Pemerintah dan Pelanggaran HAM

[flower12]

https://www.talkimg.com/images/2023/10/06/PlJSP.jpeg

sumber

Akhir akhir ini media sosial penuh dengan perdebatan menyusul mengakuinya Presiden Joko Widodo dan pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Selengkapnya bisa melihat ini https://www.youtube.com/watch?v=FG910-JQuhA

Ada 12 pelanggaran berat yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya pada peristiwa 1995 dan 1996. Peristiwa ini berkaitan langsung dengan salah satu partai yang sekarang terlarang di Indonesia. Dan beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 30 September kita semua memperingati atas peristiwa itu yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.
Sebenarnya dalam pidatonya, Jokowi tidak mengatakan secara spesifik pada pihak mana beliau mengatakan itu dan juga dari video yang saya lihat dan bahkan saya putar berulang ulang Presiden Jokowi tidak mengatakan permintaan maaf, namun tetap saja hal itu membuat  perdebatan di masyarakat karena masyarakat sendiri menilai pemerintah telah meminta maaf kepada salah satu partai yang melakukan gerakan pada saat itu. Bahkan beberapa dari mereka ikut mengomentari beberapa peristiwa pelanggaran HAM  yang terjadi dimasa pemerintahan Jokowi, dan salah satunya adalah pada saat Pemilu yang berlangsung 2019 silam.
https://talkimg.com/images/2023/10/06/PlLtD.png
^{Saya mengambil tangkapan layar ini pada salah satu komenan yang ada pada video yang saya tautkan di atas.}

Sementara itu, Kominfo mengklarifikasi atas beredarnya berita tersebut di halaman website milik mereka. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49373/disinformasi-presiden-jokowi-minta-maaf-kepada-pki/0/laporan_isu_hoaks

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?

[1714740687]

1714740687

[1714740687]

1714740687

[1714740687]

1714740687

[jeha2015]

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?

Dari vidio tersebut bisa kita simpulkan akhirnya setelah bertahun-tahun, Indonesia mengakui bahwa banyak kejadian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu yang pernah di lakukan oleh pemarintah. Menurut saya yang paling banyak pelanggaran HAM adalah Aceh pada saat konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan aparat.

Setidaknya ini langkah yang benar dan berani,  Presiden Indonesia mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu. karena banyak negara lain sampai hari ini saja tidak mengakui.

Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?

Pelanggaran masa lalu harus ada kepastian hukum untuk kelurga-keluarga korban, apalagi yang terjadi sperti yang agan tampikan anatara tahun 2019-2022 dan ini yang harus dibenahi pemerintah sekarang. Karena pelaggran HAM masa lalu sulit dilupakan kalau tidak di selesaikan maka selanjutnya pikirkan masa depan, bagaimana masyarakat bisa sejahtera.

[Juse14]

Video ini sudah beredar cukup lama yaitu 9 bulan lamanya dan memang dalam beberapa komentar terdapat pro dan kontra terhadap pidato yang disampaikan oleh Presiden RI Bpk. Joko Widodo terutama permintaan maaf terhadap korban dalam peristiwa G30S/PKI karena dalam persistiwa tersebut selain daripada menyebabkan kematian 6 Jendral dan 1 Perwira, akan tetapi pada peristiwa tersebut juga menyebababkan jutaan simpastisan PKI ikut terbunuh. Namun jauh sebelum jokowi menyoroti peristiwa ini, ada seroang ulama yang dalam beberapa pertemuan besar beliau berpidato yang menunjukan permintaan maaf kepada keluarga simpatisan PKI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, Dan atas adasar kemanusian ketika beliau dianugerahi sebagai presiden ke-emat RI beliau melakukan langkah yang heroik dengan mencabut Tap MPR yang memang berisi tentang pelarangan PKI dan Onderouw-nya. Namun seperti yang terjadi pada saat ini, banyak orang yang tidak menyetujui akan permintaan maaf tersebut yang pada akhirnya berujung pada sebuah perdebatan.

[Tuturtinular]

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?

Saya rasa isu-isu tentang pelanggaran HAM adalah isu musiman yang selalu di gaungkan tiap 5 tahun sekali / saat menjelang pemilihan umum. Isu ini di godok agar mempengaruhi elektabilitas salah satu calon tapi saya yakin ini hanya sekedar isu dan tidak mungkin ada tindakan lebih lanjut

Tapi saya berharap bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan HAM hanya terjadi di masa lalu, dan semoga di masa depan tidak ada lagi orang yang di diskriditkan dan di langgar hak hak asasinya sebagai individu.

[Portgas D]

https://www.talkimg.com/images/2023/10/06/PlJSP.jpeg

sumber

Akhir akhir ini media sosial penuh dengan perdebatan menyusul mengakuinya Presiden Joko Widodo dan pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Selengkapnya bisa melihat ini https://www.youtube.com/watch?v=FG910-JQuhA

Ada 12 pelanggaran berat yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya pada peristiwa 1995 dan 1996. Peristiwa ini berkaitan langsung dengan salah satu partai yang sekarang terlarang di Indonesia. Dan beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 30 September kita semua memperingati atas peristiwa itu yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.
Sebenarnya dalam pidatonya, Jokowi tidak mengatakan secara spesifik pada pihak mana beliau mengatakan itu dan juga dari video yang saya lihat dan bahkan saya putar berulang ulang Presiden Jokowi tidak mengatakan permintaan maaf, namun tetap saja hal itu membuat  perdebatan di masyarakat karena masyarakat sendiri menilai pemerintah telah meminta maaf kepada salah satu partai yang melakukan gerakan pada saat itu. Bahkan beberapa dari mereka ikut mengomentari beberapa peristiwa pelanggaran HAM  yang terjadi dimasa pemerintahan Jokowi, dan salah satunya adalah pada saat Pemilu yang berlangsung 2019 silam.
https://talkimg.com/images/2023/10/06/PlLtD.png
^{Saya mengambil tangkapan layar ini pada salah satu komenan yang ada pada video yang saya tautkan di atas.}

Sementara itu, Kominfo mengklarifikasi atas beredarnya berita tersebut di halaman website milik mereka. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49373/disinformasi-presiden-jokowi-minta-maaf-kepada-pki/0/laporan_isu_hoaks

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?

Menurut pandangan saya Untuk mencegah peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin dapat membantu:

    Penegakan Hukum yang Tegas:
        Memastikan bahwa hukum yang melindungi hak asasi manusia diterapkan dan ditegakkan dengan tegas.
        Menyelidiki, mengadili, dan menghukum mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM secara adil dan transparan.

    Penguatan Sistem Hukum dan Peradilan:
        Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan untuk memastikan independensinya.
        Meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi hakim, jaksa, dan polisi dalam menghadapi kasus-kasus HAM.

    Pendidikan dan Kesadaran Hukum:
        Melibatkan masyarakat melalui program-program pendidikan dan kesadaran hukum untuk memahami hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak tersebut.

    Transparansi dan Akuntabilitas:
        Meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintah, termasuk kebijakan keamanan dan penegakan hukum.
        Membangun mekanisme akuntabilitas untuk memastikan tanggung jawab pemerintah atas tindakan pelanggaran HAM.

    Kolaborasi dengan LSM dan Aktivis HAM:
        Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan aktivis HAM untuk mengidentifikasi masalah, memberikan informasi, dan merumuskan solusi bersama.

    Reformasi Keamanan dan Militer:
        Melakukan reformasi dalam sektor keamanan dan militer untuk memastikan bahwa personel diinstruksikan dan dilatih untuk menghormati hak asasi manusia.
        Menetapkan standar etika tinggi dan prosedur yang jelas dalam tindakan penegakan hukum.

    Partisipasi Publik dalam Pembuatan Keputusan:
        Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan penegakan hukum.

    Pemberdayaan Korban dan Keluarga:
        Membangun sistem dukungan bagi korban pelanggaran HAM dan keluarganya, termasuk akses kepada keadilan dan kompensasi.

    Pemantauan Internasional:
        Mengizinkan dan mendukung lembaga pemantauan HAM internasional untuk beroperasi di Indonesia guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

    Reformasi Hukum dan Kebijakan:
        Melakukan reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penting untuk diingat bahwa pencegahan pelanggaran HAM memerlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat.

[asrinur]

Saya respect pengakuan Pemerintah terhadap fakta pelanggaran HAM berat di Indonesia masa lalu dengan melakukan upaya rehabilitasi terhadap Korban dan keluarga korban. Bahkan, pada waktu Gus Dur sebagai Presiden atas nama Negara juga pernah meminta maaf dan berencana untuk mencabut Tap MPRS 25 Tahun 1966 namun banyak masyarakat yangg tidak siap akan wacana tersebut, yangg akhirnya menjadi salah satu Isu atas permintaan mundurnya Gus Dur sebagai presiden dari MPR dan DPR RI. Walaupun lengsernya Gus Dur juga diterpa oleh banyak Isu, seperti Bruneigate dan Bullogate, namun Gus Dur tidak terbukti salah apapun artinya bahwa isu-isu mengenai pelanggaran HAM berat, khusunyas tentang PKI akan terus menjadi momok dari "perang ideologi politik" yang sebenarnya memundurkan Demokrasi Indonesia.

[Renampun]

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?

Saya rasa isu-isu tentang pelanggaran HAM adalah isu musiman yang selalu di gaungkan tiap 5 tahun sekali / saat menjelang pemilihan umum. Isu ini di godok agar mempengaruhi elektabilitas salah satu calon tapi saya yakin ini hanya sekedar isu dan tidak mungkin ada tindakan lebih lanjut

Tapi saya berharap bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan HAM hanya terjadi di masa lalu, dan semoga di masa depan tidak ada lagi orang yang di diskriditkan dan di langgar hak hak asasinya sebagai individu.

tentu saja gan, isu isu yang berhubungan dengan pelanggaran HAM akan terus muncul dan di goreng di saat2 mendekati pemilu seperti ini, kalo kita terus menganggkat isu ini maka pelanggaran HAM pemerintah ke rakyat sudah terjadi lama bahkan semenjak kepemimpinan bung karno. di sini lah kita di wajibkan unutk bijak selalu dalam menyaring informasi masuk ke dalam pikiran kita, jangan sampai kita dengan mudah terbawa hasutan karena mendukung salah satu paslon namun akhirnya kita menutup mata dengan realita yang ada.

[blue Snow]

Walaupun lengsernya Gus Dur juga diterpa oleh banyak Isu, seperti Bruneigate dan Bullogate, namun Gus Dur tidak terbukti salah apapun artinya bahwa isu-isu mengenai pelanggaran HAM berat, khusunyas tentang PKI akan terus menjadi momok dari "perang ideologi politik" yang sebenarnya memundurkan Demokrasi Indonesia.

Isu Bruneigate dan Bullogate hanya sebagai sampul untuk melengserkan Gusdur, sama kayak Amerika yang menuduh Irak ada senjata pemusnah masal, eh pas dicek sampe sekarang tidak ada bukti. Itu hanya untuk melegitimasi langkah politik mereka supaya lancar berkuasa. Kalau tetap dia (Gusdur), apa-apa akan dihambat, dan sulit untuk menjarah isi perut bumi bangsa indonesia. Oleh karena itu dibikin isu yang sebenarnya tidak ada atau dibuat-buat.

[retreat]

12 pelanggaran HAM yang diakui oleh pemerintah tersebut merupakan isu yang sensitif yang dimana berkaitan dengan pelanggaran masa lalu yang sampai sekarang ini belum tuntas dan pelakunya belum di tangkap. Ini pelanggaran masa lalu, artinya kasus-kasus tersebut bergulir tanpa adanya kejelasan dari pemerintah untuk mengadili para pelaku atau meminta maaf kepada para korban yang terdampak pelanggaran tersebut. Namun niat baik pemerintah untuk terus membuka kasus-kasus tersebut dan tidak menutupnya merupakan tindakan yang sudah cukup bagus biarpun harusnya pemerintah bisa bertindak dengan lebih lagi.
Tapi saya rasa, siapapun presidennya kasus pelanggaran HAM masa lalu ini akan sangat sulit untuk diungkap terlebih untuk menangkap para pelakunya, karena bukti yang sangat sedikit/hilang, pelaku yang mungkin sudah meninggal, tekanan dari petinggi militer, aib pemerintah, dll.

[Dewiana]

Video ini sudah beredar cukup lama yaitu 9 bulan lamanya dan memang dalam beberapa komentar terdapat pro dan kontra terhadap pidato yang disampaikan oleh Presiden RI Bpk. Joko Widodo terutama permintaan maaf terhadap korban dalam peristiwa G30S/PKI karena dalam persistiwa tersebut selain daripada menyebabkan kematian 6 Jendral dan 1 Perwira, akan tetapi pada peristiwa tersebut juga menyebababkan jutaan simpastisan PKI ikut terbunuh. Namun jauh sebelum jokowi menyoroti peristiwa ini, ada seroang ulama yang dalam beberapa pertemuan besar beliau berpidato yang menunjukan permintaan maaf kepada keluarga simpatisan PKI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, Dan atas adasar kemanusian ketika beliau dianugerahi sebagai presiden ke-emat RI beliau melakukan langkah yang heroik dengan mencabut Tap MPR yang memang berisi tentang pelarangan PKI dan Onderouw-nya. Namun seperti yang terjadi pada saat ini, banyak orang yang tidak menyetujui akan permintaan maaf tersebut yang pada akhirnya berujung pada sebuah perdebatan.

Hanya pada presiden Joko widodo Negara mengakui bahwa pelangaran HAM harus dijamin keadilannya, sehingga jika dijamin maka bangsa ini tidak layak dikatakan negara Hukum, Rakyat berhak menuntut keadilan dan juga negara harus menjatuhkan hukum bagi palangaran HAM dengan hukuman setimpal biar tidak ada lagi yang melakukan HAM berat kedepannya, sehingga tidak hanya peringatan HAM ajang memorial saja tiap tahun.

[blue Snow]

Hanya pada presiden Joko widodo Negara mengakui bahwa pelangaran HAM harus dijamin keadilannya, sehingga jika dijamin maka bangsa ini tidak layak dikatakan negara Hukum, Rakyat berhak menuntut keadilan dan juga negara harus menjatuhkan hukum bagi palangaran HAM dengan hukuman setimpal biar tidak ada lagi yang melakukan HAM berat kedepannya, sehingga tidak hanya peringatan HAM ajang memorial saja tiap tahun.

Tapi kok sampe sekarang kasus munir dan sebagian mahasiswa yang hilang tidak terungkap ya siapa dalangnya?, kenapa?, padahal kan presiden dari awal dia memerintah memprioritaskan pelanggaran HAM ini untuk diungkap ke muka peradilan, apa karena ada seseorang kuat yang berupaya mengggagalkan?. karena kita tahu sendirilah bagaimana jika mereka-mereka ini sudah masuk ke partai yang mendukung pemerintah, pasti akan ada intervensi dan hasutan supaya kasus ini tidak dilanjutkan. belum lagi kasus lapindo yang tak kunjung tuntas yang menghabiskan anggaran (APBN) trilunan rupiah.

[Renampun]

Hanya pada presiden Joko widodo Negara mengakui bahwa pelangaran HAM harus dijamin keadilannya, sehingga jika dijamin maka bangsa ini tidak layak dikatakan negara Hukum, Rakyat berhak menuntut keadilan dan juga negara harus menjatuhkan hukum bagi palangaran HAM dengan hukuman setimpal biar tidak ada lagi yang melakukan HAM berat kedepannya, sehingga tidak hanya peringatan HAM ajang memorial saja tiap tahun.

Tapi kok sampe sekarang kasus munir dan sebagian mahasiswa yang hilang tidak terungkap ya siapa dalangnya?, kenapa?, padahal kan presiden dari awal dia memerintah memprioritaskan pelanggaran HAM ini untuk diungkap ke muka peradilan, apa karena ada seseorang kuat yang berupaya mengggagalkan?. karena kita tahu sendirilah bagaimana jika mereka-mereka ini sudah masuk ke partai yang mendukung pemerintah, pasti akan ada intervensi dan hasutan supaya kasus ini tidak dilanjutkan. belum lagi kasus lapindo yang tak kunjung tuntas yang menghabiskan anggaran (APBN) trilunan rupiah.

benar gan, kasus munir kalo saya tidak salah sudah mau mencapai 17 tahun namun siapa dalang di baliknya masih belum tertangkap juga sampai sekarang, hanya kroco2 yang ada di pesawat saja yang tertangkap, hal ini mengindikasikan ada seseorang yang kuat yang sebenarnya merupakan dalang dari kasus munir, sementara lumpur lapindo juga sudah hampir 16 tahun, pemerintah di waktu itu benar benar seperti tutup mata pada kedua kejadian besar ini, bahkan hingga sekarang tidak ada kejelasan apapun tentang kedua kasus di atas.

[zuzie]

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?

Saya rasa isu-isu tentang pelanggaran HAM adalah isu musiman yang selalu di gaungkan tiap 5 tahun sekali / saat menjelang pemilihan umum. Isu ini di godok agar mempengaruhi elektabilitas salah satu calon tapi saya yakin ini hanya sekedar isu dan tidak mungkin ada tindakan lebih lanjut

Tapi saya berharap bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan HAM hanya terjadi di masa lalu, dan semoga di masa depan tidak ada lagi orang yang di diskriditkan dan di langgar hak hak asasinya sebagai individu.

Setuju dengan anda gan, sudah hal biasa jika menjelang pemilu kasus kasus lama akan dibongkar dan saya rasa itu adalah upaya bagi capres untuk mendapatkan respon dari masyarakat untuk mendapatkan suara terbanyak. Namun perlu diperhatikan lagi bagi pemerintah tidak semudah membalikkan telapak tangan saja untuk membongkar kasus lama dalam negeri ini apalagi kasus seperti munir yang sampai saat ini belum ada titik temu siapa yang bersalah. Hanya angan angan saja bagi masyarakat untuk berharap bisa terbongkar dengan segera

[Juse14]

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?

Saya rasa isu-isu tentang pelanggaran HAM adalah isu musiman yang selalu di gaungkan tiap 5 tahun sekali / saat menjelang pemilihan umum. Isu ini di godok agar mempengaruhi elektabilitas salah satu calon tapi saya yakin ini hanya sekedar isu dan tidak mungkin ada tindakan lebih lanjut

Tapi saya berharap bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan HAM hanya terjadi di masa lalu, dan semoga di masa depan tidak ada lagi orang yang di diskriditkan dan di langgar hak hak asasinya sebagai individu.

Setuju dengan anda gan, sudah hal biasa jika menjelang pemilu kasus kasus lama akan dibongkar dan saya rasa itu adalah upaya bagi capres untuk mendapatkan respon dari masyarakat untuk mendapatkan suara terbanyak. Namun perlu diperhatikan lagi bagi pemerintah tidak semudah membalikkan telapak tangan saja untuk membongkar kasus lama dalam negeri ini apalagi kasus seperti munir yang sampai saat ini belum ada titik temu siapa yang bersalah. Hanya angan angan saja bagi masyarakat untuk berharap bisa terbongkar dengan segera

Disini saya bukan mendukung salah satu calon presiden, namun ada sedikit unek-unek yang terus membayangi pikiran saya.

Saya selalu bertanya-tanya, seandainya pada pemilu kali ini Prabowo kembali kalah. Saya bertanya-tanya hal apakah dan tindakan seperti apakah yang dilakukan, juga hukuman seperti apakah yang akan diberikan kepada probowo? kalau memang yang memenangkan pemilu kali ini adalah Anis atau ganjar.

Dan jika memang prabowo ini terbukti bersalah dan melanggar HAM. Lalu kenapa prabowo masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Dan jika memang Prabowo bersalah, mengapa selama 2 periode pemerintahan Jokowi, beliau tidak melakukan tindakan apapun untuk menghukum prabowo atas perbuatan yang dilakukannya dimasalalu.? Yang dimana justru yang terjadi itu adalah sebaliknya, Jokowi malah mengangkat Prabowo sebagai mentrinya dan pada pemilu kali ini Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo, dengan memasangkan anaknya besama dengan Prabowo.?

[zuzie]

Disini saya bukan mendukung salah satu calon presiden, namun ada sedikit unek-unek yang terus membayangi pikiran saya.

Saya selalu bertanya-tanya, seandainya pada pemilu kali ini Prabowo kembali kalah. Saya bertanya-tanya hal apakah dan tindakan seperti apakah yang dilakukan, juga hukuman seperti apakah yang akan diberikan kepada probowo? kalau memang yang memenangkan pemilu kali ini adalah Anis atau ganjar.

Dan jika memang prabowo ini terbukti bersalah dan melanggar HAM. Lalu kenapa prabowo masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Dan jika memang Prabowo bersalah, mengapa selama 2 periode pemerintahan Jokowi, beliau tidak melakukan tindakan apapun untuk menghukum prabowo atas perbuatan yang dilakukannya dimasalalu.? Yang dimana justru yang terjadi itu adalah sebaliknya, Jokowi malah mengangkat Prabowo sebagai mentrinya dan pada pemilu kali ini Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo, dengan memasangkan anaknya besama dengan Prabowo.?

Yang saya tau sih gan, bahwa prabowo sebelumnya sudah lolos uji verikasi pemilihan sebanyak 3 kali dan hal itu membuktikan bahwa Prabowo tidak bersalah atau bersih dari pelanggaran HAM, dan menurut saya bahwa isu isu tentang prabowo itu sudah cukup lama dan hal lumrah jika mendekati  pilpres maka masalah yang kadaluwarsa akan diungkit kembali, ya mungkin itu salah satu strategi dari lawan capres prabowo.

Menurut aku ya gan, jokowi memasangkan gibran dengan prabowo adalah karena keduanya sama sama memiliki potensi untuk mensejahterakan rakyat dan keduanya memiliki visa misi yang hampir sama yaitu untuk kemajuan Indonesia.

[marcous]

Disini saya bukan mendukung salah satu calon presiden, namun ada sedikit unek-unek yang terus membayangi pikiran saya.

Saya selalu bertanya-tanya, seandainya pada pemilu kali ini Prabowo kembali kalah. Saya bertanya-tanya hal apakah dan tindakan seperti apakah yang dilakukan, juga hukuman seperti apakah yang akan diberikan kepada probowo? kalau memang yang memenangkan pemilu kali ini adalah Anis atau ganjar.

Dan jika memang prabowo ini terbukti bersalah dan melanggar HAM. Lalu kenapa prabowo masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Dan jika memang Prabowo bersalah, mengapa selama 2 periode pemerintahan Jokowi, beliau tidak melakukan tindakan apapun untuk menghukum prabowo atas perbuatan yang dilakukannya dimasalalu.? Yang dimana justru yang terjadi itu adalah sebaliknya, Jokowi malah mengangkat Prabowo sebagai mentrinya dan pada pemilu kali ini Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo, dengan memasangkan anaknya besama dengan Prabowo.?

Yang saya tau sih gan, bahwa prabowo sebelumnya sudah lolos uji verikasi pemilihan sebanyak 3 kali dan hal itu membuktikan bahwa Prabowo tidak bersalah atau bersih dari pelanggaran HAM, dan menurut saya bahwa isu isu tentang prabowo itu sudah cukup lama dan hal lumrah jika mendekati  pilpres maka masalah yang kadaluwarsa akan diungkit kembali, ya mungkin itu salah satu strategi dari lawan capres prabowo.

Menurut aku ya gan, jokowi memasangkan gibran dengan prabowo adalah karena keduanya sama sama memiliki potensi untuk mensejahterakan rakyat dan keduanya memiliki visa misi yang hampir sama yaitu untuk kemajuan Indonesia.

Perlu di garis bawahi bahwa Jokowi bukanlah pengusung pasangan calon Prabowo dan Gibran, sebab dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia itu dilarang oleh aturan. Namun terkait dengan isu pelanggaran Ham yang menimpa Prabowo, saya sependapat dengan penjelasan anda.

Untuk membuktikan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan pelanggaran Ham di masa lalu, perlu ada sebuah putusan pengadilan. Meski di lain sisi, kita percaya bahwa Prabowo terindikasi melakukannya, sebab reputasinya sebagai anggota Militer Indonesia yang pernah di tugaskan di wilayah konflik.

Tentu saja kita tidak menjadikan satu isu saja sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan kita juga tidak merasa perlu menghakimi bahwa setiap peserta Pilpres punya kesalahan. Sebagai masyarakat biasa, kita hanya di minta untuk memilih dengan bijaksana, tergantung pandangan pribadi dan tanpa paksaan dari siapapun.

[zuzie]

Yang saya tau sih gan, bahwa prabowo sebelumnya sudah lolos uji verikasi pemilihan sebanyak 3 kali dan hal itu membuktikan bahwa Prabowo tidak bersalah atau bersih dari pelanggaran HAM, dan menurut saya bahwa isu isu tentang prabowo itu sudah cukup lama dan hal lumrah jika mendekati  pilpres maka masalah yang kadaluwarsa akan diungkit kembali, ya mungkin itu salah satu strategi dari lawan capres prabowo.

Menurut aku ya gan, jokowi memasangkan gibran dengan prabowo adalah karena keduanya sama sama memiliki potensi untuk mensejahterakan rakyat dan keduanya memiliki visa misi yang hampir sama yaitu untuk kemajuan Indonesia.

Perlu di garis bawahi bahwa Jokowi bukanlah pengusung pasangan calon Prabowo dan Gibran, sebab dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia itu dilarang oleh aturan. Namun terkait dengan isu pelanggaran Ham yang menimpa Prabowo, saya sependapat dengan penjelasan anda.

Untuk membuktikan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan pelanggaran Ham di masa lalu, perlu ada sebuah putusan pengadilan. Meski di lain sisi, kita percaya bahwa Prabowo terindikasi melakukannya, sebab reputasinya sebagai anggota Militer Indonesia yang pernah di tugaskan di wilayah konflik.

Tentu saja kita tidak menjadikan satu isu saja sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan kita juga tidak merasa perlu menghakimi bahwa setiap peserta Pilpres punya kesalahan. Sebagai masyarakat biasa, kita hanya di minta untuk memilih dengan bijaksana, tergantung pandangan pribadi dan tanpa paksaan dari siapapun.

Baik gan, pendapat anda benar mungkin saya yang kurang paham tentang perpolitikan 😁😁

Sebagai hak memilih tentunya kita rakyat biasa bebas akan pilihan yang akan kita hendak kii, mungkin disaat saat seperti ini provokasi dan paksaan banyak dilakukan oleh orang orang tertentu yang akan menghasut masyarakat untuk memilih partai yang diusungnya supaya mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat dan jika masyarakat nya tidak peka akan hal itu maka mudah saja akan terpengaruh dengan hasutan dan mungkin ada iming iming dalam bentuk apapun itu.
 
Bagi masyarakat yang bersih dan jujur maka hal tersebut tidaklah akan berguna, tetapi apakah masyarakat dinegara kita masih mempunyai sikap bersih dan jujur?? ya kita pasti sudah tahu jawabannya sendiri sendiri.😁

[Juse14]

Disini saya bukan mendukung salah satu calon presiden, namun ada sedikit unek-unek yang terus membayangi pikiran saya.

Saya selalu bertanya-tanya, seandainya pada pemilu kali ini Prabowo kembali kalah. Saya bertanya-tanya hal apakah dan tindakan seperti apakah yang dilakukan, juga hukuman seperti apakah yang akan diberikan kepada probowo? kalau memang yang memenangkan pemilu kali ini adalah Anis atau ganjar.

Dan jika memang prabowo ini terbukti bersalah dan melanggar HAM. Lalu kenapa prabowo masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Dan jika memang Prabowo bersalah, mengapa selama 2 periode pemerintahan Jokowi, beliau tidak melakukan tindakan apapun untuk menghukum prabowo atas perbuatan yang dilakukannya dimasalalu.? Yang dimana justru yang terjadi itu adalah sebaliknya, Jokowi malah mengangkat Prabowo sebagai mentrinya dan pada pemilu kali ini Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo, dengan memasangkan anaknya besama dengan Prabowo.?

Yang saya tau sih gan, bahwa prabowo sebelumnya sudah lolos uji verikasi pemilihan sebanyak 3 kali dan hal itu membuktikan bahwa Prabowo tidak bersalah atau bersih dari pelanggaran HAM, dan menurut saya bahwa isu isu tentang prabowo itu sudah cukup lama dan hal lumrah jika mendekati  pilpres maka masalah yang kadaluwarsa akan diungkit kembali, ya mungkin itu salah satu strategi dari lawan capres prabowo.

Menurut aku ya gan, jokowi memasangkan gibran dengan prabowo adalah karena keduanya sama sama memiliki potensi untuk mensejahterakan rakyat dan keduanya memiliki visa misi yang hampir sama yaitu untuk kemajuan Indonesia.

Perlu di garis bawahi bahwa Jokowi bukanlah pengusung pasangan calon Prabowo dan Gibran, sebab dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia itu dilarang oleh aturan. Namun terkait dengan isu pelanggaran Ham yang menimpa Prabowo, saya sependapat dengan penjelasan anda.

Untuk membuktikan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan pelanggaran Ham di masa lalu, perlu ada sebuah putusan pengadilan. Meski di lain sisi, kita percaya bahwa Prabowo terindikasi melakukannya, sebab reputasinya sebagai anggota Militer Indonesia yang pernah di tugaskan di wilayah konflik.

Tentu saja kita tidak menjadikan satu isu saja sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan kita juga tidak merasa perlu menghakimi bahwa setiap peserta Pilpres punya kesalahan. Sebagai masyarakat biasa, kita hanya di minta untuk memilih dengan bijaksana, tergantung pandangan pribadi dan tanpa paksaan dari siapapun.

Dan apakah pemerintah kita itu cukup patuh dengan aturan yang mereka buat..? Saya rasa tidak gan..!

Memang baik itu presiden maupun kepala desa, mereka itu dilarang untuk pro kepada salah catu calon dan juga ikut untuk mengkapnyekannya, karena itu bertentangan dengan aturan dan seorang pemerintah, ASN, PNS, Polisi dan TNI, mereka itu dituntut untuk bersikap netral kepada semua calon.

Tetapi tetap saja ketika saya melihat sikap politik Jokowi, ia lebih condong kepada pasangan dengan nomor urut 2. Mengapa saya mengatkan demikian.? Bukan hanya berbicara bahwa anaknya mencalonkan diri sebagai cawapres dan berpasangan dengan Prabowo. Tetapi dengan bergabungnya SAMAWI (Solidaritas Ulama Muda Jokowi) bersama pasangan Prabowo-Gibran, kita sudah tahu dong bahwa arah politik Jokowi kemana, yang dimana sementara itu samawi ini adalah sebuah organisasi yang dibawah binaan Jokowi itu sendiri.

Dan kembali kepada permasalahan HAM, dengan dicopotnya atau di pecatnya Prabowo dari jabatan juga pangkatnya sebagai Letnan Jendral.  Itu sudah menjadi balasan yang setimpal untuknya. karena Prabowo ini hanya sebagai pelaku dan kita tidak pernah mengetahui siapa dalang dibalik kejadian itu.

[Fakhrulenclix]

Yang saya tau sih gan, bahwa prabowo sebelumnya sudah lolos uji verikasi pemilihan sebanyak 3 kali dan hal itu membuktikan bahwa Prabowo tidak bersalah atau bersih dari pelanggaran HAM, dan menurut saya bahwa isu isu tentang prabowo itu sudah cukup lama dan hal lumrah jika mendekati  pilpres maka masalah yang kadaluwarsa akan diungkit kembali, ya mungkin itu salah satu strategi dari lawan capres prabowo.

Menurut aku ya gan, jokowi memasangkan gibran dengan prabowo adalah karena keduanya sama sama memiliki potensi untuk mensejahterakan rakyat dan keduanya memiliki visa misi yang hampir sama yaitu untuk kemajuan Indonesia.

Saya juga berpikir demikian, ini isu lama yang berulang kali di angkat untuk menjatuhkan ekstabilitas Prabowo yang dilakukan oleh lawan politiknya, dan saya melihat ini sebagai isu yang cukup amat bodoh karena jika memang Prabowo bersalah atas kasus pelanggaran HAM mengapa ia tidak di tandak dari tahun tahun sebelumnya.

Namun untuk alasan Jokowi yang memasangkan Gibran dengan Prabowo bukan karena alasan lain yang positif untuk kemajuan Indonesia justru ini adalah pelanggaran moral yang di lakukan oleh Jokowi untuk terus melanjutkan kekuaaan yang diberikan ataupun di teruskan oleh anaknya dengan menghalalkan segala cara.
Jujur saja, saya adalah orang yang sangat menyukai Prabowo sebelumnya bahkan dari 2 Pilpres sebelumnya saya selalu memiliki Prabowo namun dengan apa yang terjadi saat ini ketika Prabowo berpasangan dengan Gibran saya pikir itu suatu kesalahan besar yang tidak bisa di toleransi, ini cacat hukum ketika MK memutuskan ataupun membuat aturan baru hanya untuk Gibran.

[MiauKitchen]

12 pelanggaran HAM yang diakui oleh pemerintah tersebut merupakan isu yang sensitif yang dimana berkaitan dengan pelanggaran masa lalu yang sampai sekarang ini belum tuntas dan pelakunya belum di tangkap. Ini pelanggaran masa lalu, artinya kasus-kasus tersebut bergulir tanpa adanya kejelasan dari pemerintah untuk mengadili para pelaku atau meminta maaf kepada para korban yang terdampak pelanggaran tersebut. Namun niat baik pemerintah untuk terus membuka kasus-kasus tersebut dan tidak menutupnya merupakan tindakan yang sudah cukup bagus biarpun harusnya pemerintah bisa bertindak dengan lebih lagi.
Tapi saya rasa, siapapun presidennya kasus pelanggaran HAM masa lalu ini akan sangat sulit untuk diungkap terlebih untuk menangkap para pelakunya, karena bukti yang sangat sedikit/hilang, pelaku yang mungkin sudah meninggal, tekanan dari petinggi militer, aib pemerintah, dll.

Betul tuh saya setuju,memang sangat sulit untuk dibuktikan kembali,apa lagi itu kejadian udah lama,karena banyak paktor yang saya rasa sudah hilang sebagian jejaknya.