Isu Jumlah Kementerian Bertambah Dari 34 Menjadi 40 di Era Prabowo

[mu_enrico]

Belakangan mencuat isu jumlah kemeterian yang akan ditambah di era Prabowo-Gibran yang sebetulnya ane tidak terlalu bernafsu berkomentar, namun setelah baca komentar kek gini jadi gatal juga ane:

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi"
- Habiburokhman

Justru semakin banyak / gendut itu nanti ujung-ujungnya tidak efisien, makanya ada istilah "perampingan" kalau di dunia bisnis. Ada anggaran yang tentunya akan bertambah dengan bertambahnya PNS yang nanti akan mengisi pos-pos kementerian baru tsb.

Makin absurd lagi adalah adanya wacana salah satu kementerian baru tsb mengurusi makan siang gratis. Luar biasa kalau beneran jadi ada Kementerian Makan Siang Gratis

Sebagai penganut free market dan libertarian (tipis tipis) ane menjadi semakin pesimis Konoha akan semakin baik karena semuanya mengarah ke terbentuknya Republik Rakyat Konoha dengan ideologi komunis sosialis.

Bagaimana pendapat agan terkait isu "penggendutan" kementerian?

[johnsaributua]

Saya orang awam yang ga ngerti teknis politik gan, hanya sebatas melihat itu hanya permainan kekuasaan baik yang famous atau yang punya promosi kursi masif dengan kekuatan duid, ya mungkin saling kenal. Pengabdian malah jadi ajang kompetisi untuk menjabat dan tugas jadi sebuah kebanggan tersendiri. BTW pekikan "Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi" -Habiburokhman lucu aja walau memang belum fix, bisa jadi nanti lebih banyak dari sanak family . sidang di gedung dpr aja kadang ada yang tidur atau sibuk sendiri. Mending banyakin agenda untuk suport rakyat, walau bantuan sederhana , buat apa bayar pengelola (kementrian/pns yang menjabat) mahal mahal ujung nya nanti rakyat di suruh buat ngirit, makan keong lah, beras alternatif lah, mungkin beralih ke singkong dan jagung . Sudah untuk menggaji mereka, belum oknum yang korupsi juga bernilai fantastis, utang negara gendut malah kebutuhan pokok masyarakat semakin mahal. Menurut ku walau cuma ada presiden dan jajaran nya (perampingan) itu efektif asalkan anggaran untuk menggaji pns yang tidak efektif, distribusikan pada rakyat.

[Kriptogram14]

Saya orang awam yang ga ngerti teknis politik gan, hanya sebatas melihat itu hanya permainan kekuasaan baik yang famous atau yang punya promosi kursi masif dengan kekuatan duid, ya mungkin saling kenal. Pengabdian malah jadi ajang kompetisi untuk menjabat dan tugas jadi sebuah kebanggan tersendiri. BTW pekikan "Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi" -Habiburokhman lucu aja walau memang belum fix, bisa jadi nanti lebih banyak dari sanak family . sidang di gedung dpr aja kadang ada yang tidur atau sibuk sendiri. Mending banyakin agenda untuk suport rakyat, walau bantuan sederhana , buat apa bayar pengelola (kementrian/pns yang menjabat) mahal mahal ujung nya nanti rakyat di suruh buat ngirit, makan keong lah, beras alternatif lah, mungkin beralih ke singkong dan jagung . Sudah untuk menggaji mereka, belum oknum yang korupsi juga bernilai fantastis, utang negara gendut malah kebutuhan pokok masyarakat semakin mahal. Menurut ku walau cuma ada presiden dan jajaran nya (perampingan) itu efektif asalkan anggaran untuk menggaji pns yang tidak efektif, distribusikan pada rakyat.

saya sangat setuju dengan pendapat anda gan, pemerintah sudah harus benar-benar memikirkan rakyatnya ketimbang pejabatnya, lapangan pekerjaan yang harusnya di perbanyak untuk rakyatnya bukan menambahkan jumlah jabatan menteri, kalau mereka bener bekerja okelah, ini kebanyakan tugas keluar negeri yang tak jelas apa manfaatnya untuk negara ini, yang ada menghabiskan uang negara saja, belum lagi yang berlomba-lomba untuk korupsi uang rakyat, perbaiki dulu manejemen pekerjaan masing-masing pejabat, kalau masyarakat belum sejahtera berarti mereka belum sukses dengan visi misi mereka disaat masa kampanye, pikirkan dulu masyarakat dan sejahterakan masyarakat.

[retreat]

Makin absurd lagi adalah adanya wacana salah satu kementerian baru tsb mengurusi makan siang gratis. Luar biasa kalau beneran jadi ada Kementerian Makan Siang Gratis

Pemerintah Indonesia kok makin lama makin lucu ya, padahal dulu program Jokowi ingin merampingkan pos-pos kementrian, contohnya seperti kemenristek menjadi kemendikbudristek, ini malah pos kementrian mau ditambah lagi, yang paling absurd itu malah "Kementerian Makan Siang Gratis" ini urgensinya gak tau apaan. Kadang lucu juga lihat kubu prabowo ini, karena sebegitu getolnya mereka ingin menghadirkan makan siang gratis, bahkan mau dibuatkan pos kementrian sendiri, sangat lucu. Bilang aja alasannya mau bagi jatah ke pengusaha-pengusaha dan partai politik pendukungnya, karena anggaran makan siang gratis itu besar dan tendernya pasti buat banyak mata pengusaha jadi hijau dan penambahan pos kementrian bisa mengakomodir semua partai pendukung. Gak perlu pake alasan inilah itulah, toh juga semua orang udah tau kalau koalisi gendut sekarang ini itu koalisi bagi-bagi hasil.

[mamesso]

Wacana presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran yang ingin menambah jumlah kementrian dari 34 menjadi 40 mengundang pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat dan juga pengamat politik, Jokowi yang memimpin Indonesia selama dua periode (10 tahun) masih bisa bekerja dengan jumlah 34 kementrian, sekarang kenapa Prabowo tidak bisa bekerja dengan jumlah kementrian seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.?

Rencana tersebut "memberi manfaat atau menjadi mudharatbuat rakyat" jadi perlu dikaji ulang agar masyarakat tidak melihatnya hanya sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan saja. Perlu didasari dengan alasan yang jelas seperti kepentingan atau kebutuhan yang memberi manfaat bagi rakyat, jika hanya kepentingan politik saja maka akan berdampak pada pemborosan anggaran dan bukan lagi kabinet kerja namanya, tetapi kabinet bagi-bagi kekuasaan.

Wacana mengGemoykan jumlah kementrian harus mematuhi undang-undang yang berlaku saat ini berdasarkan jumlah kementerian yang dibatasi sebanyak 34 kementerian, sebaiknya Pemerintah terpilih harus lebih fokus pada pelaksanaan program pemerintah kedepannya, bukan pada jumlah kementrian yang semakin Gemoy.

[jcojci]

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi"
- Habiburokhman

Iya, semakin banyak orang semakin bagus, jadinya nanti jika ada proyek bisa bagi-bagi ke banyak orang sehingga yang menikmatinya tidak hanya segelintir orang

Kan cuma ditambah 7 kementrian aja. Cincay lah

Pastinya ini bisa membuat anggaran jadi bengkak luar biasa karena dari masing-masing departemen pasti ada banyak pengikutnya, entah itu asisten-asisten yang mungkin kerjanya ga jelas atau mungkin hanya sekedar numpang nama biar bisa ikutan sidang atau apalah.

Sementara itu, apakah program-program yang sudah di gadang-gadang sewaktu kampanye kemarin bisa dijalankan? Yah, paling tidak setengah dari semuanya lah

Tapi yah itu semua kembali ke laptop lagi deh

[mu_enrico]

Makin absurd lagi adalah adanya wacana salah satu kementerian baru tsb mengurusi makan siang gratis. Luar biasa kalau beneran jadi ada Kementerian Makan Siang Gratis

Pemerintah Indonesia kok makin lama makin lucu ya, padahal dulu program Jokowi ingin merampingkan pos-pos kementrian, contohnya seperti kemenristek menjadi kemendikbudristek, ini malah pos kementrian mau ditambah lagi, yang paling absurd itu malah "Kementerian Makan Siang Gratis" ini urgensinya gak tau apaan. Kadang lucu juga lihat kubu prabowo ini, karena sebegitu getolnya mereka ingin menghadirkan makan siang gratis, bahkan mau dibuatkan pos kementrian sendiri, sangat lucu.

Otak ane juga ga nyampe, mungkin ane yang menjadi bodoh... Ini makan siang gratis kok jadi program andalan sampai butuh kementerian khusus. Alasannya untuk mencegah stunting dan bikin rakyat pinter dan sehat nanti di masa depan. Tapi kok rasanya ga masuk akal banget kalau APBN dipakai untuk ngasi makan siang terus menerus. Alhasil APBN habis buat (1) Nggaji PNS & (2) Ngasi gratisan makan siang.

Mending banyakin agenda untuk suport rakyat, walau bantuan sederhana , buat apa bayar pengelola (kementrian/pns yang menjabat) mahal mahal ujung nya nanti rakyat di suruh buat ngirit, makan keong lah, beras alternatif lah, mungkin beralih ke singkong dan jagung . Sudah untuk menggaji mereka, belum oknum yang korupsi juga bernilai fantastis, utang negara gendut malah kebutuhan pokok masyarakat semakin mahal.

Nah itu sudah dikasih makan siang gratis kurang support apa lagi? Hahaha, bapak + ibunya biar makan jagung dan singkong, lauknya keong.
Jokes aside, harusnya program itu buat naikin produktivitas -> naekin penghasilan rakyat -> rakyat kaya ga butuh makan siang gratis, bisa beli sendiri.

[Razmirraz]

Mending banyakin agenda untuk suport rakyat, walau bantuan sederhana , buat apa bayar pengelola (kementrian/pns yang menjabat) mahal mahal ujung nya nanti rakyat di suruh buat ngirit, makan keong lah, beras alternatif lah, mungkin beralih ke singkong dan jagung . Sudah untuk menggaji mereka, belum oknum yang korupsi juga bernilai fantastis, utang negara gendut malah kebutuhan pokok masyarakat semakin mahal.

Nah itu sudah dikasih makan siang gratis kurang support apa lagi? Hahaha, bapak + ibunya biar makan jagung dan singkong, lauknya keong.
Jokes aside, harusnya program itu buat naikin produktivitas -> naekin penghasilan rakyat -> rakyat kaya ga butuh makan siang gratis, bisa beli sendiri.

Program makan siang gratis, efektif gak sih, saya pikir tidak terlalu urgent dengan makan siang gratis karena selama ini orang tuanya masih bisa ngasih makan 3 kali sehari untuk anak-anaknya meski dengan lauk seadanya. Pemerintah terpilih harus lebih efektif dalam melakukan perencanaan kedepan, jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tepat sasaran. Akan lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa membantu pertumbuhan atau melancarkan roda perekonomian masyarakat khususnya di daerah-daerah yang tergolong miskin.

Rencana makan siang gratis bukan solusi komprehensif untuk mencegah stunting dan memperbaiki gizi buruk pada anak-anak sekolah karena sangat berpotensi tidak tepat sasaran dan dapat memicu masalah baru seperti jumlah nutrisi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan berpotensi terjadinya lahan baru buat mereka untuk melakukan korupsi. Penanganan stunting seharusnya dilakukan pada anak usia kurang dari lima tahun, jadi jika membidik anak usia sekolah hingga SMA, jelas program ini tidak tepat sasaran karena menurut WHO definisi stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi (kronis) atau infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar.

[blue Snow]

Bagaimana pendapat agan terkait isu "penggendutan" kementerian?

Negara kita ini semakin ke depan semakin bobrok aja kayaknya, apa lagi jika pemerintahan ke depan masih tetap diisi oleh orang-orang lama yang bergaya reformasi, padahal yang sekarang saja semua orangnya itu diisi oleh dendam orde baru, namun big boss-nya aja yang agak reformasi (jokowi) walau tetap dibisikin ide-ide lama yang merongrong rakyat. Penggendutan kementerian itu sama kayak ngasi peluang partai yang tidak ada pos menterinya, oleh karena itu digendutin biar semua terayomi, jelas kalau semakin gendut akan makin banyak anggaran untuk semua, dan tentunya akan semakin membebani negara, defisit, dsb, jadinya rakyat yang susah, apa lagi trader, pasti pajak trading akan dinaikan untuk membayar gaji pegawai di kementerian yang baru. Heheheh.

[Bardoxtide]

Penambahan kementerian hanya untuk bagi-bagi jatah kepada partai politik, apalagi prabowo ingin mengajak semua partai politik untuk bergabung ke pemerintahannya jadi ya harus ditambah pos kementeriannya karena partai politik yang ingin bergabung pasti ingin mendapat jatah kursi menteri.

[Bitinity]

Bagaimana pendapat agan terkait isu "penggendutan" kementerian?

Sesuatu yang sangat buang-buang anggaran kalau menurut saya pribadi, apalagi kalau memang untuk makan gratis saja harus bikin kementrian tersendiri. Jujur saja saya sendiri masih meragukan dan tidak setuju program makan siang gratis tersebut. Tentunya hanya pendapat pribadi saja, kalau memang itu nantinya benar2 terjadi ya tentunya kita harus melihat dari hasilnya dari penggendutan itu. Apakah benar2 bisa memberikan efek positif atau justru malah menimbulkan efek2 negatif kepada pemerintahan dan rakyat. Sekarang cuma bisa menebak-nebak, tapi mungkin inti utama dari penggendutan ini adalah biar semua pendukungnya bisa dapat jatah di pemerintahan biar ga jadi batu sandungan kedepannya. Lagi-lagi hanya asumsi pribadi saya.

[xmonkeyx]

Justru semakin banyak / gendut itu nanti ujung-ujungnya tidak efisien, makanya ada istilah "perampingan" kalau di dunia bisnis. Ada anggaran yang tentunya akan bertambah dengan bertambahnya PNS yang nanti akan mengisi pos-pos kementerian baru tsb.

Menurut pandangan saya mas, Penambahan jumlah pegawai bisa memiliki dampak ekonomi yang positif, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dirasakan, contohnya seperti gaji ke-13 dan momen pembayaran THR yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para pedagang, memang benar jika jumlah kementerian bertambah tidak akan efisien, dari pada ditambah kementerian lebih baik Gaji dan tunjangan PNS yang harus dinaikkan, karena berpengaruh terhadap perputaran perekonomian.

[xmonkeyx]

Rencana makan siang gratis bukan solusi komprehensif untuk mencegah stunting dan memperbaiki gizi buruk pada anak-anak sekolah karena sangat berpotensi tidak tepat sasaran dan dapat memicu masalah baru seperti jumlah nutrisi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan berpotensi terjadinya lahan baru buat mereka untuk melakukan korupsi. Penanganan stunting seharusnya dilakukan pada anak usia kurang dari lima tahun, jadi jika membidik anak usia sekolah hingga SMA, jelas program ini tidak tepat sasaran karena menurut WHO definisi stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi (kronis) atau infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar.

Menurut saya apa yang dikampanyekan oleh pak prabowo tentang makan gratis, beliau tidak memperhitungkan diawal, justru menteri keuangan jika ditanya oleh media enggan mengomentari terhadap hal tersebut.

Nah itu sudah dikasih makan siang gratis kurang support apa lagi? Hahaha, bapak + ibunya biar makan jagung dan singkong, lauknya keong.
Jokes aside, harusnya program itu buat naikin produktivitas -> naekin penghasilan rakyat -> rakyat kaya ga butuh makan siang gratis, bisa beli sendiri.

saya setuju dengan pendapatnya, yang penting lapangan kerja ya kan?

[naira]

Belakangan mencuat isu jumlah kemeterian yang akan ditambah di era Prabowo-Gibran yang sebetulnya ane tidak terlalu bernafsu berkomentar, namun setelah baca komentar kek gini jadi gatal juga ane:

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi"
- Habiburokhman

Justru semakin banyak / gendut itu nanti ujung-ujungnya tidak efisien, makanya ada istilah "perampingan" kalau di dunia bisnis. Ada anggaran yang tentunya akan bertambah dengan bertambahnya PNS yang nanti akan mengisi pos-pos kementerian baru tsb.

Makin absurd lagi adalah adanya wacana salah satu kementerian baru tsb mengurusi makan siang gratis. Luar biasa kalau beneran jadi ada

Tapi kan masalahnya tugas yang banyak lebih bagus dikerjakan oleh banyak orang bersama sama agar lebih cepat selesai ketimbang displit ujung ujungnya tugas jadi mangkrak dan pemerintah lagi yang disalahkan. Ane sih tidak masalah selama impelementasinya bagus dan sesuai tupoksi masing masing maka format tersebut dianggap lebih efisien. Jika berkaca pada pemerintahan sebelumnya misal nih ya 34 menteri apakah feeedbacknya dari masyarakat puas akan kinerja pemerintah? jika dirasa tidak puas berarti tidak ada salahnya kan menambah squad jika tujuannya untuk memberikan pelayanan atau penyelesaian tugas lebih maksimal. Gitu aja sih menurut ane karena itu semua belum teralisasikan dan masih wancana jadi kita lihat saja apakah dengan penambahan squad di kementrian ini memiliki dampak positif pada proses kinerja yang lebih baik atau sama saja. Mengenai anggaran itu tergantung dan semoga tidak mengambil dari alokasi lain.


Solusinya ya kita lihat saja dulu, toh kalau ada yang tidak sesuai maka tugas oposisi melakukan kritik dan saran sesuai jalurnya, bukankah begitu tujuan adanya oposisi? Masih demokrasi ko selama kritiknya membangun dan memiliki dasar yang kuat. ane kan hanya berpikir positif dulu aja sisanya ya gimana ntar aja toh tidak ada yang tahu ini masih dipimpin jOkowiw hehe

ideologi komunis sosialis? jan gitu gan jadi takut saya dengernya, insha allah gak sampe komunis juga lah, kan para menterinya juga berbeda beda suku dan agama jadi aman kok saya yakin terlalu kejauhan kalau sampe merujuk ke ideologi komunis.

[Juse14]

...........

Makin absurd lagi adalah adanya wacana salah satu kementerian baru tsb mengurusi makan siang gratis. Luar biasa kalau beneran jadi ada Kementerian Makan Siang Gratis

Sebagai penganut free market dan libertarian (tipis tipis) ane menjadi semakin pesimis Konoha akan semakin baik karena semuanya mengarah ke terbentuknya Republik Rakyat Konoha dengan ideologi komunis sosialis.

Bagaimana pendapat agan terkait isu "penggendutan" kementerian?

Terdengar sangat lucu sekali. Tetapi ketika apa yang telah menjadi visi dan misi pasangan prabwo gibran ini benar terelaisasi, yang salah satunya itu adalah "makan siang gratis" saya secara pribadi setuju dengan penambahan mentri untuk yang khusus mengurusi makan siang gratis. Karena dikutip dari KOMPAS.com untuk biaya makan siang gratis, perharinya itu menelan anggaran hingga 1 Triliun, dan jika dalam satu tahun itu menacapi hingga 300 triliun lebih. Dan jika tidak ada kementerian atau badan khusus yang mengurusi program ini, sangat dikhawatirkan program tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik, dan jika terlalu banyak tangan, sangat dihawatirka akan terjadi kebocoran anggaran.

Meskipun dengan menambah jumlah kementerian ini akan menambah beban negara, akan tetapi demi efisiensi dan mencegah hal buruk lainnya. Saya kira penambahan mentri yang khusu mengurusi makan siang gratis ini, menjadi hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan.

Sementara terkait daripada penambahan kursi kemenatrian lainnya, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, karena saya tidak mengetahui  kementerian apa saja yang ditambahkan pada periode kali ini, selain daripada kementerian makan siang gratis.

[Bardoxtide]

Rencana makan siang gratis bukan solusi komprehensif untuk mencegah stunting dan memperbaiki gizi buruk pada anak-anak sekolah karena sangat berpotensi tidak tepat sasaran dan dapat memicu masalah baru seperti jumlah nutrisi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan berpotensi terjadinya lahan baru buat mereka untuk melakukan korupsi. Penanganan stunting seharusnya dilakukan pada anak usia kurang dari lima tahun, jadi jika membidik anak usia sekolah hingga SMA, jelas program ini tidak tepat sasaran karena menurut WHO definisi stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi (kronis) atau infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar.

Menurut saya apa yang dikampanyekan oleh pak prabowo tentang makan gratis, beliau tidak memperhitungkan diawal, justru menteri keuangan jika ditanya oleh media enggan mengomentari terhadap hal tersebut.

Ngak juga gan, program makan siang gratis itu pasti ada uangnya yaitu dengan salah satu cara mendatangkan investor dari luar yang mengurusi dibidang tersebut atau pakai cara pinjaman luar negeri seperti yang sudah dilakukan oleh Jokowi dimana hutang luar negeri begitu besar. Jadi jangan heran kalau misalkan nntinya program makan siang gratis benar-benar terwujud maka kemungkinan Prabowo akan melakukan pinjaman luar negeri untuk merealisasikan programnya.

[bangjoe]

...........

Makin absurd lagi adalah adanya wacana salah satu kementerian baru tsb mengurusi makan siang gratis. Luar biasa kalau beneran jadi ada Kementerian Makan Siang Gratis

Sebagai penganut free market dan libertarian (tipis tipis) ane menjadi semakin pesimis Konoha akan semakin baik karena semuanya mengarah ke terbentuknya Republik Rakyat Konoha dengan ideologi komunis sosialis.

Bagaimana pendapat agan terkait isu "penggendutan" kementerian?

Terdengar sangat lucu sekali. Tetapi ketika apa yang telah menjadi visi dan misi pasangan prabwo gibran ini benar terelaisasi, yang salah satunya itu adalah "makan siang gratis" saya secara pribadi setuju dengan penambahan mentri untuk yang khusus mengurusi makan siang gratis. Karena dikutip dari KOMPAS.com untuk biaya makan siang gratis, perharinya itu menelan anggaran hingga 1 Triliun, dan jika dalam satu tahun itu menacapi hingga 300 triliun lebih. Dan jika tidak ada kementerian atau badan khusus yang mengurusi program ini, sangat dikhawatirkan program tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik, dan jika terlalu banyak tangan, sangat dihawatirka akan terjadi kebocoran anggaran.

Meskipun dengan menambah jumlah kementerian ini akan menambah beban negara, akan tetapi demi efisiensi dan mencegah hal buruk lainnya. Saya kira penambahan mentri yang khusu mengurusi makan siang gratis ini, menjadi hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan.

Sementara terkait daripada penambahan kursi kemenatrian lainnya, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, karena saya tidak mengetahui  kementerian apa saja yang ditambahkan pada periode kali ini, selain daripada kementerian makan siang gratis.

Ane harap program kerja itu tidak dilaksanakan walaupun memang seorang pemimpin harus menepatinya tetapi kita perlu lebih bijak dan memperhatikan situasi dan keadaan yang terjadi dengan beban negara yang pastinya itu akan sangat membuat berantakan perekonomian, terkecuali pendapatan negara sudah 100X lebih besar dari pengeluarannya, ini tentunya adalah langkah yang sangat baik dan tentunya kewajiban bagi negara untuk memberikan kehidupan kepada si kecil yang sedang tumbuh.

Karena jika melihat dari apa yang telah di lakukan, seperti untuk bansos saja menggunakan uang dari pinjaman, itu adalah pilihan yang buruk dan akan menjadi beban kita juga.

Sejauh ini ane tidak akan merasa bermasalah karena memilih dia, dan pertambahan kementrian untuk berjalannya sebuah proyeksi vis misi masa depan agar lebih efektif dan efesien itu lebih bagus tentunya, namun perlu di lihat juga, beberapa kementrian yang memang tidak efektif untuk di jalankan pada situasi negara kita saat ini, ini perlu di tindak lanjuti dan harus di berhentikan sementara.

[mu_enrico]

Menurut pandangan saya mas, Penambahan jumlah pegawai bisa memiliki dampak ekonomi yang positif, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dirasakan, contohnya seperti gaji ke-13 dan momen pembayaran THR yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para pedagang, memang benar jika jumlah kementerian bertambah tidak akan efisien, dari pada ditambah kementerian lebih baik Gaji dan tunjangan PNS yang harus dinaikkan, karena berpengaruh terhadap perputaran perekonomian.

Wut? Penciptaan lapangan pekerjaan? Jadi semuanya diurusin aja sama PNS kek di Korea Utara... Ga ada pihak swasta...
Jadi efeknya itu tidak signifikan karena sebagian besar penduduk Indonesia (59.31%) itu informal, yang formal dibagi lagi ada yang swasta, BUMN, dan ada yang negeri.
Jadi argumentasi pertumbuhan ekonomi itu cacad.

saya setuju dengan pendapatnya, yang penting lapangan kerja ya kan?

Yang ane maksud lapangan kerja itu ya yang bukan langsung berasal dari pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin bisa cukup menyediakan lap kerja secara langsung. Lapangan kerja itu nanti akibat dari kebijakan kek misalnya bikin tempat wisata bagus yang akses dan fasilitasnya bagus, lalu promosi ke luar negeri, akhirnya kalau ramai nanti pasti akan bermunculan usaha-usaha yang terkait tempat wisata tsb, diantaranya tour & travel, hotel, restoran, dsb. Ini jumlah lapangan kerja yang tercipta sangat jauh lebih banyak dibandingkan dengan pos PNS di wilayah tsb.

ideologi komunis sosialis? jan gitu gan jadi takut saya dengernya, insha allah gak sampe komunis juga lah, kan para menterinya juga berbeda beda suku dan agama jadi aman kok saya yakin terlalu kejauhan kalau sampe merujuk ke ideologi komunis.

Yang agan tau tentang Sistem Komunis / Sosialis itu apa?

[indah rezqi]

Ane harap program kerja itu tidak dilaksanakan walaupun memang seorang pemimpin harus menepatinya tetapi kita perlu lebih bijak dan memperhatikan situasi dan keadaan yang terjadi dengan beban negara yang pastinya itu akan sangat membuat berantakan perekonomian, terkecuali pendapatan negara sudah 100X lebih besar dari pengeluarannya, ini tentunya adalah langkah yang sangat baik dan tentunya kewajiban bagi negara untuk memberikan kehidupan kepada si kecil yang sedang tumbuh.

Karena jika melihat dari apa yang telah di lakukan, seperti untuk bansos saja menggunakan uang dari pinjaman, itu adalah pilihan yang buruk dan akan menjadi beban kita juga.

Sejauh ini ane tidak akan merasa bermasalah karena memilih dia, dan pertambahan kementrian untuk berjalannya sebuah proyeksi vis misi masa depan agar lebih efektif dan efesien itu lebih bagus tentunya, namun perlu di lihat juga, beberapa kementrian yang memang tidak efektif untuk di jalankan pada situasi negara kita saat ini, ini perlu di tindak lanjuti dan harus di berhentikan sementara.

Itu benar, tidak semua janji kampanye dapat di realisasikan terlepas dari latar belakangnya, ada banyak sekali program prioritas yang harus di utamakan atau setidaknya melanjutkan program yang sudah ada. Niat awal untuk memberikan makan siang gratis memang cukup mulia, sebab ada banyak sekali orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang memang sangat membutuhkan. Akan tetapi ada banyak sekali cara untuk memberikan makanan kepada masyarakat, misalnya seperti penyaluran Bansos yang sudah lazim di lakukan. Saya kira itu lebih efesien dan Pemerintah tidak lagi membutuhkan tambahan Kementrian atau Lembaga semacamnya untuk penyaluran bantuan, cukup dengan memanfaatkan yang sudah ada. Hanya saja, Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan penyaluran Bantuan tepat sasaran.

Jelas, hutang Luar Negeri merupakan salah satu opsi untuk memuluskan Program Pemerintah, karena APBN Negara kita tidak sanggungup menanggungnya, dan itu bukanlah barang baru. Disamping itu, pembubaran atau penambahan sebuah Kementrian cukup sulit untuk di lakukan, sebab itu akan menemui pro dan kontra dari masyarakat. Sementara itu, menurut saya Pemerintah kedepan lebih baik untuk fokus meningkatkan standard pendidikan, cukup itu saja, sebab jika tercapai sesuai target, tidak akan ada lagi masyarakat yang kelaparan. Memang dampaknya tidak akan terasa secara instan, tapi dalam jangka panjang saya yakin angka kemiskinan akan terus berkurang.

[retreat]

Makin absurd lagi adalah adanya wacana salah satu kementerian baru tsb mengurusi makan siang gratis. Luar biasa kalau beneran jadi ada Kementerian Makan Siang Gratis

Pemerintah Indonesia kok makin lama makin lucu ya, padahal dulu program Jokowi ingin merampingkan pos-pos kementrian, contohnya seperti kemenristek menjadi kemendikbudristek, ini malah pos kementrian mau ditambah lagi, yang paling absurd itu malah "Kementerian Makan Siang Gratis" ini urgensinya gak tau apaan. Kadang lucu juga lihat kubu prabowo ini, karena sebegitu getolnya mereka ingin menghadirkan makan siang gratis, bahkan mau dibuatkan pos kementrian sendiri, sangat lucu.

Otak ane juga ga nyampe, mungkin ane yang menjadi bodoh... Ini makan siang gratis kok jadi program andalan sampai butuh kementerian khusus. Alasannya untuk mencegah stunting dan bikin rakyat pinter dan sehat nanti di masa depan. Tapi kok rasanya ga masuk akal banget kalau APBN dipakai untuk ngasi makan siang terus menerus. Alhasil APBN habis buat (1) Nggaji PNS & (2) Ngasi gratisan makan siang.

Entah pemerintah yang makin bodoh atau kita yang makin dibodoh-bodohin. Padahal mencegah stunting itu bisa dilakukan dengan banyak cara dan yang paling efektif itu bukan memberi makan siang gratis, tapi meningkatkan kesejahteraan orang tua dari anak-anak tersebut. Karena anggaran ratusan triliun itu jika dikelola dengan baik bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi, dan memperbaiki pendidikan di negara kita yang semakin lama semakin tidak karuan ini.
Toh juga anggaran makan siang gratis itu akan banyak dipotong dari pusat sampai ke daerah, jadi ujung-ujungnya anak sekolah gak dapat makan siang dengan lauk yang proper seperti yang diharapkan pemerintah.