BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital

[Silfanbit]

Bagaimana tanggapan anda dengan adanya berita terbaru di beberapa situs currencies di indonesia, berikut berita yang saya lansir dari cnbc Indonesia, dengan tegas terus untuk menolak keuangan digital yang sudab beredar.

Berikut berita dengan direct link : https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225105616-37-226049/bos-bi-bitcoin-tidak-boleh-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah

Tak khayal Indonesia kini sangat memperhatikan ekonomi dalam bentuk digital dan dengan sergap ahli ekonomi pemerintah melakukan suspend di beberapa metode pembayaran di beberapa situs, bahkan yang sedang trend saat ini seperti market binance pun menjadi salah satu korban suspend payment dari otoritas keuangan Indonesia. Apakah akan terus seperti ini masalah currencies di indonesia,

[mu_enrico]

Bagaimana tanggapan anda dengan adanya berita terbaru di beberapa situs currencies di indonesia, berikut berita yang saya lansir dari cnbc Indonesia, dengan tegas terus untuk menolak keuangan digital yang sudab beredar.

Sudah biasa:
Dilema undang undang pelarangan bitcoin sebagai alat pembayaran
Bank Indonesia melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran
Kenapa indonesia tidak akui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah??
alat pembayaran

Disyukuri saja masih bisa jual beli di Ind*d*x, daripada di beberapa negara lain, punya "saldo" saja kalau ketahuan bisa kena hukuman.

[Chrystora123]

efek domino dari negeri cina sangat kuat dampak nya pada Indonesia.  bahkan saya mendengar BI berencana menggunakan blockchain dari platform yang sudah ada (kemungkinan stellar).  yang jadi pertanyaan nya bagaimana nasib mata uang kripto yang lain seperti Binance, apakah blokir nya akan di buka..

[randegibran]

Sudah dari dulu berita tentang cryptocurrency menyebar di negara kita bukan kali pertama BI mau mengeluarkan mata uang digital, dari dulu juga pernah ada isu seperti ini, menurut saya cuman perkembangan dan isu yang lagi booming aja, saat harga bitcoin naik selalu ada isu tentang mata uang digital atau apa yang akan diterbitkan oleh BI, namun hanya beberapa hari saja terus meredup kembali dan entah kapan sampai begini terus menerus.

[Rengga Jati]

Apa cuma saya yang gagal fokus dengan judul thread ini hingga mbaca bolak balik antara judul dan isi thread dan berita di link. 

BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital

Mungkin yang dimaksud berita yang ini kali ya,

"Kami dalam proses merumuskan center bank digital currency. Itu kami rumuskan yang nantinya BI akan terbitkan Center bank digital currency," kata Perry dalam CNBC Outlook, Kamis (25/2/2021).

source: BI Bakal Terbitkan Mata Uang Digital Bank Sentral

-snip-

Ini sudah lama sih, kalau crypto di Indonesia di Indonesia hanya legal sebagai aset komiditas dan tidak legal sebai alat transaksi pembayaran.

Disyukuri saja masih bisa jual beli di Ind*d*x, daripada di beberapa negara lain, punya "saldo" saja kalau ketahuan bisa kena hukuman.

Betul nih suhu, apalagi sekarang di Indonesia sudah ada beberapa exchanges yg terdaftar di Bappebti. 

[Husna QA]

-snip- Tak khayal Indonesia kini sangat memperhatikan ekonomi dalam bentuk digital dan dengan sergap ahli ekonomi pemerintah melakukan suspend di beberapa metode pembayaran di beberapa situs, bahkan yang sedang trend saat ini seperti market binance pun menjadi salah satu korban suspend payment dari otoritas keuangan Indonesia. Apakah akan terus seperti ini masalah currencies di indonesia,

Kalau saya lihat, ini juga salah satu upaya pemerintah mensupport exchange lokal terutama yang sudah terdaftar di Bappebti; kalau sekiranya Binance (semisal membuka cabang Binance Indonesia) memenuhi syarat dan mangantongi izin dari Bappebti sebagaimana yang lainnya, saya yakin exchange tersebut juga tidak akan di suspend aktifitas marketnya di Indonesia.

Apa cuma saya yang gagal fokus dengan judul thread ini hingga mbaca bolak balik antara judul dan isi thread dan berita di link.  ??? -snip-

Ya, Judul dengan isi link di thread sepintas memang tidak nyambung;
Kalau saya lihat di berita aslinya, nampaknya pernyataan "BI akan terbitkan Rupiah Digital" itu masih dalam satu acara: CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 namun berita yang dimuat di CNBC Indonesia itu dibuat terpisah menjadi beberapa link.
Dan kalau mau nyambung dengan judul thread, mestinya link yang pertama berikut ini dicantumkan juga:

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225110939-37-226052/breaking-news-bi-akan-terbitkan-rupiah-digital (25 February 2021 11:13)
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225105616-37-226049/bos-bi-bitcoin-tidak-boleh-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah (25 February 2021 11:15)

[Chikito]

Berita di bagiah akhir itu mungkin yang membuat Bos BI ngomong gitu,

Masuknya pemain besar ini diartikan para investor ke depan akan semakin besar penerimaan semua pihak terhadap Bitcoin sebagai mata uang digital.

Apa iya bitcoin akan digunakan sebagai mata uang?,

IMO, bitcoin tidak serta merta akan dijadikan mata uang, jeblek gitu, bisa jadi bitcoin akan digunakan backed dari Rupiah, dollar, euro, dsb, seperti dulu mereka gunakan Emas. 

Mungkin bisa baca sejarah uang kertas > https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/memahami-asal-usul-uang-7875/

Sekitar 1600-an, ei Eropa mulai digunakan yang kertas dalam catatan dari bank yang berisi nilai nominal. Catatan ini bisa dibawa ke bank setiap saat dan ditukar dengan koin perak atau emas, sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada kertas.

Catatan kertas ini bisa digunakan untuk membeli barang dan berlaku seperti mata uang sekarang ini. Saat itu, catatan bank dikeluarkan oleh bank swasta dan bukannya bank pemerintah. Kertas catatan bank itulah yang menjadi cikal bakal uang kertas yang kita kenal saat ini

Jadi, pahami sejarah itu dulu. Tidak perlu sih terbitkan mata uang digital rupiah segala, kan sudah ada internet bangking, sejenis ovo, gopay dan teman-teman lainnya,

kalau menurut saya Negara ini perlu untuk membuat suatu badan yang mengurus bitcoin sebagai layaknya emas, seperti Antam (tambang emas), dll. Mengapa?, karena negara sudah mengakui bitcoin sebagai komoditas, untuk itu manfaatkan untuk mendapatkan pemasukan negara, jangan setengah-setengah, mumpung yang lain belum, kapan lagi Indonesia sebagai yang terdepan, jangan ngekor terus.

[Antonas1]

Apa cuma saya yang gagal fokus dengan judul thread ini hingga mbaca bolak balik antara judul dan isi thread dan berita di link.  

BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital

Sama, sempet agak miring saya.

Indonesia sih dari dulu kalo mau bikin sesuatu sukanya anget-anget tai ayam, begitu juga soal crypto dan regulasinya, serba nanggung.
Nasib marketplace/exchanger yang diblokir ini bisa-bisa sama kayak investor asing mau bikin pabrik di Indonesia, pas udah buka langsung dipersulit.
Tapi gak bisa dipungkiri, kebijakan blokar blokir ini malah justru akan menguntungkan marketplace lokal.

[dansus021]

iya binance sekarang kena suspend gak WD nya doang melainkan websitenya juga namun masiha ada Tokocrypto anak binance  yg udah pegang ijin dan pastinya low fee 

kalau stable coin bentuk rupiah keknya udh ada BIDR dan IDK kalau gk salah https://idkfoundation.org/

[ShowOff]

kalau menurut saya Negara ini perlu untuk membuat suatu badan yang mengurus bitcoin sebagai layaknya emas, seperti Antam (tambang emas), dll.

Kan sudah ada Bappebti Om yang tujuannya adalah untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan perdagangan komoditi baik itu di pengawasan, regulasi dan perizinan. Apakah masih perlu badan khusus lainnya hanya untuk mengurus bitcoin atau cryptocurrency Om ?

Kalau tentang pemasukan negara, ane rasa pemberlakuan pajak penghasilan dari perdagangan aset cryptocurrency selama ini juga telah diterapkan yang mana itu dibebankan pada trader untuk setiap penjualan dan pembelian aset di exchange. Hanya saja kami tidak pernah tahu berapa besaran uang yang dibayarkan oleh exchange terdaftar di Bappebti sebagai pajak penghasilan dari perdagangan.

Ane malah berpikir jika Indonesia memiliki badan khusus yang menanggulangi masalah cryptocurrency maka para trader akan dihadapkan dengan aturan-aturan baru yang menguntungkan pemerintah dari segi finansial dan salah satunya mungkin pemberlakukan pajak yang lebih besar. Ini akan sangat tidak di inginkan oleh trader umumnya.

[Chikito]

kalau menurut saya Negara ini perlu untuk membuat suatu badan yang mengurus bitcoin sebagai layaknya emas, seperti Antam (tambang emas), dll.

Kan sudah ada Bappebti Om yang tujuannya adalah untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan perdagangan komoditi baik itu di pengawasan, regulasi dan perizinan. Apakah masih perlu badan khusus lainnya hanya untuk mengurus bitcoin atau cryptocurrency Om ?

Ya bappeti dari segi perdagangan, maksud saya seperti Pertambangan atau seperti pengelolaan minyak (drilling), batubara dan urusan tetek bengek ESDM yang menghasilkan bisa trliunan rupiah gitu.

[randegibran]

Apa cuma saya yang gagal fokus dengan judul thread ini hingga mbaca bolak balik antara judul dan isi thread dan berita di link.  

BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital

Sama, sempet agak miring saya.

Indonesia sih dari dulu kalo mau bikin sesuatu sukanya anget-anget tai ayam, begitu juga soal crypto dan regulasinya, serba nanggung.
Nasib marketplace/exchanger yang diblokir ini bisa-bisa sama kayak investor asing mau bikin pabrik di Indonesia, pas udah buka langsung dipersulit.
Tapi gak bisa dipungkiri, kebijakan blokar blokir ini malah justru akan menguntungkan marketplace lokal.

masalahnya excanger luar yang diblokir sedangkan punya indonesia aman - aman saja saat ini, apa mungkin pengaruh exchange lokal yang meminta kepada kominfo untuk memblokir exchange luar, sebelum binance diblokir market huobi sudah lebih dahulu diblokir di Indonesia, entah alasan apa yang membuat kedua market global terbesar harus diblokir di Indonesia, apa karena persaingan dengan market lokal atau entah kenapa belum ada alasan yang jelas.

[Husna QA]

iya binance sekarang kena suspend gak WD nya doang melainkan websitenya juga namun masiha ada Tokocrypto anak binance  :D yg udah pegang ijin dan pastinya low fee  :D -snip-

Kalau sekedar untuk membuka semisal untuk keperluan trading dengan cryptocurrency atau transfer aset kripto, websitenya masih bisa diakses dengan sedikit memodifikasi/mapping IP address-nya, silahkan cek di sini caranya:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5264589.msg55819589#msg55819589

-snip- kalau stable coin bentuk rupiah keknya udh ada BIDR dan IDK kalau gk salah https://idkfoundation.org/

Karena kedua stable coin tersebut penerbitannya bukan resmi dari pemerintah dalam hal ini BI.
Saya tidak tahu persis wacana BI akan menerbitkan Rupiah dalam bentuk digital ini apakah seperti cryptocurrency lainnya (stable coin) atau bukan; Karena kalau cuma sekedar Rupiah dalam bentuk digital biasa (e-Money) mah bisa dibilang sudah digunakan sehari-hari, semisal membayar tol, transaksi di marketplace, dll.

masalahnya excanger luar yang diblokir sedangkan punya indonesia aman - aman saja saat ini, apa mungkin pengaruh exchange lokal yang meminta kepada kominfo untuk memblokir exchange luar, sebelum binance diblokir market huobi sudah lebih dahulu diblokir di Indonesia, entah alasan apa yang membuat kedua market global terbesar harus diblokir di Indonesia, apa karena persaingan dengan market lokal atau entah kenapa belum ada alasan yang jelas.

Kalau mau tahu alasannya, cukup sederhana sih... tinggal di browsing sebentar di google :)

-snip- Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 107 domain entitas yang tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan berjangka komoditi.

-snip- karena dua entitas ini belum mendapatkan tanda daftar dari Bappebti sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Jadi, mau itu exchange kripto lokal ataupun luar, kalau beroperasi di Indonesia sementara tidak memiliki izin/tanda daftar dari Bappebti sebagaimana di quote di atas tentunya akan diblokir pemerintah.

[Farul]

Jadi, pahami sejarah itu dulu. Tidak perlu sih terbitkan mata uang digital rupiah segala, kan sudah ada internet bangking, sejenis ovo, gopay dan teman-teman lainnya,

kalau menurut saya Negara ini perlu untuk membuat suatu badan yang mengurus bitcoin sebagai layaknya emas, seperti Antam (tambang emas), dll. Mengapa?, karena negara sudah mengakui bitcoin sebagai komoditas, untuk itu manfaatkan untuk mendapatkan pemasukan negara, jangan setengah-setengah, mumpung yang lain belum, kapan lagi Indonesia sebagai yang terdepan, jangan ngekor terus.

Mining di indo gak cocok, hawa panas+listrik batu bara(mahal).
Lagipula gak ada advantage buat jadi first mover.

Digitalisasi transaksi bisa dibilang inevitable, Mana yang lebih baik, platform pembayaran dikuasai swasta atau pemerintah? Gimana kalo swasta-nya tiba2 sabotase/menyalahgunakan data? apalagi kalo swasta nya asing(VISA, Mastercard, OVO, Gopay mayoritas modal asing), bakal jadi ancaman keamanan negara kan?

Kalau dimiliki pemerintah, Fee-nya juga lebih murah, tujuan BI gembor-gemborin Uang digital adalah karena Pake uang fisik itu mahal, makan sekitar 1% GDP. Kalau dimiliki swasta Fee-nya lebih mahal, kartu kredit aja fee-nya >1%.

Ada juga faktor lain kenapa BI mendorong CBDC(Central Bank Digital Currrency), kayak meminimalisasi tax evasion sama pencucian uang. Sama kebijakan moneter yang bakal lebih fleksibel, yaitu menghilangkan Zero Lower Bound pada suku bunga (bisa negatif).

Bacaan Lanjut tentang CBDC :
https://ripple.com/lp/cbdc-whitepaper/

IMO Bank Sentral gak bakal pakai Network Ripple/Stellar buat CBDC, for sovereignity reason

[Ljunior]

komentarin disisi tech nya ah  :

Dan tidak semua 'barang ' harus di Digitalisasi, Ketika migrasi ke 'Digitalisasi' maka 2 aspek penting yang biasanya menjadi Bahan perdebatan alot sebelum Implementasi:

1. Apakah Digitalisasi menjadikan lebih 'Flexible, memiliki value yang significan'

2. Tentunya 'Keamanan' (Ini cost yang sangat mahal dan tidak menjamin 100%)

Kalau dilihat dari SDM PeeNeeS yang kerja di Data dan Informasi, saya bisa bilang memperihatinkan 

Untuk masalah keamanan data, pemerintah juga memiliki histori penanganan keamanan data yang buruk.

kasus Database P**L**R**I, KaPeeUee

Swasta pun sama (Database Pelanggan ToPed)

Tapi kalau saya boleh memilih, Saya lebih memilih Swasta Menangani sisi 'Keamanan' dari segi tools dan SDM sedikit lebih baik.

Jdi, BI mending ngk usahlah 'Digitalisasi2', dari 2 aspek tersebut masih belum bisa diandalkan.

[Farul]

Gimana kalo swasta-nya tiba2 sabotase/menyalahgunakan data?

Untuk masalah keamanan data, pemerintah juga memiliki histori penanganan keamanan data yang buruk.

Kalau misalnya di-manage swasta, pemerintah nantinya juga pasti akan minta datanya, jadi ada 2 titik yang bisa diretas, dibanding cuma 1 kalau di-manage pemerintah.

untuk keamanannya sendiri kayaknya tergantung budgetnya, dan ane yakin kalau mau bikin CBDC budgetnya pasti besar(BI cuannya gede). model CBDC-nya pun paling juga dibikin mirip sama negara lain yang first-mover (Tiongkok, Swedia, dkk)("kalau model ini sudah di acc pemerintah tiongkok/negara lain pasti sudah dites sama mereka kan?"). disinilah Organisasi mirip Ripple dan Stellar berperan, sebagai konsultan pas buat CBDC-nya, konsultasi struktur dan keamanan network CBDC-nya. 

[Chikito]

Mining di indo gak cocok, hawa panas+listrik batu bara(mahal).
Lagipula gak ada advantage buat jadi first mover.

cocok atau tidak cocok, di Indonesia tidak semua tempat panas, ada beberapa daerah yang dingin, pegunungan dengan aliran air yang dimanfaatkan untuk sumber energi/kincir air dan sebagainya atau kalau mau lebih keren pakai solar cell. entah kenapa pikiran orang mining itu selalu mengarah ke batu bara dan listrik.

Digitalisasi transaksi bisa dibilang inevitable, Mana yang lebih baik, platform pembayaran dikuasai swasta atau pemerintah? Gimana kalo swasta-nya tiba2 sabotase/menyalahgunakan data? apalagi kalo swasta nya asing(VISA, Mastercard, OVO, Gopay mayoritas modal asing), bakal jadi ancaman keamanan negara kan?

pemerintah sudah ada bank BUMN, semua sekarang ada aplikasi internet bangking/digital. memang fee transaksi lebih mahal, tapi saat ini masih terbesar volume transaksi menggunakannya.

Kalau dimiliki pemerintah, Fee-nya juga lebih murah, tujuan BI gembor-gemborin Uang digital adalah karena Pake uang fisik itu mahal, makan sekitar 1% GDP. Kalau dimiliki swasta Fee-nya lebih mahal, kartu kredit aja fee-nya >1%.

ya itu transaksi digital, bukan uang digital.

Kalau dilihat dari SDM PeeNeeS yang kerja di Data dan Informasi, saya bisa bilang memperihatinkan 

Mungkin yang kau lihat itu humas yang mengelola data konsumen?, orang IT nya ada di dalam mas, mana pernah dia nongol.

  kasus Database P**L**R**I, KaPeeUee

Swasta pun sama (Database Pelanggan ToPed)

Tapi kalau saya boleh memilih, Saya lebih memilih Swasta Menangani sisi 'Keamanan' dari segi tools dan SDM sedikit lebih baik.

Jdi, BI mending ngk usahlah 'Digitalisasi2', dari 2 aspek tersebut masih belum bisa diandalkan.

kalau swasta tersebut pernah mengelola 500 juta data orang bolehlah dicoba, tapi kalau cuma 10 juta KTP doang, mending saya pilih KPU yang pernah mengelola data 190 juta orang.

[mu_enrico]

OOT Dikit ngobrol mining

cocok atau tidak cocok, di Indonesia tidak semua tempat panas, ada beberapa daerah yang dingin,

Ya tapi masih kalah jauh dengan yang suhunya minus banyak gan, di sini mau overclock dikit ada bau gosong

pegunungan dengan aliran air yang dimanfaatkan untuk sumber energi/kincir air dan sebagainya atau kalau mau lebih keren pakai solar cell. entah kenapa pikiran orang mining itu selalu mengarah ke batu bara dan listrik.

Ya memang mining itu butuh energi 24/7 sehingga hanya cocok di tempat2 tertentu. Misalnya Sungai Yangtze, yang begitu besar sehingga PLTA-nya kebanjiran energi. PLTA kita masih kecil-kecil karena sungainya juga kecil-kecil. Solar cell juga (meskipun efisiensinya nanti entah kapan bisa tinggi), bisa jadi kurang reliable untuk kita. Solar cell nanti cocok untuk yang di iklim gurun.

Kalo sudah gitu nanti larinya ke yang lebih reliable misalnya batu bara (yang kotor), gas (lebih bersih), atau nuklir (paling powerful tapi paling serem).


Bukan masalah kalau BI mau buat koin/digitalisasi karena mereka bukan mau riset, tapi mau menggunakan teknologi yang sudah ada. Mungkin tidak dalam waktu dekat ya karena kalau sekarang masih gaduh sekali antara satu platform/teknologi dengan yang lain. Ketika nanti dilakukan FGD yang melibatkan banyak pihak bisa kacau nanti. Yang mengklaim jadi "the real Bitcoin" ada banyak, yang mengklaim dApps platform terbaik juga ada banyak. 

[Ljunior]

Mungkin yang kau lihat itu humas yang mengelola data konsumen?, orang IT nya ada di dalam mas, mana pernah dia nongol.

,
Portofolio sy. Software Kementerian (bukan 1 kementerian). Last project 2020 bikin absensi di Level prov(BKD). Jadi tdk perlu lg sy jelasin dgn siapa harus koordinasi dri mulai tester - launch - maintanance.

kalau swasta tersebut pernah mengelola 500 juta data orang bolehlah dicoba, tapi kalau cuma 10 juta KTP doang, mending saya pilih KPU yang pernah mengelola data 190 juta orang.

Lebih baik makan sedikit tapi terjamin sehat dan bergizi,  Daripada Makan banyak tapi cenderung menjadi sumber penyakit dan efek nya buang air besar kemana2  

@mu_enrico
Iya Om, mau adaptasi teknologi. Sy sebelum reply udh download dan baca whitepapernya apalagi codingannya pake js, swift, java ya sedikit ngerti kl bug2 mereka hehehe

disinilah Organisasi mirip Ripple dan Stellar berperan, sebagai konsultan pas buat CBDC-nya, konsultasi struktur dan keamanan network CBDC-nya.

Nah ini bagian paling menariknya,  jd bahan diskusi.
Apa BI memberikan akses² 'sensitif' apa saja yg diperlukan oleh konsultan dalam masa build.

Apa Nantinya Konsultannya,  bisa transfer knowledge atau gmna (ini sih masih jauh sebenarnya).  Tapi seru kl ada org2 ekonomi dan IT(Network engineer khususnya)

[masulum]

kalau swasta tersebut pernah mengelola 500 juta data orang bolehlah dicoba, tapi kalau cuma 10 juta KTP doang, mending saya pilih KPU yang pernah mengelola data 190 juta orang.

Saya ga yakin dengan KPU, karena ini menyangkut uang, maka sudah sebaiknya memperhatikan recordnya institusinya. Memang benar apa yang disebutkan oleh mas Lj, tim IT yang ada di pemerintahan kita ini antara tidak bisa bergerak atau memang tidak mau bergerak. Contohnya sederhana, dari segi website saja, web-web pemerintah sering down. Disaat semua sudah ke HTML5 beberapa tahun lalu, sampe saat ini banyak website pemerintah yang masih "old school". Okelah digitalisasi rupiah itu baik, tapi yang saya perhatikan adalah, tim IT pemerintah memang cukup lambat dalam memerhatikan masalah keamanan dibandingkan dengan swasta. Yang jadi pertanyaan, siapa yang pantas?