BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital

[abhiseshakana]

Mata uang digital menjadi menarik karena volatility nya, kalau central bank ikut mengurusi ini dan bertujuan menjaga  kestabilannya, itu jelas sudah keluar dari pada prinsip mata uang digital tersebut yang sejatinya harga di bergerak berdasarkan supply and demand, kalau tujuannya untuk mangamankan asset dari cuan di crypto mungkin masih oke. Kalau sampai kejadian seperti, berati sudah melenceng dari tujuan awal dibuatnya crypto.

Saya tidak berfikir CBDC dibuat menjadi komoditas naik turun. Itu bertetangan dengan nilai tetap pada mata uang. Sesuai whitepaper CBDC adalah mata uang digital yang sah, dikelola oleh negara. Jadi hakikatnya CBDC memang berbeda dengan aset crypto yang diakuai sebagai komoditas. CBDC indonesia nantinya akan menjadi alat pembayaran yang sah. Artinya ini seperti rupiah bentuk fisik. Jadi tujuan utamnya bukan volatilitynya.

Perlu digaris bawahi bahwa CBDC bukanlah Cryptocurrency, sehingga jika CBDC dianggap melenceng dari prinsip Crypto, saya kira hal tersebut adalah hal yang lumrah mengingat CBDC memang tidak dibentuk pada infrastruktur Blockchain Publik. Pada dasarnya CBDC memang menggunakan Distributed Ledger, namun untuk kerangkanya tidak harus berbentuk Blockchain.

[1714230103]

1714230103

[1714230103]

1714230103

[1714230103]

1714230103

[Husna QA]

Mata uang digital menjadi menarik karena volatility nya, kalau central bank ikut mengurusi ini dan bertujuan menjaga  kestabilannya, itu jelas sudah keluar dari pada prinsip mata uang digital tersebut yang sejatinya harga di bergerak berdasarkan supply and demand, kalau tujuannya untuk mangamankan asset dari cuan di crypto mungkin masih oke. Kalau sampai kejadian seperti, berati sudah melenceng dari tujuan awal dibuatnya crypto.

Mungkin bisa dilihat lagi definisi dari CBDC dan Cryptocurrency termasuk perbedaannya apa saja.
Selain itu, penggunaan Blockchain itu tidak melulu untuk cryptocurrency, sehingga ketika CBDC memanfaatkan teknologi dari Blockchain bukan berarti lantas dikatakan sama seperti halnya cryptocurrency. CBDC yang di Indonesia rencananya berupa Rupiah Digital sendiri menggunakan Private Blockchain tidak sebagaimana Cryptocurrency yang menggunakan Public Blockchain.

CDBC menggunakan private blockchain, identitas pengguna CDBC terikat dengan akun bank miliknya, berfungsi sebagai alat pembayaran seperti biasa dan Bank Sentral dapat mengatur jumlah pasokan dan jaringannya. Sedangkan pada cryptocurrency, menggunakan public blockchain, dapat menggunakan identitas anonim, bertujuan spekulasi dan sistem pembayaran tergantung regulasi di tiap negara serta otoritas yang mengaturnya adalah pasar jaringan kripto tersebut.

Maka dari itu, perihal volatiliy pun jelas berbeda antara CBDC dengan Cryptocurrency.

[bbigtart]

Mata uang digital menjadi menarik karena volatility nya, kalau central bank ikut mengurusi ini dan bertujuan menjaga  kestabilannya, itu jelas sudah keluar dari pada prinsip mata uang digital tersebut yang sejatinya harga di bergerak berdasarkan supply and demand, kalau tujuannya untuk mangamankan asset dari cuan di crypto mungkin masih oke. Kalau sampai kejadian seperti, berati sudah melenceng dari tujuan awal dibuatnya crypto.

Tujuan pembuatan CBDC berbeda dengan cryptocurrency saja sudah beda gan. Di buantnya CBDC untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan keuangan, memperkuat peran bank sentral. Sementara tujuan utama cryptocurrency adalah memberikan alternatif bagi mata uang fiat yang ada, mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan sentral dan memberikan kebebasan finansial bagi penggunanya.

Salah satu perbedaan terbesar adalah bahwa CBDC tidak didasarkan pada infrastruktur blockchain publik yang terdesentralisasi, melainkan menggunakan teknologi distributed ledger yang dikelola secara terpusat oleh bank sentral.

[Chikito]

Barusan saja baca dicointelegraph, Nigeria yang telah memiliki memiliki eNaira uang digital mengalami kekurangan pasokan mata uang tunai karena bank sentral mendenom uang menjadi pecahan lebih besar. Mereka telah menggunakan CBDC 18 bulan. Itu menyebabkan warga disana secara tidak langsung dipaksa untuk menggunakan eNaira. Jumlah transaksi dan dompet CBDC meningkat drastis akibat masalah ini.

Pemerintah Nigeria menganggap dan memaksa rakyatnya sudah bisa menggunakan dan menerapkan CDBC, padahal di negara maju saja, mengolahan dan penggunaanya masih dikaji lebih dalam untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi seharusnya, mereka tidak langsung begitu, setidaknya perlu sosialisasi atau masa percobaan dalam kurun waktu tertentu (CDBC-Beta) untuk menemukan bug dan pemasalahan.

Mata uang digital menjadi menarik karena volatility nya, kalau central bank ikut mengurusi ini dan bertujuan menjaga  kestabilannya, itu jelas sudah keluar dari pada prinsip mata uang digital tersebut yang sejatinya harga di bergerak berdasarkan supply and demand, kalau tujuannya untuk mangamankan asset dari cuan di crypto mungkin masih oke. Kalau sampai kejadian seperti, berati sudah melenceng dari tujuan awal dibuatnya crypto.

Sebenarnya tujuan pemerintah itu hanya untuk ikutan tren supaya fiat tidak tergerus oleh yang namanya crypto. Sampeyan sudah tentu paham bagaimana crypto sebenarnya. Sehingga pemerintah membuat CDBC (yang katanya crypto) supaya rakyat tertarik karena ada blockchainnya, padahal itu tidak jauh beda sama OVO, GOPAY, Dll.

[ancafe]

Iya selain pemalsuan uang, sebenernya alasan lain yang mendorong Bank Indonesia membuat Rupiah Digital itu untuk memperkuat ekosistem mata uang digital di Indonesia. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dari penggunaan mata uang digital yang tidak dapat diawasi. Jadi secara tidak langsung memang ini respon pemerintah atas crypto currency dan bitcoin yang penggunanya tidak ter awasi oleh pemerintah.

Terlepas bagaimana konsep Rupiah Digital dan respon pemerintah terhadap crypto atau bitcoin itu sendiri, namun pada dasarnya CBDC berbeda dari cryptocurrency dan lebih jauh CBDC akan di fungsikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara kita dengan beberapa aturan yang di sepakati. Lebih tepatnya CBDC merupakan produk pemerintah yang memiliki konsep kontrol penuh dari sistem terpusat (Pemerintah/Bank).

Selain peredaran uang palsu tentu menekan biaya percetakan dan pencucian uang juga. Jadi sepertinya nanti integrasi uang digital ini bisa juga menjadi solusi masalah korupsi para pegawai negara.

Barusan saja baca dicointelegraph, Nigeria yang telah memiliki memiliki eNaira uang digital mengalami kekurangan pasokan mata uang tunai karena bank sentral mendenom uang menjadi pecahan lebih besar. Mereka telah menggunakan CBDC 18 bulan. Itu menyebabkan warga disana secara tidak langsung dipaksa untuk menggunakan eNaira. Jumlah transaksi dan dompet CBDC meningkat drastis akibat masalah ini.

Untuk solusi kecil mungkin benar bahwa kehadiran CBDC akan sedikit menekan peredaran uang palsu dan itulah mengapa pemerintah mencari format bagus dalam penerapannya. Akan tetapi untuk membandingkan Nigeria dan Negara kita terhadap mata uang digital akan jauh berbeda, ada masalah lain yang sedang dihadapi oleh Nigeria terkait kekurangan pasokan uang tunai, sementara negara kita tidak memiliki masalah tersebut saat ini.

Hadirnya CBDC tidak akan pernah mempengaruhi mata uang fiat (Rp) menurut saya, hanya saja CBDC merupakan solusi lain bagi orang yang akan memanfaatkannya dan Masyarakat kita di Indonesia juga tidak mungkin sepenuhnya beralih ke CBDC karena beberapa pertimbangan, meskipun konsep ini merupakan produk yang dilindungi oleh pemerintah.

[Luzin]

Pemerintah Nigeria menganggap dan memaksa rakyatnya sudah bisa menggunakan dan menerapkan CDBC, padahal di negara maju saja, mengolahan dan penggunaanya masih dikaji lebih dalam untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi seharusnya, mereka tidak langsung begitu, setidaknya perlu sosialisasi atau masa percobaan dalam kurun waktu tertentu (CDBC-Beta) untuk menemukan bug dan pemasalahan.

Saya tidak mendalami sejarah mereka dari awal menerapkan CBDC, tapi saya pikir mereka juga melakukan itu. Mengingat sudah hampir 18 bulan lebih. Seharusnya mereka secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghilangkan Bug. Walaupun memang kesan memaksa sangat terlihat, tapi semoga itu tidak terjadi di indonesia pada masa datang. Karena kalau lihat WP proyek garude mereka melakukan secara bertahap.

ada masalah lain yang sedang dihadapi oleh Nigeria terkait kekurangan pasokan uang tunai, sementara negara kita tidak memiliki masalah tersebut saat ini.

Hadirnya CBDC tidak akan pernah mempengaruhi mata uang fiat (Rp) menurut saya, hanya saja CBDC merupakan solusi lain bagi orang yang akan memanfaatkannya dan Masyarakat kita di Indonesia juga tidak mungkin sepenuhnya beralih ke CBDC karena beberapa pertimbangan, meskipun konsep ini merupakan produk yang dilindungi oleh pemerintah.

Ya karena mereka mengurangi peredaran uang kertas logam dialihkan ke CBDC. Walapun mungkin saja secara nilai jumlahnya sama tapi karena penggunanya belum bisa menggunakan itu atau masih banyak yang bergantung pada uang kertas sehingga terjadi kekurangan. Saya belum memahami sepenuhnya untuk indonesia, tapi saya pikir BI akan tetap mempertimbangkan laju sirkulasi uang meskipun menerbitkan uang digital paada akhirnya mereka tetap mencetak uang kertas logam tapi pada waktu tertentu mereka akan memulai mengurangi peredaran fiat dialihkan ke digital. IMO

[ancafe]

Ya karena mereka mengurangi peredaran uang kertas logam dialihkan ke CBDC. Walapun mungkin saja secara nilai jumlahnya sama tapi karena penggunanya belum bisa menggunakan itu atau masih banyak yang bergantung pada uang kertas sehingga terjadi kekurangan. Saya belum memahami sepenuhnya untuk indonesia, tapi saya pikir BI akan tetap mempertimbangkan laju sirkulasi uang meskipun menerbitkan uang digital paada akhirnya mereka tetap mencetak uang kertas logam tapi pada waktu tertentu mereka akan memulai mengurangi peredaran fiat dialihkan ke digital. IMO

Itu sebabnya saya mengatakan ada perbedaan kondisi yang di alami oleh Nigeria pada saat kebijakan pemerintah mencoba mengurangi peredaran uang kertas dan terlalu cepat memaksakan ke CBDC. Yang kita tau negara tersebut jauh lebih miskin dari kita Indonesia dan bahkan teknologi masih belum cukup mendukung perkembangan yang terlalu dipaksakan oleh kebijakan disana, sehingga masyarakat belum siap menerima konsekuensi dari kebijakan yang diberlakukan secara cepat.

Secara umum kita tetap akan mendukung langkah pemerintah untuk menerbitkan CBDC, akan tetapi tidak dipaksakan secara cepat proses perjalanannya, sehingga perlu adanya edukasi terlebih dahulu terhadap CBDC, paling tidak ketika itu benar-benar di jalankan, masyarakat kita di Indonesia tidak terkejut seperti yang terjadi di negara Nigeria. Sirkulasi juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah, sehingga kelangkaan uang fiat tidak terjadi selama pemberlakuan CBDC dan sebenarnya saya juga belum mendapatkan rumus bagaimana format yang akan dilakukan oleh pemerintah kita.

[skarais]

Secara umum kita tetap akan mendukung langkah pemerintah untuk menerbitkan CBDC, akan tetapi tidak dipaksakan secara cepat proses perjalanannya, sehingga perlu adanya edukasi terlebih dahulu terhadap CBDC, paling tidak ketika itu benar-benar di jalankan, masyarakat kita di Indonesia tidak terkejut seperti yang terjadi di negara Nigeria. Sirkulasi juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah, sehingga kelangkaan uang fiat tidak terjadi selama pemberlakuan CBDC dan sebenarnya saya juga belum mendapatkan rumus bagaimana format yang akan dilakukan oleh pemerintah kita.

Tentu saja butuh waktu dong gan karena ada banyak tahapan yang harus dilalui selama prosesnya.
Ngomong-ngomong, ada yang tahu tidak sejauh mana sudah persiapan Pemerintah untuk menerbitkan CBDC ini?

Setahu saya white papernya sudah ada, tetapi terkait implementasinya sepertinya masih belum diketahui pasti.
Seperti yang saya kutip disini: Kapan Bank Indonesia akan menerbitkan Rupiah Digital?

Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 tanggal 30 November 2022, BI meluncurkan Proyek Garuda yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif atas sejumlah pilihan arsitektur Rupiah Digital. Langkah awal proyek ini adalah dengan menerbitkan White Paper yang memuat desain tingkat tinggi Rupiah Digital. Paska penerbitan White Paper , Bank Indonesia akan menempuh rangkaian upaya iteratif yang dimulai dengan menggalang pandangan publik terhadap desain lebih detil dari Rupiah Digital melalui penerbitan Consultative Paper, melanjutkan eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping , dan piloting/sandboxing ), serta diakhiri review atas pendiriankebijakan . Siklus pengembangan secara iteratif ini akan dilakukan di setiap tahapan pengembangan Rupiah Digital (keadaan langsung, menengah, dan akhir).

Pendekatan secara bertahap dan iteratif tersebut membuka ruang fleksibilitas yang cukup bagi para pemangku kepentingan dan industri untuk menyiapkan diri dan melakukan uji coba secara bersama-sama sebelum Rupiah Digital diimplementasikan.

[ancafe]

Tentu saja butuh waktu dong gan karena ada banyak tahapan yang harus dilalui selama prosesnya.
Ngomong-ngomong, ada yang tahu tidak sejauh mana sudah persiapan Pemerintah untuk menerbitkan CBDC ini?

Setahu saya white papernya sudah ada, tetapi terkait implementasinya sepertinya masih belum diketahui pasti.
Seperti yang saya kutip disini: Kapan Bank Indonesia akan menerbitkan Rupiah Digital?

Jelas itu om harus ada pendekatan yang lebih masif untuk pemerintah dalam memberlakukan CBDC di negara kita, sehingga tidak membuat kegaduhan seperti di Nigeria. Untuk white papernya memenang sudah dirancang pada 30 November 2022 setau saya om, sehingga hanya menunggu implementasi dan sejauh ini belum kita ketahui lebih jauh terhadap perjalanannya.

Sampai saat ini belum ada yang tau sejauh mana implementasi perjalanan CBDC di negara kita, karena masih sedikit sumber yang dapat kita temui, dari penjelajah geogle yang saya cari hanya mendapati sumber dibawah ini, akan tetapi tidak secara jelas di gambarkan perkembangan dan implementasinya

Sumber
1. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/02/memahami-wacana-digital-rupiah
2. https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/research/20230201091047-128-409945/bi-bakal-kebut-rupiah-digital-penting-gak-sih/amp

[puloweh555]

Jelas itu om harus ada pendekatan yang lebih masif untuk pemerintah dalam memberlakukan CBDC di negara kita, sehingga tidak membuat kegaduhan seperti di Nigeria. Untuk white papernya memenang sudah dirancang pada 30 November 2022 setau saya om, sehingga hanya menunggu implementasi dan sejauh ini belum kita ketahui lebih jauh terhadap perjalanannya.

Sampai saat ini belum ada yang tau sejauh mana implementasi perjalanan CBDC di negara kita, karena masih sedikit sumber yang dapat kita temui, dari penjelajah geogle yang saya cari hanya mendapati sumber dibawah ini, akan tetapi tidak secara jelas di gambarkan perkembangan dan implementasinya

Sumber
1. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/02/memahami-wacana-digital-rupiah
2. https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/research/20230201091047-128-409945/bi-bakal-kebut-rupiah-digital-penting-gak-sih/amp

Ada bebrapa faktor utama Kenapa mengembangkan digital rupiah ini lama, yang pertama karena mandatnya undang-undang bahwa bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang di Indonesia. Bank Indonesia melayani kebutuhan masyarakat juga bertransformasi melihat Apa yang dibutuhkan masyarakat di era digital jadi ini merupakan publik bertransformasi pengedaran uang. Sehingga dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi keuangan digital yang semakin terdesentralisasi ini.

dan selanjutnya juga mempersiapkan infrastruktur pembayaran yang lintas negara menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital. jadi berangkat dari hal tersebut konfigurasi digital rupiah di bangun dengan tujuan sebagai digital rupiah, sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI. Jadi memang masih banyak yang perlu di siapkan. Saya pikir tidak usah terlalu terburu-buru perkuat saja dulu sistem keamanan nya, karena orang bisa jatuh miskin dalam hitungan menit karena namanya teknologi pasti akan ada banyak celah yang di manfaatkan oleh para hacker.

[ancafe]

Ada bebrapa faktor utama Kenapa mengembangkan digital rupiah ini lama, yang pertama karena mandatnya undang-undang bahwa bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang di Indonesia. Bank Indonesia melayani kebutuhan masyarakat juga bertransformasi melihat Apa yang dibutuhkan masyarakat di era digital jadi ini merupakan publik bertransformasi pengedaran uang. Sehingga dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi keuangan digital yang semakin terdesentralisasi ini.

dan selanjutnya juga mempersiapkan infrastruktur pembayaran yang lintas negara menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital. jadi berangkat dari hal tersebut konfigurasi digital rupiah di bangun dengan tujuan sebagai digital rupiah, sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI. Jadi memang masih banyak yang perlu di siapkan. Saya pikir tidak usah terlalu terburu-buru perkuat saja dulu sistem keamanan nya, karena orang bisa jatuh miskin dalam hitungan menit karena namanya teknologi pasti akan ada banyak celah yang di manfaatkan oleh para hacker.

Undang-undang tentang CBDC telah masuk dalam rancangan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (RUU P2SK) dan Presiden juga telah mengesahkan undang-undang ini, itu artinya CBDC sendiri telah di setarakan dengan rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital. Sehingga untuk implementasi dapat mengacu pada undangan sebelumnya dengan penerapan yang memiliki kesetaraan kedudukan hukum yang berlaku [1]. Namun sejauh ini memang belum berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan CBDC.

Infrastruktur inilah yang dipandang perlu di perluas, sehingga tidak terdapat kendala saat CBDC benar-benar berjalan dan harusnya memang tidak diburu karena membutuhkan beberapa dukungan terhadap transaksi lintas negara maupun lokal, tetapi untuk masalah hacker saya kira hubungannya tidak perlu dikait-kaitkan, karena tanpa CBDC juga masih banyak kasus penipuan dan kehilangan uang bagi masyarakat awam. Oleh sebab itu edukasi dan memberikan pemahaman juga merupakan hal yang penting dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui cara menghindari resiko tersebut. [2]

sumber
1. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK
2. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx

[Chikito]

Saya pikir tidak usah terlalu terburu-buru perkuat saja dulu sistem keamanan nya, karena orang bisa jatuh miskin dalam hitungan menit karena namanya teknologi pasti akan ada banyak celah yang di manfaatkan oleh para hacker.

Masalah sistem keamanan dan banyak hal yang harus dipersiapkan, BI seharusnya tidak perlu memikirkan oleh mereka sendiri, mereka hanya perlu memillih pihak ketiga atau swasta yang credible dalam menangani semua itu. Cukup buka lowongan atau lelang publik secara online siapa yang berminat, jadi tugas BI tidak hanya terbebani soal CDBC saja, Pegawai BI hanya mengawasi proses atau sebagai mandor, justru hal ini menurut saya cukup independent dan BI sendiri pun tidak capek memikirkan masalah security crypto yang njelimet, mereka hanya ketok palu dan tanda tangan Gubernur, beres.

[bangjoe]

Saya pikir tidak usah terlalu terburu-buru perkuat saja dulu sistem keamanan nya, karena orang bisa jatuh miskin dalam hitungan menit karena namanya teknologi pasti akan ada banyak celah yang di manfaatkan oleh para hacker.

Masalah sistem keamanan dan banyak hal yang harus dipersiapkan, BI seharusnya tidak perlu memikirkan oleh mereka sendiri, mereka hanya perlu memillih pihak ketiga atau swasta yang credible dalam menangani semua itu. Cukup buka lowongan atau lelang publik secara online siapa yang berminat, jadi tugas BI tidak hanya terbebani soal CDBC saja, Pegawai BI hanya mengawasi proses atau sebagai mandor, justru hal ini menurut saya cukup independent dan BI sendiri pun tidak capek memikirkan masalah security crypto yang njelimet, mereka hanya ketok palu dan tanda tangan Gubernur, beres.

Saya pikir itu ide bagus yang harus di laksanakan oleh BI, tetapi hal-hal proyek semacam ini terkadang pemerintah suka menganggap remeh dengan memberi tawaran bayaran yang murah kepada para ahli IT, saya kira itu masalahnya, jika di perhatikan banyak sekali dari Indonesia yang memahami Blockchain, Crypto dan dan keamanannya tetapi rata-rata dari mereka tidak mau membantu pemerintah karena pembayarannya tidak seperti jika mereka bekerja untuk proyek luar.
Pemerintah harus memberikan tawaran gaji yang layak untuk menarik minat ahli IT di bidang ini melakukannya.

[Chikito]

Saya pikir itu ide bagus yang harus di laksanakan oleh BI, tetapi hal-hal proyek semacam ini terkadang pemerintah suka menganggap remeh dengan memberi tawaran bayaran yang murah kepada para ahli IT, saya kira itu masalahnya, jika di perhatikan banyak sekali dari Indonesia yang memahami Blockchain, Crypto dan dan keamanannya tetapi rata-rata dari mereka tidak mau membantu pemerintah karena pembayarannya tidak seperti jika mereka bekerja untuk proyek luar.
Pemerintah harus memberikan tawaran gaji yang layak untuk menarik minat ahli IT di bidang ini melakukannya.

Kalau bicara soal proyek, ini erat kaitannya dengan lelang. Dan, lelang sendiri pun ada 2 macam yaitu lelang langsung dan lelang secara tidak langsung. Dan, penentuan terhadap kedua jenis itu berdasarkan jumlah besaran proyek itu sendiri, jika di bawah limit (misal 250 juta, lupa-lupa ingat) maka dipakailah lelang langsung dengan menunjuk rekanan secara langsung, sedangkan di atas itu biasanya ada lelang terbuka (tidak langsung) di website https://lpse.lkpp.go.id/

Jadi ya, kalau di lelang tidak langsung dan terbuka ada penawaran rekanan (pihak swasta) lebih rendah, pemerintah tentu akan memilih itu untuk menghemat anggaran, (bukan kepada memberi tawaran lebih murah), solusi dan jalan-jalan satunya supaya dapat proyek dengan melobi, tentu ini menjadi jalan kotor juga, dimana sering terjadi deal-dealan harga di bawah meja, sehingga jika sudah deal dan swasta memegang proyek itu, biasanya mereka juga akan mengirit biaya sehingga terjadilah barang tidak bagus.

Dalam hal ini, jika proyeknya dalam bentuk blockchain, tentu akan sangat berbahaya dalam hal security dan pengamanan data. Ya, inilah buah simalakama, ada baiknya memang, SDM pemerintah itu sendirilah yang langsung mengelola tanpa bantuan rekanan lagi.

[Luzin]

Sampai saat ini belum ada yang tau sejauh mana implementasi perjalanan CBDC di negara kita, karena masih sedikit sumber yang dapat kita temui, dari penjelajah geogle yang saya cari hanya mendapati sumber dibawah ini, akan tetapi tidak secara jelas di gambarkan perkembangan dan implementasinya

Saya pikir pemerintah juga tidak akan tergesa, lihat saja jara blue print kemudian whitepaper. Butuh waktu yang cukup lama. Saya pikir peluncurannya juga tidak akan tergesa.  Menurut artikel yang saya baca Bank Indonesia mengkaji mengenai keadaan ekonomi saat ini, kesiapan pendukunga lain. Bank Indonesia juga memperhatikan mengenai pemulihan ekonomi burden sharing, tapering off, serta krisis lain. Jadi sepertinya mereka tidak ingin melakukan kesalahan, walau memang saya pikir sebenarnya kesalahan kekurangan akan selalu ada untuk di perbaiki.

Namun, kalau kita bicara dalam waktu dekat urgensi penerapan rupiah digital ini masih belum begitu penting. Mengingat tantangan yang saat ini dihadapi adalah pemulihan ekonomi yang masih belum maksimal dan salah satunya ditunjukkan dari tingkat inflasi yang rendah dan masih berada di bawah kisaran sasaran bank sentral.

Tak hanya sampai di situ, tantangan juga datang dari kemungkinan normalisasi kebijakan moneter (tapering off) bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dan ini juga harus menjadi perhatian lebih BI.

Rupiah digital memang penting dikembangkan, namun BI tak perlu buru-buru dan harus mempertimbangkan keamanannya. Sebagai catatan, BI perlu menyusun skala prioritas terkait pemulihan ekonomi, burden sharing, tapering off, serta krisis lain.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/research/20230201091047-128-409945/bi-bakal-kebut-rupiah-digital-penting-gak-sih

[abhiseshakana]

Sampai saat ini belum ada yang tau sejauh mana implementasi perjalanan CBDC di negara kita, karena masih sedikit sumber yang dapat kita temui, dari penjelajah geogle yang saya cari hanya mendapati sumber dibawah ini, akan tetapi tidak secara jelas di gambarkan perkembangan dan implementasinya

Saya pikir pemerintah juga tidak akan tergesa, lihat saja jara blue print kemudian whitepaper. Butuh waktu yang cukup lama. Saya pikir peluncurannya juga tidak akan tergesa.  Menurut artikel yang saya baca Bank Indonesia mengkaji mengenai keadaan ekonomi saat ini, kesiapan pendukunga lain. Bank Indonesia juga memperhatikan mengenai pemulihan ekonomi burden sharing, tapering off, serta krisis lain. Jadi sepertinya mereka tidak ingin melakukan kesalahan, walau memang saya pikir sebenarnya kesalahan kekurangan akan selalu ada untuk di perbaiki.

Untuk CBDC memang harus benar-benar digodok dulu sampai matang, karena jika terlalu tergesa-gesa atau malah dipaksakan hasilnya malah tidak sesuai ekspetasi. Meskipun saat ini sudah ada beberapa negara yang telah memiliki CBDC, namun saya pikir hanya sedikit yang bisa dijadikan referensi oleh pemerintah kita. Menurutku daripada CBDC, yang lebih memerlukan prioritas adalah tahap penyelesaian untuk Perdagangan Kripto sebagai aset komoditas, yang memang telah mengalami delay lama.

[retreat]

-snip-

Saya pikir pemerintah juga tidak akan tergesa, lihat saja jara blue print kemudian whitepaper. Butuh waktu yang cukup lama. Saya pikir peluncurannya juga tidak akan tergesa.  Menurut artikel yang saya baca Bank Indonesia mengkaji mengenai keadaan ekonomi saat ini, kesiapan pendukunga lain. Bank Indonesia juga memperhatikan mengenai pemulihan ekonomi burden sharing, tapering off, serta krisis lain. Jadi sepertinya mereka tidak ingin melakukan kesalahan, walau memang saya pikir sebenarnya kesalahan kekurangan akan selalu ada untuk di perbaiki.

-snip

Benar menurut saya pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa untuk merancang CBDC ini mengingat bahwa ekosistem dan sumber daya yang mendukung CBDC itu untuk berkembang belum terbangun dengan baik untuk sekarang ini. Apalagi ini berkaitan dengan sistem transaksi secara nasional dan internasional, yang dimana keamanan dan kredibilitasnya tidak boleh main-main, dan lagipula tidak ada hal yang urgent untuk CBDC ini dikembangkan dengan cepat oleh pemerintah dan itu mungkin menjadi beberapa alasan mengapa pemerintah tidak terlalu buru-buru dalam mengembangkan CBDC ini.

[Mame89]

Saya pikir pemerintah juga tidak akan tergesa, lihat saja jara blue print kemudian whitepaper. Butuh waktu yang cukup lama. Saya pikir peluncurannya juga tidak akan tergesa.  Menurut artikel yang saya baca Bank Indonesia mengkaji mengenai keadaan ekonomi saat ini, kesiapan pendukunga lain. Bank Indonesia juga memperhatikan mengenai pemulihan ekonomi burden sharing, tapering off, serta krisis lain. Jadi sepertinya mereka tidak ingin melakukan kesalahan, walau memang saya pikir sebenarnya kesalahan kekurangan akan selalu ada untuk di perbaiki.

Saya juga berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif dan seimbang dalam mengembangkan CBDC. Dengan melakukan implementasi CBDC harus dipersiapkan secara matang dan tidak perlu terburu-buru namun pasti, karena Bank Indonesia harus membuat langkah besar dalam pengembangan sistem keuangan dan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan CBDC tersebut. Dengan begitu Bank Indonesia dapat membangun sistem keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan inklusif untuk masa depan yang lebih baik.

Di sisi lain dalam mengembangkan CBDC, keamanan dan privasi harus menjadi perhatian utama. Bank Indonesia harus memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan telah dibangun dengan baik dan sesuai standar keamanan yang tinggi.

Pembangunan CBDC tidak boleh mengabaikan pengembangan aset kripto juga. Perdagangan kripto telah menjadi tren global dan banyak negara telah mengakui nilai ekonominya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kita untuk menyelesaikan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan kripto, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku trader dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, dengan adanya regulasi dan aturan diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan.

[stevwinata]

Saya pribadi tidak setuju dengan adanya CBDC baik itu untuk negara Indonesia maupun negara lain, itu merupakan ide buruk. berikut alasannya :

1. Masalah double spending, dalam dunia digital hal ini tidak mungkin terelakkan, apalagi CBDC ini nantinya tersentralisasi yang bisa jadi honeypot bagi para peretas dari seluruh dunia dan justru karena adanya masalah double spending dalam dunia digital inilah Satoshi Nakamoto mengusulkan ide tentang uang digital melalui sistem bernama Bitcoin yang terdesentralisasi.

2. Masalah privasi
Pemerintah akan menjadi "mata Dewa" , mereka dapat melacak dan memblokir transaksi yang dianggap "ilegal" oleh mereka. setiap pembelian, setiap transfer akan dicatat di basis data (database), ini juga nantinya dapat melacak mana yang "taat pajak" mana yang "tidak taat".
tentu ini akan menimbulkan masalah baru nantinya, seperti misal, bagaimana jika saya ingin mentransfer CBDC ke pihak yang masuk daftar hitam dan masalah tentang privasi lainnya.

3. Terjadi pelanggaran data yang akan semakin marak.
penyimpanan data yang sifatnya terpusat adalah "surga" untuk aktor jahat/peretas. kita lihat yang belum lama ini terjadi dan kebetulan ter-publish, tentang bagaimana bjorka punya akses ke data warga Indonesia, lalu ada aplikasi Covid yang bocor datanya (walau beberapa peretas ketangkep). lalu bagaimana dengan CBDC ? peretas akan bisa mencuri identitas Anda dan seluruh saldo dompet Anda.

4. Diskriminasi Finansial
CBDC akan meningkatkan kendali pemerintah atas arus kas dalam perekonomian. Ini akan menciptakan kondisi di mana pemerintah dapat "memaksa" individu atau corporate dengan memotong supply uang mereka.

[Husna QA]

Saya pribadi tidak setuju dengan adanya CBDC baik itu untuk negara Indonesia maupun negara lain, itu merupakan ide buruk. berikut alasannya : -snip-

Besar kemungkinan memang akan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan rencana hadirnya CBDC atau Rupiah digital tersebut. Namun perlu diingat juga ketika nantinya sudah benar-benar disahkan penggunaannya, user juga masih punya opsi lama dengan menggunakan uang fiat fisik berupa kertas/logam. Jadi ketika agan dan yang sepemikiran tidak setuju dengan CBDC bisa mengabaikannya, kecuali jika dikemudian hari tidak ada lagi opsi selain itu.

Saya ambil contoh negara El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang negara mereka. Dari informasi yang saya baca, tidak semuanya juga rakyat disana yang setuju akan kebijakan tersebut (kompas.com: Ribuan Warga El Salvador Demo Tolak Bitcoin, Bakar ATM Uang Kripto), namun faktanya kendatipun demikian BTC tetap dijadikan sebagai mata uang disana.