Program Makan Siang Gratis Dimulai

[junder]

Cocok, saya juga berpikir program ini menjadi lahan baru buat mereka untuk korupsi mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan. Berbagai masalah yang terjadi dilapangan bukan karena masyarakat tidak menginginkan program ini, sebenarnya jika dilihat dari sudut positif, sangat membantu wali murid dan juga siswa itu sendiri.

Penolakan yang terjadi di berbagai daerah karena menu yang dikasih tidak higienis dan juga tidak sesuai standar, saya pernah melihat video yang beredar ditiktok, pihak guru sangat kaget ketika melihat ayam yang sudah berulat, dan ada juga siswa yang sakit perut setelah mengkonsumsi makan siang gratis. Pemerintah mengharapkan anak-anak sekolah bisa mendapatkan makanan yang bergizi, tapi akibat dari keserakahan beberapa oknum, kejadian yang tak terduga terus terjadi hingga hingga berujung pada penolakan.

Sebenernya memang bagus si program ini, karena dengan diluar lingkungan sekolahpun ada positifnya, saya mendapati beberapa kali lowongan pekerjaan untuk bergabung jadi pekerja MBG dan kalau anda mencoba mencari informasinya pun saya yakin anda bisa menemukannya. Ini bagus karena membuka lapangan pekerjaan meskipun skalanya kecil tapi ya setidaknya jadi ada beberapa orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

Dan dengan kasus makanannya yang tidak higienis atau memang buruk, apa ini kesalahan dari para pekerjanya? Saya pernah melihat video yang beredar para pekerjanya yang memang cukup buruk dalam bekerjanya, mereka mengerjakannya secara mengasal tidak teliti terutama dalam kebersihannya. Kalau memang program ini akan terus berlanjut seharusnya dalam hal kebersihan harus diperketat lagi terutama dalam makanannya yang harus higenis.

[panjul07]

Dan dengan kasus makanannya yang tidak higienis atau memang buruk, apa ini kesalahan dari para pekerjanya? Saya pernah melihat video yang beredar para pekerjanya yang memang cukup buruk dalam bekerjanya, mereka mengerjakannya secara mengasal tidak teliti terutama dalam kebersihannya. Kalau memang program ini akan terus berlanjut seharusnya dalam hal kebersihan harus diperketat lagi terutama dalam makanannya yang harus higenis.

Yang jelas kita tidak bisa menyalahkan pekerja saja, alias tukang masaknya saja atau tukang cucinya saja atau ahli gizinya saja atau pengawasnya mungkin karena ini adalah satu kesatuan jadi ya yang disalahkan ya 1 SPPG secara keseluruhan dan yang bertanggung jawab harusnya adalah kepala SPPG karena mungkin lalai dalam suatu hal yg menyebabkan makanan tidak baik.
Betewe, hari ini sekolah anak ane pertama kalinya dapat MBG setelah bulan lalu sempet ada penolakan dari pihak sekolah karena harus menandatangi MoU yang isinya tidak boleh menuntut kalo ada kejadian luar biasa, akhirnya ada SPPG lain yang tidak mensyaratkan itu dan terjadi kesepakatan.
Untuk menu pertama bisa dibilang sangat baik, nasi + sayur + ayam katsu + tahu goreng + jeruk dan kata anak ane + temen2nya sih makanannya enak, tidak ada komplain yang signifikan kecuali komplain soal jeruk yang kecut/masam
Ya mudah2an sih ini baik bukan cuma karena hari pertama dapat, tapi baik untuk selanjutnya juga.

[LastKiss]

Dan dengan kasus makanannya yang tidak higienis atau memang buruk, apa ini kesalahan dari para pekerjanya? Saya pernah melihat video yang beredar para pekerjanya yang memang cukup buruk dalam bekerjanya, mereka mengerjakannya secara mengasal tidak teliti terutama dalam kebersihannya. Kalau memang program ini akan terus berlanjut seharusnya dalam hal kebersihan harus diperketat lagi terutama dalam makanannya yang harus higenis.

Yang jelas kita tidak bisa menyalahkan pekerja saja, alias tukang masaknya saja atau tukang cucinya saja atau ahli gizinya saja atau pengawasnya mungkin karena ini adalah satu kesatuan jadi ya yang disalahkan ya 1 SPPG secara keseluruhan dan yang bertanggung jawab harusnya adalah kepala SPPG karena mungkin lalai dalam suatu hal yg menyebabkan makanan tidak baik.
Betewe, hari ini sekolah anak ane pertama kalinya dapat MBG setelah bulan lalu sempet ada penolakan dari pihak sekolah karena harus menandatangi MoU yang isinya tidak boleh menuntut kalo ada kejadian luar biasa, akhirnya ada SPPG lain yang tidak mensyaratkan itu dan terjadi kesepakatan.
Untuk menu pertama bisa dibilang sangat baik, nasi + sayur + ayam katsu + tahu goreng + jeruk dan kata anak ane + temen2nya sih makanannya enak, tidak ada komplain yang signifikan kecuali komplain soal jeruk yang kecut/masam
Ya mudah2an sih ini baik bukan cuma karena hari pertama dapat, tapi baik untuk selanjutnya juga.

Untuk tambahan mungkin nanti kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan bagaimana cara biar anak tau makanan yang layak konsumsi dan yang tidak layak konsumsi, Di daerah saya sampai saat ini MBG masih tergolong aman. Walaupun Menkes sudah bersabda untuk menambahkan ilmu tentang kelayakan MBG ke kurikulum sekolah untuk anak - anak tentu itu akan membutuhkan waktu untuk sampai ke sekolah dan yang paling cepat untuk mengajarkan anak - anak adalah orang tua nya sendiri

Source : https://www.tempo.co/politik/menkes-budi-usul-kurikulum-gizi-agar-anak-bisa-tolak-mbg-yang-tak-layak-2075082

Program MBG menurut saya memang ada pros dan cons nya apalagi ketika kita melihat banyak anak - anak keracunan dan harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bikin tepok jidat  . Apalagi Negara ini memiliki banyak penduduknya yang pasti potensi oknum - oknum berkeliaran di program ini sangatlah tinggi. 

[Oneandpure]

Program MBG menurut saya memang ada pros dan cons nya apalagi ketika kita melihat banyak anak - anak keracunan dan harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bikin tepok jidat  . Apalagi Negara ini memiliki banyak penduduknya yang pasti potensi oknum - oknum berkeliaran di program ini sangatlah tinggi. 

Sampai saat ini sepertinya belum ada jaminan kesehatan untuk program MBG jadi kalau ada anak keracunan entah bisa dicover BPJS atau tidak, harusnya sebelum program ini dilaksanakan dibuat roadmap semaksimal mungkin mulai dari menimalisir resiko sampai dengan penanggulangan apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Sejauh ini di tempat saya juga masih aman karena menu yang diberikan masih biasa-biasa saja menurut saya seperti ayam goreng, tempe goreng serta nasi putih entah ada berapa besar nilai gizinya.

Oknum berkeliaran banyak banget, kebetulan SPPG dekat dengan rumah saya dan saya lihat cost menunya jauh banget dari harga yang ditetapkan pemerintah, dengan porsi kecil dan jumlah menu yang biasa-biasa saja saya rasa costnya cuman dibawah 50% dari harga yang sudah diumumkan pemerintah.

[traderethereum]

Program MBG menurut saya memang ada pros dan cons nya apalagi ketika kita melihat banyak anak - anak keracunan dan harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bikin tepok jidat  . Apalagi Negara ini memiliki banyak penduduknya yang pasti potensi oknum - oknum berkeliaran di program ini sangatlah tinggi. 

Sampai saat ini sepertinya belum ada jaminan kesehatan untuk program MBG jadi kalau ada anak keracunan entah bisa dicover BPJS atau tidak, harusnya sebelum program ini dilaksanakan dibuat roadmap semaksimal mungkin mulai dari menimalisir resiko sampai dengan penanggulangan apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Sejauh ini di tempat saya juga masih aman karena menu yang diberikan masih biasa-biasa saja menurut saya seperti ayam goreng, tempe goreng serta nasi putih entah ada berapa besar nilai gizinya.

Oknum berkeliaran banyak banget, kebetulan SPPG dekat dengan rumah saya dan saya lihat cost menunya jauh banget dari harga yang ditetapkan pemerintah, dengan porsi kecil dan jumlah menu yang biasa-biasa saja saya rasa costnya cuman dibawah 50% dari harga yang sudah diumumkan pemerintah.

Dicover BPJS, ini yang perlu dijadikan perhatian oleh banyak pihak. Tapi kalau kasusnya keracunan makanan yang disediakan dari program MBG, sudah seharusnya ini tercover oleh BPJS. Tapi kalau untuk roadmapnya, saya kira dulu waktu perencanaan sepertinya tidak membahas kasus keracunan karena itu terjadi setelah program berjalan dimana banyak anak-anak yang mengalami keracunan. Mereka yang di atas sana mungkin tidak memperkirakan tentang faktor keracunan yang akhirnya terjadi.

Tapi itulah kenyataan yang terjadi setelah program MBG berjalan. Banyak pihak yang akhirnya terkejut kenapa sampai ada masalah yang timbul. Jadi ya perlu perombakan rencana yang bisa mengantisipasi masalah keracunan supaya tidak terjadi lagi. Kita sangat berharap tidak ada anak-anak yang keracunan lagi apalagi sudah ada banyak kejadian keracunan sehingga setidaknya mereka yang bertugas bisa mengantisipasinya dan mulai menerapkan protokol yang lebih ketat lagi.

Untuk costnya, saya kira itu tergantung dari harga masing-masing bahan di setiap daerah pasti berbeda jadi costnya juga bisa ada yang di bawah dari harga yang sudah diumumkan pemerintah. Itu berarti penganggarannya tidak akan sama antara satu daerah dengan lainnya.

Program ini memang masih jauh dari yang diharapkan tapi seharusnya pemerintah bisa mengevaluasi dulu dari apa yang sudah terjadi sekarang ini supaya bisa memperbaikinya dan bisa lebih baik lagi.

[Furious 7]

Program MBG menurut saya memang ada pros dan cons nya apalagi ketika kita melihat banyak anak - anak keracunan dan harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bikin tepok jidat  . Apalagi Negara ini memiliki banyak penduduknya yang pasti potensi oknum - oknum berkeliaran di program ini sangatlah tinggi. 

Sampai saat ini sepertinya belum ada jaminan kesehatan untuk program MBG jadi kalau ada anak keracunan entah bisa dicover BPJS atau tidak, harusnya sebelum program ini dilaksanakan dibuat roadmap semaksimal mungkin mulai dari menimalisir resiko sampai dengan penanggulangan apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Sejauh ini di tempat saya juga masih aman karena menu yang diberikan masih biasa-biasa saja menurut saya seperti ayam goreng, tempe goreng serta nasi putih entah ada berapa besar nilai gizinya.

Oknum berkeliaran banyak banget, kebetulan SPPG dekat dengan rumah saya dan saya lihat cost menunya jauh banget dari harga yang ditetapkan pemerintah, dengan porsi kecil dan jumlah menu yang biasa-biasa saja saya rasa costnya cuman dibawah 50% dari harga yang sudah diumumkan pemerintah.

Pemerintah akan semakin malu lagi jika memang korban keracuan dibiarkan tanpa tercover karena bagaimanapun juga ini adalah program yang mereka elu-elukan sehingga sekalipun para oknum di lapangan yang bersalah karena kurangnya ketelitian baik disengaja atau tidak yang membuat para siswa keracunan maka tetap ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baru-baru ini tentang program MBG ini menjadi ramai kembali bahkan sedikit panas dimana Cucun Ahmad Syamsurijal dinilai sedikit meremehkan posisi ahli gizi dalam MBG dimana dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak butuh ahli gizi meskipun memang beliau sudah meralat hal tersebut dan mengatakan sedikit lebih terdengar baik meskipun memang anggapan saya masih sedikit menyepelekan ahli gizi.
Ini menjadi sebuah kondisi yang penting karena meskipun tujuannya juga cukup baik untuk program BNSP yang memang sempat ramai juga beberapa waktu lalu tetapi dengan seolah-olah ingin menggantikan ahli gizi dengan fresh graduate yang sudah memiliki BNSP apakah itu sudah menjadi sebuah kelayakan? karena bagaimanapun dari namanya jelas ada kandungan bergizi didalamnya tetapi tidak terlalu membutuhkan ahli gizi ini jelas menjadi kontradiktif.

[JariKriting]

Program MBG menurut saya memang ada pros dan cons nya apalagi ketika kita melihat banyak anak - anak keracunan dan harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bikin tepok jidat  . Apalagi Negara ini memiliki banyak penduduknya yang pasti potensi oknum - oknum berkeliaran di program ini sangatlah tinggi. 

Sampai saat ini sepertinya belum ada jaminan kesehatan untuk program MBG jadi kalau ada anak keracunan entah bisa dicover BPJS atau tidak, harusnya sebelum program ini dilaksanakan dibuat roadmap semaksimal mungkin mulai dari menimalisir resiko sampai dengan penanggulangan apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Sejauh ini di tempat saya juga masih aman karena menu yang diberikan masih biasa-biasa saja menurut saya seperti ayam goreng, tempe goreng serta nasi putih entah ada berapa besar nilai gizinya.

Oknum berkeliaran banyak banget, kebetulan SPPG dekat dengan rumah saya dan saya lihat cost menunya jauh banget dari harga yang ditetapkan pemerintah, dengan porsi kecil dan jumlah menu yang biasa-biasa saja saya rasa costnya cuman dibawah 50% dari harga yang sudah diumumkan pemerintah.

sebenarnya solusi kayak gini bisa di atasi dengan mudah, anggaran untuk menu bergizi gratis langsung kasih ke ortunya.
mungkin di potong dikit untuk bayaran ahli gizi nya klo di badan gizi nasional nya belum ada ahli gizi kalau sudah ada ya tidak perlu.
tinggal ahli gizi nya menentukan menu makanan nya jadi bisa seragam, nah pagi2 ortu si anak masak untuk saku anak nya dan di makan bersama di sekolah kan sama saja program jalan menu bergizi seuai dengan ahli gizi nya. tidak ada yang di korupsi

bahkan di sulawesi selatan anak wakil DPRD di sulsel bisa dapat orderan atau memiliki SPPG sebanyak 41 depo yang dapat orderan untuk menangani MBG di sulsel gila2an kan sistem nya, belum ada polisi, TNI juga ambil orderan MBG ini

jadi menghidupkan perekonomian UMKM itu sangat minimalis sekali

[Gaza13]

Program MBG menurut saya memang ada pros dan cons nya apalagi ketika kita melihat banyak anak - anak keracunan dan harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bikin tepok jidat  . Apalagi Negara ini memiliki banyak penduduknya yang pasti potensi oknum - oknum berkeliaran di program ini sangatlah tinggi. 

Sampai saat ini sepertinya belum ada jaminan kesehatan untuk program MBG jadi kalau ada anak keracunan entah bisa dicover BPJS atau tidak, harusnya sebelum program ini dilaksanakan dibuat roadmap semaksimal mungkin mulai dari menimalisir resiko sampai dengan penanggulangan apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Sejauh ini di tempat saya juga masih aman karena menu yang diberikan masih biasa-biasa saja menurut saya seperti ayam goreng, tempe goreng serta nasi putih entah ada berapa besar nilai gizinya.

Oknum berkeliaran banyak banget, kebetulan SPPG dekat dengan rumah saya dan saya lihat cost menunya jauh banget dari harga yang ditetapkan pemerintah, dengan porsi kecil dan jumlah menu yang biasa-biasa saja saya rasa costnya cuman dibawah 50% dari harga yang sudah diumumkan pemerintah.

sebenarnya solusi kayak gini bisa di atasi dengan mudah, anggaran untuk menu bergizi gratis langsung kasih ke ortunya.
mungkin di potong dikit untuk bayaran ahli gizi nya klo di badan gizi nasional nya belum ada ahli gizi kalau sudah ada ya tidak perlu.
tinggal ahli gizi nya menentukan menu makanan nya jadi bisa seragam, nah pagi2 ortu si anak masak untuk saku anak nya dan di makan bersama di sekolah kan sama saja program jalan menu bergizi seuai dengan ahli gizi nya. tidak ada yang di korupsi

bahkan di sulawesi selatan anak wakil DPRD di sulsel bisa dapat orderan atau memiliki SPPG sebanyak 41 depo yang dapat orderan untuk menangani MBG di sulsel gila2an kan sistem nya, belum ada polisi, TNI juga ambil orderan MBG ini

jadi menghidupkan perekonomian UMKM itu sangat minimalis sekali

Buat apa potong dikit untuk bayar ahli gizi emang nya negara ini tidak bisa menentukan standar gizi apa, kalau sudah berbentuk badan nasional sudah pasti ada ahlinya mas. Banyak dari kita perkirakan program mbg ini potensi korupsi pasti ada, rantai yang panjang dari awal sampai ke siswa dan kemungkinan banyak sekali penyimpangan dana atau anggaran yang di mainkan. Banyak dari kita sebagai orang tua siswa maunya sich seperti agan katakan anggaran masuk ke siswa dan orang tua yang mengelola uangnya dan dari pihak sekolah yang menentukan menu apa yang di bawa setiap harinya.

[Oneandpure]

Baru-baru ini tentang program MBG ini menjadi ramai kembali bahkan sedikit panas dimana Cucun Ahmad Syamsurijal dinilai sedikit meremehkan posisi ahli gizi dalam MBG dimana dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak butuh ahli gizi meskipun memang beliau sudah meralat hal tersebut dan mengatakan sedikit lebih terdengar baik meskipun memang anggapan saya masih sedikit menyepelekan ahli gizi.
Ini menjadi sebuah kondisi yang penting karena meskipun tujuannya juga cukup baik untuk program BNSP yang memang sempat ramai juga beberapa waktu lalu tetapi dengan seolah-olah ingin menggantikan ahli gizi dengan fresh graduate yang sudah memiliki BNSP apakah itu sudah menjadi sebuah kelayakan? karena bagaimanapun dari namanya jelas ada kandungan bergizi didalamnya tetapi tidak terlalu membutuhkan ahli gizi ini jelas menjadi kontradiktif.

Antara sedih atau bagaimana saat ada wakil DPR RI mengeluarkan statemen yang merendahkan posisi ahli gizi dan dengan lantang Cucun Ahmad Syamsurijal frkasi DPR dari Partai Kebangkita Bangsa mengatakan ahli gizi tidak diperlukan. Cukup memberikan pelatihan anak magang lulus SMA sekitar 3 bulan sudah bisa menjadi tenaga ahli gizi di MBG, namun belakangan ini setelah pernyataanya viral dia langsung klarifikasi namun tidak dengan minta maaf.

Kedepan bakal ada terobosan apalagi mengenai MBG ya? kemaren juga viral anak anggota DPRK di salah satu kabupaten kota memiliki 41 dapur MBG, pihak BGN sudah membernarkan juga padahal dulu program ini katanya untuk memajukan UMKM nyatanya yang dapat jatah proyek MBG hanya anak pejabat dan para politikus terlebih lagi mereka rakus sampai menguasai 41 dapur SPPG, sadis banget.

[moneystery]

...

Kedepan bakal ada terobosan apalagi mengenai MBG ya? kemaren juga viral anak anggota DPRK di salah satu kabupaten kota memiliki 41 dapur MBG, pihak BGN sudah membernarkan juga padahal dulu program ini katanya untuk memajukan UMKM nyatanya yang dapat jatah proyek MBG hanya anak pejabat dan para politikus terlebih lagi mereka rakus sampai menguasai 41 dapur SPPG, sadis banget.

Sudah saya katakan sejak awal, program ini sebenarnya program bagi-bagi jatah berkedok makan gratis kepada para siswa, karena sudah ada beberapa laporan kalau yayasan-yayasan yg menaungi SPPG itu berasal dari orang-orang terdekat penguasa, jadi program ini lebih mirip alat politik untuk balas budi dan sekaligus mengamankan dukungan untuk pemilu mendatang. Jadi omong kosong program ini dijalankan untuk kepentingan rakyat, karena kenyataannya justru lebih banyak yg diuntungkan itu adalah para pejabat sekitar kekuasaan, sedangkan impact ke masyarakat itu tidak sebesar yg diklaim selama ini.

[$anounimus$]

Program MBG menurut saya memang ada pros dan cons nya apalagi ketika kita melihat banyak anak - anak keracunan dan harus menandatangani surat pernyataan yang isinya bikin tepok jidat  . Apalagi Negara ini memiliki banyak penduduknya yang pasti potensi oknum - oknum berkeliaran di program ini sangatlah tinggi.  

Sampai saat ini sepertinya belum ada jaminan kesehatan untuk program MBG jadi kalau ada anak keracunan entah bisa dicover BPJS atau tidak, harusnya sebelum program ini dilaksanakan dibuat roadmap semaksimal mungkin mulai dari menimalisir resiko sampai dengan penanggulangan apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Sejauh ini di tempat saya juga masih aman karena menu yang diberikan masih biasa-biasa saja menurut saya seperti ayam goreng, tempe goreng serta nasi putih entah ada berapa besar nilai gizinya.

Oknum berkeliaran banyak banget, kebetulan SPPG dekat dengan rumah saya dan saya lihat cost menunya jauh banget dari harga yang ditetapkan pemerintah, dengan porsi kecil dan jumlah menu yang biasa-biasa saja saya rasa costnya cuman dibawah 50% dari harga yang sudah diumumkan pemerintah.

sebenarnya solusi kayak gini bisa di atasi dengan mudah, anggaran untuk menu bergizi gratis langsung kasih ke ortunya.
mungkin di potong dikit untuk bayaran ahli gizi nya klo di badan gizi nasional nya belum ada ahli gizi kalau sudah ada ya tidak perlu.
tinggal ahli gizi nya menentukan menu makanan nya jadi bisa seragam, nah pagi2 ortu si anak masak untuk saku anak nya dan di makan bersama di sekolah kan sama saja program jalan menu bergizi seuai dengan ahli gizi nya. tidak ada yang di korupsi

bahkan di sulawesi selatan anak wakil DPRD di sulsel bisa dapat orderan atau memiliki SPPG sebanyak 41 depo yang dapat orderan untuk menangani MBG di sulsel gila2an kan sistem nya, belum ada polisi, TNI juga ambil orderan MBG ini

jadi menghidupkan perekonomian UMKM itu sangat minimalis sekali

Sebenarnya tujuan dari MBG itu sangat bagus hanya saja cara pelaksaannya yang perlu ditinjau kembali. saya lebih setuju jika pemeritah memberikan uang kepada ortu dan biar mereka yang mengurus makan untuk anaknya. Tentu saja jika pemerintah memberikan uang kepada ortu bukan secara cuma-cuma tetapi dengan pengawasan yang ketat pula, misalnya diberikan uang dalan bentuk voucher dan hanya boleh membeli barang-barang kebutuhan pemenuhan gizi kepada si anak itu sendiri dibawah pengawasan tim pendampingan.

Kalau pola yang dilakukan sekarang sangat ribet dan justru tidak efektif. mulai dari pembentukan SPPG, cara pengelolaan, penyajian dan distribusi. Selain itu akibat program itu juga telah membuat beberapa mata barang yang mulai terkena inflasi yang tentu akan berdampak pada perekonomian keluarga lainnya.

[Ryu_Ar1]

Apa ada yang buta? melihat lapangan pekerjaan yang tercipta setelah MBG ini di realisasikan, mari kita berbicara impact yang lebih jauh tentang MBG, berapa jumlah tenaga kerja yang terserap untuk pemenuhan tenaga kerja dapur, berapa banyak pedagang buah atau petani buah, petani sayuran dan padi mendapatkan kepastian barang mereka terjual kepada pemerintah untuk pemenuhan programnya, bukankah cukup besar? selain memberikan makanan gratis juga memberikan lapangan pekerjaan ini yang bisa kita perhitungkan sebagai program unggulan yang bermanfaat, stunting pada generasi juga dapat di cegah dan efeknya jangka panjang.

Faktanya ketika berbicara tentang pekerjaan pun sekarang terungkap bahwa monopoli dalam MBG terjadi
Salah satu tujuan dari MBG adalah selain dari memberikan makanan gratis ini juga membuat lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat tetapi yang terjadi di lapangan pada akhirnya kembali lagi KKN selalu menjadi sebuah situasi yang tidak bisa dipisahkan dari adanya  program yang terjadi.

Baru-baru ini terungkap sebuah nama Yasika Aulia Ramadhani dimana dia adalah seorang anak dari Anggota DPRD di sulsel yang mengelola 41 dapur yang ada di provinsi Sulawesi selatan, Meskipun memang tindakan ini dianggap sebagai sebuah pahlawan (kata kepala BGN) tetapi rasanya saya rasa sedikit tidak adil karena ketika mereka memiliki privilege dan jaringan khusus maka mereka bisa melakukan apapun termasuk mengelola banyak dapur seperti ini dan bukan hal mustahil ada kasus yang sama dimana tidak sedikit mereka yang memiliki koneksi memiliki keuntungan lebih dalam hal ini

Bukan berarti saya tidak melihat bagaimana pekerjaan yang diberikan tetapi pada akhirnya semua masih dalam ruang lingkup yang sama dimana KKN selalu menjadi sebuah situasi tidak bisa terelakan dalam hal ini dan mereka yang bekerja di SPPG pun bisa saja hampir semua memiliki keterikatan atau privilege yang sama meskipun ini mungkin hanya skala desa atau kecamatan.

https://www.tempo.co/politik/kepala-bgn-soal-anak-wakil-ketua-dprd-sulsel-punya-41-dapur-mbg-itu-investasi-2091177#google_vignette
https://jakarta.tribunnews.com/news/426183/yasika-anak-anggota-dprd-sulsel-kelola-41-dapur-mbg-ramai-dikritik-tapi-dianggap-pahlawan-oleh-bgn

[Akbarkoe]

Apa ada yang buta? melihat lapangan pekerjaan yang tercipta setelah MBG ini di realisasikan, mari kita berbicara impact yang lebih jauh tentang MBG, berapa jumlah tenaga kerja yang terserap untuk pemenuhan tenaga kerja dapur, berapa banyak pedagang buah atau petani buah, petani sayuran dan padi mendapatkan kepastian barang mereka terjual kepada pemerintah untuk pemenuhan programnya, bukankah cukup besar? selain memberikan makanan gratis juga memberikan lapangan pekerjaan ini yang bisa kita perhitungkan sebagai program unggulan yang bermanfaat, stunting pada generasi juga dapat di cegah dan efeknya jangka panjang.

Faktanya ketika berbicara tentang pekerjaan pun sekarang terungkap bahwa monopoli dalam MBG terjadi
Salah satu tujuan dari MBG adalah selain dari memberikan makanan gratis ini juga membuat lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat tetapi yang terjadi di lapangan pada akhirnya kembali lagi KKN selalu menjadi sebuah situasi yang tidak bisa dipisahkan dari adanya  program yang terjadi.

Baru-baru ini terungkap sebuah nama Yasika Aulia Ramadhani dimana dia adalah seorang anak dari Anggota DPRD di sulsel yang mengelola 41 dapur yang ada di provinsi Sulawesi selatan, Meskipun memang tindakan ini dianggap sebagai sebuah pahlawan (kata kepala BGN) tetapi rasanya saya rasa sedikit tidak adil karena ketika mereka memiliki privilege dan jaringan khusus maka mereka bisa melakukan apapun termasuk mengelola banyak dapur seperti ini dan bukan hal mustahil ada kasus yang sama dimana tidak sedikit mereka yang memiliki koneksi memiliki keuntungan lebih dalam hal ini

Bukan berarti saya tidak melihat bagaimana pekerjaan yang diberikan tetapi pada akhirnya semua masih dalam ruang lingkup yang sama dimana KKN selalu menjadi sebuah situasi tidak bisa terelakan dalam hal ini dan mereka yang bekerja di SPPG pun bisa saja hampir semua memiliki keterikatan atau privilege yang sama meskipun ini mungkin hanya skala desa atau kecamatan.

https://www.tempo.co/politik/kepala-bgn-soal-anak-wakil-ketua-dprd-sulsel-punya-41-dapur-mbg-itu-investasi-2091177#google_vignette
https://jakarta.tribunnews.com/news/426183/yasika-anak-anggota-dprd-sulsel-kelola-41-dapur-mbg-ramai-dikritik-tapi-dianggap-pahlawan-oleh-bgn

Itu memang sangat mengecewakan setelah membaca beritanya karena dapat di monopoli oleh mereka yang memiliki pengaruh di keluarganya, ini mungkin tidak adil bagi pelaku lain karena dia memiliki dukungan yang kuat, ini mungkin perlu ada pengawasan dan penyederhanaan lagi untuk persaingan yang lebih normal dalam tata kelola dapur ini, kalo sebesar itu di sebutnya seperti proyekan.

Namun yang paling penting dalam pengambilan bahan untuk MBG dari petani kita sendiri, tidak ketergantungan dari impor untuk pemenuhannya, ane tahu bahwa jika menjadi supplier dapur dalam skala besar akan mencari pemasok dari luar untuk mencari harga miring, atau bahkan barang ilegal pun bisa masuk untuk keuntungan pribadi, ini jels bahwa pengawasan harus ketat.

[Rampagoe004]

...

Kedepan bakal ada terobosan apalagi mengenai MBG ya? kemaren juga viral anak anggota DPRK di salah satu kabupaten kota memiliki 41 dapur MBG, pihak BGN sudah membernarkan juga padahal dulu program ini katanya untuk memajukan UMKM nyatanya yang dapat jatah proyek MBG hanya anak pejabat dan para politikus terlebih lagi mereka rakus sampai menguasai 41 dapur SPPG, sadis banget.

Sudah saya katakan sejak awal, program ini sebenarnya program bagi-bagi jatah berkedok makan gratis kepada para siswa, karena sudah ada beberapa laporan kalau yayasan-yayasan yg menaungi SPPG itu berasal dari orang-orang terdekat penguasa, jadi program ini lebih mirip alat politik untuk balas budi dan sekaligus mengamankan dukungan untuk pemilu mendatang. Jadi omong kosong program ini dijalankan untuk kepentingan rakyat, karena kenyataannya justru lebih banyak yg diuntungkan itu adalah para pejabat sekitar kekuasaan, sedangkan impact ke masyarakat itu tidak sebesar yg diklaim selama ini.

Sebenarnya program MBG yang di rancang oleh pemerintah masih banyak hal yang harus di perbaiki mulai dari segi makanan hingga pelayanan masih berada di level rendah, apa lagi banyak siswa yang merasakan keracunan di beberapa wilayah namun hal ini sudah di atasi,jika kita lihat dari pengurus tentu orang yang dekat dengan atasan yang bisa mendapatkan jatah untuk mengelola MBG tersebut dan ini sudah menjadi rahasia umum sehingga kita sudah biasa merasakan hal tersebut,jadi yang kita harapkan pelaksanaan MBG bisa berjalan sesuai dengan baik.

[Ryu_Ar1]

Faktanya ketika berbicara tentang pekerjaan pun sekarang terungkap bahwa monopoli dalam MBG terjadi
Salah satu tujuan dari MBG adalah selain dari memberikan makanan gratis ini juga membuat lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat tetapi yang terjadi di lapangan pada akhirnya kembali lagi KKN selalu menjadi sebuah situasi yang tidak bisa dipisahkan dari adanya  program yang terjadi.

Baru-baru ini terungkap sebuah nama Yasika Aulia Ramadhani dimana dia adalah seorang anak dari Anggota DPRD di sulsel yang mengelola 41 dapur yang ada di provinsi Sulawesi selatan, Meskipun memang tindakan ini dianggap sebagai sebuah pahlawan (kata kepala BGN) tetapi rasanya saya rasa sedikit tidak adil karena ketika mereka memiliki privilege dan jaringan khusus maka mereka bisa melakukan apapun termasuk mengelola banyak dapur seperti ini dan bukan hal mustahil ada kasus yang sama dimana tidak sedikit mereka yang memiliki koneksi memiliki keuntungan lebih dalam hal ini

Bukan berarti saya tidak melihat bagaimana pekerjaan yang diberikan tetapi pada akhirnya semua masih dalam ruang lingkup yang sama dimana KKN selalu menjadi sebuah situasi tidak bisa terelakan dalam hal ini dan mereka yang bekerja di SPPG pun bisa saja hampir semua memiliki keterikatan atau privilege yang sama meskipun ini mungkin hanya skala desa atau kecamatan.

https://www.tempo.co/politik/kepala-bgn-soal-anak-wakil-ketua-dprd-sulsel-punya-41-dapur-mbg-itu-investasi-2091177#google_vignette
https://jakarta.tribunnews.com/news/426183/yasika-anak-anggota-dprd-sulsel-kelola-41-dapur-mbg-ramai-dikritik-tapi-dianggap-pahlawan-oleh-bgn

Itu memang sangat mengecewakan setelah membaca beritanya karena dapat di monopoli oleh mereka yang memiliki pengaruh di keluarganya, ini mungkin tidak adil bagi pelaku lain karena dia memiliki dukungan yang kuat, ini mungkin perlu ada pengawasan dan penyederhanaan lagi untuk persaingan yang lebih normal dalam tata kelola dapur ini, kalo sebesar itu di sebutnya seperti proyekan.

Namun yang paling penting dalam pengambilan bahan untuk MBG dari petani kita sendiri, tidak ketergantungan dari impor untuk pemenuhannya, ane tahu bahwa jika menjadi supplier dapur dalam skala besar akan mencari pemasok dari luar untuk mencari harga miring, atau bahkan barang ilegal pun bisa masuk untuk keuntungan pribadi, ini jels bahwa pengawasan harus ketat.

Privilege kuat memang ketika berbicara tentang kekuasaan dan KKN di negara kita selama kita memiliki uang dan kekuasaan maka segalanya masih sangat bisa terjadi dan aturan pun dimana dalam aturan sebenarnya dijelaskan bahwa Yayasan atau pengelola hanya bisa mengelola 10 dapur dalam 1 provinsi itu akan hilang begitu saja ketika ada campur tangan orang dalam.
Pengawasan dan penyederhanaan pun akan terlihat percuma ketika mereka yang memiliki jabatan atau yang berada dalam instansi yang sama tutup mata hanya karena orang yang mengelola memiliki bekingan yang kuat dan tidak bisa dipungkiri bahwa contoh kasus anak dari anggota DPR ini adalah salah satu bukti yang nyata sekarang.

Kita kalkulasikan saja sekarang pemodalan 1 dapur MBG ini berkisar 500 juta sampai 2/3 miliar untuk investasi pembuatan awal seperti yang sudah banyak berita sampaikan.

Jawabannya adalah angka yang tidak kecil. Modal awal untuk membangun satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG diperkirakan antara Rp500 Juta hingga Rp2 Miliar dengan estimasi rata-rata modal sekitar Rp500 juta hingga Rp 1 Miliar.

Kita patok di angka 1.5 miliar untuk nilai tengah dikalikan dengan 41 dapur itu sudah mencapai 61.5 miliar untuk modal awal dan bukan berarti saya ingin menyudutkan tetapi untuk anak yang berusia 20 tahun memiliki modal sebesar 61.5 miliar itu darimana? tentu ini bisa dipertanyakan.
Memang ada yang sudah kaya sejak awal atau bukan tidak mungkin anak usia gen z sekarang memiliki kekayaan diluar nalar tetapi ketika backgroundnya adalah anak dari pejabat disana maka tentu kita pasti akan berfikiran hal yang sama darimana modal itu berasal 

[moneystery]

...

Kita patok di angka 1.5 miliar untuk nilai tengah dikalikan dengan 41 dapur itu sudah mencapai 61.5 miliar untuk modal awal dan bukan berarti saya ingin menyudutkan tetapi untuk anak yang berusia 20 tahun memiliki modal sebesar 61.5 miliar itu darimana? tentu ini bisa dipertanyakan.
Memang ada yang sudah kaya sejak awal atau bukan tidak mungkin anak usia gen z sekarang memiliki kekayaan diluar nalar tetapi ketika backgroundnya adalah anak dari pejabat disana maka tentu kita pasti akan berfikiran hal yang sama darimana modal itu berasal 

Gak heran lagi kalau pejabat itu mempunyai akses yg lebih mudah untuk permodalan di perbankan, jadi kemungkinan besar dia dengan privilegenya sebagai anak Waka DPRD bisa mendapatkan pinjaman dari bank dengan syarat yang jauh lebih ringan dan mudah, baru kemudian dengan modal tersebut dan koneksi papa nya di pemerintahan dia bisa mengajukan pengelolaan MBG dengan cepat dan mudah, dan makanya dia bisa punyai begitu banyak SPPG.

Tapi kita gak perlu heran, kasus anak Waka DPRD ini hanyalah fenomena yang umum terjadi di pemerintahan, mungkin saja ada anak-anak pejabat lain yg mengelola lebih banyak SPPG, cuman belum ketahuan saja. apalagi sistem pengajuan SPPG itu gak pakai verifikasi yg begitu dalam, pengajuannya melalui portal yg rawan manipulasi dan celah-celah inilah yang dimanfaatkan untuk memonopoli lebih banyak SPPG.

[Ryu_Ar1]

...

Kita patok di angka 1.5 miliar untuk nilai tengah dikalikan dengan 41 dapur itu sudah mencapai 61.5 miliar untuk modal awal dan bukan berarti saya ingin menyudutkan tetapi untuk anak yang berusia 20 tahun memiliki modal sebesar 61.5 miliar itu darimana? tentu ini bisa dipertanyakan.
Memang ada yang sudah kaya sejak awal atau bukan tidak mungkin anak usia gen z sekarang memiliki kekayaan diluar nalar tetapi ketika backgroundnya adalah anak dari pejabat disana maka tentu kita pasti akan berfikiran hal yang sama darimana modal itu berasal  

Gak heran lagi kalau pejabat itu mempunyai akses yg lebih mudah untuk permodalan di perbankan, jadi kemungkinan besar dia dengan privilegenya sebagai anak Waka DPRD bisa mendapatkan pinjaman dari bank dengan syarat yang jauh lebih ringan dan mudah, baru kemudian dengan modal tersebut dan koneksi papa nya di pemerintahan dia bisa mengajukan pengelolaan MBG dengan cepat dan mudah, dan makanya dia bisa punyai begitu banyak SPPG.

Tapi kita gak perlu heran, kasus anak Waka DPRD ini hanyalah fenomena yang umum terjadi di pemerintahan, mungkin saja ada anak-anak pejabat lain yg mengelola lebih banyak SPPG, cuman belum ketahuan saja. apalagi sistem pengajuan SPPG itu gak pakai verifikasi yg begitu dalam, pengajuannya melalui portal yg rawan manipulasi dan celah-celah inilah yang dimanfaatkan untuk memonopoli lebih banyak SPPG.

Oke anggaplah ini adalah pinjaman tetapi ketika berurusan dengan bank kita pasti tahu apa yang harus kita jaminkan ketika ingin meminjam dan jelas angka seperti itu tidak mungkin kan jaminannya hanya janji disisi lain kemungkinan terburuk dari pemikiran saya adalah bagaimana uang sebesar itu pada akhirnya bukan dari pinjaman atau dari pribadi secara kita tahu privillege anak keluarga dari DPD kan, pasti pemikiran kita semua tertuju kepada situasi yang sama.

Disisi lain ini bukan hanya tentang Dapur atau SPPG saja tetapi aturan yang ada di pemerintahan serta tujuan awal selain dari memberikan gizi adalah menambah lapangan pekerjaan serta memberikan peluang lebih kepada pelaku UMKM tetapi dengan situasi seperti ini (saya yakin kasus ini tidak hanya 1 ini saja) pada akhirnya ini seperti memberikan peluang untuk pengaturan uang yang lebih besar kepada mereka orang-orang yang memiliki jabatan untuk meningkatkan keuangan mereka.

Memang kita sulit bahkan mungkin tidak bisa untuk mendapatkan uang sebesar itu dan pasti sulit membangun dapur (untuk kalangan biasa) tetapi pada akhirnya 41 dapur di kelola sendiri, ini sih bener-bener wah bagi saya untuk dia yang baru berusia 20 tahun.

[Mame89]

Sudah saya katakan sejak awal, program ini sebenarnya program bagi-bagi jatah berkedok makan gratis kepada para siswa, karena sudah ada beberapa laporan kalau yayasan-yayasan yg menaungi SPPG itu berasal dari orang-orang terdekat penguasa, jadi program ini lebih mirip alat politik untuk balas budi dan sekaligus mengamankan dukungan untuk pemilu mendatang. Jadi omong kosong program ini dijalankan untuk kepentingan rakyat, karena kenyataannya justru lebih banyak yg diuntungkan itu adalah para pejabat sekitar kekuasaan, sedangkan impact ke masyarakat itu tidak sebesar yg diklaim selama ini.

Sebenarnya program MBG yang di rancang oleh pemerintah masih banyak hal yang harus di perbaiki mulai dari segi makanan hingga pelayanan masih berada di level rendah, apa lagi banyak siswa yang merasakan keracunan di beberapa wilayah namun hal ini sudah di atasi,jika kita lihat dari pengurus tentu orang yang dekat dengan atasan yang bisa mendapatkan jatah untuk mengelola MBG tersebut dan ini sudah menjadi rahasia umum sehingga kita sudah biasa merasakan hal tersebut,jadi yang kita harapkan pelaksanaan MBG bisa berjalan sesuai dengan baik.

Makin hari makin terlihat jelas program ini tidak jelas, banyak anggran yang di alokasikan ke program ini tapi dengan mekanisme yang ada sekarang ini justru itu akan sia-sia. Memang benar, program MBG belum ada setahun bahkan ada beberapa daerah pelosok belum menjalankan program ini karena masih tahap persiapan namun kasus demi kasus di temui setiap hari bukan malah mengevaluasi sebaiknya memang program ini di stop.

Apalagi dnegan angggran triliunan yang di berikan untuk program ini namun tidak ada hasil yang jelas, di tambah lagi dengan sistem dan mekanismenya sangat tidak mumpuni sehingga makanan tidak berkualitas, bahkan berisiko keracunan dan proragm ini menjadi program yang rawan terhadap korupsi. Jadi memang sebaiknya anggaran yang begitu besar dari MBG di alihkan ke pendidikan dan kesahatan saja itu lebih baik, karena masyarakat indonesia butuh layanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang lebih baik.

Tapi jujur saya kurang yakin memang program ini bakal di stop, karena program MBG merpakan program unggulan Presiden. Di tambah knpa program MBG tidak bisa di hentikan karena program ini sudah menajdi program politik. jadi sekolep dan separah apapun program ini pengelolaan bakal diteruskan.

[moneystery]

Program MBG kini menarik perhatian lagi setelah di kritik akibat tetap beroperasi meskipun anak sekolah diliburkan. Dalam hal ini program MBG tetap dijalankan, namun dengan mekanisme penyaluran MBG tetap dilakukan ke sekolah meski libur. Penyalurannya dilakukan dengan mekanisme 2 minggu sekali atau tetap setiap hari dengan siswa mengambil ke sekolah. Namun hal ini dinilai tidak tepat karena distribusinya menggunakan makanan kering atau pengambilan makanan kesekolah yg dinilai merepotkan para siswa.

Bahkan jika dihitung, ada potensi kelebihan dana yakni sebesar Rp 66,05 triliun akibat MBG yg tidak terserap, menurut salah satu pakar dari FEB UGM. Ini merupakan angka yg begitu besar dan terkesan sangat membuang-buang APBN, apalagi di tengah kondisi masyarakat Aceh, Sumut, dan Sumbar yg sekarang ini sedang mengalami bencana.


https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8270256/mbg-tetap-berjalan-saat-libur-sekolah-pakar-ugm-ingatkan-potensi-kebocoran-dana

[panjul07]

Program MBG kini menarik perhatian lagi setelah di kritik akibat tetap beroperasi meskipun anak sekolah diliburkan. Dalam hal ini program MBG tetap dijalankan, namun dengan mekanisme penyaluran MBG tetap dilakukan ke sekolah meski libur. Penyalurannya dilakukan dengan mekanisme 2 minggu sekali atau tetap setiap hari dengan siswa mengambil ke sekolah. Namun hal ini dinilai tidak tepat karena distribusinya menggunakan makanan kering atau pengambilan makanan kesekolah yg dinilai merepotkan para siswa.

Bahkan jika dihitung, ada potensi kelebihan dana yakni sebesar Rp 66,05 triliun akibat MBG yg tidak terserap, menurut salah satu pakar dari FEB UGM. Ini merupakan angka yg begitu besar dan terkesan sangat membuang-buang APBN, apalagi di tengah kondisi masyarakat Aceh, Sumut, dan Sumbar yg sekarang ini sedang mengalami bencana.
https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8270256/mbg-tetap-berjalan-saat-libur-sekolah-pakar-ugm-ingatkan-potensi-kebocoran-dana

Entah ane mau komen gimana, rasanya cuma pengen nggoblok2in yang ngurusin program ini wkwkwk
Ini jelas cuma akal2an biar dana tetap bisa ngalir ke Yayasan2 SPPG yang mana bisa mengurangi pendapatan para petinggi2 yang punya yayasan.
Jangan2 tahun depan saat bulan puasa, MBG pun tetap dipaksakan jalan tapi diubah jadi buat buka bersama disekolah.
Daripada dipaksakan jalan saat sekolah libur, mending anggaran sementara dialihkan buat pemulihan didaerah bencana.