Kabar gembira untuk bitcoin saat ini

[Husna QA]

Venezuela Merupakan negara yang memiliki mata uang tidak ternilai harganya dan juga negara termiskin di benua Amerika, meskipun demikian saya harus di cap jempol kepada negara satu itu dengan membuat bitcoin menjadi salah satu pembayaran di pizza hut.

Harapan indonesia bisa melaukan hal yang sama dengan Venezuela utk mempermdh bagi pengguna Bitcoin.

Mungkin maksudnya "mata uang yang tidak bernilai harganya" (nilai mata uangnya anjlok), sementara kalau "tidak ternilai harganya" itu berarti mata uangnya memiliki nilai harga yang cukup tinggi (~tidak terhingga).

Kalau disebut mempermudah, sebenarnya Pemerintah Indonesia juga sudah memberikan kemudahan untuk penggunaan Bitcoin dan Cryptocurrency lain dengan melegalkannya untuk diperdagangkan sebagai aset komoditas;
Dan lagi mata uang Rupiah juga tidak terpuruk sebagaimana mata uang Venezuela yang mana untuk membeli Beras 1kg saja harus membawa uang bertumpuk-tumpuk senilai 2.500.000 Bolivar; Sehingga bisa jadi pertimbangan dilegalkannya Bitcoin sebagai alat pembayaran di sana agar transaksi sehari-hari bisa lebih efisien ketimbang harus membawa/membayar dengan bertumpuk-tumpuk uang dengan nilai yang rendah.


Ref: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45255401

[1714883585]

1714883585

[1714883585]

1714883585

[1714883585]

1714883585

[1714883585]

1714883585

[1714883585]

1714883585

[kawetsriyanto]

Mungkin maksudnya "mata uang yang tidak bernilai harganya" (nilai mata uangnya anjlok),

Benar, sepertinya maksudnya demikian Om.
Kan disebutkan di atas Venezuela salah satu negara termiskin, gak match kalau mata uang nya "tak ternilai" atau tinggi.

Pemerintah Indonesia juga sudah memberikan kemudahan untuk penggunaan Bitcoin dan Cryptocurrency lain dengan melegalkannya untuk diperdagangkan sebagai aset komoditas;

Saya setuju Om. Pemerintah pada dasarnya sudah memberikan kemudahan bagi para user Bitcoin. Bukan hanya dengan melegalkan nya menjadi komoditas aset digital, tetapi juga memberikan ruang untuk perkembangannya di Indonesia. Contohnya, tidak ada pelarangan untuk iklan atau promosi, diskusi public terkait Bitcoin, dan lain-lain. Bahkan pihak regulator juga mulai ikut serta terlibat pada diskusi publik terkait Bitcoin ini di Indonesia. Contoh pada IBW 2020 kemaren dan seminar2 online lainnya.

@rosm3511, terkait mengapa pemerintah tidak mengesahkan Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran. Itu karena pemerintah belum punya landasan untuk pengesahannya. Apalagi ada UU yang melarang penggunaan alat pembayaran selain Rupiah. Perlu ada penyesuaian dan proses yang cukup panjang untuk itu.

[aqil]

semakin banyak orang yg menggunakan bitcoin,maka semakin tinggi pula pelaku usaha akan menerima pembayaran dengan bitcoin.orang-orang akan semakin yakin bitcoin punya prospek bagus dan mengikuti zaman yang semakin serba teknologi.

Selama pemerintah sendiri support terhadap Bitcoin, maka apa yang agan ungkapkan diatas berpotensi besar untuk terlaksana. Tetapi jika banyak pemerintahan dari suatu negara yang tidak/belum melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, maka meskipun banyak orang yang menggunakan (memiliki) Bitcoin belum tentu tingkat pertumbuhan merchant yang menggunakan Bitcoin sebagai opsi pembayaran juga akan ikut meningkat karena permasalahan legalitas.

tapi kalau pengguna bitcoin semakin tinggi bukan tidak mungkin pemerintah pun akan ikut support,dan semakin besar peluang negara untuk melegalkan bitcoin.
dalam segi bisnis pastinya negara banyak diuntungkan dalam bertransaksi menggunakan bitcoin.akan banyak fee yang masuk ke kas negara.

[Husna QA]

tapi kalau pengguna bitcoin semakin tinggi bukan tidak mungkin pemerintah pun akan ikut support,dan semakin besar peluang negara untuk melegalkan bitcoin. -snip-

Yang agan maksud melegalkan bitcoin tuh sebagai alat pembayaran dengan kata lain dijadikan sebagai mata uang disamping uang resmi negara tertentu semisal Rupiah di Indonesia? Jika ya... maka untuk bisa kesana harus ada perubahan lebih dulu pada undang-undang tentang mata uang di Indonesia. Dan tentunya tidak serta merta begitu saja bisa dengan mudah bisa terrealisasi.

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

[Chikito]

tapi kalau pengguna bitcoin semakin tinggi bukan tidak mungkin pemerintah pun akan ikut support,dan semakin besar peluang negara untuk melegalkan bitcoin.
dalam segi bisnis pastinya negara banyak diuntungkan dalam bertransaksi menggunakan bitcoin.akan banyak fee yang masuk ke kas negara.

Bitcoin sudah legal diperdagangkan di Indonesia sebagai Komoditas digital seperti layaknya emas yang tertuang dalam peraturan Bappebti No. 2, 3, 4 dan 5 Tahun 2019. Tapi bagaimana keuntungan yang didapat oleh pemerintah saat ini, mungkin mereka bisa memungut tax dari fee transaksi dari exchange dan saya juga tidak tahu apa mereka telah mendapatkan fee tersebut.

[Luzin]

, mungkin mereka bisa memungut tax dari fee transaksi dari exchange dan saya juga tidak tahu apa mereka telah mendapatkan fee tersebut.

Tidak banyak kabar yang saya tahu mengenai tax exchange ini om, apakah pemerinta telah memungut atau hanya pajak perusahaan saja ( bukan dari fee dan uang yang beredar di exchange). Tapi jikapun nanti akan ada pelegalan sebagai alat pembayaran itu membutuhkan proses panjang, selain itu nanti mungkin akan ada pajak penghasilan dari aset yang kita miliki. Entah pemerintah akan melacak bekerjasama melalui KYC atau metode yang lain.

[Husna QA]

Tidak banyak kabar yang saya tahu mengenai tax exchange ini om, apakah pemerinta telah memungut atau hanya pajak perusahaan saja ( bukan dari fee dan uang yang beredar di exchange). -snip-

Dari yang pernah saya baca pada salah satu artikel di situs www.pajak.go.id, ambil contoh Indodax/Bitcoin.co.id sedari 2016^* lalu sudah menambahkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% untuk semua biaya transaksi jual-beli maupun withdraw yang dilakukan di situs Indodax tersebut.

^* Referensi: https://www.pajak.go.id/id/artikel/menangkap-momentum-popularitas-bitcoin

[joniboini]

Itu PPN dihitungnya dari biaya transaksinya atau volumenya ya berarti? Soalnya kalau 10% dari volume kayaknya kok besar banget, berarti trade 100 juta bakal kena 10 juta. Ane yakin bakal banyak protes kalau ini benar sih, mengingat aset lain pajaknya kayaknya ga segede ini cmiiw.

[oHnK]

Tidak banyak kabar yang saya tahu mengenai tax exchange ini om, apakah pemerinta telah memungut atau hanya pajak perusahaan saja ( bukan dari fee dan uang yang beredar di exchange). -snip-

Dari yang pernah saya baca pada salah satu artikel di situs www.pajak.go.id, ambil contoh Indodax/Bitcoin.co.id sedari 2016^* lalu sudah menambahkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% untuk semua biaya transaksi jual-beli maupun withdraw yang dilakukan di situs Indodax tersebut.

^* Referensi: https://www.pajak.go.id/id/artikel/menangkap-momentum-popularitas-bitcoin

Itu PPN dihitungnya dari biaya transaksinya atau volumenya ya berarti? Soalnya kalau 10% dari volume kayaknya kok besar banget, berarti trade 100 juta bakal kena 10 juta. Ane yakin bakal banyak protes kalau ini benar sih, mengingat aset lain pajaknya kayaknya ga segede ini cmiiw.

Jika dilihat langsung dari situs Indodax saat ini, fee untuk withdraw sebesar 0,5% dari total penarikan tetapi minimal biaya nya 25k.



Mungkin yang dimaksud PPN sebesar 10% dihitung dari keseluruhan transaksi yang ada di situs Indodax lalu dibagikan rata ke semua pengguna, bukan ke perorangan. Karna pastilah banyak yang protes kalo beneran 10% dari transaksi perorangan.

[Husna QA]

-snip- Mungkin yang dimaksud PPN sebesar 10% dihitung dari keseluruhan transaksi yang ada di situs Indodax lalu dibagikan rata ke semua pengguna, bukan ke perorangan. Karna pastilah banyak yang protes kalo beneran 10% dari transaksi perorangan.

Nampaknya ini yang lebih mendekati, karena di link situs pajak.go.id yang saya infokan sebelumnya juga tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pajak 10% tersebut untuk perorangan, namun mencakup semua biaya untuk transaksi jual-beli maupun penarikan yang terjadi di situs tersebut.

[aqil]

tapi kalau pengguna bitcoin semakin tinggi bukan tidak mungkin pemerintah pun akan ikut support,dan semakin besar peluang negara untuk melegalkan bitcoin.
dalam segi bisnis pastinya negara banyak diuntungkan dalam bertransaksi menggunakan bitcoin.akan banyak fee yang masuk ke kas negara.

Bitcoin sudah legal diperdagangkan di Indonesia sebagai Komoditas digital seperti layaknya emas yang tertuang dalam peraturan Bappebti No. 2, 3, 4 dan 5 Tahun 2019. Tapi bagaimana keuntungan yang didapat oleh pemerintah saat ini, mungkin mereka bisa memungut tax dari fee transaksi dari exchange dan saya juga tidak tahu apa mereka telah mendapatkan fee tersebut.

karena pemerintah tidak terlalu terbuka dengan pemakaian bitcoin,sehingga keuntungan dari bitcoin seperti diabaikan,dengan kata lain pemerintah tidak serius dalam pengembangan bitcoin sebagai mata uang masa depan disamping rupiah.

[Chikito]

tapi kalau pengguna bitcoin semakin tinggi bukan tidak mungkin pemerintah pun akan ikut support,dan semakin besar peluang negara untuk melegalkan bitcoin.
dalam segi bisnis pastinya negara banyak diuntungkan dalam bertransaksi menggunakan bitcoin.akan banyak fee yang masuk ke kas negara.

Bitcoin sudah legal diperdagangkan di Indonesia sebagai Komoditas digital seperti layaknya emas yang tertuang dalam peraturan Bappebti No. 2, 3, 4 dan 5 Tahun 2019. Tapi bagaimana keuntungan yang didapat oleh pemerintah saat ini, mungkin mereka bisa memungut tax dari fee transaksi dari exchange dan saya juga tidak tahu apa mereka telah mendapatkan fee tersebut.

karena pemerintah tidak terlalu terbuka dengan pemakaian bitcoin,sehingga keuntungan dari bitcoin seperti diabaikan,dengan kata lain pemerintah tidak serius dalam pengembangan bitcoin sebagai mata uang masa depan disamping rupiah.

untuk uang masa depan di samping rupiah silahkan ditelaah lagi postingnya mas husna.

Dan saya kira pemerintah sudah sangat terbuka sekali, tidak abai. Bahkan presiden pernah menyebut bitcoin beberapa kali;

"Harus mengerti artificial intelligence, bitcoin, crypto currency, virtual reality, internet of thing, mengerti semuanya,"

dan bahkan di depan aparatur negara (pns)

"Tiap hari ini kita dijejali perubahan dari AI [Artificial Intellegence], Internet of Things [IoT], big data, virtual reality, cryptocurrency, bitcoin, semuanya,"

Jadi, dengan kata lain, pemerintah itu serius tapi bukan sebagai kapasitas mata uang. Tapi dalam hal teknologi dibelakangnya.

[Chrystora123]

karena pemerintah tidak terlalu terbuka dengan pemakaian bitcoin,sehingga keuntungan dari bitcoin seperti diabaikan,dengan kata lain pemerintah tidak serius dalam pengembangan bitcoin sebagai mata uang masa depan disamping rupiah.

Pemerintah Indonesia tidak tertarik dengan Bitcoin, sudah di atur di BAPPEBTI bahwa Bitcoin tidak akan di sahkan/diakui sebagai alat pembayaran di Indonesia.  pemerintah tidak akan memberikan izin ada mata uang lain yang di jadikan alat pembayaran di Indonesia.  mengambil untung dari pajak itu sudah di jalankan dan situ exchangers indonesia sudah banyak yang melakukan kewajiban mereka (membayar pajak) agar bisnis mereka terdaftar di BAPPEBTI..

[ShowOff]

Pemerintah Indonesia tidak tertarik dengan Bitcoin, sudah di atur di BAPPEBTI bahwa Bitcoin tidak akan di sahkan/diakui sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Kalau benar-benar mau sih boleh-boleh saja, usulkan perubahan Undang-undang pada pemerintah biar bitcoin disahkan sebagai alat pembayaran. Tapi kemungkinan untuk di iyakan menurut ane berkisar 0.5%.

karena pemerintah tidak terlalu terbuka dengan pemakaian bitcoin,

Pemerintah secara terbuka melegalkan bitcoin untuk diperdagangkan di bursa terdaftar. Tapi tidak untuk digunakan sebagai instrumen pembayaran yang sah karena itu akan melanggar hukum.

sehingga keuntungan dari bitcoin seperti diabaikan
dengan kata lain pemerintah tidak serius dalam pengembangan bitcoin sebagai mata uang masa depan disamping rupiah.

Ane rasa jawaban @DroomieChikito sudah cukup jelas.

[bounceback]

karena pemerintah tidak terlalu terbuka dengan pemakaian bitcoin,sehingga keuntungan dari bitcoin seperti diabaikan,dengan kata lain pemerintah tidak serius dalam pengembangan bitcoin sebagai mata uang masa depan disamping rupiah.

Pemerintah Indonesia tidak tertarik dengan Bitcoin, sudah di atur di BAPPEBTI bahwa Bitcoin tidak akan di sahkan/diakui sebagai alat pembayaran di Indonesia.  pemerintah tidak akan memberikan izin ada mata uang lain yang di jadikan alat pembayaran di Indonesia.  mengambil untung dari pajak itu sudah di jalankan dan situ exchangers indonesia sudah banyak yang melakukan kewajiban mereka (membayar pajak) agar bisnis mereka terdaftar di BAPPEBTI..

Tapi kalau memang bitcoin ke depannya dijadikan alat transaksi yang legal tentu kita harus siap dengan pajak yang akan dipungut dari setiap transaksi pembayaran yang kita lakukan dengan menggunakan bitcoin. Lebih baik bitcoin jangan disahkan sebagai alat transaksi cukup sebgai assets untuk simpanan atau hanya sebatas trading saja karena akan banyak oknum atau pihak2 yang memanfaatkan jika bitcoin benar - benar menjadi alat transaksi legal untuk membuat situs investasi bodong, apalagi minat masyarakat kita sangat besar terhadap situs dan website investasi bodong saat ini.

[oHnK]

Tapi kalau memang bitcoin ke depannya dijadikan alat transaksi yang legal tentu kita harus siap dengan pajak yang akan dipungut dari setiap transaksi pembayaran yang kita lakukan dengan menggunakan bitcoin. Lebih baik bitcoin jangan disahkan sebagai alat transaksi cukup sebgai assets untuk simpanan atau hanya sebatas trading saja karena akan banyak oknum atau pihak2 yang memanfaatkan jika bitcoin benar - benar menjadi alat transaksi legal untuk membuat situs investasi bodong, apalagi minat masyarakat kita sangat besar terhadap situs dan website investasi bodong saat ini.

Jika dilihat gan, kemungkinan disahkannya sangat kecil seperti pendapat gan @ShowOff 0,5% atau bahkan lebih kecil lagi. Jangankan mengubah undang-undang terkait larangan penggunaan selain Rupiah sebagai alat tukar, untuk meredenominasi Rupiah saja sangat banyak penolakan apalagi untuk merevisi undang-undang. Pemerintah bukan abai terhadap Btc, bahkan sudah dilegalkan sebagai komoditi saja sudah cukup baik. Akan sangat sulit menciptakan regulasi terkait penggunaan alat tukar yang sah selain Rupiah di Indonesia, belum lagi masalah-masalah yang akan ditimbulkan kedepannya. Indonesia negara yang cukup korup, akan sangat mungkin nantnya semakin banyak mafia dalam Btc seperti kasus pencucian uang dll. Untuk saat ini, sepertinya BTC juga sudah setara seperti emas dan masyarakat sudah bebas memilikinya sebagai investasi, apalagi yang kurang kan?

[skarais]

Tapi kalau memang bitcoin ke depannya dijadikan alat transaksi yang legal tentu kita harus siap dengan pajak yang akan dipungut dari setiap transaksi pembayaran yang kita lakukan dengan menggunakan bitcoin.

Coba baca baik-baik tulisan yang saya kutip khusus untuk agan dibawah ini mengenai status hukum penggunaan bitcoin di Indonesia dan juga masalah pajak.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menegaskan pihaknya bakal menindak masyarakat atau lembaga yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Larangan itu mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, sehingga penggunaan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai alat transaksi dilarang di dalam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Menurut pengumuman di situs Bitcoin.co.id., per tanggal 9 November 2016, semua biaya untuk transaksi jual-beli maupun penarikan yang terjadi di situs tersebut sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%.

Referensi

Bitcoin tidak akan (masih belum mustahil) di legalkan pemerintah Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah karena melanggar undang-undang yang berlaku. Jadi mungkin bitcoin akan terus digunakan sebagai aset yang legal untuk diperdagangkan dengan konsekuensi ditanggung sepenuhnya oleh pengguna. Ppn sudah ada, tapi Pph saya pikir belum atur.

[Husna QA]

Diskusinya sepertinya sudah mulai berulang nih.., beberapa quote di atas perihal penegasan pemerintah (melalui BI) tentang Bitcoin atau virtual currency lainnya yang bukanlah merupakan mata uang atau alat pembayaran di Indonesia; contoh besaran pajak yang sudah diterapkan exchanger di Indonesia juga sudah disebutkan selang beberapa post sebelumnya.

[abhiseshakana]

Lagian arah pembahasannya sudah mulai melenceng dari topik utama yang ada di thread ini alias OOT. Jadi saran saya buat siapa saja yang masih berminat melakukan diskusi mengenai : Pajak crypto, legalitas crypto maupun perdagangan Crypto, lebih baik diskusinya dilakukan di thread yang berkaitan dengan hal-hal tersebut

[Share][Diskusi] Legalitas Pembayaran Menggunakan Crypto Beberapa Negara Dunia
Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas

[pasabaringin]

Jika berita ini benar, tolong anda buat situs yang jelas agar kita semua yakin akan hal itu