan pemerintah, maka dialah yang akan mendapatkan tender. Di sisi lain, perlu Anda ketahui, bahwa ketika ada lelang tender, para kontraktor saling bersaing untuk mendapatkan tender dan bahkan melakukan suap untuk mendapatkan tender dari pemerintah. Jadi sebelum pembangunan dimulai, tindak pidana korupsi sudah terjadi.

Dan salah satu contoh lahan basah pembangunan insfratruktur negara yang dikelola oleh swasta, salah satunya adalah pembangunan IKN.

Sumber; www.hukumonline.com (https://www.hukumonline.com/berita/a/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat-hol18357/)

Tidak semuanya bisa dilibatkan persoalan politik karena pembangunan yang berbasis skala kebutuhan tentu saja melalui beberapa langkah yang disetujui meskipun terkadang apa yang anda sampaikan memang ada yang terjadi. Begitu juga sebaliknya mengenai pengelolaan karena pihak pemerintah memiliki landasan aturan yang mungkin akan membuat mereka mengambil keputusan dan jikapun pihak ketiga menjadi pengelola maka itu sudah melalui prosedur yang berlaku.

Perkara administrasi di birokrasi rumit karena sedikit banyaknya saya memahami kondisi tersebut dan dari sekian banyak yang saya perhatikan target pencapaian pembangunan hanya bersifat pada tahap penyelesaian tetapi untuk perawatan umumnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Normalisasi untuk hal-hal yang ribet, birokratif, njlimet dan rumit khususnya untuk proyek-proyek yang skalanya menengah besar itu sebenarnya cukup bagus (bukan proyek skala kecil), biar yang niat ikut proyeknya berbenah sedari dini. Proyek negara (skala besar) menurut saya semakin njlimet semakin bagus selama masuk akal dan dasarnya dan tujuannya suatu peraturan ditetapkan itu jelas, sementara untuk yang berbasis proyek kecil/mini/mikro/UMKM birokrasi memang sebaiknya disederhanakan dan tidak dibikin njlimet.

SOP yang njlimet birokratif dan ruwet itu sebagai bentuk filter dan cara untuk memperkecil fraud (penyelewengan). Selain BPK, mungkin sebaiknya ada juga auditor external yang rutin mengaudit secara berkala agar jika ada fraud bisa langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti. Mending stuck tapi uang negara aman, daripada terkesan mulus tapi pada akhirnya rugi.

Tetapi yang terjadi justru berbanding lurus dengan apa yang di sampaikan karena pemenang tender tidak lain merupakan orang dalam lingkaran kekuasaan dan tidak pernah ada pemenang di luar itu sehingga proyek yang di tayang hanya sebatas formalitas. Proses di birokrasi memang ribet sehingga cukup berdampak kepada perusahaan yang tidak memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan meskipun mereka mampu bekerja secara professional dan untuk UMKM proses pelelangan tidak seribet proyek besar karena ada mekanisme lain yang mengaturnya.

BPK, auditor dan apalah namanya itu ada akan tetapi masalah mereka tidak mampu menjangkau karena memang ada masalah di dalam proses yang sengaja di tutup-tutupi. Untuk sekarang mungkin sedikit lebih baik setelah bapak Prabowo Subianto memimpin akan tetapi apakah sudah sempurna kita juga tidak tau karena biasanya itu sedikit lebih tertutup.

Saya menghighlight tentang birokrasi dan ingin menyampaikan keresahan tentang itu. Harus diakui bahwa birokrasi adalah hal yang rumit dan bahkan jika  itu adalah masyarakat biasa maka jangan berharap lebih untuk mendapatkan pelajayanan yang memuaskan dan cepat.
Sebenarnya ini bagus jika sistem yang dijalankan juga bagus, namun masalahnya di negara kita ingin  birokrasi yang rumit ini menimbulkan masalah baru, yaitu UUD (Ujung Ujungnya Duit). Darisana saya menyimpulkan bahwa ada yang salah di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga dari hal yang seharusnya bagus justru bisa menimbulkan masalah baru. selain daripada itu tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebabnya adalah orang yang ada di dalamnya masih banyak orang yang tidak kompeten, terutama para oknum.

Jika anda tinggal di daerah mungkin hal ini cukup terasa karena memang kualitas pelayanan dari pihak pemerintah begitu lambat dan mereka sama sekali tidak memprioritaskan kecepatan maupun efesiensi dalam pelayanan. Ini terjadi tidak terlepas dari pekerjaan yang di rekrut tidak berdasarkan kecintaan ilmu sehingga karena adanya orang dalam membuat mereka bisa bekerja ditempat tersebut. Sebagai contoh lihat di beberapa sektor pelayanan milik pemerintah dan yang sedikit lebih lucu mereka bahkan bukan lulusan dengan kecintaan ilmu yang cocok didalam pekerjaan. Itu belum bicara mengenai tata kelola pemerintahan yang amburadul karena bahkan sumber daya pekerja sendiri jauh lebih tidak kompeten dalam menangani hajat dan kebutuhan masyarakat di setiap tempat pelayanan publik.

Lulusan kesehatan bekerja di sektor pelayanan pendidikan dan lulusan pendidikan bekerja di kantor PUPR. Ini yang saya lihat ada banyak kesalahan dalam memilih atau merekrut pekerjaan sehingga tugasnya begitu amburadul. Mungkin lebih banyak lagi jika pingin di telusuri dan ini saya sampaikan sesuai fakta yang ada di wilayah tempat tinggal saya karena untuk daerah lain saya tidak mengetahuinya.

Memang ada baiknya pos pekerjaan dalam pelayanan pemerintahan itu diisi oleh orang-orang yg sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang dibutuhkan, agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Namun sebenarnya bukan hanya itu saja masalahnya, kalau soal kompetensi bekerja, itu bisa diperbaiki, karena saya sudah pernah bekerja di pelayanan pemerintahan dan sudah paham apa-apa saja yang mereka kerjakan. Masalahnya sekarang ini memang etos kerjanya kurang - orang-orang yang bekerja pada pelayanan pemerintahan ini bekerja seperti mereka hanya menjalankan rutinitas tanpa semangat pelayanan, seolah-olah melayani masyarakat adalah beban, bukan tanggung jawab pekerjaan mereka. Misalnya di jam 8 pagi, setelah absensi pagi, kebanyakan mereka lebih memilih untuk nongkrong di kedai kopi, sambil main handphone, atau di ruangan pribadinya mereka hanya menonton youtube, sedangkan pekerjaannya dilimpahkan ke tenaga honorer atau anak magang.

Jadi yang perlu ditingkatkan adalah pengawasannya dan hukuman kepada pegawai yang bersikap indisipliner akan dikenakan sanksi administratif atau pencopotan jika tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena yang saya lihat pengawasan dan hukuman kepada pegawai pemerintahan itu sangat kurang dilakukan. Ditambah dengan kacaunya birokrasi kita, itu semakin memperparah keadaan.

Bagaimana caranya peningkatan kedisiplinan bisa dilakukan dengan baik sedangkan pihak pegawainya sendiri sibuk berada di warung kopi saat jam bekerja. Moralitas dan tanggung jawab pegawai di daerah kita cenderung buruk karena mereka tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Ada banyak pengawasan yang di lakukan oleh pemimpin setingkat lebih besar dari mereka akan tetapi itu hanya bertahan dalam jangka waktu yang cepat dan mereka kembali pada standar moralitas yang minim dalam tanggung jawab sebagai pelayanan publik.

Kira-kira hukuman seperti apa yang anda maksud yang dapat diterapkan bagi mereka karena saya melihat ada beberapa program yang dilakukan oleh bupati misalnya namun pegawai yang membandel tetap tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Hukumannya bisa bermacam-macam Om tergantung dari atasannya. Tapi bawahannya berbuat seperti itu juga karena mereka melihat kinerja atasannya yang belum bisa mencerminkan bagaimana menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sebenarnya ini sudah sangat memprihatinkan karena bukannya menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, mereka malah menganggap seolah-olah masuk tiap pagi dan pulang sore dan bersantai-santai di kantor adalah hal yang wajar. Padahal mereka adalah pejabat publik yang harus melayani masyarakat. Dan terkait dengan tata kelola dari pemerintah, mereka sudah terlambat untuk mulai menata kotanya jika keadaannya sudah banyak berubah. Kebijakan-kebijakan yang mereka buat cenderung hanya bersifat sementara dan setelah ganti pejabat, kebijakannya juga akan berubah. Padahal inti permasalahannya tidak tersentuh.

Tidak ada hukuman yang bisa di berlakukan untuk mereka yang tidak disiplin kecuali sudah sangat berlebihan karena memang dari atasanya saja sudah melakukan hal demikian sehingga bawahannya juga akan melakukan hal yang sama.
Semuanya akan kembali pada kesadaran masing masing untuk masalah kedisiplinan karena meski bagaiamapun aturan yang di buat tetap akan di langgar apabila memang mereka tidak disiplin.

Dan perihal kerja dari pegawai pemerintah sendiri merupakan tanggung jawab pusat, saya pikir pola kerja mereka yang harus di ubah karena kini terlihat ASN di suatu instansi sudah sngat banyak sehingga banyak yang tidak memiliki kerjan, jadi strukturnya di kerucutkan sehingga ASN semuanya mendapatkan poksi kerja yang sesuai jadi jika mereka memiliki kerjaan besar kemungkinan untuk bisa menjaga kedisiplinan agar kerjaannya selesai.

Saya tidak melihat ini efektif karena masih banyak PNS yang tidak mengikuti standar pekerjaan dan khususnya di daerah saya banyak dari mereka masih berkumpul di warung kopi di jam kerja. Hukuman ataupun denda tidak akan merubah cara pandang mereka karena memang dibutuhkan kesadaran secara individu dan mungkin disiplin yang dimaksud akan terbentuk jika mereka merasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka jalani. Dulu orang mengatakan karena gaji kecil sehingga mereka tidak bekerja sepenuh hati akan tetapi sekarang gaji PNS sudah besar dan seharusnya pola pikir maupun cara kerja mereka juga harus di tingkatkan. Khusunya di dinas yang menangani masalah pelayanan dan coba anda datangi untuk mengurus sesuatu mak di situ anda akan melihat ada banyak pekerja yang tidak kompetensi dan bahkan yang menangani pihak honorer maupun bakti. Itu lah yang saya sebut ironi karena pemerintah gagal mewujudkan cita-cita yang baik dalam menangani masyarakat.

Kayanya budaya ngumpul di warung kopi di jam kerja ada dimana-mana ya Om ;D

Kebiasaan ini yang masih sulit untuk dirubah. Kantor masuk jam 7.30 eh ada yang baru datang jam 8 dan meminta tolong temannya untuk ngabsenin hadeuh. Padahal mereka seharusnya menyadari bahwa gaji mereka sekarang ini sudah besar apalagi dari segi tunjangan. Jadi dengan adanya kenaikan gaji, mereka bisa menyadari kalau mereka ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dan harus bisa memberikan imbal balik kepada masyarakat.

Yah itu sebuah ironi yang masih terjadi di negara kita. Perlu kesadaran untuk bisa menyadari bahwa mereka perlu berubah ke arah yang lebih baik lagi.

Om. Jika anda PNS saya pikir sedikit banyak juga anda akan melakukan hal tersebut. Saya perhatikan kinerja PNS Daerah dan PNS yang verikal keatas pegawai kementerian itu beda jauh dan mengapa beda jauh secara value baik dari tukin dan uang makan juga sangat berbeda.

Jika pemerintah mau pikir lebih lanjut dan meningkatkan kinerja Para aparaturnya Tolong Naikkan Gaji mereka dulu. Anda bisa bayangkan dengan gaji misal 3 juta perbulan katakanlah dia bagi staff biasa gaji itu harus cukup semuanya disitu baik biaya dia pergi ke kantor selama 22 hari, nutup kebutuhan rumah, sekolah dan lainnya.

Jika dia PNS yang kebetulan ngantor dekat rumah bisa hemat kalau misal jarak tempuh kerja dia sampai 100 KM PP meskipun pakai motor lumayan juga biaya hari-harinya habis kurang lebih 80rb. masuk kerja kadang hanya untuk absen saja sebab sudah pakai APP serta cukup banyak rasionalisasi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah saat ini.

PNS itu dilihat memang keren tapi kenyataan gaji mereka hanya tahan tidak lebih dari 10 hari saja selepas itu persis kayak kita nambal lagi untuk tutup biaya 20 hari kedepan.

kalau bandara kertajati jauh banget dari keramain, karena di bangun di majalengka yang jauh dari bandung
dan kebanyakan orang luar daerah ke jawabarat tujuan pasti kebandung jadi malah ga flexibel dan jadi ogah menggunakan jasa peawat. begitupun orang bandung akan memilih moda tranportasi lain nya dari pada sekedar naik pesawat haru ke majalengka dulu

Kedisiplinan di negara kita masih berantakan, jadi jangan heran ketika melihat para pejabat atau apapun itu tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan untuk masuk tepat waktupun saya rasa itu adalah hal yang sangat sulit untuk mereka. Masalahnya adalah ini seperti di didik sejak kecil, sejak berada di bangku sekolah. Setidaknya dari apa yang saya rasakan dulu, guru masih banyak yang suka telat. Jika murid telat dihukum, maka jika guru yang telat?

Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan sebuah profesi, sebab saya juga sangat yakin itu hanya oknum, sebab masih banyak juga guru yang baik dan mereka sangat disiplin.

Selain daripada itu, terkadang pekerjaan dan jabatan yang tinggi di negara kita ini hanya untuk ajang pamer, mungkin disini ada yang merasakan hal yang sama.

Jangan membicarakan kedisiplinan di negara yang antri saja masih pada ribut.
Jangan membicarakan kedisiplinan di negara yang janji jam 7 datang jam 9. wkwkwk

Ini bukan lagi sebuah masalah, sebab ini sepertinya sudah menjadi budaya kita, budaya dalam kategori negatif. Bagaimana mungkin kita bisa beranjak menjadi negara maju, sedangkan untuk disiplin hal hal kecil saja kita masih tidak bisa.

Bukan hanya para pejabatnya, akan tetapi rakyatnya juga sama. Kita mungkin bisa melihat dari hal hal kecil seperti membuang sampah misalnya.