Gonjang-Ganjing Pemilu Proporsional Terbuka atau Proporsional Tertutup

[komisariatku]

Oi... Man teman...

Ikut yang lagi rame, soal pemilu yang sedang gonjang-ganjing dengan sistem proposioal terbuka atau proposional tertutup. Sederhananya, Sistem proposional terbuka adalah seperti pemilu yang sudah-sudah, Nyoblos partai dan juga calegnya, sementara sistem proposional tertutup adalah cuma nyobos gambar partai saja, yang menentukan caleg yang duduk di kursi legislatif adalah internal partai.

Lebih lengkap, seperti yang di sampaikan mas Tempo:

https://nasional.tempo.co/read/1731230/perbedaan-sistem-proporsional-tertutup-dan-terbuka-dalam-pemilu

Indonesia sudah pernah menggunakan sistem ini, sestem proporsional tertutup saat orde baru dan sitem proporsional terbuka saat era 1998 - 2019. Dua sitem ini masih dalam kategori demokrasi. Entah apa yang sedang terjadi, atau ini adalah bagian dari trik-trik politik untuk pesta demokrasi tahun depan. Masalah ini sedang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun demikian, kabar bocoran dari putusan tersebut cukup membuat geger jagad dunia sosial media. Sepertinya dinamika pra pemilu sudah mulai terasa dan menghangat sebelum puncaknya di 14 Februari 2024 (Valentine Day - Eh maksudnya hari pemungutan suara pilpres)

Kalo menurut pandangan teman-teman bagaimana terkait masalah ini? apakah anda sepakat dengan sitem propional terbuka atau tertutup?

[1714638165]

1714638165

[1714638165]

1714638165

[1714638165]

1714638165

[1714638165]

1714638165

[ndutndut]

Saya tidak setuju dan menolaknya, karena sistem Proporsional tertutup adalah jalan agar Jokowi bisa 3 periode. Mengapa? Saat ini Pimpinan tertinggi di negeri kita ini adalah Presiden. Ini seperti ada gerakan revolusi besar besar nanti Rakyat turun ke jalan sehingga memancingkan untuk chaos agar pemilu di tunda.

Nah... Ketika banyak pihak yang protes tentang sistem pemilu ini dan chaos, maka terbitlah inpres yang berbunyi "Pemilu ditunda 5 tahun mendatang". Yang artinya? Sedangkan jika sistem tertutup? Maka tetap demokrasi terbuka yang independen menjadi korban.

Ini sungguh memilukan.... kerena kalau itu sampai disahkan oleh MK, maka yang berdaulat dan berkuasa itu jadinya ketua partai. Bayangkn betapa kacaunya penentuan caleg dengan sistem tertutup, money politic terhadap partai jadi tidak karuan.

Ini analisa saya... Bagaimana pendapat sekalian?

[komisariatku]

Saya tidak setuju dan menolaknya, karena sistem Proporsional tertutup adalah jalan agar Jokowi bisa 3 periode. Mengapa? Saat ini Pimpinan tertinggi di negeri kita ini adalah Presiden. Ini seperti ada gerakan revolusi besar besar nanti Rakyat turun ke jalan sehingga memancingkan untuk chaos agar pemilu di tunda.

Nah... Ketika banyak pihak yang protes tentang sistem pemilu ini dan chaos, maka terbitlah inpres yang berbunyi "Pemilu ditunda 5 tahun mendatang". Yang artinya? Sedangkan jika sistem tertutup? Maka tetap demokrasi terbuka yang independen menjadi korban.

Ini sungguh memilukan.... kerena kalau itu sampai disahkan oleh MK, maka yang berdaulat dan berkuasa itu jadinya ketua partai. Bayangkn betapa kacaunya penentuan caleg dengan sistem tertutup, money politic terhadap partai jadi tidak karuan.

Ini analisa saya... Bagaimana pendapat sekalian?

Untuk masalah presidennya bisa tiga kali atau tidak, saya tidak tau secara pasti. Tetapi harusnya tetap tidak bisa. Karena sistem proposional tertutup hanya berlaku untuk pemilihan caleg saja (setau saya) dan pemilihan presiden akan tetap dilakukan seperti biasa. Atau jika tidak dipilih langsung bisa dipilih melalui MPR seperti dulu. Mungkin, saya belum membaca implikasi lanjutan dari proposional tertutup terhadap pemilihan presiden

Untuk adanya pendundaan pemilu, semoga itu tidak terjadi, apalagi sampai adanya chaos. Meskipun ada penundaan, harusnya presiden tetap diberhentikan dan digantikan oleh pemegang mandat, tidak bisa langsung dipegang oleh jokowi terus. Tetapi, saya menilai kalo kekhawatiran-kekhawatiran itu terlalu berlebih, mungkin ini hanya sesuatu yang dibuat hangat menjelang pemilu, hasil dari sidang MK nantinya, saya cenderung tetap pada proposional terbuka. kecuali memang ada kepentingan hakimnya atau hakimnya sudah terbeli.

Jika memang nanti terjadi proporsional tertutup, menurut saya money politik malah akan terjadi di internal partai, karena para caleg berebut untuk jadi nama caleg prioritas partai, karena dalam proporsional tertutup yang menentukan calek adalah internal partai.

Saya berharap pemilu mendatang bisa berjalan baik dan tertib, masalah itu yang menghangat itu hal biasa sebagai bumbu-bumbu pemilu, tetapi stabilitas RI tetap nomer satu, karena sangat berbahaya ditengah kondisi perekonomian dunia yang kurang baik

[retreat]

Saya tidak setuju dan menolaknya, karena sistem Proporsional tertutup adalah jalan agar Jokowi bisa 3 periode. Mengapa? Saat ini Pimpinan tertinggi di negeri kita ini adalah Presiden. Ini seperti ada gerakan revolusi besar besar nanti Rakyat turun ke jalan sehingga memancingkan untuk chaos agar pemilu di tunda.

Nah... Ketika banyak pihak yang protes tentang sistem pemilu ini dan chaos, maka terbitlah inpres yang berbunyi "Pemilu ditunda 5 tahun mendatang". Yang artinya? Sedangkan jika sistem tertutup? Maka tetap demokrasi terbuka yang independen menjadi korban.

Ini sungguh memilukan.... kerena kalau itu sampai disahkan oleh MK, maka yang berdaulat dan berkuasa itu jadinya ketua partai. Bayangkn betapa kacaunya penentuan caleg dengan sistem tertutup, money politic terhadap partai jadi tidak karuan.

Ini analisa saya... Bagaimana pendapat sekalian?

Tidak ada kaitannya dengan Jokowi 3 periode, sistem pemilu proporsional ini hanya akan memberikan wewenang kepada partai untuk memilih calonnya sendiri pada tingkat legislatif, jadi nantinya para pemilih akan hanya memilih partai saja seperti pada sistem pemilu sebelum reformasi. Apalagi Jokowi juga sudah menyebut bahwa dirinya juga tidak setuju dengan penundaan pemilu dan sistem 3 periode, jadi tidak perlu terlalu khawatir untuk masalah itu. Hanya saja memang sistem proporsional tertutup ini sangat menjengkelkan, karena secara langsung itu akan membuat partai menjadi lebih perkasa dan otoriter, karena mereka berhak menentukan siapa saja yang bisa maju sebagai legislatif. Itu juga akan membuat sistem pemilu kita mengalami kemunduran sejak jaman reformasi dan membuat peluang money politics menjadi semakin masif di Indonesia.

[Aleeya89]

Sistem proporsional terbuka adalah pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang pilihnya sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu sebagaimana diatur pasal 168 ayat 2.
Sedangkan Sistem proporsional tertutup adalah penentuan seorang kandidat yang sesuai dengan posisi tertentu bukan dari jumlah suara masing-masing individu, melainkan dari perolehan suara terhadapa partai politik.
Dari penjelasan diatas kita bisa menilai, memahami bahwa sistem proporsional terbuka yang saat ini kita anut sangat baik untuk terus dipertahankan untuk kebaikan demokrasi dinegara kita tercinta ini, dibanding dengan sistem proporsional tertutup yang sangat kentara perilaku koruptif yang tentunya ini sebuah kemunduran demokrasi.
Saat ini PDIP yang menguasai perlemen melalui salah seorang pengurusnya Demas Brian Wicaksono melakukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilu di Mahkamah Konstitusi, tentu kita sebagai rakyat biasa berharap hakim MK menolak uji materi ini untuk memelihara demokrasi dinegara kita.
Maju Terus Indonesia
Tolak Uji Materi UU No 07 Tahun 2007.

[topbitcoin]

Pada umumnya secara bahasa yang sederhana, pemilu proporsional tertutup adalah juga merupakan produk demokrasi, pada implementasinya pemilih hanya bisa memilih partai politik, tanpa mengetahui siapa kandidat terpilihnya secara personal, dengan kata lain masyarakat menyerahkan suaranya terhadap partai dan partai memilih calon presiden atau pejabat yang akan di naikan.
Tentu dalam hal ini menurut pandangan saya, bukanlah ide yang bagus untuk indonesia lebih baik jika menggunakan pemilihan proporsional tertutup, karena kontestasi politik tidak akan memperlihatkan kapabelitas seorang calon layak atau tidak memimpin negara secara terbuka, jika hanya menyerahkan terhadap partai dalam hal ini tentu saya tidak setuju karena di dalam partai mungkin sudah ada perskongkolan, dan jabatan bisa di beli melalui ketua umum partai.
Sementara proporsional secara terbuka, saya lebih melihat bagaimana seseorang meningkatkan kredibilitas politik dan menaikan citranya di masyarakat secara personal, dan yang paling utamanya adalah kita bisa mengenal dan mempelajari kandidat yang ingin naik menjadi calon presiden.

[komisariatku]

Pada umumnya secara bahasa yang sederhana, pemilu proporsional tertutup adalah juga merupakan produk demokrasi ~ spip~

wah ada legend translator indonesia. angkat aku jadi muridmu mastahhh
Sepakat, Baik proposional terbuka maupun tertutup, keduanya produk demokrasi. Kalo menurut saya keduanya sama bagus jika diterapkan di kondisi yang ideal. Maksudnya adalah, proposional tertutup akan bagus jika rasa percaya masyarakat kepada partai tinggi, maka biaya kampanye akan lebih murah karena ditanggung renteng oleh partai saja. Sementara proposional terbuka bagus karena kita bisa memilih langsung calon wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen. Namun sayangnya, saat ini kepercayaan kepada partai sedang tidak bagus, dan lebih suka kepada sosok tokoh, jadi kebanyakan masyarakat Indonesia lebih condong ke proposional terbuka seperti yang sudah-sudah.

Semoga nanti hasil sidang memutuskan proposional terbuka, kemungkinan jika hasil sidang proposional tertutup bakal ribut dan ramai, semoga ga sampai chaos...

Mungkin, karena tidak ada petahana yang mencalonkan diri di pilpress 2024 bakal lebih ramai intrik dan isu "yang digoreng" untuk mencari simpati masyarakat.

[puloweh555]

Kalo menurut pandangan teman-teman bagaimana terkait masalah ini? apakah anda sepakat dengan sitem propional terbuka atau tertutup?

Sebenarnya sistem Terbuka maupun tertutup ada plus minusnya sistem terbuka caleg yang banyak duit dan terkenal bisa mengalahkan calon kader yang bagus dalam sebuah partai, karena masyarakat kita masih  gampang di rayu dengan uang atau serangan fajar. di tambah  dengan banyak nya Partai Politik, Rakyat sangat bingung ke TPS untuk memilih 3 wakilnya dari minimal ratusan orang yang di calonkan semua partai untuk DPR-RI dan DPRD.

Sedangkan sistem tertutup caleg ditentukan partai politik. Kalau berbicara tentang money politik juga kedua sistem ini juga ada, malah kalau di pikir-pikir money politik dengan sistem tertutup lebih parah karena nanti pasti ada transaksi antara caleg dan ketum partai dan ini tentunya harga kursi tidak main-main untuk mencari DPR. Di sisi lain Kalau sistem tertutup demokrasi kita mengalami kemunduran, Pembodohan demokrasi, partai politik tak ubahnya sepert dinasti yang nanti yang jadi DPR hanya penguasa-penguasa partai saja.

Jadi kesimpulan saya lebih baik sistem terbuka, karena biarpun ada money politik yang nikmati masyarakat dari pada sistem tertutup yang nikmati hanya partai-partai.

[mu_enrico]

Isunya kok jadi Joko III, padahal udah tamat di Joko II dan itu mutlak.
Kalo ane tidak ambil pusing mau terbuka atau tertutup, karena dari pengalaman yang sudah-sudah juga ane milihnya banyak yang ga kenal, terutama kalo udah turun ke DPRD, kalau DPR masih kenal dikit-dikit. Tentunya kalau semua penduduk "pintar" dan mau nyari tau info caleg-caleg, sistem terbuka adalah yang paling tepat. Tapi buat ane yang malas, itu malah jadi tambahan pekerjaan. Mending nyoblos gambar partai, habis itu udah pulang. Mudah dan simpel, kertas suara juga mengecil.

Ga semua orang ambil pusing dengan pemilu dan pengen yang mudah dan cepat saja. Mending belajar cara jadi sukses, daripada mengabiskan waktu mempelajari caleg

[komisariatku]

Ga semua orang ambil pusing dengan pemilu dan pengen yang mudah dan cepat saja. Mending belajar cara jadi sukses, daripada mengabiskan waktu mempelajari caleg

Ini juga buang-buang waktu namanya om, belajar terus kapan suksesnya, mending langsung sukses aja ga perlu belajar biar ga lama.... wkwkwkw

[puloweh555]

Isunya kok jadi Joko III, padahal udah tamat di Joko II dan itu mutlak.

Namun isu ini terus berkembang sampai sekarang bagi sebagian masyarakat, mungkin lebih tepatnya bukan Joko III tapi lebih ke pemilu di tunda akibat choas dengan adanya perubahan sitem pemilu tertutup atau terbuka di tengah situasi seperti ini yang kita tahu mau masuk tahun politik. Kalau memang mau di rubah kenapa tidak dari tahun-tahun kemarin, perubahan sistem pemilu saat memasuki tahun-tahun politik sangat rawan dengan konflik. Tentunya ini ada kaitannya dengan penguasa yang tetap ingin berkuasa.

Kalo ane tidak ambil pusing mau terbuka atau tertutup, karena dari pengalaman yang sudah-sudah juga ane milihnya banyak yang ga kenal, terutama kalo udah turun ke DPRD, kalau DPR masih kenal dikit-dikit. Tentunya kalau semua penduduk "pintar" dan mau nyari tau info caleg-caleg, sistem terbuka adalah yang paling tepat. Tapi buat ane yang malas, itu malah jadi tambahan pekerjaan. Mending nyoblos gambar partai, habis itu udah pulang. Mudah dan simpel, kertas suara juga mengecil.

Ga semua orang ambil pusing dengan pemilu dan pengen yang mudah dan cepat saja. Mending belajar cara jadi sukses, daripada mengabiskan waktu mempelajari caleg

Hahaha.. Ini ada benar juga sih. Banyak foto caleg yang ada tambah bingung pemilih belum lagi kerja KPPS jadi tambah banyak sehingga membuat mereka capek dan berujung pada kematian seperti pemilu kemarin. Kalau sistem tertutup partai bisa memilih kader terbaik bukan kader asal terkenal. Tapi menurut saya sistem ini bisa di pertimbangkan untuk pemilu kedepan kalau di ubah sekarang pasti akan menghambat pemilu di tahun 2024.

[nurilham]

Isunya kok jadi Joko III, padahal udah tamat di Joko II dan itu mutlak.

Di UU sudah jelas masa periode Presiden, maksimal 2 periode atau 10 tahun.

Kalau mau 3 periode berarti harus ada amandemen UU. Masalahnya apa urgensinya mau dirubah 3 periode? Yang usul mau 3 periode itu rakyat apa partai? Kalau itu atas usul rakyat, saya kira wajar jika diamandemen. Tapi kalau itu usul dari partainya, berarti itu cuman akal-akalan sebagian kaum saja.

Tentunya kalau semua penduduk "pintar" dan mau nyari tau info caleg-caleg, sistem terbuka adalah yang paling tepat. Tapi buat ane yang malas, itu malah jadi tambahan pekerjaan. Mending nyoblos gambar partai, habis itu udah pulang. Mudah dan simpel, kertas suara juga mengecil.

Tidak perlu pintar, asal masih ada kepedulian dan jiwa nasionalis. Orang pintar pun percuma kalau tidak ada rasa peduli dan nasionalisme, yang ada cuman mikir keuntungan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada rasa cinta tanah air, peduli dengan generasi ke depannya, dan ingin ikut serta berkontribusi demi Indonesia lebih baik, maka saya yakin tidak akan ada timbul rasa malas. Masalah kertas suara, itu sudah ada anggarannya, tidak usah dipikirkan.

Ga semua orang ambil pusing dengan pemilu dan pengen yang mudah dan cepat saja. Mending belajar cara jadi sukses, daripada mengabiskan waktu mempelajari caleg

Berarti makin banyak orang yang tidak peduli nasib bangsa, hanya peduli dengan nasib sendiri.

[Chikito]

Kalo menurut pandangan teman-teman bagaimana terkait masalah ini? apakah anda sepakat dengan sitem propional terbuka atau tertutup?

Yang penting di sini itu adalah bagaimana cara menghemat uang negara, kalau dirasa proporsional tertutup bisa menghemat anggaran boleh dilanjutkan, (misal menghemat anggaran dari sebelumnya 76 trilium jadi 38 triliun) lumayan uang segitu, kalau negara mau bikin BUMN exchange crypto bisa maksimal hasilnya,

Opini saya, Proporsional tertutup itu bagus untuk karir kader partai paling bawah yang tidak punya modal.
Dulu ada kawan saya sebagai ketua PAC partai di kecamatan, ketika pemilu 2019 nama dia ada di urutan no.1 untuk caleg DPRD kabupaten/kota, namun karena modal dia tipis, cuma modal sebagai ketua PAC, dia dikalahkan oleh caleg no. urut 8 yang suka bagi-bagi sembako sama angpau sekecamatan.

Faktanya sekarang, mau itu terbuka atau tertutup, tetap saja yang jadi caleg ke senayan itu hanya sebagai Kurir, karena Keputusan di DPR itu ada di Partai dan ketua umum, jadi, caleg no urut 10 pun walau populer dan jadi ke senayan, akan tetap patuh pada putusan partai dan ketua umum, kalau dia menolak, ya kena dipecat partai dan di PAW dari DPR.

[mu_enrico]

Tapi kalau ada rasa cinta tanah air, peduli dengan generasi ke depannya, dan ingin ikut serta berkontribusi demi Indonesia lebih baik, maka saya yakin tidak akan ada timbul rasa malas.

Maksudnya orang-orang yang masih/baru lulus sekolah?
Dalam dunia nyata, kenapa masih banyak money politik, karena orang-orang ga ambil pusing masalah ginian. Dikasih duit 200K disuruh nyoblos XYZ ya gasss!

Berarti makin banyak orang yang tidak peduli nasib bangsa, hanya peduli dengan nasib sendiri.

Ya om, saya salah. Si paling peduli bangsa negara

Ini juga buang-buang waktu namanya om, belajar terus kapan suksesnya, mending langsung sukses aja ga perlu belajar biar ga lama.... wkwkwkw

Ajarin om...

Namun isu ini terus berkembang sampai sekarang bagi sebagian masyarakat, mungkin lebih tepatnya bukan Joko III tapi lebih ke pemilu di tunda akibat choas dengan adanya perubahan sitem pemilu tertutup atau terbuka di tengah situasi seperti ini yang kita tahu mau masuk tahun politik. Kalau memang mau di rubah kenapa tidak dari tahun-tahun kemarin, perubahan sistem pemilu saat memasuki tahun-tahun politik sangat rawan dengan konflik. Tentunya ini ada kaitannya dengan penguasa yang tetap ingin berkuasa.

Terlalu jauh om... dulu perjuangan di 98 itu gila buat nurunin Soeharto. 25-26 thn itu belum bisa menghapus ingatan pada masa itu. Makanya kalau sampai ditunda dsb itu bakal memicu aksi besar juga. Kalau isu ini sudah lewat 2 generasi (~130 thn) ya barulah mungkin.

[komisariatku]

Maksudnya orang-orang yang masih/baru lulus sekolah?
Dalam dunia nyata, kenapa masih banyak money politik, karena orang-orang ga ambil pusing masalah ginian. Dikasih duit 200K disuruh nyoblos XYZ ya gasss!

Masa si ada yang ngasih 200k gan? coba bisikin sini yang mau ngasih segitu. Disini 25k aja udah pada mau nyoblos..
Tapi mereka ini masih cinta tanah air kok, saya yakin, meski ga terlalu hapal pancasila dan mau nerima 25k

Ini juga buang-buang waktu namanya om, belajar terus kapan suksesnya, mending langsung sukses aja ga perlu belajar biar ga lama.... wkwkwkw

Ajarin om...

Gampang gan, Cari janda kaya raya yang ga punya anak dan udah tua terus penyakitan juga yang kira-kira 3 bulan lagi bakal pulang ke alam kubur, nah tu.. dinikaih aja. Itu pepatah cara cepat kaya dari jaman dahulu kala, tapi tidak pernah ada yang mencobanya. mungkin agan tertarik mencobanya?

[Afnan_faizah]

kalau saya ikut pemerintah saja karena sepertinya apapun nanti jadinya tidak terlalu berpengaruh terhadap saya. dari tahun ke tahun kasus korupsi banyak terjadi sepertinya jika orang yang terlibat itu-itu saja ya hasilnya sama saja. kalau kita menjunjung nilai kebenaran dengan kata lain polos saja tanpa siasat maka saya berpendapat bahwa kedua pilihan di atas tidak ada yang baik sama sekali, karena saya lihat di podcast youtube tentang ini katanya para calon terpilih hanya yang lolos survey sedangkan kita tidak tahu seberapa besar survey itu mewakili rakyat. lebih baik hapus treshold dan perbaiki sistem pemilu

[topbitcoin]

kalau saya ikut pemerintah saja karena sepertinya apapun nanti jadinya tidak terlalu berpengaruh terhadap saya. dari tahun ke tahun kasus korupsi banyak terjadi sepertinya jika orang yang terlibat itu-itu saja ya hasilnya sama saja. kalau kita menjunjung nilai kebenaran dengan kata lain polos saja tanpa siasat maka saya berpendapat bahwa kedua pilihan di atas tidak ada yang baik sama sekali, karena saya lihat di podcast youtube tentang ini katanya para calon terpilih hanya yang lolos survey sedangkan kita tidak tahu seberapa besar survey itu mewakili rakyat. lebih baik hapus treshold dan perbaiki sistem pemilu

Kita jangan menjadi orang seperti yang lainnya, hanya mengikuti apa yang di kehendaki pemerintah, anda memahami celah pada kegagalan sistem, tentunya anda juga harus mendiskusikan dengan orang terdekat supaya mereka juga paham tentang apa yang terjadi pada dunia politik indonesia, Saya setuju bahwa itu tidak akan berpengaruh terhadap anda secara langsung, tetapi yang akan menerima akibatnya adalah anak cucu atau pada sosial budaya dan stigma masyarakat, saya pemikiran tentang seperti korupsi bukanlah hal aneh lagi dalam telinga dan kebanyakan orang sudah merasa menganggapnya biasa.
Saya setuju bahwa sistem threshold itu mesti di hapus, dan membiarkan percaturan dan kontestasi politik secara terbuka untuk siapa saja, tanpa harus memiliki atau menyewa partai sebagai tolak ukur untuk mencalonkan karena memiliki suara di bawahnya, ini memang perlu di hapus jika tidak ekosistem politik akan berputar pada poros yang sama.
Baik memilih proporsional tertutup atau pun terbuka setidaknya kita memiliki bekal kepercayaan jika sistemnya adil.

[bitLeap]

kalau saya ikut pemerintah saja karena sepertinya apapun nanti jadinya tidak terlalu berpengaruh terhadap saya. dari tahun ke tahun kasus korupsi banyak terjadi sepertinya jika orang yang terlibat itu-itu saja ya hasilnya sama saja. kalau kita menjunjung nilai kebenaran dengan kata lain polos saja tanpa siasat maka saya berpendapat bahwa kedua pilihan di atas tidak ada yang baik sama sekali, karena saya lihat di podcast youtube tentang ini katanya para calon terpilih hanya yang lolos survey sedangkan kita tidak tahu seberapa besar survey itu mewakili rakyat. lebih baik hapus treshold dan perbaiki sistem pemilu

Kita jangan menjadi orang seperti yang lainnya, hanya mengikuti apa yang di kehendaki pemerintah, anda memahami celah pada kegagalan sistem, tentunya anda juga harus mendiskusikan dengan orang terdekat supaya mereka juga paham tentang apa yang terjadi pada dunia politik indonesia, Saya setuju bahwa itu tidak akan berpengaruh terhadap anda secara langsung, tetapi yang akan menerima akibatnya adalah anak cucu atau pada sosial budaya dan stigma masyarakat, saya pemikiran tentang seperti korupsi bukanlah hal aneh lagi dalam telinga dan kebanyakan orang sudah merasa menganggapnya biasa.
Saya setuju bahwa sistem threshold itu mesti di hapus, dan membiarkan percaturan dan kontestasi politik secara terbuka untuk siapa saja, tanpa harus memiliki atau menyewa partai sebagai tolak ukur untuk mencalonkan karena memiliki suara di bawahnya, ini memang perlu di hapus jika tidak ekosistem politik akan berputar pada poros yang sama.
Baik memilih proporsional tertutup atau pun terbuka setidaknya kita memiliki bekal kepercayaan jika sistemnya adil.

Benar, meskipun kita bukan orang yang bergerak di bidang politik, namun bukan berarti kita harus buta dengan politik. Bagaimanapun juga kita harus ikut andil, meskipun itu tidak akan berpengaruh sebab mereka lebih berkuasa namun setidaknya kita bisa memiliki prinsip dimana kita berdiri.
Secara kasat mata ya memang sepertinya kita tidak akan berpengaruh terhadap kita secara langsung, namun seperti apa @topbitcoin katakan dampaknya akan dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Saya akan memberikan contoh yang sudah terjadi, bukankah kita juga  secara tidak langsung merasakan dampak dari apa yang orang tua kita alami di masa orde baru? ya kita adalah generasi yang merasakan era reformasi yang mungkin pendahulu kita mengatakan hal yang sama seperti anda (Afnan_faizah) katakan.

Membicarakan korupsi, itu adalah salah satu hal yang sangat sulit dihapuskan di Indonesia, sebab saya melihat sejak dari kecil kebiasaan kebiasaan korupsi itu dipupuk dan tidak aneh ketika pada akhirnya banyak tercipta koruptor koruptor yang banyak merugikan negara. Misalnya dari bangku sekolah favorit, saya banyak mendengar dari orang tuanya langsung ketika memasukan anaknya yang tidak masuk dalam kriteria sekolah itu dimintai sejumlah uang agar anaknya bisa bersekolah disana. Itu adalah hal yang sangat memalukan yang seharusnya tidak terjadi, karena itu akan melahirkan generasi generasi yang buruk di masa depan.

[komisariatku]

kalau saya ikut pemerintah saja karena sepertinya apapun nanti jadinya tidak terlalu berpengaruh terhadap saya. dari tahun ke tahun kasus korupsi banyak terjadi sepertinya jika orang yang terlibat itu-itu saja ya hasilnya sama saja. kalau kita menjunjung nilai kebenaran dengan kata lain polos saja tanpa siasat maka saya berpendapat bahwa kedua pilihan di atas tidak ada yang baik sama sekali....

Untuk melihat sosok-sosok baru butuh waktu dan regenerasi. Saya yakin di setiap masa memberikan suatu perubahan, dan itu menjadi langkah-langkah kecil agar politik dan pemerintahan Indonesia menjadi baik. Korupsi memang masalah dan penyakit yang susah di hilangkan. Kadang yang membedakan koruptor dan bukan koruptor hanya kesempatan, Ya.. jika ada kesempatan dan melihat begitu banyak uang, siapa yang bisa menahan diri. Hanya keyakinan dan iman yang bisa menahan itu.

.............arena saya lihat di podcast youtube tentang ini katanya para calon terpilih hanya yang lolos survey sedangkan kita tidak tahu seberapa besar survey itu mewakili rakyat. lebih baik hapus treshold dan perbaiki sistem pemilu

Karena mereka masih berpikir logis. Apakah anda berani nyalon kalo tidak masuk radar elektabilitas? nyalon jadi presiden itu butuh cost yang besar, jika tidak punya elektabilias masa si dia mau nyalon dan mengabiskan banyak anggaran untuk kalah. Memang Presidential Treshold membatasi, tetapi saya berpikir jika tidak ada batasan presidential treshold bisa jadi semua partai menyalonkan presiden dan itu akan sangat membingunkan dan sulit mengontrol stabilitas negara.

Saya setuju bahwa sistem threshold itu mesti di hapus, dan membiarkan percaturan dan kontestasi politik secara terbuka untuk siapa saja, tanpa harus memiliki atau menyewa partai sebagai tolak ukur untuk mencalonkan karena memiliki suara di bawahnya, ini memang perlu di hapus jika tidak ekosistem politik akan berputar pada poros yang sama.

Saya juga mengingkinkan itu, presidential treshold memang menatasi dan mengekang tapi jika di bebaskan akan terlalu banyak calon. Saya juga sepakat bahwa capres bisa dari Independet tapi tetap harus ada syarat khusus misal didukung oleh 10juta warga dengan bukti KTP/lainnya. Semakin banyak calon juga semakin banyak kemungkinan money politic, stabilitas politik terganggu, pembengkakan anggaran, dan mungkin bisa terjadi caos

[bbigtart]

Alhamdulillah…. Akhirnya soal Sistem Pemilu kita yang akhirnya tetap terbuka, membawa dampak yang positif bagi sistem demokrasi di NKRI. Rakyat tetap memiliki haknya sendiri dalam menentukan wakilnya di DPR. “Membeli kucing dalam karung” pun akhirnya dapat dihindari.

Dalam situasi dan kondisi Indonesia setelah terjadi reformasi maka saya merasa sangat bergembira dengan ditolaknya usulan tentang pemilihan umum dari terbuka menjadi tertutup. Karena alasannya sangat panjang dan sudah beberapa dari teman-teman telah mengungkapnya. yang sekarang penting pemilihan umum dilaksanakan seperti yang sudah berjalan selama ini, karena sangat fatal jika di rubah saat kondisi politik indonesia seperti saat ini apalagi mendekati tahun politik yaitu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6).

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230613150836-12-961262/tolak-permohonan-mk-putuskan-sistem-pemilu-tetap-terbuka/amp