Efisiensi Anggaran, Tetapi Pejabat Boros Serta RUU TNI

[pusaka]

Pemerintah saat  ini melakukan efisiensi anggaran di beberapa  sektor yang sebenarnya itu sangat penting, salah satunya adalah efisiensi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan dasar dan menengan di pangkas 8T dari sebelumnya, padahal pendidikan adalah pondasi bagi sebuah negara yang itu sangat krusial sekali.

Namun bukan pada poin itu yang ingin saya sampaikan disini, ada poin lain yang menurut saya itu bertolak belakang dengan kebijakan tersebut, salah satunya adalah bagaimana pejabat negara sangat boros sekali mengenai anggaran, bahkan hanya untuk sekedar rapat. Seperti dalam kejadian baru baru ini, yang mana ada rapat yang secara "tertutup" di hotel mewah yang itu menjadi kontroversi juga.
Sebenarnya ada banyak masalah disini, yang pertama rapat yang seharusnya di ketahui  oleh rakyat justru di gelar tertutup yang itu membahas tentang RUU TNI yang menjadi kontroversi dan selain itu mereka menggelar rapat di hotel mewah yang pasti biayanya sangat mahal di tengah yang "katanya" sedang melakukan efisiensi anggaran. Mereka juga beralasan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan karena keadaan yang mendesak. Pertanyaan saya, keadaan mendesak seperti apa? Bukankah RUU TNI ini juga mendapatkan banyak penolakan sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif? Dan kenapa harus tertutup, bukankah mereka mewakili "rakyat"? Logikanya rakyat harus tahu dong apa yang sedang di bahas.

Sumber : 1, 2

[MArsland]

Terlepas dari kebijakan yang baru baru ini banyak diperbincangkan, sejujurnya saya kurang begitu peduli dan tidak mau peduli dengan apa yang sedang terjadi. Pasalnya rancangan undang-undang, pemangkasan anggaran, rapat tertutup di hotel, lalu ada lagi yaitu soal undang undang perampasan aset yang katanya terfokus pada aset rakyat bukan pada perampasan aset koruptor jelas jelas mereka para pejabat di atas lah yang harusnya di berikan batasan atas aset. Maka dari itu saya kembali ke titik awal untuk tidak peduli dan tidak ingin peduli sama sekali. Fokus saja bagaimana caranya agar dapat mensejahterakan diri sendiri dan keluarga. Suara kita selantang apapun sudah tidak akan didengar lagi gan.

[abhiseshakana]

Pemerintah saat  ini melakukan efisiensi anggaran di beberapa  sektor yang sebenarnya itu sangat penting, salah satunya adalah efisiensi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan dasar dan menengan di pangkas 8T dari sebelumnya, padahal pendidikan adalah pondasi bagi sebuah negara yang itu sangat krusial sekali.

Namun bukan pada poin itu yang ingin saya sampaikan disini, ada poin lain yang menurut saya itu bertolak belakang dengan kebijakan tersebut, salah satunya adalah bagaimana pejabat negara sangat boros sekali mengenai anggaran, bahkan hanya untuk sekedar rapat. Seperti dalam kejadian baru baru ini, yang mana ada rapat yang secara "tertutup" di hotel mewah yang itu menjadi kontroversi juga.
Sebenarnya ada banyak masalah disini, yang pertama rapat yang seharusnya di ketahui  oleh rakyat justru di gelar tertutup yang itu membahas tentang RUU TNI yang menjadi kontroversi dan selain itu mereka menggelar rapat di hotel mewah yang pasti biayanya sangat mahal di tengah yang "katanya" sedang melakukan efisiensi anggaran. Mereka juga beralasan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan karena keadaan yang mendesak. Pertanyaan saya, keadaan mendesak seperti apa? Bukankah RUU TNI ini juga mendapatkan banyak penolakan sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif? Dan kenapa harus tertutup, bukankah mereka mewakili "rakyat"? Logikanya rakyat harus tahu dong apa yang sedang di bahas.

Sumber : 1, 2

Dengan 1 kasus rapat DPR di hotel, agan tidak bisa menganalisir bahwa pejabat boros. Justru efisiensi di lembaga dan kementrian itu salah satu yang dikeluhkan banyak pengusaha khususnya katering, hotel dan tiketing karena penuruan drastis, efisiensi ini disinyalir juga berkontribusi pada turunnya daya beli masyarakat.

Selain pemenuhan janji kampanye, lembaga dan kementrian yang belum terkena efisiensi sangat dibutuhkan untuk program-program utama pemerintah prabowo pada masa awal pemerintahan yaitu pemberantasan narkoba, pembenrantasan judi online , dan pemberantasan korupsi. Terlepas dari apapun pro dan kontra yang ada di masyarakat, tentu pemerintah punya pertimbangan sendiri dan alasan terkuat adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan kesatuan republik Indonesia. Selain itu pemotongan anggara pada pengurangan fasilitas dan dukungan teknis. (kunjungan kerja, simposium & studi banding, perjalanan dinas) hal-hal seperti itu yang kena efisiensi.

Selain itu masing-masing lembaga di Indonesia tidak bisa saling mengatur, sifatnya hanya bisa melakukan koordinasi, lembaga eksekutif, lembaga legislatif tidak bisa mengatur satu sama lain secara langsung.

Mengenai RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang, sebenarnya tidak ada masalah selama inti dari semua adalah dedikasi dan perjuangan untuk bangsa dan negara. Yang menjadi masalah, jika Undang-undang tersebut digunakan alat oleh oknum TNI untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan sifatnya merugikan rakyat, bangsa dan negara, apalagi jangan sampai terjadi supremasi militer diatas sipil.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025
https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-menteri-keuangan-s-37mk-022025

[Renampun]

Terlepas dari kebijakan yang baru baru ini banyak diperbincangkan, sejujurnya saya kurang begitu peduli dan tidak mau peduli dengan apa yang sedang terjadi. Pasalnya rancangan undang-undang, pemangkasan anggaran, rapat tertutup di hotel, lalu ada lagi yaitu soal undang undang perampasan aset yang katanya terfokus pada aset rakyat bukan pada perampasan aset koruptor jelas jelas mereka para pejabat di atas lah yang harusnya di berikan batasan atas aset. Maka dari itu saya kembali ke titik awal untuk tidak peduli dan tidak ingin peduli sama sekali. Fokus saja bagaimana caranya agar dapat mensejahterakan diri sendiri dan keluarga. Suara kita selantang apapun sudah tidak akan didengar lagi gan.

bagus sih gan untuk gak peduli dengan dunia perpolitikan di indonesia ini, saya juga begitu namun banyak yang mengatakan itu bagus tidak peduli namun langsung atau tidak langsung nanti akan merasakan dampak dari hasil perpolitikan tersebut.

saat pertama kali mengetahui pembahasan tentang RUU TNI di hotel mewah, di situ saya pun sudah berpikir, wah ini ada yang gak beres, apakah sepenting itu sehingga rapat pembahasannya tidak bisa di adakan di kantor mereka saja, jelas sekali mereka berusaha membuat rapat pembahasan tersebut berjalan dengan lancar hingga kemaren yang mengawal pengesahan dari RUU TNI ini adlaha tentara langsung, ini sudah parah. tapi emang bikin kesal dah para pejabat negeri konoha ini, masa gak ada puasnya ama satu jabatan, gentleman napa kalo mau ke jabatan sipil yah lepas dulu jabatan yang mengikat sebelumnya.

[moneystery]

banyak masyarakat sekarang ini sudah muak dengan pemerintahan prabowo, karena dari semua kebijakannya gak ada yg memihak rakyat sama sekali, semuanya hanya mementingkan para elit politik, sedangkan masyarakat dibawah itu kesusahan dan saling sikut-menyikut. bahkan banyak kawan-kawan saya yg dulu milih prabowo, sekarang ini sudah mulai gak peduli sama apapun yg dilakuin sama presidennya itu, karena mereka rasa masa pemerintahan prabowo sekarang itu lebih kacau dibandingkan pemerintahan jokowi dulu. saya cuman ketawa aja liatnya.

tapi memang kebijakan pemerintah untuk mengembalikan fungsi TNI untuk bertugas pada jabatan sipil itu sudah mengangkangi semangat revolusi yg sudah rakyat perjuangkan. karena baik itu TNI atau polisi, kedua lembaga ini sebenarnya sama saja bobroknya, kalo gak percaya liat aja kasus belakangan ini soal TNI yg nembak polisi di lampung, itu baru 1 kasus, masih banyak contoh lainnya.

jadi kalau bilang TNI itu bisa lebih baik ketika menjabat jabatan sipil krn lebih disiplin dan berjiwa militer, saya kira itu pembodohan cara berpikir ya, liat saja kementrian bulog, itu dipimpin oleh militer, apa lebih baik? tapi mau gimana ya, namanya jg prabowo mau selamatin kawan sejawatnya dan khusus buat si 'ibu negara' ytta wkwk

[pusaka]

Pemerintah saat  ini melakukan efisiensi anggaran di beberapa  sektor yang sebenarnya itu sangat penting, salah satunya adalah efisiensi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan dasar dan menengan di pangkas 8T dari sebelumnya, padahal pendidikan adalah pondasi bagi sebuah negara yang itu sangat krusial sekali.

Namun bukan pada poin itu yang ingin saya sampaikan disini, ada poin lain yang menurut saya itu bertolak belakang dengan kebijakan tersebut, salah satunya adalah bagaimana pejabat negara sangat boros sekali mengenai anggaran, bahkan hanya untuk sekedar rapat. Seperti dalam kejadian baru baru ini, yang mana ada rapat yang secara "tertutup" di hotel mewah yang itu menjadi kontroversi juga.
Sebenarnya ada banyak masalah disini, yang pertama rapat yang seharusnya di ketahui  oleh rakyat justru di gelar tertutup yang itu membahas tentang RUU TNI yang menjadi kontroversi dan selain itu mereka menggelar rapat di hotel mewah yang pasti biayanya sangat mahal di tengah yang "katanya" sedang melakukan efisiensi anggaran. Mereka juga beralasan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan karena keadaan yang mendesak. Pertanyaan saya, keadaan mendesak seperti apa? Bukankah RUU TNI ini juga mendapatkan banyak penolakan sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif? Dan kenapa harus tertutup, bukankah mereka mewakili "rakyat"? Logikanya rakyat harus tahu dong apa yang sedang di bahas.

Sumber : 1, 2

Dengan 1 kasus rapat DPR di hotel, agan tidak bisa menganalisir bahwa pejabat boros. Justru efisiensi di lembaga dan kementrian itu salah satu yang dikeluhkan banyak pengusaha khususnya katering, hotel dan tiketing karena penuruan drastis, efisiensi ini disinyalir juga berkontribusi pada turunnya daya beli masyarakat.

Selain pemenuhan janji kampanye, lembaga dan kementrian yang belum terkena efisiensi sangat dibutuhkan untuk program-program utama pemerintah prabowo pada masa awal pemerintahan yaitu pemberantasan narkoba, pembenrantasan judi online , dan pemberantasan korupsi. Terlepas dari apapun pro dan kontra yang ada di masyarakat, tentu pemerintah punya pertimbangan sendiri dan alasan terkuat adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan kesatuan republik Indonesia. Selain itu pemotongan anggara pada pengurangan fasilitas dan dukungan teknis. (kunjungan kerja, simposium & studi banding, perjalanan dinas) hal-hal seperti itu yang kena efisiensi.

Selain itu masing-masing lembaga di Indonesia tidak bisa saling mengatur, sifatnya hanya bisa melakukan koordinasi, lembaga eksekutif, lembaga legislatif tidak bisa mengatur satu sama lain secara langsung.

Mengenai RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang, sebenarnya tidak ada masalah selama inti dari semua adalah dedikasi dan perjuangan untuk bangsa dan negara. Yang menjadi masalah, jika Undang-undang tersebut digunakan alat oleh oknum TNI untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan sifatnya merugikan rakyat, bangsa dan negara, apalagi jangan sampai terjadi supremasi militer diatas sipil.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025
https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-menteri-keuangan-s-37mk-022025

Baiklah saya bisa mengerti dengan hal itu, dan saya mungkin akan menjadi orang yang paling depan untuk setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah hari ini jika sistemnya sangat baik dan orang yang ada di dalamnya juga bisa sangat dipercaya. Namun masalahnya hari ini, sistem kita bermasalah dan orang yang ada di dalamnya juga bermasalah.
Okelah, pemerintah mengesahkan RUU TNI, namun seberapa yakinkah kita bahwa itu tidak akan digunakan oleh oknum oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya? Kita harus juga melihat ke masa lalu bahwa ini pernah terjadi dan kita tahu bagaimana hasilnya.
Yang menjadi poin utama saya disini adalah orang yang berada di sistem tersebut, bagi saya sangat lucu ketika mantan narapida korupsi menjadi pimpinan rapat misalnya dan itu terjadi di negara kita.
Ruang ruang yang bisa disalah gunakan menjadi rentan  di negara kita ini, itu yang membuat banyak  orang akhirnya membuka suara tentang kebijakan kebijakan yang dianggap membuka ruang besar untuk nantinya digunakan sebagai kendaraan mereka untuk membuat sesuatu yang merugikan.

Terlepas dari kebijakan yang baru baru ini banyak diperbincangkan, sejujurnya saya kurang begitu peduli dan tidak mau peduli dengan apa yang sedang terjadi. Pasalnya rancangan undang-undang, pemangkasan anggaran, rapat tertutup di hotel, lalu ada lagi yaitu soal undang undang perampasan aset yang katanya terfokus pada aset rakyat bukan pada perampasan aset koruptor jelas jelas mereka para pejabat di atas lah yang harusnya di berikan batasan atas aset. Maka dari itu saya kembali ke titik awal untuk tidak peduli dan tidak ingin peduli sama sekali. Fokus saja bagaimana caranya agar dapat mensejahterakan diri sendiri dan keluarga. Suara kita selantang apapun sudah tidak akan didengar lagi gan.

bagus sih gan untuk gak peduli dengan dunia perpolitikan di indonesia ini, saya juga begitu namun banyak yang mengatakan itu bagus tidak peduli namun langsung atau tidak langsung nanti akan merasakan dampak dari hasil perpolitikan tersebut.

saat pertama kali mengetahui pembahasan tentang RUU TNI di hotel mewah, di situ saya pun sudah berpikir, wah ini ada yang gak beres, apakah sepenting itu sehingga rapat pembahasannya tidak bisa di adakan di kantor mereka saja, jelas sekali mereka berusaha membuat rapat pembahasan tersebut berjalan dengan lancar hingga kemaren yang mengawal pengesahan dari RUU TNI ini adlaha tentara langsung, ini sudah parah. tapi emang bikin kesal dah para pejabat negeri konoha ini, masa gak ada puasnya ama satu jabatan, gentleman napa kalo mau ke jabatan sipil yah lepas dulu jabatan yang mengikat sebelumnya.

Sebenarnya jika bicara tentang peduli atau tidak atas dasar suara kita tidak akan di dengar selantang apapun kita berteriak, saya juga mungkin akan menjadi bagian dari orang yang tidak peduli. Namun rasanya ada sesuatu yang ingin saya lampiaskan meskipun itu tidak akan mengubah apapun, karena pemangku kewenanganlah yang akan menentukan semuanya.
Namun saya berpikir kedepannya seperti apa, terutama untuk anak keturunan kita nanti. Mungkin sekarang dampaknya untuk kita itu tidak akan signifikan, namun saya khawatir  anak cucu kita yang merasakan dampak besar atas keputusan atau yang terjadi hari ini, itu yang saya khawatirkan.

[len01]

Yang di tunggu tunggu akhirnya ada yang bahas juga.

Sebenarnya tidak ingin memikirkan apa yang di lalukan para petinggi pemerintah saat ini, tapi setelah mendengar kabar tentang RUU TNI ini seolah olah menekan saya untuk berpikir apakah kita akan kembali hidup di zaman orde baru?
Saya khawatir dengan di sahkan RUU TNI ini membuat renggang hubungan baik antara rakyat dengan TNI dan tidak bisa membayangkan lagi bagaimana jika orde baru itu akan terjadi lagi dimana kita hidup tanpa kebebasan dan banyak penindasan oleh oknum TNI pada rakyat kecil. Tapi ini hanya dampak negatifnya.

Dan untuk dampak positifnya pasti korupsi akan menurun karena kita tau bagaimana kehidupan di orde baru ketika siapapun yang berbuat jahat berurusan dengan petrus.



BTW, ini hanya meme yang saya dapat dari medsos t1ktod @tintarakyat_ai yang menggambarkan kritikan terkait revisi RUU TNI tersebut.

[Bitinity]

Dan untuk dampak positifnya pasti korupsi akan menurun karena kita tau bagaimana kehidupan di orde baru ketika siapapun yang berbuat jahat berurusan dengan petrus.

Menurut saya sih ga juga, justru malah saya berpikir sebaliknya karena kalau memang akan kembali ke orba maka siapapun yang ingin buka suara (misalnya kasus korupsi) maka orang tsb akan mendadak hilang (asumsi kalau memang 100% kembali ke orba). So bukan menurun tingkat korupsinya tapi menurun tingkat kasusnya karena tidak dibongkar. Ini cuma dengar2 dari orang2 sekitar ya, katanya begitu karena saya sendiri tidak mengalami masa orde baru secara langsung karena jaman itu mungkin saya masih anak ingusan yang ga ngerti apa2 

[abhiseshakana]

Yang di tunggu tunggu akhirnya ada yang bahas juga.

Sebenarnya tidak ingin memikirkan apa yang di lalukan para petinggi pemerintah saat ini, tapi setelah mendengar kabar tentang RUU TNI ini seolah olah menekan saya untuk berpikir apakah kita akan kembali hidup di zaman orde baru?
Saya khawatir dengan di sahkan RUU TNI ini membuat renggang hubungan baik antara rakyat dengan TNI dan tidak bisa membayangkan lagi bagaimana jika orde baru itu akan terjadi lagi dimana kita hidup tanpa kebebasan dan banyak penindasan oleh oknum TNI pada rakyat kecil. Tapi ini hanya dampak negatifnya.

Dan untuk dampak positifnya pasti korupsi akan menurun karena kita tau bagaimana kehidupan di orde baru ketika siapapun yang berbuat jahat berurusan dengan petrus.



BTW, ini hanya meme yang saya dapat dari medsos t1ktod @tintarakyat_ai yang menggambarkan kritikan terkait revisi RUU TNI tersebut.

Saya justru setuju dan mendukung UU TNI. Dengan konstelasi politik saat ini, langkah pak Prabowo sangat tepat menambah atau meluaskan sedikit peran TNI dalam mendukung pemerintahan. Ini untuk menyeimbangkan kelompok oligarki dinasti sebelumnya yang mendapat dukungan si coklat. UU TNI era Prabowo sangat jauh sekali dengan Dwifungsi ABRI di Era order Baru. Selain itu jangan lupa dipahami kenapa ketika orde baru TNI mendominasi, karena peralihan dari era penjajahan dan masalah kedaulatan negara seperti G30SPKI. Pemerintahan Soeharto ketika itu fokus menarik investor luar sebanyak mungkin ke Indonesia untuk percepatan pembangunan, sehingga akses peluang usaha hanya dinikmati oleh orang-orang disekitar Cendana, karena motor penggeraknya memang pak Harto dan orang-orang disekitarnya saja.

Perlu diingat bahwa hutang era Pak harto hanya 500 trilyun, tetapi pembangunan merata dan fokus Pak Harto tetap pembangunan jalan-jalan dan listrik masuk desa. Negara yang baru merdeka politiknya dan intrik politiknya masih konvensional. Kondisi pemerintahan Prabowo saat ini dengan ditariknya TNI sebagai basis dukungan pemerintah tujuannya untuk menjaga stabilitas dan mengawal kebijakan-kebijakan prabowo khususnya untuk penarikan aset-aset negara kembali ke negara di seluruh kawasan Indonesia. Coklat kadang jika Pak Prabowo instruksi gak gercep kayak tunggu lampu hijau dari ketua partai atau penguasa sebelumnya. TNI dibutuhkan sebagai penyeimbang dan biar kebijakan sat set. Contohnya adalah peran TNI dalam satgas kelapa sawit.

Kita takut supremasi TNI atas sipil padahal sudah ditegaskan bahwa tetap tidak ada dwifungsi TNI. Tapi kita santai dengan supremasi sipil kelas atas yang diback up sama oknum polisi, akhirnya yang tergencet kelas menengah kecil lagi.

[MArsland]

bagus sih gan untuk gak peduli dengan dunia perpolitikan di indonesia ini, saya juga begitu namun banyak yang mengatakan itu bagus tidak peduli namun langsung atau tidak langsung nanti akan merasakan dampak dari hasil perpolitikan tersebut.

saat pertama kali mengetahui pembahasan tentang RUU TNI di hotel mewah, di situ saya pun sudah berpikir, wah ini ada yang gak beres, apakah sepenting itu sehingga rapat pembahasannya tidak bisa di adakan di kantor mereka saja, jelas sekali mereka berusaha membuat rapat pembahasan tersebut berjalan dengan lancar hingga kemaren yang mengawal pengesahan dari RUU TNI ini adlaha tentara langsung, ini sudah parah. tapi emang bikin kesal dah para pejabat negeri konoha ini, masa gak ada puasnya ama satu jabatan, gentleman napa kalo mau ke jabatan sipil yah lepas dulu jabatan yang mengikat sebelumnya.

Sebenarnya jika bicara tentang peduli atau tidak atas dasar suara kita tidak akan di dengar selantang apapun kita berteriak, saya juga mungkin akan menjadi bagian dari orang yang tidak peduli. Namun rasanya ada sesuatu yang ingin saya lampiaskan meskipun itu tidak akan mengubah apapun, karena pemangku kewenanganlah yang akan menentukan semuanya.
Namun saya berpikir kedepannya seperti apa, terutama untuk anak keturunan kita nanti. Mungkin sekarang dampaknya untuk kita itu tidak akan signifikan, namun saya khawatir  anak cucu kita yang merasakan dampak besar atas keputusan atau yang terjadi hari ini, itu yang saya khawatirkan.

Tentu bagus gan kekesalan ini adalah hal yang wajar dan saya pun juga kesal namun suka bingung aja semakin kita bicara atau peduli jsutru semakin kayak tak di dengar. Rakyat lelah akan omong kosong pemerintah, tebar janji saat kampanye, kesejahteraan rakayat digantung, kebijakan hukum tetap tajam ke bawah dan kita sebagai orang biasa makin tertindas. Oleh sebab itu ane pikir permainan hukum sudah jadi tradisi dan meskipun berganti pemerintahan akan selalu ada saja oknum yang melanjutkan kebijakan bodohnya. Masa depan keturunan kita jelas harus kita didik untuk mandiri dan tidak mudah bergantung apa yang pemerintah tawarkan, karena ada fasilitas maupun bantuan pun malah yang dapet orang terdekat, orang dalem dan ya gitu orang orang dengan hubungan special. Beasiswa di sekolah contohnya yang hingga sekarang pemerataannya tidak berjalan dengan baik.

[len01]

So bukan menurun tingkat korupsinya tapi menurun tingkat kasusnya karena tidak dibongkar.

Itu bisa saja gan, cuman kalau saya pikir jika terjadi orba seperti dulu meskipun korup tidak terbongkar, tapi yang korup itu cuma pucuknya aja gan jadi tidak ada yang lain selain pucuknya konoha. Toh meskipun ada korup dari pihak pucuk konoha, tapi rakyatnya makmur apa apa serba murah dan tidak sulit soal ekonomi. Karena beda sama sekarang yang korup hampir keseluruhan yang membuat ekonomi jadi hancur.

UU TNI era Prabowo sangat jauh sekali dengan Dwifungsi ABRI di Era order Baru.

Adem kalau baca postingan agan soal politik. 
Setelah memahami dari RUU TNI tersebut kalau di logika memang sangat jauh dari Dwifungsi ABRI. Dan sekarang pun tidak mungkin kalau hal itu terjadi karena banyak pencekalan yang membuat Dwifungsi tersebut tidak akan terulang lagi. Mungkin saya yang hanya terlalu khawatir dengan isi RUU TNI tersebut dan tidak memikirkan tentang logika. Jadi makasih gan untuk penjelasannya.

[retreat]

-snip-
Dan untuk dampak positifnya pasti korupsi akan menurun karena kita tau bagaimana kehidupan di orde baru ketika siapapun yang berbuat jahat berurusan dengan petrus.

Logika nya bukan main. Saya kira ini yang dikatakan oleh sebagai logical fallacy atau kesesatan logika. Tidak ada hubungannya antara korupsi yang menurun dengan semakin meningkatnya kekuasaan TNI. Pemikiran anda itu seperti meyakinkan orang tanpa dasar yang kuat.

Dan lagi pula, dengan semakin diperluasnya domain TNI, itu artinya semakin menguatkan kekuasaan mereka dan membuat apa yang selama ini tidak bisa mereka lakukan, itu sekarang bisa dilakukan. "Ketika kau membiarkan sesuatu masuk meski hanya sedikit, bersiaplah karena ia bisa mengambil lebih banyak dari yang kau kira." coba pahami kata-kata itu—itu yang ditakutkan oleh banyak orang.

Dan saya juga tidak habis pikir dengan pola pikir seperti anda yang masih terpikat dengan budaya penculikan ala-ala petrus dan supremasi militer. Saya kira pemikiran seperti itu sudah berhenti di generasi orang tua kita, ternyata generasi muda seperti anda masih dimabukkan oleh dongeng-dongeng jaman suharto dulu.

[Akbarkoe]

Moncong senjata tidak bisa diajak bicara dan berdialektika, oleh karena itu keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus dibatasi, untuk menjaga netralitas TNI. Dan hal yang sangat dkhawatirkan ketika banyaknya anggota militer yang masuk kedalam ranah jabatan sipil, adalah tidak adalagi kebebasan berbicara yang selama ini telah kita jaga pasca reformasi. Memang pada saat ini hanya ada 4 tambahan kementrian dan juga lembag yang bisa di isi oleh orang militer, tetapi pada periode selanjutnya mungkin saja akan semakin bertambah banyak.

Dan saya kira hal lainnya yang penbting untuk dibahas adalah bagaimana peradilan militer di negara kita ini, karenma seperti yang kita tahu bahwa tidak sedikit oknum polisi ataupun militer yang melakukan tindak pidana kejahatan dan bahkan yang berujung pada sebuah kematian. penmyalahgunaan senjata dan jabatan masih seringkali terjadi baik diranah kepolisisan maupun di ranah TNI oleh karena itu hal ini sangat penting untuk dperhatikan.

[Xcode7]

Moncong senjata tidak bisa diajak bicara dan berdialektika, oleh karena itu keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus dibatasi, untuk menjaga netralitas TNI. Dan hal yang sangat dkhawatirkan ketika banyaknya anggota militer yang masuk kedalam ranah jabatan sipil, adalah tidak adalagi kebebasan berbicara yang selama ini telah kita jaga pasca reformasi. Memang pada saat ini hanya ada 4 tambahan kementrian dan juga lembag yang bisa di isi oleh orang militer, tetapi pada periode selanjutnya mungkin saja akan semakin bertambah banyak.

Dan saya kira hal lainnya yang penbting untuk dibahas adalah bagaimana peradilan militer di negara kita ini, karenma seperti yang kita tahu bahwa tidak sedikit oknum polisi ataupun militer yang melakukan tindak pidana kejahatan dan bahkan yang berujung pada sebuah kematian. penmyalahgunaan senjata dan jabatan masih seringkali terjadi baik diranah kepolisisan maupun di ranah TNI oleh karena itu hal ini sangat penting untuk dperhatikan.

Itu yang di takutkan sehingga banyak yang menetang karena memikirkan masa depan apabila Militer menduduki beberapa jabatan sipil justru mereka akan semena mena karena kekuasan atas senjata yang mereka miliki sehingga tidak menutup keungkinan akan ada banyak kejahatan yang mereka lakukan yang merugikan bagi rakyat Indonesia.
Sekarang tidak ada kemungkinan lagi kecuali rakyat Indonesia bersatu dan turun kejalan untuk membatalkan keputusan itu karena beberapa orang yang berpengaruh untuk mengambil kebijakan tersebut bahkan Presiden Probowo seakan menginginkan hal tersebut untuk memperkuat TNI.
Ini bahkan menjadi kecurigaan kalau Prabowo adalah dalang di balik ini semua untuk membuat TNI jauh lebih beruasa.

Namun perihal Efisiensi Anggaran saya pikir berbeda lagi dan cukup banyak sisi positif dari Efesiensi Anggaran yang di terapkan terutama banyaknya uang belanja PNS yang tidak begitu penting sekarang sudah terpangkas dan itu bisa menjadi kelanjutan yang bagus untuk tidak menghambur hamburkan uang pada hal yang tidak penting terutama pada perjalana Dinas dan juga belanja pegawai negeri sipil.

[MArsland]

Moncong senjata tidak bisa diajak bicara dan berdialektika, oleh karena itu keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus dibatasi, untuk menjaga netralitas TNI. Dan hal yang sangat dkhawatirkan ketika banyaknya anggota militer yang masuk kedalam ranah jabatan sipil, adalah tidak adalagi kebebasan berbicara yang selama ini telah kita jaga pasca reformasi. Memang pada saat ini hanya ada 4 tambahan kementrian dan juga lembag yang bisa di isi oleh orang militer, tetapi pada periode selanjutnya mungkin saja akan semakin bertambah banyak.

Dan saya kira hal lainnya yang penbting untuk dibahas adalah bagaimana peradilan militer di negara kita ini, karenma seperti yang kita tahu bahwa tidak sedikit oknum polisi ataupun militer yang melakukan tindak pidana kejahatan dan bahkan yang berujung pada sebuah kematian. penmyalahgunaan senjata dan jabatan masih seringkali terjadi baik diranah kepolisisan maupun di ranah TNI oleh karena itu hal ini sangat penting untuk dperhatikan.

Berdasarkan penelusuran di Google "Prajurit TNI aktif dapat menduduki 15 jabatan sipil di kementerian dan lembaga, termasuk Koordinator Bidang Politik danKeamanan Negara, Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhannas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, Narkotika Nasional, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung".

Nah saya mencoba merenungkan dari beberapa jabatan di atas sebelumnya apakah bekerja dengan baik? khususnya pada era 5 tahun ke belakang? tentu hal ini tidak serta merta di tawarkan ke TNI melalui RUU jika bukan karena kinerja para anggota partai Politik yang tidak becus serta korup. Akan selalu ada sisi positif dan negatif dari setiap RUU TNI ini, namun jika bercermin ke belakang saya penasaran apakah rakyat puas dengan kinerja pejabat sebelumnya yang menduduki 15 kursi itu? Bukankah selama priode Jokowi banyak yang tidak suka? korupsi dimana mana, pekutpusan pengadilan yang tidak jelas, di duga ada hubungan khusus, dsb mungkin ada salah satu dari 15 jabtan itu tersandung kasus?

Sya jadi bingung harus berdiri di posisi mana ketika dihadapkan pada situasi, kondisi dan fakta akan kinerja pemerintah di masa lalu yang ternyata bobrok.

[abhiseshakana]

Baiklah saya bisa mengerti dengan hal itu, dan saya mungkin akan menjadi orang yang paling depan untuk setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah hari ini jika sistemnya sangat baik dan orang yang ada di dalamnya juga bisa sangat dipercaya. Namun masalahnya hari ini, sistem kita bermasalah dan orang yang ada di dalamnya juga bermasalah.
Okelah, pemerintah mengesahkan RUU TNI, namun seberapa yakinkah kita bahwa itu tidak akan digunakan oleh oknum oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya? Kita harus juga melihat ke masa lalu bahwa ini pernah terjadi dan kita tahu bagaimana hasilnya.
Yang menjadi poin utama saya disini adalah orang yang berada di sistem tersebut, bagi saya sangat lucu ketika mantan narapida korupsi menjadi pimpinan rapat misalnya dan itu terjadi di negara kita.
Ruang ruang yang bisa disalah gunakan menjadi rentan  di negara kita ini, itu yang membuat banyak  orang akhirnya membuka suara tentang kebijakan kebijakan yang dianggap membuka ruang besar untuk nantinya digunakan sebagai kendaraan mereka untuk membuat sesuatu yang merugikan.

Residu-residu politik dan masalah dari pemerintah sebelumnya tentu masih ada, begitu juga di pemerintahan Pak Prabowo, masih ada orang yang loyal pada Jokowi, atau loyal ke partai. Perlahan tentu akan dikonsolidasikan oleh Pak prabowo. Om udah lihat belum apa yang berubah di UU TNI ? Pernah mikirin kenapa RUU TNI ini disahkan ? Lalu ngerasa gak selama ini gimana yang punya duit juga berkolaborasi dengan si coklat ? Bisa lihat tidak di kasus pagar laut coklat geraknya lambat meskipun sudah di ulti sama Presiden. Jadi supremasi sipil kelas atas + coklat bisa diseimbangankan dengan penambahan peran TNI (tapi bukan dwifungsi TNI). Fokus pemerintah pak Prabowo selain korupsi, yang pertama adalah narkoba dan yang kedua adalah judi online. Kalau menunggu konsolidasi coklat dengan ketua partai kurang efektif dan buang-buang waktu, jadi pak Prabowo mikirnya konsolidasinya ntar aja, sekarang mending pakai bantuan TNI buat gerak cepat. Saat ini kita belum tau cara apa yang diambil pak Prabowo, otoriter, demokratis, putih, hitam, atau abu-abu yang jelas Pak Prabowo adalah seorang nasionalis. NKRI harga mati itu bukan hanya wacana buat Prabowo, tetapi apa yang menjadi milik bangsa Indonesia harus ada ditempatnya dan dinikmat oleh rakyat Indonesia.

Contoh peran krusial TNI adalah peran dalam SATGAS PKH (penertiban kawasan Hutan), satgas PKH melakukan penyitaan dan penyegelan lahan sawit negara yang selama ini dieksploitasi secara ilegal oleh mafia sawit, ratusan triliunan hasil sawit yang seharusnya masuk ke negara dikorupsi selama belasan tahun. Kehadiran TNI selain menjaga keamanan juga mencegah perlawanan dari pihak-pihak yang memeiliki kepentingan ilegal.

Saya justru menunggu peran segera TNI dalam proses pemberantasan narkoba dan judi online. Potensi mendekati ke situasi ala Orde Baru sangat tidak mungkin, kondisi masyarakat kontemporer saat ini lebih melek politik dibandingankan era order baru. Informasi mudah diakses dan gerakan solidaritas dan demonstrasi lebih mudah digerakkan.

Nah untuk pembekuan hak politik mantan narapidana korupsi jika bisa dijadikan undang-undang alangkah baiknya tapi DPR aja gak ngelanjuti pembahasan RUU penyitaan aset koruptor apalagi ide ini. Pokoknya di 2024-2029 tidak mungkin disahkan.

https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/poin-penting-revisi-uu-tni


image source https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250317194605-15-1209886/infografis-poin-poin-krusial-perubahan-dalam-ruu-tni

[red4slash]

Sebenarnya untuk masalah efisiensi saya cukup mendukung karena pada akhirnya sistem efisiensi ini bisa menekan agar kita tidak terlalu defisit dalam masalah anggaran meskipun pada akhirnya defisit masih terus terjadi tetapi kita bisa melihat bahwa setidaknya hal seperti ini masih cukup bisa menekan dalam pengurangan anggaran yang harusnya dicanangkan.

Tetapi disisi lain dalam hal ini kebijakan efisiensi yang dijalankan juga pada akhirnya masih belum optimal karena kita bisa melihat bahwa ketika kita menerapkan kebijakan efisiensi tetapi tidak dibarengi dengan kesiapan para pejabatnya maka semuanya akan sama saja pada akhirnya. contoh yang ada sekarang ko bisa ketika kebijakan efisiensi yang dijalankan tetapi APBN jebol?
Sebenarnya saya masih melihat bahwa pada akhrinya kebbijakan efisiensi ini yang terus dijadikan sebagai salah satu wacana hanya untuk memenuhi ekspetasi dari rezim sekarang untuk membuat MBG (yang menjadi salah satu visi yang ingin dijalankan ketika pencalonan) terlaksana tetapi pada akhirnya ini hanya akan menjadi pemaksakan karena dampak dari kebijakan efisiensi yang pada akhirnya tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah hanya akan membuat situasi dari perekonomian di negara ini menjadi sedikit terhambat pada akhirnya.

[pusaka]

Moncong senjata tidak bisa diajak bicara dan berdialektika, oleh karena itu keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus dibatasi, untuk menjaga netralitas TNI. Dan hal yang sangat dkhawatirkan ketika banyaknya anggota militer yang masuk kedalam ranah jabatan sipil, adalah tidak adalagi kebebasan berbicara yang selama ini telah kita jaga pasca reformasi. Memang pada saat ini hanya ada 4 tambahan kementrian dan juga lembag yang bisa di isi oleh orang militer, tetapi pada periode selanjutnya mungkin saja akan semakin bertambah banyak.

Saya tidak mengharapkan, namun kita bisa bayangkan hal yang lebih mengerikan mungkin bisa terjadi ketika mereka memiliki jabatan sipil, mereka memiliki senjata dan mereka memiliki kekuasaan, itu adalah kombinasi yang akan sangat menakutkan.
Saat ini kepercayaan dan kedekatan rakyat dengan TNI setelah reformasi adalah karena adanya perubahan dari sebelum reformasi, dan sekarang bayang bayang itu seperti dilahirkan kembali, saya sebagai rakyat tentunya merasa khawatir masa lalu yang sudah berlalu bisa terjadi kembali.

Dan saya kira hal lainnya yang penbting untuk dibahas adalah bagaimana peradilan militer di negara kita ini, karenma seperti yang kita tahu bahwa tidak sedikit oknum polisi ataupun militer yang melakukan tindak pidana kejahatan dan bahkan yang berujung pada sebuah kematian. penmyalahgunaan senjata dan jabatan masih seringkali terjadi baik diranah kepolisisan maupun di ranah TNI oleh karena itu hal ini sangat penting untuk dperhatikan.

Ini juga sangat menarik untuk dibicarakan, sebab memang banyak kasus yang mana "oknum" seperti itu memang banyak berkeliaran. Jika kita mencari di halaman pencarian google tentang oknum yang menyalahgunakan senjata maka kita akan melihat banyak sekali kasus yang sama.
Ini tentunya harus menjadi perhatian, sebab dengan tanpa peradilan yang adil maka kasus kasus yang sama akan berulang dan tidak menutup kemungkinan akan memakan korban yang semakin banyak. Sangat menyedihkan tentunya rakyat yang seharusnya bisa mendapatkan keamanan dari mereka justru harus meregang nyawa oleh oknum bersenjata seperti itu.

[Mame89]

banyak masyarakat sekarang ini sudah muak dengan pemerintahan prabowo, karena dari semua kebijakannya gak ada yg memihak rakyat sama sekali, semuanya hanya mementingkan para elit politik, sedangkan masyarakat dibawah itu kesusahan dan saling sikut-menyikut. bahkan banyak kawan-kawan saya yg dulu milih prabowo, sekarang ini sudah mulai gak peduli sama apapun yg dilakuin sama presidennya itu, karena mereka rasa masa pemerintahan prabowo sekarang itu lebih kacau dibandingkan pemerintahan jokowi dulu. saya cuman ketawa aja liatnya.

Di daerah saya gan banyak yang kecewa telah memilih Prabowo, karena sejauh ini kebijakan-kebijakan nya banyak tidak memihak pada rakyat. Padahal belum lama prabowo menjadi presiden tapi sudah polemik yang terjadi, seperti ada demo tiap hari karena kebijakan yang tidak masuk akal dari pemerintah, pengangkatan CPNS dan CPPPK di tunda, dan sekarang banyak berita Polisi dan TNI melakukan pembunuhan. Ini jelas kita dalam tidak baik-baik saja.

tapi memang kebijakan pemerintah untuk mengembalikan fungsi TNI untuk bertugas pada jabatan sipil itu sudah mengangkangi semangat revolusi yg sudah rakyat perjuangkan. karena baik itu TNI atau polisi, kedua lembaga ini sebenarnya sama saja bobroknya, kalo gak percaya liat aja kasus belakangan ini soal TNI yg nembak polisi di lampung, itu baru 1 kasus, masih banyak contoh lainnya.

Yang anehnya alasan RUU TNI ini karena mereka melihat hasil survey menunjukkan TNI mendapatkan kepercayaan paling tinggi di masyarakat. Sehingga ini alasan bahwa TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, aneh saja kalau ini alasannya dengan melihat tingkat kepercayaan dijadikan landasan untuk menetapkan kinerja. 

jadi kalau bilang TNI itu bisa lebih baik ketika menjabat jabatan sipil krn lebih disiplin dan berjiwa militer, saya kira itu pembodohan cara berpikir ya, liat saja kementrian bulog, itu dipimpin oleh militer, apa lebih baik? tapi mau gimana ya, namanya jg prabowo mau selamatin kawan sejawatnya dan khusus buat si 'ibu negara' ytta wkwk

Iya benar. Sangat berbahaya kalau ini terjadi, Karena TNI itu tidak pernah bahkan tidak akan bisa demokrasi lantaran mereka memegang prinsip komando dan hierarki. Jika ini terjadi maka ruang gerak rakyat sipil semakin terbatas.  Namun tidak heran juga kalau Prabowo menginginkan hal ini karena dia merupakan lulusan Orba. Jadi kita bisa menebak lah apa yang dia inginkan

[Juse14]

Sebenarnya untuk masalah efisiensi saya cukup mendukung karena pada akhirnya sistem efisiensi ini bisa menekan agar kita tidak terlalu defisit dalam masalah anggaran meskipun pada akhirnya defisit masih terus terjadi tetapi kita bisa melihat bahwa setidaknya hal seperti ini masih cukup bisa menekan dalam pengurangan anggaran yang harusnya dicanangkan.

Tetapi disisi lain dalam hal ini kebijakan efisiensi yang dijalankan juga pada akhirnya masih belum optimal karena kita bisa melihat bahwa ketika kita menerapkan kebijakan efisiensi tetapi tidak dibarengi dengan kesiapan para pejabatnya maka semuanya akan sama saja pada akhirnya. contoh yang ada sekarang ko bisa ketika kebijakan efisiensi yang dijalankan tetapi APBN jebol?
Sebenarnya saya masih melihat bahwa pada akhrinya kebbijakan efisiensi ini yang terus dijadikan sebagai salah satu wacana hanya untuk memenuhi ekspetasi dari rezim sekarang untuk membuat MBG (yang menjadi salah satu visi yang ingin dijalankan ketika pencalonan) terlaksana tetapi pada akhirnya ini hanya akan menjadi pemaksakan karena dampak dari kebijakan efisiensi yang pada akhirnya tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah hanya akan membuat situasi dari perekonomian di negara ini menjadi sedikit terhambat pada akhirnya.

Hal yang saya takutkan adalah ketika anggaran semakin ditekan, para pejabat dan juga apartur pememerintah mereka semakin berulah, dengan mencoba untuk mengakali setiap anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk sebuah pembangunan, agar ada sebagian besar anggaran yang masuk ke kantong mereka. Karena bayangkan saja, dengan diberikan upah yang cukup besar saja, mereka masih mencoba untuk mengkali APBN ataupun APBD, apalagi ketika sudah diterapkan efisiensi, keiginan ntuk mereka melakukan tindak pidana korupsi semakin meronta-ronta.

Dan adapun berbicara mengenai keterkaitan efisiensi anggaran dan realisasi MBG, sebenarnya tanpa melakukan efisiensi pun realisasi MBG akan berjalan dengan lancar, namun dengan catatan pemerintah mampu menekan angka korupsi di negara kita ini, dan saya yakin ketika pemerintah dapat menekan angka korupsi, jangankan untuk membiayai MBG, untuk bisa melakukan pembangunan disetiap daerah juga akan tercipta.

Dan hal lain yang saya takutkan bahwa program MBG ini dapat menjadi ladang korupsi, karena potensi terjadinya tindak pidanan korupsi dalam realisasi MBG cukup besar.