BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital

[MAAManda]

Pertama kali booming belum ada berita begituan karna memang masih di angka $1300 tahun 2013.

What? Saya kenal bitcoin tahun 2016 an dan kira kira harganya masih dibawah 10JT Kalau ga salah...

Satu lagi, Rupiah digital bukan solusi.. rupiah digital itu sama aja kayak rupiah Fiat kalau bisa di cetak semaunya aja. Sama kayak USDT.

Percaya tidak kalau mereka-mereka yang merancang CBDC Itu lebih pinter dari kamu om?

Sekarang begini, om paham konsep CBDC? kalau belum coba pelajarin dulu, apalagi jika di dalam sistem CBDC ada smart-contract nya.

Mungkin pada tulisan saya selanjutnya saya mau jelasin tentang CBDC + Smart Contract serta Implementasi NFT di CBDC.

[1715615547]

1715615547

[1715615547]

1715615547

[1715615547]

1715615547

[1715615547]

1715615547

[barabarian1]

Sudah dari dulu berita tentang cryptocurrency menyebar di negara kita bukan kali pertama BI mau mengeluarkan mata uang digital, dari dulu juga pernah ada isu seperti ini, menurut saya cuman perkembangan dan isu yang lagi booming aja, saat harga bitcoin naik selalu ada isu tentang mata uang digital atau apa yang akan diterbitkan oleh BI, namun hanya beberapa hari saja terus meredup kembali dan entah kapan sampai begini terus menerus.

emang sebenernya yang lagi diangkat yang lagi boom aja gan,  fakta harga bitcoin naik, pemerintah pasti gembar gembor. nggak cuma bitcoin aja, dulu waktu booming sepeda, juga pemerintah nunjukin taringnya.

yang lucu kan orang main bitcoin kebanyak sebagai aset, mereka kumpulin, jual kalo sudah harga tertinggi, cari lagi dan bisa beli saat harga turun, muter terus kesitu. user lebih milih meningkatkan perekonomian pribadi. kalo uang digital terbit  mungkin lebih sama aja kaya rupiah. yang beda satunya berbentuk, satunya digital. kasih pajak sama pemantauan serius itu lebih baik.

[Husna QA]

emang sebenernya yang lagi diangkat yang lagi boom aja gan,  fakta harga bitcoin naik, pemerintah pasti gembar gembor.

Dari yang saya baca di CNBC Indonesia, pihak BI sudah mulai mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk meluncurkan Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).

Nah mengenai CBDC ini akan menjadi salah satu topik pembahasan di pertemuan G20 tahun depan, bisa tidaknya disepakati desain CBDC seperti apa yang nantinya bisa dijadikan acuan di berbagai bank sentral, diantaranya mengenai pemilihan teknologi yang akan digunakannya apakah menggunakan blockchain, DLT (Distributed Ledger Technology), atau menggunakan stable coin.

Jadi kita tunggu saja apakah "gembar-gembor" seperti yang agan sebutkan di atas akan terealisasi atau tidak, setidaknya sampai diketahui hasil kesepakatan dari pertemuan G20 tersebut.

Referensi:
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210614192352-37-253085/di-depan-dpr-bos-bi-buka-bukaan-uang-digital-rupiah
https://nasional.kontan.co.id/news/bi-akan-minta-desain-acuan-central-bank-digital-currency-di-pertemuan-g20
https://id.wikipedia.org/wiki/G20

[Luzin]

Jadi kita tunggu saja apakah "gembar-gembor" seperti yang agan sebutkan di atas akan terealisasi atau tidak, setidaknya sampai diketahui hasil kesepakatan dari pertemuan G20 tersebut.

Nampaknya ini akan terus berlanjut, setelah pajak crypto, kemudian rupiah digital yang nampaknya benar-benar serius untuk direalisasikan. Saya pikir angin segar buat para penganut industri blokchain dan pengguna crypto. Ini membuktikan setidaknya pemerintah mulai percaya pada crypto atau uang digital dan mungkin akan menjadi sumber pendapatan negara.

Saya berharap jika ini direalisasikan maka ini bukan hanya sebuah proyek untuk mendapat keuntungan pihak tertentu, tapi benar benar bermanfaat untuk masyarakat indonesia. Selain itu harapanya jika nanti proyek ini berjalan developernya jangan yang abal-abal. Nanti ujung ujung nya di bobol, kemudian dana hilang . Atau mungkin Indonesia akan ikut langkah El Salvador.

[abhiseshakana]

Saya berharap jika ini direalisasikan maka ini bukan hanya sebuah proyek untuk mendapat keuntungan pihak tertentu, tapi benar benar bermanfaat untuk masyarakat indonesia. Selain itu harapanya jika nanti proyek ini berjalan developernya jangan yang abal-abal. Nanti ujung ujung nya di bobol, kemudian dana hilang . Atau mungkin Indonesia akan ikut langkah El Salvador.

Klo menurutku ga bakal sefrontal langkah yang ditempuh oleh pemerintahan El Salvador. Jadi meskipun nanti rencana peluncuran Rupiah Digital benar-benar direalisasikan, saya rasa jenis Cryptocurrency yang bakal digunakan sebagai media pembayaran ya hanya Rupiah Digital saja. Walaupun modelnya crypto (mata uang digital) tetapi masih ada embel-embel Rupiahnya, jadi masih sejalan dengan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

[barabarian1]

Saya berharap jika ini direalisasikan maka ini bukan hanya sebuah proyek untuk mendapat keuntungan pihak tertentu,

 Jadi meskipun nanti rencana peluncuran Rupiah Digital benar-benar direalisasikan, saya rasa jenis Cryptocurrency yang bakal digunakan sebagai media pembayaran ya hanya Rupiah Digital saja. Walaupun modelnya crypto (mata uang digital) tetapi masih ada embel-embel Rupiahnya, jadi masih sejalan dengan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

yang ada dipikiran masyarakat sadar, takutnya pasti ada proyek.
dan menurut saya memang peluncuran digital rupiah lebih ke pengarahan bentuk fisik ke non fisik. cuman, siapa tau orang bisa dapet untung dari situ.
kalo balik ke pemikiran pemain, lebih memilih coin yang bisa dapet untung, itu yang dicari.

Jadi kita tunggu saja apakah "gembar-gembor" seperti yang agan sebutkan di atas akan terealisasi atau tidak, setidaknya sampai diketahui hasil kesepakatan dari pertemuan G20 tersebut.

yang ditunggu dari dulu gan emang 

[Husna QA]

Saya berharap jika ini direalisasikan maka ini bukan hanya sebuah proyek untuk mendapat keuntungan pihak tertentu, tapi benar benar bermanfaat untuk masyarakat indonesia. Selain itu harapanya jika nanti proyek ini berjalan developernya jangan yang abal-abal. Nanti ujung ujung nya di bobol, kemudian dana hilang .

Dari yang saya baca, setidaknya ada tiga syarat yang dibutuhkan untuk merealisasikan Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) ini, yakni:

- Desain Digital Rupiah menjadi alat pembayaran sah; Tentunya ini menjadi ranah pemerintah dan DPR dalam penyusunan UU-nya.
- Infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran yang terintegrasi, agar bisa menuangkan digital currency.
- Pilihan teknologinya; Apakah menggunakan blockchain, DLT (Distributed Ledger Technology), atau menggunakan stable coin.

Referensi: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210614192352-37-253085/di-depan-dpr-bos-bi-buka-bukaan-uang-digital-rupiah

Jadi kalau misalkan sampai developernya abal-abal atau terjadi kebobolan setelah keluarnya Rupiah Digital, tentunya patut dipertanyakan kenapa bisa lolos dari ketiga syarat di atas.

Saya pikir angin segar buat para penganut industri blokchain dan pengguna crypto. Ini membuktikan setidaknya pemerintah mulai percaya pada crypto atau uang digital dan mungkin akan menjadi sumber pendapatan negara.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani:

"Kami melihat fenomena di dunia sekarang ada negara yang melakukan piloting seperti China, di satu daerah yang belum meluas secara nasional bagaimana kalau semua mata uangnya diubah dari uang kartal menjadi uang digital," -snip-

Hal itu, akan mempengaruhi dinamika ekonomi di negara tersebut. Untuk itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus membahas terkait perkembangan mata uang kripto di G20.

"Ke depan kompetisi ini akan muncul terus makanya Elon Musk ngomongin terus currency boleh beli saham Tesla atau Facebook dan digital company di AS mau buat currency sendiri," -snip-

Semua ini akan menjadi ancaman bagi mata uang fisik yang sudah disahkan oleh suatu negara dan akan berdampak pada dinamika perekonomian. -snip-

[Luzin]

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani:

"Kami melihat fenomena di dunia sekarang ada negara yang melakukan piloting seperti China, di satu daerah yang belum meluas secara nasional bagaimana kalau semua mata uangnya diubah dari uang kartal menjadi uang digital," -snip-

Hal itu, akan mempengaruhi dinamika ekonomi di negara tersebut. Untuk itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus membahas terkait perkembangan mata uang kripto di G20.

"Ke depan kompetisi ini akan muncul terus makanya Elon Musk ngomongin terus currency boleh beli saham Tesla atau Facebook dan digital company di AS mau buat currency sendiri," -snip-

Semua ini akan menjadi ancaman bagi mata uang fisik yang sudah disahkan oleh suatu negara dan akan berdampak pada dinamika perekonomian. -snip-

Jadi kalau ditelaah sementara ini sampai G20 dan mungkin setelah selesai esok pemerintah benar benar tetap anti terhadap Mata uang Crypto.

Tapi sementara ini kita sudah diberi ruang melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011dan Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka.

Siapa tahu pada tahun tahun berikutnya pemerintah akan berubah pikiran (LOL)

[ShowOff]

Klo menurutku ga bakal sefrontal langkah yang ditempuh oleh pemerintahan El Salvador.

Siapa tahu pemerintah Indonesia mau buat gebarakan Om, jadi bisa saja apa yang dilakukan pemerintah El Salvador juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi ane kira persentasenya dibawah 5%. 

Jadi meskipun nanti rencana peluncuran Rupiah Digital benar-benar direalisasikan, saya rasa jenis Cryptocurrency yang bakal digunakan sebagai media pembayaran ya hanya Rupiah Digital saja. Walaupun modelnya crypto (mata uang digital) tetapi masih ada embel-embel Rupiahnya, jadi masih sejalan dengan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Sedikit spekulasi mungkin ga apa-apa Om, ane rasa pemerintah Indonesia bakal gunaen stable coin untuk rupiah digitalnya dan namanya juga harus ada rupiahnya. IRC (Indonesian Rupiah Coin) bisa jadi usulan beken kayaknya.

[abhiseshakana]

Jadi kalau ditelaah sementara ini sampai G20 dan mungkin setelah selesai esok pemerintah benar benar tetap anti terhadap Mata uang Crypto.

Tapi sementara ini kita sudah diberi ruang melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011dan Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka.

Nah dengan adanya regulasi yang mengatur perdagangan Crypto di Indonesia (dibawah pengawasan Bappebti) jadi bisa dibilang pemerintah kita tidak anti Crypto. Hanya saja untuk saat ini pemerintah Indonesia belum menerima crypto untuk digunakan sebagai alat pembayaran.

Selain itu dengan adanya wacana pemerintah bakal menerbitkan Rupiah Digital, bukankah itu salah satu bentuk keterbukaan pemerintah akan crypto.

[Husna QA]

Jadi kalau ditelaah sementara ini sampai G20 dan mungkin setelah selesai esok pemerintah benar benar tetap anti terhadap Mata uang Crypto.

Tapi sementara ini kita sudah diberi ruang melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011dan Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka.

Jelas anti kalau semisal Bitcoin diwacanakan sampai dijadikan sebagai mata uang apalagi sifatnya terdesentralisasi, namun tetap support/tidak anti terhadap crypto jika sebagai aset komoditas.

Berbeda dengan Rupiah Digital (jika sudah diluncurkan) yang nantinya akan legal sebagai mata uang, secara tentunya akan disupport pula dengan undang-undangnya dengan kata lain pemerintah cq Bank Indonesia memegang kendali atas Rupiah Digital ini.

"Kripto bukan alat pembayaran yang sah sesuai UU," kata Perry dalam webinar yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).

Untuk itu, pihaknya meminta seluruh lembaga keuangan apalagi yang bermitra dengan BI agar tidak memfasilitasi atau menggunakan kripto sebagai pembayaran atau alat servis jasa keuangan. Mereka akan dipantau oleh sejumlah pengawas.

[Tsuryana]

Melansir dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210608095401-83-651570/cara-trading-bitcoin-yang-legal-di-indonesia

Pemerintah melalui Bappebti resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital di Indonesia, sudah seharusnya BI menerbitkan Rupiah dalam bentuk Digital.

[masulum]

Melansir dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210608095401-83-651570/cara-trading-bitcoin-yang-legal-di-indonesia

Pemerintah melalui Bappebti resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital di Indonesia, sudah seharusnya BI menerbitkan Rupiah dalam bentuk Digital.

Kalau untuk trading sudah resmi sejak lama mas, cuma, untuk penerbitan IDR dengan berbasis crypto, saya rasa pemerintah ga akan semudah itu, Andai kata mengatakan akan mengeluarkan mata uang Rupiah digital, ini uang seperti apa yang dimaksudkan, kan juga kaya masih kaya ngambang kan. Kalau pada akhirnya hanya seperti e-Wallet (Dana, OVO) dan sebagainya, ini mah bukan uang digital basis Crypto namanya.

[Renampun]

Klo menurutku ga bakal sefrontal langkah yang ditempuh oleh pemerintahan El Salvador.

Siapa tahu pemerintah Indonesia mau buat gebarakan Om, jadi bisa saja apa yang dilakukan pemerintah El Salvador juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi ane kira persentasenya dibawah 5%. 

ini mah persentasenya kecil amat mas, bisa di bahwa 4%...

...

Kalau untuk trading sudah resmi sejak lama mas, cuma, untuk penerbitan IDR dengan berbasis crypto, saya rasa pemerintah ga akan semudah itu, Andai kata mengatakan akan mengeluarkan mata uang Rupiah digital, ini uang seperti apa yang dimaksudkan, kan juga kaya masih kaya ngambang kan. Kalau pada akhirnya hanya seperti e-Wallet (Dana, OVO) dan sebagainya, ini mah bukan uang digital basis Crypto namanya.

kalo pada akhirnya indonesia hanya ngeluari uang rupiah digital yang tidak berbasis blockchain atau stable coin maka sia sia aja pembahasan mereka di pertemuan G20 nanti. saya sih berpikir pemerintah kita akan mengikuti jejak cina dengan digital yuan nya.

[Husna QA]

-snip-
Pemerintah melalui Bappebti resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital di Indonesia, sudah seharusnya BI menerbitkan Rupiah dalam bentuk Digital.

Coba mampir ke thread diskusi berikut ini perihal perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5208763.0

Sebagaimana yang di sebutkan @masulum di atas, penerbitan Rupiah Digital (bukan Rupiah dalam bentuk digital seperti pada OVO, Gopay, dsm.) itu tidak mudah, dan setidaknya harus melalui beberapa syarat agar Central Bank Digital Currency (CBDC) tersebut bisa terrealisasi.

[masulum]

kalo pada akhirnya indonesia hanya ngeluari uang rupiah digital yang tidak berbasis blockchain atau stable coin maka sia sia aja pembahasan mereka di pertemuan G20 nanti. saya sih berpikir pemerintah kita akan mengikuti jejak cina dengan digital yuan nya.

Masalahnya begini mas, pemerintah kita ini sering kali terlambat dalam teknologi, sekarang begini, orang yang kompeten di bidang teknologi dan anak negeri, jarang dirangkul oleh pemerintah untuk meningkatkan kemajuan teknologi kita. Dari segi website saja, masalah lama sampe sekarang masih tetap sama, server sering down, ga tau kenapa. Nah, jika pemerintah ingin mengembangkan IDR digital berbasis Crypto, sedangkan sistemnya pastinya kan centralized, dan mungkin menjadi token backed IDR, kira-kira pemerintah kita bisa ga menggandeng blockchain developer lokal yang paham akan potensi eksploitasi smart contract dan ancaman-ancaman lainnya. Jika tidak ada, kira-kira bisa ga pemerintah menemukan dev luar yang kompeten dan memiliki kredibilitas untuk menjaga keamanan SC dari token IDR tersebut? Karena ini adalah posisi vital yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk menjaga keamanan SC (jika kita berasumsi pemerintah memilih token).

[NaramediaID]

Masih menantikan kapan ini dirilis. Penasaran juga kalau pemerintah Indonesia main ranah crypto.

[Farul]

Dari segi website saja, masalah lama sampe sekarang masih tetap sama, server sering down, ga tau kenapa. Nah, jika pemerintah ingin mengembangkan IDR digital berbasis Crypto, sedangkan sistemnya pastinya kan centralized, dan mungkin menjadi token backed IDR, kira-kira pemerintah kita bisa ga menggandeng blockchain developer lokal yang paham akan potensi eksploitasi smart contract dan ancaman-ancaman lainnya. Jika tidak ada, kira-kira bisa ga pemerintah menemukan dev luar yang kompeten dan memiliki kredibilitas untuk menjaga keamanan SC dari token IDR tersebut? Karena ini adalah posisi vital yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk menjaga keamanan SC (jika kita berasumsi pemerintah memilih token).

gak mungkin dalam bentuk token di blockchain publik(ETH, dkk), TPS nya kekecilan, dan juga masalah sovereignity. e-wallet macam ovo, gopay dkk aja sekarang udah memproses ~5.2 Miliar transaksi^[1], itupun ditahun 2019, sekarang pasti udah mendekati ~10 Miliar per Tahun (akselerasi adopsi gara2 pandemi). butuh ~1000 TPS lah biat nangani peak-hours
gak bakal ada network crypto yang kuat diisi transaksi sebanyak ini. karena ini juga CBDC juga pasti centralized, sistem yang terdesentralisasi gak bakal kuat ngehandle network sepadet ini.

paling developmentnya juga konsultasi sama stellar/ripple labs, crypto paling ramah dengan pemerintah. Model/Desainnya juga paling niru negara lain.
[1]=https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200204112543-37-135041/gopay-ovo-cs-kian-populer-transaksi-tembus-rp-145-t

[Husna QA]

gak mungkin dalam bentuk token di blockchain publik(ETH, dkk), TPS nya kekecilan, dan juga masalah sovereignity. e-wallet macam ovo, gopay dkk aja sekarang udah memproses ~5.2 Miliar transaksi^[1], itupun ditahun 2019, sekarang pasti udah mendekati ~10 Miliar per Tahun (akselerasi adopsi gara2 pandemi). butuh ~1000 TPS lah biat nangani peak-hours

Masuk akal juga jika membandingkan kesana (transaksi yang sudah diproses e-wallet semacam OVO, dsm.); Setahu saya saat ini ETH baru bisa meng-handle sekitar 30 TPS (transactions per second), entah nanti kalau sudah sepenuhnya beralih ke ETH 2.0.

Dalam hal penerbitan Rupiah Digital tentunya masalah skalabilitas ini juga harus jadi perhatian, jangan sampai ketika terjadi transaksi semisal di jam sibuk sekalipun jadi lama diproses gara-gara ini.

[Chikito]

gak mungkin dalam bentuk token di blockchain publik(ETH, dkk), TPS nya kekecilan, dan juga masalah sovereignity. e-wallet macam ovo, gopay dkk aja sekarang udah memproses ~5.2 Miliar transaksi^[1], itupun ditahun 2019, sekarang pasti udah mendekati ~10 Miliar per Tahun (akselerasi adopsi gara2 pandemi). butuh ~1000 TPS lah biat nangani peak-hours

Masuk akal juga jika membandingkan kesana (transaksi yang sudah diproses e-wallet semacam OVO, dsm.); Setahu saya saat ini ETH baru bisa meng-handle sekitar 30 TPS (transactions per second), entah nanti kalau sudah sepenuhnya beralih ke ETH 2.0.

karena transaksi ovo dkk tersebut dibantu oleh pihak bank jadi mereka dapat memproses transaksi ribuat perdetik. sedangkan crypto, eth dkk sudah jelas tanpa bantuan siapa pun tentu akan kesulitan memverikasi tiap transaksi. Ya inilah namanya skalabilitas, sentral dan desentral itu perbedaannya di situ. Token baru muncul (ICO) pasti jualannya Skalabilitas yang bisa menangani ribuan transaksi per detik.

Negara segede ini punya SDM unggul, kalau cuma untuk menangani masalah skalabilitas crypto aja, saya rasa banyak. tapi tidak dibayar tentunya.