Dampak RUU Penyiaran Terhadap Crypto di Indonesia (AirDrop / Bounty Hunter)

[Luzin]

Kok saya malah cukup prihatin dengan peraturan-peraturan baru yang sebenarnya belum begitu diperlukan. Karena masih banyak hal lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Di era digitalisasi ini sebenarnya membatasi hal-hal yang berbau internet akan sulit dilakukan.

Sebenarnya bukan hal baru untuk negara-negara belahan dunia lain bahkan memberikan aturan lebih ketat dengan hukuman lebih berat. Saya mencoba  mencari sumber dan menemukan Cina menjadi negara dengan peraturan terketat tentang Internet termasuk siaran digital. Dari sumber yang saya baca masalah pembatasan akses untuk mengatur para penduduk dalam urusan politik dan sosial menjadi tujuan utama. Negara mencoba menekan kebebasan berpendapat. Penyiaran disini mungkin juga termasuk dalam seluruh hal berkaitan dengan Internet tidak terbatas pada televisi. Saat ini ada  21 negara di dunia yang melakukan sensor internet pada tingkat tinggi, dan 32 negara yang melakukan sensor internet pada tingkat menengah.

Sumber: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-censor-the-internet

[erep]

Banyak peraturan dan UU yang dibuat oleh DPR dan atas persetujuan pemerintah saat ini masih condong ke kepentingan mereka sendiri. Tidak banyak yang condong ke rakyat sehingga rakyat merasa pemerintah saat ini tidak memperdulikan mereka. Seperti contoh Tapera, padahal produk jenis ini gagal di bapetarum dan hanya jadi lahan korupsi direksi dan bawahannya. Belum lagi peraturan dan UU yang lebih condong mementingkan komplotan atau koalisi mereka. Ane rasa UU penyiaran ini tidak berdampak langsung ke pengguna crypto, tapi ke hal lain yaitu politik. Ane yakin mereka yang membahas RUU ini untuk membumi hanguskan hater-hater yang benci kepada kebijakan pemerintah. Kalau untuk membredel pelaku crypto ane rasa tidak mungkin, soalnya hasil pajak crypto saja bisa sampai ratusan milyar, mereka akan rugi kalau nyetopin mereka bermedsos.

Menurut yang pahami mengenai UU tidak terlalu terpengaruh dengan kripto karena fokus utamanya seperti agan jelaskan bahwa adanya upaya membatasi ruang bebas berpendapat, dampak UU lebih ke arah politik yang di ancang untuk mengurangi konten kritis terhadap kebijakan pemerintah dan sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap mendengar kritikan dan saran dari masyarakat yang telah mempercayai mereka duduk di kursi pemerintahan. Tapi ya seperti kita tahu lah bahwa konten kritis terhadap pemerintah sangat sensitif dan apalagi sudah ada UU yang mengatur tentang hal ini, jadi lebih baik harus lebih hati-hati dalam memposting hal kritis di medsos atau lebih baik dipendamkan saja tanpa harus memposting di medsos.

[TelolettOm]

Terlepas dari point perubahan yang sangat membatasi keleluasaan jurnalis dalam menggali informasi yang sedang ramai menjadi perdebatan beberapa hari ini. Ada juga beberapa point yang menurut saya dapat menghambat informasi terbaru terkait dunia Cryptocurrency, terutama AirDrop / Bounty Hunter yang lebih memanfaatkan sosial media.

Point yang mana yang bakal menghambat airdrop dan bounty?
Menurut saya tidak ada point khusus yang bakal menjadi hambatan. Kalaupun kontennya dituntut untuk orisinil, saya kira itu hal yang wajar. Untuk aturan-aturan yang baru diusulkan, kita para bounty hunter dan airdroper coba untuk menyesuaikan. Saya kira tidak ada masalah selama kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang.

Jelas setiap post/content yang kerap kali menjadi syarat tugas dari beberapa AirDrop / Bounty Campaign dengan status “publik” akan memiliki batasan. Untuk content yang *Aman* menurut KPI mungkin tidak akan berdampak secara langsung, namun ada beberapa content yang akan dipersulit aksesnya seperti misalnya campaign yang dikeluarkan oleh Betting Site tentunya akan menjadi sasaran empuk dari RUU Penyiaran Ini.

Dari dulu konten seperti betting atau judi itu dilarang di Indonesia. Kalau sekarang aturannya jadi lebih ketat, mungkin karena pemerintah mulai fokus menargetkan judi online. Dulu, kebanyakan yang kena kasus itu judi offline, jarang ada yang judi online. Tapi untuk yang judi online yang ranah marketingnnya tidak di Indonesia, tidak ada masalah sama sekali. Jadi tidak perlu terlalu dibuat pusing, kita campaignnya di forum saja. 

[blue Snow]

Sebenarnya bukan hal baru untuk negara-negara belahan dunia lain bahkan memberikan aturan lebih ketat dengan hukuman lebih berat. Saya mencoba  mencari sumber dan menemukan Cina menjadi negara dengan peraturan terketat tentang Internet termasuk siaran digital. Dari sumber yang saya baca masalah pembatasan akses untuk mengatur para penduduk dalam urusan politik dan sosial menjadi tujuan utama. Negara mencoba menekan kebebasan berpendapat. Penyiaran disini mungkin juga termasuk dalam seluruh hal berkaitan dengan Internet tidak terbatas pada televisi. Saat ini ada  21 negara di dunia yang melakukan sensor internet pada tingkat tinggi, dan 32 negara yang melakukan sensor internet pada tingkat menengah.

Sangat sulitlah dalam hal membatasi penggunaan internet, apa lagi china merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi dunia, bahkan beberapa pengembang internet potensial berasal dari negeri tirai bambu tersebut sehingga seperti membuat pemerintah china membuang-buang waktu untuk membatasi mereka. Kalau pun provider membatasi penggunaan browser atau aplikasi dari AS misalkan, rakyat china masih bisa menggunakan VPN, proxy dan jaringan TOR. Internet itu kalau dibatasi malah makin membuat pengguna penasaran, dan mencari cara untuk masuk makin dalam. Jadi tidak heran kalau di deep web kita akan temui penjual atau pengguna yang berasal dari negara-negara yang internetnya dibatasi kayak china dan korea utara, karena mereka akan berusaha mencari cara supaya tetap berselancar dengan mudah.

[Arenga pinnata]

Kok saya malah cukup prihatin dengan peraturan-peraturan baru yang sebenarnya belum begitu diperlukan. Karena masih banyak hal lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Di era digitalisasi ini sebenarnya membatasi hal-hal yang berbau internet akan sulit dilakukan.

Sebenarnya bukan hal baru untuk negara-negara belahan dunia lain bahkan memberikan aturan lebih ketat dengan hukuman lebih berat. Saya mencoba  mencari sumber dan menemukan Cina menjadi negara dengan peraturan terketat tentang Internet termasuk siaran digital. Dari sumber yang saya baca masalah pembatasan akses untuk mengatur para penduduk dalam urusan politik dan sosial menjadi tujuan utama. Negara mencoba menekan kebebasan berpendapat. Penyiaran disini mungkin juga termasuk dalam seluruh hal berkaitan dengan Internet tidak terbatas pada televisi. Saat ini ada  21 negara di dunia yang melakukan sensor internet pada tingkat tinggi, dan 32 negara yang melakukan sensor internet pada tingkat menengah.

Sumber: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-censor-the-internet

Dari peta yang Mas luzin lampirkan saya baru tahu bahwa ternyata banyak negara yang tidak begitu membebaskan warganya dalam berselancar di Internet. Untuk saat ini Indonesia masih tergolong setengah bebas. Tapi kalau terjadi banyak revisi yang semakin membatasi maka rasanya tidak heran jika dalam beberapa priode ke depan Indonesia bisa juga jadi zona merah.

Itu yang paling besar Rusia kan ya? Ternyata setelah melihat ini saya menjadi tetap bersyukur dengan menjadi warga indonesia 
Soalnya belum termasuk yang paling ketat aturannya. Walaupun sekarang makin banyakj Exchange kripto global yang tidak bisa diakses dengan internet biasa. Tapi untungnya dalam penggunaan aplikasinya juga masih bisa dilakukan. Saya harap indonesia tidak memperketat lebih jauh lagi. menjadi bagian dari negara yang memiliki tingkat sensos internet menengah saja sudah cukup. Jangan sampai naik ke sensor internet tingkat tinggi. Dan saya cukup kaget juga kalau sudah ada sekitar 21 negara yang menerapkan sensor internet tingkat tinggi. Karena kalau kemarin-kemarin tahunya cuma china dan beberapa negara saja.

[Luzin]

Dari peta yang Mas luzin lampirkan saya baru tahu bahwa ternyata banyak negara yang tidak begitu membebaskan warganya dalam berselancar di Internet. Untuk saat ini Indonesia masih tergolong setengah bebas. Tapi kalau terjadi banyak revisi yang semakin membatasi maka rasanya tidak heran jika dalam beberapa priode ke depan Indonesia bisa juga jadi zona merah.

Dengan kondisi ini jadi kita memiliki gambaran dan perbandingan dengan berbagai negara belahan dunia. Jika membandingkan kondisi itu tentu kita masih cukup beruntung diberi kebebasan lebih luas. Jadi gunakanlah dengan bijak. Nampaknya maraknya berbagai hal negatif di media sosial internet membuat pemerintah ingin membatasi karena berdampak buruk. Sehingga RUU penyiaran ini dibuat. Jika sudah dibuat kita hanya bisa menjalankan meski dengan beberapa trik tertentu untuk tetap mengakses konten tertentu.

Jangan sampai naik ke sensor internet tingkat tinggi. Dan saya cukup kaget juga kalau sudah ada sekitar 21 negara yang menerapkan sensor internet tingkat tinggi. Karena kalau kemarin-kemarin tahunya cuma china dan beberapa negara saja.

Jika membandingkan dengan negara asia tenggara Indonesia berada pada sensor internet skala rendah, kita masih diberi banyak kebebasan. Indonesia berada di bawah negara Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Saat ini indonesia melakukan pembatasan dan pelarangan torrent, pembatasan dan pelarangan pornografi, pembatasan konten media yang berbau politik, serta pembatasan konten sosial media.

Sumber: https://goodstats.id/article/kebijakan-sensor-internet-di-indonesia-dibanding-negara-di-asia-tenggara-QBkee

[Antonas1]

Jika disahkan dan diberlakukan, nggak ada efeknya untuk bounty hunter, kecuali anda punya channel Youtube atau platform video lainnya, anda diharuskan verifikasi konten. Untuk konten yang beraroma judi atau mempromosikan situs judi harusnya dari dulu udah kena dengan UU ITE jika mereka bener-bener bekerja. Nyatanya nggak. UU kok tumpang tindih.

Saya melihat RUU Penyiaran ini lebih ditujukan untuk membungkam orang-orang kritis dan pers dengan alibi melakukan sensor untuk kebaikan masyarakat, makanya disana mereka juga menyertakan OTT untuk melakukan verifikasi (yang mana itu konyol dan tolol) supaya aksi pembungkaman ini tidak terlalu mencolok. Kalo disahkan, video-video seperti garapan Narasi, Watchdoc, Ferry Irwandi, Ekspedisi Indonesia Baru, dll gak akan muncul lagi di beranda sosmed kita. Busuk memang.

[Husna QA]

Terlepas dari point perubahan yang sangat membatasi keleluasaan jurnalis dalam menggali informasi yang sedang ramai menjadi perdebatan beberapa hari ini. Ada juga beberapa point yang menurut saya dapat menghambat informasi terbaru terkait dunia Cryptocurrency, terutama AirDrop / Bounty Hunter yang lebih memanfaatkan sosial media.

Point yang mana yang bakal menghambat airdrop dan bounty?
Menurut saya tidak ada point khusus yang bakal menjadi hambatan. Kalaupun kontennya dituntut untuk orisinil, saya kira itu hal yang wajar. Untuk aturan-aturan yang baru diusulkan, kita para bounty hunter dan airdroper coba untuk menyesuaikan. Saya kira tidak ada masalah selama kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang.

Saya memahaminya bukan dari perihal apakah isi kontennya orisinil atau tidak, karena biasanya itu lebih masuk ranah teknis dari aturan platform medianya, contoh di antaranya: https://help.twitter.com/id/rules-and-policies/platform-manipulation.

Point dari pemberlakuan pembatasan penggunaan internet dalam hal sensor terhadap konten, saya kira sasarannya lebih umum. Bahkan pelarangan iklan berupa cryptocurrency seingat saya dulu pernah juga diberlakukan Google dan Facebook (https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180315101718-185-283173/google-singkirkan-iklan-bitcoin-dan-mata-uang-kripto).

[kezyskie71]

DPR RI secara resmi telah mengeluarkan statement tentang Revisi Undang Undang Penyiaran yang cukup memunculkan kontroversi di beberapa media masa. Adanya point - point perubahan yang bisa dibilang cukup membatasi pergerakan masyarakat dalam mengakses platform digital hingga sosial media.

"Substansi RUU ada hal mendasar yang menjadi cara pandang kami. Ketika menyusun draf undang-undang penyiaran, yang pertama kami memandang harus ada perlakuan yang sama antara siaran di dunia penyiaran dengan siaran di media sosial atau media baru," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhar

Terlepas dari point perubahan yang sangat membatasi keleluasaan jurnalis dalam menggali informasi yang sedang ramai menjadi perdebatan beberapa hari ini. Ada juga beberapa point yang menurut saya dapat menghambat informasi terbaru terkait dunia Cryptocurrency, terutama AirDrop / Bounty Hunter yang lebih memanfaatkan sosial media.

Seperti yang kita ketahui, hampir sebagian besar persebaran informasi seputar Cryptocurrency tidak bisa jauh dari sosial media. Mungkin bagi para trader profesional, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh. Namun bagi Bounty / AirDrop Hunter yang memperoleh informasi dari Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya pasti akan sangat berdampak.

Jelas setiap post/content yang kerap kali menjadi syarat tugas dari beberapa AirDrop / Bounty Campaign dengan status “publik” akan memiliki batasan. Untuk content yang *Aman* menurut KPI mungkin tidak akan berdampak secara langsung, namun ada beberapa content yang akan dipersulit aksesnya seperti misalnya campaign yang dikeluarkan oleh Betting Site tentunya akan menjadi sasaran empuk dari RUU Penyiaran Ini. Meskipun tidak bisa dipastikan juga KPI akan mengecek satu persatu post / content yang kita buat.

Saya ingin tau bagaimana pendapat atau pandangan rekan-rekan semua terhadap keluarnya RUU Penyiaran ini terhadap pemain Cryptocurrency. Apakah RUU ini akan berdampak secara signifikan atau mungkin tidak berdampak sama sekali?

• Draft RUU Penyiaran
  

Source :
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49676/t/Farhan+Jelaskan+Duduk+Perkara+Revisi+UU+Penyiaran%3A+Konflik+Antara+Platform+Terestrial+dan+Digital+
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/26/daftar-pasal-kontroversial-dalam-draf-ruu-penyiaran
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240528202717-32-1103069/poin-poin-kontroversial-dalam-ruu-penyiaran
https://republika.co.id/berita/rwcm15423/dpr-ri-pastikan-ruu-penyiaran-baru-akan-atur-sosial-media

Hasil survei yang coba saya lakukan kepada beberapa anak sekolah (terutama lulusan SMA), terdapat 15 dari 20 anak muda yang berpendapat bahwa investasi pada cryptocurrency lebih baik daripada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun yang menjadi poin penting bagi saya adalah, sebagian besar pendapat mereka itu dipengaruhi oleh video atau post yang diunggah oleh para influencer yang mereka telan mentah-mentah. Bukan hanya itu, bahkan sering ditemui remaja & generasi muda yang dengan mudahnya mengikuti kelas-kelas yang digunakan influencer untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tapi perlu digaris bawahi, bahwa saya tidak mengatakan semua kelas itu buruk. Ada begitu banyak juga kelas edukasi yang diberikan oleh profesional dalam dunia cryptocurrency. Yang lebih miris adalah, justru kelas edukasi yang disiapkan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada pemula, justru lebih sepi peminat dibandingkan kelas sinyal trading. Hal ini dikarenakan pola pikir mereka yang belum matang dan beranggapan, untuk apa aku mempelajari hal yang ribet sedangkan aku bisa memperoleh sinyal dan list cryptocurrency yang akan naik melalui kelas sinyal. Tanpa mereka sadari bahwa sinyal yang diberikan kepada mereka itu tidak 100% sesuai dengan harapan mereka. Seperti yang diketahui begitu tinggi nilai fluktuatif dalam setiap transaksi cryptocurrency, bahkan sekelas profesional pun kerap kali mengalami los atau kerugian dari cryptocurrency.
Point perubahan yang sangat membatasi keleluasaan jurnalis dalam menggali informasi yang sedang ramai menjadi perdebatan beberapa hari ini. Ada juga beberapa point yang menurut saya dapat menghambat informasi terbaru terkait dunia Cryptocurrency, terutama AirDrop / Bounty Hunter yang lebih memanfaatkan sosial media.
Tujuan saya memahaminya bukan dari perihal apakah isi kontennya orisinil atau tidak, karena biasanya itu lebih masuk ranah teknis dari aturan platform medianya.
Dari pemberlakuan pembatasan penggunaan internet dalam hal sensor terhadap konten, saya kira sasarannya lebih umum. Bahkan pelarangan iklan berupa cryptocurrency seingat saya dulu pernah juga diberlakukan Google dan Facebook

[TelolettOm]

Dari peta yang Mas luzin lampirkan saya baru tahu bahwa ternyata banyak negara yang tidak begitu membebaskan warganya dalam berselancar di Internet. Untuk saat ini Indonesia masih tergolong setengah bebas. Tapi kalau terjadi banyak revisi yang semakin membatasi maka rasanya tidak heran jika dalam beberapa priode ke depan Indonesia bisa juga jadi zona merah.

Bukan setengah bebas tapi kebebasannya tetap mengikuti aturan yang ada.

Saya kira tidak mungkin masuk ke zona merah selama negara kita masih negara demokrasi. Kecuali sistem pemerintahannya berubah seperti Cina, Korut, atau Rusia.

Itu yang paling besar Rusia kan ya? Ternyata setelah melihat ini saya menjadi tetap bersyukur dengan menjadi warga indonesia 
Soalnya belum termasuk yang paling ketat aturannya.

Wajar kalau Rusia atau Cina aturannya ketat. Mereka negara komunis dengan aturan absolute pemerintah. Mereka sendiri bahkan punya sistem sendiri untuk internet. Seperti di Cina yang tidak mengunakan google tapi pake Bing.

Saya memahaminya bukan dari perihal apakah isi kontennya orisinil atau tidak, karena biasanya itu lebih masuk ranah teknis dari aturan platform medianya, contoh di antaranya: https://help.twitter.com/id/rules-and-policies/platform-manipulation.

Point dari pemberlakuan pembatasan penggunaan internet dalam hal sensor terhadap konten, saya kira sasarannya lebih umum. Bahkan pelarangan iklan berupa cryptocurrency seingat saya dulu pernah juga diberlakukan Google dan Facebook (https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180315101718-185-283173/google-singkirkan-iklan-bitcoin-dan-mata-uang-kripto).

Betul. Untuk masalah itu ada standar tersendiri dari platformnya walaupun sebenarnya itu masihlah bagian dari aturan umum. Maksudnya antar platform sepertinya point aturannya tidak berbeda terlalu jauh.

Kalau di cek di Draft RUU Penyiaran, sudah pasti aturannya tidak spesifik terkait ke crypto. Secara umum saya kira masih sama saja dengan aturan yang diberlakukan dari dulu, mungkin hanya beberapa tambahan, penyesuaian, dan penyederhanaan. Saya lihat ada beberapa pasal yang dihapus. Ya kalau pun diterapkan sesuai dengan draft tersebut, tidak menjadi kendala yang besar bagi kita para bounty hunter atau airdroper.

[Husna QA]

-snip-
Point dari pemberlakuan pembatasan penggunaan internet dalam hal sensor terhadap konten, saya kira sasarannya lebih umum. Bahkan pelarangan iklan berupa cryptocurrency seingat saya dulu pernah juga diberlakukan Google dan Facebook (https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180315101718-185-283173/google-singkirkan-iklan-bitcoin-dan-mata-uang-kripto).

Betul. Untuk masalah itu ada standar tersendiri dari platformnya walaupun sebenarnya itu masihlah bagian dari aturan umum. Maksudnya antar platform sepertinya point aturannya tidak berbeda terlalu jauh.

Kalau di cek di Draft RUU Penyiaran, sudah pasti aturannya tidak spesifik terkait ke crypto. Secara umum saya kira masih sama saja dengan aturan yang diberlakukan dari dulu, mungkin hanya beberapa tambahan, penyesuaian, dan penyederhanaan. Saya lihat ada beberapa pasal yang dihapus. Ya kalau pun diterapkan sesuai dengan draft tersebut, tidak menjadi kendala yang besar bagi kita para bounty hunter atau airdroper.

Karena kalau dibuat lebih khusus ke penyensoran konten terkait cryptocurrency, maka pemangku kebijakan yang menyusun rancangan Undang-Undang tersebut juga paling tidak sudah harus paham terlebih dulu apa itu cryptocurrency.

Jangan sampai nanti ada konflik kepentingan semisal di satu sisi mensupport perkembangan cryptocurrency dengan berbagai macam peraturan yang telah dibuat seperti pada peraturan Bappebti, sementara disisi lain ada upaya 'menghambat' informasi terkait cryptocurrency yang jelas dari waktu ke waktu bisa saja informasinya cepat berubah dengan adanya teknologi baru lagi.