Politik Saling Serang/Politik Indentitas

[bitLeap]

Memasuki tahun politik kita akan disuguhkan dengan berbagai macam kegaduhan, mulai dari prediksi tentang pasangan calon hingga politik saling serang antar pasangan calon, bahkan mereka tidak segan untuk menyerang personal dari pasangan calon. Politik identitas masih melekat dan selalu menjadi warna setiap tahun politik datang, dan itu sulit untuk dihentikan pasalnya saya melihat pergerakan mereka memang ada pada satu komando sehingga mereka bergerak dengan terorganisir.
Mari kita melihat ke pemilihan presiden di tahun 2019 lalu. Jokowi dan Prabowo kita tahu bahwa mereka adalah lawan dalam pemilihan tersebut. Dari pihak Jokowi, mereka menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 1998 silam dan menyerang agama secara personal, namun setelah pemilu sudah selesai maka dengan sendirinya isu tersebut menghilang bak di telan bumi. Begitu juga dengan pihak Prabowo, mereka menyerang Jokowi dengan isu isu PKI dan lain semacamnya. Ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi karena ini akan memicu perpecahan antara masyarakat.

https://news.detik.com/berita/d-4364838/saling-tuding-pro-prabowo-vs-tim-jokowi-soal-main-politik-identitas
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181221065909-32-355395/adu-pamer-keislaman-jokowi-dan-prabowo-di-pilpres-2019

Di Pilpres yang akan datang pun hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi, bahkan menurut saya pribadi itu akan sangat kental dengan hal hal demikian. Melihat dari nama nama yang akan menjadi bakal calon saja sudah cukup membuat saya skeptis hal yang sama akan kembali terjadi, Anies Bawedan misalnya, pada Pilgub Jakarta saja kita tahu kegaduhan yang membuat masyarakat terpecah belah, hal ini akan sangat mungkin kembali terjadi jika Anies menjadi salah satu calon Pilpres 2024.

Di tahun politik ini, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila dan mengingatkan masyarakat untuk menolak ekstremisme, politisasi identitas hingga politisasi agama pada pesta demokrasi 2024.

https://www.kompas.tv/video/412251/pesan-jokowi-di-upacara-hari-lahir-pancasila-tolak-politik-identitas-di-pemilu-2024

[1714686700]

1714686700

[1714686700]

1714686700

[1714686700]

1714686700

[1714686700]

1714686700

[1714686700]

1714686700

[xmonkeyx]

Pemimpin memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi politik Indonesia. Mereka harus memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang memadai, serta kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan politik yang ada.
Dalam memperbaiki kondisi politik Indonesia, pemimpin juga harus mampu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan lembaga negara. Dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat mengatasi berbagai masalah politik yang ada dan mencapai kemajuan yang lebih baik.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi politik Indonesia. Mereka harus aktif dalam proses demokrasi, seperti memilih pemimpin yang tepat dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia, misalnya menggalang dukungan untuk pemberantasan korupsi atau mendukung kampanye anti-radikalisme. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memperbaiki kondisi politik Indonesia secara signifikan.
Dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik, kita harus memahami kondisi politik Indonesia saat ini dan mengatasi berbagai tantangan politik yang ada. Pemimpin dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan partisipasi aktif masyarakat dan kepemimpinan yang baik, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih stabil, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

[bitLeap]

Pemimpin memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi politik Indonesia. Mereka harus memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang memadai, serta kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan politik yang ada.
Dalam memperbaiki kondisi politik Indonesia, pemimpin juga harus mampu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan lembaga negara. Dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat mengatasi berbagai masalah politik yang ada dan mencapai kemajuan yang lebih baik.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi politik Indonesia. Mereka harus aktif dalam proses demokrasi, seperti memilih pemimpin yang tepat dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia, misalnya menggalang dukungan untuk pemberantasan korupsi atau mendukung kampanye anti-radikalisme. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memperbaiki kondisi politik Indonesia secara signifikan.
Dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik, kita harus memahami kondisi politik Indonesia saat ini dan mengatasi berbagai tantangan politik yang ada. Pemimpin dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan partisipasi aktif masyarakat dan kepemimpinan yang baik, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih stabil, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Secara garis besar saya sepakat dengan apa yang anda katakan, namun masalahnya di Indonesia kesadaran masyarakat akan politik masih kurang, bahkan mereka sangat mudah untuk dipengaruhi agar melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka juga tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan.
Disatu sisi, saya sangat percaya bahwa elit elit politik yang duduk dibangku kekuasaan sekarang mereka memiliki semua kemampuan itu, namun disi lain mereka hanya menjadi petugas partai yang pasti semua tindakannya atas izin Partai yang mengusungnya. Mereka mengkonfirmasinya sendiri seperti yang dikatakan pada rapat Komisi III DPR beberapa waktu lalu, kita bisa melihatnya disini

Artinya bisa dikatakan bahwa yang menjadi elit elit politik saat ini memang membawa kepentingan Partai bukan kepentingan masyarakat, itu yang saya tangkap dari apa yang terjadi pada Rapat Komisi III DPR itu.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa mereka memimpin negara ini, jika mereka masih dikendarai oleh elit elit yang berada di atas mereka?

[topbitcoin]

Dan seperti itulah politik, kita harus memahami pada prakteknya politik adalah usaha-usaha untuk mendapatkan tujuan tercapai, segala apapun cara yang pada jalannya tidak melanggar hukum itu sah-sah saja dalam berpolitik.

Politik identitas jika di lihat sisi positifnya adalah, tim lawan mengkorek runtutan perjalanan hidup lawannya dan mencari data yang lengkap sebagai strategi menurunkan elektabilitasnya.
Walaupun hal semacam ini merupakan seseuatu yag terkesan menjatuhkan, tetapi pada prinsipnya masyarakat umum akan tahu tentang kekurangan pada kandidat yang mencalonkan. Hal yang tidak lucu jika seorang mantan Napi bisa lolos menjadi presiden akibat tidak bolehnya aib di ketahu secara umum sebagai pejabat tertinggi dalam hierarki.

Dan yang namanya pejabat publik, pada dasarnya harus terima jika identitasnya harus terbuka beserta tingkah lakunya, karena mereka yang menentukan kebijakan dan bertanggung jawab atas masyarakat yang di pimpinnya.

Dan apa yang di sampaikan pak Jokowi itu sebuah pesan untuk sebagai pengingat supaya tidak melakukan hal itu, tetapi itu hanya sebuah pesan, bukan merupakan undang-undang atau perpu, yang jika itu di berlakukan, ane pikir kemungkinan besar orang tidak akan melanggar atau melakukan politik seperti itu lagi, jika hanya sebuah pesan, tidak akan memiliki kekuatan hukum dalam tingkah laku politik.

[Ryu_Ar1]

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak terlalu paham dengan politik dan saya juga tidak terlalu tertarik dengan politik yang memang mungkin otak saya terkadang tidak mampu untuk berada disana tetapi berbicara tentang kondisi semacam ini di politik sebenarnya ini sudah seperti rahasia umum dimana memang mereka yang berada di bawah naungan yang beratas namakan politik selalu melakukan segala bentuk cara untuk membuat mereka berada diatas pesaingnya dan dengan kondisi seperti itu mereka bahkan tidak akan ragu untuk membuat hal-hal semacam ini untuk mengacaukan atau bahkan memperkeruh suasana.
Perlu disadari bahwa politik di Indonesia menurut pandangan saya saat ini adalah ladang yang basah dan kebanyakan orang ingin berada didalamnya mengingat banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dalam hal itu, sekalipun memang ini terdengar cukup kasar tetapi fakta yang terjadi sekarang adalah demikian. Katakanlah dalam hal ini tuduhan saya hanya melihat dari perspektif keburukannya saja tetapi dalam kondisi awal pemilihan calon pemimpin baik itu dalam ranah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif semuanya masih berada dalam kondisi yang sama bahkan yang saya lihat untuk sekarang selain hanya dari kekuatan uang didalamnya orang-orang berpangkat dan memiliki wewenang tidak akan jauh dari nepotisme atau mungkin lebih sopannya adalah turunan dari orang tua/keluarga.

Di Pilpres yang akan datang pun hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi, bahkan menurut saya pribadi itu akan sangat kental dengan hal hal demikian. Melihat dari nama nama yang akan menjadi bakal calon saja sudah cukup membuat saya skeptis hal yang sama akan kembali terjadi, Anies Bawedan misalnya, pada Pilgub Jakarta saja kita tahu kegaduhan yang membuat masyarakat terpecah belah, hal ini akan sangat mungkin kembali terjadi jika Anies menjadi salah satu calon Pilpres 2024.

Andi Widjajanto (Gubernur Lemhannas RI) pernah memberikan sebuah pernyataan dimana ada beberapa tantangan terbesar dalam politik di Indonesia yang memang harus di waspadai menjelang pesta politik di Indonesia tahun ini dan tahun 2024 mendatang dan salah satu diantaranya adalah politik identitas ini.

“Tantangan terbesarnya secara eskalasi isu itu ada tiga, pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” kata Gubernur Lemhannas RI saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di Lemhannas RI pada Kamis, (21/12/2022).

dilain sisi, Wawan Mas'udi (salah satu pakar politik UGM) juga pernah memberikan sebuah prediksi dimana memang politik identitas ini masih akan dilakukan sebagai salah satu strategi untuk Pemilu 2024 nanti.

'Jangankan satu dua persen, satu suara saja itu akan jadi penentu kemenangan atau tidak. Oleh karena itu saya melihat politik identitas nampaknya masih akan dipakai sebuah skenario atau strategi,"

Sehingga memang dalam hal ini tidak akan aneh jika pada akhirnya ketika pesta politik semakin dekat maka akan ada saling serang baik itu secara personal maupun secara keseluruhan kepada partai yang diusung yang nantinya ini akan menjadi sebuah perpecahan antara beberapa pihak terkait.
Semua punya caranya masing-masing dan saya cukup yakin mereka sudah mempersiapkan segala cara untuk pentas ini karena memang ini hanya tentang bagaimana merebut suara dari rakyat biasa seperti kita. Terlepas dari caranya seperti apa, mereka tidak akan terlalu peduli apakah itu cara yang bersih atau cara yang kotor.

[Chikito]

Anies Bawedan misalnya, pada Pilgub Jakarta saja kita tahu kegaduhan yang membuat masyarakat terpecah belah, hal ini akan sangat mungkin kembali terjadi jika Anies menjadi salah satu calon Pilpres 2024.

Karena masyarakat Indonesia ini majemuk yang diisi dari beragaman budaya dan agama, para calon presiden tentu akan membawa isu ini untuk menarik minat pemilih, namun kita sudah melihat yang terjadi bukan?, walau gaduh masyarakat tidak terpecah, isu agama bukan strategi yang jitu jika mau dipakai untuk 2024, kalau masih pakai itu, niscaya kalah telak.

Artinya bisa dikatakan bahwa yang menjadi elit elit politik saat ini memang membawa kepentingan Partai bukan kepentingan masyarakat, itu yang saya tangkap dari apa yang terjadi pada Rapat Komisi III DPR itu.

Pada dasarnya, AD/ART partai itu membawa kepentingan masyarakat, pada pemilu 5 tahunan, partai menjual produknya ke masyarakat dengan ideologi dan perubahan bangsa, Jika masyarakat tertarik, mereka bisa memilih partai tersebut supaya suaranya itu diwakilkan calegnya di DPR untuk menyambung suara mereka. Jadi, kewajiban partai itu mengontrol anggota mereka di DPR supaya sejalan dengan jualan mereka tempo hari, realnya, kepentingan partai adalah kepentingan masyarakat, karena suara mereka diwakilkan oleh partai.

Kalau elite DPR tidak membawa kepentingan partai, itu salah. karena masyarakat menitipkan suaranya ke partai, yang diwakilkan oleh anggota terpilih di DPR.

dalam kondisi yang sama bahkan yang saya lihat untuk sekarang selain hanya dari kekuatan uang didalamnya orang-orang berpangkat dan memiliki wewenang tidak akan jauh dari nepotisme atau mungkin lebih sopannya adalah turunan dari orang tua/keluarga.

AHY, Puan, Prananda, Gibran, Kaesang, dll, kalau orang tuanya bukan siapa-siapa sudah pasti jadi kroco, tidak lebih baek dari kita nulis di sini,

Politik identitas jika di lihat sisi positifnya adalah, tim lawan mengkorek runtutan perjalanan hidup lawannya dan mencari data yang lengkap sebagai strategi menurunkan elektabilitasnya.

Politik identitas itu bukan politik yang nyari data atau identitas lawan loh ya, tapi subjek politik yang berdasarkan ras, agama dan suku. Misal kayak Pilkada jakarta Anis menggunakan Agama untuk menjegal lawannya.

[1]. https://fisipol.uma.ac.id/apa-itu-politik-identitas/

[komisariatku]

Karena masyarakat Indonesia ini majemuk yang diisi dari beragaman budaya dan agama, para calon presiden tentu akan membawa isu ini untuk menarik minat pemilih, namun kita sudah melihat yang terjadi bukan?, walau gaduh masyarakat tidak terpecah, isu agama bukan strategi yang jitu jika mau dipakai untuk 2024, kalau masih pakai itu, niscaya kalah telak.

Saya sepakat dengan agan chikito. Indonesia termasuk negara yang sangat majemuk, sudah berulang kali kita gaduh tentang isu-isu agama dan ras, tapi tidak ada satupun yang membuat negara kita pecah. Disadari atau tidak dalam hati kita semua sebenarnya mencintai tanah air. Berbeda dengan negara-negara timur tengah yang termakan isu dan terjadilah perang saudara. Negara kita sudah berkali-kali mendapatkan isu sensitif namum masih bisa bertahan.

Ya, saya juga berfikir sama, jika nanti politik identitas masih membawa isu agama, kemungkinan sudah ga laku karena trouma dengan kasus pilkada jakarta tempo lalu. Amin rais dan partai ummat yang sudah deklarasi akan menggunakan model itu..

Pada dasarnya, AD/ART partai itu membawa kepentingan masyarakat, pada pemilu 5 tahunan, partai menjual produknya ke masyarakat dengan ideologi dan perubahan bangsa, Jika masyarakat tertarik, mereka bisa memilih partai tersebut supaya suaranya itu diwakilkan calegnya di DPR untuk menyambung suara mereka. Jadi, kewajiban partai itu mengontrol anggota mereka di DPR supaya sejalan dengan jualan mereka tempo hari, realnya, kepentingan partai adalah kepentingan masyarakat, karena suara mereka diwakilkan oleh partai.

Kalau elite DPR tidak membawa kepentingan partai, itu salah. karena masyarakat menitipkan suaranya ke partai, yang diwakilkan oleh anggota terpilih di DPR

Sangat setuju dengan agan chikito. Idealnya memang partai adalah wadah dari aspirasi masyarakat, kemudian partai memilih wakil yang akan membawa visi, misi, dan aspirasi masyarakat. Jadi dalam konsep ideal, Baik Presdiden, DPR, Gubernur, dan Bupati adalah petugas partai yang mewakili rakyat. Tapi hal ini jadi salah kaprah karena partai saat ini tidak mendapatkan nilai positif dari masyarakat sehingga istilah "petugas partai" jadi di anggap negatif, padahal sebenarnya mereka memang petugas partai.

Politik identitas itu bukan politik yang nyari data atau identitas lawan loh ya, tapi subjek politik yang berdasarkan ras, agama dan suku. Misal kayak Pilkada jakarta Anis menggunakan Agama untuk menjegal lawannya.

[1]. https://fisipol.uma.ac.id/apa-itu-politik-identitas/

Masih cocok lagi dengan agan chikito. Tapi yang seharusnya lebih di gembor-gemborkan adalah "identitas partai". Ini yang tidak jelas, partai-partai tidak pernah memiliki ideologi, paradigma, visi, dan misi yang jelas dan memiliki konsep yang bisa di aplikasikan dengan tenggat waktu yang terstruktur. Kebanyakan identitas partai hari ini absurd dan utopis

[mu_enrico]

Kalau di 2024 ane prediksi ga akan sekejam Pilkada Ibu Kota karena tidak ada calon:
- Etnis Tionghoa
- Beragama Minoritas
- Gabungan dari kedua faktor di atas (jackpot lah)

Demokrasi kita ini masih jauh dari Mamarika yang bisa bikin orang kulit hitam jadi presiden (Obama) dan sekarang jadi wapres (Kamala Harris), udah kulit hitam cewek pula. Entah kenapa kita ini masih aja rasis, ga lihat calon dari kompetensi aja tanpa embel-embel SARA. Sebelnya nanti pasti ada gembar-gembor kalau pemilu 2024 ga ada politisasi SARA, lha iyalah calonnya lokal semua. Ane hanya bisa bermimpi lihat capres nanti Etnis Tionghoa, Beragama Minoritas, Cewek (cakep pula kalo bisa)... Mungkin itu yang bakal menggerakkan pantat ane ke TPS nyoblos setelah sekian lama golput.

[bitLeap]

Dan seperti itulah politik, kita harus memahami pada prakteknya politik adalah usaha-usaha untuk mendapatkan tujuan tercapai, segala apapun cara yang pada jalannya tidak melanggar hukum itu sah-sah saja dalam berpolitik.

Politik Identitas sebenarnya tidak dilarang jika dipergunakan dengan tepat, namun yang terjadi sekarang adalah mereka yang menggunakannya adalah orang orang yang ingin memang menyerang pihak lawan dengan menjatuhkan dan membunuh karakter secara personal, itu yang menjadi masalah. Seperti yang dikatakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230301103238-617-919203/mahfud-md-sebut-politik-identitas-boleh-digunakan-dengan-syarat

Dan itu juga seperti apa yang dikatakan oleh Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro  yang menyebut, politik identitas tidak bermakna buruk bila diterapkan dengan baik. Bahkan, politik identitas justru bisa mempererat persatuan.
https://www.metrotvnews.com/read/koGCV244-pakar-politik-identitas-tak-salah-bila-penggunaannya-tepat

Logikanya, jika calon terpilih dengan cara kotor, maka mereka akan menjadi pemimpin yang kotor juga.

Andi Widjajanto (Gubernur Lemhannas RI) pernah memberikan sebuah pernyataan dimana ada beberapa tantangan terbesar dalam politik di Indonesia yang memang harus di waspadai menjelang pesta politik di Indonesia tahun ini dan tahun 2024 mendatang dan salah satu diantaranya adalah politik identitas ini.

“Tantangan terbesarnya secara eskalasi isu itu ada tiga, pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” kata Gubernur Lemhannas RI saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di Lemhannas RI pada Kamis, (21/12/2022).

Politik identitas selalu menjadi musuh dalam perhelatan pesta demokrasi di Indonesia dan memang hal tersebut sepertinya sudah dianggap lumrah bagi mereka yang ingin terpilih sebagai elit politik sehingga segala cara mereka lakukan demi meraih apa yang mereka inginkan.
Hoaks juga adalah musuh nyata, namun masalahnya masyarakat Indonesia masih mudah untuk mempercayai apa yang beredar di media sosial terutama tanpa mereka mencari tahu dari sumber sumber yang kredibel tentang kebenaran informasi yang beredar.

dilain sisi, Wawan Mas'udi (salah satu pakar politik UGM) juga pernah memberikan sebuah prediksi dimana memang politik identitas ini masih akan dilakukan sebagai salah satu strategi untuk Pemilu 2024 nanti.

'Jangankan satu dua persen, satu suara saja itu akan jadi penentu kemenangan atau tidak. Oleh karena itu saya melihat politik identitas nampaknya masih akan dipakai sebuah skenario atau strategi,"

Sehingga memang dalam hal ini tidak akan aneh jika pada akhirnya ketika pesta politik semakin dekat maka akan ada saling serang baik itu secara personal maupun secara keseluruhan kepada partai yang diusung yang nantinya ini akan menjadi sebuah perpecahan antara beberapa pihak terkait.
Semua punya caranya masing-masing dan saya cukup yakin mereka sudah mempersiapkan segala cara untuk pentas ini karena memang ini hanya tentang bagaimana merebut suara dari rakyat biasa seperti kita. Terlepas dari caranya seperti apa, mereka tidak akan terlalu peduli apakah itu cara yang bersih atau cara yang kotor.

Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam juga membuka suara akan hal ini, dia mengatakan bahwa politik identitas adalah alat yang murah meriah untuk dilakukan.
"Di 2024 saya berkeyakinan masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk menggunakan narasi politik identitas sebagai alat politik yang efektif dan murah meriah untuk mereka," kata Umam dalam diskusi Paramadina Democracy Forum, Selasa (19/4/2022).
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/15243491/pemilu-2024-diprediksi-masih-diwarnai-politik-identitas?page=all

Itu artinya memang ini adalah salah satu cara ampuh untuk membuat citra buruk pada lawan mereka dalam pemilihan.

Pada dasarnya, AD/ART partai itu membawa kepentingan masyarakat, pada pemilu 5 tahunan, partai menjual produknya ke masyarakat dengan ideologi dan perubahan bangsa, Jika masyarakat tertarik, mereka bisa memilih partai tersebut supaya suaranya itu diwakilkan calegnya di DPR untuk menyambung suara mereka. Jadi, kewajiban partai itu mengontrol anggota mereka di DPR supaya sejalan dengan jualan mereka tempo hari, realnya, kepentingan partai adalah kepentingan masyarakat, karena suara mereka diwakilkan oleh partai.

Jika melihat dari itu, ya mungkin benar, selama Partainya memang menjalankan apa yang telah tercantum dalam AD/ART mereka, namun pada kenyataannya tetap saja saya melihat mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka setelah rakyat menitipkan suara kepada mereka. Setelah mereka terpilih mereka memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua dan kepentingan mereka berada di depan daripada kepentingan rakyat.
Saya tahu tidak akan semuanya begitu, namun menurut saya pribadi di negara kita orang yang memang mengedepankan kepentingan kepentingan rakyat kalah dengan orang orang yang hanya memikirkan kepentingan kelompoknya.

[retreat]

Kontestasi pemilu di Indonesia tanpa adanya isu agama, suku, dan ras tampaknya tidak akan mungkin terjadi. Biarpun Jokowi, Prabowo, dan beberapa tokoh politik nasional menyerukan bahwa isu-isu tersebut jangan lagi dibawa kedalam kontestasi, namun bagi pihak-pihak tertentu, khususnya para sayap kiri tetap menggunakan isu-isu seperti ini untuk menyerang lawan mereka. Karena hanya dengan isu-isu seperti inilah mereka bisa menarik simpati dari pendukung mereka dan mempengaruhi pola pikir para pemilih yang masih awam terhadap lawan politik mereka.
Bahkan tidak segan salah satu tokoh politik senior dan pendiri partai politik yang cukup konservatif menyerukan bahwa mereka benar mengusung politik identitas dan menyatakan people power untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang ada sekarang ini dan memenangkan salah satu calon pada 2024 nanti. Jadi mau bagaimanapun kerasnya Jokowi dan tokoh-tokoh politik nasional lainnya menyebutkan bahwa isu sara dan politik identitas itu jangan pernah dibawa lagi ke kontestasi pemilu itu tidak ada gunanya, karena para sayap kiri ini akan tetap menggunakan isu tersebut untuk bisa meningkatkan popularitas mereka dan menjatuhkan citra dari lawan politik mereka.

[Juse14]

Saling serang dalam perpolitikan merupakan hal biasa jika dilakukan secara sehat maka akan baik-baik saja.
Politik itu kejam begitu yang kebanyakan orang katakan, mereka melakukan bermacam cara untuk saling menjatuhkan.

Dan Politik identitas yang menjadi pembahasan kali ini cukup menarik apalagi sebentar lagi menjelang Pemilu 2024. Perlu diketahui bahwa politik Identitas ini sungguh berbahaya bahkan lebih berbahaya daripada politik uang. Karena Politik Identitas bisa menyebabkan perpecahan suatu bangsa baik itu secara ras, suku maupun agama. Bisa dilihat dari pemilu sebelumnya ada beberapa calon yang menggunakan politik identitas dan hampir menyebabkan perpecahan dan tidak menutup kemungkinan di Pemilu 2024 akan ada lagi yang menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi politik.
Disini saya sebagai masyarakat yang nantinya menjadi pemilih. Saya berharap kita semua menjadi pemilih yang cerdas untuk mengantisipasi kerawanan pemilu dan dampak negatif dari politik identitas dengan cara menyaring kembali informasi yang diterima untuk mencegah adanya isu SARA dan informasi hoak serta tidak menjadi bagian dari masyarakat/pemilih yang menimbulkan kerawanan Pemilu 2024.

Ataupun ada cara lain untuk menghindari dampak negatif dari Politik Identitas. Saya sangat menunggu balasan dari anda yang ada di forum ini.?

[Chikito]

partai-partai tidak pernah memiliki ideologi, paradigma, visi, dan misi yang jelas dan memiliki konsep yang bisa di aplikasikan dengan tenggat waktu yang terstruktur.

Ada kok, coba saja cek di website dan Ad/Art mereka, malah terpampang jelas di halaman utama. Cuma yang jadi persoalan sekarang ini dalam hal menjalankan ideologi, paradigma, visi, dan misi partai, para anggota DPR terpilih tidak menjalankan semua itu, mereka pada sibuk nyari Lokak/duit/proyek sendiri, Mumpung sedang jadi anggota DPR mereka tidak melewatkan kesempatan itu untuk bikin trobosan proyeknya sendiri sehingga tidak menjalankan visi dan misi partai tadi.

Setahu saya sih yang masih menjalankan Visi dan Misi partai itu Ketua umum dan sekjen dengan pengecualian mereka tidak jadi anggota DPR, kalau rangkap (misal jadi menteri atau anggota DPR) sudah jelas, visi dan misi partai tidak bakal mereka jalankan.

Saya tahu tidak akan semuanya begitu, namun menurut saya pribadi di negara kita orang yang memang mengedepankan kepentingan kepentingan rakyat kalah dengan orang orang yang hanya memikirkan kepentingan kelompoknya.

Biasanya memang kalau belum jadi, mereka akan menarik simpati dan kelihatan seperti sangat merakyat, namun kalau sudah jadi dan suara didapat, mereka jadi lupa semua itu. Mungkin yang lain pun begitu, sekarang saja terlihat mereka akan mementingkan komunitas crypto dan berupaya membuat regulasi yang menyejukan, tapi kalau sudah jadi malah akan makin mencekik sesuai dengan kepentingan mereka pribadi.

[erep]

Biasanya memang kalau belum jadi, mereka akan menarik simpati dan kelihatan seperti sangat merakyat, namun kalau sudah jadi dan suara didapat, mereka jadi lupa semua itu. Mungkin yang lain pun begitu, sekarang saja terlihat mereka akan mementingkan komunitas crypto dan berupaya membuat regulasi yang menyejukan, tapi kalau sudah jadi malah akan makin mencekik sesuai dengan kepentingan mereka pribadi.

Strategi "merakyat" sudah menjadi konsumsi bagi setiap politisi saat ini, mereka merasa yakin jika berbaur dengan masyarakat atau bahkan menampung aspirasi masyarakat akan mendapatkan perhatikan saat pemilu nanti, bahkan ada rela turun ke sawah, gorong-gorong, membersihkan sampah di sungai atau mencari simpati dari komunitas kripto dengan segala rayuan seolah memperhatikan komunitas kripto setelah menduduki kursi mahal nanti, tapi jika sudah terpilih "bagaikan kacang lupa pada kulitnya" semua janjinya tidak dijalankan maksimal dan semua aspirasi rakyat juga tidak diprioritaskan selama masa jabatannya. Sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi saat menjelang masa kampanye tapi masyarakat sudah bijak dalam menentukan pilihannya sehingga tidak mudah termakan dengan janji karet yang mereka ucapkan.

[zaim7413]

Mereka selalu memperlihatkan ketegangan di depan televisi, setiap pasangan calon akan saling serang dari berbagai sisi untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan calon lawan. Menjelang pemilu sangat banyak calon pemimpin yang mencalonkan diri sebagai Presiden, Gubernur dan Bupati, selain itu yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari DPR, DPD, DPRD dan DPRK juga memenuhi kertas suara.

Mereka berlomba-lomba mendapatkan kursi di parlemen atau menjadi nomor satu di suatu wilayah, fenomena ini menunjukkan di Indonesia sangat banyak orang pintar. Wajar dan tidak mengherankan Indonesia memiliki banyak orang pintar karena wilayahnya sangat luas, setiap memasuki tahun pemilu orang-orang pintar selalu muncul sebagai calon wakil rakyat namun sangat sedikit orang-orang JUJUR yang menjadi wakil rakyat.
Mereka selalu menyampaikan visi misi demi kepentingan rakyat, nyatanya korupsi tidak pernah bisa diatasi. Saya sangat mengharapkan tahun politik kali ini Indonesia bisa dipimpin oleh orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sepintar apapun yang jadi pemimpin kalau tidak jujur masyarakat selalu menjadi korban dari kejamnya politik.

[Gaza13]

Mereka selalu menyampaikan visi misi demi kepentingan rakyat, nyatanya korupsi tidak pernah bisa diatasi.

Nah itu dia om, Setiap pergantian presiden pasti ada aja yang terlibat korupsi,muak g si liatnya ex: Hambalang dll (Uang pajak rakyat di Kemplang gitu aja) . Belum ada presiden atau Anggota Dpr di negeri ini yang berani mensahkan hukumam Mati dan Perampasan Aset para pejabat. Kalau hukuma mati dengan alasan Ham , perampasan aset banyak problem di dalam nya untuk mensahkan nya, mungkin kalau hukum ini di sahkan pasti ada efek nya buat negeri ini.

Namun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa pun untuk mengatasi korupsi. Sebagai masyarakat, kita dapat memperkuat kesadaran (Anti Korupsi) dan memperjuangkan reformasi sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan Saat memilih pemimpin nanti harus yang memiliki rekam jejak yang baik (Anti Korupsi,Jujur,Kerja Nyata bukan kata kata). Dengan Melihat Kepuasan Publik waktu Menjabat di Daerah masing masing itu juga menjadi nilai Tambah Plus (+).

Dan untuk wakil rakyat Seperti DPR, DPD, DPRD ini perlu engga si di bubarkan?
Mereka hanya janji manis dan ngemis suara di awal, lupa semuanya kalau sudah menjabat. Tidak mencerminkan mewakili rakyatnya.

[mamesso]

Mereka selalu menyampaikan visi misi demi kepentingan rakyat, nyatanya korupsi tidak pernah bisa diatasi.

Nah itu dia om, Setiap pergantian presiden pasti ada aja yang terlibat korupsi,muak g si liatnya ex: Hambalang dll (Uang pajak rakyat di Kemplang gitu aja) . Belum ada presiden atau Anggota Dpr di negeri ini yang berani mensahkan hukumam Mati dan Perampasan Aset para pejabat. Kalau hukuma mati dengan alasan Ham , perampasan aset banyak problem di dalam nya untuk mensahkan nya, mungkin kalau hukum ini di sahkan pasti ada efek nya buat negeri ini.

Namun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa pun untuk mengatasi korupsi. Sebagai masyarakat, kita dapat memperkuat kesadaran (Anti Korupsi) dan memperjuangkan reformasi sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan Saat memilih pemimpin nanti harus yang memiliki rekam jejak yang baik (Anti Korupsi,Jujur,Kerja Nyata bukan kata kata). Dengan Melihat Kepuasan Publik waktu Menjabat di Daerah masing masing itu juga menjadi nilai Tambah Plus (+).

Dan untuk wakil rakyat Seperti DPR, DPD, DPRD ini perlu engga si di bubarkan?
Mereka hanya janji manis dan ngemis suara di awal, lupa semuanya kalau sudah menjabat. Tidak mencerminkan mewakili rakyatnya.

Saya pikir perlu adanya efek jera bagi para koruptor yang telah merampas hak rakyat, selain hukuman mati atau perampasan aset (memiskinkan koruptor) masih ada cara lain untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, seperti mencabut hak politik atau blacklist dari jabatan tertentu dari pemerintahan.
Sejumlah upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan pemerintah mulai dari penetapan UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan wacana pendirian Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) merupakan usaha keras yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Namun semua usaha tersebut masih kurang efektif meski KPK telah banyak mengungkap kasus korupsi besar maupun kecil. Sepertinya Indonesia harus belajar dari Cina dalam memberantas korupsi, hukum yang berlaku di cina membuat negara tersebut menempati predikat negara dengan tingkat korupsi rendah.
Perlu adanya pemimpin yang berani mengatakan "Tidak" pada korupsi, masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin mereka supaya bisa menjadikan Indonesia negara maju, makmur dan bebas dari korupsi.

Pembentukan KPK dan wacana pendirian (Densus Tipikor) perlu didukung dengan hukum yang tegas, selama para koruptor tidak dihukum seadil-adilnya dan dicabut hak politiknya saya pikir angka korupsi akan semakin berkurang.

Source: 5 Cara Ampuh Pemerintah Tiongkok dalam Memberantas Korupsi

[erep]

Saya pikir perlu adanya efek jera bagi para koruptor yang telah merampas hak rakyat, selain hukuman mati atau perampasan aset (memiskinkan koruptor) masih ada cara lain untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, seperti mencabut hak politik atau blacklist dari jabatan tertentu dari pemerintahan.

Pencabutan hak memilih atau dipilih (politik), pemecatan dari jabatan, bahkan penyitaan aset juga sudah telah di atur dalam undang-undang, jadi berdasarkan peninjauan dari segala aspek pidana seharusnya sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku koruptor, tapi faktanya di lapangan kita sudah bisa menilai sendiri, mulai dari siapa pelaku korupsi, siapa saja boron korupsi yang lolos dari penangkapan, bagaimana proses penangkapannya, apa saja fasilitas dalam lapas tahanan, yah kita bisa menilai sendirlah tanpa mengungkapan lebih jauh.

Namun semua usaha tersebut masih kurang efektif meski KPK telah banyak mengungkap kasus korupsi besar maupun kecil. Sepertinya Indonesia harus belajar dari Cina dalam memberantas korupsi, hukum yang berlaku di cina membuat negara tersebut menempati predikat negara dengan tingkat korupsi rendah.

Hukuman pidana korupsi yang berlaku dicina bisa saja di terapkan tetapi faktanya tidak ada unsur dari pejabat manapun yang bersikeras untuk mengusulkan hukuman pidana tersebut ditambahkan ke dalam undang2, kecuali kemauan masyarakat yang mempunyai gagasan untuk memberantas korupsi dinegeri ini untuk supaya mendapatkan hak kesejahteraan bagi semua masyarakat. Setiap negara yang sangat bertekad memberantas korupsi pasti akan menjadikan negara cina sebagai pedoman untuk mengurangi tingkat korupsi, tapi saya tidak menyalahkan peraturan pidana korupsi yang berbeda dari setiap negara karena memiliki tujuan yang sama untuk memberantas korupsi, faktor terpenting bahwa setiap lembaga pemberantas korupsi melakukan tugasnya dengan profesional dan tanpa pandang bulu untuk memberantas siapa saja yang menjadi pelaku korupsi.

Perlu adanya pemimpin yang berani mengatakan "Tidak" pada korupsi, masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin mereka supaya bisa menjadikan Indonesia negara maju, makmur dan bebas dari korupsi.

Sudah saatnya memilih pemimpin yang cerdas, berani dan tegas untuk menangani setiap hal terutama tentang korupsi, jadi harus berhati-hati menentukan suara anda untuk pemimpin yang kita tidak tahu latar belakang pendidikan dan prestasinya, kita mengharapkan calon pemimpin yang bisa mengubah negeri ini menjadi ke arah yang lebih baik.

[mu_enrico]

Sepertinya Indonesia harus belajar dari Cina dalam memberantas korupsi, hukum yang berlaku di cina membuat negara tersebut menempati predikat negara dengan tingkat korupsi rendah.
Perlu adanya pemimpin yang berani mengatakan "Tidak" pada korupsi, masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin mereka supaya bisa menjadikan Indonesia negara maju, makmur dan bebas dari korupsi.

Hati-hati share berita bagus tentang China, banyak propaganda di situ. China makmur, korupsi rendah, dll, kebanyak bullshit.
Korupsi di China itu parah, dengan ditutupnya akses informasi aja rankingnya masih di bawah Malaysia, dan setara dengan Cuba.
https://www.transparency.org/en/cpi/2022


Kalau menurut ane, pidana korupsi cukup disita saja semua asetnya, diendus semua yang disembunyikan lalu diambil. Kalau dimatikan orangnya itu bisa jadi cara membungkam salah satu dari gerombolan koruptor agar tidak terbongkar semua anggotanya. Kasarnya cuma dijadikan tumbal. Iya kalau semua penegak hukum profesional dan itu tumbal bener-bener pelaku, kalau malah orang ga bersalah atau lawan politik yang direkayasa bagaimana? Hmmm.... kenapa berhenti di kasus korupsi kalau rekayasa bisa dilakukan dan hukuman mati bisa sesukanya dilakukan untuk kasus kriminal lain? Enak banget jadi antek pemerintah.

https://www.youtube.com/watch?v=DI95-YmTTYY

[puloweh555]

Nah itu dia om, Setiap pergantian presiden pasti ada aja yang terlibat korupsi,muak g si liatnya ex: Hambalang dll (Uang pajak rakyat di Kemplang gitu aja) . Belum ada presiden atau Anggota Dpr di negeri ini yang berani mensahkan hukumam Mati dan Perampasan Aset para pejabat. Kalau hukuma mati dengan alasan Ham , perampasan aset banyak problem di dalam nya untuk mensahkan nya, mungkin kalau hukum ini di sahkan pasti ada efek nya buat negeri ini.

Namun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa pun untuk mengatasi korupsi. Sebagai masyarakat, kita dapat memperkuat kesadaran (Anti Korupsi) dan memperjuangkan reformasi sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan Saat memilih pemimpin nanti harus yang memiliki rekam jejak yang baik (Anti Korupsi,Jujur,Kerja Nyata bukan kata kata). Dengan Melihat Kepuasan Publik waktu Menjabat di Daerah masing masing itu juga menjadi nilai Tambah Plus (+).

Dan untuk wakil rakyat Seperti DPR, DPD, DPRD ini perlu engga si di bubarkan?
Mereka hanya janji manis dan ngemis suara di awal, lupa semuanya kalau sudah menjabat. Tidak mencerminkan mewakili rakyatnya.

Pada sadar tidak, koruptor-koruptor itu cerminan dari rakyat itu sendiri, cuma bedanya koruptor dia dapet kesempatan untuk korupsi duduk di kekuasaan dan melanggengkannya dan rakyat biasa tidak dapat kesempatan tersebut. Jadi menurut saya, Untuk menghilangkan korupsi tidak cuma sekedar menangkap koruptor dan dihukum yang berat. Kalaupun hukuman dari korupsi di bikin  semakin berat, para koruptor pasti bakal muter otak lagi gimana caranya supaya tetep bisa korupsi tanpa harus ketahuan dan dihukum.

Jadi untuk menghilangkan budaya korupsi di pemerintahan, harus diawali dari menghilangkan budaya korupsi di lingkungan masyarakat, contoh seperti mengajarkan anak anak untuk lebih disiplin, giat dan jujur. Hal kecil seperti ini bisa lebih efektif untuk mengurangi tingkat korupsi dimasa depan. Karena yang harus diperbaiki bukanlah langkah pasca kejadian, tapi pencegahan sebelum kejadian.

[Juse14]

Mereka selalu menyampaikan visi misi demi kepentingan rakyat, nyatanya korupsi tidak pernah bisa diatasi.

Dan untuk wakil rakyat Seperti DPR, DPD, DPRD ini perlu engga si di bubarkan?
Mereka hanya janji manis dan ngemis suara di awal, lupa semuanya kalau sudah menjabat. Tidak mencerminkan mewakili rakyatnya.

Jika agan bertanya apakah DPR, DPD dan DPD harus dibubarkan ..?
Sebelum saya menjawab pertanyaan agan kita harus mengetahui dulu apa tujuan dibentuknya ketiga lembaga tersebut.
Pertama, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Perlu diketahui tujuan dibentuknya DPR yakni; Membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan APBN dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Kedua, DPD (Dewan Perwakilan Daerah). dibentuk dengan tujuan sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan ditingkat pusat.
Ketiga , DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). memiliki tujuan yang hampir sama dengan DPR tetapi ruang lingkupnya hanya mencakup daerah tertentu yang tujuan antara lain; Membentuk peraturan daerah (PERDA), mengatur APBD dan mengatur, megontrol dan mengawasi pelaksanaan Perda dan laju pemerintahan daerah.

Dan berangkat dari penjelasan tersebut sepertinya yang terjadi pada saat ini ketiga lembaga tersebut DPR, DPD dan DPRD mereka berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuannya, lembaga yang mengatasnamakan rakyat dan daerah sudah tidak mementingkan kepentingan masyarakat dan suatu daerah. Mereka sibuk mempertahankan jabatannya dan merauk untung sebesar-besarnya saat menjabat. Bahkan yang terjadi saat ini masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan ketiga lembaga tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Saya pribadi melihat ketika mereka membuat undang-undang tidak mewakili keinginan masyarakat malah semakin menambah dan menekan masayarakat dan ketika membuat rancangan anggaran mereka malah mengkorupsi anggaran tersebut.

Dan bisa kita lihat pada saat ini masyarakat melakukan pengaduan langsung melalui media sosial untuk menyuarakan aspiranya kepada pemerintah pusat, karena mereka sudah tidak percaya terhadap DPR, DPD dan DPRD dapat menyampaikan as[irasinya.
Jadi jawaban saya mereka pantas untuk dibubarkan karena mereka yang mengatasnamakan rakyat sementara rakyatnya sudah tidak percaya terhadap mereka.