Apakah Kita Perlu Forum Legal Secara Fisik?

[lombok]

-snip-Bisa jadi karena asal masuk dan tidak mencari tahu sejarah awalnya bagaimana yang merupakan salah satu faktor mereka tidak mengetahui forum Bitcointalk ini dan yang dituju sedari awal adalah bagaimana bisa mendapat keuntungan karena sudah kadung tergiur hype dari cryptocurrency yang ada.

btw, dari beberapa buku tentang Bitcoin/Cryptocurrency, Blockchain berbahasa Indonesia yang pernah saya baca, kalau dilihat di daftar pustakanya itu banyak link-link bahasan tentang Blockchain, Bitcoin, dsm. tersebut yang merujuk pada postingan di forum Bitcointalk ini-snip-

Benar sekali om, hype itu sendiri mengalahkan rasa untuk mencari informasi yang sebenarnya, kadang akibat hype dan ajakan dari seseorang dapat mengelabuhi untuk masuk ke dalam proyek yang notabennya dapat berakibat kehilangan dana. Masyarakat kita sendiri juga banyak yang berharap cuan instan dan besar, nah hal ini yang sebenarnya memicu seseorang untuk acuh terhadap informasi.
Iya om, semoga dengan adanya buku buku tersebut masyarakat juga sadar akan investasi dan bisa memilah secara baik dalam berinvestasi crypto.

Untuk di Indonesia sendiri ada Asosiasi Blockchain Indonesia (https://asosiasiblockchain.co.id/) yang sampai saat ini saya lihat masih eksis yang bisa dijadikan tempat berkumpulnya pelaku usaha teknologi Blockchain di Indonesia.

Saya harap Asosiasi Blockchain Indonesia bisa jadi yang terbaik dalam menaungi para pelaku usaha dan mampu berperan aktif untuk sosialisasi terhadap masyarakat akan
Proyek blockchain yang baik dan buruk, agar terhindar dari adanya scam ataupun hal yang tidak diinginkan.

[affandi]

Apakah kita perlu forum/badan yang berisi ekspert blockchain dan cryptocurrency (bukan abal-abal atau seseorang yang baru mengenal blockchain dan crypto ya) yang legal secara fisik untuk menangani fenomena ini? Karena jujur saya sangat khawatir dengan munculnya artis yang mengusung proyek crypto.

Tentunya forum ini nantinya akan jadi acuan sebelum proyek baru melangkah ke proses legalitas, seperti uji kelayalan atau konsultan, atau bahkan yang bisa mengingatkan masyarakat atas bahayanya suatu proyek baru jika terindikasi scam atau rugpull. Jadi semacam first alert sebelum terjadi scam atau kehebohan masyarakat akibat penipuan berkedok crypto.

Itu ide yang bagus, akan tetapi sebelum membuat forum legal secara penuh di Tanah air, lebih baik diadakan pendidikan edukasi tentang blockchain serta Crypto secara penuh di desa atau disekolah entah itu bahayanya atau manfaatnya tentang investasi di crypto, agar semua elemen masyarakat indonesia dapat memahaminnya. Saya harap Pemerintah kita dapat membantu

[bestcoins1]

Itu ide yang bagus, akan tetapi sebelum membuat forum legal secara penuh di Tanah air, lebih baik diadakan pendidikan edukasi tentang blockchain serta Crypto secara penuh di desa atau disekolah entah itu bahayanya atau manfaatnya tentang investasi di crypto, agar semua elemen masyarakat indonesia dapat memahaminnya. Saya harap Pemerintah kita dapat membantu

Yang harus dilihat dulu adalah respon dari pihak pemerintah kalau ingin membuat pendidikan edukasi tentang Blockchain di sekola dan desa-desa, karena saya yakin di pedesaan belum banyak orang yang mengetahui hal ini, begitu juga di sekolah karena para siswa lebih fokus untuk belajar mata pelajaran mereka dari pada tentang Blockchain, jadi hal ini perlu dibicarakan dengan pihak pemerintah supaya bisa mengetahui bagaimana respon pihak pemerintah terhadap hal Blockchain.

[kawetsriyanto]

Apakah kita perlu forum/badan yang berisi ekspert blockchain dan cryptocurrency (bukan abal-abal atau seseorang yang baru mengenal blockchain dan crypto ya) yang legal secara fisik untuk menangani fenomena ini? Karena jujur saya sangat khawatir dengan munculnya artis yang mengusung proyek crypto.

Forum atau badan seperti apa yang agan maksud di sini? Forum seperti Bitcointalk atau badan seperti Bappebti?

Jika yang agan maksud forum seperti Bitcointalk, untuk apa buat baru? Kita sudah punya forum Bitcointalk yang pada dasarnya merupakan forum terbaik untuk yang newbie hingga expert. Sebagai catatan bahwa forum Bitcointalk merupakan inisiator forum-forum crypto dan blockchain, tentu kita tidak kekurangan expertnya di sini.

Tapi kalau yang agan maksud badan seperti Bappebti, pemerintah tidak bisa serta merta membuat sebuah badan tanpa alasan yang kuat. Apalagi ini badan khusus yang dibuat untuk urusan crypto atau blockchain yang belum dirasa urgent bagi pemerintah kita. Agan perlu memahami jika ada banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan membuat sebuah badan khusus yang berkaitan dengan crypto/blockchain. Paling tidak perlu pertimbangan terkait hal-hal ini:
- Apa urgensinya membuat badan ini?
- Membuat sebuah badan seperti Bappebti itu butuh dana/anggaran. Apakah pemerintah punya anggaran khusus untuk urusan crypto/blockchain?
- Apakah pemerintah punya dasar hukum untuk membuat semacam lembaga/badan yang menangani masalah crypto/blockchain?

Kalau masalah kasus yang ditimbulkan oleh para artis yang ikut-ikutan menjadi developer/influencer proyek crypto, sebetulnya tidak perlu lembaga atau badan khusus. Jika kasusnya penipuan, ini kan bisa masuk ranahnya kepolisian.

BTW, sebenarnya permasalahan utamanya di sini adalah kurangnya edukasi ke orang-orang yang baru mengenal crypto. Mereka itu kebanyakan hanya dengar setengah-setengah mengenai investasi crypto. Ada yang cuman tau kalau investasi crypto itu bisa bikin kaya dadakan (yang golongan ini yang rentan kena bualan para influencer). Tapi ada juga yang taunya crypto itu investasi seperti judi (golongan ini yang sering bikin FUDs dan mengharamkan crypto). Nah, tugas memberikan edukasi ini pada dasarnya tidak hanya dibebankan ke pemerintah, setiap orang yang punya kapasitas bisa memberikan kontribusi untuk mengedukasi sesuai kemampuannya. Termasuk exchange lokal seperti Tokocrypto dan Indodax, saya lihat dua exchange ini turut ikut andil dalam memberikan edukasi.

[Husna QA]

Tapi kalau yang agan maksud badan seperti Bappebti, pemerintah tidak bisa serta merta membuat sebuah badan tanpa alasan yang kuat. -snip-
- Apa urgensinya membuat badan ini?
- Membuat sebuah badan seperti Bappebti itu butuh dana/anggaran. Apakah pemerintah punya anggaran khusus untuk urusan crypto/blockchain?
- Apakah pemerintah punya dasar hukum untuk membuat semacam lembaga/badan yang menangani masalah crypto/blockchain?

Kalau masalah kasus yang ditimbulkan oleh para artis yang ikut-ikutan menjadi developer/influencer proyek crypto, sebetulnya tidak perlu lembaga atau badan khusus. Jika kasusnya penipuan, ini kan bisa masuk ranahnya kepolisian.

Beberapa poin di atas sebenarnya sudah pula disebuatkan agan Chikito di sini:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5388164.msg59429225#msg59429225
Sedikit menambahkan, kalau yang dimaksud adalah forum semisal Bitcointalk, berkaca dari forum ini dan forum lain setelahnya yang serupa, itu membernya cenderung pseudonim. Jadi kalaupun mau buat forum semisal namun secara fisik, saya kira member yang sudah lama di forum ini juga akan cenderung tidak mau bergabung karena tentunya identitas mereka akan dikenali.

[kawetsriyanto]

Beberapa poin di atas sebenarnya sudah pula disebuatkan agan Chikito di sini:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5388164.msg59429225#msg59429225

Siap Om.  

kalau yang dimaksud adalah forum semisal Bitcointalk, berkaca dari forum ini dan forum lain setelahnya yang serupa, itu membernya cenderung pseudonim.

Iya Om. Orang-orang lebih nyaman dengan inisial samaran sebab itu lebih aman untuk mereka dan privasi mereka juga tetap terjaga. Bukan hanya di forum-forum crypto, member forum-forum online lainnya pun lebih cenderung pseudonim.

kalaupun mau buat forum semisal namun secara fisik, saya kira member yang sudah lama di forum ini juga akan cenderung tidak mau bergabung karena tentunya identitas mereka akan dikenali.

Yang jadi pertanyaan, "forum semisal tapi secara fisik" ini konsepnya mau seperti apa?
Kalau forum ini sifatnya hanya forum sosial, bikin forum ini bakal kurang faedahnya. Seperti yang Om Husna bilang, orang-orang mesti cenderung malas gabung, terutama member lama BTT. Apalagi kalau forumnya nanti bakal dikelola pemerintah dan ada proses verifikasi identitas atau uji kelayakan bergabung, orang-orang bisa dipastikan mundur teratur atau pikir ulang untuk gabung.

[Ahli38]

Saya rasa memang perlu yaitu supaya terbentuk komunitas yang ahli dibidang ini. Dan yang khususkan untuk edukasi kepada hal layak umum. Yang masih awam tentunya.

Karena saya juga merasa perihatin dengan warga di indonesia yang belum mengenal crypto dengan mendalam tapi sudah terjun kedalamnya untuk berinvestasi. Bahkan tak sedikit di antara mereka bahkan ada yang belum tahu cara menukarkan token yang mereka beli kepada rupiah. Mereka hanya termakan promosi dari partis yang terjun ke dalam crypto. Yang menjanjikan janji manis. Dan tak menjelaskan resiko di baliknya.
Kegegabahan warga karena memang mereka bahkan tidak tahu harus memulai mencari tahu dari mana untuk mempelajari cryptocurrency ini.

Saya pikir pemerintahan juga harus ambil tindakan untuk mengedukasi warga nya. Dengan memperkenalkan secara pelan-pelan tentang cryptocurrency. Supaya tidak ada lagi yang merasa tertipu dengan crypto dan berakhir menganggap crypto itu buruk. Akibat dari ketidak tahuan mereka

[Husna QA]

Saya rasa memang perlu yaitu supaya terbentuk komunitas yang ahli dibidang ini. Dan yang khususkan untuk edukasi kepada hal layak umum. Yang masih awam tentunya.

Kalau komunitas lokal saya pernah lihat bahkan ada yang posting dokumentasi fotonya di forum ini (hanya saja saya lupa link-nya), nampaknya lebih ke swadaya masing-masing membernya yang memiliki minat yang sama pada Bitcoin/Cryptocurrency. Sementara kalau untuk perlu tidaknya lembaga atau komunitas secara nasional yang dibentuk pemerintah tentunya balik lagi ke prioritas dan budget sebagaimana yang pernah juga diutarakan teman-teman lain sebelumnya dan seberapa efektif kinerja komunitas resmi tersebut nantinya.

Saya pikir pemerintahan juga harus ambil tindakan untuk mengedukasi warga nya. Dengan memperkenalkan secara pelan-pelan tentang cryptocurrency. Supaya tidak ada lagi yang merasa tertipu dengan crypto dan berakhir menganggap crypto itu buruk. Akibat dari ketidak tahuan mereka

Nampaknya pemerintah juga sudah mempertimbangkan kearah sana.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan bahwa edukasi kepada investor dan trader sangat penting memahami karakter crypto. Menurutnya, aset crypto harus dipelajari. -snip-

“Jadi dalam perdagangan crypto investor dan trader diharapkan punya inisiatif yang tinggi untuk belajar dan memperbarui diri dengan berbagai info yang berkembang dengan cepat,” katanya.

Sedangkan pendidikan mengenai perdagangan crypto oleh lembaga seperti Bappebti maupun perusahaan pedagang crypto menurut Jerry diarahkan untuk memperkuat literasi crypto itu sendiri. Literasi yang dimaksud bukan hanya mengerti mengenai bagaimana cara kerja crypto dan blockchain tetapi juga aspek manfaat dan risikonya. Ini dilakukan agar masyarakat yang ingin terjun di dunia crypto menjadi paham dan rasional dan bukan emosional. -snip-

Ke depan, menurut Jerry, Kemendag akan menggiatkan edukasi mengenai crypto, bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta. Jerry juga berharap dunia pendidikan terutama universitas juga punya ruang khusus untuk mengembangkan literasi perdagangan aset digital termasuk crypto.

[Chikito]

Saya pikir pemerintahan juga harus ambil tindakan untuk mengedukasi warga nya. Dengan memperkenalkan secara pelan-pelan tentang cryptocurrency. Supaya tidak ada lagi yang merasa tertipu dengan crypto dan berakhir menganggap crypto itu buruk. Akibat dari ketidak tahuan mereka

Saya akui rata-rata orang Indonesia belajar crypto itu secara mandiri, nyari ilmunya tentu tidak di dalam negeri tapi di luar dengan belajar langsung dengan bule atau searching di Internet, namun perlu dicatat rata-rata orang seperti itu tidak ada di dalam pemerintahan. Jadi.. jika pemerintah berniat untuk membentuk suatu wadah/forum dikhususkan mengedukasi Masyarakat, kayaknya butuh tender pihak ketiga atau swasta yang mengelola itu. Jika pemerintah/PNS kemendag yang turun langsung, saya yakin hasilnya nihil karena yang ngajar juga tidak tahu apa-apa.

[Luzin]

Semoga ga OOT.

Hari ini sempet lihat potongan berita mengenai kasus IK dan DS yang mengakibatkan banyak orang yang dirugikan. Bahkan Bappeti telah bertemu dengan komisi VI DPR RI. Komisi 6 menilai bahwa Bappeti sebagai organisasi berwenang bergerak lambat sehingga memakan banyak korban. Tapi melihat potongan videoya memang Bappeti telah berusaha memblokir situs Binomo, bahkan mereka berkata telah memanggil IK pada bulan januari tahun ini. Komisi 6 sepertinya tidak puas dengan kinerja bappeti karena masih banyak korban.
Terlihat pelik, untuk kita sebagai trader crypto tentu memahami masalah dari kedua sisi, sepatutnya ya komisi 6 jangan menghakimi. Bappeti telah melakukan berbagai usaha melalui salah satunya pemblokiran situs. Selain itu tentu mereka juga telah mengeluarkan surat edaran pialang berjangka yang berada di bawah naungannya. Sepatutnya tidakboleh menyalahkan Bappeti sepenuhnya, karena user korban tentu mengkuti itu secara sadar dan tahu apa resikonya. Tapi selain itu memang sepertinya Bappeti juga perlu meningkatkan kinerja mereka untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Sedangkan mengharapkan Bappeti untuk dapat menghilangkan kasus investasi bodong saya pikir tidak akan bisa.

Terus ada peryataan yang mungkin akan menimbulkan tindakan baru pemerintah untuk kedepannya, mungkin bisa jadi besok akan ada lembaga pengawas khusus berjangka aset digital  .

"Jangan kayak sekarang, malah memfasilitasi bisnis "perjudian" yang berbau money game. Kripto lah,  Forexlah, Indekslah,"
"Ini bukan tugas pokok. Yang pokok itu pengembangan forward trading komoditi unggulan,"
~snip~
Menurutnya yang fundamental itu adalah mengembangkan pasar bursa berjangka komiditi, berbasis komoditi unggulan yang jelas-jelas transaksinya ada di Indonesia. Seperti komiditi CPO, kopi, kakau, karet, ikan, baja, timah, nikel dan batubara.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/25/dicecar-dpr-imbas-kasus-doni-salmanan-indra-kenz-bappebti-ngaku-kesulitan-blokir-website-binomo?page=2

[ShowOff]

Terus ada peryataan yang mungkin akan menimbulkan tindakan baru pemerintah untuk kedepannya, mungkin bisa jadi besok akan ada lembaga pengawas khusus berjangka aset digital  .

Jikapun nanti diperlukan maka ane pikir lembaga itu juga akan bernaung dibawah Bappebti juga gan. Sementara ini ane pikir Bappebti sudah bekerja dengan baik untuk meminimalisir kasus-kasus investasi bodong, ponzi dan lain sebagainya meskipun masih dinilai lamban. Ane pribadi menganggap Bappebti sudah cukup untuk menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur komoditi termasuk aset crypto - tidak perlu lembaga khusus lainnya diluar Bappebti.

[erep]

Jikapun nanti diperlukan maka ane pikir lembaga itu juga akan bernaung dibawah Bappebti juga gan. Sementara ini ane pikir Bappebti sudah bekerja dengan baik untuk meminimalisir kasus-kasus investasi bodong, ponzi dan lain sebagainya meskipun masih dinilai lamban.

Pekerjaan yang lamban itulah menjadikan faktor paling fatal hingga menimbulkan kerugian masyarakat hingga miliaran rupiah, saya pikir secara fungsional lembaga tersebut harusnya sudah mengambil langkah cepat untuk menindak tegas platform yang berkedok penipuan sebelum banyak masyarakat terjerumus di dalamnya, tetapi faktanya pada kasus belakangan ini, terutama platform binary option telah berjalan beberapa tahun hingga aktif mengiklankan di youtube dan semakin banyak bertambah platform binary option lainnya, baru pada akhirnya dilakukan penindakan tegas setelah banyak korban yang berjatuhan.

Saya tidak akan berpendapat banyak tentang pembentukan lembaga khusus, karena upaya apapun pasti akan dilakukan untuk membuktikan kinerja kepada masyarakat. Namun berharap kedepan Bappebti bekerja lebih baik lagi dan bagi masyarakat harus memahami lagi baik dan buruk suatu platform sehingga bisa menerapkan proteksi diri untuk tidak tertipu oleh jenis penipuan apapun.

[Oneandpure]

Pekerjaan yang lamban itulah menjadikan faktor paling fatal hingga menimbulkan kerugian masyarakat hingga miliaran rupiah, saya pikir secara fungsional lembaga tersebut harusnya sudah mengambil langkah cepat untuk menindak tegas platform yang berkedok penipuan sebelum banyak masyarakat terjerumus di dalamnya, tetapi faktanya pada kasus belakangan ini, terutama platform binary option telah berjalan beberapa tahun hingga aktif mengiklankan di youtube dan semakin banyak bertambah platform binary option lainnya, baru pada akhirnya dilakukan penindakan tegas setelah banyak korban yang berjatuhan.

Sepertinya sudah terbiasa dengan pekerjaan yang lamban dalam institusi negara kita ini, akhir - akhir ini yang lagi banyak diperbincangkan yaitu korban binomo yang mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah, baru terungkap saat ini ketika korban sudah kehilangan banyak uang. Mungkin akan berbeda hasilnya jika ada institusi yang bertanggung jawab mengambil langkah cepet bagaimana menghentikan layanan promosi binomo, padahal influence seperti Indra Kenz, Doni Salamanan sudah sangat aktif memromosi link affiliate mereka di channel youtube dan sudah  sangat lama namun baru saat ini diproses.

[Husna QA]

Terus ada peryataan yang mungkin akan menimbulkan tindakan baru pemerintah untuk kedepannya, mungkin bisa jadi besok akan ada lembaga pengawas khusus berjangka aset digital  ;D.

Bisa memangkas tugas Komisi VI DPR RI nantinya (yang salah satu tugasnya mengawasi kebijakan pemerintah). Salah satu mitra kerja mereka adalah Kementerian Perdagangan dimana Bappebti berada dibawahnya.

Pekerjaan yang lamban itulah menjadikan faktor paling fatal hingga menimbulkan kerugian masyarakat hingga miliaran rupiah, saya pikir secara fungsional lembaga tersebut harusnya sudah mengambil langkah cepat untuk menindak tegas platform yang berkedok penipuan sebelum banyak masyarakat terjerumus di dalamnya, tetapi faktanya pada kasus belakangan ini, terutama platform binary option telah berjalan beberapa tahun hingga aktif mengiklankan di youtube dan semakin banyak bertambah platform binary option lainnya, baru pada akhirnya dilakukan penindakan tegas setelah banyak korban yang berjatuhan.

Koordinasi antar lembaga mungkin perlu dibenahi juga, dalam hal ini Bappebti, OJK melalui Satgas Waspada Investasi-nya dan Kepolisian sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

[Chikito]

Komisi 6 menilai bahwa Bappeti sebagai organisasi berwenang bergerak lambat sehingga memakan banyak korban. Tapi melihat potongan videoya memang Bappeti telah berusaha memblokir situs Binomo, bahkan mereka berkata telah memanggil IK pada bulan januari tahun ini. Komisi 6 sepertinya tidak puas dengan kinerja bappeti karena masih banyak korban.

Munurut saya kalau sudah begini, sudah masuk ranah komisi 3 (hukum) karena mereka sendiri (komisi 6 - perdagangan) juga lambat dalam fungsi mereka (DPR) - pengawasan -. harusnya, sejak bapetti mengatakan Ilegal komisi 6 ikut juga mendampingi dan menyuarakan, ini malah sudah banyak yang kena baru menjalankan fungsi mereka di dewan?, edan.

Terus ada peryataan yang mungkin akan menimbulkan tindakan baru pemerintah untuk kedepannya, mungkin bisa jadi besok akan ada lembaga pengawas khusus berjangka aset digital  .

Jikapun nanti diperlukan maka ane pikir lembaga itu juga akan bernaung dibawah Bappebti juga gan. Sementara ini ane pikir Bappebti sudah bekerja dengan baik untuk meminimalisir kasus-kasus investasi bodong, ponzi dan lain sebagainya meskipun masih dinilai lamban. Ane pribadi menganggap Bappebti sudah cukup untuk menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur komoditi termasuk aset crypto - tidak perlu lembaga khusus lainnya diluar Bappebti.

yang lambat itu bukan bapetti, tapi eksekutor (you know who?), Bappeti sudah me-list ilegal binomo dkk jauh-jauh hari, bukan sekarang. Jelas sekali bukan hak mereka untuk menutup sesuatu yang bukan ranah mereka, {1]

[1]. https://bappebti.go.id/kewenangan

Namun berharap kedepan Bappebti bekerja lebih baik lagi dan bagi masyarakat harus memahami lagi baik dan buruk suatu platform sehingga bisa menerapkan proteksi diri untuk tidak tertipu oleh jenis penipuan apapun.

Bappeti sudah bekerja dengan baik, setiap badan atau lembaga punya SOP (Standard Operating Procedure) masing-masing, Bappeti tugasnya ini, OJK tugasnya ini, Satgas Waspada Investasi tugas ini, kalau ketiga kelompok kerja tersebut saling beradu untuk mengeksekusi kebijakan masing-masing ya gak ketemu, apa lagi kalau diintervensi masyarakat umum yang tidak mengerti SOP mereka.

[Antonas1]

Apakah kita perlu forum/badan yang berisi ekspert blockchain dan cryptocurrency (bukan abal-abal atau seseorang yang baru mengenal blockchain dan crypto ya) yang legal secara fisik untuk menangani fenomena ini? Karena jujur saya sangat khawatir dengan munculnya artis yang mengusung proyek crypto.

Tentunya forum ini nantinya akan jadi acuan sebelum proyek baru melangkah ke proses legalitas, seperti uji kelayalan atau konsultan, atau bahkan yang bisa mengingatkan masyarakat atas bahayanya suatu proyek baru jika terindikasi scam atau rugpull. Jadi semacam first alert sebelum terjadi scam atau kehebohan masyarakat akibat penipuan berkedok crypto.

Nggak perlu pak.
Udah ada Bappebti yang alur kerjanya pasti juga berhubungan dengan mentri keuangan atau mentri ekonomi, OJK, bank dan mungkin kepolisian, mengingat hal ini gak jauh dari soal bisnis, uang dan pergerakan ekonomi masyarakat, dan juga kejahatan.

Bappebti juga udah melakukan pengawasan dan berupaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat, bisa dilihat di peraturan Bappebti nomer 7 tahun 2020, yang linknya udah dilampirkan oleh @HusnaQA,

Pedoman penetapan aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik kripto:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf

Barangkali gak sempet baca atau kurang tertarik, ini saya kasi bocoran dikit:





Itu udah saya highlight untuk beberapa kalimat yang menurut saya cukup untuk menjawab pertanyaan bapak.

Buat yang bahas edukasi terhadap masyarakat, biar lebih mengerucut rasanya bisa ikut diskusi di thread Perlu kah edukasi buat crypto ?. Kebetulan saya juga ikut diskusi disana.

[Chikito]

Udah ada Bappebti yang alur kerjanya pasti juga berhubungan dengan mentri keuangan atau mentri ekonomi, OJK, bank dan mungkin kepolisian, mengingat hal ini gak jauh dari soal bisnis, uang dan pergerakan ekonomi masyarakat, dan juga kejahatan.

Bappeti di bawah kemendag (kementerian perdagangan) jadi kalau mau berkoordinasi lintas lembaga/kementerian harus melalui menteri sebagai disposisinya.

[Antonas1]

Udah ada Bappebti yang alur kerjanya pasti juga berhubungan dengan mentri keuangan atau mentri ekonomi, OJK, bank dan mungkin kepolisian, mengingat hal ini gak jauh dari soal bisnis, uang dan pergerakan ekonomi masyarakat, dan juga kejahatan.

Bappeti di bawah kemendag (kementerian perdagangan) jadi kalau mau berkoordinasi lintas lembaga/kementerian harus melalui menteri sebagai disposisinya.

Betul, cuma maksud saya Bappebti dalam hal ini pekerjaannya akan berhubungan juga dengan menkeu, ekonomi, dan lain-lain seperti yang udah saya sebutin diatas.

[Husna QA]

Bappeti di bawah kemendag (kementerian perdagangan) jadi kalau mau berkoordinasi lintas lembaga/kementerian harus melalui menteri sebagai disposisinya.

Betul, cuma maksud saya Bappebti dalam hal ini pekerjaannya akan berhubungan juga dengan menkeu, ekonomi, dan lain-lain seperti yang udah saya sebutin diatas.

Saya lihat maksud keduanya sama, hanya dari masalah alur birokrasinya saja. Sebagai contoh pada penutupan akses Binomo, Bappebti berkoordinasi dengan Kominfo dan Polri untuk men-takedown paltform-nya.

Aplikasi Binomo berkali-kali sudah diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun nyatanya aplikasi tersebut masih bisa lolos dan kembali bisa diakses oleh masyarakat.

Diakui oleh Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, pihaknya sudah melakukan penutupan akses Binomo. Ini juga dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Polri, untuk takedown platform yang muncul baru-baru ini.

Mungkin ada baiknya bernaung independent alias langsung di bawah presiden langsung kayak lembaga lain biar nanti tidak bentrok kepentingan, karena kita tahu sendiri volume perdagangan market crypto ini bisa sampai ratusan triliun/tahun.

btw, Lembaga yang bertugas menangani perihal cryptocurrency ataupun komoditas lainnya di Indonesia sebenarnya sudah cukup, hanya saja terkadang alur birokrasi untuk koordinasinya yang memang perlu di upgrade sehingga pada contoh kasus seperti diatas tidak sampai terjadi lagi sudah diblokir tapi masih saja lolos, seolah terkesan scammer malah lebih cerdik dari lembaga pemerintahan.

[Chikito]

Bappeti di bawah kemendag (kementerian perdagangan) jadi kalau mau berkoordinasi lintas lembaga/kementerian harus melalui menteri sebagai disposisinya.

Betul, cuma maksud saya Bappebti dalam hal ini pekerjaannya akan berhubungan juga dengan menkeu, ekonomi, dan lain-lain seperti yang udah saya sebutin diatas.

Saya lihat maksud keduanya sama, hanya dari masalah alur birokrasinya saja. Sebagai contoh pada penutupan akses Binomo, Bappebti berkoordinasi dengan Kominfo dan Polri untuk men-takedown paltform-nya.

Aplikasi Binomo berkali-kali sudah diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun nyatanya aplikasi tersebut masih bisa lolos dan kembali bisa diakses oleh masyarakat.

Diakui oleh Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, pihaknya sudah melakukan penutupan akses Binomo. Ini juga dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Polri, untuk takedown platform yang muncul baru-baru ini.

Mungkin ada baiknya bernaung independent alias langsung di bawah presiden langsung kayak lembaga lain biar nanti tidak bentrok kepentingan, karena kita tahu sendiri volume perdagangan market crypto ini bisa sampai ratusan triliun/tahun. Apa lagi rawan yang namanya korupsi, Nama plt yang mas Husna disebutkan di atas Indrasari Wisnu Wardhana kan tersangkut Korupsi minyak goreng, DNA-nya sudah kesana, mantal korup bakal tetap korup.