MASA JABATAN KADES 8 TAHUN MAKSIMAL 2 PERIODE !! APA TANGGAPANMU!?

[blue Snow]

Jika kinerjanya bagus tidak mengecewakan rakyatnya saja rasa mau 4 periode pun saya dukung gan😅,ini yang jadi masalahnya kan bukan hanya 2 periode 1 periode juga dia sudah tidak amanah, janji-janji yang di berikan kepada rakyat tidak sesuai dan meleset,pada kita tau pasti anggaran desa yang di ajukan untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat sudah pasti ada,misal anggaran untuk memperbaiki jalan yang rusak itu sudah pasti menjadi prioritas utama yang diusulkan para kades yang sudah jadi,tapi kenyataannya jalan dari kades pertama sampai kades baru pun jalan yang rusak masih sama belum ada perubahan.
Kalau begitu mah boro-boro mau 2 periode 1 periode pun sudah ogah mau nya cepet ganti yang baru yang mana harapan masyarakat yang bagus baik jujur dan amanah dan menepati janji-janjinya.

Baiknya dilaporkan kalau masih ada jalan rusak, karena anggaran buat desa itu besar gan, bahkan 1/3 anggaran yang ada dikabupaten itu dialokasikan buat desa. Jikalau masih ada jalan yang rusak atau sudah diperbaiki namun masih bolong-bolong, baiknya difoto lalu dilaporkan ke pihak berwajib. Ini bisa jadi solusi supaya mereka kapok dan merealisasikan anggaran desa dengan tepat. Jangan hanya mengadakan acara 17-an saja baru dana desa digelontorkan besar-besaran, ngundang artis dan pertunjukan organ tunggal. Kalau bisa dialokasikan ke insfrastruktur yang terus dicanangkan oleh pemerintahan jokowi. Kalau ane pasti akan masuk dan nyari tahu berapa anggaran di desa ane diterima, kalau tidak sesuai ane grasak-grusukin tuh kantor lurah biar mereka keringet dingin.

[ringgo96]

Dalam masalah ini memang kades sangat menguntungkan dalam masa jabatan yang sangat lama,tapi yang kita khawatirkan selama menjabat jadi kades mereka tidak bisa bekerja secara maksimal dalam membangun desa mereka masing-masing, jika memang memang mereka bisa bekerja secara maksimal saya mendukung penuh atas jabatan mereka di perpanjang selama 8 tahun,dan saat ini kita bisa melihat banyak kades yang terjerat kasus korupsi akibat dana yang mereka kelola untuk memenuhi kebutuhan pribadi,dan saya yakin ini bukan keinginan masyarakat melainkan para kades sendiri yang meminta hingga mereka melakukan demo.

[bots1]

Menurut saya, sudah tepat kalau masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan 2 periode karena memang dengan durasi jabatan tersebut kades bisa membangun desanya setidaknya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Memang masa jabatan itu pasti ada sisi positif maupun negatifnya terutama kalau kades itu memang ingin melakukan korupsi sehingga dengan masa jabatan tersebut bisa melakukan korupsi yang besar dengan dana desa. Apalagi KPK sulit untuk memantaunya karena memang KPK tidak ada infrastruktur aparat aparatur ke tingkat desa atau kecamatan.

[masulum]

-snip- Memang masa jabatan itu pasti ada sisi positif maupun negatifnya terutama kalau kades itu memang ingin melakukan korupsi sehingga dengan masa jabatan tersebut bisa melakukan korupsi yang besar dengan dana desa. Apalagi KPK sulit untuk memantaunya karena memang KPK tidak ada infrastruktur aparat aparatur ke tingkat desa atau kecamatan.

NAH! ini nih paling bener, hahaha! kenapa seluruh kades mau ke Jakarta buat demo? Bayangin bro dana desa miliaran setiap tahun. Kades bisa bikin 2 rumah dengan 2 lantai dan mewah, 1 mobil eropa, 1 mobil jepang. Sisa dana desa defisit Rp2.000 di papan pengumuman. kemana uangnya? 

Sebenarnya, pemerintah Indonesia bisa membuat satu sistem 1 pintu, model dompet digital. Nadim bisa bikin Gopay yang bisa dihandle seluruh admin di berbagai cabang. masa Indonesia ga bisa sih bikin. kan gitu. Tapi, itu tadi, proyek fiktif sering ditemukan agar dana bisa tersalurkan entah ke mana dan ke siapa. 

Bayangkan, dana desa ada anggaran 120 juta untuk kejadian khusus. jembatan rusak nunggu pemerintah pusat untuk betulin
Proyek jalan dusun pavingisasi 10 meter laporannya 100 meter, tentu ini tidak mewakili 100% kades Indonesia. ini mungkin hanya dilakukan 0.000001% dari seluruh kades ya. 

[uswa56]

Menurut saya, sudah tepat kalau masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan 2 periode karena memang dengan durasi jabatan tersebut kades bisa membangun desanya setidaknya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Memang masa jabatan itu pasti ada sisi positif maupun negatifnya terutama kalau kades itu memang ingin melakukan korupsi sehingga dengan masa jabatan tersebut bisa melakukan korupsi yang besar dengan dana desa. Apalagi KPK sulit untuk memantaunya karena memang KPK tidak ada infrastruktur aparat aparatur ke tingkat desa atau kecamatan.

Semuanya ada sisi positif dn juga negatifnya dan saya tidak melihat kalau ada banyak sisi positif di turan baru ini karena jikapun masa jabatan 5 tahun sudh cukup untuk membangun desnya toh anggaran desa juga turunnya pertahun sehingga tidak ada proyek multi yang bisa di laksanakan justru saya pikir untuk membangun sebuah desa butuh penyegaran dan ide ide baru sehingga jabatan 8tahun saya anggap terlalu lama.

[blue Snow]

Menurut saya, sudah tepat kalau masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan 2 periode karena memang dengan durasi jabatan tersebut kades bisa membangun desanya setidaknya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Memang masa jabatan itu pasti ada sisi positif maupun negatifnya terutama kalau kades itu memang ingin melakukan korupsi sehingga dengan masa jabatan tersebut bisa melakukan korupsi yang besar dengan dana desa. Apalagi KPK sulit untuk memantaunya karena memang KPK tidak ada infrastruktur aparat aparatur ke tingkat desa atau kecamatan.

Saat ini yang menjadi kendala KPK untuk memantau mereka yaitu karena terbatasnya lokasi dan jauhnya beberapa desa di Indonesia ini. Namun hal itu bukan jadi persoalan besar bagi mereka untuk tidak mengawasi para kades. Bisa saja KPK menempatkan 1 orang di tiap kecamatan untuk mengawasi desa-desa di sana. Ya tidak mesti pegawai KPK langsung, bisa juga mereka merekrut lembaga ad hoc yang independent untuk melakukan itu, di samping bisa menambah lowongan kerja, fungsi lembaga ad hoc ane rasa juga cukup kuat untuk memantau pergerakan korupsi di desa-desa, malah lembaga semacam inilah yang sering memberikan informasi akurat ke KPK kalau ada koruptor seperti ICW, dan lain sebagainya.

[Reredmi896]

Dalam masalah ini memang kades sangat menguntungkan dalam masa jabatan yang sangat lama,tapi yang kita khawatirkan selama menjabat jadi kades mereka tidak bisa bekerja secara maksimal dalam membangun desa mereka masing-masing, jika memang memang mereka bisa bekerja secara maksimal saya mendukung penuh atas jabatan mereka di perpanjang selama 8 tahun,dan saat ini kita bisa melihat banyak kades yang terjerat kasus korupsi akibat dana yang mereka kelola untuk memenuhi kebutuhan pribadi,dan saya yakin ini bukan keinginan masyarakat melainkan para kades sendiri yang meminta hingga mereka melakukan demo.

dari segi waktu yang di dapat untuk kades yang mengelola desa nya masing-masing memang di untungkan 8 tahun waktu yang cukup lama bila ingin menguji kinerja kades tersebut, bagaimana dan seperti apa desa yang akan dia bangun nantinya kedepan apakah akan bagus atau malah sebaliknya, karena kita tahu di negeri kita korupsi menjadi hal yang sangat wajar dan gampang di lakukan tanpa rasa malu,  mulai dari tingkat RT dan seterusnya,  kekhawatiran itu pasti ada bila melihat masa jabatan yang di perpanjang, namun pasti ada sisi positifnya jika ada beberapa kades yang jujur dan mementingkan warganya akan lebih baik dengan perpanjangan jabatan tersebut, di sisi lain saya juga sependapat dengan anda pasti akan ada bermunculan kades yang nakal dan memanfaatkan masa jabatan tersebut dengan mengumpulkan pundi-pundi uang untuk pribadinya masing-masing. Dalam hal ini saya sependapat dengan @blue snow KPK harus turun tangan langsung dengan memperkerjakan lembaga ad hoc untuk memantau kinerja aparatur pemerintahan desa meminimalisir hal yang tidak di inginkan

[Juse14]

Dalam masalah ini memang kades sangat menguntungkan dalam masa jabatan yang sangat lama,tapi yang kita khawatirkan selama menjabat jadi kades mereka tidak bisa bekerja secara maksimal dalam membangun desa mereka masing-masing, jika memang memang mereka bisa bekerja secara maksimal saya mendukung penuh atas jabatan mereka di perpanjang selama 8 tahun,dan saat ini kita bisa melihat banyak kades yang terjerat kasus korupsi akibat dana yang mereka kelola untuk memenuhi kebutuhan pribadi,dan saya yakin ini bukan keinginan masyarakat melainkan para kades sendiri yang meminta hingga mereka melakukan demo.

dari segi waktu yang di dapat untuk kades yang mengelola desa nya masing-masing memang di untungkan 8 tahun waktu yang cukup lama bila ingin menguji kinerja kades tersebut, bagaimana dan seperti apa desa yang akan dia bangun nantinya kedepan apakah akan bagus atau malah sebaliknya, karena kita tahu di negeri kita korupsi menjadi hal yang sangat wajar dan gampang di lakukan tanpa rasa malu,  mulai dari tingkat RT dan seterusnya,  kekhawatiran itu pasti ada bila melihat masa jabatan yang di perpanjang, namun pasti ada sisi positifnya jika ada beberapa kades yang jujur dan mementingkan warganya akan lebih baik dengan perpanjangan jabatan tersebut, di sisi lain saya juga sependapat dengan anda pasti akan ada bermunculan kades yang nakal dan memanfaatkan masa jabatan tersebut dengan mengumpulkan pundi-pundi uang untuk pribadinya masing-masing. Dalam hal ini saya sependapat dengan @blue snow KPK harus turun tangan langsung dengan memperkerjakan lembaga ad hoc untuk memantau kinerja aparatur pemerintahan desa meminimalisir hal yang tidak di inginkan

8 tahun adalah waktu yang cukup lama, sangat dikhawatirkan jika nantinya akan tumbuh politik dinasti di setiap pemerintahan desa akan terjadi, dan ini sangatlah berbahaya dan mengkhawatirkan. Di desa saya saja, saya melihat bahwa aparatur pemerintahan desa itu hampir secara keseluruhan di isi oleh keluarga dan kerabat kepala desa itu sendiri. Termasuk ketika ada perekrutan PPS dan Panwaslu, itu di isi oleh orang-orang terdekat kades.

Politik dinasti sangatlah berbahaya, karena ini akan menutup peluang generasi muda untuk masuk menjadi bagian dari aparatur pemerintah desa.

Demokrasi telah hilang dan hanya tinggal nama. Jika kita terus menutup mata dan hanya berdiam diri saja melihat kerakusan para penguasa, maka tunggulah kehancurannya.

Dan berbicara mengenai prioritas penggunaan dana desa, ini dibagi menjadi tiga, yaitu : biaya koordinasi, biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan kegiatan khusus lainnya. Yang mana semua itu sangat mudah untuk di manipulasi dan pusat hanya membutuhkan laporan saja, sehingga akan sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi di setiap aparatur pemerintahan desa. Terlebih lagi jika tidak diawasi dengan baik.

[blue Snow]

8 tahun adalah waktu yang cukup lama, sangat dikhawatirkan jika nantinya akan tumbuh politik dinasti di setiap pemerintahan desa akan terjadi, dan ini sangatlah berbahaya dan mengkhawatirkan. Di desa saya saja, saya melihat bahwa aparatur pemerintahan desa itu hampir secara keseluruhan di isi oleh keluarga dan kerabat kepala desa itu sendiri. Termasuk ketika ada perekrutan PPS dan Panwaslu, itu di isi oleh orang-orang terdekat kades.

Politik dinasti sangatlah berbahaya, karena ini akan menutup peluang generasi muda untuk masuk menjadi bagian dari aparatur pemerintah desa.

Demokrasi telah hilang dan hanya tinggal nama. Jika kita terus menutup mata dan hanya berdiam diri saja melihat kerakusan para penguasa, maka tunggulah kehancurannya.

Dan berbicara mengenai prioritas penggunaan dana desa, ini dibagi menjadi tiga, yaitu : biaya koordinasi, biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan kegiatan khusus lainnya. Yang mana semua itu sangat mudah untuk di manipulasi dan pusat hanya membutuhkan laporan saja, sehingga akan sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi di setiap aparatur pemerintahan desa. Terlebih lagi jika tidak diawasi dengan baik.

Sudah jadi rahasia umum kalau politik dinasti di negara kita ini sudah dipelopori oleh pemimpin kita jauh-jauh hari. Tidak perlu jauh-jauh, presiden kita sendiri pun melakukannya dengan berbagai cara di MK dan MA supaya anak keturunan bisa melenggang ke tapuk kekuasaan. Ane rasa politik dinasti kali ini lebih gila dari pada di zaman-zaman dulu. Di masa SBY saja politik dinasti tidak sampai pada merevisi undang-undang ke MK supaya anaknya baskoro dan agus jadi wapres atau cagub. Atau di masa suharto dimana KKN meraja rela pun anaknya tidak sampai jadi pemimpin segala, walau mbak tutut jadi mendsos, namun itu pun sebagai hadiah dari fungsionaris partai golkar yang meng-golkan pak harto jadi presiden.

[Jatiluhung]

Menurut saya, sudah tepat kalau masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan 2 periode karena memang dengan durasi jabatan tersebut kades bisa membangun desanya setidaknya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Memang masa jabatan itu pasti ada sisi positif maupun negatifnya terutama kalau kades itu memang ingin melakukan korupsi sehingga dengan masa jabatan tersebut bisa melakukan korupsi yang besar dengan dana desa. Apalagi KPK sulit untuk memantaunya karena memang KPK tidak ada infrastruktur aparat aparatur ke tingkat desa atau kecamatan.

Kalau masa jabatannya 8 tahun, berarti pemilihan kadesnya juga diadakan setiap 8 tahun sekali ya pak? Saya pikir ini memang ide  yang juga cukup bagus kalau berdasarkan penghematan anggaran negara. Soalnya kalau biasanya pemilihan kades diadakan 5 tahun sekali berarti negara akan mengeluarkan biaya untuk pemilihan kades setiap 5 tahun sekali. Nah dengan pemilihan setiap 8 tahun sekali maka itu bisa memangkas anggaran negara untuk penyelenggaraan tersebut menjadi mengeluarkannya setiap 8 tahun sekali.

Tapi memang pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi jika saya melihat situasi dan kondisi desa-desa dinegara ini sepertinya memang masa jabatan 5 tahun tidak cukup untuk menyelesaikan program pembangunan yang sedang dilakukan oleh kades. Mungkin dengan tambahan waktu program bisa dirampungkan sampai selesai. Tapi dari sisi negativenya memang dikhawatirkan tentang korupsi. Tapi sebenarnya walaupun berganti setiap 5 tahun sekali pun tentang korupsi ya tidak bisa diubah. Karena kita tidak tahu kades selanjutnya apakah akan amanah atau tidak juga.

[GoldMagic]

Dalam masalah ini memang kades sangat menguntungkan dalam masa jabatan yang sangat lama,tapi yang kita khawatirkan selama menjabat jadi kades mereka tidak bisa bekerja secara maksimal dalam membangun desa mereka masing-masing, jika memang memang mereka bisa bekerja secara maksimal saya mendukung penuh atas jabatan mereka di perpanjang selama 8 tahun,dan saat ini kita bisa melihat banyak kades yang terjerat kasus korupsi akibat dana yang mereka kelola untuk memenuhi kebutuhan pribadi,dan saya yakin ini bukan keinginan masyarakat melainkan para kades sendiri yang meminta hingga mereka melakukan demo.

Memang karena sudah banyak contoh nya ya gan cara kerja kades memang kurang maksimal untuk desa-desa sehingga untuk 1 priode saja kaya tidak ada bekas kerjanya,tapi setelah di pikir kan 1 priode juga lumayan lama sih menurut saya rapi entah kenapa dalam waktu segitu banyak kades yang tidak berhasil dalam visi misinya.
Apa karena memang praktek dengan teori yang sudah direnycanakan tidak sejalan ya sehingga tidak berhasil.

[blue Snow]

Memang karena sudah banyak contoh nya ya gan cara kerja kades memang kurang maksimal untuk desa-desa sehingga untuk 1 priode saja kaya tidak ada bekas kerjanya,tapi setelah di pikir kan 1 priode juga lumayan lama sih menurut saya rapi entah kenapa dalam waktu segitu banyak kades yang tidak berhasil dalam visi misinya.
Apa karena memang praktek dengan teori yang sudah direnycanakan tidak sejalan ya sehingga tidak berhasil.

Sulit untuk berhasil apa lagi jika kampanyenya sudah ngabisin uang banyak. Kades-kades yang berhasil akan berupaya mengembalikan uang kampanye dia lebih dahulu dibanding menjalankan program desa. Mereka akan berupaya nilepin uang proyek desa lebih dulu dibanding bangun insfrastruktur. jadi jangan heran banyak yang mandek. Apa lagi jika desa tersebut terpencil jauh dari pengawasan, maka akan lebih parah lagi para kades-kades ini nilepin uang pembangunan. Sebenarnya gampang, dibentuk aja pemuda-pemuda desa sebagai badan pengawas perpanjangan tangan KPK, ane yakin tuh kades yang akan korupsi mikir 2x kalau dibolehkan pemuda-pemuda ini untuk audit.