[Diskusi] Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye di Pilpres

[alankasman]

Ane tidak akan akan menjawab scara formal maupun ilmiah, karena mungkin harusnya lebih ke pandang masing masing dari cara memandang apakah presiden melanggar kode etik atau tidak. Itu saja dan sejauh ini presiden tampak terus melakukan agresinya bersama paslon yang menjadi dukungannya. Banyak orang dari pihak lawan capres dan cawaspres serta pendukungnya tidak setuju tapi kenyataannya presiden memiliki hak atas dirinya baik scara individu maupun sebagai pemimpin negara yang menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihan. Dari pasal yang ditunjukan kita tentunya tidak bisa mengelak lagi dan biarkan saja presiden Jokowi melakukan apa yang ingin dia lakukan selama tidak menggunakan ffasilitas negara dan berkampanye di lau tugasnya sebgaai presiden.

Jadi menurut agan apakah pemikiran ane tidak diterima karena tidak ilmiah dan juga tidak memiliki referensi apapun. Karena ini hanya sebatas pendapat ane pribadi untuk memanfaatkan hak dalam menyikapi apa yang dilakukan presiden. Karena pada akhirnya ini hanaylah tentang perang politik demi menempati kekuasaan. Terlepas dari cara mereka mengeksistensikan dukungannya. Artinya pada saat Presiden terjun ke lapangan dan ikut berkampanye maka statusnya pada saat itu sementara bukan sebagai kepala negara tapi hanya sebatas masyarakat biasa. Ketika Jokowi kembali ke tugasnya maka semua element yang menempel pada kampanyenya wajib dia lucuti.

Di ruang diskusi semua pemikiran ditampung dan semua tidak dilarang untuk membagikan pemikiran.

Mr. Presiden hanya menampilkan dan menyampaikan potongan ayat dari pasal 299 Wajar karena itu hanya bentuk klarifikasi terhadap pernyataannya saat bersama menhan.
Pasal 299 itu ada tiga ayat kemudian dalam undang-undang ada penata dan pengelompokan urutan norma.
Setiap undang-undang ada pasal yang memperboleh dan ada pasal yang melarang. Semua tertata rapi antara pasal ini dengan pasal itu. Kalau presiden melakukan kampanye diperbolehkan untuk dirinya yang petahana dan diperbolehkan melakukan kampanye untuk partai politiknya dengan aturan dia harus menjadi tim sukses sebelum masuk pada tahap cuti.

Bukan etik bukan soal politis tapi soal sosok netralitas sebagai seorang negarawan.
Pejabat daerah yang akan melakukan kampanye paslon kepada ASN juga tidak dapat disalahkan lagi.
Menyamakan dengan yang dilakukan Obama jelas beda.
Bukan saya tidak suka pada Jokowi atau mendukung salah satu paslon lain, tapi lebih kepada sikap demokrasi.

[Epaper]

Ane tidak akan akan menjawab scara formal maupun ilmiah, karena mungkin harusnya lebih ke pandang masing masing dari cara memandang apakah presiden melanggar kode etik atau tidak. Itu saja dan sejauh ini presiden tampak terus melakukan agresinya bersama paslon yang menjadi dukungannya. Banyak orang dari pihak lawan capres dan cawaspres serta pendukungnya tidak setuju tapi kenyataannya presiden memiliki hak atas dirinya baik scara individu maupun sebagai pemimpin negara yang menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihan. Dari pasal yang ditunjukan kita tentunya tidak bisa mengelak lagi dan biarkan saja presiden Jokowi melakukan apa yang ingin dia lakukan selama tidak menggunakan ffasilitas negara dan berkampanye di lau tugasnya sebgaai presiden.

Jadi menurut agan apakah pemikiran ane tidak diterima karena tidak ilmiah dan juga tidak memiliki referensi apapun. Karena ini hanya sebatas pendapat ane pribadi untuk memanfaatkan hak dalam menyikapi apa yang dilakukan presiden. Karena pada akhirnya ini hanaylah tentang perang politik demi menempati kekuasaan. Terlepas dari cara mereka mengeksistensikan dukungannya. Artinya pada saat Presiden terjun ke lapangan dan ikut berkampanye maka statusnya pada saat itu sementara bukan sebagai kepala negara tapi hanya sebatas masyarakat biasa. Ketika Jokowi kembali ke tugasnya maka semua element yang menempel pada kampanyenya wajib dia lucuti.

Di ruang diskusi semua pemikiran ditampung dan semua tidak dilarang untuk membagikan pemikiran.

Mr. Presiden hanya menampilkan dan menyampaikan potongan ayat dari pasal 299 Wajar karena itu hanya bentuk klarifikasi terhadap pernyataannya saat bersama menhan.
Pasal 299 itu ada tiga ayat kemudian dalam undang-undang ada penata dan pengelompokan urutan norma.
Setiap undang-undang ada pasal yang memperboleh dan ada pasal yang melarang. Semua tertata rapi antara pasal ini dengan pasal itu. Kalau presiden melakukan kampanye diperbolehkan untuk dirinya yang petahana dan diperbolehkan melakukan kampanye untuk partai politiknya dengan aturan dia harus menjadi tim sukses sebelum masuk pada tahap cuti.

Bukan etik bukan soal politis tapi soal sosok netralitas sebagai seorang negarawan.
Pejabat daerah yang akan melakukan kampanye paslon kepada ASN juga tidak dapat disalahkan lagi.
Menyamakan dengan yang dilakukan Obama jelas beda.
Bukan saya tidak suka pada Jokowi atau mendukung salah satu paslon lain, tapi lebih kepada sikap demokrasi.

Apa yang terjadi di negara kita merupakan satu-satunya fenomena di dunia seorang presiden ikut berkampanye untuk memenangkan anaknya sebagai kontestan dalam pilpres. Jokowi ingin berlindung dibalik UU yang menyatakan presiden dan wakil presdin memilik hak untuk berkampanye padahal dalam UU bukan hanya hak tetapi ada kewajiban dan itu tidak di jelaskan oleh presiden. Kalau misalnya dia berkampanye untuk partai politiknya tidak ada masalah karena memang sebagai kader dia memiliki hak untuk ikut kampanye. Tetapi sekarang ini jokowi malah mendukung paslon yang bukan dari partainya padahal dia masih status sebagai kader PDIP sehingga kalau ada yang beranggapan menyamakan seperti yang dilakukan oleh Obama jelas keliru karena Obama mendukung salah satu paslon karena mereka sama-sama berasal dari satu partai. Oleh karena itu maka potensi kecurangan pemilu kali ini jelas sangat besar apalagi kalau atasannya sudah tidak netral maka aparatur yang dibawahnya juga akan ikut apalagi kan jokowi masih berkuasa sampai bulan oktober jadi kalau misalnya pejabat daerah maupun ASN tidak ikut mendukung paslon yang didukung oleh Presiden maka mereka takut juga kalau jabatan mereka dicopot atau diganti.

[bitLeap]

Bukan etik bukan soal politis tapi soal sosok netralitas sebagai seorang negarawan.
Pejabat daerah yang akan melakukan kampanye paslon kepada ASN juga tidak dapat disalahkan lagi.
Menyamakan dengan yang dilakukan Obama jelas beda.
Bukan saya tidak suka pada Jokowi atau mendukung salah satu paslon lain, tapi lebih kepada sikap demokrasi.

Jika memang ingin menunjukan sikap demokrasi maka hak dan kebebasan memilih dengan membiarkan sebagaimana mestinya. Karena sikap demokrasi adalah tidak mendikte siapapun untuk memilih, untuk tidak memilih, untuk menentukan berada di barisan A, B dan C bukankah itu sikap demokrasi yang sebenarnya yang ingin kita tunjukan?

Pada akhirnya kita akan bertanya tanya dan merenung apakah Indonesia sudah salah mengambil sistem negara? 

Apa yang terjadi di negara kita merupakan satu-satunya fenomena di dunia seorang presiden ikut berkampanye untuk memenangkan anaknya sebagai kontestan dalam pilpres. Jokowi ingin berlindung dibalik UU yang menyatakan presiden dan wakil presdin memilik hak untuk berkampanye padahal dalam UU bukan hanya hak tetapi ada kewajiban dan itu tidak di jelaskan oleh presiden. Kalau misalnya dia berkampanye untuk partai politiknya tidak ada masalah karena memang sebagai kader dia memiliki hak untuk ikut kampanye. Tetapi sekarang ini jokowi malah mendukung paslon yang bukan dari partainya padahal dia masih status sebagai kader PDIP sehingga kalau ada yang beranggapan menyamakan seperti yang dilakukan oleh Obama jelas keliru karena Obama mendukung salah satu paslon karena mereka sama-sama berasal dari satu partai. Oleh karena itu maka potensi kecurangan pemilu kali ini jelas sangat besar apalagi kalau atasannya sudah tidak netral maka aparatur yang dibawahnya juga akan ikut apalagi kan jokowi masih berkuasa sampai bulan oktober jadi kalau misalnya pejabat daerah maupun ASN tidak ikut mendukung paslon yang didukung oleh Presiden maka mereka takut juga kalau jabatan mereka dicopot atau diganti.

Kecurangan itu akan tetap ada bahkan disemua paslon akan melakukan dengan caranya masing masing. Tidak ada yang bermain bersih untuk meraih kekuasaan, kelicikan, manipulatif, serta manuver2 dengan cara kotor sudah menjadi adat kebiasaan setiap kali musim politik. Tidak ada yang dikecualikan dan tidak ada yang benar benar dibersihkan, jika agan merasa itu sedikit keliru mungkin perlu masuk ke semua barisan paslon dan pelajari bahwasanya segala cara akan dihalalkan demi memuluskan kepentingan. Berkedok agama dan semacamnya, menjual ayat dengan cara cocoklogi, dan masih banyak lagi.

Hanya satu pertanyaan, demi apa?

[pusaka]

Inti dari permasalahan yang pada akhirnya memunculkan pro dan kontra adalah karena salah satu dari calon adalah merupakan anak dari presiden dan juga jalan yang meloloskannya juga merupakan jalan yang banyak dibicarakan, baik itu oleh orang yang memiliki kepentingan, ataupun orang yang tidak memiliki kepentingan apapun dalam pemilu tahun ini.
Saya pribadi tidak ada masalah jika presiden berkampanye atau tidak, toh itu tidak akan mengubah terhadap pilihan saya nantinya. Namun memang hal ini banyak yang menganggap tidak etis, yang pada akhirnya memunculkan masalah baru.
Saya hanya ingin mengatakan jika beliau ingin berkampanye, maka jangan gunakan aset negara, itu saja dan lebih baik beliau cuti untuk mulau mengkampanyekan anaknya.

[Dickiy]

Tampaknya diskusi ini sangat menarik tapi juga bisa memunculkan banyak persepsi termasuk cara yang efektif untuk memunculkan para pendukung paslon masing masing. Saya mungkin orang yang belum jelas ke arah mana akan memilih, hehe jujur saja pemilihan tahun ini saya akui terlalu cuek dan terlalu tidak peduli dengan apa yang sedang diprebutkan sebab pemimpin manapun yang terpilih toh kita harus bekerja keras untuk bisa makan. Tapi saya ingin berkomentar mengenai presiden Jokowi yang secara terang terangan di depan publik mendukung salah satu paslon apalagi itu anaknya. Jadi kita tidak akan kaget mengapa presiden Jokowi sampai melakukan itu dan menjadikan udang-udangan, pasal 1 2 3 dan sterusnya yang diperlihatkan dalam gambar sebagai tameng untuk melindungi diri.
Bagi pihak oposisi hal ini sangat merugikan untuk mendapatkan suara rakyat karena presiden pasti memiliki pengaruh terutama pengaruhnya di kementrian, ASN dan pejabat2 lainnya yang kini mungkin terlibat dalam mengurusi kotak suara, penghitungan suara pokoknya yang ditakutkan oleh para oposisi adalah terjadinya kecurangan dalam mengolah data intinya seperti itulah. Saya paham bahwa itu sudah menjadi ketakutan umum yang tidak bisa dihindari. Saya melihat ini semua sebagai drama setiap tahun pemilihan pemimpin negara, pemimpin daerah dll semua melakukan dramanya. yang terpenting adalah kita memilih sesuai dengan keinginan hati baik ke paslon 1, 2 atau 3 semuanya adalah putra2 terbaik bangsa bukankah begitu judulnya? hehe

[Fakhrulenclix]

Inti dari permasalahan yang pada akhirnya memunculkan pro dan kontra adalah karena salah satu dari calon adalah merupakan anak dari presiden dan juga jalan yang meloloskannya juga merupakan jalan yang banyak dibicarakan, baik itu oleh orang yang memiliki kepentingan, ataupun orang yang tidak memiliki kepentingan apapun dalam pemilu tahun ini.
Saya pribadi tidak ada masalah jika presiden berkampanye atau tidak, toh itu tidak akan mengubah terhadap pilihan saya nantinya. Namun memang hal ini banyak yang menganggap tidak etis, yang pada akhirnya memunculkan masalah baru.
Saya hanya ingin mengatakan jika beliau ingin berkampanye, maka jangan gunakan aset negara, itu saja dan lebih baik beliau cuti untuk mulau mengkampanyekan anaknya.

Masalahnya saat ini Presiden tidak mengambil cuti dan ia berkampanye secara tidak langsung menggunakan fasilitas Negara yang saat ini sedang ia gunakan, contoh kecilnya seperti mobil dinas ataupun dengan ajudan di sekelilingnya.
Memang benar itu tidak akan mengubah pilihan kita nantinya akan tetapi pengaruh dari apa yang dilakukan oleh Presiden sangat besar dan bahkan saya meragukan kalau pemilu nanti tidak ada kecurangan karena secara terang terangan Presiden mengkampenyakan salah satu Paslon dan itu anaknya sendiri.
Dari apa yang dilakukan ketika memloloskan anaknya dalam kriteria saja Presiden melakukan segala cara, bukan tidak mungkin hal tersebut juga dilakukan untuk memenangkannya.

[blue Snow]

Masalahnya saat ini Presiden tidak mengambil cuti dan ia berkampanye secara tidak langsung menggunakan fasilitas Negara yang saat ini sedang ia gunakan, contoh kecilnya seperti mobil dinas ataupun dengan ajudan di sekelilingnya.

Padahal awal-awal dulu memerintah, banyak rakyat yang selalu mencemoohkan jokowi, tidak bisa mengurus negara lah, petugas partai lah, kacung mega lah, dsb. Namun sekarang, Jokowi bak dewa sebagai presiden terbaik bangsa. Ane tidak melihat ini dalam sosok SBY dulu, padahal sebelum dia menyelesaikan tugas sebagai presiden 2 periode, banyak yang menginginkan dia memimpin kembali, tapi dianya gak mau. Kalau sekarang, ane melihat Jokowi ini menjelma begitu rupa jadi sosok yang tidak tergantikan, malah harus diteruskan kepada anaknya. (padahal gibran itu hanya sebagai gimik mereka untuk lanjut merongrong bangsa)

[8rch7]

Saya memiliki persepsi bahwa pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut sebagai pasal karet. Sebab bisa tafsirkan dalam banyak kondisi, salah satunya pasal tersebut ditujukan secara tidak langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden yang ingin mencalonkan diri kembali untuk periode kedua kalinya, namun juga bisa dipakai untuk Presiden saat ini yang ingin berkampanye mendukung salah satu Paslon lain. Saya sudah membaca UU tersebut khususnya pasal 299, isi pasal tersebut dalam penjelasan pasalnya disebutkan "Cukup Jelas", jadi secara aturan Pak Jokowi tidak salah. Namun tidak semua masyarakat bisa menerima hal tersebut ditengah dinamika politik saat ini, sebab jelas terlihat bahwa Pak Jokowi akan berpihak pada Paslon 02, menurut saya yang dilanggar oleh Pak Jokowi adalah etika Politik saja.

Di era presiden Jokowi banyak sekali UU yang direvisi untuk kepentingan politik kelompok mereka dan mudah untuk merivisi undang-undang karena mayoritas DPR juag didominasi oleh partai mereka. Bahkan publik dibuat bingung dengan keputusan Presiden yang tidak konsisten hanya dalam hitungan minggu mengeluarkan keputusan yang berbeda dengan sebelumnya.
Dulu semua pejabat dari tingkat kepala daerah hingga anggota DPR diharuskan mundur jika ingin mengajukan diri atau maju dalam pemilu selanjutnya, namun UU tersebut direvisi dan semua pejabat baik kepala daerah hingga menteri tidak diharuskan mundur seperti saat ini anaknya jokowi yang maju sebagai calon wakil presiden namun masih memilki jabatan sebagai walikota Solo.

Presiden memiliki wewenang untuk merivisi UU yang berlaku saat ini tentang pemilu, namun saya rasa saat ini dia sudah melanggar banyak hal mulai dari batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden hingga ASN boleh berkampanye atau mendukung salah satu paslon dalam pemilu dimana awalnya hal ini bertentangan dengan UU pemilu.

[pusaka]

Inti dari permasalahan yang pada akhirnya memunculkan pro dan kontra adalah karena salah satu dari calon adalah merupakan anak dari presiden dan juga jalan yang meloloskannya juga merupakan jalan yang banyak dibicarakan, baik itu oleh orang yang memiliki kepentingan, ataupun orang yang tidak memiliki kepentingan apapun dalam pemilu tahun ini.
Saya pribadi tidak ada masalah jika presiden berkampanye atau tidak, toh itu tidak akan mengubah terhadap pilihan saya nantinya. Namun memang hal ini banyak yang menganggap tidak etis, yang pada akhirnya memunculkan masalah baru.
Saya hanya ingin mengatakan jika beliau ingin berkampanye, maka jangan gunakan aset negara, itu saja dan lebih baik beliau cuti untuk mulau mengkampanyekan anaknya.

Masalahnya saat ini Presiden tidak mengambil cuti dan ia berkampanye secara tidak langsung menggunakan fasilitas Negara yang saat ini sedang ia gunakan, contoh kecilnya seperti mobil dinas ataupun dengan ajudan di sekelilingnya.
Memang benar itu tidak akan mengubah pilihan kita nantinya akan tetapi pengaruh dari apa yang dilakukan oleh Presiden sangat besar dan bahkan saya meragukan kalau pemilu nanti tidak ada kecurangan karena secara terang terangan Presiden mengkampenyakan salah satu Paslon dan itu anaknya sendiri.
Dari apa yang dilakukan ketika memloloskan anaknya dalam kriteria saja Presiden melakukan segala cara, bukan tidak mungkin hal tersebut juga dilakukan untuk memenangkannya.

Nah maka dari itu saya menyampaikan sebelumnya alangkah lebih baik presiden cuti, namun sampai saat ini itu tidak dilakukan.
Untuk kecurangan, saya pribadi meyakini setiap pemilu sebelum sebelumnya pun sangat kental dengan kecurangan, baik itu kecurangan kecil atau besar. Dari rangkaian kampanye pun masih banyak yang melanggar aturan. Di debat misalnya, aturannya kan kontestan debat tidak boleh meninggalkan podium debat, namun ada juga yang melanggarnya, bagi saya itu adalah kecurangan.
Masalahnya sekarang banyak elit yang pro seperti tidak memperdulikan kegaduhan yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali presidennya. Saya bukan merupakan orang pro dengan Jokowi, saya juga bukan orang yang kontra dengan Jokowi. Namun saya sangat menyayangkan sikapnya di pemilu sekarang, menurut saya itu tidak mencerminkan presiden yang bijaksana.

Masalahnya saat ini Presiden tidak mengambil cuti dan ia berkampanye secara tidak langsung menggunakan fasilitas Negara yang saat ini sedang ia gunakan, contoh kecilnya seperti mobil dinas ataupun dengan ajudan di sekelilingnya.

Padahal awal-awal dulu memerintah, banyak rakyat yang selalu mencemoohkan jokowi, tidak bisa mengurus negara lah, petugas partai lah, kacung mega lah, dsb. Namun sekarang, Jokowi bak dewa sebagai presiden terbaik bangsa. Ane tidak melihat ini dalam sosok SBY dulu, padahal sebelum dia menyelesaikan tugas sebagai presiden 2 periode, banyak yang menginginkan dia memimpin kembali, tapi dianya gak mau. Kalau sekarang, ane melihat Jokowi ini menjelma begitu rupa jadi sosok yang tidak tergantikan, malah harus diteruskan kepada anaknya. (padahal gibran itu hanya sebagai gimik mereka untuk lanjut merongrong bangsa)

Harus kita akui bahwa manuver politik Jokowi itu luar biasa, beliau seperti ingin mengatakan bahwa beliau bukanlah boneka yang selama ini tersemat kepada beliau, di akhir masa jabatannya dia seperti melawan pimpinan partai yang mengusungnya. Bahkan bukan hanya dilakukan seorang diri, namun anak anaknya pun ikut andil, semua orang pasti tidak menyangka bahwa anaknya akan menjadi pimpinan di salah satu partai, belum lagi anaknya juga ikut dalam kontestansi Pilpres tahun ini.

Untuk memimpin 3 periode, dia bukan tidak mau namun aturan yang mengatakan itu tidak boleh. Saya sangat yakin jika aturan memperbolehkan Presiden bisa menjabat 3 periode dia akan kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden.

[xeqoRameshAxueamExaqana]

Nah maka dari itu saya menyampaikan sebelumnya alangkah lebih baik presiden cuti, namun sampai saat ini itu tidak dilakukan.
Untuk kecurangan, saya pribadi meyakini setiap pemilu sebelum sebelumnya pun sangat kental dengan kecurangan, baik itu kecurangan kecil atau besar. Dari rangkaian kampanye pun masih banyak yang melanggar aturan. Di debat misalnya, aturannya kan kontestan debat tidak boleh meninggalkan podium debat, namun ada juga yang melanggarnya, bagi saya itu adalah kecurangan.
Masalahnya sekarang banyak elit yang pro seperti tidak memperdulikan kegaduhan yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali presidennya. Saya bukan merupakan orang pro dengan Jokowi, saya juga bukan orang yang kontra dengan Jokowi. Namun saya sangat menyayangkan sikapnya di pemilu sekarang, menurut saya itu tidak mencerminkan presiden yang bijaksana.

karena presiden emang belum kampanye tidak melakukan kampanye apapun jadi ya belum cuti ataupun mengajukan cuti.
karena itu juga jawaban atas pertanyaan wartawan jawaban mengenai mentri berkampanye. dan presiden menjawab presiden pun boleh memihak dan berkampanye. dan jawaban pun normatif sesuai UU dan aturan yang berlaku

[EduardoSe]

Apa yang terjadi di negara kita merupakan satu-satunya fenomena di dunia seorang presiden ikut berkampanye untuk memenangkan anaknya sebagai kontestan dalam pilpres. Jokowi ingin berlindung dibalik UU yang menyatakan presiden dan wakil presdin memilik hak untuk berkampanye padahal dalam UU bukan hanya hak tetapi ada kewajiban dan itu tidak di jelaskan oleh presiden. Kalau misalnya dia berkampanye untuk partai politiknya tidak ada masalah karena memang sebagai kader dia memiliki hak untuk ikut kampanye. Tetapi sekarang ini jokowi malah mendukung paslon yang bukan dari partainya padahal dia masih status sebagai kader PDIP sehingga kalau ada yang beranggapan menyamakan seperti yang dilakukan oleh Obama jelas keliru karena Obama mendukung salah satu paslon karena mereka sama-sama berasal dari satu partai. Oleh karena itu maka potensi kecurangan pemilu kali ini jelas sangat besar apalagi kalau atasannya sudah tidak netral maka aparatur yang dibawahnya juga akan ikut apalagi kan jokowi masih berkuasa sampai bulan oktober jadi kalau misalnya pejabat daerah maupun ASN tidak ikut mendukung paslon yang didukung oleh Presiden maka mereka takut juga kalau jabatan mereka dicopot atau diganti.

emang sudah kampanye emang sudah melihat jokowi kampanye.
jika emang benar anda sudah melihat jokowi kampanye tanpa cuti laporin ke bawaslu pasti di tindak sertakan dengan bukti lengkap akurat, jika cuma ngomong tanpa bukti malah anda yang bisa masuk penjara.
semua presiden mendukung juga boleh kalau aturan nya emang boleh
mau contoh barack obama presiden amerika ketika masih menjabat kan mendukung joe biden rekan nya di partai demokrat yang juga wakil presiden nya.
heboh dan viral karena buzer2 nya pdip ga rela calon nya ga di dukung oleh jokowi jadi rame dan ribut. sampai rakyat kecil pun yang ga ikut konstelasi dan menerima bayarn sebagai buzzer jadi ikut ramai ngikuti omongan para buzzer pdip hehehehe

[Sarah Azhari]

heboh dan viral karena buzer2 nya pdip ga rela calon nya ga di dukung oleh jokowi jadi rame dan ribut. sampai rakyat kecil pun yang ga ikut konstelasi dan menerima bayarn sebagai buzzer jadi ikut ramai ngikuti omongan para buzzer pdip hehehehe

Salah sendiri kenapa PDIP tidak gerak cepat untuk menjadikan Gibran cawapres Ganjar, coba kalau di awal-awal mereka langsung ambil keputusan, pasti tidak begini. Kan di awal-awal sebelum penentuan calon Gibran sudah kasih sinyal untuk PDIP supaya segera ambil keputusan, namun partai tersebut agak lambat, dan masih sibuk nyari yang lain di luar dari PDIP, pada akhirnya Prabowo segera meminangnya. Karena prabowo tahu kartu truf-nya Jokowi itu pasti akan mendukung siapa pun capresnya jika salah satu keluarganya jadi cawapres demi melanjutkan pembangunan yang baru setengah jadi.

[alankasman]

emang sudah kampanye emang sudah melihat jokowi kampanye.
jika emang benar anda sudah melihat jokowi kampanye tanpa cuti laporin ke bawaslu pasti di tindak sertakan dengan bukti lengkap akurat, jika cuma ngomong tanpa bukti malah anda yang bisa masuk penjara.
semua presiden mendukung juga boleh kalau aturan nya emang boleh
mau contoh barack obama presiden amerika ketika masih menjabat kan mendukung joe biden rekan nya di partai demokrat yang juga wakil presiden nya.

Pengertian kampanye, jika dicari akan ditemukan bagaimana definisi, sifat dan bentuknya.

Bawaslu akan menerima setiap laporan yang masuk. Mekanismenya punya tahapan untuk menyelesaikannya. Pihak pelapor akan disambut baik oleh badan pengawasan itu dan mereka akan menerima laporan yang dilaporkan. Setelah laporan diterima, mereka akan memasukkannya kedalam tahap pemeriksaan sebelum menyimpulkan dengan mengeluarkan tindakan. Kira-kira seperti itulah lebih kurang.

Pertanyaan mengenai lapor ke bawaslu, berapa banyak laporan yang dilaporkan diselesaikan sesuai dengan keinginan pelapor?
Bagaimana mekanisme yang dilakukan terhadap hasil yang dikeluarkan dari setiap laporan yang diterima?
Dalam isi diskusi ini, Presiden menunjukkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan terdapat landasan hukum sehingga arahnya jangan ditarik kemana-mana.
Tidak ada larangan Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye kepada calon, selama yang dilakukan untuk parpolnya sendiri dan menjadi larangan apabila terikat hubungan keluarga.

Jangan menyampaikan sesuatu dari sudut pandang yang kusir, sebab hukum bersifat final, ya atau tidak, sah atau tidak. Terus berada dalam lingkaran itu.

heboh dan viral karena buzer2 nya pdip ga rela calon nya ga di dukung oleh jokowi jadi rame dan ribut. sampai rakyat kecil pun yang ga ikut konstelasi dan menerima bayarn sebagai buzzer jadi ikut ramai ngikuti omongan para buzzer pdip hehehehe

Saya harap diskusi ini berada pada substansinya jangan melebar gan. Karena akan datang lagi teman kita menyambung postingan agan sehingga akan terus melebar.

[Suzumaki]

Dalam UU 45 pasal 299 ayat 1 dijelaskan  bahwa presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye  , namun penting yang harus diingat walaupun presiden aktif dalam kampanye , mereka harus tetap memegang prinsip prinsip demokrasi , mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu dan membuat  kebijakan yang merugikan kandidat lain,

[blue Snow]

Dalam UU 45 pasal 299 ayat 1 dijelaskan  bahwa presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye  , namun penting yang harus diingat walaupun presiden aktif dalam kampanye , mereka harus tetap memegang prinsip prinsip demokrasi , mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu dan membuat  kebijakan yang merugikan kandidat lain,

Tempo hari kan presiden pernah bilang kalau dia tidak akan ikut kampanye walau dia boleh untuk ikut dan memihak kepada salah satu paslon. Namun mungkin karena dia cukup beretika dan masih ada KTA PDIP, mungkin dia menghormati itu. Karena tidak etis juga kalau masih sebagai petugas partai PDIP tapi di sisi lain berkampanye dan bersebrangan dengan partai tempat dia bernaung sekarang, apa lagi Gibran merupakan anak kandungnya, sehingga dia memilih untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk dinasti yang sedang panas sekarang ini.

[Suzumaki]

Dalam UU 45 pasal 299 ayat 1 dijelaskan  bahwa presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye  , namun penting yang harus diingat walaupun presiden aktif dalam kampanye , mereka harus tetap memegang prinsip prinsip demokrasi , mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu dan membuat  kebijakan yang merugikan kandidat lain,

Tempo hari kan presiden pernah bilang kalau dia tidak akan ikut kampanye walau dia boleh untuk ikut dan memihak kepada salah satu paslon. Namun mungkin karena dia cukup beretika dan masih ada KTA PDIP, mungkin dia menghormati itu. Karena tidak etis juga kalau masih sebagai petugas partai PDIP tapi di sisi lain berkampanye dan bersebrangan dengan partai tempat dia bernaung sekarang, apa lagi Gibran merupakan anak kandungnya, sehingga dia memilih untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk dinasti yang sedang panas sekarang ini.

Maka dari itu seharusnya presiden bersikap netral dan tidak memperlihatkan secara berlebihan saat mendukung paslon

Dalam UU 45 pasal 299 ayat 1 dijelaskan  bahwa presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye  , namun penting yang harus diingat walaupun presiden aktif dalam kampanye , mereka harus tetap memegang prinsip prinsip demokrasi , mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu dan membuat  kebijakan yang merugikan kandidat lain,

Tempo hari kan presiden pernah bilang kalau dia tidak akan ikut kampanye walau dia boleh untuk ikut dan memihak kepada salah satu paslon. Namun mungkin karena dia cukup beretika dan masih ada KTA PDIP, mungkin dia menghormati itu. Karena tidak etis juga kalau masih sebagai petugas partai PDIP tapi di sisi lain berkampanye dan bersebrangan dengan partai tempat dia bernaung sekarang, apa lagi Gibran merupakan anak kandungnya, sehingga dia memilih untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk dinasti yang sedang panas sekarang ini.

menurut saya presiden tidak berpegang teguh pada pendiriannya karena apa,  dikatan dalam sebuah statmen nya pad tanggal 01/11/2023 beliau bilang  bahwa ASN , pemerintah pusat, daerah provinsi harus netral,  lalu hanya berselang 3 bulan tepatnya pada 24/01/2024 beliau mengeluarkan statemen yang berbeda yaitu presiden boleh memihak dan berkampanye yaitu mendukung anaknya sendiri yang berasal dari partai lain, mungkin itu juga yang membuat panas partai yang mengusung jokowi 😁

[PokerBetting]

Dalam UU 45 pasal 299 ayat 1 dijelaskan  bahwa presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye  , namun penting yang harus diingat walaupun presiden aktif dalam kampanye , mereka harus tetap memegang prinsip prinsip demokrasi , mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu dan membuat  kebijakan yang merugikan kandidat lain,

Tempo hari kan presiden pernah bilang kalau dia tidak akan ikut kampanye walau dia boleh untuk ikut dan memihak kepada salah satu paslon. Namun mungkin karena dia cukup beretika dan masih ada KTA PDIP, mungkin dia menghormati itu. Karena tidak etis juga kalau masih sebagai petugas partai PDIP tapi di sisi lain berkampanye dan bersebrangan dengan partai tempat dia bernaung sekarang, apa lagi Gibran merupakan anak kandungnya, sehingga dia memilih untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk dinasti yang sedang panas sekarang ini.

Maka dari itu seharusnya presiden bersikap netral dan tidak memperlihatkan secara berlebihan saat mendukung paslon

Dalam UU 45 pasal 299 ayat 1 dijelaskan  bahwa presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye  , namun penting yang harus diingat walaupun presiden aktif dalam kampanye , mereka harus tetap memegang prinsip prinsip demokrasi , mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu dan membuat  kebijakan yang merugikan kandidat lain,

Tempo hari kan presiden pernah bilang kalau dia tidak akan ikut kampanye walau dia boleh untuk ikut dan memihak kepada salah satu paslon. Namun mungkin karena dia cukup beretika dan masih ada KTA PDIP, mungkin dia menghormati itu. Karena tidak etis juga kalau masih sebagai petugas partai PDIP tapi di sisi lain berkampanye dan bersebrangan dengan partai tempat dia bernaung sekarang, apa lagi Gibran merupakan anak kandungnya, sehingga dia memilih untuk tidak masuk dalam hiruk pikuk dinasti yang sedang panas sekarang ini.

menurut saya presiden tidak berpegang teguh pada pendiriannya karena apa,  dikatan dalam sebuah statmen nya pad tanggal 01/11/2023 beliau bilang  bahwa ASN , pemerintah pusat, daerah provinsi harus netral,  lalu hanya berselang 3 bulan tepatnya pada 24/01/2024 beliau mengeluarkan statemen yang berbeda yaitu presiden boleh memihak dan berkampanye yaitu mendukung anaknya sendiri yang berasal dari partai lain, mungkin itu juga yang membuat panas partai yang mengusung jokowi 😁

apa sampai coblosan kemarin jokowi melakukan kampanye ikut kampanye terbuka terus ngomong saya mendukung capres tertentu sebagai capres pilihan beliau. kan ga sama sekali sampai akhir kampanye tidak pernah melakukan kampanye sama sekali tidak pernah mengeluarkan dukungan ke capres tertentu

[Xcode7]

apa sampai coblosan kemarin jokowi melakukan kampanye ikut kampanye terbuka terus ngomong saya mendukung capres tertentu sebagai capres pilihan beliau. kan ga sama sekali sampai akhir kampanye tidak pernah melakukan kampanye sama sekali tidak pernah mengeluarkan dukungan ke capres tertentu

Anda terlalu polos dalam melihat suatu hal gan, bukankah jelas pemerintah secara terang terangan mendukung paslon no 02.
Saya berikan contoh yang saat ini banyak di perdebatkan yaitu Bansos dari pemerintah yang di salurkan serat akan adanya unsur politik yaitu bantuan ttersebut di distribusikan sesaat sebelum Pilpres dan jelas menggaungkan program berkelanjutan oleh paslon 02 yang tidaklah adalah anaknya Presiden Jokowi tentu saja hal tersebut tidak bisa dipungkiri kalau cukup banyak keberpihakan Presiden untuk Paslon 02.

[red4slash]

apa sampai coblosan kemarin jokowi melakukan kampanye ikut kampanye terbuka terus ngomong saya mendukung capres tertentu sebagai capres pilihan beliau. kan ga sama sekali sampai akhir kampanye tidak pernah melakukan kampanye sama sekali tidak pernah mengeluarkan dukungan ke capres tertentu

Secara langsung memang tidak karena itu akan membuat elektabilitas salah satu pasangan calon menjadi untung terlebih Pak Jokowi masih menjadi petinggi negara sehingga tidak terlalu etis dan tentu saja itu sedikit menyentil jika memang ikut terlibat langsung tetapi disisi lain secara tersirat saja kita paham ketika ada anaknya yang menjadi cawapres maka sudah pasti pilihannya akan kemana sehingga itulah yang menjadi salah satu permasalahan yang selalu diungkit karena pada praktiknya selama pemilu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan itu dianggap sebagai salah satu keunutngan dalam dukungan tidak tersirat meskipun memang secara hukum itu masih sah karena pak Jokowi tidak memperlihatkan atau tidak terlalu condong kepada satu pihak.

Dengan kehadiran Pak Gibran sebagai wakil yang notabene adalah anak dari Jokowi dari awal itu sebenarnya sudah menguntungkan pak Prabowo terlepas dari mayoritas pendukung Pak Prabowo memang masih sangat banyak disisi lain dengan kehadiran Gibran yang tentu masih ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi itu jelas akan menjadikan sebuah dorongan yang lebih besar lagi dan itu disadari dari awal oleh pasangan calon lain yang mempermasalahkan hal ini.
Tetapi sekarang pemilu sudah usai, kita hanya harus menunggu proses perhitungan walaupun memang saat ini kemungkinan hanya satu putaran saja jika melihat dari real count dan saat ini kita harus memulai aktivitas kembali seperti semula tanpa perlu mempermasalahkan apakah dukungan pak Jokowi karena bagaimanapun sekarang itu sebenarnya sudah terlambat dan kita hanya harus menunggu hasil siapa yang akan menjadi presiden masa depan kita.

[Bitinity]

apa sampai coblosan kemarin jokowi melakukan kampanye ikut kampanye terbuka terus ngomong saya mendukung capres tertentu sebagai capres pilihan beliau. kan ga sama sekali sampai akhir kampanye tidak pernah melakukan kampanye sama sekali tidak pernah mengeluarkan dukungan ke capres tertentu

Anda terlalu polos dalam melihat suatu hal gan, bukankah jelas pemerintah secara terang terangan mendukung paslon no 02.
Saya berikan contoh yang saat ini banyak di perdebatkan yaitu Bansos dari pemerintah yang di salurkan serat akan adanya unsur politik yaitu bantuan ttersebut di distribusikan sesaat sebelum Pilpres dan jelas menggaungkan program berkelanjutan oleh paslon 02 yang tidaklah adalah anaknya Presiden Jokowi tentu saja hal tersebut tidak bisa dipungkiri kalau cukup banyak keberpihakan Presiden untuk Paslon 02.

Entah terlalu polos atau menutup mata, karena memang Jokowi tidak melakukannya secara terang2an tapi dibanyak event Jokowi tetap menunjukkan bahwa beliau memihak salah satu paslon. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi dan semua itu biar jadi pembelajaran politik buat kita semua. Mungkin nantinya bakal ada undang-undang baru mengenai kampanye ini khususnya buat presiden karena ini baru pertama kalinya di Indonesia dimana calon wapresnya adalah anak dari Presiden yang masih menjabat. CMIIW.