Efisiensi Anggaran, Tetapi Pejabat Boros Serta RUU TNI

[Hanadawa]

Dan untuk dampak positifnya pasti korupsi akan menurun karena kita tau bagaimana kehidupan di orde baru ketika siapapun yang berbuat jahat berurusan dengan petrus.

Menurut saya sih ga juga, justru malah saya berpikir sebaliknya karena kalau memang akan kembali ke orba maka siapapun yang ingin buka suara (misalnya kasus korupsi) maka orang tsb akan mendadak hilang (asumsi kalau memang 100% kembali ke orba). So bukan menurun tingkat korupsinya tapi menurun tingkat kasusnya karena tidak dibongkar. Ini cuma dengar2 dari orang2 sekitar ya, katanya begitu karena saya sendiri tidak mengalami masa orde baru secara langsung karena jaman itu mungkin saya masih anak ingusan yang ga ngerti apa2  

Menurut saya ustru di jaman orba bukan tidak ada korupsi. Hanya saja karena kurangnya akses masyarakat terhadap informasi serta pemerintahan yang "dikuasai" militer membuat orang-orang yang dekat dengan penguasa bisa leluasa menjalankan korupsinya. Seingat saya dulu pengusaha yang dekat dengan pemerintahan pasti dimuluskan apapun keinginannya tanpa mau peduli apakah itu baik atau buruk bagi masa depan negara. Menurut saya sisi korupsinya itu adalah ketika orang yang dekat dengan keluarga penguasa memiliki perlakuan khusus dari para pengusaha yang tidak dekat dengan penguasa kala itu.

[silpersurfer]

..............................

Justru di jaman orba bukan tidak ada korupsi. Hanya saja karena kurangnya informasi serta pemerintahan yang "dikuasai" militer membuat orang-orang yang dekat dengan penguasa bisa leluasa menjalankan korupsinya. Seingat saya dulu pengusaha yang dekat dengan pemerintahan pasti dimuluskan apapun keinginannya tanpa mau peduli apakah itu baik atau buruk bagi masa depan negara.

Jika kita berbicara mengenai dwi fungsi ABRI atau yang sekarang disebut TNI. Mungkin kita akan teringat dengan salah satu tokoh bangsa yang satu ini.

|

|

K.H Abdurahhman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur yang pada masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-4, selain dalam catatan sejarahnya, selain beliau berhasil membubarkan Kementerian Penerangan karena dinilai keberadaan Departemen tersebut tidak banyak mendatangkan manfaat dan lebih banyak merugikan, dan ia juga berhasil membubarkan Kementerian Sosial yang dianggap sebagai sarang korupsi. Tetapi dalam masa jabatannya sebagai preiden beliau juga berhasil mengembalikan netralitas TNI, belaiu berhasil memisahkan antara sipil dan militer, dimana militer tidak lagi memiliki peran di sosial politik dan dilarang terlibat dalam politik praktus ataupun menduduki jabatan sipil. Dan saking seriusnya beliau dalam memperjuangakn nilai-nilai repormasi, bahkan sampai jabatan Kementrian pertahanan itu di isi oleh orang sipil.

|

Ya dan seharusnya orang-orang militer berterimakasih dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus-dur kala menjadi seorang presiden. Karena melalui kebijakan tersebut TNI kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan bahkan menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan masyrakat paling tinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya. Akan tetapi sepertinya kerakusan akan kekuasaan telah menyelimutinya, sehingga mereka ingin kembali menududuki lebih banyak jabatan sipil dan politik. Sebuah hal yang kini mulai membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI menjadi kembali memudar.  

Sumber ; www.tempo.co
Sumber gambar; www.pergunudiy.or.id

[hyudien]

Jika kita berbicara mengenai dwi fungsi ABRI atau yang sekarang disebut TNI. Mungkin kita akan teringat dengan salah satu tokoh bangsa yang satu ini.

|

|

K.H Abdurahhman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur yang pada masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-4, selain dalam catatan sejarahnya, selain beliau berhasil membubarkan Kementerian Penerangan karena dinilai keberadaan Departemen tersebut tidak banyak mendatangkan manfaat dan lebih banyak merugikan, dan ia juga berhasil membubarkan Kementerian Sosial yang dianggap sebagai sarang korupsi. Tetapi dalam masa jabatannya sebagai preiden beliau juga berhasil mengembalikan netralitas TNI, belaiu berhasil memisahkan antara sipil dan militer, dimana militer tidak lagi memiliki peran di sosial politik dan dilarang terlibat dalam politik praktus ataupun menduduki jabatan sipil. Dan saking seriusnya beliau dalam memperjuangakn nilai-nilai repormasi, bahkan sampai jabatan Kementrian pertahanan itu di isi oleh orang sipil.

|

Ya dan seharusnya orang-orang militer berterimakasih dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus-dur kala menjadi seorang presiden. Karena melalui kebijakan tersebut TNI kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan bahkan menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan masyrakat paling tinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya. Akan tetapi sepertinya kerakusan akan kekuasaan telah menyelimutinya, sehingga mereka ingin kembali menududuki lebih banyak jabatan sipil dan politik. Sebuah hal yang kini mulai membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI menjadi kembali memudar.  

Sumber ; www.tempo.co
Sumber gambar; www.pergunudiy.or.id

Saya jadi penasaran apakah ada hasil penelitian, voting atau mugnkin petisi yang membuktikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI jadi rendah? Karena perlu adanya sebuah bukti untuk memperkuat yang agan utarakan. Apakah itu dari Majalah Tempo yang agan kutip. Btw bukankah saat ini Tempo jadi pembicaraan hangat juga soal adanya campur tangan asing di dalam tubuh manajemennya. Terutama investasi asing dari George Soros untuk mengelola media berita demi mengganggu pemerintahan Indonesia. Sekali lagi saya hanya penasaran ingin tahu soal bukti tingkat kepercayaan yang agan katakan.

[bitLeap]

Dan untuk dampak positifnya pasti korupsi akan menurun karena kita tau bagaimana kehidupan di orde baru ketika siapapun yang berbuat jahat berurusan dengan petrus.

Menurut saya sih ga juga, justru malah saya berpikir sebaliknya karena kalau memang akan kembali ke orba maka siapapun yang ingin buka suara (misalnya kasus korupsi) maka orang tsb akan mendadak hilang (asumsi kalau memang 100% kembali ke orba). So bukan menurun tingkat korupsinya tapi menurun tingkat kasusnya karena tidak dibongkar. Ini cuma dengar2 dari orang2 sekitar ya, katanya begitu karena saya sendiri tidak mengalami masa orde baru secara langsung karena jaman itu mungkin saya masih anak ingusan yang ga ngerti apa2 

Justru di jaman orba bukan tidak ada korupsi. Hanya saja karena kurangnya informasi serta pemerintahan yang "dikuasai" militer membuat orang-orang yang dekat dengan penguasa bisa leluasa menjalankan korupsinya. Seingat saya dulu pengusaha yang dekat dengan pemerintahan pasti dimuluskan apapun keinginannya tanpa mau peduli apakah itu baik atau buruk bagi masa depan negara.

Sekarang dengan era yang sudah berbeda maka segala sesuatu dapat diketahui dengan mudah, informasi yang beragam dari berbagai sudut pandang yang berbeda beda membuat kita perlu sedikit memfilter mana isu yang memang benar benar harus ditanggapi dan dikritik karena ketika salah saja dalam menelan informasi akan fatal. Seperti halnya sekarang pro kontra efisiensi anggaran yang kita sebagai masyarakat awam terkadang masih sangat bingung harus berkomentar, apalagi urusan korupsi yang tidak ada habisnya. Menurut ane masyarakat udah bosan, dan memilih untuk bodo amat dengan apa yang dilakukan pemerintah. Mau Koruptor di hukum, mau RUU TNI disahkan dan anggaran boros, pada akhirnya rakyat tidak mau ikut pusing, sudah lelah, kesejahteraan tidak terjamin, biaya hidup tidak menentu, yang diatas sibuk berebut kursi. 

[punk.zink]

Saya jadi penasaran apakah ada hasil penelitian, voting atau mugnkin petisi yang membuktikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI jadi rendah? Karena perlu adanya sebuah bukti untuk memperkuat yang agan utarakan. Apakah itu dari Majalah Tempo yang agan kutip. Btw bukankah saat ini Tempo jadi pembicaraan hangat juga soal adanya campur tangan asing di dalam tubuh manajemennya. Terutama investasi asing dari George Soros untuk mengelola media berita demi mengganggu pemerintahan Indonesia. Sekali lagi saya hanya penasaran ingin tahu soal bukti tingkat kepercayaan yang agan katakan.

Tidak ada dwfungsi TNI, selama TNI bekerja untuk negara dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tingkat kepercayaan rakyat pasti tetap tinggi, lain cerita kalau TNI jadi backingan sekelompok orang atau individu untuk tujuan-tujuan pribadi. Karena tidak ada perang dalam mepertahankan kedaulatan geografis maka personel TNI diberdayakan dalam perang terhadap narkoba fan judi online.

Sekarang dengan era yang sudah berbeda maka segala sesuatu dapat diketahui dengan mudah, informasi yang beragam dari berbagai sudut pandang yang berbeda beda membuat kita perlu sedikit memfilter mana isu yang memang benar benar harus ditanggapi dan dikritik karena ketika salah saja dalam menelan informasi akan fatal. Seperti halnya sekarang pro kontra efisiensi anggaran yang kita sebagai masyarakat awam terkadang masih sangat bingung harus berkomentar, apalagi urusan korupsi yang tidak ada habisnya. Menurut ane masyarakat udah bosan, dan memilih untuk bodo amat dengan apa yang dilakukan pemerintah. Mau Koruptor di hukum, mau RUU TNI disahkan dan anggaran boros, pada akhirnya rakyat tidak mau ikut pusing, sudah lelah, kesejahteraan tidak terjamin, biaya hidup tidak menentu, yang diatas sibuk berebut kursi. 

Betul, rasanya saat ini banyaknya koruptor yang tertangkap adalah sesuatu yang flat bagi rakyat karena fenomena korupsi suatu hal yang umum dalam dunia politik dan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Rakyat juga melihat banyaknya kasus korupsi terungkap di awal pemerintahan Prabowo hanya sebagai upaya penggantian pemain. Banyak yang mulai pesimis bahwa prabowo bisa membersihkan korupsi hingga ke akarnya, selain itu tertangkap dan tidaknya koruptor, tidak ada dampak signfikan langsung yang dirasakan oleh rakyat Indonesia.