Hak angket pilpres Mau di bawa kemana

[topbitcoin]

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

[PokerBetting]

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

kalau ganjar sebenarnya sudah selesai karena hanya peringkat 3 dan suaranya hanya 16persenan.
dan jika ke MK untuk bisa 2 putaran butuh pembuktian minimal 16juta suara itu juga tidak mudah. jika terbukti pun yang lolos juga bukan ganjar tapi anis.
jadi hal yang sulit bikin ramai dan gaduh hak angket interpelasi itu untuk membuar ramai jika bisa ingin pilpres ulang. karena apapun usahanya selain pilpres ulang sudah tertutup peluang untuk bisa jadi menang dan jadi presiden

[rangga28]

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

kalau ganjar sebenarnya sudah selesai karena hanya peringkat 3 dan suaranya hanya 16persenan.
dan jika ke MK untuk bisa 2 putaran butuh pembuktian minimal 16juta suara itu juga tidak mudah. jika terbukti pun yang lolos juga bukan ganjar tapi anis.
jadi hal yang sulit bikin ramai dan gaduh hak angket interpelasi itu untuk membuar ramai jika bisa ingin pilpres ulang. karena apapun usahanya selain pilpres ulang sudah tertutup peluang untuk bisa jadi menang dan jadi presiden

Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.

[xeqoRameshAxueamExaqana]

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

jika hanya mengajukan minimal 25 anggota DPR dari lebih 1 fraksi, bisa 2 fraksi tapi minimal 25.
tapi untuk bisa di setujui hak angket tersebut untuk bisa di jalankan baru butuj lebih dari 50% anggota DPR. PPP jelas2 sudah menolak hak angket juga.
jika semua parpol capres no 1 dan no 3 tidak ada yang masuk angin ya hak angket bisa jalan. karena parpol yang mengusung capres no 1 dan 3 sudah lebih dari 50% anggota DPR nya

[blue Snow]

Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.

Ane juga tidak paham atas apa urgensinya hak angket ini diangkat oleh DPR?, kalau untuk memaskhulkan presiden jelas tidak bisa, apa lagi untuk membatalkan hasil perhitungan KPU jelas tidak mungkin, karena keputusan hasil pemilu itu hanya bisa diputuskan oleh MK apakah itu diadakan pemilu ulang, atau tidak. Ane kira walau pun hak angket ini lolos, paling juga kejam-kejamnya nanti hanya pencopotan ketua KPU, dan diganti dengan yang baru, kalau mengenai hasil, ya ane kira tidak akan berpengaruh banyak dan hasilnya pasti akan sama.

[topbitcoin]

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

kalau ganjar sebenarnya sudah selesai karena hanya peringkat 3 dan suaranya hanya 16persenan.
dan jika ke MK untuk bisa 2 putaran butuh pembuktian minimal 16juta suara itu juga tidak mudah. jika terbukti pun yang lolos juga bukan ganjar tapi anis.
jadi hal yang sulit bikin ramai dan gaduh hak angket interpelasi itu untuk membuar ramai jika bisa ingin pilpres ulang. karena apapun usahanya selain pilpres ulang sudah tertutup peluang untuk bisa jadi menang dan jadi presiden

Hak angket ini datang dari kubu ganjar, dengan sebuah statmen awal bahwa suara dirinya itu lebih kecil dibandingkan suara partainya, dimana ganjar mengngap bahwa hal ini sedikit anomali, sehingga harus diselidiki dan diangket. Hal ini datang dari kubu ganjar namun ditolak oleh pak mahfud, tetapi disambut baik dengan kubu anis juga partai PKS, namun tidak dengan partai Nasdem dan PKB. Begitu pula dengan sikap dari partai PPP yang berada di kubu ganjar.

jika hanya mengajukan minimal 25 anggota DPR dari lebih 1 fraksi, bisa 2 fraksi tapi minimal 25.
tapi untuk bisa di setujui hak angket tersebut untuk bisa di jalankan baru butuj lebih dari 50% anggota DPR. PPP jelas2 sudah menolak hak angket juga.
jika semua parpol capres no 1 dan no 3 tidak ada yang masuk angin ya hak angket bisa jalan. karena parpol yang mengusung capres no 1 dan 3 sudah lebih dari 50% anggota DPR nya

Dan pada kenyataanya tidak, karena baik Nasdem, PKB dan PPP menganggap bahwa dirinya tidak terbiasa untuk menjadi oposisi, sehingga ada kemungkinan bahwa tiga partai ini akan gabung berasama dengan kubu prabowo.. Dengan perpecahan yang terjadi pada kubu 01 dan 03, menjadi hal yang tidak mungkin jika hak angket ini akan mendapatkan persetujuan dari 50% anggota DPR...

pada saat ini situasinya menjadi semakin seruu.. untuk terus kita ikuti, dimana ada sebuah pemberitaan bahwa Ganjar Pranowo dilaporkan Ke-KPK atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Dan terlepas dari apakah tudingan itu benar ataupun tidak.. tapi saya cukup penasaran kira-kira nanti siapa lagi ya.. yang akan dilaporkan ke KPK..?
Dan hal ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah pengajuan hak angket ini dilakukan untuk menoropong kecurangan yang ada pemilu kemarin, atau hanya digunakan semata sebagai alat untuk menyelamatkan dirinya dari kasus korupsi yang diduga menjeratnya..?

Sumber;

• Ganjar Dilaporkan ke KPK, TPN Singgung Ucapan Fahri Hamzah soal "Capres Jadi Tersangka"
• IPW bantah 'tudingan politisasi' atas laporan kasus dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo, KPK didesak independen

[Epaper]

Tampaknya memang hak angket itu sulit terjadi apalagi partaai dari koalisi 01 dan 03 tampaknya tidak solid terlebih lagi PDIP hingga sekarang PDIP gak berani tu untuk mengajukan angket padahal PDIP kan partai pemenang pemilu dan memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen. Saya menganggap kalau isu angket itu hanya sebagai gertakan politik saja dan juga sebagai alat tawar agar pihak yang kalah bisa bergabung di pemerintahan baru nantinya.

Tinggal ditunggu saja bakalan diajukan atau tidak, walaupun pengajuan hak angket itu secara prosedur bisa dibilang mudah yaitu cuma tanda tangan 25 anggota dari setidaknya 2 fraksi yang berbeda tapi tentunya yang mau mengajukan itu juga harus punya persiapan macam2 tentang apa saja yang akan dibahas dll. Saya rasa kalau ini sebagai alat tawar untuk bisa gabung, itu bukan mental dari PDI-P karena PDI-P sudah terbukti menjadi oposisi selama pemerintahan SBY.

Memang kalau dilihat dari rekam jejak PDIP kalau kalah selalu jadi oposisi terlebih lagi di era pemerintahan SBY karena memang Megawati dan SBY hubungannya tidak baik. Tetapi politik itu dinamis gan, apa saja bisa terjadi sperti Gerindra yang ketika kalah malah masuk koalisi. Mungkin saja kan kalau PDIP akan masuk koalisi juga apalagi hubungan Megawati dan Prabowo baik bahkan keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres.

[Toro iskandar]

Tampaknya memang hak angket itu sulit terjadi apalagi partaai dari koalisi 01 dan 03 tampaknya tidak solid terlebih lagi PDIP hingga sekarang PDIP gak berani tu untuk mengajukan angket padahal PDIP kan partai pemenang pemilu dan memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen. Saya menganggap kalau isu angket itu hanya sebagai gertakan politik saja dan juga sebagai alat tawar agar pihak yang kalah bisa bergabung di pemerintahan baru nantinya.

Tinggal ditunggu saja bakalan diajukan atau tidak, walaupun pengajuan hak angket itu secara prosedur bisa dibilang mudah yaitu cuma tanda tangan 25 anggota dari setidaknya 2 fraksi yang berbeda tapi tentunya yang mau mengajukan itu juga harus punya persiapan macam2 tentang apa saja yang akan dibahas dll. Saya rasa kalau ini sebagai alat tawar untuk bisa gabung, itu bukan mental dari PDI-P karena PDI-P sudah terbukti menjadi oposisi selama pemerintahan SBY.

Memang kalau dilihat dari rekam jejak PDIP kalau kalah selalu jadi oposisi terlebih lagi di era pemerintahan SBY karena memang Megawati dan SBY hubungannya tidak baik. Tetapi politik itu dinamis gan, apa saja bisa terjadi sperti Gerindra yang ketika kalah malah masuk koalisi. Mungkin saja kan kalau PDIP akan masuk koalisi juga apalagi hubungan Megawati dan Prabowo baik bahkan keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres.

Ya namanya saja politik gan jika ada yang kalah pastinya mencari koalisi baru sebagai tim anggota pengusungnya nanti untuk lebih maju lagi kedepannya dan kita sebagai rakyat biasa hanya bisa melihat dan mengkritik sesuai apa yang kita lihat didepan mata. Bahwa ya beginilah demokrasi di Indonesia semakin mereka kalah maka akan semakin mencari kesalahan kesalahan dari lawan partainya dan langkahnya tersebut sangatlah menonjol sekali.
Seperti contoh berita hangat saat ini bahwa kita tahu antara pak jokowi dan bu Megawati sangat tidak baik baik saja kedua kubu tersebut saling serang untuk bisa menjatuhkan satu sama lainnya namun saya lihat disini bahwa yang membedakan adalah cara menjatuhkannya yaitu bu Megawati denga cara spontanitas dan sangat menonjol terbuka sekali di publik sedangkan kubu pak jokowi dengan terlihat santai dan tenang dalam menanggapinya.
Sedangkan antara pak prabowo dan pak ganjar, pak anis mereka bertiga saat ini adalah calon presiden kita nanti dan hasil suara pilihan pak prabowo dan gibran lah yang unggul dari kedua calon tersebut sehingga menimbulkan reaksi diantara kedua calon tersebut dalam mengusulkan hak angket ke MK guna menyelidiki hal ini apakah pemilu tahun ini ada banyak yang membuat kecurangan atau tidak.

[pusaka]

Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.

Ane juga tidak paham atas apa urgensinya hak angket ini diangkat oleh DPR?, kalau untuk memaskhulkan presiden jelas tidak bisa, apa lagi untuk membatalkan hasil perhitungan KPU jelas tidak mungkin, karena keputusan hasil pemilu itu hanya bisa diputuskan oleh MK apakah itu diadakan pemilu ulang, atau tidak. Ane kira walau pun hak angket ini lolos, paling juga kejam-kejamnya nanti hanya pencopotan ketua KPU, dan diganti dengan yang baru, kalau mengenai hasil, ya ane kira tidak akan berpengaruh banyak dan hasilnya pasti akan sama.

Sebenarnya ini datang dari kabar banyak kecurangan yang terjadi di pemilu kali ini dan hal ini sebenarnya di angkat oleh pihak yang kalah dalam pemilu kali ini. Sebenarnya ini bukan pertama kali hak angket menjadi jalan terakhir yang ditempuh, pada pemilu sebelumnya juga kita membicarakan hal yang sama, namun pada kenyataannya itu tidak berpengaruh sama sekali. Hanya mungkin mereka mengupayakan agar harapan mereka (yang kalah) masih ada.
Meskipun hak angket ini bisa lolos, secara pribadi saya tidak yakin akan mengubah keputusan. Dan saya setuju dengan anda  mentok mentok paling pencopotan jabatan dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu. Jujur saja yang rencananya akan di angket ini adalah pihak dari pemerintah (katakanlah begitu), meskipun mungkin mereka bisa membuktikan dengan jelas, tapi menurut saya sangat sulit untuk melawan penguasa.

[xeqoRameshAxueamExaqana]

Tampaknya memang hak angket itu sulit terjadi apalagi partaai dari koalisi 01 dan 03 tampaknya tidak solid terlebih lagi PDIP hingga sekarang PDIP gak berani tu untuk mengajukan angket padahal PDIP kan partai pemenang pemilu dan memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen. Saya menganggap kalau isu angket itu hanya sebagai gertakan politik saja dan juga sebagai alat tawar agar pihak yang kalah bisa bergabung di pemerintahan baru nantinya.

Tinggal ditunggu saja bakalan diajukan atau tidak, walaupun pengajuan hak angket itu secara prosedur bisa dibilang mudah yaitu cuma tanda tangan 25 anggota dari setidaknya 2 fraksi yang berbeda tapi tentunya yang mau mengajukan itu juga harus punya persiapan macam2 tentang apa saja yang akan dibahas dll. Saya rasa kalau ini sebagai alat tawar untuk bisa gabung, itu bukan mental dari PDI-P karena PDI-P sudah terbukti menjadi oposisi selama pemerintahan SBY.

Memang kalau dilihat dari rekam jejak PDIP kalau kalah selalu jadi oposisi terlebih lagi di era pemerintahan SBY karena memang Megawati dan SBY hubungannya tidak baik. Tetapi politik itu dinamis gan, apa saja bisa terjadi sperti Gerindra yang ketika kalah malah masuk koalisi. Mungkin saja kan kalau PDIP akan masuk koalisi juga apalagi hubungan Megawati dan Prabowo baik bahkan keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres.

ketika zaman SBY jadi oposisi kader2 nya PDIP sangat luar biasa dalam menyerap aspirasi rakyat
ketika naiknya harga BBM kader2 pdip macam rieke diah pitaloka militansi nya sangat luar biasa dalam demo mengecam pemerintah.
sebenarnya paling bagus jika PDIP kalah emang berada di oposisi.
meski tidak bisa sejalan dengan PKS. tapi jika pdip dan PKS nanti jadi oposisi sangat lah bagus jadi penyeimbang keijakan2 pemerintah yang mungkin saja nanti bisa menyimpang

[Bitinity]

------

------

Memang kalau dilihat dari rekam jejak PDIP kalau kalah selalu jadi oposisi terlebih lagi di era pemerintahan SBY karena memang Megawati dan SBY hubungannya tidak baik. Tetapi politik itu dinamis gan, apa saja bisa terjadi sperti Gerindra yang ketika kalah malah masuk koalisi. Mungkin saja kan kalau PDIP akan masuk koalisi juga apalagi hubungan Megawati dan Prabowo baik bahkan keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres.

Betul kalau semua itu mungkin saja terjadi didunia politik, tapi akan sangat disayangkan kalau koalisi pemerintahan kedepan itu terlalu kuat tanpa ada oposisi yang sepadan. Contoh adalah 2x periode Jokowi dimana oposisi terlihat sangat lemah, makanya banyak keputusan2/undang-undang/kebijakan2 yang bisa dibilang sangat gampang disetujui tanpa proses filtering yang ketat dari oposisi. Saya akan lebih mendukung jika dari koalisi 01 dan 03 tetap dipihak oposisi ya walaupun kalau dilihat2 Nasdem, PKB & PPP itu lebih condong ke koalisi pemerintahan.

[marcous]

------

------

Memang kalau dilihat dari rekam jejak PDIP kalau kalah selalu jadi oposisi terlebih lagi di era pemerintahan SBY karena memang Megawati dan SBY hubungannya tidak baik. Tetapi politik itu dinamis gan, apa saja bisa terjadi sperti Gerindra yang ketika kalah malah masuk koalisi. Mungkin saja kan kalau PDIP akan masuk koalisi juga apalagi hubungan Megawati dan Prabowo baik bahkan keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres.

Betul kalau semua itu mungkin saja terjadi didunia politik, tapi akan sangat disayangkan kalau koalisi pemerintahan kedepan itu terlalu kuat tanpa ada oposisi yang sepadan. Contoh adalah 2x periode Jokowi dimana oposisi terlihat sangat lemah, makanya banyak keputusan2/undang-undang/kebijakan2 yang bisa dibilang sangat gampang disetujui tanpa proses filtering yang ketat dari oposisi. Saya akan lebih mendukung jika dari koalisi 01 dan 03 tetap dipihak oposisi ya walaupun kalau dilihat2 Nasdem, PKB & PPP itu lebih condong ke koalisi pemerintahan.

Saya juga membayangkan akan seperti itu, Jokowi berhasil menundukkan semua lawan Politiknya dalam dua kali periode kepemimpinannya, termasuk Gerindra khususnya Prabowo yang terakhir masuk kedalam kabinet kerja. Oposisi tetap di butuhkan untuk mengawal roda Pemerintahan dari luar, dan PDIP kemungkinan besar akan menjadi yang terdepan menjadi oposisi, sebab merasa paling di khianati oleh Jokowi dan Gibran.

Partai koalisi dari 01 kemungkinan besar akan di ajak untuk bergabung, meskipun tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan terpecah menjadi dua, sebagian bergabung ke dalam Pemerintahan dan sebagian lagi akan bergabung bersama PDIP. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi Presiden terpilih nantinya, sebab kebiasaanya semua kebijakan Pemerintah akan salah di mata Oposisi.

[Dewiana]

Idealnya para wakil rakyat itu motivasinya emang bener mau menyelidiki pelaksanaan kebijakan yang menyimpang, tapi sepertinya yang tentang pemilu itu cuma gegara kepentingan kelompok tertentu saja dan bukan tentang rakyat. Akhirnya, hak angket cuma dijadikan panggung buat nanti cari simpati dan cari dukungan, alias cuma buat popularitas saja modal nanti pemilu berikutnya. Toh masih ada pilkada nanti November.

Berbicara hak angket tidak mudah karna harus di setujui oleh anggota parlemen saat sidang paripurna, saat ini anggota Dpri seperti diam diri dalam hak angket karna hampir semua wajah-wajah lama masih mengisi atau terpilih kembali jadi anggota dpri sehingga hal ini juga sangat sedikit kemungkinan akan adanya hak angket, hak angket sendiri harus dilibatkan juga presiden sedangkan saat ini anak presiden sendiri terpilih jadi wapres dan masa jabatan jokowi juga masih panjang, sangat sulit terjadi hak angket,,ini bagian dari main strategi saja akan tetapi itu sulit terjadi

[EduardoSe]

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

politisi dan petinggi PPP sudah ngasih statement tidak mendukung dan tidak minant untuk hak angket.
bahkan ketua bapilu PPP sandiaga uno ngasih statement ingin bergabung menjadi bagian koalisi indonesia maju.

[topbitcoin]

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

politisi dan petinggi PPP sudah ngasih statement tidak mendukung dan tidak minant untuk hak angket.
bahkan ketua bapilu PPP sandiaga uno ngasih statement ingin bergabung menjadi bagian koalisi indonesia maju.

Sebagai partai menenganh kebwah seperti akan menjadi hal yang cukup sulit jika pada posisinya partai PPP itu harus berada diluaran dari pemerintahan dan menjadi partai Opsisi, berbeda hal nya dengan PKS dan PDIP, meskipun nantinya kedua partai tersebut berada diuaran pemerintahan selanutnya, akan tetapi dengan raihan suara dan kursi yang terbilang cukup banyak, sepertinya mereka akan menjadi partai oposisi yang cukup kuat, terlebih lagi jika berbicara mengenai partai PKS yang selalu konsisten untuk menjadi oposisi, karena memang kebanyakan dari pendukung PKS itu adalah orang-orang yang tidak pro terhadap pemerintah. Namun saya tidak pernah mengira akan bagaimana nasib dari partai-partai kecil lainnya yang menjadi pengusung anis maupun ganjar, diantaranya itu partai Umat, Hanura dan Perindo. Akankah mereka juga akan menjadi partai opisisi..?

Kembali berbicara mengenai partai PPP, saya mengira bahwa kehadiran Sandiaga Uno di partai PPP itu tidak terlepas dari campur tangan pak Jokowi, yang dimana sementara itu Pak sandi ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya mengira bahwa pak sandi ini memang sengaja dipasang oleh joowi untu ikut mengatur arah gerak partai PPP. Terlebih lagi sikap PPP saat ini tidak satu frekuensi dengan partai koalisinya, hal ini semakin memperkuat praduga saya bahwa memang partai PPP itu berada dalam permainan Pak Jokowi.

[Junoto]

jika ngomongin kecurangan pemilu money politik dll seharusnya bukan hanya pilpres tapi pileg nya juga.
tapi konstelasi pileg pada tidak peduli yang di pedulikan kekuasaan tertinggi nya presiden.

karena hak angket tidak akan merubah apa2 kecurangan yang bisa merubah hasil ya sudah ada jalur nya lewat Jalur MK.
dan jika mau ada 2 putaran minimal harus membuktikan lebih dai 8persen suara curang lebih dari 16 juta suara di dapat melalui kecurangan.

karena masalah pileg pilrpres sejak MK berdiri ya hanya sebagai mahkamah kalkulator saja. jika bisa membuktikan bisa ada PSU atau bisa langsung di ketuk palu jumlah suara yang di peroleh masuk kemana lah yang pengin masuk putaran 2 kan bukan hanya anis saja ganjar pun juga kepengin.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240305111751-617-1070547/pks-pkb-pdip-usulkan-hak-angket-kecurangan-pemilu-di-paripurna-dpr

Jika hak angket ini bisa berhasil maka akan lebih menarik lagi sistem demokrasi di negeri ini.
Namanya politik itu susah lepas dari kecurangan mulai tingkat desa sampai pusat, semua yang menjabat rata-rata membuat kecurangan walaupun nilainya berbeda, tapi yang perlu di garis bawahi bahwa sudah beberapa tahun ini namanya money politik sudah merajalela bahkan sampai tingkat desa.
Dan hal itu yang membuat bobrok sistem demokrasi selama ini.

[Dickiy]

Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.

Ane juga tidak paham atas apa urgensinya hak angket ini diangkat oleh DPR?, kalau untuk memaskhulkan presiden jelas tidak bisa, apa lagi untuk membatalkan hasil perhitungan KPU jelas tidak mungkin, karena keputusan hasil pemilu itu hanya bisa diputuskan oleh MK apakah itu diadakan pemilu ulang, atau tidak. Ane kira walau pun hak angket ini lolos, paling juga kejam-kejamnya nanti hanya pencopotan ketua KPU, dan diganti dengan yang baru, kalau mengenai hasil, ya ane kira tidak akan berpengaruh banyak dan hasilnya pasti akan sama.

Sepertinya semakin ke sini semakin padam perihal hak angket, tidak hanay di berita juga di kalangan para politikus juga sudah semakin tidak ingin melanjutkan. Mungkin mereka lelah dan sadar bahwa tidak mudah mengajukan hak angket di saat posisi presiden sudah tidak lama lagi akan lengser. Lagi pula ketika para politikus ini terus menuntut dan hasilnya tetap sama maka ke depannya tidak ada jatah yang bisa mereka dapatkan di parlemen. Hak angket menjadi bumbu politik yang sudah berkali kali di gaungkan setiap pemilu tapi itu tidak akan merubah apapun. dpr juga malah tidak ingin meneruskan pengajuan ini ke tahap lebih serius karena mereka juga tahu prosesnya akan memakan waktu dan biaya.

Alih alih terus mengajukan hak angket lebih baik semua pihak dari setiap paslon harus kembali menerima kenyataan bahwa politik hanya sekedar permainan belaka. Menang ya menang kalau kalah ya sudah, toh masih ada priode berikutnya untuk memulai kembali.

[Sunderland]

Sebagai partai menenganh kebwah seperti akan menjadi hal yang cukup sulit jika pada posisinya partai PPP itu harus berada diluaran dari pemerintahan dan menjadi partai Opsisi, berbeda hal nya dengan PKS dan PDIP, meskipun nantinya kedua partai tersebut berada diuaran pemerintahan selanutnya, akan tetapi dengan raihan suara dan kursi yang terbilang cukup banyak, sepertinya mereka akan menjadi partai oposisi yang cukup kuat, terlebih lagi jika berbicara mengenai partai PKS yang selalu konsisten untuk menjadi oposisi, karena memang kebanyakan dari pendukung PKS itu adalah orang-orang yang tidak pro terhadap pemerintah. Namun saya tidak pernah mengira akan bagaimana nasib dari partai-partai kecil lainnya yang menjadi pengusung anis maupun ganjar, diantaranya itu partai Umat, Hanura dan Perindo. Akankah mereka juga akan menjadi partai opisisi..?

Kembali berbicara mengenai partai PPP, saya mengira bahwa kehadiran Sandiaga Uno di partai PPP itu tidak terlepas dari campur tangan pak Jokowi, yang dimana sementara itu Pak sandi ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya mengira bahwa pak sandi ini memang sengaja dipasang oleh joowi untu ikut mengatur arah gerak partai PPP. Terlebih lagi sikap PPP saat ini tidak satu frekuensi dengan partai koalisinya, hal ini semakin memperkuat praduga saya bahwa memang partai PPP itu berada dalam permainan Pak Jokowi.

Partai-partai parnoko alias partai nol koma biasanya cuma ikut-ikutan saja berdasarkan benefit yang mereka bisa terima.
Mereka bisa bilang akan jadi oposisi tapi dalam prakteknya tidak selalu konsisten menjadi oposisi.
Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.

Kalau untuk Sandi, sepertinya kepindahan beliau ke PPP dikarenakan ambisinya untuk menjadi wapres.
Dan untuk menjadi wapres, dia butuh kendaraaan politik/partai, dan PPP adalah partai pendukung PDIP terbesar dibanding partai lainnya.
Tidak ada pilihan lain lagi selain PPP, karena tidak mungkin dia menjadi wapres selama masih bergabung dengan Gerindra.
Begitu pula dengan PKS, tidak cukup power dan suara untuk memajukan Sandi sebagai wapres Anies.
Dan tidak mungkin pula melalui partai besar lainnya seperti Golkar, PAN, PKB, Demokrat dan Nasdem.
Jadi saya rasa, tidak ada campur tangan Pak Jokowi untuk peran Sandi di PPP ini.

[cengsuwuei]

Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.

Ane juga tidak paham atas apa urgensinya hak angket ini diangkat oleh DPR?, kalau untuk memaskhulkan presiden jelas tidak bisa, apa lagi untuk membatalkan hasil perhitungan KPU jelas tidak mungkin, karena keputusan hasil pemilu itu hanya bisa diputuskan oleh MK apakah itu diadakan pemilu ulang, atau tidak. Ane kira walau pun hak angket ini lolos, paling juga kejam-kejamnya nanti hanya pencopotan ketua KPU, dan diganti dengan yang baru, kalau mengenai hasil, ya ane kira tidak akan berpengaruh banyak dan hasilnya pasti akan sama.

Sebenarnya ini datang dari kabar banyak kecurangan yang terjadi di pemilu kali ini dan hal ini sebenarnya di angkat oleh pihak yang kalah dalam pemilu kali ini. Sebenarnya ini bukan pertama kali hak angket menjadi jalan terakhir yang ditempuh, pada pemilu sebelumnya juga kita membicarakan hal yang sama, namun pada kenyataannya itu tidak berpengaruh sama sekali. Hanya mungkin mereka mengupayakan agar harapan mereka (yang kalah) masih ada.
Meskipun hak angket ini bisa lolos, secara pribadi saya tidak yakin akan mengubah keputusan. Dan saya setuju dengan anda  mentok mentok paling pencopotan jabatan dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu. Jujur saja yang rencananya akan di angket ini adalah pihak dari pemerintah (katakanlah begitu), meskipun mungkin mereka bisa membuktikan dengan jelas, tapi menurut saya sangat sulit untuk melawan penguasa.

hak angket di pemilu belum pernah terjadi sama sekali. karena biasanya jika di pemilu ada kecurangan atau yang kalah gugatan nya selalu ke MK.
tapi jika hak angket ya sudah sering terjadi yang paling sensasional ya kasus bank century.
era gusdur ada hak angket bulog gate dan brunai gate yang berakhir dan di lanjutkan dengan interpelasi yang berakhir dengan melengserkan gusdur

[blue Snow]

Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.

Itulah mengapa banyak yang pesimis kalau hak angket ini hanya berbunyi nyaring tapi tidak berdampak apa-apa ke depan, malah mungkin akan menghabiskan anggaran karena akan rapat terus untuk mengajuan hak angket. Kalau ane jadi ketum partai yang kalah, mending legowo, soalnya sudah banyak kejadian kalau hak angket itu tidak bakal jadi apa-apa, atau tidak bakal diteruskan ke upaya hukum, hanya jadi keributan di parlemen sampai diangkatnya anggota DPR yang baru di oktober 2024 nanti. Apa lagi suara PDIP sudah tergerus dan tidak memiliki power yang signifikan, itu hanya akan jadi macan yang tidak ada giginya sama sekali.