Pembayaran Menggunakan Kripto di larang Keras

[rat03gopoh]

Layanan penukaran aset kripto ke IDR diperbolehkan selama ada izinnya

Kayaknya untuk saat ini, untuk bisa membuka layanan penukaran kripto prosedur dan perijinannya bakal semakin njelimet,

yaps, gak masalah sama sekali kalo cuman menukarkan Crypto ke rupiah lewat exchange atau P2P antara dua belah pihak penjual dan pembeli ( Dengan Izin Resmi ).

Saya pernah liat pengguna menawarkan layanan tukar/depo/wd ke bursa kripto di subboard marketplace (dulu "jual beli") karena dia merupakan partner bursa lokal (ind*dax kalo gak salah), belum tau izin seperti apa untuk punya layanan ini.

Saya pikir untuk layanan sekelas ritel (transaksi harian kecil katakanlah maks. 5jt) tidak perlu mengurus izin operasional sampe ke instansi pemerintah jika bursa itu sendiri sudah menyediakan semacam sertifikat resmi kepada para mitra (kalopun ada, mentoknya izin kepdes). Juga, membandingkan dengan sebuah bank lokal (BR!) yg juga memungkinkan nasabah untuk menjadi "Agen" yg disebut BR!link yg banyak bertebaran dilingkungan saya seperti di toko-toko kelontong, syaratnya ternyata tidak serumit yg dibayangkan.

[1714607617]

1714607617

[ancafe]

Menurut saya ini sudah jadi rahasia umum om, masih banyak kejadian2 seperti ini. Tidak cuma di Bali tapi diberbagai tempat wisata Indonesia yang ramai dikunjungi wisatawan manca negara. Bahkan saya pernah meliat langsung dimana seorang penjual souvenir ditempat wisata yang malah meminta/menawarkan si bule untuk membayar dengan dollar saja. Saya pikir praktek2 seperti ini, sengaja atau tidak disengaja masih sangat sering terjadi di negri ini. Entah karena memang masih banyak orang yang tidak tahu akan peraturan atau memang sudah tahu tapi punya tujuan tertentu. Praktek semacam ini susah ditindak karena pasti perlu bukti/saksi yang valid untuk menindak dan mungkin pengawasan juga sangat minim maka masih sering terjadi. 

Mungkin belum naas aja om dan memang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jelas menyebutkan bahwa selain rupiah kita tidak diperbolehkan menjadi alat transaksi, beberapa kasus yang mungkin pernah om alami dan lihat belum tercium oleh pihak penegak hukum dan bisa saja mereka lolos dari pantauan karena alasan tertentu. Bali menjadi salah satu pusat destinasi bagi wisatawan, tidak hanya turis bahkan orang Indonesia sendiri seperti arti gemar liburan kesana karena memang menyimpan keindahan alam laut yang luar biasa dan mungkin pemerintah dapat membuat regulasi khusus disana mengenai hal ini dan saya juga melihat turis di sana terlalu bebas yang seakan-akan di biarkan tanpa pengawalan.

Kasus TS menjadi sebuah peringatan keras bagi siapapun yang terlibat diluar ketentuan hukum karena di negara kita crypto hanya di perbolehkan sebagai aset komoditas, sehingga bertindak di luar kewajaran akan membuat kita sendiri yang menerima resikonya, oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan aturan yang berlaku.

[skarais]

Kasus TS menjadi sebuah peringatan keras bagi siapapun yang terlibat diluar ketentuan hukum karena di negara kita crypto hanya di perbolehkan sebagai aset komoditas, sehingga bertindak di luar kewajaran akan membuat kita sendiri yang menerima resikonya, oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan aturan yang berlaku.

Kesadaran hukum tentang kasus penggunaan bitcoin yang dilarang di Indonesia pada dasarnya tidak diketahui sepenuhnya oleh banyak orang. Tapi ada juga beberapa orang menyiasatinya dan tetap menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran terlepas dari hukum atau aturan yang berlaku, hanya saja mereka tidak mengeksposnya ke media. Yang parahnya adalah, mereka tahu hukumnya bagaimana tapi malah ingin jadi viral untuk keuntungan pribadinya. Akibatnya ya harus menerima konsekuensi.

[abhiseshakana]

Kasus TS menjadi sebuah peringatan keras bagi siapapun yang terlibat diluar ketentuan hukum karena di negara kita crypto hanya di perbolehkan sebagai aset komoditas, sehingga bertindak di luar kewajaran akan membuat kita sendiri yang menerima resikonya, oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan aturan yang berlaku.

Kesadaran hukum tentang kasus penggunaan bitcoin yang dilarang di Indonesia pada dasarnya tidak diketahui sepenuhnya oleh banyak orang. Tapi ada juga beberapa orang menyiasatinya dan tetap menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran terlepas dari hukum atau aturan yang berlaku, hanya saja mereka tidak mengeksposnya ke media. Yang parahnya adalah, mereka tahu hukumnya bagaimana tapi malah ingin jadi viral untuk keuntungan pribadinya. Akibatnya ya harus menerima konsekuensi.

Saya kira perkembangan crypto di Indonesia ini sudah cukup besar, berbagai momen viral dan hype yang terjadi menjadikan eksistensinya semakin dikenal banyak orang, jadi seharusnya mayoritas dah pada tahu bahwa Crytpo bukanlah alat pembayaran yang sah. Kalau untuk turis asing, bisa saja mereka memang tidak terlalu memahami regulasi yang berlaku, namun apapun transaksinya (crypto) tidak akan pernah terwujud jika tidak ada oknum yang memberikan fasilitas (terlarang) tersebut.

[Husna QA]

Kesadaran hukum tentang kasus penggunaan bitcoin yang dilarang di Indonesia pada dasarnya tidak diketahui sepenuhnya oleh banyak orang. Tapi ada juga beberapa orang menyiasatinya dan tetap menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran terlepas dari hukum atau aturan yang berlaku, hanya saja mereka tidak mengeksposnya ke media. Yang parahnya adalah, mereka tahu hukumnya bagaimana tapi malah ingin jadi viral untuk keuntungan pribadinya. Akibatnya ya harus menerima konsekuensi.

Saya kira bukan semata karena ingin viral, tapi lebih ke bagaimana mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan menerima pembayaran menggunakan aset kripto tersebut karena melihat banyaknya user terutama turis asing yang merasa lebih praktis menggunakan itu. Dengan kata lain kalau mengandalkan hanya dari user yang membayar dengan Rupiah bisa saja lebih sedikit user-nya.

Btw, saya baca di link sumber berita yang tercantum di OP (CNN Indonesia) aset kripto yang digunakannya USDT, masuk akal dari sisi transaksi (terlepas dari mengabaikan hukum penggunaannya di Indonesia) karena termasuk ke stable coin sehingga fluktuasi nilainya tidak terlalu tinggi. Sementara kalau menggunakan Bitcoin tentu perlu memperhitungkan lagi untung rugi ketika nilainya naik atau turun drastis, belum lagi besaran fee dan kecepatan transaksi-nya.

[komisariatku]

Saya pernah liat pengguna menawarkan layanan tukar/depo/wd ke bursa kripto di subboard marketplace (dulu "jual beli") karena dia merupakan partner bursa lokal (ind*dax kalo gak salah), belum tau izin seperti apa untuk punya layanan ini.

Saya pikir untuk layanan sekelas ritel (transaksi harian kecil katakanlah maks. 5jt) tidak perlu mengurus izin operasional sampe ke instansi pemerintah jika bursa itu sendiri sudah menyediakan semacam sertifikat resmi kepada para mitra (kalopun ada, mentoknya izin kepdes). Juga, membandingkan dengan sebuah bank lokal (BR!) yg juga memungkinkan nasabah untuk menjadi "Agen" yg disebut BR!link yg banyak bertebaran dilingkungan saya seperti di toko-toko kelontong, syaratnya ternyata tidak serumit yg dibayangkan.

Memang konsep seperti itu sangat bangus, saya juga pernah memikirkan hal tersebut. Jika exchange2 tanah air yang sudah terdaftar bisa menurunkan ijin/sertifikat ke ritel-ritel kecil mungkin nanti akan banyak ritel-ritel crypto seperti BRIlink. Tetapi yang susah nantinya adalah di besaran fee dan harga yang terlalu fluktuatif, kalo untuk stable coin kayaknya oke.

Tetapi saya kepikiran juga, kenapa hal tersebut tidak berjalan adalah karena pengguna crypto kebanyakan pemuda yang menggunakan mobile bangking dan ATM, jadi kalau  hanya untuk jual, beli, dan penarikan bisa dilakukan di smartphone, ketika dana sudah masuk ke rekening tinggal ambil ke ATM/BRIlink. Jadi sepertinya ritel exchanger tidak terlalu dibutuhkan, dengan konsep seperti sekarang pun WD bisa dilakukan dengan cepat. Kejadian seperti yang OP sampaikan kan diperuntukan untuk warga LN yang tidak bisa mencairkan uangnya ke rekening seperti warga lokal, tapi kalau iklan rental mobil itu jangan menerima pembayaran dengan crypto tetapi menerima penukaran crypto, sepertinya tidak masalah, meskipun tidak memngantongi ijin resmi asal tidak menipu dan transaksi penukarannya kecil harusnya tidak menjadi tindakan pidana yang serius. maybe

[Afnan_faizah]

pembayaran menggunakan mata uang kripto memang terasa lebih mudah dan simpel, karena tidak perlu menukar uang negara mereka ke rupiah yang terkadang mungkin ada biaya tambahan atau menguras waktu. namun sebagai warga negara indonesia tentu saya mendukung upaya pemerintah untuk menjaga nilai mata uang rupiah. di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang sudah memulai budaya cashless, mata uang rupiah pun penggunaannya bisa bergeser dari transaksi secara fisik menjadi digital. saran saya kepada pemerintah adalah mungkin pemerintah bisa lebih mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya pada kegiatan transaksi jual beli, jika dulu orang-orang hanya bisa menukar uang di tempat-tempat tertentu maka pemerintah bisa memudahkan para turis dengan menukarkan mata uang krypto ke rupiah dengan menggunakan aplikasi yang dibuat atau diawasi oleh pemerintah. dengan begitu rupiah tetap digunakan dan para turis pun tetap bisa menggunakan mata uang kripto mereka setelah ditukar dengan mata uang rupiah untuk transaksi di indonesia.

[CageMabok]

pembayaran menggunakan mata uang kripto memang terasa lebih mudah dan simpel, karena tidak perlu menukar uang negara mereka ke rupiah yang terkadang mungkin ada biaya tambahan atau menguras waktu. namun sebagai warga negara indonesia tentu saya mendukung upaya pemerintah untuk menjaga nilai mata uang rupiah. di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang sudah memulai budaya cashless, mata uang rupiah pun penggunaannya bisa bergeser dari transaksi secara fisik menjadi digital. saran saya kepada pemerintah adalah mungkin pemerintah bisa lebih mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya pada kegiatan transaksi jual beli, jika dulu orang-orang hanya bisa menukar uang di tempat-tempat tertentu maka pemerintah bisa memudahkan para turis dengan menukarkan mata uang krypto ke rupiah dengan menggunakan aplikasi yang dibuat atau diawasi oleh pemerintah. dengan begitu rupiah tetap digunakan dan para turis pun tetap bisa menggunakan mata uang kripto mereka setelah ditukar dengan mata uang rupiah untuk transaksi di indonesia.

Semoga saran om ini bisa didengar oleh pihak pemerintah Indonesia, meskipun pada saat ini Rupiah dalam bentuk digital juga sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat dan bagi sebagian orang yang sudah berpengalaman didalam ruang kripto, tentu untuk hal tukar menukar mata uang kripto ke mata uang negara tertentu juga sudah diketahui karena ada beberapa bursa kripto yang bisa digunakan oleh mereka untuk menukar kripto yang mereka miliki ke Rupiah sehingga hal ini tentu sudah sangat biasa dan juga tidak lagi menjadi sebuah kendala bagi mereka.

Begitu juga bagi para turis yang mana mereka juga sudah tahu dimana layanan untuk menukar mata uang yang mereka miliki ke mata uang Rupiah ketika ingin berkunjung ke Indonesia sehingga nilai Rupiah akan tetap terjaga seperti biasanya. Saya juga setuju dengan pendapat yang om kemukakan ini dimana pihak pemerintah harus bisa mengikuti perkembangan zaman dalam hal transaksi yang lebih canggih meskipun pihak pemerintah harus tetap menjaga nilai mata uang negara agar tidak menjadi lemah.

BTW, saya lihat Om baru saja aktif kembali dari tidur panjangnya selama tiga tahun setengah ya, selamat bergabung kembali kedalam forum SFI ya om, semoga saja bisa sangat betah dalam memberikan pendapat-pendapat terbaik kepada semua orang karena saya yakin om termasuk orang yang sudah berpengalaman juga di forum ini

[erep]

Btw, saya baca di link sumber berita yang tercantum di OP (CNN Indonesia) aset kripto yang digunakannya USDT, masuk akal dari sisi transaksi (terlepas dari mengabaikan hukum penggunaannya di Indonesia) karena termasuk ke stable coin sehingga fluktuasi nilainya tidak terlalu tinggi.

Terima kasih agan @Husna QA telah mengutip bagian artikel yang menjadi pembahasan utama dari Thread ini sehingga tidak terjadi miss komunikasi, karena banyak yang mengkaitkan tentang pembayaran via BTC untuk biaya sewa/rental mobil. Meskipun termasuk dalam pelanggaran akibat menggunakan kripto sebagai alat pembayaran tetapi bisa saja kasus ini dapat dipertimbangkan karena bentuk transaksinya berupa USDT (stable coin) yang setara USD dalam fiat, faktor lain yang menjadikan pertimbangan lainnya yaitu dia harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, tapi kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan sudah ditetapkan tersangkanya maka penegakan hukum harus tegas untuk menjaga kestabilitas nilai rupiah dan mengawasi penggunaan aset kirpto sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Siapa saja yang berdomisili di Bali atau area wisata tempat turis lainnya harus menjadikan pelajaran dari kasus ini, apapun layanan berupa jasa/barang yang anda tawarkan untuk turis harus menerima pembayaran dalam mata uang rupiah tanpa kecuali, kedatangan para turis dapat meningkatkan UMKM di wiliyah sekitar tapi jangan mengabaikan peraturan yang tertuang pada Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menjelaskan ancaman pidana jika menggunakan pembayaran selain menggunakan mata uang rupiah. Selain itu, layanan exchanger harus jujur dalam memberikan pelayanan kepada turis yang ingin menukarkan mata uang asing ke Rupiah, karena sebelumnya ada berita layanan exchanger tidak menukarkan dengan jumlah nilai Rupiah yang benar, bahkan ada yang dikurangi 200 rb atau sebagainya.

[dansus021]

Ikut nimbrung aja semisal pembayaran pake stablecoin BIDR gitu gimana ya kira kira apa masih gak boleh ya wkwkwk.

Tapi sebenarnya kita masih bisa pake crypto debit card sih menurut ane buat bule bule cuman ya gitu saya lihat penggunana crypto card ini masih sedikit tapi ntah diluar sana contoh crypto debit card https://www.zdnet.com/finance/credit-cards/best-crypto-debit-card/ dan sebenarnya ada yang lain juga termasuk Nexo dan kawan kawannya.

Intinya sih kita bayar pake debit card jadi pake mesin EDC dan bulenya ntar kepotong duitnya langsung di crypto. Secara tidak langsung kita bayar pake crypto kan.

[komisariatku]

Ikut nimbrung aja semisal pembayaran pake stablecoin BIDR gitu gimana ya kira kira apa masih gak boleh ya wkwkwk.

BIRD yang ngeluarin bukan BI kan? kalo tidak dikeluarkan oleh BI harusnya tetap tidak bisa. Yang di bolehkan untuk transaksi adalah rupian, lebih lanjut sertinya bisa disebut berafiliasi ke pencatatan rupiah. Rupiah digital yang di akui ya yang di ATM-ATM itu, meskipun tidak berfisik tetapi tercatat sebagai uang M1. maybe

Tapi sebenarnya kita masih bisa pake crypto debit card sih menurut ane buat bule bule cuman ya gitu saya lihat penggunana crypto card ini masih sedikit tapi ntah diluar sana contoh crypto debit card https://www.zdnet.com/finance/credit-cards/best-crypto-debit-card/ dan sebenarnya ada yang lain juga termasuk Nexo dan kawan kawannya.

Ini juga harusnya tetap tidak bisa. Kalo diluar negeri beda, karena peraturannya beda.

Tapi yang jadi aneh itu misal begini:

Saya beli mobilnya om dansus, harganya 100juta, karena saya kere tapi pengin punya mobil jadi saya bayar pakai 1 petak tanah warisan di pinggir jalan. om desnus mau, dan deal-lah transaksi seperti itu.

Kok transaksi seperti itu ga ditangkap ya? kan ga pake rupiah. Selain itu sepertinya banyak juga akuisisi perusahaan yang dibayar pakai saham. itu kan ga pake rupiah kan ya?
Mungkin karena sifat crypto yang hampir disamakan dengan uang sehingga membayar pakai kripto di larang agar tidak rancu antara mata uang rupiah dan kripto. IMO

[ancafe]

Kesadaran hukum tentang kasus penggunaan bitcoin yang dilarang di Indonesia pada dasarnya tidak diketahui sepenuhnya oleh banyak orang. Tapi ada juga beberapa orang menyiasatinya dan tetap menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran terlepas dari hukum atau aturan yang berlaku, hanya saja mereka tidak mengeksposnya ke media. Yang parahnya adalah, mereka tahu hukumnya bagaimana tapi malah ingin jadi viral untuk keuntungan pribadinya. Akibatnya ya harus menerima konsekuensi.

Tetapi menurut saya dalam kasus yang terjadi di bali terhadap TS bukan karena dia tidak mengetahui hukum, melainkan karena melihat potensi keuntungan yang di dapatkan jauh lebih besar menggunakan pembayaran dengan crypto karena mungkin turis lebih suka cara praktis dalam melakukan transaksi. Jika ingin terlihat viral dengan konsekuensi yang di dapatkan membahayakan diri dan akan berurusan dengan hukum itu artinya orang tersebut bodoh, apalagi mereka tau hukumnya namun bertingkah seperti orang bodoh seolah-olah tidak tau apa-apa.

Saya kira perkembangan crypto di Indonesia ini sudah cukup besar, berbagai momen viral dan hype yang terjadi menjadikan eksistensinya semakin dikenal banyak orang, jadi seharusnya mayoritas dah pada tahu bahwa Crytpo bukanlah alat pembayaran yang sah. Kalau untuk turis asing, bisa saja mereka memang tidak terlalu memahami regulasi yang berlaku, namun apapun transaksinya (crypto) tidak akan pernah terwujud jika tidak ada oknum yang memberikan fasilitas (terlarang) tersebut.

Kalau menurut saya sih om kebanyakan orang kita Indonesia tau bahwa crypto bukanlah alat pembayaran yang sah, sehingga menggunakan cara ini dalam bertransaksi akan menuai masalah, tetapi karena melihat peluang dalam menghasilkan keuntungan jauh lebih besar jika menggunakan pembayaran menggunakan crypto, maka sadar atau tidak mereka akan mencoba melakukan dengan hati-hati, namun naas bagi TS yang tertangkap karena mungkin terlalu terbuka dan saya yakin ada banyak orang lain di bali menggunakan cara ini.

[Mame89]

Tapi sebenarnya kita masih bisa pake crypto debit card sih menurut ane buat bule bule cuman ya gitu saya lihat penggunana crypto card ini masih sedikit tapi ntah diluar sana contoh crypto debit card https://www.zdnet.com/finance/credit-cards/best-crypto-debit-card/ dan sebenarnya ada yang lain juga termasuk Nexo dan kawan kawannya.

Ini juga harusnya tetap tidak bisa. Kalo diluar negeri beda, karena peraturannya beda.

Iya benar, menggunakan crypto debit card juga tidak bisa. kasus seperti di bali ini jika TS ingin bertransaksi dengan crypto tetap harus terlebih dulu menukarkan ke rupiah apalagi di Bali kan sudah ada layanan penukaran crypto resmi yaitu kantor Indodax. Mungkin solusi dari masalah ini pemerintah harus melegalkan ATM crypto di Bali mengingat Turis sangat banyak di sana dan semacam ini tidak terulang lagi.

Tapi yang jadi aneh itu misal begini:

Saya beli mobilnya om dansus, harganya 100juta, karena saya kere tapi pengin punya mobil jadi saya bayar pakai 1 petak tanah warisan di pinggir jalan. om desnus mau, dan deal-lah transaksi seperti itu.

Kok transaksi seperti itu ga ditangkap ya? kan ga pake rupiah. Selain itu sepertinya banyak juga akuisisi perusahaan yang dibayar pakai saham. itu kan ga pake rupiah kan ya?
Mungkin karena sifat crypto yang hampir disamakan dengan uang sehingga membayar pakai kripto di larang agar tidak rancu antara mata uang rupiah dan kripto. IMO

Yang jelas menggunakan transaksi selain mata uang rupiah memang wajib di tangkap karena melanggar UU, termasuk kalau transaksi menggunakan dollar atau mata uang negara lainnya sama juga harus di tangkap karena melanggar UU mata uang rupiah Indonesia. kecuali sifatnya barter atau tukar menukar dengan kesepakatan di antara dua pihak seperti yang agan contohin maka tidak ada masalah seperti barter mobil dengan tanah itu tidak melanggar UU yang ada di indonesia, Karena barter dengan transaksi itu beda lagian UU yang mengaturnya pun juga beda setahu saya.

[vv181]

Tapi sebenarnya kita masih bisa pake crypto debit card sih menurut ane buat bule bule cuman ya gitu saya lihat penggunana crypto card ini masih sedikit tapi ntah diluar sana contoh crypto debit card https://www.zdnet.com/finance/credit-cards/best-crypto-debit-card/ dan sebenarnya ada yang lain juga termasuk Nexo dan kawan kawannya.

Ini juga harusnya tetap tidak bisa. Kalo diluar negeri beda, karena peraturannya beda.

Iya benar, menggunakan crypto debit card juga tidak bisa.

Setahu saya cara kerja dari crypto debit card adalah penyedia kartu tersebut menukarkan secara langsung uang kripto selagi penggunanya bertransaksi menggunakan kartu tersebut di merchants. Jadi kartu crypto debit/prepaid, pada ujungnya ya menggunakan pembayaran FIAT, bukan cryptocurrency.

Apakah agan komisariatku atau yang lainnya bisa menunjukkan peraturan terkait khususnya yang berlaku di Indonesia? Selain itu, mungkin yang menjadi pertanyaan juga yaitu apakah kartu tersebut mendukung transaksi di dalam wilayah Indonesia atau tidak.

[komisariatku]

~snip~ kecuali sifatnya barter atau tukar menukar dengan kesepakatan di antara dua pihak seperti yang agan contohin maka tidak ada masalah seperti barter mobil dengan tanah itu tidak melanggar UU yang ada di indonesia, Karena barter dengan transaksi itu beda lagian UU yang mengaturnya pun juga beda setahu saya.

Kalo untuk regulasi jual beli atau barter secara menyeluruh saya tidak tau. Tapi masa si di anggap beda antara barter dan jual beli?  Kalo misalkan contoh yang saya sebutkan di atas di anggap sebagai barter bukan jual beli maka akadnya saya rubah aja gimana om? misal ke gini:

Pak mame, saya lagi butuh mobil nih buat gaya-gayaan, mobilnya pak mame pengin saya beli tapi saya ga punya uang. Saya punyane bitcin 1 biji, kalo barter aja mau ga pak mame? singkat kata pak mame mau, dan deal-lah barter tersebut

Nah, kalo seperti contoh barter diatas gimana om? berarti boleh juga apa engga? kan akad-nya barter bukan jual beli

Setahu saya cara kerja dari crypto debit card adalah penyedia kartu tersebut menukarkan secara langsung uang kripto selagi penggunanya bertransaksi menggunakan kartu tersebut di merchants. Jadi kartu crypto debit/prepaid, pada ujungnya ya menggunakan pembayaran FIAT, bukan cryptocurrency.

Apakah agan komisariatku atau yang lainnya bisa menunjukkan peraturan terkait khususnya yang berlaku di Indonesia? Selain itu, mungkin yang menjadi pertanyaan juga yaitu apakah kartu tersebut mendukung transaksi di dalam wilayah Indonesia atau tidak.

Kalo  mekanisme kartu debitnya seperti itu si harusnya boleh, karena transaksi sejatinya terjadi dengan fiat bukan dengan crypto (tidak mentransfer crypto ke dompet penjual)

Kalo di Indonesia kayaknya belum ada regulasi untuk kartu yang memiliki sitem seperti itu karena kartu yang memiliki sitem seperti itu belum ada di Indonesia. Sejauh yang saya tau

Harusnya kartu debit seperti itu yang ada di LN tidak bisa di gunakan di mesin ATM/edisi di indoensia karena program belum mendukung. Tapi tidak tau juga kalo semisal kartu tersebut mendukung jaringan VISA/ MasterCard, bisa jadi bisa karena di Indonesia mendukung untuk transaksi jaringan tersebut

[vv181]

Harusnya kartu debit seperti itu yang ada di LN tidak bisa di gunakan di mesin ATM/edisi di indoensia karena program belum mendukung. Tapi tidak tau juga kalo semisal kartu tersebut mendukung jaringan VISA/ MasterCard, bisa jadi bisa karena di Indonesia mendukung untuk transaksi jaringan tersebut

Kalau mengacu pada informasi dari dua layanan penyedia crypto debit card Coinbase[1] dan crypto.com[2], kartu tersebut mendukung berbagai ATM dan merchants yang berada dalam jaringan VISA, beberapa pengecualian yaitu merchant-merchant seperti situs judi, dan yang lainnya. Pada bagian negara yang dilarang dari ketentuan Coinbase, Indonesia tidak termasuk.

[1] https://help.coinbase.com/en/coinbase/trading-and-funding/coinbase-card/coinbase-card-for-the-us [Bagian Where can and can't I use the Coinbase Card?]
[2] https://help.crypto.com/en/articles/2500716-where-can-i-use-the-crypto-com-visa-card

[Chikito]

Saya beli mobilnya om dansus, harganya 100juta, karena saya kere tapi pengin punya mobil jadi saya bayar pakai 1 petak tanah warisan di pinggir jalan. om desnus mau, dan deal-lah transaksi seperti itu.

Kok transaksi seperti itu ga ditangkap ya? kan ga pake rupiah. Selain itu sepertinya banyak juga akuisisi perusahaan yang dibayar pakai saham. itu kan ga pake rupiah kan ya?

Itu namanya barter atau tukar menukar barang, artinya ada perjanjian suka sama suka dan seimbang antara barang yang ditukar. Dan ini menyangkut ke perjanjian, dalam perjanjian, apa lagi barang yang ditukar itu berupah tanah, maka harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata [1].

Opini saya dalam menilai perumpaan sampeyan di atas, dan berdasarkan UU No.7 tahun 2011 pasal 21 ayat 1 butir (a) "setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran", maka menurut saya perumpamaan di atas itu bukan pidana, karena bukan tujuan pembayaran tapi barter dan perjanjian tukar barang. Jadi tidak heran kita melihat banyak iklan berseliweran bebas: tukar tambah mobil dengan tanah, mobil dengan mobil, tukar guling tanah  dsb, karena itu sebuah barter/barang dan perjanjian mengikat.

[1]. Jurnal ASPEK HUKUM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (BARTER) TANAH HAK MILIK Oleh : Rafles Ratu, Friend H. Anis, Vicky F. Taroreh
[2]. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011

Pak mame, saya lagi butuh mobil nih buat gaya-gayaan, mobilnya pak mame pengin saya beli tapi saya ga punya uang. Saya punyane bitcin 1 biji, kalo barter aja mau ga pak mame? singkat kata pak mame mau, dan deal-lah barter tersebut

Nah, kalo seperti contoh barter diatas gimana om? berarti boleh juga apa engga? kan akad-nya barter bukan jual beli

bitcoin di negara lain itu termasuk currency atau alat pembayaran, jadi itu bukan barang, itu akadnya jelas bukan barter tapi pembayaran (balik lagi ke pasal 21 ayat 1 tadi), Dan sampai hari ini saya juga tidak pernah melihat ada orang yang tukar tambah bitcoin, atau jual beli bitcoin seken, setengah pakai gitu.

[komisariatku]

Itu namanya barter atau tukar menukar barang, artinya ada perjanjian suka sama suka dan seimbang antara barang yang ditukar. Dan ini menyangkut ke perjanjian, dalam perjanjian, apa lagi barang yang ditukar itu berupah tanah, maka harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata [1].

Opini saya dalam menilai perumpaan sampeyan di atas, dan berdasarkan UU No.7 tahun 2011 pasal 21 ayat 1 butir (a) "setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran", maka menurut saya perumpamaan di atas itu bukan pidana, karena bukan tujuan pembayaran tapi barter dan perjanjian tukar barang. Jadi tidak heran kita melihat banyak iklan berseliweran bebas: tukar tambah mobil dengan tanah, mobil dengan mobil, tukar guling tanah  dsb, karena itu sebuah barter/barang dan perjanjian mengikat.

[1]. Jurnal ASPEK HUKUM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (BARTER) TANAH HAK MILIK Oleh : Rafles Ratu, Friend H. Anis, Vicky F. Taroreh
[2]. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011

Wah nice info. Jadi gamblang penjelasan tentang barternya, dan terimakasih sudah menjelaskan pula regulasi yang berlaku di negara kita

bitcoin di negara lain itu termasuk currency atau alat pembayaran, jadi itu bukan barang, itu akadnya jelas bukan barter tapi pembayaran (balik lagi ke pasal 21 ayat 1 tadi), Dan sampai hari ini saya juga tidak pernah melihat ada orang yang tukar tambah bitcoin, atau jual beli bitcoin seken, setengah pakai gitu.

Ya... aku juga menduganya demikian, karena bitcoin termasuk alat pembayaran di belahan bumi lain (currency), Sehingga di Indonesia tidak boleh digunakan untuk jual-beli, pun sama tidak diperbilehkan untuk barter. Trims masseh atas atensinya

[Ryu_Ar1]

Yang lagi ramai dan masih di perbincangkan seorang pemuda asal bali yang menyediakan layanan sewa mobil di daerah bali yang menawarkan pembayaran atau alat transaksi menggunakan kripto.
Tentu ini merupakan sebuah pelanggaran di negara kita yang pada hakekatnya sudah memutuskan melarang penggunaan mata uang lainselaini rupiah, tertera pada undang-undang No 7 Tahun 2011.

Di kondisi lain sebenarnya dengan adanya undang-undang no 7 tahun 2011 itu di tekankan kembali dalam Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan terhadap seluruh transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency (termasuk Bitcoin). dan bagi siapa saja yang melanggar ada sanksi yang diberikan yaitu berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
semua terlampir di sini SUMBER

Tetatpi ketika targetnya adalah warga asing yang disasar inilah yang membuat perspektif sebagian orang menjadi berbeda karena pasti ada pro dan kontra yang bisa terjadi disana.
Meskipun begitu saya cukup setuju dengan beberapa orang yang sudah mengemukakan bahwa sekalipun sasarannya adalah warga asing tetap saja dalam hal ini ketika ada peraturan maka itu harus dipatuhi dan warga asing pun harus menghormati aturan yang ada di Indonesia ketika memang ini tidak bisa dilakukan untuk alat pembayaran maka saya pikir mencari hal yang lebih aman dengan menggunakan metode pembayaran yang sudah di anjurkan tentu itu akan sangat baik daripada ketika memaksakan kehendak sendiri dan tanpa melihat peraturan yang tertera justru akan membuat sulit.

[bots1]

Saya rasa sudah sepatutnya pemerintah menindak tegas bagi siapa saja yang melanggar undang-undang keuangan negara baik itu para warga negara asing maupun warga kita sendiri yang menjadikan kripto sebagai alat pembayaran. Bahkan dulu pernah ada sebuah kasus seorang yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran tetapi ditangkap oleh aparat penegak hukum dan diproses hingga dipenjara.