Politik Saling Serang/Politik Indentitas

[blue Snow]

Politik indentitas di indonesia ada dalam undang –undang nomor 19 tahun 2016, salah satunya terkait penyebaran informasi hoax yaitu berefek menimbulkan kebencian dan perselisihan antar suku, agama dan lainnya, makanya untuk negara makin ketat dalam hal politik indentitas tiap pemilu undang-undang ini dibahas sampai lahir turunannya. 

Politik Identitas itu lebih menonjolkan perbedaan dari pada persamaan, sehingga jika diterapkan lebih lanjut dapat memecah belah bangsa dalam kurun waktu yang lama. Kita lihat saja sendiri kala heboh-hebohnya 212, padahal itu tidak begitu gede tapi menimbulkan primordialisme dan begitu menarik simpati masyarakat mayoritas sehingga agak terjadi percikan-percikan kecil yang jika diteruskan bisa mengobarkan, dan menimbulkan keretakan bangsa. Mudah-mudahan hal ini tidak kita temukan lagi di 2024, soalnya ane takutkan bangsa kita ini pecah, sesua dengan kehendak barat.

[1714867478]

1714867478

[1714867478]

1714867478

[Juse14]

Ada peristiwa baru yang terjadi di berita politik tentang pro kontra apa yang di lakukan oleh Ganjar pranowo karena menjadi pemeran di tayangan adzan magrib di dua TV besar indonesia, di situasi gejolak politik hari ini saya pikir ini adalah sebuah pelanggaran, karena secara tidak langsung ini memiliki arti bahwa ganjar sedang menaikan namanya melalu media TV dengan membawa dirinya, dan kita tahu bahwa dia sebagai Cawapres yang di usung oleh PDI, dan saya pikir ini termasuk politik identitas yang di lakukan oleh Ganjar Pranowo di tayangan adzan magri ini.

Banyak orang yang mengecam tindakan yang di lakukan ini, sampai KPI meminta klarifikasi langsung, bagaimana pendapat anda?

Source

[blue Snow]

Banyak orang yang mengecam tindakan yang di lakukan ini, sampai KPI meminta klarifikasi langsung, bagaimana pendapat anda?

Seharusnya ini diproses karena jelas ini mencuri start kampanye. padahal Ganjar ini adalah orang PDIP dimana sangat mengaung-gaungkan anti politik identitas, tapi nyatanya kali ini mereka sendiri yang buat. Sedangkan kalau balik lagi ditanya ke menkominfo, jelas pernyataan dia seperti membela Ganjar, karena dia sendiri merupakan salah satu moncong Jokowi dalam gerakan projo. Artinya, alat pemerintahan tetap bermain, walau dibeberapa kesempatan. presiden sendiri melarang hal itu.

[komisariatku]

Ada peristiwa baru yang terjadi di berita politik tentang pro kontra apa yang di lakukan oleh Ganjar pranowo karena menjadi pemeran di tayangan adzan magrib di dua TV besar indonesia, di situasi gejolak politik hari ini saya pikir ini adalah sebuah pelanggaran, karena secara tidak langsung ini memiliki arti bahwa ganjar sedang menaikan namanya melalu media TV dengan membawa dirinya, dan kita tahu bahwa dia sebagai Cawapres yang di usung oleh PDI, dan saya pikir ini termasuk politik identitas yang di lakukan oleh Ganjar Pranowo di tayangan adzan magri ini.

Banyak orang yang mengecam tindakan yang di lakukan ini, sampai KPI meminta klarifikasi langsung, bagaimana pendapat anda?

Source

Saya baru mendengan tentang hal ini, tapi ya dapat di pastikan itu adalah cara ganjar untuk menaikan elektabilitasnya dengan muncul di publik dalam adzan tersebut. Tetapi karena belum ada pendaftaran capres dan cawapres maka saya pikir apa yang dilakukan ganjar tidak bisa masuk dalam kategori pelanggaran dalam pemilu, karena ganjar sebagai capres belum resmi ditetapkan di KPU. Untuk jadwalnya bisa dilihat : DISINI

KPI sudah menerima klarifikasi dan sedang tahap pengkajian : detik.com

Seharusnya ini diproses karena jelas ini mencuri start kampanye. padahal Ganjar ini adalah orang PDIP dimana sangat mengaung-gaungkan anti politik identitas, tapi nyatanya kali ini mereka sendiri yang buat. Sedangkan kalau balik lagi ditanya ke menkominfo, jelas pernyataan dia seperti membela Ganjar, karena dia sendiri merupakan salah satu moncong Jokowi dalam gerakan projo. Artinya, alat pemerintahan tetap bermain, walau dibeberapa kesempatan. presiden sendiri melarang hal itu.

Dalam kasus ini, tidak bisa di anggap pelanggaran mencuri start kampanye karena KPU belum memutuskan siapa capres dan cawapresnya. Jadi siapapun boleh memasang baliho capres dan cawapres dan itu di perbolehkan dalam demokrasi kita, dari dulu juga banyak yang begitu bahkan kadang sudah bikin baner besar-besar ternyata ga jadi nyapress

[blue Snow]

Dalam kasus ini, tidak bisa di anggap pelanggaran mencuri start kampanye karena KPU belum memutuskan siapa capres dan cawapresnya. Jadi siapapun boleh memasang baliho capres dan cawapres dan itu di perbolehkan dalam demokrasi kita, dari dulu juga banyak yang begitu bahkan kadang sudah bikin baner besar-besar ternyata ga jadi nyapress

Wah ini lagi yang bikin perpolitikan kita itu jadi abu-abu, padahal sudah jelas kalau partai pengusungnya telah menetapkan sosok tersebut jadi capres. Kalau mungkin ada tabungan, ini sudah selayaknya diproses jika nanti sudah ditetapkan KPU. Ane bingung dengan perpolitikan Indonesia ini, di satu sisi mereka bikin UU untuk mereka tapi di sisi lain UU tersebut menjerumuskan mereka, Seperti contoh Electoral Threshold, Jika saja UU tersebut tidak ada, pasti demokrat tidak pusing lagi cari mitra koalisi, mereka sudah pasti mengajukan calon presiden sendiri, namun karena mereka setuju UU tersebut jadi, pada akhirnya mereka sendiri yang pusing nyari mitra koalisi agar bisa mengajukan calonnya.

[Drinpalatarok]

Mari kita melihat ke pemilihan presiden di tahun 2019 lalu. Jokowi dan Prabowo kita tahu bahwa mereka adalah lawan dalam pemilihan tersebut. Dari pihak Jokowi, mereka menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 1998 silam dan menyerang agama secara personal, namun setelah pemilu sudah selesai maka dengan sendirinya isu tersebut menghilang bak di telan bumi. Begitu juga dengan pihak Prabowo, mereka menyerang Jokowi dengan isu isu PKI dan lain semacamnya. Ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi karena ini akan memicu perpecahan antara masyarakat.

Isu pelanggaran ham merupakan agenda lima tahunan, ketika gerbong koalisi tidak terjadi kerjasama politik, maka isu pelanggaran ham kembali di mainkan.

Coba kita putar sejarah pemilu tahun 2004 dimana prabowo dan megawati menjadi satu pasangan capres dan cawapres. Isu pelanggaran ham tidak pernah dimainkan oleh pihak manapun. Dan ketika tahun 2009 menjadi lawan politik maka isu pelanggaran ham kembali membanjiri topik-topik pembahasan nasional yang target sasaran nya adalah prabowo.

Namun jika memang fakta nya pelanggaran ham yang dilakukan oleh prabowo memang benar terjadi kenapa saat 2009 ketika prabowo kalah dalam pemilu tidak di proses secara hukum..?

Dari isu-isu politik yang ada di republik ini masyarakat lah yang harus lebih objektif dalam hal penilaian kepada kandidat para calon yang ada.

[jeha2015]

Mari kita melihat ke pemilihan presiden di tahun 2019 lalu. Jokowi dan Prabowo kita tahu bahwa mereka adalah lawan dalam pemilihan tersebut. Dari pihak Jokowi, mereka menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 1998 silam dan menyerang agama secara personal, namun setelah pemilu sudah selesai maka dengan sendirinya isu tersebut menghilang bak di telan bumi. Begitu juga dengan pihak Prabowo, mereka menyerang Jokowi dengan isu isu PKI dan lain semacamnya. Ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi karena ini akan memicu perpecahan antara masyarakat.

Isu pelanggaran ham merupakan agenda lima tahunan, ketika gerbong koalisi tidak terjadi kerjasama politik, maka isu pelanggaran ham kembali di mainkan.

Coba kita putar sejarah pemilu tahun 2004 dimana prabowo dan megawati menjadi satu pasangan capres dan cawapres. Isu pelanggaran ham tidak pernah dimainkan oleh pihak manapun. Dan ketika tahun 2009 menjadi lawan politik maka isu pelanggaran ham kembali membanjiri topik-topik pembahasan nasional yang target sasaran nya adalah prabowo.

Namun jika memang fakta nya pelanggaran ham yang dilakukan oleh prabowo memang benar terjadi kenapa saat 2009 ketika prabowo kalah dalam pemilu tidak di proses secara hukum..?

Dari isu-isu politik yang ada di republik ini masyarakat lah yang harus lebih objektif dalam hal penilaian kepada kandidat para calon yang ada.

Main isu HAM itu lahannya basah untuk setiap lawan, mengungkit korban HAM itu memang tradisi musiman di negara kita setiap lima tahun. Jikapun benar kalau prabowo melanggar HAM  Itu dulu 20 tahun yang lalu.  Tapi kenapa isu ini tidak tuntas malah dijadikan black campaing di setiap pemilu, kasus pelanggaran HAM prabowo selalu diangkat kembali, isu musiman yang tidak pernah diselesaikan secara hukum karean dibelankangnya ada pertarungan kekuasaan.

Tidak heran memang di Indonseia setiap pemilu selalu ada Isu musiman tidak hanya tentang HAM tapi ada khilafah, keturunan pki, dll. Sepertinya hal seperti sudah menjadi lumrah menjelang pemilu. Tapi dengan adanya isu seperti ini justrus baik untuk rakyat yang akan memilih pemimpin negeri besar ini harus menggunakan akal sehat dengan menghitung resiko, mengkalkulasi karakter, salah satunya mengingat-ingat kembali rekam jejak setiap orang yang mencapreskan diri. Rakyat itu sebenarnya pemaaf dan mudah melupakan jika orang tersebut tidak berniat menjadi pilot kapal besar di republik ini, yang berisi penumpang bernama Rakyat. Saya pikir rakyat Indonesia di pemilu 2024 sudah cerdas dan lebih objektif dalam memilih presiden yang punya kapasitas untuk membangun negara yang besar ini.

Untuk Drinpalatarok mungkin agan harus mengedit ulang postingannya, kalau agan ingin meng-quote postingan orang agan harus menambahkan kode ini kode (tanpa tanda .)[./quote] sebelum postingan agan.

[Rampagoe004]

Ada peristiwa baru yang terjadi di berita politik tentang pro kontra apa yang di lakukan oleh Ganjar pranowo karena menjadi pemeran di tayangan adzan magrib di dua TV besar indonesia, di situasi gejolak politik hari ini saya pikir ini adalah sebuah pelanggaran, karena secara tidak langsung ini memiliki arti bahwa ganjar sedang menaikan namanya melalu media TV dengan membawa dirinya, dan kita tahu bahwa dia sebagai Cawapres yang di usung oleh PDI, dan saya pikir ini termasuk politik identitas yang di lakukan oleh Ganjar Pranowo di tayangan adzan magri ini.

Banyak orang yang mengecam tindakan yang di lakukan ini, sampai KPI meminta klarifikasi langsung, bagaimana pendapat anda?

Source

Hal ini selaras dengan topik yang dibuat oleh agan @dediadi yang ini: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5465634.0. Bagi saya apa yang dilakukan oleh pak Ganjar adalah politik identitas yang sekaligus bawa-bawa Agama. Sebenarnya saya juga bingung terkait "bawa-bawa agama". Karena kita tahu dari dulu itu para politisi kita sangat suka bawa-bawa agama atau membawa-bawa nama ayahnya/kakeknya daripada membawa ide-ide perubahan/inovatif. Sebenarnya hal itu juga telah dilakukan oleh presiden jokowi pada pemilu 2019 lalu dimana ketika saat itu prabowo sangat kuat secara elektabilitas karena didukung oleh alumni 212 tiba-tiba pak jokowi merubah haluan dan menunjuk kyai ma'ruf amin sebagai cawapres.

Ane tidak bilang ma'ruf amin tidak layak. Hanya saja unsur bawa-bawa agamanya sangat kentara. Begitu juga dengan politik identitasnya seperti kata-kata "kita NU kita ikut ma'ruf amin". Padahal bukannya NU adalah sebuah lembaga ya. Sedangkan memilih capres cawapres adalah hak demokratif setiap individu yang bebas dari intervensi apapun.

[Mame89]

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari politik identitas semua partai politik memiliki identitas. Bendera, Lambang, Logo, dan Warna semuanya identitas partai politik. Kalau pemilu tidak boleh membawa identitas, apakah semua partai poliltik mau menanggalkan semua identias tadi?

Lihat saja simbol partai, semua menampilkan identitas unik. Belum lagi slogannya ada partainya wong cilik, ada partai restorasi, dan banyak lagi. Karena itu, definisi politik identitas perlu dibersihkan dulu, dan rumuskan dulu defenisi politik identitas itu seperti apa. kalau yang dimaksud SARA adalah identitas, maka diksi jawa-non jawa, pribumi non pribumi juga identitas, menyebut partai juga identitas golongan, menyebut ormas juga identitas golongan.

Percayalah, menjelang pemilu nanti banyak yang datang ke tokoh-tokoh ormas, itu pasti karena politik identitas. Perasaan dulu sebelum pak Jokowi menjadi presiden tidak ada tuh yang mempermasalahkan politik identintas, tapi kenapa dalam sepuluh tahun terakhir ini menjadi momok yang besar setiap menjelang pemilu?

[topbitcoin]

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari politik identitas semua partai politik memiliki identitas. Bendera, Lambang, Logo, dan Warna semuanya identitas partai politik. Kalau pemilu tidak boleh membawa identitas, apakah semua partai poliltik mau menanggalkan semua identias tadi?

Lihat saja simbol partai, semua menampilkan identitas unik. Belum lagi slogannya ada partainya wong cilik, ada partai restorasi, dan banyak lagi. Karena itu, definisi politik identitas perlu dibersihkan dulu, dan rumuskan dulu defenisi politik identitas itu seperti apa. kalau yang dimaksud SARA adalah identitas, maka diksi jawa-non jawa, pribumi non pribumi juga identitas, menyebut partai juga identitas golongan, menyebut ormas juga identitas golongan.

Adanya partai politik tentunya hal ini dibuat untuk mencegah terjadinya isu sara atau politik identitas agar ketika mereka berkampanye hanya akan membawa visi dan misi mereka dan partainya bukan membawa suku, ras, budaya dan agama yang akhirnya mengucilkan satu samai lain dan menyebabkan suatu perpecahan dan hal inilah yang menjadikan politik identitas sangat berbahaya.

Percayalah, menjelang pemilu nanti banyak yang datang ke tokoh-tokoh ormas, itu pasti karena politik identitas. Perasaan dulu sebelum pak Jokowi menjadi presiden tidak ada tuh yang mempermasalahkan politik identintas, tapi kenapa dalam sepuluh tahun terakhir ini menjadi momok yang besar setiap menjelang pemilu?

Mengapa anda menjadi menyalahkan pak de pada kasus ini yang sementara itu pada pemilu 2014 dan 2019 pak jokowi pun sama ia sebagai peserta atau calon dalam ajang pemilu tersebut dan jelas bahwa pada peristiwa tersebut banyak sekali isu sara yang menyerang beliau dan bisa dikatakan bahwa pak de adalah korban dari serangan isu sara yang terus menyudutkan beliau. Memang jika berbicara isu sara bukan hanya ada pada saat ini saja dan jauh sebelum orde baru pun terkait daripada politik identitas ini seudah ada sejak lama dengan hadirnya NII dan DI TII ini salah satu pergerakan politik yang menggunakan politik identitas berupa agama untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang ada pada saat itu. Dan tentunya kita sebagai negara yang majemuk walaupun agama islam sebagai agam mayoritas akan tetapi tetap saja untuk menghargai perbedaan dan keberagaman juga atas dasar kemanusian maka politik identitas tidak bisa dipaksakan di negara kita ini.

Politik identitas menjadi momok yang menakutkan hal ini dikarenakan pada pemilu 2019 silam hampir saja memecah persatuan dan kesatuan negara kita yang bukan hanya perpecahan antar agama akan tetapi agama islam pun ikut terpecah belah karena dalam agama islam terdapat golongan yang berbeda. Dan jika berbicara ormas tentu saja yang namanya ormas itu di biayai oleh partai-partai politik.

[baenschi78]

Sejauh ini sosialiasasi dari pemerintah untuk memberantas hoax masih dinilai kurang maksimal makanya pemberitaan hoax, penipuan, dan hal lain yang merugikan masyarakat kurang terproteksi, solusi pemberantas hoax bukan sekedar membimbing/mengedukasikan masyarakat saja tapi pihak pemerintah harus bisa menindaklanjuti untuk menangkap pelaku supaya bisa mengurangi angka kasusnya,

Bukan kurang maksimal tetapi tidak akan bisa memberantas hoax gan, karena hoax memang diciptakan dan akun-akun baru tiap hari dibuat untuk menjadi buzzer. Jika melihat kemenangan trump di amerika, kabarnya salah satu yang membuatnya menang adalah berita hoax di sosmed. Kemudian akun-akun buzzer ini tidak memiliki identitas sehingga tidak bisa di kasuskan. Akan ada ribuan kasus kalo semua kasus hoax di bawa ke ranah hukum, maka hanya orang-orang yang dinilai memiliki pengaruh saja yang di tindak oleh penegak hukum

Justru jika para elit melakukan black campaign dengan mengangkat isu agama sangat tidak mencerdaskan politik dikalangan masyarakat. Walaupun memang kultur politik di negara kita masih kental dengan isu agama karena memang mayoritas penduduk kita agama islam. Kita berharap pada pemilu yang akan datang para elit tidak lagi memainkan isu-isu agama, ras dan suku walaupun hal itu tidak menjamin karena mereka masih berpikir bahwa dengan mengangkat isu agama bisa meraup suara dan menjatuhkan lawan politik. 

Tapi bukan tugas para elit politik atau parpol untuk mencerdaskan masyarakat gan. Itu tugas pendidikan. Parpol tugas utamanya ya untuk menang pemilu. Justru lucu kalo misalkan negara kita tidak mengangkat isu-isu agama dan suku, karena itu yang pasti laku gan, masalah efektif atau tidak itu urusan lain. Sama seperti di eropa dimana isu rassisme selalu di angkat karena kultur mereka perbedaan kulit bukan agama dan suku.

Tapi saya pikir masyarakat kita sudah dewasa kok gan, terbukti kasus penistaan agama yang ada dijakarta tidak sampai menyebabkan caos. Kita udah belajar banyak tentang kasus-kasus perang atar suku (poso, ambon, dayak madura, dll) sehingga isu-siu seperti itu mungkin ramai dan bikin greget tetapi tidak sampai menyebabkan caos jadi ya anggap saja itu bumbu-bumbu politik, paska pesta politik selesai juga biasanya hilang isu-isu seperti itu.

Politik itu bagaimana mempengarusi orang, sehingga parpol banyak membakar isu agar bisa memetakan siapa saja pendukungnya. Yang penting kita yang berada di bawah jangan terlalu di anggap serius. Jangan-jangan mereka yang di atas sedang ketawa-ketiwi sambil ngopi, yang dibawah malah ribut sampe sama tetangga ga akur gara-gara politik. Terbukti jokowi dan prabowo dulu bagaimana bertempur saat pilpres eh ternyata sekarang akur dan saling membantu

Menyinggung soal buzzer mungkin ga si kalo semua kegaduhan ini diciptakan oleh buzzer sampai ada istilah buzzerRp.
Mendekati masa Pemilu yang tinggal hitungan bulan biasa nya jasa buzzer banyak digunakan di media sosial untuk kepentingan kampanye.
Secara visual mudah ngecheck nya, biasa nya banyak komentar nya cenderung template,  fokus terhadap tagar/isu tertentu, hit and run, dan akun kebanyakan kosong.
Kadang 1 orang bisa mengoperasikan puluhan akun.
Aktivitas buzzer yang sukses biasa nya akan menarik massa organik (orang beneran) diatas 50%.

Ada 3 jenis bentuk kampanye di media sosial. Pertama positive campaign, orang punya 1 kebaikan dan 9 keburukan, 1 kebaikan itu ditiup terus agar 9 keburukan tertutupi.

Kedua negative campaign, kebalikan dari diatas. Orang punya 1 keburukan dan 9 kebaikan, yang 1 keburukan akan digoreng terus hingga 9 kebaikan tadi ketutup.

Yang terakhir, black campaign. Biasanya ini cenderung fitnah atau rekayasa. Metodenya editing foto, editing/pemotongan teks, hingga menempatkan sesuatu tidak sesuai konteks.

Menurut hemat saya kita harus bijak dalam penggunaan media sosial biar ga kebawa arus buzzer.

[marcous]

Menyinggung soal buzzer mungkin ga si kalo semua kegaduhan ini diciptakan oleh buzzer sampai ada istilah buzzerRp.
Mendekati masa Pemilu yang tinggal hitungan bulan biasa nya jasa buzzer banyak digunakan di media sosial untuk kepentingan kampanye.
Secara visual mudah ngecheck nya, biasa nya banyak komentar nya cenderung template,  fokus terhadap tagar/isu tertentu, hit and run, dan akun kebanyakan kosong.
Kadang 1 orang bisa mengoperasikan puluhan akun.
Aktivitas buzzer yang sukses biasa nya akan menarik massa organik (orang beneran) diatas 50%.

Ada 3 jenis bentuk kampanye di media sosial. Pertama positive campaign, orang punya 1 kebaikan dan 9 keburukan, 1 kebaikan itu ditiup terus agar 9 keburukan tertutupi.

Kedua negative campaign, kebalikan dari diatas. Orang punya 1 keburukan dan 9 kebaikan, yang 1 keburukan akan digoreng terus hingga 9 kebaikan tadi ketutup.

Yang terakhir, black campaign. Biasanya ini cenderung fitnah atau rekayasa. Metodenya editing foto, editing/pemotongan teks, hingga menempatkan sesuatu tidak sesuai konteks.

Menurut hemat saya kita harus bijak dalam penggunaan media sosial biar ga kebawa arus buzzer.

Menurut saya pikir sebagian kegaduhan memang di ciptakan oleh mereka, ya para Buzzer yang mendapatkan bayaran untuk memframing isu tertentu sesuai pesanan. Memang benar secara keseluruhan saya setuju dengan gambaran tersebut, angka yang mencapai 50%. Sebab pada dasarnya apabila angka tersebut di rincikan, akan masuk di dalamnya berbagai kalangan orang dan dari berbagai kelas sosial yang terbawa arus informasi, tanpa peduli tentang validasi atau keabsahan informasi (malas untuk mencari sumber ke aslian).

Benar kebijaksaan dalam menerima dan meneruskan berbagai informasi memang sangat di perlukan, supaya terhindar dari kesalahpahaman. Dalam sudut pandang saya, pengguna media sosial yang paling rentan adalah orang tua 45 ke atas, sebab sudah gagap dengan teknologi.

[Juse14]

Menyinggung soal buzzer mungkin ga si kalo semua kegaduhan ini diciptakan oleh buzzer sampai ada istilah buzzerRp.
Mendekati masa Pemilu yang tinggal hitungan bulan biasa nya jasa buzzer banyak digunakan di media sosial untuk kepentingan kampanye.
Secara visual mudah ngecheck nya, biasa nya banyak komentar nya cenderung template,  fokus terhadap tagar/isu tertentu, hit and run, dan akun kebanyakan kosong.
Kadang 1 orang bisa mengoperasikan puluhan akun.
Aktivitas buzzer yang sukses biasa nya akan menarik massa organik (orang beneran) diatas 50%.

Ada 3 jenis bentuk kampanye di media sosial. Pertama positive campaign, orang punya 1 kebaikan dan 9 keburukan, 1 kebaikan itu ditiup terus agar 9 keburukan tertutupi.

Kedua negative campaign, kebalikan dari diatas. Orang punya 1 keburukan dan 9 kebaikan, yang 1 keburukan akan digoreng terus hingga 9 kebaikan tadi ketutup.

Yang terakhir, black campaign. Biasanya ini cenderung fitnah atau rekayasa. Metodenya editing foto, editing/pemotongan teks, hingga menempatkan sesuatu tidak sesuai konteks.

Menurut hemat saya kita harus bijak dalam penggunaan media sosial biar ga kebawa arus buzzer.

Menurut saya pikir sebagian kegaduhan memang di ciptakan oleh mereka, ya para Buzzer yang mendapatkan bayaran untuk memframing isu tertentu sesuai pesanan. Memang benar secara keseluruhan saya setuju dengan gambaran tersebut, angka yang mencapai 50%. Sebab pada dasarnya apabila angka tersebut di rincikan, akan masuk di dalamnya berbagai kalangan orang dan dari berbagai kelas sosial yang terbawa arus informasi, tanpa peduli tentang validasi atau keabsahan informasi (malas untuk mencari sumber ke aslian).

Benar kebijaksaan dalam menerima dan meneruskan berbagai informasi memang sangat di perlukan, supaya terhindar dari kesalahpahaman. Dalam sudut pandang saya, pengguna media sosial yang paling rentan adalah orang tua 45 ke atas, sebab sudah gagap dengan teknologi.

Jika kita berangkat dari pengalaman kemarin dalam pemilu 2019, memang sungguh luar biasa serangan yang dilakukan oleh buzzer melalui berita hoaxs yang mereka buat dalam sosial media. Dimana pada tahun tersebut penduduk indonesia mengalami peningkatan dalam penggunaan media sosial dan sebagian besar adalah pengguna baru media sosial sehingga pemahaman terkait media sosial pada saat itu masih kurang yang pada akhirnya berakibat buruk karena pengguna media sosial pada saat itu belum bisa memfilter akan informasi yang ia dapat. Dan sampai saat ini penggunaan media sosial terus mengalami peningkatan, namun berkat kejadian pada 2019 silam saya melihat bahwa saat ini masayarakat sudah mulai terbiasa dengan media sosial dan merekapun sudah mulai bijak dalam mengolah sebuah informasi.

Pada saat ini orang-orang yang umurnya 45 keatas umumnya mereka menggunakan media sosial facebook sementara anak-anak muda untuk saat ini beralih pada media sosial berupa Instagram. Dan perlu kita ketahui bahwa pemilih pada pemilu 2024 mendatang hampir 50% lebih adalah milenial, sehingga menurut pandangan saya terkait daripada serangan buzzer dan berita hoaxs tidak akan terlalu berpengaruh pada pemilu 2024 mendatang.

[bbigtart]

Menyinggung soal buzzer mungkin ga si kalo semua kegaduhan ini diciptakan oleh buzzer sampai ada istilah buzzerRp.
Mendekati masa Pemilu yang tinggal hitungan bulan biasa nya jasa buzzer banyak digunakan di media sosial untuk kepentingan kampanye.
Secara visual mudah ngecheck nya, biasa nya banyak komentar nya cenderung template,  fokus terhadap tagar/isu tertentu, hit and run, dan akun kebanyakan kosong.
Kadang 1 orang bisa mengoperasikan puluhan akun.
Aktivitas buzzer yang sukses biasa nya akan menarik massa organik (orang beneran) diatas 50%.

Ada 3 jenis bentuk kampanye di media sosial. Pertama positive campaign, orang punya 1 kebaikan dan 9 keburukan, 1 kebaikan itu ditiup terus agar 9 keburukan tertutupi.

Kedua negative campaign, kebalikan dari diatas. Orang punya 1 keburukan dan 9 kebaikan, yang 1 keburukan akan digoreng terus hingga 9 kebaikan tadi ketutup.

Yang terakhir, black campaign. Biasanya ini cenderung fitnah atau rekayasa. Metodenya editing foto, editing/pemotongan teks, hingga menempatkan sesuatu tidak sesuai konteks.

Menurut hemat saya kita harus bijak dalam penggunaan media sosial biar ga kebawa arus buzzer.

Bisa dikatakan Buzzer sebagai perusak demokrasi, karena Buzzer sekarang fungsinya bukan untuk mengkonter bosnya, tapi malah menyerang dan memecah belah bangsa. Selama orang punya kepentingan buzzer akan terus ada, sekarang tinggal kitanya yang pinter-pinter memfilter sebuah informasi fitnah atau fakta.

Tapi kalau di tarik lebih jauh lagi bukan buzzer yang jadi masalah tapi hancurnya sistem pendidikan di Indonesia. Kecerdasan orang tidak berbanding lurus dengan kemajuan teknologi. Kemampuan orang-orang yang rentan terhadap buzzer dan hoakslah yang mencemaskan. Gampang sekali kemakan sama pernyataan atau isu yang di bawakan oleh para Buzzer.

[Furious 7]

Untuk politik identitas sepertinya ada hal yang menarik yang perlu di bahas sekarang
Bukan berarti saya tidak menyukai calon dan ingin menyerang para calon tetapi memang sekarang sepertinya agama masih menjadi tolok ukur sebagai salah satu penguat suara bagi para calon presiden sekarang.
Ketika melihat beberapa pemberitaan yang ramai saat ini kita sepertinya paham langkah yang dilakukan para calon karena dari semua calon saat ini memiliki cara tersendiri dalam menggaet agama sebagai elemen penting dalam meraih suara seperti ada yang selalu bersinergi dengan para habaib, ada lagi yang memang selangkah lebih cepat dekat dengan NU karena wakil nya berasal dari golongan yang sama dan satu calon lagi yang sedang ramai sekarang dimana beliau muncul sebagai dalam azan di salah satu stasiun tv
Sekalipun memang ini juga bukan menjadi masalah yang besar tetapi tampaknya hal seperti sudah terlihat syarat dengan politik identitas meskipun itu tidak diakui seperti itu tetapi tetap saja untuk sekarang ini sangat terlihat nyata bahwa memang faktanya politik identitas itu masih sangat ada dan pengaruhnya sangat besar di negara kita.

[GoldMagic]

Politik saling serang atau politik identitas dapat merugikan tatanan politik. Sebaliknya, pendekatan yang lebih konstruktif, seperti dialog terbuka, fokus pada isu-isu substansial, dan penyelesaian masalah, dapat memperkuat demokrasi. Penting untuk menghindari retorika yang memperdalam perpecahan dan mempromosikan kerjasama lintas spektrum politik, sehingga masyarakat dapat mencapai kesepahaman yang lebih kokoh.

Tapi menurut ane udah gak aneh lagi sih tentang politik saling serang dan politik identitas,kalau gak saring serang ya gak rame kan😁soalnya itu udah kaya turun temurun sih adat berpolitik di Indonesia kita ini,soal identitas juga ya namanya juga politik ya yang pastinya itu cuman identitas dan akan dijadikan prioritas,segala cara dihalalkan dan di tempuh biar masing-masing kubu unggul,itu sih menurut ane.

[mattujusuruga]

Tapi menurut ane udah gak aneh lagi sih tentang politik saling serang dan politik identitas,kalau gak saring serang ya gak rame kan😁soalnya itu udah kaya turun temurun sih adat berpolitik di Indonesia kita ini,soal identitas juga ya namanya juga politik ya yang pastinya itu cuman identitas dan akan dijadikan prioritas,segala cara dihalalkan dan di tempuh biar masing-masing kubu unggul,itu sih menurut ane.

Saling serang sih boleh-boleh saja asalkan substansial seperti misalnya membangun negatif campaign bukan black campaign. jika menyerang paslon lain dengan cara black campaign akan terjadi perpecahan. Rakyat jangan terbawa dengan cara kotor yang dibangun oleh para elit dalam menyerang paslon yang didukungnya ingatlah peristiwa pilpres 2019 dimana begitu keras pertarungan bahkan dalam satu keluarga bisa ribut satu sama lain tapi para calon yang didukung pada akhirnya bersatu juga.

[Renampun]

Tapi menurut ane udah gak aneh lagi sih tentang politik saling serang dan politik identitas,kalau gak saring serang ya gak rame kan😁soalnya itu udah kaya turun temurun sih adat berpolitik di Indonesia kita ini,soal identitas juga ya namanya juga politik ya yang pastinya itu cuman identitas dan akan dijadikan prioritas,segala cara dihalalkan dan di tempuh biar masing-masing kubu unggul,itu sih menurut ane.

Saling serang sih boleh-boleh saja asalkan substansial seperti misalnya membangun negatif campaign bukan black campaign. jika menyerang paslon lain dengan cara black campaign akan terjadi perpecahan. Rakyat jangan terbawa dengan cara kotor yang dibangun oleh para elit dalam menyerang paslon yang didukungnya ingatlah peristiwa pilpres 2019 dimana begitu keras pertarungan bahkan dalam satu keluarga bisa ribut satu sama lain tapi para calon yang didukung pada akhirnya bersatu juga.

benar gan, tahun politik di 2019 saya pikir sangat parah bahkan di keluarga saya sendiri sampai bermusuhan beberapa saat hanya karena beda pandangan politik dan juga pilihan capres, nah kita akan segera memasuki pemilihan lagi di tahun depan, namun dari yang saya perhatikan tampaknya sudah banyak orang yang sadar bahwa politik itu tidak pantas di bawa baper, dan saya yakin peilihan presiden di tahun depan hanya akan berlangsung 1 putaran saja, yah semoga saja apa yang saya prediksi ini bisa berjalan dengan benar supaya tidak ada lagi saudara sedarah dan juga teman seperjuangan yang pecah karena beda pandangan politik dan juga pilihan capres.

[xeqoRameshAxueamExaqana]

politik saling serang itu ga bagus apa lagi kalau drama hanya di panggung padahal di balik panggung pada ha ha hi hi hu hu nyantai saja bahkan setelah jadi bagi2 kekuasaan.
karena politik saling serang berdampak terjadi polarisasi kubu2an yang berefek kehidupan di masyarakat saling bermusuhan,

[Bloodseekers]

politik saling serang itu ga bagus apa lagi kalau drama hanya di panggung padahal di balik panggung pada ha ha hi hi hu hu nyantai saja bahkan setelah jadi bagi2 kekuasaan.
karena politik saling serang berdampak terjadi polarisasi kubu2an yang berefek kehidupan di masyarakat saling bermusuhan,

Politik saling serang memang akan memberikan dampak yang tidak bagus bagi masyarakat karena mereka tidak memberikan contoh yang baik pada warganya dengan menyerang kelemahan lawan, akan tetapi memang sudah kebiasaan yang dilakukan oleh lawan politik untuk menjatuhkan lawannya dengan mengungkit masalah yang dimiliki oleh pasangan calon yang lain dan ketika mereka telah menjatuhkan lawan dengan apa yang mereka ketahui tentu akan membuat mereka bisa mendapatkan apa yang di inginkannya.

Memang akan terjadi permusuhan antara masyarakat dengan melakukan hal yang demikian, namun ketika mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan tentu mereka akan saling membutuhkan dan dalam hal ini yang sangat dirugikan yaitu masyarakat yang telah bermusuhan dengan ulah para pasangan calon yang mengikuti pesta demokrasi.