Hukum di Negeri Ini

[silpersurfer]

.........................

Karena dalam hal ini kita sebagai masyarakat juga terlalu menormalisasi sebuah situasi dimana justru hal negatif yang selalu menjadi patokan mengingat secara sadar kita juga sudah faham bahwa beberapa hal pada akhirnya hanya bisa diselesaikan dengan uang untuk memperlancar. Meskipun tidak semua seperti itu tetapi kenyataannya secara sadar atau tidak kita juga masih terlalu membuat ini menjadi normal seperti memberikan amplop untuk sebuah perizinan atau menyelipkan uang ketika ada razia itu adalah sebuah tindakan yang pada akhirnya memunculkan stigma bahwa uang adalah sesuatu hal yang bisa menyelesaiakna masalah dedngan mudah atau memperlancar apa yang ingin kita lakukan.

Hal ini membuat kondisi di negara kita yang kacau semakin kacau dan disadari atau tidak regulasi yang diberikan sekarang tentu pada akhirnya menjadi sebuah hal yang memicu kita melakukan hal tersebut (menggunakan uang sebagai pelicin) seperti dalam dunia kerja dimana ketika kita ingin memulai kerja maka harus ada uang masuk sebagai syarat kita diterima dengan mudah dan ketika hal ini tidak dilakukan maka pada akhirnya situasinya menjadi lebih rumit.

Kalau saja pemerintah cukup gesit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mungkin masyarakat tidak akan melakukan suap, seperti dalam pebuatan KTP, KK dan sejenisnya, yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena berbagai macam alasan seperti kehabisan Blanko, kertas dsb, yang mebuat masyarkat sedikit jengkel sehingga agar semuanya bisa lancar dan cepat, maka harus menggunakan pelicin (uang).

Disisi lain, masyarakat Indonesia itu sedikit malas ketika harus menjalani persidangan, sehingga ketika mereka di tilang oleh polisi, mereka memilih untuk menyelesaikannya langsung ditempat dibandingkan harus ke persidangan, Karena toh pada akhirnya ketika ke persidangan ujung-ujungnya kena denda.

Kasus yang terdekat saja kita bisa melihat bahwa aturan terkadang menajdi penghambat ketika tidak ada uang didalamnya yang terjadi kepada Tri Cahyaningsih dimana dia adalah salah satu CPNS yang gagal lolos menjadi PNS hanya karena kurangg tinggi badan 0.5cm saja padahal dia adalah peserta yang memiliki nilai tertinggi dalam test.
Cerita Tri Gagal CPNS karena Tinggi Badan Kurang 0,5 Cm padahal jika kita berkaca lebih jauh sebenarnya tinggi badan itu tidak terlalu mempengaruhi kompetensi dan kinerja hanya saja ketika aturan yang di ribetkan membuat situasi kita mencari alternatif dengan uang sebagai solusi.

begitulah adanya ketika anda tidak memiliki orang dalam, mereka akan melakukan segala cara dengan aturan konyol agar anda tidak lulus, sekalipun anda itu adalah orang yang cukup pintar. CPNS hanyalah sebuah formalitas, karena orang-orang yang akan menjadi PNS sebenarnya sudah ditentukan bahkan sebelum tes dimulai. Hanya orang-orang terdekanya dan orang-orang memeberikan pelicin lah yang akan menjadi PNS atau ASN. Sehingga pada akhirnya kita bisa lihat sendiri bagaimana kualitas dari PNS dan ASN saat ini.

[Raflesia]

Karena dalam hal ini kita sebagai masyarakat juga terlalu menormalisasi sebuah situasi dimana justru hal negatif yang selalu menjadi patokan mengingat secara sadar kita juga sudah faham bahwa beberapa hal pada akhirnya hanya bisa diselesaikan dengan uang untuk memperlancar. Meskipun tidak semua seperti itu tetapi kenyataannya secara sadar atau tidak kita juga masih terlalu membuat ini menjadi normal seperti memberikan amplop untuk sebuah perizinan atau menyelipkan uang ketika ada razia itu adalah sebuah tindakan yang pada akhirnya memunculkan stigma bahwa uang adalah sesuatu hal yang bisa menyelesaiakna masalah dedngan mudah atau memperlancar apa yang ingin kita lakukan.

Hal ini membuat kondisi di negara kita yang kacau semakin kacau dan disadari atau tidak regulasi yang diberikan sekarang tentu pada akhirnya menjadi sebuah hal yang memicu kita melakukan hal tersebut (menggunakan uang sebagai pelicin) seperti dalam dunia kerja dimana ketika kita ingin memulai kerja maka harus ada uang masuk sebagai syarat kita diterima dengan mudah dan ketika hal ini tidak dilakukan maka pada akhirnya situasinya menjadi lebih rumit.

Kalau saja pemerintah cukup gesit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mungkin masyarakat tidak akan melakukan suap, seperti dalam pebuatan KTP, KK dan sejenisnya, yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena berbagai macam alasan seperti kehabisan Blanko, kertas dsb, yang mebuat masyarkat sedikit jengkel sehingga agar semuanya bisa lancar dan cepat, maka harus menggunakan pelicin (uang).

Disisi lain, masyarakat Indonesia itu sedikit malas ketika harus menjalani persidangan, sehingga ketika mereka di tilang oleh polisi, mereka memilih untuk menyelesaikannya langsung ditempat dibandingkan harus ke persidangan, Karena toh pada akhirnya ketika ke persidangan ujung-ujungnya kena denda.

Saya pikir dalam kondisi ini terjadi akibat kita selalu merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar sehingga pada akhirnya apa yang sudah tertanam sejak awal dimana suap menyuap itu menjadi sebuah situasi yang normal pada akhirnya yang membuat ketika tidak ada uang maka tidak akan berjalan dengan lancar untuk masyarakat sehingga ini memunculkan stigma kemalasan untuk beberapa pelayanan karena mereka menganggap bahwa apa yang dikerjakan tanpa uang maka harus ada sedikit kendala agar menjadi pembeda dan itu benar-benar terjadi ketika pelayanan sedikit lebih lama, keramahan juga sedikit berkurang yang membuat situasinya sudah jelas itu membuat situasi suap menyuap menjadi sebuah hal yang pada akhirnya seperti dinormalisasi oleh semua pihak tidak hanya oleh pejabatnya tetapi juga oleh masyarakatnya.
Kita selalu komplain tentang korupsi yang ada saat ini tetapi disisi lain kita juga secara tidak sadar melakukan praktik seperti ini meskipun skalanya lebih kecil tetapi memang kita secara tidak langsung berkontribusi dalam membudidayakan korupsi di tatanan kepemerintahan di negara kita ini.

Kasus yang terdekat saja kita bisa melihat bahwa aturan terkadang menajdi penghambat ketika tidak ada uang didalamnya yang terjadi kepada Tri Cahyaningsih dimana dia adalah salah satu CPNS yang gagal lolos menjadi PNS hanya karena kurangg tinggi badan 0.5cm saja padahal dia adalah peserta yang memiliki nilai tertinggi dalam test.
Cerita Tri Gagal CPNS karena Tinggi Badan Kurang 0,5 Cm padahal jika kita berkaca lebih jauh sebenarnya tinggi badan itu tidak terlalu mempengaruhi kompetensi dan kinerja hanya saja ketika aturan yang di ribetkan membuat situasi kita mencari alternatif dengan uang sebagai solusi.

begitulah adanya ketika anda tidak memiliki orang dalam, mereka akan melakukan segala cara dengan aturan konyol agar anda tidak lulus, sekalipun anda itu adalah orang yang cukup pintar. CPNS hanyalah sebuah formalitas, karena orang-orang yang akan menjadi PNS sebenarnya sudah ditentukan bahkan sebelum tes dimulai. Hanya orang-orang terdekanya dan orang-orang memeberikan pelicin lah yang akan menjadi PNS atau ASN. Sehingga pada akhirnya kita bisa lihat sendiri bagaimana kualitas dari PNS dan ASN saat ini.

Dengan melihat pendapat anda ini secara tidak langsung kita juga pasti sadar meskipun KKN di negara kita itu menjadi sebuah cara yang curang atau bahkan ilegal tetapi pada pengaplikasiannya memang hal itu masih sangat berpengaruh dari perananan terkecil saja dari masyarakat biasa sampai ke beberapa jabatan tertinggi di negara dimana KKN dan politik balas budi masih tetapi merajalela.

[reagansimms]

Dengan melihat pendapat anda ini secara tidak langsung kita juga pasti sadar meskipun KKN di negara kita itu menjadi sebuah cara yang curang atau bahkan ilegal tetapi pada pengaplikasiannya memang hal itu masih sangat berpengaruh dari perananan terkecil saja dari masyarakat biasa sampai ke beberapa jabatan tertinggi di negara dimana KKN dan politik balas budi masih tetapi merajalela.

Selama masih ada orang dalam, maka semua urusan akan teratasi. Begitulah realita yang terjadi sekarang, tidak ada yang benar-benar menjalankan hukum seperti yang sudah disusun dalam UUD, padahal memerintah membayar mereka setiap bulan untuk menjalankan admistrasi sesuai dengan aturan yang berlalu.
Suap menyuap sudah menjadi rahasia umum, seperti kasus yang baru saja diangkat ke permukaan, para petinggi pertamina menyetor uang sebesar 50 Milyar setiap bulan ke lembaga kementrian terkait, mungkin uang tersebut sebagai balas Budi atas jabatan yang mereka dapatkan.

[Gaza13]

Dengan melihat pendapat anda ini secara tidak langsung kita juga pasti sadar meskipun KKN di negara kita itu menjadi sebuah cara yang curang atau bahkan ilegal tetapi pada pengaplikasiannya memang hal itu masih sangat berpengaruh dari perananan terkecil saja dari masyarakat biasa sampai ke beberapa jabatan tertinggi di negara dimana KKN dan politik balas budi masih tetapi merajalela.

Selama masih ada orang dalam, maka semua urusan akan teratasi. Begitulah realita yang terjadi sekarang, tidak ada yang benar-benar menjalankan hukum seperti yang sudah disusun dalam UUD, padahal memerintah membayar mereka setiap bulan untuk menjalankan admistrasi sesuai dengan aturan yang berlalu.
Suap menyuap sudah menjadi rahasia umum, seperti kasus yang baru saja diangkat ke permukaan, para petinggi pertamina menyetor uang sebesar 50 Milyar setiap bulan ke lembaga kementrian terkait, mungkin uang tersebut sebagai balas Budi atas jabatan yang mereka dapatkan.

Ya inilah bobroknya hukum di negara kita gan, tumpul ke atas tajam ke bawah, ya rakyat pun hanya bisa menonton saja apa yang dilakukan oleh para pejabat tersebut dari tahun ke tahun rakyat tidak bisa berbuat banyak tentang undang-undang yang telah di ciptakan ataupun merubahnya. Kita pernah melihat waktu itu pemerintah sebelum nya bagaimana mahfud MD mengajukan perencanaan perampasan aset dan lihat hasilnya apa yang diucapkan oleh bambang Pacul ini sangat menyakiti seluruh rakyat Indonesia ini dan kasus lainnya seperti nenek yang mencuri makanan karena kelaparan dihukum lebih berat dibandingkan dengan pejabat yang melakukan korupsi, ini sebagian contoh nyata dan di pertontonkan secara publik. Setiap pergantian kepala negara dari tahun ke tahun tidak ada satu pun yang benar-benar memberantas habis mereka sampai ke akar-akarnya dalam arti benar-benar di tegakan hukuman mati bagi para koruptor.

[Raflesia]

Dengan melihat pendapat anda ini secara tidak langsung kita juga pasti sadar meskipun KKN di negara kita itu menjadi sebuah cara yang curang atau bahkan ilegal tetapi pada pengaplikasiannya memang hal itu masih sangat berpengaruh dari perananan terkecil saja dari masyarakat biasa sampai ke beberapa jabatan tertinggi di negara dimana KKN dan politik balas budi masih tetapi merajalela.

Selama masih ada orang dalam, maka semua urusan akan teratasi. Begitulah realita yang terjadi sekarang, tidak ada yang benar-benar menjalankan hukum seperti yang sudah disusun dalam UUD, padahal memerintah membayar mereka setiap bulan untuk menjalankan admistrasi sesuai dengan aturan yang berlalu.
Suap menyuap sudah menjadi rahasia umum, seperti kasus yang baru saja diangkat ke permukaan, para petinggi pertamina menyetor uang sebesar 50 Milyar setiap bulan ke lembaga kementrian terkait, mungkin uang tersebut sebagai balas Budi atas jabatan yang mereka dapatkan.

Seperti yang saya katakan sebelumnya kenapa hal seperti ini bisa terjadi karena memang kita terlalu menormalisasi seolah tampak hal seperti ini adalah hal yang biasa terjadi yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini dimana stigmanya yang perlahan dirubah ke arah yang menormalkan hal bejad yang membuat segala sesuatu tanpa ada penyuapan atau pelicinan hanya akan membuang waktu tanpa ada kejelasan dan tidak akan mendapatkan apapun dari itu.

Maka dari itu, dalam hal ini kita tidak bisa hanya terpokus kepada para pejabat dan pemerintah saja ketika memang ingin menghentikan lingkaran setan seperti ini tetapi semua elemen harusnya memang saling bahu membahu jika memang ingin keluar dari hal seperti ini tetapi tentu itu juga akan sangat sulit (meskipun masih bisa dilakukan jika semua sadar bahwa itu salah) untuk dilakukan.
Kita tidak perlu jauh-jauh ke pejabat untuk sekarang karena pada akhirnya di lingkungan kita untuk mendapatkan pelayanan atau ketika kita ingin bekerja di salah satu perusahaan atau pabrik saja masih banyak praktik suap menyuap terjadi. Dalam hal ini lingkungan kecil yang kita miliki saja sudah tercemar bagaimana lingkungan yang lebih bersar dimana dunia politik dan pemerintahan yang pada faktanya jauh lebih kejam dan tidak manusiawi dalam urusan suap menyuap. Sudah banyak contoh saat ini yang sangat terlihat tetapi meskipun begitu dan meskipun otak kita masih waras dalam mengatakan bahwa itu adalah kesalahan kita juga tidak bisa berbuat banyak karena ketika kita menolak sistem seperti ini justru kita akan dianggap sebagai seseoarng yang harus disingkirkan ketika kita bereaksi terlalu keras terhadap normalisasi konyol yang terjadi saat ini.

[Velemir Sava]

Maka dari itu, dalam hal ini kita tidak bisa hanya terpokus kepada para pejabat dan pemerintah saja ketika memang ingin menghentikan lingkaran setan seperti ini tetapi semua elemen harusnya memang saling bahu membahu jika memang ingin keluar dari hal seperti ini tetapi tentu itu juga akan sangat sulit (meskipun masih bisa dilakukan jika semua sadar bahwa itu salah) untuk dilakukan.

Mereka adalah oknum yang selalu memamfaatkan semua peluang yang mungkin untuk dijadikan uang tambahan penghasilan yang dianggap wajar dan hal umum untuk dikutip, Tentu saja pelakunya tidak satu orang harus berjamaah jika tidak tidak akan singkron ketika dijalankan dan itu Jika kita melihat pola dan kinerja mereka apakah dimainkan pada pemerintah pusat maupun daerah memang sudah begitu adatnya semua sudah terstuktur dan tersistem.

Saya pikir hanya satu cara yang ampuh membunuh rantai korupsi;

Buat ketergantungan akan uang berkurang artinya ambisi menumpuk kekayan dihilangkan artinya pemerintah buat peraturan yang membuat bosan mereka. contoh kecilnya untuk semua kegiatan moda transportasi angkutan barang/jasa
serta kerja baik masyrakat, aparatur negara semua pakai kereta api tanpa pandang bulu, hilangkan mall, showroom mobil dan kembali ke pasar rakyat saja. jika mau beli tanah untuk buat rumah yang standar dibatasi besarannya minimal 1 lantai dengan 4 kamar lengkap watsannya.  

Jadi akan lahir asumsi ngapain menumpuk kekayaan lebih jika semua sudah ada standarnya tidak boleh lebih jika lebih kena pemeriksaan dan akan ditanya oleh pihak berwenang. Terdengar konyol tapi jika itu berjalan cukup banyak penghematan dan semua transaksi pembayaran dan keuangan pakai teknologi, seperti blockchain agar transparan, tercatat dan tidak dapat dimanipulasi dengan se-enak mau mereka.

[Raflesia]

Maka dari itu, dalam hal ini kita tidak bisa hanya terpokus kepada para pejabat dan pemerintah saja ketika memang ingin menghentikan lingkaran setan seperti ini tetapi semua elemen harusnya memang saling bahu membahu jika memang ingin keluar dari hal seperti ini tetapi tentu itu juga akan sangat sulit (meskipun masih bisa dilakukan jika semua sadar bahwa itu salah) untuk dilakukan.

Mereka adalah oknum yang selalu memamfaatkan semua peluang yang mungkin untuk dijadikan uang tambahan penghasilan yang dianggap wajar dan hal umum untuk dikutip, Tentu saja pelakunya tidak satu orang harus berjamaah jika tidak tidak akan singkron ketika dijalankan dan itu Jika kita melihat pola dan kinerja mereka apakah dimainkan pada pemerintah pusat maupun daerah memang sudah begitu adatnya semua sudah terstuktur dan tersistem.

Kita semua pasti akan mengatakan hal itu seolah kita sudah dirancang untuk mengatakan sesuatu ketika para pejabat atau pemerintah melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan maka kita akan menganggap itu sebagai oknum tetapi faktanya untuk saat ini bahkan kita bisa tahu bahwa oknum nya bahkan jauh lebih banyak diari yang dipikirkan bahkan sebenarnya pengenaan kata untuk oknum di pejabat kita itu lebih cocok kepada orang baik bukan bagi mereka yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena perbandingannya saya rasa sedikit sekali para pejabat atau pemerintah yang jujur di negara kita dibanding dengan mereka yang korup. Bukan berarti ini tidak ada ya karena kita juga tidak bisa mengklasifikasikan semua buruk karena pasti masih ada yangg baik tetapi perbandingnanya saya rasa cukup sedikit bahkan langka.

Saya pikir hanya satu cara yang ampuh membunuh rantai korupsi;

Buat ketergantungan akan uang berkurang artinya ambisi menumpuk kekayan dihilangkan artinya pemerintah buat peraturan yang membuat bosan mereka. contoh kecilnya untuk semua kegiatan moda transportasi angkutan barang/jasa
serta kerja baik masyrakat, aparatur negara semua pakai kereta api tanpa pandang bulu, hilangkan mall, showroom mobil dan kembali ke pasar rakyat saja. jika mau beli tanah untuk buat rumah yang standar dibatasi besarannya minimal 1 lantai dengan 4 kamar lengkap watsannya.  

Jadi akan lahir asumsi ngapain menumpuk kekayaan lebih jika semua sudah ada standarnya tidak boleh lebih jika lebih kena pemeriksaan dan akan ditanya oleh pihak berwenang. Terdengar konyol tapi jika itu berjalan cukup banyak penghematan dan semua transaksi pembayaran dan keuangan pakai teknologi, seperti blockchain agar transparan, tercatat dan tidak dapat dimanipulasi dengan se-enak mau mereka.

Itu tidak akan bisa dilakukan, hilangkan mall, showroom atau hal-hal yang menjadik keuntungan dari segi pajak? Jelas selain dari hal ini akan dianggap memperburuk suasana apalagi kita tahu bahwa pada akhirnya hal ini juga tidak akan menghapuskan ketergantungan orang-orang terhadap uang. apalagi ketika kita menyangkut pautkannya dengan pembayaran via blockchain atau bitcoin karena sampai saat ini meskipun negara kita masih cukup ramah dengan crypto tetapi kita masih akan menganggap ini adalah komoditas bukan alat pembayaran yang sah.
Selain itu, kita juga jangan lupakan bahwa kita saat ini masih menganut sistem demokrasi meskipun saat ini tidak terlalu mencerminkan demkorasi sehingga kita tidak bisa mengatur segala bentuk apapun dengan sama rata seperti mencoba untuk standar pembatsan pembelian tanah/bangunan dll seperti yang mas nya katakan karena ini lebih mengacu kepada sama rata seperti yang sistem komunis tetapkan sehingga pada akhirnya saran ini bisa mengakibatkan pro dan kontra kembali pada akhirnya.

[Velemir Sava]

Itu tidak akan bisa dilakukan, hilangkan mall, showroom atau hal-hal yang menjadik keuntungan dari segi pajak? Jelas selain dari hal ini akan dianggap memperburuk suasana apalagi kita tahu bahwa pada akhirnya hal ini juga tidak akan menghapuskan ketergantungan orang-orang terhadap uang. apalagi ketika kita menyangkut pautkannya dengan pembayaran via blockchain atau bitcoin karena sampai saat ini meskipun negara kita masih cukup ramah dengan crypto tetapi kita masih akan menganggap ini adalah komoditas bukan alat pembayaran yang sah.
Selain itu, kita juga jangan lupakan bahwa kita saat ini masih menganut sistem demokrasi meskipun saat ini tidak terlalu mencerminkan demkorasi sehingga kita tidak bisa mengatur segala bentuk apapun dengan sama rata seperti mencoba untuk standar pembatsan pembelian tanah/bangunan dll seperti yang mas nya katakan karena ini lebih mengacu kepada sama rata seperti yang sistem komunis tetapkan sehingga pada akhirnya saran ini bisa mengakibatkan pro dan kontra kembali pada akhirnya.

Saya tahu kita negara yang menganut sistem demokrasi bukan yang lain seperti yang anda maksudkan tapi Setidaknya apa yang telah diamanhkan dalam sila kelima dari pancasila dapat diimplikasikan dengan baik sampai ke titik terendah. Terus menurut anda apa konsep lain untuk memakmurkan rakyat yang sudah masuk level kurang mampu/miskin yang saat ini semakin tertekan dengan kondisi ekonomi yang selalu jadi objek pembahasan dari program atau kampanye  pemerintah atau para pejabat di senayan itu saja.

Negara ini sudah seperti pasar keuangan atau saham saja jika kata lihat  dimana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. mereka akan terus memamfaatkan pangkat dan jabatannya untuk nolkan SPPD dalam DPA setiap tahun dengan kegiatan-kegiatan super yang mereka ajukan setiap tahun.

Satu hal lagi setidaknya negara kita janganlah selalu dicap sebagai negara penghasil barang baku saja dan selalu paksakan rakyatnya dengan secara halus dikenakan pajak diberbagai sektor. Jika anda sudah memiliki Npwp terus telat anda lapor untuk tahun ini bersiap saja kena denda Rp. 100,000. bayangkan jika kita  juga seorang yang masuk katagori wajib pajak telat lapor bulanan saja kena cash apalagi SPT anda tahunannya.

[abhiseshakana]

Itu tidak akan bisa dilakukan, hilangkan mall, showroom atau hal-hal yang menjadik keuntungan dari segi pajak? Jelas selain dari hal ini akan dianggap memperburuk suasana apalagi kita tahu bahwa pada akhirnya hal ini juga tidak akan menghapuskan ketergantungan orang-orang terhadap uang. apalagi ketika kita menyangkut pautkannya dengan pembayaran via blockchain atau bitcoin karena sampai saat ini meskipun negara kita masih cukup ramah dengan crypto tetapi kita masih akan menganggap ini adalah komoditas bukan alat pembayaran yang sah.
Selain itu, kita juga jangan lupakan bahwa kita saat ini masih menganut sistem demokrasi meskipun saat ini tidak terlalu mencerminkan demkorasi sehingga kita tidak bisa mengatur segala bentuk apapun dengan sama rata seperti mencoba untuk standar pembatsan pembelian tanah/bangunan dll seperti yang mas nya katakan karena ini lebih mengacu kepada sama rata seperti yang sistem komunis tetapkan sehingga pada akhirnya saran ini bisa mengakibatkan pro dan kontra kembali pada akhirnya.

Saya tahu kita negara yang menganut sistem demokrasi bukan yang lain seperti yang anda maksudkan tapi Setidaknya apa yang telah diamanhkan dalam sila kelima dari pancasila dapat diimplikasikan dengan baik sampai ke titik terendah. Terus menurut anda apa konsep lain untuk memakmurkan rakyat yang sudah masuk level kurang mampu/miskin yang saat ini semakin tertekan dengan kondisi ekonomi yang selalu jadi objek pembahasan dari program atau kampanye  pemerintah atau para pejabat di senayan itu saja.

Negara ini sudah seperti pasar keuangan atau saham saja jika kata lihat  dimana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. mereka akan terus memamfaatkan pangkat dan jabatannya untuk nolkan SPPD dalam DPA setiap tahun dengan kegiatan-kegiatan super yang mereka ajukan setiap tahun.

Satu hal lagi setidaknya negara kita janganlah selalu dicap sebagai negara penghasil barang baku saja dan selalu paksakan rakyatnya dengan secara halus dikenakan pajak diberbagai sektor. Jika anda sudah memiliki Npwp terus telat anda lapor untuk tahun ini bersiap saja kena denda Rp. 100,000. bayangkan jika kita  juga seorang yang masuk katagori wajib pajak telat lapor bulanan saja kena cash apalagi SPT anda tahunannya.

Aman Gan, Untuk kebijakan pertama yang diambil presiden prabowo setelah menjabat adalah efisiensi di kementrian dan kelembagaan yang sampai dinarasikan bahwa penurunan daya beli masyarakat disebabkan karena efisiensi ini khususnya pengusaha tour and travel, eo sampai catering, pemangkasan sampai 90% angkanya.

Program MBG adalah salah satu cara agar ketimpangan semakin berkurang kedepannya, di Indonesia tidak boleh ada kelaparan. Kenyataannya banyak warga yang abai makanya pemerintah harus hadir. Selain itu adanya MBG juga memaksa uang berputar di ekonomi kelas bawah. Beda dengan vendor bansos pasca Covid yang didominasi kelas menengah atas. MBG ini proyek murah sehingga vendor-vendor mayoritas adalah umkm dan ibu-ibu rumah tangga. Memberikan kesempatan kelas ekonomi bawah untuk berkarya.

Negara berkembang identik dengan negera pengahasil bahan baku bukan barang jadi. Selain infrastruktur tekhnologinya belum tersedia butuh menarik investor asing masuk. Permasalahannya adalah harga tenaga kerja kita kurang kompetitif dibandingkan dengan beberapa negara tujuan investasi seperti Vietnam dan Bangladesh dengan tenaga kerja yang lebih murah. Selain itu pasar rakyat Indonesia tidak bisa diandalkan untuk pemenuhan demand industri barang jadi dalam negeri. Karena rakyat Indonesia lebih tertarik barang impor.

Masalah pembayaran pajak adalah kewajiban warga negara, tapi harus adil, yang kaya ya bayarnya lebih banyak dan jika menunggak harus ditindak tegas jangan kebawah tajam keatas tumpul. Keadilan harus ditegakkan, peraturan dibuat dan diterapkan untuk dipatuhi, sementara kalo denda tujuannya agar tertib bayar pajak.

[@nn@_pen9]

Ya inilah bobroknya hukum di negara kita gan, tumpul ke atas tajam ke bawah, ya rakyat pun hanya bisa menonton saja apa yang dilakukan oleh para pejabat tersebut dari tahun ke tahun rakyat tidak bisa berbuat banyak tentang undang-undang yang telah di ciptakan ataupun merubahnya. Kita pernah melihat waktu itu pemerintah sebelum nya bagaimana mahfud MD mengajukan perencanaan perampasan aset dan lihat hasilnya apa yang diucapkan oleh bambang Pacul ini sangat menyakiti seluruh rakyat Indonesia ini dan kasus lainnya seperti nenek yang mencuri makanan karena kelaparan dihukum lebih berat dibandingkan dengan pejabat yang melakukan korupsi, ini sebagian contoh nyata dan di pertontonkan secara publik. Setiap pergantian kepala negara dari tahun ke tahun tidak ada satu pun yang benar-benar memberantas habis mereka sampai ke akar-akarnya dalam arti benar-benar di tegakan hukuman mati bagi para koruptor.

Benar apa yang agan katakan, rakyat seperti terkekang oleh hukum yang di buat oleh wakil rakyat apalagi mengenai kasus kalangan bawah atau penjabat itu jelas sekali ketidakadilan nya bagaikan langit dan bumi. Di negara ini saya melihat tidak ada yang tulus dalam memimpin dalam menegakkan hukum di negara nya sendiri, berbeda dengan negara lain baik itu cina maupun Korea selatan memang terlihat kejam akan tetapi itu menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya.

Ya sekelas mahfud md saja di begituin yang mempunyai reputasi sangat baik dan pengalaman yang mumpuni di bidang hukum, lantas siapa lagi yang memperjuangkan hukum buat kalangan rakyat biasa. Saya rasa sangat sulit sekali jika di negara ini hukuman mati ditegakkan, saya pikir semua partai dan anggota yang terlibat saat menjabat saja jamin mereka tidak lepas dari korupsi, logika samplenya pada saat mereka berkampanye sudah berapa banyak dana yang mereka keluarkan, dan sudah otomatis pada saat mereka menjabat akan membalikkan uang mereka pada saat kampanye tersebut.

[red4slash]

Kembali kepada pembahasan awal tentang hukum di negeri ini dimana terkadang ada sebuah perlakuan berbeda yang terjadi terhadap hukum di negara kita ketika kita tidak memiliki kewenangan atau nama besar maka hukum akan terlihat condong sedikit merugikan berbeda dengan kebalikannya.

Kali ini ada sebuah kasus yang menggelitik dan ingin saya bahas dimana ada 6 orang anggota polisi yang sering kita anggap sebagai "OKNUM" terbukti positif narkoba tetapi yang menjadi lucu adalah hukumannya dimana mereka hanya dikenakan hukuman shalat 5 waktu dan olahraga 3 kali sehari  

Sumber
sumber

Jujur saja saya tertawa mendengar hukuman seperti ini dan baru tahu bahwa sesuatu yang sudah di cap wajib untuk mereka yang beragama muslim yang ketika tidak dilakukan menjadi sebuah dosa justru menjadi sebuah hukuman untuk mereka yang terbukti positif narkoba lol.

[Jody.Drummer]

Kembali kepada pembahasan awal tentang hukum di negeri ini dimana terkadang ada sebuah perlakuan berbeda yang terjadi terhadap hukum di negara kita ketika kita tidak memiliki kewenangan atau nama besar maka hukum akan terlihat condong sedikit merugikan berbeda dengan kebalikannya.

Kali ini ada sebuah kasus yang menggelitik dan ingin saya bahas dimana ada 6 orang anggota polisi yang sering kita anggap sebagai "OKNUM" terbukti positif narkoba tetapi yang menjadi lucu adalah hukumannya dimana mereka hanya dikenakan hukuman shalat 5 waktu dan olahraga 3 kali sehari  

Sumber
sumber

Jujur saja saya tertawa mendengar hukuman seperti ini dan baru tahu bahwa sesuatu yang sudah di cap wajib untuk mereka yang beragama muslim yang ketika tidak dilakukan menjadi sebuah dosa justru menjadi sebuah hukuman untuk mereka yang terbukti positif narkoba lol.

Ini seperti hukuman orang tua kepada anaknya jika anaknya tidak nurut hahahaha, padahal sekalian saja ancam mereka akan di masukan barak militer untuk mendapatkan pembinaan.  Oknum di intansi ini sudah terlalu banyak, bahkan mereka mungkin bisa mendirikan intansi sendiri khusus untuk oknum. Yang menggelitik adalah oknum juga bukan ada di anggota yang berpangkat rendah, namun oknum juga banyak di para petinggi, ini sudah seperti diorganisir.

Jika terus seperti ini, maka sampai kapanpun kita tidak akan ada perubahan. Padahal jika mereka langsung memecatnya pun bukan masalah, masih banyak yang antri yang ingin menjadi anggota (walaupun harus memakai uang sebagai pelicin juga). 

[jems]

Kembali kepada pembahasan awal tentang hukum di negeri ini dimana terkadang ada sebuah perlakuan berbeda yang terjadi terhadap hukum di negara kita ketika kita tidak memiliki kewenangan atau nama besar maka hukum akan terlihat condong sedikit merugikan berbeda dengan kebalikannya.

Kali ini ada sebuah kasus yang menggelitik dan ingin saya bahas dimana ada 6 orang anggota polisi yang sering kita anggap sebagai "OKNUM" terbukti positif narkoba tetapi yang menjadi lucu adalah hukumannya dimana mereka hanya dikenakan hukuman shalat 5 waktu dan olahraga 3 kali sehari  

Sumber
sumber

Jujur saja saya tertawa mendengar hukuman seperti ini dan baru tahu bahwa sesuatu yang sudah di cap wajib untuk mereka yang beragama muslim yang ketika tidak dilakukan menjadi sebuah dosa justru menjadi sebuah hukuman untuk mereka yang terbukti positif narkoba lol.

Ini seperti hukuman orang tua kepada anaknya jika anaknya tidak nurut hahahaha, padahal sekalian saja ancam mereka akan di masukan barak militer untuk mendapatkan pembinaan.  Oknum di intansi ini sudah terlalu banyak, bahkan mereka mungkin bisa mendirikan intansi sendiri khusus untuk oknum. Yang menggelitik adalah oknum juga bukan ada di anggota yang berpangkat rendah, namun oknum juga banyak di para petinggi, ini sudah seperti diorganisir.

Jika terus seperti ini, maka sampai kapanpun kita tidak akan ada perubahan. Padahal jika mereka langsung memecatnya pun bukan masalah, masih banyak yang antri yang ingin menjadi anggota (walaupun harus memakai uang sebagai pelicin juga). 

Saya tidak heran dengan kasus seperti ini karena memang sudah sejak dulu hukum tidak ada artinya bagi mereka yang memiliki kekuasaan apalagi mereka penegak hukum yang melanggarnya pastinya ada orang di belakang mereka yang membuat mereka semena mena dan bahkan lucunya negeri ini mereka yang memainkan hukum seakan tidak ada malunya.

Untuk kemungkinan perubahan atas hukum di negeri yang sangat lucu ini saya pikir sudah tidak ada kemungkinan lagi, siapapun yang berkuasa pastinya akan melakukan hal yang sama, jadi untuk kita rakyat biasa sebaiknya menjauhi hukum karena memang target mereka adalah kita rakyat rakyat yang lemah.

[topbitcoin]

Saya tidak heran dengan kasus seperti ini karena memang sudah sejak dulu hukum tidak ada artinya bagi mereka yang memiliki kekuasaan apalagi mereka penegak hukum yang melanggarnya pastinya ada orang di belakang mereka yang membuat mereka semena mena dan bahkan lucunya negeri ini mereka yang memainkan hukum seakan tidak ada malunya.

Untuk kemungkinan perubahan atas hukum di negeri yang sangat lucu ini saya pikir sudah tidak ada kemungkinan lagi, siapapun yang berkuasa pastinya akan melakukan hal yang sama, jadi untuk kita rakyat biasa sebaiknya menjauhi hukum karena memang target mereka adalah kita rakyat rakyat yang lemah.

Kesannya jadi ada standar ganda mas karena ketika kita para warga biasa yang melakukan nya pasti ada banyak sekali hal yang pastinya akan memberatkan tetapi ketika ada teman seperjuangan mereka di penegak hukum yang melakukannya maka hukumannya bahkan terlihat bukan hukuman dan berkaca dari kasus 6 oknum dalam tanda kutip ini kita jadi bisa melihat bagaimana standar ganda ini terjadi

Positif narkoba lho ini dimana kita tahu bahwa hukuman untuk narkoba sudah jelas ada di undang-undang tetapi dengan melihat kawan mereka positif dan hukumannya hanya shalat 5 waktu yang mana itu adalah kewajiban untuk mereka yang muslim jelas ini bukan sebuah hukuman tentunya

Undang - Undang Narkotika

Terus setelah hukumannya berakhir maka jabatan mereka masih tetap ada di anggota kepolisian? karena saya mencari beberapa berita terkait mengenai hal ini tidak menemukan apapun lagi, tetapi jika masih terus bertugas dan tidak ada hukuman lain seperti kurungan penjara maka ini jelas kebangetan si harusnya.

[reagansimms]

~~~

Saya tidak heran dengan kasus seperti ini karena memang sudah sejak dulu hukum tidak ada artinya bagi mereka yang memiliki kekuasaan apalagi mereka penegak hukum yang melanggarnya pastinya ada orang di belakang mereka yang membuat mereka semena mena dan bahkan lucunya negeri ini mereka yang memainkan hukum seakan tidak ada malunya.

Untuk kemungkinan perubahan atas hukum di negeri yang sangat lucu ini saya pikir sudah tidak ada kemungkinan lagi, siapapun yang berkuasa pastinya akan melakukan hal yang sama, jadi untuk kita rakyat biasa sebaiknya menjauhi hukum karena memang target mereka adalah kita rakyat rakyat yang lemah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitas hukum di negeri Konoha sangat tidak profesional sehingga selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, mereka yang memiliki kekuasaan, pengaruh dari segi koneksi dan keuangan dapat lebih mudah mempengaruhi proses hukum. Timpang tindih yang menyebabkan hukum tidak diterapkan secara adil akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa lembaga dan individu sehingga mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sangat mudah menghindari hukuman bahkan mendapat perlakuan istimewa.
Saya sendiri merasa negeri ini belum sepenuhnya merdeka, masyarakat dituntut selalu taat hukum sedangkan mereka yang memiliki kekuasaan justru bermain-main dengan hukum.

[BITCOIN4X]

~Snip

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitas hukum di negeri Konoha sangat tidak profesional sehingga selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, mereka yang memiliki kekuasaan, pengaruh dari segi koneksi dan keuangan dapat lebih mudah mempengaruhi proses hukum. Timpang tindih yang menyebabkan hukum tidak diterapkan secara adil akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa lembaga dan individu sehingga mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sangat mudah menghindari hukuman bahkan mendapat perlakuan istimewa.
Saya sendiri merasa negeri ini belum sepenuhnya merdeka, masyarakat dituntut selalu taat hukum sedangkan mereka yang memiliki kekuasaan justru bermain-main dengan hukum.

Tidak ada keadilan dalam penegakan hukum jika penguasa tidak benar-benar menjalankannya berdasarkan ketentuan. Faktanya memang seperti yang anda jelaskan dan sangat sulit merubahnya menjadi lebih baik karena berbagai alasan. Proses penegakan hukum tidak akan adil jika sang penegak hukum menjalankan tugasnya seperti melayani majikan, artinya ada faktor kepentingan didalamnya yang menguntungkan pribadi baik secara finansial maupun jabatan. Ini adalah rahasia umum yang menurutku tidak perlu lagi dijelaskan.

Indonesia sudah merdeka, tetapi proses penegakan hukumnya belum. Perhatikan bagaimana peralihan isu dikembangkan dan bagaimana proses penegakan hukum bagi koruptor besar terabaikan, ini adalah sistem yang sudah diciptakan serta dijalankan dan sulit untuk diubah.

[khiholangkang]

Tidak ada keadilan dalam penegakan hukum jika penguasa tidak benar-benar menjalankannya berdasarkan ketentuan. Faktanya memang seperti yang anda jelaskan dan sangat sulit merubahnya menjadi lebih baik karena berbagai alasan. Proses penegakan hukum tidak akan adil jika sang penegak hukum menjalankan tugasnya seperti melayani majikan, artinya ada faktor kepentingan didalamnya yang menguntungkan pribadi baik secara finansial maupun jabatan. Ini adalah rahasia umum yang menurutku tidak perlu lagi dijelaskan.

Uang memang tidak dibawa mati, tetapi dengan uang bisa menyelamatkan seseorang ketidak terpidana mati. Itulah realitas yang terjadi di negeri tercinta ini.

Saya setuju bahwa "Tidak ada keadilan dalam penegakan hukum jika penguasa tidak benar-benar menjalankannya berdasarkan ketentuan"  Namun yang menjadi masalahnya ketentuan tersebut dibuat oleh mereka yang tidak adil, jadi yang perlu dirumah itu bukan hanya pemangku kebijakannya saja tetapi juga ketentuan atau aturannya juga.

Indonesia sudah merdeka, tetapi proses penegakan hukumnya belum. Perhatikan bagaimana peralihan isu dikembangkan dan bagaimana proses penegakan hukum bagi koruptor besar terabaikan, ini adalah sistem yang sudah diciptakan serta dijalankan dan sulit untuk diubah.

Merdeka adalah sebuah kebebasan namun pada kenyataanya ketika kami bersuaa justru malah dibungkam. Semuanya hanya tentang sebuah kepentingan, sehingga ketika kita tidak cukup menguntungkan, maka kan dibiarkan begitu saja. Hukum seharusnya dibuat untuk melindungi yang lemah, dan membatasi para penguasa. Namun faktanya yang sebenarnya, kaum kecil dan termaginalkan hanya  menjadi korban dari kepentingan, dan hanya diangap sebagai beban negara, sementara aturan terus melanggengkan para penguasa.

[Ryu_Ar1]

Indonesia sudah merdeka, tetapi proses penegakan hukumnya belum. Perhatikan bagaimana peralihan isu dikembangkan dan bagaimana proses penegakan hukum bagi koruptor besar terabaikan, ini adalah sistem yang sudah diciptakan serta dijalankan dan sulit untuk diubah.

Merdeka adalah sebuah kebebasan namun pada kenyataanya ketika kami bersuaa justru malah dibungkam. Semuanya hanya tentang sebuah kepentingan, sehingga ketika kita tidak cukup menguntungkan, maka kan dibiarkan begitu saja. Hukum seharusnya dibuat untuk melindungi yang lemah, dan membatasi para penguasa. Namun faktanya yang sebenarnya, kaum kecil dan termaginalkan hanya  menjadi korban dari kepentingan, dan hanya diangap sebagai beban negara, sementara aturan terus melanggengkan para penguasa.

Secara sadar atau tidak kita dari segi konstitusional memang sudah merdeka tetapi dalam harfiyah kita masih terkesan seperti dijajah hanya saja penjajahnya sedikit berbeda dimana ketika dulu negara luar yang memang berkuasa tetapi sekarang para pemerintah termasuk mereka yang memang korup lah yang terkesan seperti menjajah meskipun tidak secara tersirat.

Baru-baru ini ada sebuah hal yang cukup menarik dari instansi kepolisian di negara kita yang ramai di berbagai media sosial dan tentu saja media dimana mereka melakukan video promosi dengan tagline/narasi polisi pahlawan tanpa jubah.
Sejujurnya tidak ada yang salah dalam video tersebut dimana namanya promosi jelas mereka ingin membangun sebuah citra yang baik untuk instansi kepolisian di republik kita ini tetapi yang menjadi ramai adalah video yang ada dalam promosi tersebut dilakukan menggunakan AI.
Tentu ini jelas menjadi sebuah perbincangan dan selentingan nyeleneh terutama di twitter (X) karena mulai viral nya disana dimana banyak yangg mempertanyakan apakah harus dengan AI dan apakah tidak ada contoh konkret sehingga harus menggunakan AI sebagai bantuan Jujur saja saya sepakat dengan beberapa kritikan yang ada, bukan berarti tidak menghargai promosi dari Polri tetapi memang kesan yang coba diberikan dari video AI yang mereka berikan itu sebenarnya tidak terlalu sejalan dengan apa yang ada dilapangan saat ini (meskipun masih ada yang sesuai karena polisi juga ada yang jujur tetapi rata-rata kita tahu polisi di negara kita seperti apa wkwkk).

Videonya sudah dihapus dari akun resmi Polri tetapi memang ketika sudah dilempar kepada media sosial maka sudah pasti akan banyak salinan yang tercipta pada akhirnya.
Yang berminat mungkin bisa melihat disini

[Raflesia]

Videonya sudah dihapus dari akun resmi Polri tetapi memang ketika sudah dilempar kepada media sosial maka sudah pasti akan banyak salinan yang tercipta pada akhirnya.
Yang berminat mungkin bisa melihat disini

Ada-ada aja emang kelakuan penegak hukum di negara kita ini yang pada akhirnya ingin merubah citra menjadi lebih baik justru membuat mereka semakin ditertawakan dan sepeertinya memang  untuk saat ini peran dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terutama polisi ini semakin berkurang karena banyak sekali oknumnya dibanding dengan yang lurus.

Kelakuan nyeleneh lain adalah saat ini mereka membeli robot remot kontrol (sengaja saya tebalkan wkwkwk) tujuannya katanya untuk membuat modernisasi serta membuat inovasi dengan teknologi agar pemaksimalan pekerjaan Tetapi pada akhirnya jika dicerna secara akal sehat ketika robot remot kontrol ini digunakan justru akan membuat pemaksimalan kerja menajdi lebih banyak karena para polisi bukannya sibuk dalam pekerjaan nya malah sibuk maenan robot . Mungkin pemaksimalan pekerjaan jikar robot tersebut bisa melakukan tugasnya karena sudah terprogram sebelumnya tetapi untuk robot yang dibeli ini pakai remot lho sekali lagi PAKAI REMOT untuk digerakan.
Blunder lainnya adalah ada salah satu dari pihak polisi mengatakan bahwa harganya adalah 3M tetapi tentu netizen kita itu jeli dan mencari harga pasti robot tersebut yang setelah ditelusuri ada yang bahkan harganya 100-200 juta untuk unitree go2  tetapi dengan pedenya mereka mengatakan 3 miliar per unit
Ini KPK gak tergugah kah buat usut wkwkwk

[Chikito]

Kelakuan nyeleneh lain adalah saat ini mereka membeli robot remot kontrol (sengaja saya tebalkan wkwkwk) tujuannya katanya untuk membuat modernisasi serta membuat inovasi dengan teknologi agar pemaksimalan pekerjaan Tetapi pada akhirnya jika dicerna secara akal sehat ketika robot remot kontrol ini digunakan justru akan membuat pemaksimalan kerja menajdi lebih banyak karena para polisi bukannya sibuk dalam pekerjaan nya malah sibuk maenan robot . Mungkin pemaksimalan pekerjaan jikar robot tersebut bisa melakukan tugasnya karena sudah terprogram sebelumnya tetapi untuk robot yang dibeli ini pakai remot lho sekali lagi PAKAI REMOT untuk digerakan.
Blunder lainnya adalah ada salah satu dari pihak polisi mengatakan bahwa harganya adalah 3M tetapi tentu netizen kita itu jeli dan mencari harga pasti robot tersebut yang setelah ditelusuri ada yang bahkan harganya 100-200 juta untuk unitree go2  tetapi dengan pedenya mereka mengatakan 3 miliar per unit
Ini KPK gak tergugah kah buat usut wkwkwk

Mungkin maksudnya supaya terlihat Polri ini lebih maju dalam hal teknologi seperti AI dan Robot sehingga dipamerkan untuk ngambil hati anak-anak milenial gen z. Sangat aneh sekali kalau Polisi pakai robot, jadi inget film holywood yang berjudul ROBOCOP untuk nangkap penjahat. Padahal, kalau memang bertujuan mulia seperti itu, saya yakin 100% akan banyak polisi langsing. Karena namanya Robot kan pasti jujur, mereka mana mau nerima suap kalau kena tilang, Robot mana mau nerima uang pelicin kalau berurusan sama polisi. Artinya nanti hukum di indonesia akan benar-benar adil karena robot akan full menerapkan aturan tanpa mau korupsi.

Saya akan dukung 100% kalau semua polisi jadi robot, tapi kalau tetap dikontrol oleh polisi beneran, mending jangan, takutnya nanti tuh Robot ketularan penyakit korupsinya, atau malah nanti diajarin cara nerima suap.