Indonesia Tidak Ikuti China, Kabar Gembira?

[oHnK]

Indonesia melarang penggunaan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai alat pembayaran namun masih bisa diperjual-belikan sebagai aset komoditas, secara umum kategorinya seperti disebutkan mas Abhie di atas; Sementara kalau di China total dilarang semuanya baik diperjualbelikan sebagai aset komoditas, aktifitas mining apalagi sebagai mata uang/alat pembayaran di sana.

Terkait pelarangan crypto secara total di Indonesia sepertinya pemerintah tidak akan begitu gegabah dalam mengambil keputusan ini, apalagi pemerintah mendapatkan pajak dari seluruh transaksi yang kita lakukan di exchanger. Crypto hanya sebuah inovasi dalam bentuk mata uang digital, apabila pemerintah ingin melarang total maka harus ada alasan yang jelas. Sama halnya dengan China yang melarang total karena mereka memiliki produk CBDC nya sendiri. Artinya China telah menyiapkan subtitusi bagi masyarakatnya yang awalnya menggunakan crypto beralih menggunakan CBDC karya pemerintahnya sendiri. Walaupun crypto dan CBDC berbeda namun intinya bagi saya CBDC hanya bentuk perwujudan dari keresahan pemerintah atas trend crypto di masyrakat.

Saya pikir Indonesia belum siap untuk menghentikan sumber pendapatan nya dan belum mampu mengeluarkan alasan yang jelas untuk pelarangan ini.

[1714624414]

1714624414

[1714624414]

1714624414

[Husna QA]

Terkait pelarangan crypto secara total di Indonesia sepertinya pemerintah tidak akan begitu gegabah dalam mengambil keputusan ini, apalagi pemerintah mendapatkan pajak dari seluruh transaksi yang kita lakukan di exchanger. Crypto hanya sebuah inovasi dalam bentuk mata uang digital, apabila pemerintah ingin melarang total maka harus ada alasan yang jelas. Sama halnya dengan China yang melarang total karena mereka memiliki produk CBDC nya sendiri. -snip-

Ya bisa jadi alasannya demikian, karena negara masih bisa mendapat pajak dari transaksi aset digital di exchanger, belum adanya Rupiah Digital/CBDC sebagaimana di China dan faktor lainnya yang belum memungkinkan Indonesia mengikuti jejak China dalam pelarangan Bitcoin sepenuhnya.
Menurut saya, meskipun nantinya Rupiah Digital sudah terbit bisa saja Cryptocurrency masih bisa diperjualbelikan dengan status sebagaimana saat ini sebagai aset komoditas.

[Luzin]

Artinya China telah menyiapkan subtitusi bagi masyarakatnya yang awalnya menggunakan crypto beralih menggunakan CBDC karya pemerintahnya sendiri. Walaupun crypto dan CBDC berbeda namun intinya bagi saya CBDC hanya bentuk perwujudan dari keresahan pemerintah atas trend crypto di masyrakat.

Saya pikir Indonesia belum siap untuk menghentikan sumber pendapatan nya dan belum mampu mengeluarkan alasan yang jelas untuk pelarangan ini.

Sepertinya masalah subtitusi CBDC akan menggunakan stable coin artinya tidak terlalu berubah secara signifikan. Sejauh yang saya paham, mungkin saja proyek ini sulit berhasi karena nilainya tetap. Walau mungkin pemerintah bisa saja mewajibkan. Selain itu saya pikir para mantan pengguna crypto akan melakukan banyak cara agar dia bisa mengakses crypto (trade) dan CBDC yang dikeluarkan pemerintah cina hanya sebagai alat transaksi pembayaran.
Mungkin indonesia bisa meniru tanpa harus melarang. Langkah pemerintah Cina sepertinya ingin mematikan crypto. Indonesia bisa membuat rupiah digital bernilai stabil, yang legal untuk transaksi tanpa harus membunuh crypto. Karena saya pikir crypto tidak selamnyanya merugikan negara. Hanya saja mungkin nanti akan ada regulasi yang lebih ketat.

[Chikito]

"itu bukan alat pembayaran yang sah, itu kok ada pemberitaannya, bisa gak jelasin sikit katagorinya gimana. 

karena di Indonesia crypto adalah komoditas, sama kayak sampeyan beli emas. memang agak menyimpang dari whitepaper-nya bitcoin ~ A Peer-to-Peer Electronic Cash System ~, emas juga di negara lain bisa digunakan sebagai alat pembayaran, ini menandakan beda negara beda aturan.

Terkait pelarangan crypto secara total di Indonesia sepertinya pemerintah tidak akan begitu gegabah dalam mengambil keputusan ini, apalagi pemerintah mendapatkan pajak dari seluruh transaksi yang kita lakukan di exchanger.

Itu masih abu-abu, apakah benar pemerintah sudah memungut pajak dari seluruh transaksi yang dilakukan di exchanger?. Kalau iya tentu pemasukan negara sangat besar, apa lagi transaksi exchange di ke-anggotaan bappeti bisa puluhan milyar/hari.

[joniboini]

Kalau iya tentu pemasukan negara sangat besar, apa lagi transaksi exchange di ke-anggotaan bappeti bisa puluhan milyar/hari.

Masih belum jelas juga tarif pajak yang dijadikan patokan berapa, plus volume exchange bisa aja menipu (sengaja dihitung dengan mekanisme yang menghasilkan volume terbesar buat jadi bahan marketing misalnya). Ane sendiri sih tidak yakin kontribusi pajak dari situ berkontrobusi besar kalau dibandingkan sektor" lainnya, but kalau ada pemasukan ya kenapa harus ditolak. Atau mungkin ada yang tahu detail masalah ini bisa disharekan sekalian.

[oHnK]

Itu masih abu-abu, apakah benar pemerintah sudah memungut pajak dari seluruh transaksi yang dilakukan di exchanger?. Kalau iya tentu pemasukan negara sangat besar, apa lagi transaksi exchange di ke-anggotaan bappeti bisa puluhan milyar/hari.

Ya sepertinya saya sedikit keliru berpendapat sebelumnya,  terima kasih untuk koreksinya. Saya secara singkat berpikir bahwa ketika melakukan wd dan dikenakan potongan dari exchanger maka itu bagian dari pajak yang kita setor kepada negara. Setelah saya telusuri bahkan di bulan september 2021 saja belum kelar untuk regulasi pajak kripto. Namun memang mereka telah mempersiapkannya.

[Chikito]

Masih belum jelas juga tarif pajak yang dijadikan patokan berapa, plus volume exchange bisa aja menipu (sengaja dihitung dengan mekanisme yang menghasilkan volume terbesar buat jadi bahan marketing misalnya). Ane sendiri sih tidak yakin kontribusi pajak dari situ berkontrobusi besar kalau dibandingkan sektor" lainnya, but kalau ada pemasukan ya kenapa harus ditolak. Atau mungkin ada yang tahu detail masalah ini bisa disharekan sekalian.

kalau saya tengok di sektor saham, dikenakan pajak penghasilan dari transaksi penjualan itu berkisar 0.1% dan kalau berdeviden bisa sampai 10% dari bruto, karena crypto tanpa deviden mungkin kisaran di angka nol koma. Ini untuk perbandingan saja kalau realitasnya saya juga belum tau. [1]

Namun memang mereka telah mempersiapkannya.

Sejauh ini masih positif dan dalam pembahasan, pihak exchange juga tampak menyetujui karena bisa memberikan kepastian dan legalitas. mengenai angkanya, masih dalam draft, tapi rumornyo tidak lebih dari 0.1%. [2]

[1]. https://flazztax.com/2021/04/20/tahukah-anda-pajak-atas-transaksi-penjualan-saham/
[2]. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210910112351-4-275228/kripto-bakal-kena-pajak-003-begini-penjelasan-djp

[joniboini]

Jadi sepertinya ada di sekitar 1% (super optimistis). 1% dari milyaran rupiah kayaknya sih ga terlalu besar emang, tapi yang jelas bisa aja sifatnya berkelanjutan (selama orang trade terus).

Saya secara singkat berpikir bahwa ketika melakukan wd dan dikenakan potongan dari exchanger maka itu bagian dari pajak yang kita setor kepada negara.

Itu sih cuma buat profit exchangenya sendiri gan. Kalau belajar dari platform investasi lain sih agan nanti yang disuruh ngitung sendiri masalah pajaknya (profit trade dianggap pendapatan dan masuk pajak penghasilan). CMIIW. Setidaknya sebelum masalah pajak kripto jelas.

[pickforbies]

Saya secara singkat berpikir bahwa ketika melakukan wd dan dikenakan potongan dari exchanger maka itu bagian dari pajak yang kita setor kepada negara.

Itu sih cuma buat profit exchangenya sendiri gan. Kalau belajar dari platform investasi lain sih agan nanti yang disuruh ngitung sendiri masalah pajaknya (profit trade dianggap pendapatan dan masuk pajak penghasilan). CMIIW. Setidaknya sebelum masalah pajak kripto jelas.

Yep kurang lebih begitu, jadi itu cuma bagian profit ke exchanger, mungkin ada yang mengenakan PPN seperti di Indodax (Link disini), ada juga biaya jasa dari exchanger dalam menyelesaikan transaksinya, karena transaksinya apalagi Withdraw dan Deposit pasti melibatkan pihak ketiga (Penyedia VA alias Virtual Account, atau layanan reminttance, dsb). dan sisanya merupakan profit dari Exchanger juga

Apalagi saat ini yang dapat penghasilan dari Jual-Beli Aset Kripto sudah ada formatnya untuk melaporkan penghasilannya. Masuk dalam format Pph masing-masing Wajib pajak. 

[oHnK]

Sejauh ini masih positif dan dalam pembahasan, pihak exchange juga tampak menyetujui karena bisa memberikan kepastian dan legalitas. mengenai angkanya, masih dalam draft, tapi rumornyo tidak lebih dari 0.1%.

Yang jadi pertanyaan saya sekarang apakah setiap kita melakukan transaksi akan di potong pajak? Jadi bagaimana kalau transaksi yang kita lakukan itu tidak mendapatkan keuntungan alias jual rugi? Apakah itu juga kena? Mungkin karena saya juga belum pernah bayar pajak khusus penghasilan ya jadi begini hehe. Asumsi saya sebelumnya kita dikenakan tarif pajak oleh exchanger dan mereka lah yang akan menyetorkannya ke negara, namun jika saya baca ternyata kita pribadi yang akan melaporkannya.

[mu_enrico]

Yang jadi pertanyaan saya sekarang apakah setiap kita melakukan transaksi akan di potong pajak? Jadi bagaimana kalau transaksi yang kita lakukan itu tidak mendapatkan keuntungan alias jual rugi? Apakah itu juga kena?

Kalo sama kek aturan saham, ya kena juga. Tiap kali agan jual kan ada fee-nya tuh, nah itu fee-nya nanti sudah include pajak. Mau jual rugi atau jual untung semua ada fee jualnya.

Asumsi saya sebelumnya kita dikenakan tarif pajak oleh exchanger dan mereka lah yang akan menyetorkannya ke negara, namun jika saya baca ternyata kita pribadi yang akan melaporkannya.

Betul, yang menyetorkan pajaknya ya exchange, bukan kita. Tapi kita juga ikut melaporkan ke SPT untuk penghasilan yang sudah dikenai pajak final.
Menyetorkan dan melaporkan berbeda gan. Kita cukup melaporkan, nanti tidak akan dikenai pajak lagi. CMIIW, sepengetahuan ane, silahkan kalau ada yang dari DJP mau ngasi pencerahan?

[Chikito]

Mungkin karena saya juga belum pernah bayar pajak khusus penghasilan ya jadi begini hehe.

Ibarat zakat gan, sampeyan gak perlu bayar zakat kalau untuk konsumsi, misal punya motor yang dipakai buat kerja dan gaji/penghasilan perbulan yang selalu habis, itu tidak dikenakan zakat termasuk juga pajak. jika sampeyan pernah ngisi SPT maka gaji, motor atau barang yang habis dikonsumsi akan menjadi nihil alias gak dipajakin. cmiiw

namun jika saya baca ternyata kita pribadi yang akan melaporkannya.

Bitcoin tidak ada pilihan dalam harta simpanan, kalau emas ada sih. jadi agak bingung juga kalau nyimpen bitcoin melaporkannya itu termasuk dalam jenis apa dalam SPT. padahal bitcoin itu sudah termasuk komoditas seperti emas dan perak dalam peraturan.

[Luzin]

Bitcoin tidak ada pilihan dalam harta simpanan, kalau emas ada sih. jadi agak bingung juga kalau nyimpen bitcoin melaporkannya itu termasuk dalam jenis apa dalam SPT. padahal bitcoin itu sudah termasuk komoditas seperti emas dan perak dalam peraturan.

Tinggal menunggu pengaturan saja mungkin om. Karena beberapa kali saya membaca berita, Ibu mentri keuangan kita sepertinya sangat detail dalam membaca peluang pemasukan untuk negara. Salah satunya mungkin besok akan ada pajak crypto ini.  Memang masih terlihat abu-abu, tapi sepertinya mereka harus mengkaji , dengan memanggil para ahli (trader mungkin) agar pajaknya sesuai tidak membuat trader mati karena besaran pajak.

Mengenai besaran pajak sepertinya pernah ada diskusi dan perhitungan [ASK] Aturan dan Besaran Pajak Cryptocurrency Tahun-Pajak-2018

[oHnK]

Yang jadi pertanyaan saya sekarang apakah setiap kita melakukan transaksi akan di potong pajak? Jadi bagaimana kalau transaksi yang kita lakukan itu tidak mendapatkan keuntungan alias jual rugi? Apakah itu juga kena?

Kalo sama kek aturan saham, ya kena juga. Tiap kali agan jual kan ada fee-nya tuh, nah itu fee-nya nanti sudah include pajak. Mau jual rugi atau jual untung semua ada fee jualnya.

Jika disamakan dengan saham dan skemanya seperti itu, apakah masih cocok jika disebut pajak penghasilan padahal kita merugi. Karena kalo pajak penghasilan untuk pengusaha umumnya yang saya ketahui kalo dia merugi cukup melapor dan tidak bayar pajak. CMIIW.

[mu_enrico]

Jika disamakan dengan saham dan skemanya seperti itu, apakah masih cocok jika disebut pajak penghasilan padahal kita merugi.

Ya cocok ga cocok kalo aturannya nanti kek gitu mo gimana lagi. Toh besarnya ga seberapa paling itu pajaknya. Konon 0,5% jadi misal jual 50jt aja pajaknya cuma 250rb. Dibandingin kalo diakui sebagai penghasilan, bisa kena lebih afgan soalnya 5% PKP s/d 60jt. Misalnya untung 10jt sudah 500rb.

Karena kalo pajak penghasilan untuk pengusaha umumnya yang saya ketahui kalo dia merugi cukup melapor dan tidak bayar pajak. CMIIW.

Sebelum aturan yang baru-baru ini disahkan, dulu pengusaha UMKM yang dikenai PPH final peredaran bruto tetep bayar meskipun rugi, karena pajaknya diambil dari omzet penjualan (peredaran bruto) sebesar 0,5%. Sekarang kalau omzet per tahun kurang dari 500jt sudah free.

Tapi ya itu karena sistem kita masih pakai self-assesment ya tergantung kejujuran masing-masing saja.

Btw kenapa diskusinya lari ke pajak ya, exchange kan statusnya masih pedagang fisik aset kripto, mungkin lho nanti pemerintah akan membuat market terpusat seperti IDX, nanti exchange yang sekarang cuma sebagai broker saja.

[ShowOff]

Btw kenapa diskusinya lari ke pajak ya

Pasti berawal dari ini Om, makanya pembahasannya lari ke hal-hal yang paling mungkin terjadi akibat keinginan pemerintah untuk membuatnya lebih ketat.

Tapi kan semua exchange di Indonesia sudah KYC semua, lebih ketat seperti apa lagi yang beliau maksud?

Jika pemerintah ingin memberlakukan atau memperketat aturan maka akan sangat mungkin poin pajak jadi sasaran empuk buat naikin kas negara. Ane malah yakin bahwa mereka akan bekerja sama dengan exchange untuk pungut pajak tanpa pertimbangan apakah trader merugi atau lagi untung.

[sukmo]

Saya hanya berharap cryptocurrency masih bisa di adopsi oleh masyarakat dan jangan sampai pemerintah mempersulit dengan membuat aturan yang berbelit-belit untuk para pengguna crypto.
Membuat aturan wajib pajak sih menurut saya tidak masalah asal sama-sama menguntungkan dan tidak memberatkan para pengguna crypto.
Karena dengan perkembangan jaman tidak mustahil peminat crypto semakin banyak di negeri ini.

[pickforbies]

Btw kenapa diskusinya lari ke pajak ya, exchange kan statusnya masih pedagang fisik aset kripto, mungkin lho nanti pemerintah akan membuat market terpusat seperti IDX, nanti exchange yang sekarang cuma sebagai broker saja.

Kalo akhirnya akan ada bursa perdagangan kripto dan exchanger-exchanger akan menjadi pialang atau broker. Apakah ini tidak menyalahi dari whitepaper Bitcoin itu sendiri? Awal mula adanya Kripto ini tentunya tidak lepas dari konsep Bitcoin itu sendiri dan hakikatnya Bitcoin diciptakan sebagai A Peer-to-Peer Electronic Cash System yang disampaikan oleh Agan DroomieChikito.

karena di Indonesia crypto adalah komoditas, sama kayak sampeyan beli emas. memang agak menyimpang dari whitepaper-nya bitcoin ~ A Peer-to-Peer Electronic Cash System ~, emas juga di negara lain bisa digunakan sebagai alat pembayaran, ini menandakan beda negara beda aturan.

Yang saya ketahui jikalau akhirnya adanya Bursa layaknya IDX, apakah jadi kembali dalam konsep Centralized?

[Husna QA]

Kalo akhirnya akan ada bursa perdagangan kripto dan exchanger-exchanger akan menjadi pialang atau broker. Apakah ini tidak menyalahi dari whitepaper Bitcoin itu sendiri? Awal mula adanya Kripto ini tentunya tidak lepas dari konsep Bitcoin itu sendiri dan hakikatnya Bitcoin diciptakan sebagai A Peer-to-Peer Electronic Cash System -snip-

Yang saya ketahui jikalau akhirnya adanya Bursa layaknya IDX, apakah jadi kembali dalam konsep Centralized?

Tidak gan, selama Node Bitcoin/program untuk memvalidasi transaksi dan block dijalankan oleh banyak pihak/tidak dikuasai 1 pihak (semisal bank oleh pemerintah negara tertentu) selama itu pula sistem yang digunakan Bitcoin akan decentralized sekalipun ada banyak bursa seperti IDX.
Ini berbeda dengan Yuan Digital yang berada dibawah kendali Pemerintah China.

Yang menjadi berkurang adalah tingkat anonimitas dari transaksi bitcoin tersebut jika melalui bursa (terutama terkait KYC) jika dibandingkan dengan transaksi langsung sebagaimana konsep awal pada whitepaper Bitcoin tersebut sebagai A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

[mu_enrico]

Kalo akhirnya akan ada bursa perdagangan kripto dan exchanger-exchanger akan menjadi pialang atau broker. Apakah ini tidak menyalahi dari whitepaper Bitcoin itu sendiri? Awal mula adanya Kripto ini tentunya tidak lepas dari konsep Bitcoin itu sendiri dan hakikatnya Bitcoin diciptakan sebagai A Peer-to-Peer Electronic Cash System yang disampaikan oleh Agan DroomieChikito.

Yang saya ketahui jikalau akhirnya adanya Bursa layaknya IDX, apakah jadi kembali dalam konsep Centralized?

Whitepaper di bab berapa gan? beberapa waktu lalu ane pernah menyelidiki dan tidak menemukan kata "sentralisasi" atau "desentralisasi" dalam whitepaper Bitcoin. Ada dua kata "sentral" dalam whitepaper Bitcoin:
1. Terkait double spending, yaitu tidak adanya otoritas sentral (seperti bank) yang memeriksa/validasi transaksi.
2. Terkait minting dan insentif, yaitu tidak ada otoritas sentral (seperti bank) yang menerbitkan/mencetak koin.

Exchanger tidak berpengaruh pada validasi transaksi dan penerbitan koin, jadi ya tidak ada kaitannya dengan sentralisasi (sesuai dengan whitepaper).