Sulitnya Mengedukasi Masyarakat Untuk Menolak Amplop Para Calon!

[masulum]

Source: https://twitter.com/BEMUndip_/status/453036195308523520

Saya memiliki saudara yang menjadi tim sukses salah satu bakal calon DPRD di salah satu kota besar, ia mengungkapkan kalau untuk modal awal yang dikeluarkan oleh calon sudah lebih dari 2M. Ini belum biaya lain-lain, mulai dari marketing (pembuatan banner, gaji tim sukses). Kemudian, pembagian amplop untuk warga agar memilih si calon, ada lagi serangan fajar yang sering dilakukan dengan memberikan uang lebih banyak untuk menikung calon lain.

Bagi sebagian warga, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Jumlahnya tidak banyak memang yang diterima oleh warga, kalau rata-rata di desa saya hanya mendapatkan 50rb. Tapi, uang tersebut seperti tidak bisa ditolak. Saya pribadi tidak mau menerima berapa pun nilainya, bahkan sempat ditawari honor 250rb untuk membantu membagikan uang pada orang-orang terdekat saya. Saya hanya bilang, cari orang lain saja. Sedangkan orang lain, bahkan keluarga saya sendiri, meskipun saya minta untuk menolak segala pemberian dari calon, tetap saja diterima.  

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!


Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

[1714238374]

1714238374

[1714238374]

1714238374

[1714238374]

1714238374

[red4slash]

Ditahun politik seperti ini maka sudah bukan hal yang aneh ketika ada tim sukses ataupun relawan untuk membagi bagikan uang demi kemenangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum.Namun disini saya akan mengemukakan pandangan saya dari sudut pandang lain, jika agan mengemukakan pendapat dan bertanya kenapa warga kita sangat sulit untuk di edukasi tentang penolakan uang yang diberikan oleh calon, saya akan melihat dari sudut pandang lain.

Menurut pendapat saya masyarakat tidak sepenuhnya salah akan hal ini, terlebih target mereka adalah masyarakat menengah kebawah yang kita tahu sulit untuk mendapatkan uang, jadi ketika mereka diberi uang dengan "cuma-cuma" maka mereka akan dengan senang hati untuk menerimanya. Bagi saya edukasi bukan hanya harus disampaikan kepada masyarakat saja, akan tetapi calon yang harus diberikan edukasi lebih terhadap hal hal seperti ini. Karena uang berasal dari mereka, dan masyarakat juga jika tidak ada uang dari mereka maka tidak akan menerimanya juga kan?

Namun disisi lain ini juga sulit untuk dihentikan, karena praktek seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi budaya di perpolitikan kita. Dan juga hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam politik saja, akan tetapi sudah di pupuk sejak dini,  saya  mengatakan ini suap dan dengan tidak bermaksud merendahkan, namun kita tahu suap adalah salah satu ciri khas masyarakat kita.

[mu_enrico]

Edukasi itu kalau untuk yang belum paham. Permasalahannya masyarakat sebenarnya sudah paham dan memilih untuk menerima amplop. Kalau di benak ane, misalnya, dikasih ataupun tidak dikasih amplop, siapapun pemimpinnya, tidak bakal membawa perubahan untuk ane. Sehingga realistis untuk ane menerima amplop agar setidaknya ada keuntungan untuk ane. Ini sebenarnya adalah ciri negara gagal kalau penduduknya sudah mulai apatis, tidak percaya, tidak mau tau dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah.

Namun, CMIIW bisa kena pidana kalau menerima amplop. Makanya kalau buat ane duitnya ga sebanding dengan risikonya. Alasan ane ga menerima bukan karena idealisme, tapi semata karena ga mau berurusan dengan isilop. Mungkin kalau untuk kalangan yang lebih membutuhkan, risiko lapar lebih harus dipikirkan daripada kena pidana.

Sekali lagi, masyarakat ga butuh edukasi, tapi butuh pemerintahan yang lebih baik -> kesejahteraan baik, kesehatan baik, dst.

[lombok]

Edukasi itu kalau untuk yang belum paham. Permasalahannya masyarakat sebenarnya sudah paham dan memilih untuk menerima amplop.

Dan ini memang sangat realistis dimanapun tempatnya. Bukan hanya tetangga tempat tinggal saya sekarang bahkan di desa/kota tempat saya tinggal dulu sama masyarakatnya mempunyai pola pikir seperti itu, saya punya pengalaman selama 20 tahun nomaden, selalu pindah-pindah kota/tempat tinggal karena ayah waktu itu aktif bekerja dan selalu pindah luar kota. Selama saya aktif ikut bermasyarakat di tempat-tempat tersebut ritual bagi-bagi uang saat pemilu selalu ada, yang mengherankan dari orang yang saya pandang kaya dan kurang mampu pun tak luput dari budaya sebar amplop ini. Kadang bukan hanya amplop metode yang mereka gunakan, dan ini tergantung si calon itu sendiri, ada yang berupa sumbangan tenda untuk kampung, ada yang berupa peralatan bercocok tanam (hidroponik), peralatan kebutuhan dusun (gelas, piring, nampan), iming-iming pendanaan kelompok (tani, ternak). Mungkin saking seringnya ini bukan lagi sebuah kebiasaan untuk mendapatkan suara tapi sudah menjadi tradisi kewajiban. Akan sangat susah untuk di hentikan, memang harus ada kesadaran sendiri khususnya dari si calon dan kader-kader pengusung serta peran perangkat desa untuk menghimbau warga untuk tidak menerima dan membuat segala bentuk suap tersebut.

Yang mengherankan lagi, RT/RW atau ketua pemuda yang mau maunya menyebarkan amplop ini.

[mattujusuruga]

Selama para calon tidak menghentikan praktik politik uang maka selamanya masyarakat akan sulit untuk menolak uang yang diberikan oleh si calon. karena masyarakat sekarang sudah paham dengan tingkah laku para calon angggot DPR yang mana kebanyakan mereka hanya mengunjungi rakyat ketika pemilu dan setelah terpilih mereka tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, mungkin salah satu solusi untuk menghentikan Money politic dengan cara memperbaiki sistem partai politik dan undang-undang pemilu dan juga partai politik harus dibiayai oleh negara sehingga negara bisa mengontrol kegiatan partai politik baik dalam kegiatan pemilu atau kegiatan lainnya.

[zaim7413]

Yang sedang dibahas di Thread ini sudah lama dilakukan oleh seorang  intelektual yang ada di desa saya, beliau sangat dihormati karena kedermawanannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki diatas rata-rata.
Beliau selalu mengedukasi masyarakat ketika tahun pemilu datang agar tidak salah memilih pemimpin atau wakil rakyat, beliau selalu mengatakan ambil amplopnya, tapi jangan coblos calonnya, tidak apa-apa karena kita tidak meminta amplop sama mereka.

Beliau selalu berada di barisan terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan, pemimpin yang baik akan memberi dampak baik pada masyarakat, sedangkan pemimpin yang terlalu berambisi mendapat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara akan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Politik uang akan berakhir di Indonesia selama masyarakat terbuka hatinya atau dengan kata lain tidak mudah dibeli suaranya dengan sejumlah uang. Di desa saya tidak ada lagi caleg yang berani menjalankan politik uang karena misi mereka tidak pernah berhasil akibat masyarakat sudah pinter dalam menentukan pilihannya.

[Bobrox]

Money Politik sudah menjadi tradisi atau kebiasaan pada setiap pemilu, simplenya seperti ini jika tidak loyal atau memberikan sejumlah uang sudah pasti tidak ada suara atau dukungan baik itu untuk pemilihan calon legislatif ataupun kepala daerah. Bahkan di tempat saya tinggal saat pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2017, ada calon yang difavoritkan bisa menang dengan mudah karena memiliki dukungan cukup banyak dari simpatisan masyarakat karena calon Bupati dan wakil Bupati ini berasal dari pimpinan pondok pesantran terbesar.

Namun menjelang hari H pemilihan kepada daerah, calon lain melakukan money politik dan secara tidak dipredikasi calon yang melakukan money politik mampu memenangkan pemilihan kepada derah dengan kemenangan cukup mutlak.

Terima atau tidak dengan sistem money politik saya rasa sudah menjadi darah daging dan tidak dapat dipisahkan lagi, untuk saat ini hampir semua calon legislatif mengandalkan money politik untuk meraih suara mereka di pemilu tahun depan untuk mendapatkan peluang lebih besar agar bisa terpilih menjadi seorang legislatif.

[Renampun]

...

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

saya juga di tawari jadi koordinator saksi untuk pemilu nanti dan anggota DPR yang telah 3 periode terpiliha itu yang langsung datang ke lingkungan kami untuk mencari siapa siapa saja yang bersedia menjadi saksi dan koordinator saksi di bawah partainya, jujur saya saya bingung untuk menolak tawaran yang dia berikan karena uang nya cukup lumayan, itu sekitar 400 ribu, saya yakin dia akan kembali terpilih maka itu mau saya tolak juga sebenarnya sama saja sih, saya menerima tawarannya dan bersedia menjadi koordinator saksi di bawah dia.

praktek seperti ini tentu akan mustahil untuk di hilangkan, apalagi sudah di lakukan oleh banyak caleg dan pejabat sejak lama dan trik nya itu itu aja, bahkan jika saya memiliki niat unutk menjadi caleg maka hal yang di ajarkan ke saya adalah hal yang seperti saat ini mereka lakukan, maka itu praktek uang tak akan pernah lepas dari yang namanya masa2 pemilu.

[Mame89]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Memang dalam politik itu uang penting, karena uang jalan untuk Transportasi. Namun yang terjadi sekarang untuk meraup suara banyak caleg melakukan serangan Fajar. Ini yang salah, dan Politik uang sudah menjadi tradisi di Inonesia sulit di brantas, dan Politik uang akan terus ada disetiap pemilu maupun Pemilukada yang sulit di hindari. Seolah-olah ini sudah menjadi hal yang bisa aja, padahal dengan politik uang lah banyak terjadi korupsi dimana-mana karena mereka sudah menghabiskan banyak dana saat pemilihan ini sering terjadi meskipun banyak pejabat-pejabat tidak mengakui bahwa mereka melakukan politik uang. Tidak ada cara untuk membrantas politik uang, kita berharap kepada KPU atau Banwaslu mereka juga sama, mereka menjadi komisioner KPU dan Banwaslu juga hasil dari suap menyuap.

Yang sangat disayangkan itu mental dan akhlak masyarakat Indonesia, mereka masih mudah ditipu oleh para caleg mungkin ini juga karena faktor kemiskinan. Kalau politik uang terus di lakukan  sama halnya beli kucing dalam karung hanya orang-orang yang punya uang yang bisa jadi pejabat padahal belum tentu bisa bekerja dengan baik dan amanah. Terus kalau hal begini terus berjalan bagaiman bangsa kita mau maju dan mandiri karena mental mereka berfikir nya ke bisnis dan memikirkan untung rugi buat pribadi.

Kalau di tanyak apakah politik uang di indonesia bisa berakhir? jawaban tidak, karena masih banyak kemiskinan dan manggap politik tidak penting. Tapi apapun kita masih sangat berharap semoga tahun politik ini  semakin banyak masyarakat yang melek politik agar perpolitikan Indonesia semakin baik. Jika uang menjadi alasan mereka untuk memilih seseorang, maka korupsi akan semakin merajalela.

[masulum]

saya juga di tawari jadi koordinator saksi untuk pemilu nanti dan anggota DPR yang telah 3 periode terpiliha itu yang langsung datang ke lingkungan kami untuk mencari siapa siapa saja yang bersedia menjadi saksi dan koordinator saksi di bawah partainya, jujur saya saya bingung untuk menolak tawaran yang dia berikan karena uang nya cukup lumayan, itu sekitar 400 ribu, saya yakin dia akan kembali terpilih maka itu mau saya tolak juga sebenarnya sama saja sih, saya menerima tawarannya dan bersedia menjadi koordinator saksi di bawah dia.

Beda mas, menjadi koordinator saksi dengan membantu bagi-bagi amplop. karena tidak ada gotong-royong untuk bekerja, dan tak mungkin menjadi relawan yang benar-benar rela untuk membantu calon termasuk sebagai saksi. Ibaratnya, menjadi koordinator saksi atau posisi terendah sebagai saksi, itu memang perlu diberikan honor. anggap saja sebagai uang capek jaga TPS untuk memastikan suara calon tersebut tidak disabotase. sedangkan amplop yang saya sebutkan adalah sejumlah uang yang diberikan untuk mendapatkan suara. dan posisi inilah yang pernah ditawarkan kepada saya, saya disuruh ngedata nama, nik dan no kk, yang mau nerima 50k asal memilih calon tersebut. tawaran tersebut yang saya tolak, karena jika saya terima, saya menjadi ikut membuat warga nerima uang dari money politic tersebut.

[blue Snow]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Sulit itu mas bos, karena budaya amplop itu sudah mendarah daging sejak zaman nenek moyang kita dulu, coba saja ente perhatikan gimana mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kalau ane lihat, jika (misal) yang mengadakan pesta hajatan itu pejabat dan orang kaya, pasti di dalam tenda akan ramai oleh penduduk sekitar, karena pasti akan dapat makan, rokok, dan besek ketika akan pulang, beda kalau yang ngadain hajat orang miskin, pasti tendanya sepi, karena jarang dikasih makan, ada pun seadanya, atau sama kayak lauk di rumah, rokok pun kadang ada kadang tidak.

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Tidak ada sih, solusinya ya dari hulu, atau dari caleg atau calon yang berkompetisi. kalau mengharapkan masyarakat untuk tidak menerima amplop, sulit, karena bagi mereka: tidak boleh menolak rezeki, apa lagi di dalamnya lembaran merah yang cukup untuk beli beras selama 1 bulan.

[baenschi78]

Fenomena yang selalu mengemuka. Hal ini karena uang memang merupakan alat yg sangat signifikan untuk menguasai sumber daya manusia.
Politik uang ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat jika dilihat dari sejarah sebenarnya sudah ada dari jaman kolonalisme para penjajah menyuap pribumi.

Saya sependapat dengan agan-agan, bahwa politik uang ini hanya akan laku dikalangan masyarakat yang ekonomi nya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh.
Maka pemimpin seperti ini jika terpilih dia akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan.
Dia tidak akan mendorong masyarakat nya untuk berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat nya agar masyarakatnya punya pekerjaan.
Dia akan lebih senang memberikan masyarakatnya sumbangan dan bantuan terus.
Tahap ekonomi nya gitu-gitu aja ga maju-maju.
Kalau mau berubah pilihlah pemimpin yang memberikan kita Ide, Gagasan bagaimana kita bisa mandiri.

[Gaza13]

Saya sependapat dengan agan-agan, bahwa politik uang ini hanya akan laku dikalangan masyarakat yang ekonomi nya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh.
Maka pemimpin seperti ini jika terpilih dia akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan.
Dia tidak akan mendorong masyarakat nya untuk berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat nya agar masyarakatnya punya pekerjaan.
Dia akan lebih senang memberikan masyarakatnya sumbangan dan bantuan terus.
Tahap ekonomi nya gitu-gitu aja ga maju-maju.
Kalau mau berubah pilihlah pemimpin yang memberikan kita Ide, Gagasan bagaimana kita bisa mandiri.

kebetulan ane tinggal di pedesaan Kab. Natuna yang mana mayoritas nya sebagai nelayan ya bisa di bilang mayoritas nya miskin lah. Memang banyak dari calon mengincar kalangan bawah (miskin), mereka pikir gampang untuk di iming-iming kalau misalkan calon jadi, desa akan begini akan begitu biasalah angin angin surga .
Setau saya Desa itu sudah ada plan nya di setiap anggaran tahunan. Dan balik lagi setiap individu orang miskin tersebut bukan gampang untuk di kelabui, mereka pasti mempunyai akal sehat yang mana , yang baik atau ambisi untuk memperoleh kekuasaan dari para calon tersebut.
Bukan mempertahankan kemiskinan, yang ada gimana cara nya modal nyalon maren harus balik, dan harus untung selama menjabat. Biasanya orang kalau dah jadi apalagi nebar sana nebar sini biasanya kacang lupa kulitnya. Kalau saya kurang sependapat jika masyarakat tidak di dorong untuk berpendidikan tinggi, justru bupati setempat pernah mengatakan dalam pidatonya jika ada anak yang mempunyai potensi dalam sekolah nya dan kategorinya tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya lapor langsung ke saya, atau lewat instansi yang sudah di tunjuk. kebetulan saudara saya selepas SMA di beri masukan dan arahan kepada kepala sekolah setempat dan Alhamdulillah nya di terima di jakarta, biaya gratis hingga lulus dan ada biaya masukan di rekening di setiap semester nya.

[khiholangkang]

Calon yang menggunakan money politik memang berpotensi melakukan korupsi, bagaimanapun dia harus mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan untuk kampanye, dan ya jika mengandalkan gaji dari jabatannya itu tidak akan pernah cukup sampai kapanpun maka keputusan untuk mengambil uang lebih dari proyek/program adalah salah satu cara mereka mengambil keuntungan dari jabatan yang mereka dapatkan.

Ya sering kali ketika kita melaporkan money politik seperti ini ke pihak BAWASLU untuk di tindak lanjuti sering kali di abaikan dan tidak mendapatkan perhatian lebih, terlebih lagi tidak ada pelindungan hukum bagi kita yang melaporkan hal itu yang mungkin memberikan kita bisa di intimidasi dan interpensi oleh timses calon yang kita laporkan.

Sekalipun undang-undang money politik sudah ada dan tampaknya tidak terpengaruh apapun, ini seperti budaya yang juga tidak bisa di lepaskan, dan siapa orang yang tidak tergiur dengan uang walaupun jumlah 50k-100k masa kini, bagi sebagian besar itu jumlah yang lumayan,, beberapa kalimat pernah saya dengar dari para warga "di ambil atau tidaknya uang dari calon olehnya pastinya akan korupsi", kesimpulan itu menunjukan bahwa rata-rata warga sudah memiliki pikiran buruk terhadap siapapun di jajaran politik pada jaman sekarang.

Money politik bisa di hilangkan dari tanah ini jika penegakan hukumnya jelas dan kuat, orang  yang melaporkannya mendapatkan perlindungan hukum, sehingga misalkan saya yang melaporkan tindak money politik akan merasa aman karena mendapatkan perlindungan hukum. IMO

[Bloodseekers]

Yang sedang dibahas di Thread ini sudah lama dilakukan oleh seorang  intelektual yang ada di desa saya, beliau sangat dihormati karena kedermawanannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki diatas rata-rata.
Beliau selalu mengedukasi masyarakat ketika tahun pemilu datang agar tidak salah memilih pemimpin atau wakil rakyat, beliau selalu mengatakan ambil amplopnya, tapi jangan coblos calonnya, tidak apa-apa karena kita tidak meminta amplop sama mereka.

Beliau selalu berada di barisan terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan, pemimpin yang baik akan memberi dampak baik pada masyarakat, sedangkan pemimpin yang terlalu berambisi mendapat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara akan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Politik uang akan berakhir di Indonesia selama masyarakat terbuka hatinya atau dengan kata lain tidak mudah dibeli suaranya dengan sejumlah uang. Di desa saya tidak ada lagi caleg yang berani menjalankan politik uang karena misi mereka tidak pernah berhasil akibat masyarakat sudah pinter dalam menentukan pilihannya.

Memilih pemimpin yang terlalu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan tentu mereka akan menempuh berbagaimacam cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan tersebut tentu hal ini akan sangat tidak baik saat mereka telah mendapatkan kekuasaan karena mereka tidak akan pernah memikirkan rayat yang mereka pimpin akan tetapi mereka memikirkan bagaimana untuk bisa memperkaya diri mereka sendiri.

Jika semua daerah dapat melakukan seperti yang desa anda lakukan ane rasa kita akan mendapatkan pemimpin yang akan memikirkan nasib banyak orang bukan hanya memikirkan diri mereka sendiri.

[marcous]

1. Karena rata-rata masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan lebih banyak dari pada masyarakat kelas menengah ke atas, ada banyak sekali tantangan yang di hadapi untuk mengedukasi masyarakat supaya memiliki prinsip dan moral yang bagus untuk menyikapi dan menolak money politic.

2. Pemerintah seharusnya memperbaiki setidaknya tiga lembaga terlebih dahulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masyarakat akan mengikuti dengan sendirinya jika tiga lembaga yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu tersebut sudah bersikap jujur dan adil.

3. kemungkinan Money politic berakhir di Indonesia pasti ada, namun tidak dalam waktu dekat. Sebab saya kira selama aturan hukum tidak berjalan dengan semestinya hal tersebut sangat sulit bi berantaskan.

[masulum]

-snip-
Tidak ada sih, solusinya ya dari hulu, atau dari caleg atau calon yang berkompetisi. kalau mengharapkan masyarakat untuk tidak menerima amplop, sulit, karena bagi mereka: tidak boleh menolak rezeki, apa lagi di dalamnya lembaran merah yang cukup untuk beli beras selama 1 bulan.

Kalau dari calegnya, ini bisa dipatahkan dengan penolakan. Jika sudah ditolak, lama-lama akan berhenti memberikan amplop. Cuma, pandangan "lumayan uang gratis atau rejeki ga boleh ditolak" yang ada pada masyarakat inilah yang membuat sulit untuk dihentikan. lucunya imam mushollah aja ada yang mau nerima, apalagi warga biasa, bener ga 
Tapi, seandainya, kita yang muda dan menolak amplop seperti ini bisa bekerja sama dan menyatukan pemikiran untuk menolak amplop, mungkin bisa berhasil. Sayangnya, pemikiran orang tua "anak baru gede ngerti apa soal beginian" akan selalu membuat kita sulit untuk memberikan kesadaran agar tidak mau nerima uang tersebut. Tapi, saya masih pengen menemukan solusi, walaupun bukan untuk orang banyak, setidaknya untuk keluarga saya saja dulu.

[bayu7adi]

Ada yang lebih miris lagi. Di lingkungan ane momen ketika politik mulai memanas, selalu dijadikan metode untuk mencari pemasukan utnuk instansi dengan mengajukan proposal ke beberapa partai politik. Semakin banyak uang yang bisa di keruk dari parpol, semakin di puji. Disini bukan parpol lagi yang nyari pemilih, tetapi malah pemilih yang nyariin parpol-nya. Soalnya orang-orang yang mengajukan proposal, sikapnya bodo amat sama penguasa nantinya, yang penting dapet duid dulu, urusan pemerintah belakangan. Kalau udah begini, ujung-ujungnya adalah rantai korupsi makin panjang.

Kalau mengedukasi lingkungan yang kulturnya adalah orang seperti ini, ane yang minoritas cuma bakal jadi badut mereka seolah-olah apa yang dilakuin mereka itu adalah yang paling menguntungkan. Padahal itu menyangkut jangka panjang negara kedepannya.

Pemerintah sebenernya tahu kalau ini terjadi, tetapi kalau sudah jadi kultur begini, dunia politik negara kita ga lain cuma dijadiin ladang bisnis buat cuan para penguasa dengan korupsinya.

[BABY SHOES]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Saya belum pernah melihat ada edukasi dari pemerintah kepada warga nya untuk kampanyekan "menolak pemberian apapun dari caleg" sehingga akan sulit untuk masyarakat khusus nya untuk orang awam jadi mereka akan memilih uang dan tidak akan memikirkan bagaimana masa depan 5 tahun mendatang dan berpikir itu hanya tidak akan berpengaruh pada nya yang jelas kenyataan manfaat dari caleg yang sudah terpilih tidak ada terkesan perubahan, bahkan menyampaikan aspirasi dari warga nya saja sulit.
Itu yang ane tahu, mungkin kembali ke diri masing masing jika ingin menolak uang, namun kebanyakan dari mereka memanfaatkan situasi sekarang ini.

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Sebenarnya harus ada tindakan tegas dari pemerintah ketika ada yang melaporkan ke BAWASLU tentang money politik, tapi kan kita tahu setiap dari mereka ada laporan misalkan dari caleg yang bagi bagi amplop tidak pernah di tindak lanjuti dengan serius apalagi dari kalangan pemilihan bawah, jadi sulitkan gan sekalipun kita laporkan maka selalu ada teror yang datang dan itu menyeramkan jika terjadi.
Sekali lagi tidak ada edukasi langsung dari pihak pemerintah untuk menolak money politik.

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Menurut ane tidak! Ini seperti telah menjadi turun temurun dan money politik adalah satu alat untuk caleg mendapatkan suara banyak jika tidak caleg tidak akan mendapatkan dukungan dari warga nya, apalagi dengan hanya janji manis visi-misi nya warga tidak akan pernah dengar  omongan nya kecuali uang yang di inginkan, sekali lagi politik ini hanya di jadikan bahan bisnis untuk mereka ketika sudah jadi,

[jeha2015]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Karena mayarakat Indonsia masih banyak di garis kemiskinan, di iming-iming duit 200rb sudah dapat suara. Di samping karena mereka tidak merasakan dampak langsung dari pejabat yang sudah kepilih mereka hanya datang saat pemilu doang. Makanya mereka mikirnya daripada tidak dapat sama sekali yadah ambil aja duitnya. Dan politik Uang sudah merebak sampai ke tingkat paling bawah tingkat presiden sampai ke tingkat Desa.

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Sulit, soalnya masalah kita di Masyarakat. kalau tidak di kasih uang itu para pemilih yang datang buat mau milih tidak smpek 20%. Masyarakat kita payahnya luar biasa untuk datang ke TPS, sebenernya kalau Caleg harapannya juga  tidak perlu keluar uang buat fight. tapi kembali lagi masayarakat kita yang masih buta akan politik. Di sisi lain juga terjadi Politik uang bisa terjadi karena caleg bersaing dengan caleg dari partai sendiri atau partai lawan. Dalam caleg satu partai mereka saling berebut suara untuk menjadi yang terbanyak suaranya masih harus bersaing dengan partai lain disinilah yang menjadikan peluang politik uang. Sekarang pilkades saja kalau tidak ada uang 100% para pemilih pasti 80% golput.

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Meski sulit tapi harus di coba dengan cara membuat UU yang mengatur pembiayaan untuk Demokrasi di tanggung oleh negara, atau kembali lagi ke pemilu tertutup jadi partai yang menentukan DPRnya. Karena selama ada ongkos politik korupsi tidak akan bisa habis.

Tapi bagaimana pun Semoga di tahun politik ini kita memilih bukan karena uang tapi kinerja calon pemimpin. Kita harus bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap Politik. Karena sebuah kejahatan yang dilakukan secara terus-menerus akan mengalahkan kebenaran/kebaikan yang didiamkan.