[Privasi] Nabung di Bitcoin agar tidak Diintip & Dipalak Oknum Pajak ?

[mu_enrico]

Bagi yang belum tau, sejak 06 Agustus lalu, rekening tabungan di atas 1 milyar bisa diintip Ditjen Pajak:

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak Kemenkeu) kini memiliki kewenangan mendapatkan akses informasi keuangan dalam rekening nasabah di atas Rp 1 miliar.

Aturan ini berlaku sejak 6 Agustus 2024.

Sumur.

Aturan ini merupakan update dari aturan yang sebelumnya 200jt: "Pemilik Saldo diatas 200 juta bisa diintip petugas pajak" ya memang bukan aturan baru dan lebih besar malah threshold-nya dari aturan sebelumnya. Namun berita yang sekarang ini sepertinya datang di saat tingkat kepercayaan warga Wakanda sudah sangat merosot terhadap pemerintahannya.

Bagi yang mau pakai trik agar tidak diintip, tunggu dulu, meskipun duit tsb dipecah ke beberapa rekening, asalkan atas nama yang sama maka masih bisa diintip. Seandainya agan punya saldo 1M+ apakah nyaman saldo tsb bisa diintip oknum? Akan ada ketakutan penyalahgunaan kekuasaan untuk malakin rakyat yang punya tabungan besar disaat kekuasaan sudah semakin korup akhir-akhir ini.

Disaat pemerintah Wakanda semakin korup, otoriter, tongpes, dan menelanjangi kebebasan warganya, semakin bersinar dan seksi Bitcoin untuk dimiliki.
(1) Duit lebih sulit untuk diintip, apalagi kalau beli di market luar, pakai P2P, atau anon exchange.
(2) Duit lebih sulit untuk dipalak dan diambil paksa oknum.
(3) Duit bisa dicairkan di luar negeri kalau mau ngungsi.

Sudahkan agan menabung Bitcoin?

[Patikno]

Sedikit tambahan, di artikel Kumparan juga menyebutkan kalau aksi mereka tidak hanya sampai ke pelaku utama pemecahan saldo atas nama yang sama, mereka juga akan kejar nasabah yang memiliki hubungan atau kedekatan dengan pelaku utama.

Lalu bagaimana jika seseorang memecah rekening tersebut atas nama yang berbeda, misalnya ke rekening keluarga, kerabat, atau orang lain?

"Pasti ketemu, kalau kamu mengatasnamakan saya yah, kalau saya dicecar orang pajak masa iya saya tidak mengaku. Seperti Bu Menkeu bilang, berprasangka baik aja lah, kalau dipecah untuk apa sih," jelasnya.

Semakin mengerikan negeri ini, mungkin mereka juga bisa mengakses laporan saldo pengguna di exchange besar Indonesia seperti Indodax & Tokocrypto. Saya tidak begitu mengerti tentang pajak, apakah ketika kita memiliki saldo diatas 1 miliar kita harus memberikan pajak lain atas saldo kita?

[bangjoe]

Makin kesini kebijakan makin aneh dan edan, ane rasa lebih baik mengawasi transaksi para pemerintah juga dengan asetnya dan sumber penghasilan non gaji pokok dari pekerjaan sebagai aparatur.

Untungnya ane ga suka menggunakan bank, dan mungkin akun bank saya hari ini sudah di blokir karena sudah 3 tahun tidak di isi dan mendingan ane simpan di dollar/stablecoin daripada di rupiah karena inflasinya jauh lebih mengerikan, uang ane rata-rata di crypto jadi ga perlu khawatir, kemudian untuk mencairkannya cukup melalui perdagangn P2P, atau seller yang biasa ada di grup-grup telegram dan di kirim langsung ke e-wallet.

[Chikito]

Nabung bitcoin memang bisa menghindari pemalakan oleh petugas pajak. Namun harus dipastikan nabungnya bukan di wallet yang sewaktu-waktu bisa diakses oleh mereka, misalnya wallet exchange. Namanya exchange, tentunya harus KYC, dimana nama dan nomor rekening sudah pasti sama dengan pemilik wallet untuk nabung bitcoin, sehingga akan sama saja nyimpen duit di bank dan sewaktu-waktu dapat diakses oleh petugas pajak.

[Luzin]

Untungnya ane ga suka menggunakan bank, dan mungkin akun bank saya hari ini sudah di blokir karena sudah 3 tahun tidak di isi dan mendingan ane simpan di dollar/stablecoin daripada di rupiah karena inflasinya jauh lebih mengerikan, uang ane rata-rata di crypto jadi ga perlu khawatir, kemudian untuk mencairkannya cukup melalui perdagangn P2P, atau seller yang biasa ada di grup-grup telegram dan di kirim langsung ke e-wallet.

Cita citanya si om Bitcoinya jangan sampe berkurang tapi ya kadang karena kebutuhan mengharuskan. Ini yang kadang membuat saya kawatir ketika mau WD ke IDR. Pengalaman saya memang WD bke IDR itu kecil kecil aja, terbanyak mungkin hanya puluhan tapi hanya beberapa kali saja. Nah bagaimana untuk yang ratusan juta keatas yang misal TF ke bank? Apakah ada resiko dipertanyakan uang dari mana? Apakah kondisi ini juga bisa mencuri perhatian terhadap pemangku kebijakan mengenaik pajak?

[mu_enrico]

Sedikit tambahan, di artikel Kumparan juga menyebutkan kalau aksi mereka tidak hanya sampai ke pelaku utama pemecahan saldo atas nama yang sama, mereka juga akan kejar nasabah yang memiliki hubungan atau kedekatan dengan pelaku utama.

Yang ini agak beda dengan yang sudah bisa auto-intip-saldo, yang 1M di satu atau dipecah ke beberapa rekening.
Kalau dengan ada hubungan keluarga itu nanti via interogasi petugas.

Semakin mengerikan negeri ini, mungkin mereka juga bisa mengakses laporan saldo pengguna di exchange besar Indonesia seperti Indodax & Tokocrypto.

Bisa dong.

Saya tidak begitu mengerti tentang pajak, apakah ketika kita memiliki saldo diatas 1 miliar kita harus memberikan pajak lain atas saldo kita?

Ya kalau punya duit 1M tapi kemudian tidak diketemukan laporan tahunan pajak, atau laporannya mencurigaken ya bisa jadi kasus. Meskipun demikian, yang ane angkat bukan ketakutan kalau misalnya emang ga patuh pajak. Tapi terkait privasi dan potensi penyalahgunaan wewenang. Seharusnya ada kasus -> penyelidikan -> buka rekening. Tapi ini kan bisa jadi menimbulkan potensi yang punya logika terbalik: karena melihat rekening gendut -> dicari-cari kasus untuk dipalak. Ya kan ga ada orang bersih di dunia ini dan kalau dicari seujung kuku kesalahannya pasti ada, entah itu dulu salah bikin laporan pajak, punya usaha yang belum ada ijin, dagang barang import illegal (yang dia ga tau), dsb.

Makin kesini kebijakan makin aneh dan edan, ane rasa lebih baik mengawasi transaksi para pemerintah juga dengan asetnya dan sumber penghasilan non gaji pokok dari pekerjaan sebagai aparatur.

Nah, padahal daripada ngurusin rekening warganya yang tidak berdampak luas, mending urusin rekening pejabat Wakanda yang kalau gendut itu indikasinya ya korupsi.

mendingan ane simpan di dollar/stablecoin daripada di rupiah karena inflasinya jauh lebih mengerikan, uang ane rata-rata di crypto jadi ga perlu khawatir, kemudian untuk mencairkannya cukup melalui perdagangn P2P, atau seller yang biasa ada di grup-grup telegram dan di kirim langsung ke e-wallet.

Sempat terpikir stablecoin tapi keknya risikonya tinggi buat jangka panjang, ambil contoh UST dan sekarang USDT juga ngeri-ngeri sedap kalau baca gosip yang audit abal-abal, kasus SEC, dsb. Lebih aman di Bitcoin dan disimpan di dompet non kustodian, hanya saja ada risiko volatilitas pasar di situ.

[zuzie]

Bagi yang belum tau, sejak 06 Agustus lalu, rekening tabungan di atas 1 milyar bisa diintip Ditjen Pajak:

Sudahkan agan menabung Bitcoin?

Terimakasih informasinya gan dan menurut saya pribadi jika sekarang ini Ditjen pajak sudah mulai membongkar bongkar kerahasiaan rekening masyarakat itu saya rasa sudah keterlaluan ya meskipun dengan alasan untuk menyelidiki apakah rekening tersebut dijadikan sebagai tempat untuk tindakan kejahatan seperti korupsi namun hal ini jika masyarakat di seluruh Indonesia mengetahuinya maka akan menjadi pro dan kontra yang viral dan tidak tanggung- tanggung akan membuat ketakutan bagi masyarakat itu sendiri.
Pastinya masyarakat was was apakah nantinya mereka akan tetap berinvestasi bitcoin dalam jangka panjang atau tidak dan hal ini sungguh menyebalkan sekali.

[Ahli38]

Menabung dalam Bitcoin memang bisa menjadi solusi yang lebih nyaman kalau memang juga siap dengan resikonya. Selain privasi terjamin, kita juga menjadi memegang penuh akses pada aset kita itu sendiri. Sedangkan ketika kita memiliki tabungan besar di Bank sebenarnya cukup rawan juga. Selain memang terdampak inflasi yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan lagi. Menabung di bank dalam jumlah besar memang bisa menimbulkan kecurigaan yang tidak diperlukan. Bahkan ketika kita memang menghasilkan dengan cara baik seperti hasil dari trading kripto yang mana pajaknya sudah di potong langsung di exchange lokal. Namun kekhawatiran lain pasti ada. intinya ketika rekening kita di intip maka saya pribadi pasti akan merasa tidak nyaman seolah kita sudah tidak punya privasi lagi.

Saya bahkan lebih suka menabung dalam emas jika berbicara aset fisik. tapi bukan perhiasan emas ya. Itu beda lagi soalnya dan tidak rekomen kalau untuk menyimpan jangka panjang. Tapi dalam emas batangan saja. dan untuk kali ini saya lebih fokus pada bitcoin dan aset lainnya saya belikan pada real estate. Dan saya hanya menyisakan uang recehan di tabungan bank.

[bangjoe]

Untungnya ane ga suka menggunakan bank, dan mungkin akun bank saya hari ini sudah di blokir karena sudah 3 tahun tidak di isi dan mendingan ane simpan di dollar/stablecoin daripada di rupiah karena inflasinya jauh lebih mengerikan, uang ane rata-rata di crypto jadi ga perlu khawatir, kemudian untuk mencairkannya cukup melalui perdagangn P2P, atau seller yang biasa ada di grup-grup telegram dan di kirim langsung ke e-wallet.

Cita citanya si om Bitcoinya jangan sampe berkurang tapi ya kadang karena kebutuhan mengharuskan. Ini yang kadang membuat saya kawatir ketika mau WD ke IDR. Pengalaman saya memang WD bke IDR itu kecil kecil aja, terbanyak mungkin hanya puluhan tapi hanya beberapa kali saja. Nah bagaimana untuk yang ratusan juta keatas yang misal TF ke bank? Apakah ada resiko dipertanyakan uang dari mana? Apakah kondisi ini juga bisa mencuri perhatian terhadap pemangku kebijakan mengenaik pajak?

Setau ane tidak akan di pertanyakan sejauh itu, apalagi jika aktivitas transaksi anda sering menggunakan akun perbankan agan, semisal agan selalu melakukan penarikan kecil sebelumnya dari exchange lokal ke akun, maka dari itu bisa di katakan agan adalah seorang investor/trader, dan jika hanya ratusan juga menurut ane masalah pajaknya akan hanya di kenakan seperti yang tertera pada exchangenya ketika melakukan penarikan.

Lagi pula yang di mention itu adalah akun yang memiliki dana diatas 1M, jadi tidak masalah jika di bawah itu, hanya saja mungkin jika statusnya tabungan akan di kenakan pemotongan pajak penyimpanan oleh bank yang di gunakan. CMIIW

[Mame89]

Makin kesini kebijakan makin aneh dan edan, ane rasa lebih baik mengawasi transaksi para pemerintah juga dengan asetnya dan sumber penghasilan non gaji pokok dari pekerjaan sebagai aparatur.

Untungnya ane ga suka menggunakan bank, dan mungkin akun bank saya hari ini sudah di blokir karena sudah 3 tahun tidak di isi dan mendingan ane simpan di dollar/stablecoin daripada di rupiah karena inflasinya jauh lebih mengerikan, uang ane rata-rata di crypto jadi ga perlu khawatir, kemudian untuk mencairkannya cukup melalui perdagangn P2P, atau seller yang biasa ada di grup-grup telegram dan di kirim langsung ke e-wallet.

Kebijakan pemerintah makin kesini maskin kesana.
Pokoknya duit rakyat harus di rampok bagaaimanapun caranya. Pajak memang merupakan primadona bagi pemerintah untuk mendapatkan uang. Lihat saja sekarang pemerintah selalu membuat kebijakan dengan cara menaikan pajak mulai dari pajak bisnis dan sekarang pajak yang memiliki uang 1 M di rekenng. Tidak kebayang jika orang tua dengan sengaja menabung uang di bank untuk persiapan anak-anaknya sekolah hingga kuliah lalu pemarintah datang mengambil pajak. Miris memang kebijkan pemerntah di ujung masa jabatannya sekarang. Seharusnya yang harus di awasi oleh pemerntah dan mengambil pajak itu ya rekening pejabat-pejabat seperti pejabat Bea Cukai, Jaksa, Polisi, TNI, DPR, DPRD, Kader Partai, Menteri, Direksi BUMN dan Presiden. Bukan uang rakyat yang terus menerus di kejar sampai ke lubang semut.

Tapi saya yakin efek dari kebijakan ini banyak masayarakat akan menghindari untuk menabung di bank, ini sama saja pemerintah menganjurkan kepada masayrakat jangan menabung di bank.
Kalau kita yang mengerti investasi kripto mungkin membeli bitcoin adalah solusi menghindari pajak, tapi saya juga yakin akan banyak orang-orang akan lebih memilih menabung di bank luar negeri saja lebih aman dari pajak atau beli brankas kecil naruh di rumah.

[bangjoe]

Makin kesini kebijakan makin aneh dan edan, ane rasa lebih baik mengawasi transaksi para pemerintah juga dengan asetnya dan sumber penghasilan non gaji pokok dari pekerjaan sebagai aparatur.

Untungnya ane ga suka menggunakan bank, dan mungkin akun bank saya hari ini sudah di blokir karena sudah 3 tahun tidak di isi dan mendingan ane simpan di dollar/stablecoin daripada di rupiah karena inflasinya jauh lebih mengerikan, uang ane rata-rata di crypto jadi ga perlu khawatir, kemudian untuk mencairkannya cukup melalui perdagangn P2P, atau seller yang biasa ada di grup-grup telegram dan di kirim langsung ke e-wallet.

Kebijakan pemerintah makin kesini maskin kesana.
Pokoknya duit rakyat harus di rampok bagaaimanapun caranya. Pajak memang merupakan primadona bagi pemerintah untuk mendapatkan uang. Lihat saja sekarang pemerintah selalu membuat kebijakan dengan cara menaikan pajak mulai dari pajak bisnis dan sekarang pajak yang memiliki uang 1 M di rekenng. Tidak kebayang jika orang tua dengan sengaja menabung uang di bank untuk persiapan anak-anaknya sekolah hingga kuliah lalu pemarintah datang mengambil pajak. Miris memang kebijkan pemerntah di ujung masa jabatannya sekarang. Seharusnya yang harus di awasi oleh pemerntah dan mengambil pajak itu ya rekening pejabat-pejabat seperti pejabat Bea Cukai, Jaksa, Polisi, TNI, DPR, DPRD, Kader Partai, Menteri, Direksi BUMN dan Presiden. Bukan uang rakyat yang terus menerus di kejar sampai ke lubang semut.

Tapi saya yakin efek dari kebijakan ini banyak masayarakat akan menghindari untuk menabung di bank, ini sama saja pemerintah menganjurkan kepada masayrakat jangan menabung di bank.
Kalau kita yang mengerti investasi kripto mungkin membeli bitcoin adalah solusi menghindari pajak, tapi saya juga yakin akan banyak orang-orang akan lebih memilih menabung di bank luar negeri saja lebih aman dari pajak atau beli brankas kecil naruh di rumah.

ya bagaimana lagi bisnis terbesar yang dimiliki negara kita kan cuman pajak, ga ada inovasi bisnis lain yang bisa memberikan keuntungan untuk negara secara besar-besaran, sementara dengan bisnis perlu banyak pertimbangan ini itu dan mereka terlalu malas berpikir, lebih baik menaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. LOL

Mungkin dampaknya Variatif, seperti  yang agan sampaikan mengenai kebijakan ini, bukan lagi seperti melarang jangan menyimpan uang di bank tetapi menyuruh menarik memindahkan/menarik uang dari perbankan yang di awasi pemerintah, jika masyarakat memindahkan uangnya dari perbankan lokal tentunya itu akan menjadi krisis liquiditas uang di bank.

[liuka]

Untungnya ane ga suka menggunakan bank, dan mungkin akun bank saya hari ini sudah di blokir karena sudah 3 tahun tidak di isi dan mendingan ane simpan di dollar/stablecoin daripada di rupiah karena inflasinya jauh lebih mengerikan, uang ane rata-rata di crypto jadi ga perlu khawatir, kemudian untuk mencairkannya cukup melalui perdagangn P2P, atau seller yang biasa ada di grup-grup telegram dan di kirim langsung ke e-wallet.

Cita citanya si om Bitcoinya jangan sampe berkurang tapi ya kadang karena kebutuhan mengharuskan. Ini yang kadang membuat saya kawatir ketika mau WD ke IDR. Pengalaman saya memang WD bke IDR itu kecil kecil aja, terbanyak mungkin hanya puluhan tapi hanya beberapa kali saja. Nah bagaimana untuk yang ratusan juta keatas yang misal TF ke bank? Apakah ada resiko dipertanyakan uang dari mana? Apakah kondisi ini juga bisa mencuri perhatian terhadap pemangku kebijakan mengenaik pajak?

Agak aneh sih kalau mereka harus mempertanyakan hal itu kepada kita dari mana asal duitnya
Saya pikir sih kalau transaksi kita dari indodax dan pastinya mereka sudah tau kalau duit kita dari hasil crypto.
Ane sih santai aja melihat perubahan yang terjadi maksudnya mereka mengejar pajak dari para pemain crypto karena mereka tau para pemain crypto itu cukong semua.hhh

[Chikito]

Nah bagaimana untuk yang ratusan juta keatas yang misal TF ke bank? Apakah ada resiko dipertanyakan uang dari mana? Apakah kondisi ini juga bisa mencuri perhatian terhadap pemangku kebijakan mengenaik pajak?

Kalau udah pro atau mahir, mereka akan menggunakan akun rekening orang lain untuk bikin akun exchange baru. Mereka tidak segan ngeluarin duit demi membuat akun bank atas nama orang lain, mereka bayar dan pakai KTP temen, lalu bikin akun bank dan KYC di exchange tersebut, tentunya temen dia ini yang foto diri semuanya. Nantinya buku rekening, ATM, akun exchange OTP, dan semuanya diambil alih sama bersangkutan.

[mu_enrico]

Nah bagaimana untuk yang ratusan juta keatas yang misal TF ke bank? Apakah ada resiko dipertanyakan uang dari mana? Apakah kondisi ini juga bisa mencuri perhatian terhadap pemangku kebijakan mengenaik pajak?

Ada dong, misalnya rekening atas nama Mamat, diketahui adalah karyawan gaji UMR, tapi bolak-balik TT ratusan juta ya ga cuma dicurigai terkait pajak, tapi bisa jadi terkait pencucian uang dan judol.

Saya bahkan lebih suka menabung dalam emas jika berbicara aset fisik. tapi bukan perhiasan emas ya. Itu beda lagi soalnya dan tidak rekomen kalau untuk menyimpan jangka panjang. Tapi dalam emas batangan saja. dan untuk kali ini saya lebih fokus pada bitcoin dan aset lainnya saya belikan pada real estate. Dan saya hanya menyisakan uang recehan di tabungan bank.

Beli emas fisik juga pakai KYC juga kan? Ya kecuali kalau beli ditempat yang tidak resmi...

Ane sih santai aja melihat perubahan yang terjadi maksudnya mereka mengejar pajak dari para pemain crypto karena mereka tau para pemain crypto itu cukong semua.hhh

Ane sih juga bukan yang terdampak, tapi tetep ini adalah penyunatan privasi, dan akan berbahaya apabila dibiarkan.
Kalau dibiarkan bbrp tahun lagi diubah jadi rekening 100jt nah itu nanti akan lebih banyak warga yang diintip, dst sampai semua warganya diintip kek di China.

[maydna]

Ane sih juga bukan yang terdampak, tapi tetep ini adalah penyunatan privasi, dan akan berbahaya apabila dibiarkan.
Kalau dibiarkan bbrp tahun lagi diubah jadi rekening 100jt nah itu nanti akan lebih banyak warga yang diintip, dst sampai semua warganya diintip kek di China.

Semoga saja tidak ada langkah-langkah ke arah sana ya Mas. Kan ada rasa tidak nyaman juga jika hanya punya rekening 100 juta atau dibawah 1 Milyar tapi tetap diintip dan diawasi hanya karena di masa lalu pernah menarik uang sampai puluhan juta. Tapi kalau untuk tujuan yang benar ya sebenarnya tidak apa-apa karena itu untuk negara. Tapi kembali lagi, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini berusaha mencari celah supaya mereka bisa memalak orang-orang yang memiliki saldo-saldo segitu banyaknya. Coba saja jika mereka berani mengawasi pejabat-pejabat yang memiliki saldo puluhan Milyar atau bahkan diatas ratusan Milyar.

Tapi disisi lain, orang-orang pasti akan mencoba untuk mencari cara melindungi asetnya atau uangnya karena mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar sudah kelewat batas. Mungkin kripto bisa melindungi aset-asetnya tapi kita tahu pemerintah bisa berbuat apa saja untuk mendapatkan data-data itu.

[arufox]

Ane sangat heran dengan kebijakan pemerintah yang semakin hari semakin aneh. Namun bagi ane sih tidak peduli apalagi kalau tabungannnya diatas 1 miliyar bisa kena pajak karena memang sejauh ini ane belum pernah merasakan penghasilan 1 miliyar. Semoga saja kedepan ada perbaikan pada pemerintahan baru.

[retreat]

Makanya sekarang ini banyak yang mempercayakan uang mereka untuk dikelola oleh manajer keuangan/pejabat pajak yang mempunyai trik untuk menghindari pajak tinggi atas harta yang mereka miliki, misalnya mobil atau rekening atas nama orang lain, dan seharusnya itu tidak bisa ketahuan oleh pemerintah karena atas nama orang lain dan semua itu dikendalikan dengan kerjasama pihak bank, oknum pejabat, dll. Jadi mau bagaimanapun pemerintah ngejar pajak dari orang yang punya duit diatas 1 milyar, tidak banyak yang bisa didapat, sebagian lagi bisa kabur dengan bantuan oknum pajak. Kalau mau sembunyikan di Bitcoin jg bisa aja, tapi harus via P2P karena kalo dari exchange sudah jelas bakal kecium orang pajak.

[blue Snow]

Makanya sekarang ini banyak yang mempercayakan uang mereka untuk dikelola oleh manajer keuangan/pejabat pajak yang mempunyai trik untuk menghindari pajak tinggi atas harta yang mereka miliki, misalnya mobil atau rekening atas nama orang lain, dan seharusnya itu tidak bisa ketahuan oleh pemerintah karena atas nama orang lain dan semua itu dikendalikan dengan kerjasama pihak bank, oknum pejabat, dll. Jadi mau bagaimanapun pemerintah ngejar pajak dari orang yang punya duit diatas 1 milyar, tidak banyak yang bisa didapat, sebagian lagi bisa kabur dengan bantuan oknum pajak. Kalau mau sembunyikan di Bitcoin jg bisa aja, tapi harus via P2P karena kalo dari exchange sudah jelas bakal kecium orang pajak.

Tapi harus hati-hati juga, banyak dari mereka yang mempercayakan menggunakan nama orang lain malah dibawa kabur semua assetnya tersebut oleh yang punya rekening. Di tipi pun sering kita lihat manajer artis melakukan penggelapan atas uang yng mereka hasilkan, karena manajer punya akses di situ, dan bisa berbuat semau mereka yang punya nama. Oleh karena itu jika memang mau memakai atau menggunakan nama orang lain harus ada perjanjian hitam di atas putih, bila perlu menghadap notaris, bikin perjanjian yang mengikat sehingga jika bersangkutan menyalahi perjanjian bisa digugat balik. Kalau mau aman bener, baiknya buku rekening, kartu atm, bahkan telepon yang dipakai untuk mobile bangking kamu yang pegang.

[Sipurba]

Setuju sekali, dengan mempertimbangkan ini Bitcoin menjadi sarana yang sangat aman untuk menghindari pantauan Dirjen Pajak.

Tetapi, apakah nantinya ketika Crypto sudah di regulasi di Indonesia, pemerintah akan mulai bergerak? Misalnya dengan membuat peraturan terhadap otoritas exchange untuk mendirikan kantor di indonesia dan mendapatkan akses ke data nasabahnya?

[Chikito]

Tetapi, apakah nantinya ketika Crypto sudah di regulasi di Indonesia, pemerintah akan mulai bergerak? Misalnya dengan membuat peraturan terhadap otoritas exchange untuk mendirikan kantor di indonesia dan mendapatkan akses ke data nasabahnya?

Crypto sudah ter-regulasi di Indonesia, pemerintah sudah bergerak dengan majakin exchage dan majakin trader with pph dan ppn. Lagian, Otoritas exchange juga sudah berdiri sejak lama, bukan hanya memfasilitasi exchange-exchange crypto tapi juga saham, valas, fiat, dll. Otoritas tersebut bernama OJK. Tuh gedungnya mega sekali, mereka bisa mengakses data nasabah melalui ppatk jika dia mau.