BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital

[Antonas1]

1. Maksudnya hanya dengan memasukkan NIK, jadi bisa dilihat berapa Rupiah digital yang dimilikinya tersebut sebagaimana halnya dengan memasukkan address BTC di BTC blockchain explorer bisa dilihat saldo maupun transaksinya, begitukah?

Benar sekali ka, memang yang ane tau Nik itu di lindungi oleh undang undang karena termasuk data pribadi, Proyek rupiah digital mungkin ya ini persi ane terinspirasi oleh buku besar teknologi yang di ciptakan oleh Satosi pencentus Btc yaitu Blockchain dengan Transparan nya org bs melihatnya kapan saja. Semisalnya proyek Garuda ini bisa Transparan dengan melihat Seperti Blockchain. Ane pribadi antusias sekali mendukung proyek ini Karena kedepan nya akan sangat baik sekali. Ini juga termasuk anggaran daerah dalam pemerintahan harus ikut serta juga dalam proyek Garuda ini. Semua org bisa melihat sesuai daerah masing masing apakah Dana daerah di gunakan oleh petinggi daerah di gunakan nya dengan baik apa tidak.

Kok diapresiasi? Malah ngeri pak.
Kebocoran data sudah bertahun-tahun kita alami, dan bagi sebagian besar orang itu kayak hal yang wajar. Lalu bayangkan suatu hari ada orang jahat memeriksa NIK bapak dan menemukan bapak punya uang IDR 200 Milyar, lalu memutuskan untuk merampok bapak. Gimana? Masih tetap mengapresiasi?
BTC cuma menampilkan kode transaksi tanpa nama, orang lain gak bisa tau itu siapa kecuali akunnya terhubung ke CEX dengan KYC.

[bangjoe]

1. Maksudnya hanya dengan memasukkan NIK, jadi bisa dilihat berapa Rupiah digital yang dimilikinya tersebut sebagaimana halnya dengan memasukkan address BTC di BTC blockchain explorer bisa dilihat saldo maupun transaksinya, begitukah?

Benar sekali ka, memang yang ane tau Nik itu di lindungi oleh undang undang karena termasuk data pribadi, Proyek rupiah digital mungkin ya ini persi ane terinspirasi oleh buku besar teknologi yang di ciptakan oleh Satosi pencentus Btc yaitu Blockchain dengan Transparan nya org bs melihatnya kapan saja. Semisalnya proyek Garuda ini bisa Transparan dengan melihat Seperti Blockchain. Ane pribadi antusias sekali mendukung proyek ini Karena kedepan nya akan sangat baik sekali. Ini juga termasuk anggaran daerah dalam pemerintahan harus ikut serta juga dalam proyek Garuda ini. Semua org bisa melihat sesuai daerah masing masing apakah Dana daerah di gunakan oleh petinggi daerah di gunakan nya dengan baik apa tidak.

Kok diapresiasi? Malah ngeri pak.
Kebocoran data sudah bertahun-tahun kita alami, dan bagi sebagian besar orang itu kayak hal yang wajar. Lalu bayangkan suatu hari ada orang jahat memeriksa NIK bapak dan menemukan bapak punya uang IDR 200 Milyar, lalu memutuskan untuk merampok bapak. Gimana? Masih tetap mengapresiasi?
BTC cuma menampilkan kode transaksi tanpa nama, orang lain gak bisa tau itu siapa kecuali akunnya terhubung ke CEX dengan KYC.

Apakah maksudnya menjadikan NIK sebagai addres wallet? yang bisa kita scan untuk mengetahui saldo dan transaksi yang kita buat di dalam blockchain, saya pikir pemerintah tidak akan melakukan hal ceroboh seperti itu, mengapa NIK di lindungi Undang-undang karena merupakan data privasi bagi warga negara yang mana itu merupakan representasi nama/identitas di dalam big data kenegaraan, tentu bukanlah hal baik jika melakukan itu karena akan banyak penyalahgunaan data dan benar seperti agan @Antonas1 bahaya akan mengintai.

Proyek Garuda adalah yang memayungin inovasi CBDC untuk melakukan tokenisasi mata uang rupiah (Fiat) menjadi mata uang digital yang di sebut digital rupiah.
 

[Husna QA]

Yang jelas sih kalau menurut saya bakal banyak potongan pajak,Bayar ini itu kena potongan.

Bisa jadi. Tapi jika masif seperti itu kemungkinan banyak yang lebih memilih menyimpan uang fisik (kertas/logam) di tempat masing-masing jika memang merasa belum terlalu urgen menyimpan uang mereka dalam bentuk Rupiah Digital.

Kok diapresiasi? Malah ngeri pak.
Kebocoran data sudah bertahun-tahun kita alami, dan bagi sebagian besar orang itu kayak hal yang wajar. Lalu bayangkan suatu hari ada orang jahat memeriksa NIK bapak dan menemukan bapak punya uang IDR 200 Milyar, lalu memutuskan untuk merampok bapak. Gimana? Masih tetap mengapresiasi?
BTC cuma menampilkan kode transaksi tanpa nama, orang lain gak bisa tau itu siapa kecuali akunnya terhubung ke CEX dengan KYC.

Nah ini, kasus kebocoran data yang beberapa waktu lalu sempat heboh diantaranya oleh akun bjorka bisa jadi pelajaran betapa belum sepenuhnya data-data rakyat Indonesia mendapat jaminan perlindungan privasinya dari pemerintah.

Saya juga belum melihat lagi bagaimana skema dari wallet Rupiah Digital ini di White Paper CBDC 2022-nya.

[Chikito]

1. Apakah proyek Garuda bisa Transparansi seperti Blockchain, dari segi nama , Rupiah nya dengan memasukkan nmr NIK, kalu berhasil menerapkan seperti blockchain saya sangat apresiasi sekali ?

Kalau bisa dilacak gitu mana ada yang mau gabung, fungsi blockchain itu sendiri yang mengutamakan privacy pun sudah berubah. Apalagi NIK rakyat indonesia sudah bocor di mana-mana sehingga gampang sekali untuk melacak dan jadi target untuk diambil uangnya dengan brute force.

Ini juga termasuk anggaran daerah dalam pemerintahan harus ikut serta juga dalam proyek Garuda ini. Semua org bisa melihat sesuai daerah masing masing apakah Dana daerah di gunakan oleh petinggi daerah di gunakan nya dengan baik apa tidak.

Tidak mesti nunggu proyek garuda kalau cuma mau melihat serapan dari APBD daerah, cukup ke portal kemenkeu [1].

[1]. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Yang jelas sih kalau menurut saya bakal banyak potongan pajak,Bayar ini itu kena potongan.

pajak memang menjadi momok, makanya banyak yang menyukai coin-coin yang sulit dilacak kayak monero, atau pakai bitcoin (mixer) supaya sulit dilacak dan menghindari pajak

[Antonas1]

Apakah maksudnya menjadikan NIK sebagai addres wallet? yang bisa kita scan untuk mengetahui saldo dan transaksi yang kita buat di dalam blockchain, saya pikir pemerintah tidak akan melakukan hal ceroboh seperti itu, -snip-

Yoi, walaupun data udah bocor kemana-mana juga sebelum ini, setidaknya nggak nambah masalah baru dengan membuat alamat berdasarkan NIK ataupun data kependudukan. Lagian gak mungkin harusnya, sesuai whitepapernya kan nanti bakal ada proses KYC.

Saya juga belum melihat lagi bagaimana skema dari wallet Rupiah Digital ini di White Paper CBDC 2022-nya.

Itu dia, bukankah wallet itu sebagai salah satu pendukung utama harusnya dibikin di awal ya? Menurut pak Husna gimana?

[Chikito]

Itu dia, bukankah wallet itu sebagai salah satu pendukung utama harusnya dibikin di awal ya?

Ya ini bisa kita tebak gimana kedepannya, CDBC Rupiah akan dibuat se-sentralisasi sedemikian rupa sebagaimana white paper di proyek Garuda, sehingga mudah dikontrol dan lebih transparan lagi untuk mudah dilacak oleh siapa pun jika kesulitan dalam fungsi pengawasan dan pelacakan money laundry. Namun ya harus hati-hati, jika ditemukan atau dicurigai menggunakan untuk kriminal dan teroris, sewaktu-waktu akan mudah dibekukan oleh pemerintah.

[Husna QA]

Itu dia, bukankah wallet itu sebagai salah satu pendukung utama harusnya dibikin di awal ya?

Jika merujuk pada White Paper CBDC-2022, halaman 30, nampaknya untuk wallet nya seperti apa masih dalam proses pengembangan. Diantara model konsep media penggunaannya seperti tertera berikut:



Karena ruang lingkup Rupiah Digital ini sudah nasional, tentunya diupayakan semaksimal mungkin bisa digunakan masyarakat baik yang memiliki smartphone maupun yang tidak memilikinya. Namun memang setidaknya butuh edukasi terkait penggunaan teknologinya terutama pada golongan yang masih awam terhadap teknologi digital maupun cara memanfaatkan internet.

[bayu7adi]

Rupiah Digital kalau secara teknologi yang kemungkinan diterapkannya harusnya bisa lebih cepat/mudah kalaupun mau mengadopsinya karena toh hanya tinggal menggunakan/mencontoh yang sudah ada, tidak membangun dari awal.

Saya rasa tidak bisa secepat yang dikira untuk bisa mengadopsinya dan benar benar menjadi Rupiah digital yang bisa diterima dan diterapkan secara nasional. Setidaknya dibutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk bisa benar-benar menjadikan Rupiah digital ini bisa diadopsi secara masif, terutama untuk bertransaksi jual beli. Dan ketika mulai dilakukan implementasi Rupiah digital, pasti ada resiko-resiko yang bisa saja terjadi yang membutuhkan kerangka regulasi untuk mengatasinya. Itu artinya, BI juga harus mempersiapkan regulasi-regulasi agar tidak ada penyalahgunaan terhadap teknologi baru yang akan digunakan, dalam kasus ini adalah Rupiah Digital.

Yang saya ketahui, China yang telah meluncurkan CBDC nya sejak April 2020 dan pada Januari 2022 jumlah penduduk yang telah mengunduh wallet e-CNY sekitar 261juta lebih. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk China, yang sebanyak 1,4miliar, itu artinya baru sekitar 19% warga China yang memiliki wallet untuk transaksi. Dan menurut laporan terakhir, China dengan CBDC nya masih dalam tahap uji coba, yang artinya ini masih dalam pengembangan belum matang. Sehingga belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai contoh untuk mempercepat penerapan Rupiah Digital. Cmiiw


sumber 1 | sumber 2 | sumber 3

[abhiseshakana]

Saya rasa tidak bisa secepat yang dikira untuk bisa mengadopsinya dan benar benar menjadi Rupiah digital yang bisa diterima dan diterapkan secara nasional. Setidaknya dibutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk bisa benar-benar menjadikan Rupiah digital ini bisa diadopsi secara masif, terutama untuk bertransaksi jual beli. Dan ketika mulai dilakukan implementasi Rupiah digital, pasti ada resiko-resiko yang bisa saja terjadi yang membutuhkan kerangka regulasi untuk mengatasinya. Itu artinya, BI juga harus mempersiapkan regulasi-regulasi agar tidak ada penyalahgunaan terhadap teknologi baru yang akan digunakan, dalam kasus ini adalah Rupiah Digital.

Yang saya ketahui, China yang telah meluncurkan CBDC nya sejak April 2020 dan pada Januari 2022 jumlah penduduk yang telah mengunduh wallet e-CNY sekitar 261juta lebih. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk China, yang sebanyak 1,4miliar, itu artinya baru sekitar 19% warga China yang memiliki wallet untuk transaksi. Dan menurut laporan terakhir, China dengan CBDC nya masih dalam tahap uji coba, yang artinya ini masih dalam pengembangan belum matang. Sehingga belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai contoh untuk mempercepat penerapan Rupiah Digital. Cmiiw


sumber 1 | sumber 2 | sumber 3

Untuk pemerataan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat Indonesia memang tidak akan bisa cepat prosesnya karena memang ada batasan-batasan seperti yang telah agan singgung. Kalo untuk regulasi, saya kira pemerintah sudah pasti telah menyiapkannya sebelum Digital Rupiah resmi di release. Kemungkinan memang bakal ada kendala/problem dalam proses adopsi maupun pemerataannya, namun jika terlalu khawatir dengan konsekuensi tersebut, bisa-bisa selamanya hanya akan menjadi rencana saja. Kalo tidak dicoba maka tidak akan ketahuan hasilnya  (yang penting harus dipertimbangkan dulu potensi masalahnya sehingga bisa dipersiapkan antisipasinya, setidaknya bisa dilaunching sebagai tahap uji coba sebelumnya).

[masulum]

Untuk pemerataan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat Indonesia memang tidak akan bisa cepat prosesnya karena memang ada batasan-batasan seperti yang telah agan singgung. Kalo untuk regulasi, saya kira pemerintah sudah pasti telah menyiapkannya sebelum Digital Rupiah resmi di release. Kemungkinan memang bakal ada kendala/problem dalam proses adopsi maupun pemerataannya, namun jika terlalu khawatir dengan konsekuensi tersebut, bisa-bisa selamanya hanya akan menjadi rencana saja.

Ya pastinya tidak akan semua mengerti atau menggunakan uang digital ini juga, ini kan jadi penghambat juga di awal. Makanya, BI menunjuk wholesaler untuk distribusi uang digital ini. Sepertinya adopsi akan diutamakan untuk warga Indonesia yang sudah terbiasa dengan segala macam transaksi digital baik itu yang berhubungan dengan investasi, kripto maupun penggunaan e-wallet terlebih dahulu sebelum meluas. Lagipula proyek ini juga masih lama, jadi sembari nunggu kepastiannya kapan launching, jika digencarkan penyuluhan dan pengenalan, sepertinya bisa lebih cepat pemerataannya. Ya, ibaratnya informasi mulut ke mulut nantinya akan lebih meluas dikalangan masyarakat.

[Husna QA]

Rupiah Digital kalau secara teknologi yang kemungkinan diterapkannya harusnya bisa lebih cepat/mudah kalaupun mau mengadopsinya karena toh hanya tinggal menggunakan/mencontoh yang sudah ada, tidak membangun dari awal.

Saya rasa tidak bisa secepat yang dikira untuk bisa mengadopsinya dan benar benar menjadi Rupiah digital yang bisa diterima dan diterapkan secara nasional.

Konteksnya di atas "harusnya bisa lebih cepat/mudah" adalah karena CBDC atau Rupiah Digital ini menggunakan teknologi Blockchain, dalam hal ini Private Blockchain sebagaimana yang tertera informasinya disini:
https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html (sebelumnya pernah saya bahas juga disini: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5320111.msg60965824#msg60965824)

Yang memanfaatkan teknologi Blockchain itu sudah banyak, dan Rupiah Digital pun tidak dibangun diatas teknologinya sendiri sedari nol, terlebih lagi mendapat support dari pemerintah.
Mengenai penerapan diawal-awal pastinya tidak luput dari kendala itu ini yang mungkin saja terlewat dari prediksi awal; Bitcoin pun yang memanfaatkan teknologi blockchain tidak serta merta bisa diterima semua pihak, namun secara bertahap teknologinya pun dikembangkan.

[Chikito]

Yang saya ketahui, China yang telah meluncurkan CBDC nya sejak April 2020 dan pada Januari 2022 jumlah penduduk yang telah mengunduh wallet e-CNY sekitar 261juta lebih. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk China, yang sebanyak 1,4miliar, itu artinya baru sekitar 19% warga China yang memiliki wallet untuk transaksi. Dan menurut laporan terakhir, China dengan CBDC nya masih dalam tahap uji coba, yang artinya ini masih dalam pengembangan belum matang. Sehingga belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai contoh untuk mempercepat penerapan Rupiah Digital. Cmiiw

Jadi terhadap apa yang terjadi di china ini bisa dijadikan pembanding atau contoh bagi pemerintah RI dalam penerapannya. Dalam jangka waktu 2 tahun itu saja, baru sekitar 19%, itu pun mungkin dipaksa pemerintah dan rakyat china pun menurut saya juga orangnya penurut, jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah mereka jalankan sepenuh hati, dan dalam hal teknologi mereka itu maju, dan termasuk ke dalam negara adi daya, perkembangan internet maju dan rakyatnya mungkin punya gadget berkualitas.

jadi, terhadap pembanding tersebut, dimana kondisi rakyat Indonesia (yang kita sudah tau keadaan yang begini ini), apa mungkin bisa 19% kayak china?. No, dengan kondisi kita sekarang, dalam 2 tahun 5% pun saya rasa sudah bagus.

Jadi, untuk bisa menyamakan dengan apa yang diperoleh oleh china, maka kondisi kita harus = dengan kondisi china. (seperti mission imposible)

[MarjorieZimmermanGinger]

Ya pastinya tidak akan semua mengerti atau menggunakan uang digital ini juga, ini kan jadi penghambat juga di awal. Makanya, BI menunjuk wholesaler untuk distribusi uang digital ini. Sepertinya adopsi akan diutamakan untuk warga Indonesia yang sudah terbiasa dengan segala macam transaksi digital baik itu yang berhubungan dengan investasi, kripto maupun penggunaan e-wallet terlebih dahulu sebelum meluas. Lagipula proyek ini juga masih lama, jadi sembari nunggu kepastiannya kapan launching, jika digencarkan penyuluhan dan pengenalan, sepertinya bisa lebih cepat pemerataannya. Ya, ibaratnya informasi mulut ke mulut nantinya akan lebih meluas dikalangan masyarakat.

Memang untuk menciptakan hal yang baru pasti memiliki kendala, karena banyak pertimbangan yang harus di perhatikan dan tidak merusak produk dasar sebagai kekuatan utamanya, di sisi lain teknologi yang telah berkembang juga tidak bisa membatasi hal-hal baru, karena sebenarnya teknologi membuat orang akan lebih berkembang untuk berafiliasi. Namun ada sedikit ke khawatiran terhadap CBDC yang mengancam keberadaan bank komersial dan memicu krisis keuangan, tetapi tidak berarti batasan tersebut tidak memiliki cara untuk disiasati, dengan menawarkan bunga deposito lebih tinggi maka nasabah masih akan menempatkan uang di bank komersial.

Popularitas E-Wallet di Indonesia juga sudah cukup berkembang meskipun belum sepenuhnya mengunakan secara keseluruhan, dari berbagai sumber yang saya telusuri menurut laporan DSInnovate Fintech, baik GoPay dan OVO tetap menjadi yang teratas di Indonesia.

1. OVO 35.0 %
2. DANA 30.9 %
3. GoPay 16.6 %
4. ShopeePay 5.2 %
5. LinkAja 2.9 %

Itu artinya Indonesia sudah cukup terbuka akses untuk mengembangkan CBDC/uang digital, hanya saja pendekatan yang harus di tingkatkan, terlepas dari sisi negatif atau positifnya. Apalagi CBDC tidak terdesentralisasi seperti bitcoin dan umumnya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahaminya, sehingga perkenalan ini akan masuk dalam katagori jangka panjang, meskipun adopsi ini tidak berjalan dalam waktu dekat, saya kira generasi berikutnya lebih memahami CBDC, karena secara umum mereka telah menguasai teknologi dan memudahkan adopsi berlangsung.

Sumber :
[1]. Memahami Apa itu Uang Rupiah Digital?
[2]. Peta Kompetisi Dompet Digital Indonesia, Siapa Lebih Unggul?

[bayu7adi]

Memang untuk menciptakan hal yang baru pasti memiliki kendala, karena banyak pertimbangan yang harus di perhatikan dan tidak merusak produk dasar sebagai kekuatan utamanya, di sisi lain teknologi yang telah berkembang juga tidak bisa membatasi hal-hal baru, karena sebenarnya teknologi membuat orang akan lebih berkembang untuk berafiliasi. Namun ada sedikit ke khawatiran terhadap CBDC yang mengancam keberadaan bank komersial dan memicu krisis keuangan, tetapi tidak berarti batasan tersebut tidak memiliki cara untuk disiasati, dengan menawarkan bunga deposito lebih tinggi maka nasabah masih akan menempatkan uang di bank komersial.

Sepertinya dengan adanya Rupiah Digital, BI tetep harus melibatkan Bank Komersial lebih dalam lagi sebagai wholesaler yang akan sangat dibutuhkan pada tahapan awal proyek w-Rupiah Digital. Dan setelah itu pada akhirnya w-Rupiah Digital akan didistribusikan menjadi r-Rupiah Digital kepada masyarakat luas.
Selain itu model konsensus Proof of Authority yang kemungkinan besar akan diterapkan, tentu saja membutuhkan beberapa validator terpercaya guna menjaga kemanan dalam transaksi yang terjadi, yang mana Bank Komersial sepertinya akan mendapatkan otoritas menjadi validator, karena dinilai memiliki kapabilitas yang lebih baik untuk mengisi posisi validator tersebut.
Kalau sudah terbentuk sistem seperti ini, sepertinya Bank konvensional tidak akan merasa terganggu eksistensinya. Menurut saya, Bank Konvensional akan tetap mendapatkan dampak positif dengan kontribusinya terhadap proyek ini.

[Antonas1]

Itu dia, bukankah wallet itu sebagai salah satu pendukung utama harusnya dibikin di awal ya?

Jika merujuk pada White Paper CBDC-2022, halaman 30, nampaknya untuk wallet nya seperti apa masih dalam proses pengembangan. Diantara model konsep media penggunaannya seperti tertera berikut: -snip-

Berarti bisa dibilang nunggu sistem identitas digital itu berjalan secara penuh, barulah wallet benar-benar dibuat, kira-kira begitu ya?

Sedikit OOT, sekitar 2 hari lalu saya membaca berita tentang sistem kependudukan digital, ternyata beberapa pengguna masih mengeluhkan ada error, sebagian lagi mengatakan terlalu ribet karena tetap harus ke Dukcapil lebih dulu guna mendapatkan barcode untuk discan di aplikasi. Saya sendiri baru tanggal 2 Februari dapet panggilan untuk mengurus barcode Kartu Keluarga, yang katanya akan selesai 1 minggu kemudian (sekitar tanggal 9 Februari).

Dari kasus itu, kalo memang harus terkoneksi dengan sistem identitas digital, saya menduga kayaknya ini akan berjalan sangat panjang dan lama (banget).

jadi, terhadap pembanding tersebut, dimana kondisi rakyat Indonesia (yang kita sudah tau keadaan yang begini ini), apa mungkin bisa 19% kayak china?. No, dengan kondisi kita sekarang, dalam 2 tahun 5% pun saya rasa sudah bagus.

Bisa jadi. Saya pas gabut iseng nyoba nanya-nanya ke beberapa kerabat, tetangga, dan teman yang biasa terhubung dengan dunia internet dalam standar masyarakat umum. Saya bertanya dengan beberapa pola, apakah mereka tau bahwa Rupiah akan jadi digital, apakah mereka tau bahwa pemerintah lagi bikin CBDC, apakah mereka tau apa itu CBDC. Dari 20 orang semuanya gak ada yang tau, 4 orang malah bertanya apa bedanya sama OVO dan GoPay, wow. Itu baru di lingkungan saya aja.

Lalu saya narik kesimpulan singkat, kayaknya ada 2 kemungkinan yang menyebabkan itu terjadi:
1. Orang-orang seperti itu berselancar di internet hanya untuk mengakses medsos dan mencari hiburan.
2. Pihak terkait dari pemerintahan kurang melakukan sosialisasi secara offline.

Edit tambahan:

Pada saat pengambilan KK baru tanggal 9 Februari 2023, saya coba bertanya pada petugas dari Pemkot dan Kelurahan tentang Identitas Digital Nasional, ternyata mereka belum tau soal itu dan baru dengar dari saya. Setelah itu mereka langsung browsing di depan saya dan menemukan bahwa itu resmi.
Yang kedua, ternyata mereka (petugas tesebut) juga bener-bener gak tau soal CBDC atau Rupiah digital.

[MarjorieZimmermanGinger]

Sepertinya dengan adanya Rupiah Digital, BI tetep harus melibatkan Bank Komersial lebih dalam lagi sebagai wholesaler yang akan sangat dibutuhkan pada tahapan awal proyek w-Rupiah Digital. Dan setelah itu pada akhirnya w-Rupiah Digital akan didistribusikan menjadi r-Rupiah Digital kepada masyarakat luas.
Selain itu model konsensus Proof of Authority yang kemungkinan besar akan diterapkan, tentu saja membutuhkan beberapa validator terpercaya guna menjaga kemanan dalam transaksi yang terjadi, yang mana Bank Komersial sepertinya akan mendapatkan otoritas menjadi validator, karena dinilai memiliki kapabilitas yang lebih baik untuk mengisi posisi validator tersebut.
Kalau sudah terbentuk sistem seperti ini, sepertinya Bank konvensional tidak akan merasa terganggu eksistensinya. Menurut saya, Bank Konvensional akan tetap mendapatkan dampak positif dengan kontribusinya terhadap proyek ini.

Tentunya BI membutuhkan Bank komersial untuk perjalanan Rupiah Digital (CBDC), karena dalam regulasi di pemerintah Indonesia telah memberikan tugas kepada Bank dalam mengelola segala bentuk jasa keuangan dan salah satu plot validator terpecaya dalam mengisi posisi tersebut adalah bank Komersial, dimana sudah hampir puluhan tahun mereka memegang peran penting dalam proses pengembangan jasa keuangan. Seharusnya pengembangan Rupiah Digital tidak akan mengganggu keterwakilan negatif dari proses mata uang fiat sebelumnya, karena CBDC merupakan produk pemerintah yang berlawanan seperti desentralisasi Bitcoin, oleh sebab itu mereka dapat mengatur dan membatasi hal-hal yang di anggap perlu dengan adanya regulasi.

Lagipula jika pemerintah serius mengembangkan Rupiah Digital dan menerapkan regulasi yang mengikat, maka masyarakat kita memiliki pilihan dalam menerima konsep kemajuan teknologi, meskipun Rupiah Digital berbeda dengan Bitcoin yang tidak memiliki otoritas pengontrol dari pihak lain selain pengguna itu sendiri, namun paling tidak langkah ini dapat membuat Indonesia berada dalam negara yang tidak elergi dengan perkembangan teknologi. Untuk lebih lanjut di bawah ini ada beberapa sumber lain yang dapat di pelajari mengenai undang-undang bank sentral Republik Indonesia sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia dan sesudah, Direktorat Pajak dan Peran dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral.

Sumber :
[1]. Undang-undang bank sentral Republik Indonesia sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia
[2]. Direktorat Pajak
[3]. Peran dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral

[Chikito]

jadi, terhadap pembanding tersebut, dimana kondisi rakyat Indonesia (yang kita sudah tau keadaan yang begini ini), apa mungkin bisa 19% kayak china?. No, dengan kondisi kita sekarang, dalam 2 tahun 5% pun saya rasa sudah bagus.

Bisa jadi. Saya pas gabut iseng nyoba nanya-nanya ke beberapa kerabat, tetangga, dan teman yang biasa terhubung dengan dunia internet dalam standar masyarakat umum. Saya bertanya dengan beberapa pola, apakah mereka tau bahwa Rupiah akan jadi digital, apakah mereka tau bahwa pemerintah lagi bikin CBDC, apakah mereka tau apa itu CBDC. Dari 20 orang semuanya gak ada yang tau, 4 orang malah bertanya apa bedanya sama OVO dan GoPay, wow. Itu baru di lingkungan saya aja.

Lalu saya narik kesimpulan singkat, kayaknya ada 2 kemungkinan yang menyebabkan itu terjadi:
1. Orang-orang seperti itu berselancar di internet hanya untuk mengakses medsos dan mencari hiburan.
2. Pihak terkait dari pemerintahan kurang melakukan sosialisasi secara offline.

Kita di sini tentu sudah tahu bagaimana keadaanya, jangankan mereka, saya saja terhadap hal atau informasi penting saja tidak tahu, seperti contoh: Minyakita. Itu barang baru hari ini saya tahu ada, padahal itu sangat penting, sama kayak BBM bersubsidi petralite, walau sama-sama subsidi, penimbun tetap nakal memperlakukannya.

Intinya, pemerintah itu sangat kurang bersosialisasi terhadap hal yang sangat penting, jadi kesannya kayak ditutup-tutupi, Kayak Minyakita ini, saya nyangka itu ditutup-tutupi supaya gak ada yang beli sehingga ditimbun dan mulai dikeluarkan saat mulai heboh kayak sekarang.

CDBC juga, kurangnya sosialisasi seperti ada kesan ditutup-tutupi, jangan-jangan juga ditimbun buat keperluan elite pas mulai heboh kayak minyakita.

[bangjoe]

jadi, terhadap pembanding tersebut, dimana kondisi rakyat Indonesia (yang kita sudah tau keadaan yang begini ini), apa mungkin bisa 19% kayak china?. No, dengan kondisi kita sekarang, dalam 2 tahun 5% pun saya rasa sudah bagus.

Bisa jadi. Saya pas gabut iseng nyoba nanya-nanya ke beberapa kerabat, tetangga, dan teman yang biasa terhubung dengan dunia internet dalam standar masyarakat umum. Saya bertanya dengan beberapa pola, apakah mereka tau bahwa Rupiah akan jadi digital, apakah mereka tau bahwa pemerintah lagi bikin CBDC, apakah mereka tau apa itu CBDC. Dari 20 orang semuanya gak ada yang tau, 4 orang malah bertanya apa bedanya sama OVO dan GoPay, wow. Itu baru di lingkungan saya aja.

Lalu saya narik kesimpulan singkat, kayaknya ada 2 kemungkinan yang menyebabkan itu terjadi:
1. Orang-orang seperti itu berselancar di internet hanya untuk mengakses medsos dan mencari hiburan.
2. Pihak terkait dari pemerintahan kurang melakukan sosialisasi secara offline.

Kita di sini tentu sudah tahu bagaimana keadaanya, jangankan mereka, saya saja terhadap hal atau informasi penting saja tidak tahu, seperti contoh: Minyakita. Itu barang baru hari ini saya tahu ada, padahal itu sangat penting, sama kayak BBM bersubsidi petralite, walau sama-sama subsidi, penimbun tetap nakal memperlakukannya.

Intinya, pemerintah itu sangat kurang bersosialisasi terhadap hal yang sangat penting, jadi kesannya kayak ditutup-tutupi, Kayak Minyakita ini, saya nyangka itu ditutup-tutupi supaya gak ada yang beli sehingga ditimbun dan mulai dikeluarkan saat mulai heboh kayak sekarang.

CDBC juga, kurangnya sosialisasi seperti ada kesan ditutup-tutupi, jangan-jangan juga ditimbun buat keperluan elite pas mulai heboh kayak minyakita.

Terkadang saya ingin tertawa dengan sosialisasi yang di lakukan pemerintah terhadap program-program yang mereka buat sendiri, tidak hanya itu terkait informasi-informasi yang penting saja seperti pengesahan/perancangan UU yang merupakan sebagai pedoman bernegara masyarakat bahkan tidak tahu bagaimana perkembangannya dan penerapan dengan jelas dan sangat minim sekali media yang meliput jika mengenai hal-hal penting untuk keberlangsungan kemajuan bangsa, saya juga melakukan survei kepada teman-teman mahasiswa saya yang pada dasarnya mereka sering berselancar di dunia maya tetapi ketika saya mempertanyakan terkait dengan CBDC, mereka mempertanyakan balik apa itu CBDC ?. saya sangat terkejut untuk hal ini karena sekelas mahasiswa pun jarang sekali yang mengetahuinya apalagi masyarakat biasa di pedesaan yang hanya menonton drama-drama gak jelas di saluran TV.
Dalam hal ini kita sudah tahu bahwa bangsa kita minim sekali tingkat minat membaca di tambah pemerintah yang kurang sosialisasi secara berskala tentu menghasilkan output yang buruk dan lebih parahnya lagi media informasi memberitakan dan mempertontonkan drama-drama yang tidak jelas di media sosial.

[Husna QA]

Berarti bisa dibilang nunggu sistem identitas digital itu berjalan secara penuh, barulah wallet benar-benar dibuat, kira-kira begitu ya?

Untuk gambaran umumnya seperti apa, berikut ini roadmap dari Digital Rupiah:


Foto: Bank Indonesia.

Dari yang saya pahami, Sejak dimulai tahapan pertama (immediate state), pada salah satu distribusi Digital Rupiah di tingkatan wholesale (w-Digital Rupiah) tentunya harus sudah disiapkan juga wallet untuk itu, namun entah nantinya sama dengan jenis wallet pada tahap akhir, yakni Digital Rupiah ritel (r-Digital Rupiah) atau berbeda.

Pada saat pengambilan KK baru tanggal 9 Februari 2023, saya coba bertanya pada petugas dari Pemkot dan Kelurahan tentang Identitas Digital Nasional, ternyata mereka belum tau soal itu dan baru dengar dari saya. Setelah itu mereka langsung browsing di depan saya dan menemukan bahwa itu resmi.
Yang kedua, ternyata mereka (petugas tesebut) juga bener-bener gak tau soal CBDC atau Rupiah digital.

Saya juga belum tahu banyak tentang Identitas Digital Nasional tersebut. Yang jelas, karena CBDC ini tersentralisasi kemungkinan besar memang akan ada sangkut paut dengan identitas digital dari si pemilik; Jelas berbeda dengan Bitcoin yang bahkan belum punya kartu identitas resmi sekalipun bisa saja sudah punya di wallet pribadinya.
Btw, kabarnya di Juli 2023 nanti, BI akan melakukan perilisan proof of concept Rupiah Digital, jelasnya bisa dibaca antara lain disini:
https://news.tokocrypto.com/2023/02/07/bi-bakal-terbitkan-proof-of-concept-rupiah-digital-pada-juli-2023-apa-itu/

[Chikito]

Terkadang saya ingin tertawa dengan sosialisasi yang di lakukan pemerintah terhadap program-program yang mereka buat sendiri, tidak hanya itu terkait informasi-informasi yang penting saja seperti pengesahan/perancangan UU yang merupakan sebagai pedoman bernegara masyarakat bahkan tidak tahu bagaimana perkembangannya dan penerapan dengan jelas

Ya, kalau masyarakatnya agak melek sedikit bisa di cari di https://peraturan.go.id/ saya cek di sana cukup lengkap mengenai peraturan UU atau Perda terbaru. Namun ya mesti tau dulu peraturan tentang apa baik itu kementerian, lembaga atau Pemda karena saya lihat direktorinya cukup banyak dari rancangan perpu, perpers dsb.

Namun ya sulit, mereka bikinnya setengah2, diperparah dengan tombol search-nya gak ada, misal mau nyari UU tentang crypto atau uang digital pun susah.