Sulitnya Mengedukasi Masyarakat Untuk Menolak Amplop Para Calon!

[kawetsriyanto]

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!

Mindset masyarakat seperti itu karena mereka paham semua calon pun melakukan hal yang sama. Jadi siapapun yang terpilih, hampir bisa dipastikan tetap bakal korupsi juga. Hanya saja mungkin bedanya di besaran atau persentase potensi korupsinya. Selain itu, dengan komitmen untuk pelaksanaan program yang pro masyarakat. Karena ada yang walaupun korupsi tetapi tetap membuat program-program yang pro rakyat.

Melapor ke mana Om? Sekalipun bisa membuat laporan, diragukan untuk diproses. Terutama jika yang bermain curang oknum dari parpol-parpol yang berkuasa.

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Itu karena masyarakat saking frustasinya. Karena mereka sudah mengalami berkali-kali memberikan suara demi untuk negara ini lebih maju. Faktanya negara makin hari makin terpuruk. Bahkan pemerintah yang berkuasa makin memperberat masa depan bangsa dengan hutang dan hutang lagi. Mereka yang sudah tidak punya keyakinan, tidak  mau peduli siapa yang terpilih. Jadi siapapun yang kasih uang, mereka ambil terlepas nanti mau pilih siapa pada hari H.

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Sebenarnya masyarakat tidak perlu diedukasi. Yang perlu diedukasi itu parpol-parpol yang mengajukan calon-calon mereka. Kan yang bermain uang itu dari timses parpolnya. Kalau tidak ada yang bermain dengan bagi-bagi uang, maka masyarakat tidak akan mendapat uang dari siapapun.

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Kuncinya harus ada perubahan dari sistem pemilihannya dan regulasi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selama regulasi hanya formalitas, maka politik uang tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau ada yang ketahuan bermain uang langsung otomatis dieliminasi, pasti tidak akan ada yang berani. Namun masalahnya siapa yang mampu menegakkan regulasi tersebut? KPU dan Polisi? Sayangnya kredibilitas keduanya tidak lagi bisa dipercaya karena dua-duanya sudah tidak independen.

[Renampun]

saya juga di tawari jadi koordinator saksi untuk pemilu nanti dan anggota DPR yang telah 3 periode terpiliha itu yang langsung datang ke lingkungan kami untuk mencari siapa siapa saja yang bersedia menjadi saksi dan koordinator saksi di bawah partainya, jujur saya saya bingung untuk menolak tawaran yang dia berikan karena uang nya cukup lumayan, itu sekitar 400 ribu, saya yakin dia akan kembali terpilih maka itu mau saya tolak juga sebenarnya sama saja sih, saya menerima tawarannya dan bersedia menjadi koordinator saksi di bawah dia.

Beda mas, menjadi koordinator saksi dengan membantu bagi-bagi amplop. karena tidak ada gotong-royong untuk bekerja, dan tak mungkin menjadi relawan yang benar-benar rela untuk membantu calon termasuk sebagai saksi. Ibaratnya, menjadi koordinator saksi atau posisi terendah sebagai saksi, itu memang perlu diberikan honor. anggap saja sebagai uang capek jaga TPS untuk memastikan suara calon tersebut tidak disabotase. sedangkan amplop yang saya sebutkan adalah sejumlah uang yang diberikan untuk mendapatkan suara. dan posisi inilah yang pernah ditawarkan kepada saya, saya disuruh ngedata nama, nik dan no kk, yang mau nerima 50k asal memilih calon tersebut. tawaran tersebut yang saya tolak, karena jika saya terima, saya menjadi ikut membuat warga nerima uang dari money politic tersebut.

sama juga gan, hanya ada beberapa koordinator saksi untuk dapil wilayah saya dan meskipun pemilu belum di mulai namun calon dewan tersebut menegaskan kepada kami semua bahwa kami juga adalah bagian dari timses nya dan kami semua juga di arahkan untuk mengumpulkan suara sebanyak banyaknya termasuk memberikan serangan fajar berupa sembako dan uang berisi 20k di dalam amplop kepada warga yang berada di dapil tempat dia mencalonkan diri, dari yang saya perhatikan, cara seperti di atas sangta efektif mencuri hati para pemilih apalagi para pemilih di dapil tempat saya bertugas dan tempat anggota dewan tersebut mencalonkan diri bisa di katakan dalam kondisi ekonomi menengah kebawah (mayoritas), saya sebagai petugas nanti hanya di wajibkan untuk menjalankan mandat sesuai dengan yang di arahkan, kalo saya menolak pastilah fee 400 ribu nya bakal gak nyampe ke saya lol.

[bayu7adi]

Ada sedikit cerita ketika nongkrong sama temen-teman ane dan bahas soal politik dan uang beberapa hari lalu ketika jam malam tiba.
Jadi, beberapa temen ane ada yang ga peduli sama pemilu dan lebih suka liburnya ketika pemilu diadakan karena dalam seminggu artinya dia libur bisa 3x termasuk sabtu dan minggu. Temen ane yang ga peduli sama pemilu ini benar-benar bodo amat sama calon dan ga pernah riset siapa yang bakal dia pilih.

Dia sendiri cerita bahwa dia pernah dapat duit dari partai A 50rb dan partai B 50rb+minyak goreng. Ya karena emang sikapnya bodo amat dan ga mau golput, dia cerita sendiri kalau pilihannya jatuh kepada partai yang ngasih lebih banyak duid, yaitu partai B. Menurut ane, masih banyak orang Indonesia yang belum melek politik dan dengan adanya money politik ini, parpol sepertinya sukses banget menjaring orang-orang yang 'bodo amat' sama calon yang maju.

Di kalangan menengah kebawah yang SDM nya biasa saja, uang bener-bener jadi senjata ampuh untuk mendapatkan suara.

[mattujusuruga]

kalau kata pak prabowo kalau ada yang nyodorin kek gitu ambil aja, soal nyoblosnya ya pakai hati nurani sendiri. ane sendiri juga gitu pas pilihan kades, kalau dapat serangan fajar pasti ane ambil, pas nyoblos milih dia ? ya kalau semuanya jelek pilihlah yang jeleknya paling sedikit wkwkkw

jangan begitu juga, masyarakat jangan selalu ditipu oleh duit receh yang disodorkan oleh para calon jika saja masyarakat mulai memberanikan diri untuk menolak uang receh dari para calon lama -kelamaan mereka tidak berani lagi menyogok masyarakat. Ingatlah bahwa uang yang kita terima tidak sebanding dengan kibijakan yang akan kita rasakan dari para mereka yang menduduki jabatan pemerintahan selama mereka memimpin. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang jujur dan memiliki rekam jejak yang baik dan tidak menyogok rakyat dengan uang seratus-dua ratus ribu karena yakinlah pemimpin yang lahir dengan cara seperti itu ujungnya juga rakyat yang menderita.

[topbitcoin]

kalau kata pak prabowo kalau ada yang nyodorin kek gitu ambil aja, soal nyoblosnya ya pakai hati nurani sendiri. ane sendiri juga gitu pas pilihan kades, kalau dapat serangan fajar pasti ane ambil, pas nyoblos milih dia ? ya kalau semuanya jelek pilihlah yang jeleknya paling sedikit wkwkkw

jangan begitu juga, masyarakat jangan selalu ditipu oleh duit receh yang disodorkan oleh para calon jika saja masyarakat mulai memberanikan diri untuk menolak uang receh dari para calon lama -kelamaan mereka tidak berani lagi menyogok masyarakat. Ingatlah bahwa uang yang kita terima tidak sebanding dengan kibijakan yang akan kita rasakan dari para mereka yang menduduki jabatan pemerintahan selama mereka memimpin. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang jujur dan memiliki rekam jejak yang baik dan tidak menyogok rakyat dengan uang seratus-dua ratus ribu karena yakinlah pemimpin yang lahir dengan cara seperti itu ujungnya juga rakyat yang menderita.

Justru pada musim-musim seperti ini, masyarakatlah yang menipu para caleg. Dimana masyarakat mengambil semua uang yang diberikan oleh setiap caleg yang diberikan melalui timsesnya masing-masing.

Masyarakat hanya mencoba untuk memanfaat kesempatan ini agar bisa mendapatkan keutungan demi bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Saya setuju bahwa tidak ada pembenaran dalam prilaku ini dan tidak satupun alasan yang dapat membenarkannya. Akan tetapi, selama kesejahtraan masyarakat masih belum juga tercapai, maka yang namanya "Money Politik" sudah tidak dapat dihindarkan lagi.

Dan perlu kita ketahui, bahwa dalam permainan "Money Politik" itu, tidak ada yang namanya sebuah sistem yang mengikat dan tidak ada sebuah peraturan yang mendasar bahwa ketika dirinya sudah bayar, maka ia diharuskan memilih calon tertentu. Dalam sistem "Money Politik" itu hanya berupa kesepakatan dan kepercayaan. Sehingga hal tersebut masih dapat memungkin seseorang untuk memilih calon yang lain walaupun ia telah dibayar oleh calon tertentu.

[Kriptogram14]

kalau kata pak prabowo kalau ada yang nyodorin kek gitu ambil aja, soal nyoblosnya ya pakai hati nurani sendiri. ane sendiri juga gitu pas pilihan kades, kalau dapat serangan fajar pasti ane ambil, pas nyoblos milih dia ? ya kalau semuanya jelek pilihlah yang jeleknya paling sedikit wkwkkw

jangan begitu juga, masyarakat jangan selalu ditipu oleh duit receh yang disodorkan oleh para calon jika saja masyarakat mulai memberanikan diri untuk menolak uang receh dari para calon lama -kelamaan mereka tidak berani lagi menyogok masyarakat. Ingatlah bahwa uang yang kita terima tidak sebanding dengan kibijakan yang akan kita rasakan dari para mereka yang menduduki jabatan pemerintahan selama mereka memimpin. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang jujur dan memiliki rekam jejak yang baik dan tidak menyogok rakyat dengan uang seratus-dua ratus ribu karena yakinlah pemimpin yang lahir dengan cara seperti itu ujungnya juga rakyat yang menderita.

Justru pada musim-musim seperti ini, masyarakatlah yang menipu para caleg. Dimana masyarakat mengambil semua uang yang diberikan oleh setiap caleg yang diberikan melalui timsesnya masing-masing.

Masyarakat hanya mencoba untuk memanfaat kesempatan ini agar bisa mendapatkan keutungan demi bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Saya setuju bahwa tidak ada pembenaran dalam prilaku ini dan tidak satupun alasan yang dapat membenarkannya. Akan tetapi, selama kesejahtraan masyarakat masih belum juga tercapai, maka yang namanya "Money Politik" sudah tidak dapat dihindarkan lagi.

Dan perlu kita ketahui, bahwa dalam permainan "Money Politik" itu, tidak ada yang namanya sebuah sistem yang mengikat dan tidak ada sebuah peraturan yang mendasar bahwa ketika dirinya sudah bayar, maka ia diharuskan memilih calon tertentu. Dalam sistem "Money Politik" itu hanya berupa kesepakatan dan kepercayaan. Sehingga hal tersebut masih dapat memungkin seseorang untuk memilih calon yang lain walaupun ia telah dibayar oleh calon tertentu.

iya, karna udah setiap tahun pesta demokrasi pasti para para caleg menghambur hamburkan uang untuk memenuhi suara mereka, pola itu udah menjadi darah daginh di setiap para caleg, maupun calon kepala daerah, tapi bagi masyarakat ambil trus uangnya tapi jangan pilih dia, biar nantinya gak akan ada lagi pola pola money politik, efek dari itu juga akan membuat para caleg caleg berpikir keras terhadap money politik, uang habis suara tidak ada, masyarakat sekarang sudah tidak bodoh lagi dan tidak gampang di tipu daya lagi oleh para para caleg, sekarang yang harus di ubah adalah pilihlah caleg maupun kepala daerah yang punya gagasan dan perubahan kedepan, jangan memikirkan diri sendiri dan kelompok tertentu, jika mereka terpilih yang sejahtra bukan masyarakat tetapi diri sendiri dan kelompok tertentu.

[xeqoRameshAxueamExaqana]

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

bisa shock terapy nya ya hukum pelaku sogok suap amplop pemilu dengan pidana
baik pemberi maupun penerima nya dan harus tegas ke semua orang bukan tebang pilih kalau orang nya ini partai nya ini tidak di tindak
dengan penindakan tegas dan pidana secara perlahan amplop pemilu money politic akan hilang dengan sendiri nya.

tapi korupsi yang besar aja penindakan nya lemah kok yang kasus remeh temeh di tindak tegas ya tidak fair saja.

[arjunmujay]

~~

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

pertama sangat susah om, karena parpol tau sasaran. mereka sudah tau target dari calon pemilihnya. apalagi yang dibidik SDM dan perekonomian orang memang rata-rata menengah kebawah, itu yang dimanfaatkan oleh parpol untuk melayangkan serangan fajar. pasti gool dan mau-lah karena mereka orang yang memang kesusahan dalam segi ekonomi. pra pemilih pasti punya pemikiran "hanya coblos ini tidak merugikan saya sama sekali" pasti gitu mikirnya.

yang kedua saya gak bisa mejawab. karena itu dari kesadaran masing-masing om.

yang ketiga, sangat bisa kalau perekonomian negara kita sudah baik. dalam artian tidak ada yang kesusahan untuk membeli nasi, lauk-pauk tiap harinya. kalau masyarakat indonesia sudah sejahtera, yakin saya tidak akan ada lagi yang mau nerima serangan fajar, kasarannya cuman uang 50 ribu.

[strunberg]

Di kalangan menengah kebawah yang SDM nya biasa saja, uang bener-bener jadi senjata ampuh untuk mendapatkan suara.

Sebenarnya ini juga kekurangan dari sistem demokrasi terutama dengan masyarakat indonesia yang seperti ini. Saya ingat kata-kata abdur di suci 4 yang mengatakan "dalam pemilu, suara seorang profesor dan suara seorang yang buta huruf, sama-sama dihitung satu" . Hal ini yang menyebabkan politik uang ini marak sekali terjadi adalah karena masih banyak sdm kita ini yang bodo amat seperti yang agan sampaikan ini.

Saya pernah mendengar seseorang pernah berkata di tongkrongan orang-orang tua di pos ronda. Mereka mengatakan toh mau siapapun nanti calon yang dipilih, nasib kita tetap gini-gini saja. Jadi lebih baik suara kita dilelang saja buat calon-calon tersebut. Siapa yang ngasih paling banyak dialah yang kita pilih. Lebih baik dapat 200ribu daripada tidak dapat sama sekali. Dari sini saja kita dapat melihat bahwa kepercayaan masyarakat kita dengan politisi sudah sampai di level terendahnya.

[icalical]

~~
~

pertama sangat susah om, karena parpol tau sasaran. mereka sudah tau target dari calon pemilihnya. apalagi yang dibidik SDM dan perekonomian orang memang rata-rata menengah kebawah, segi ekonomi.

Iya saya sepakat memang inilah masalah utamanya, bukan mental atau etika masyarakat, sebelum membicarakan masalah itu, yang harus diatasi adalah kondisi ekonomi masyarakatnya, kalau masyarakatnya diberikan kemudahan mencari uang 50-100rb tentu mereka tidak akan menerima amplop pemilu dengan mudah, buat apa mempermalukan diri demi uang yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Rakyat menengah kebawah juga sebenarnya malu menerima uang tersebut namun karena memang kebutuhan mau bagaimana lagi, pun yang terjadi dilapangan banyak yang menerima amplop tapi bahkan pergi ke bilik suara untuk mencoblos saja tidak, mereka memilih untuk bekerja karena memang sesulit itu untuk memenuhi kebutuhan. Memberi tahu orang yang kesulitan mencari uang untuk tidak menerima amplop pemilu itu sama saja menyruh orang lapar untuk tidak makan makanan yang sudah dihidangkan untuk mereka.

[macson]

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

bisa shock terapy nya ya hukum pelaku sogok suap amplop pemilu dengan pidana
baik pemberi maupun penerima nya dan harus tegas ke semua orang bukan tebang pilih kalau orang nya ini partai nya ini tidak di tindak
dengan penindakan tegas dan pidana secara perlahan amplop pemilu money politic akan hilang dengan sendiri nya.

tapi korupsi yang besar aja penindakan nya lemah kok yang kasus remeh temeh di tindak tegas ya tidak fair saja.

korupsi sudah mendarah daging pada hampir semua warga indonesia dan parah nya hal itu terjadi sering kali di saat pemilu akan berlangsung, saat ini hampir semua calon pejabat yang sedang mengadakan kampanye melakukan praktek uang atau istilah nya money politik.

di lingkungan saya, salah satu peserta pemilu sebut saja dari partai A mendatangi tempat kami dia menjanjikan uang 250 ribu rupiah kepada warga yang mencoblos calon anggota DPR ddari partainya, istilah nya paket ^{(pemilih di wajibkan memilih 3 pasangan DPR kota, provinsi dan pusat)} hal hal seperti ini tentu saja sulit untuk di tolak oleh warga apalagi yang ekonomi nya rendah, mau gak mau mereka wajib menerima ini, cara validasinya adalah wajib memberikan foto bukti saat sedang mencoblos nanti.

[topbitcoin]

.......

iya, karna udah setiap tahun pesta demokrasi pasti para para caleg menghambur hamburkan uang untuk memenuhi suara mereka, pola itu udah menjadi darah daginh di setiap para caleg, maupun calon kepala daerah, tapi bagi masyarakat ambil trus uangnya tapi jangan pilih dia, biar nantinya gak akan ada lagi pola pola money politik, efek dari itu juga akan membuat para caleg caleg berpikir keras terhadap money politik, uang habis suara tidak ada, masyarakat sekarang sudah tidak bodoh lagi dan tidak gampang di tipu daya lagi oleh para para caleg, sekarang yang harus di ubah adalah pilihlah caleg maupun kepala daerah yang punya gagasan dan perubahan kedepan, jangan memikirkan diri sendiri dan kelompok tertentu, jika mereka terpilih yang sejahtra bukan masyarakat tetapi diri sendiri dan kelompok tertentu.

Memang masih ada kemungkinan untuk penerimanya itu bisa memutuskan untuk memilih calon sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi bagi sebagian masyarakat, mereka itu memilih caleg yang bisa memberikan sogokan paling besar yang diberikan untuk setiap suaranya. dan memang mengenai "politik uang" ini merupakan praktik yang sudah berangsur sejak lama dalam setiap kali ajang pemilu. Bahkan lebih buruknya lagi pada saat ini dimulai daripada Pilgub, pilkada sampai pada pilkades sekarang ini sudah gemar menggunakan praktik politik uang untuk bisa memenangkan kontestasi politik.

Dan tidak hanya dalam ruang lingkup pemerintahan saja, tetapi praktik ini sudah berkembang dan menjamur dimulai daripada perhelatan kongres KNPI, Ormas sampai pada OKP dan organisasi kemahasiswaan, semua tidak lepas dari yang namanya "praktik money politics."

Dan untuk meminimlisir terjadinya praktik tersebut yang jelas dapat melanggar etika dan moral. Selain harus adanya kesadaran dari setiap individu mengenai dampak negatif dari sebuah praktik politik uang, akan tetapi dalam hal ini pernanan pemerintah juga sangat diperlukan untuk bagaimana masyarkat itu bisa mencapai kesejahteraanya. Sehingga mereka tidak akan lagi memantikan amplop yang datang setiap 5 tahun sekali.

[Epaper]

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

bisa shock terapy nya ya hukum pelaku sogok suap amplop pemilu dengan pidana
baik pemberi maupun penerima nya dan harus tegas ke semua orang bukan tebang pilih kalau orang nya ini partai nya ini tidak di tindak
dengan penindakan tegas dan pidana secara perlahan amplop pemilu money politic akan hilang dengan sendiri nya.

tapi korupsi yang besar aja penindakan nya lemah kok yang kasus remeh temeh di tindak tegas ya tidak fair saja.

Penyakit politik dinegara kita masih banyak yang feodal gan. bahkan sudah ada aturanya money politic itu dilarang dan bahkan para politisi banyak yang mengakalinya dan bawaslu tidak berani bertindak tegas karena takut kehilangan jabatan ataupun memang menerima uang juga. Jadi selama budaya feodal itu masih sangat kental di negara kita ini, maka jangan harap kalau money politic bisa hilang walapun ada aturan yang ketat.

[silpersurfer]

Pesta demokrasi sudah didepan mata dan hanya tinggal menghitung hari.. yang diamana pada saat ini para timses sedang gencar-gencarnya menyisir akar rumput, mengetuk setiap rumah dan menempelkan stiker caleg dan capres untuk terus mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Dan mungkin sebentar lagi amplop berisi lima puluh ribuan akan segera berselebaran menghampiri anda untuk ditukar dengan suara.

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir terus berkembangnya praktik money politic,yang jelas melanggar etika dan merusak moral juga mencederai kualitas demokrasi di negara kita ini, mari kita mulai dari diri kita sendiri untk tidak tergoda dengan uang tersebut dan jika ada seseorang yang mengetuk rumah anda dengan niat memberikan sogokan untuk memilih caleg dan capres tertentu, maka anda harus lantang dan berani menolak kedatangan mereka dan kalau bisa rekam hal tersebut dan laporkan ke pihak bawaslu. karena jika hal ini tidak dimulai dari diri sendiri dan tidak ada kesadaran terkait praktik kotor tersebut, maka praktik politik uang dalam setiap gelaran pesta demokrasi akan terus berlanjut.

[Rengga Jati]

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Sebenarnya masyarakat tidak perlu diedukasi. Yang perlu diedukasi itu parpol-parpol yang mengajukan calon-calon mereka. Kan yang bermain uang itu dari timses parpolnya. Kalau tidak ada yang bermain dengan bagi-bagi uang, maka masyarakat tidak akan mendapat uang dari siapapun.

Dan ini tidak akan berjalan dengan semulus itu karena parpol butuh dana, karena mereka juga mengeluarkan banyak dana. Dam juga, siapa yang akan mengedukasi karena sebagian orang-orang yang bekerja untuk ini juga berasal dari parpol. Saya tidak yakin jika para parpol ingin bekerja dengan ikhlas tanpa ada tuntutan satu hal lainnya, terlebih terkait keuangan. Dan jikalau mereka tidak sebanyak  itu mengeluarkan uang, maka bisa  jadi mereka akan kalah pamor dengan parpol yang berduit. Memang mungkin ada parpol yang mengedepankan kejujuran, tapi berapa persennya? aan tetap tidak ada jaminan jika para caleg mereka akan bersih dari korupsi. masalahnya ini sudah sangat kompleks dan juga mengakar menjadi kebiasaan yang melekat di dunia  perpolitikan. Sedangkan jika orang-orang maju secara mandiri tanpa parpol, dengan sedikit uang yang dikeluarkan, maka chances mereka untuk menang itu  sangat kecil. atau bahkan justru tidak  bisa masuk jadi bakal calon karena adanya persyaratan tertentu.

korupsi sudah mendarah daging pada hampir semua warga indonesia dan parah nya hal itu terjadi sering kali di saat pemilu akan berlangsung, saat ini hampir semua calon pejabat yang sedang mengadakan kampanye melakukan praktek uang atau istilah nya money politik.

Ya, korupsi sudah mendarah daging di negara kita ini, bahkan memang sudah terjadi secara sistematis.
Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta yang menjadi salah satu vendor pemerintah di berbagai events. Bisa dibilang, korupsi itu  memang sudah terjadi secara sistematis, bahkan ini memang sudah turun temurun jika dilihat dari bagaimana mereka meminta anggaran dan laporan keuangan yang harus dikeluarkan. Dengan bahasa yang simple “seperti sebelum-sebelumnya saja”. Ini menjadi hal yang sudah sangat terbiasa terjadi, ibaratnya, korupsi ini sudah menjadi rahasia umum yang sudah sangat biasa dilakukan dan bahkan terkadang secara terang-terangan. Mungkin bisa dibilang, sebagian orang-orang yang sedang sial saja atau sedang punya musuh tertentu yang biasanya akan berkasus.

Memang sangat susah untuk menyelesaikan masalah money politics yang berujung pada korupsi ini. Kecuali Memang ada sanksi  yang sangat tegas bagi para koruptor yang benar-benar bisa membuat mereka jera, tidak  hanya kurungan penjara yang nantinya akan ada remisi ini itu ini itu, yang jika ditotal justru sangat singkat waktu dipenjaranya. Dan bahkan penjara hanya namanya saja sedangkan orangnya sedang menikmati liburan dengan keuntungan hasil korupsinya. Jadi, memang para pejabat juga tidak begitu takut lagi untuk korupsi karena memang hukumannya yang mereka anggap masih biasa saja.

Dan sebentar lagi bakal ada serangan-serangan fajar nih untuk pemilihan di bulan Februari. Kita mungkin tidak bisa secara sukses mengedukasi  banyak orang, namun seenggaknya memang kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengedukasi diri sendiri, meyakinkan diri untuk tidak menerima uang tersebut, dan juga terhadap keluarga ini kita terlebih dahulu, baru ke orang lain. Karena, sekali lagi, uang dari serangan fajar ataupun berbagai jenis uang dan sigkan ke masyarakat itu sudah menjadi rutinitas dan rahasia umum yang bahkan orang-orang nantikan karena memang moment ini mereka dapat uang atau berbagai macam barang secara gratis.

[nimethasa]

Ada sedikit cerita ketika nongkrong sama temen-teman ane dan bahas soal politik dan uang beberapa hari lalu ketika jam malam tiba.
Jadi, beberapa temen ane ada yang ga peduli sama pemilu dan lebih suka liburnya ketika pemilu diadakan karena dalam seminggu artinya dia libur bisa 3x termasuk sabtu dan minggu. Temen ane yang ga peduli sama pemilu ini benar-benar bodo amat sama calon dan ga pernah riset siapa yang bakal dia pilih.

Dia sendiri cerita bahwa dia pernah dapat duit dari partai A 50rb dan partai B 50rb+minyak goreng. Ya karena emang sikapnya bodo amat dan ga mau golput, dia cerita sendiri kalau pilihannya jatuh kepada partai yang ngasih lebih banyak duid, yaitu partai B. Menurut ane, masih banyak orang Indonesia yang belum melek politik dan dengan adanya money politik ini, parpol sepertinya sukses banget menjaring orang-orang yang 'bodo amat' sama calon yang maju.

Di kalangan menengah kebawah yang SDM nya biasa saja, uang bener-bener jadi senjata ampuh untuk mendapatkan suara.

uang amplop 50 ribu sebanarnya terlalu kecil.
rata2 paling sedikit caleg ngasih ke pemilih itu rata2 200ribu itu pun juga masih dai kasih sembako jika pemilih sudah berkeluarga berumah tangga
minyak goreng beras biasanya satu paket dengan amplop uang nya.

[jack wira]

Selama para calon tidak menghentikan praktik politik uang maka selamanya masyarakat akan sulit untuk menolak uang yang diberikan oleh si calon. karena masyarakat sekarang sudah paham dengan tingkah laku para calon angggot DPR yang mana kebanyakan mereka hanya mengunjungi rakyat ketika pemilu dan setelah terpilih mereka tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, mungkin salah satu solusi untuk menghentikan Money politic dengan cara memperbaiki sistem partai politik dan undang-undang pemilu dan juga partai politik harus dibiayai oleh negara sehingga negara bisa mengontrol kegiatan partai politik baik dalam kegiatan pemilu atau kegiatan lainnya.

Saya yakin bukan masyarakat yang tidak bisa menghentikan amplop dari calek maupun partai tertentu, pemilu sekarang sangat jauh beda dengan yang dulu ketika demokrasi betul di berlakukan, semakin ke depan masyarakat juga sudah tahu tingkah laku para pejabat yang sudah pernah menjabat dengan dukungan dari masyarakat juga, tidak ada lagi yang bisa mengedukasi masyarakat untuk menolak amplop para calon calon tertentu.

[Junoto]

Source: https://twitter.com/BEMUndip_/status/453036195308523520

Saya memiliki saudara yang menjadi tim sukses salah satu bakal calon DPRD di salah satu kota besar, ia mengungkapkan kalau untuk modal awal yang dikeluarkan oleh calon sudah lebih dari 2M. Ini belum biaya lain-lain, mulai dari marketing (pembuatan banner, gaji tim sukses). Kemudian, pembagian amplop untuk warga agar memilih si calon, ada lagi serangan fajar yang sering dilakukan dengan memberikan uang lebih banyak untuk menikung calon lain.

Bagi sebagian warga, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Jumlahnya tidak banyak memang yang diterima oleh warga, kalau rata-rata di desa saya hanya mendapatkan 50rb. Tapi, uang tersebut seperti tidak bisa ditolak. Saya pribadi tidak mau menerima berapa pun nilainya, bahkan sempat ditawari honor 250rb untuk membantu membagikan uang pada orang-orang terdekat saya. Saya hanya bilang, cari orang lain saja. Sedangkan orang lain, bahkan keluarga saya sendiri, meskipun saya minta untuk menolak segala pemberian dari calon, tetap saja diterima.  

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!


Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Sebenarnya masyarakat sudah hilang kepercayaan kepada pejabat yang amanah dan bener-bener memikirkan rakyat, maka dari itu masyarakat berasumsi bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat sudah 90% ketika berhasil menjabat akan korupsi, makanya masyarakat menerima money politik dengan alasan rugi jika menolak toh ketika mereka menjabat pasti korup.
Sebenarnya memang hal ini sangat miris ketika suara rakyat bisa di beli, tetapi ini sangat sulit dihentikan karena sebagian dari rakyat indonesia masih rakus dengan uang dan kekuasaan.
Jangankan untuk menghentikan money politik, untuk menghentikan kefanatikan kesalah satu paslon dan partai saja masih belum bisa di reda di lingkungan desa.

[topbitcoin]

~

Sebenarnya masyarakat sudah hilang kepercayaan kepada pejabat yang amanah dan bener-bener memikirkan rakyat, maka dari itu masyarakat berasumsi bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat sudah 90% ketika berhasil menjabat akan korupsi, makanya masyarakat menerima money politik dengan alasan rugi jika menolak toh ketika mereka menjabat pasti korup.
Sebenarnya memang hal ini sangat miris ketika suara rakyat bisa di beli, tetapi ini sangat sulit dihentikan karena sebagian dari rakyat indonesia masih rakus dengan uang dan kekuasaan.
Jangankan untuk menghentikan money politik, untuk menghentikan kefanatikan kesalah satu paslon dan partai saja masih belum bisa di reda di lingkungan desa.

Bukannya sebaliknya bung..? dengan menerima uang sogokan yang diberikan oleh caleg memalui timsesnya masing-masing, itu sama halnya dengan mendukung bahwa money politik harus berlanjut dan korupsi terus berjalan. Karena yang menjadi alasan mereka melakukan tindak pidan korupsi itu karena kos politik yang mahal, sehingga mereka harus mengembalikan modal. "Money politcs adalah sebuah bumerang"

Dan saya lebih setuju dengan para pendahulu yaitu Ir. Soekarna dan Gus Dur, terkait daripada pembubaran DPR. Karena mereka yang seharusnya menjadi sebuah lembaga yang menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi malah berpilaku sebaliknya, yaitu dengan melakukan korupsi besar-besaran sehingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Dan terkait daripada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, terkhusus DPR menunjukan bahwa hapir pada setiap tahunnya DPR selalu menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan paling rendah.

[Junoto]

~

Sebenarnya masyarakat sudah hilang kepercayaan kepada pejabat yang amanah dan bener-bener memikirkan rakyat, maka dari itu masyarakat berasumsi bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat sudah 90% ketika berhasil menjabat akan korupsi, makanya masyarakat menerima money politik dengan alasan rugi jika menolak toh ketika mereka menjabat pasti korup.
Sebenarnya memang hal ini sangat miris ketika suara rakyat bisa di beli, tetapi ini sangat sulit dihentikan karena sebagian dari rakyat indonesia masih rakus dengan uang dan kekuasaan.
Jangankan untuk menghentikan money politik, untuk menghentikan kefanatikan kesalah satu paslon dan partai saja masih belum bisa di reda di lingkungan desa.

Bukannya sebaliknya bung..? dengan menerima uang sogokan yang diberikan oleh caleg memalui timsesnya masing-masing, itu sama halnya dengan mendukung bahwa money politik harus berlanjut dan korupsi terus berjalan. Karena yang menjadi alasan mereka melakukan tindak pidan korupsi itu karena kos politik yang mahal, sehingga mereka harus mengembalikan modal. "Money politcs adalah sebuah bumerang"

Begini bung, asumsi masyarakat beranggapan seperti itu karena jelas adanya banyaknya pejabat korup di negeri ini.
Dan ketika anda bilang masyarakat menerima uang sogokan sama halnya telah mendukung money politik di negeri ini dan itu yang menjadi alasan pejabat korup karena kos politik mahal kata anda.
Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang mengajari money politik ini terus berjalan?
Masyarakat atau paslon yang gila jabatan dengan memanfaatkan uang untuk membeli suara rakyat?
Jika masyarakat yang memulai, kenapa para paslon berantusias?
Apakah karena haus jabatan, sehingga menabrak dan merusak aturan demokrasi?
Jika para pejabat yang memulai, apakah iya masyarakat akan percaya dengan menolaknya uang amplop akan mengurangi korupsi? Toh kenyataanya pejabat jujur dan amanah yang mencalonkan diri tanpa uang juga 90% gagal jika hanya berkampanye dengan visi dan misi belaka.
Karena kepercayaan masyarakat sudah sangat kecil untuk menilai pejabat yang baik dan mementingkan rakyat dari pada dirinya.