Payment ID, Mengintai Aset Kripto di Exchange dan Mengancam P2P?

[masulum]

Saat ini sedang ramai Payment ID, dimana pemerintah sedang berupaya untuk menjadikan NIK sebagai salah satu akses untuk melacak semua aktivitas keuangan mulai dari Bank, e-Wallet bahkan juga exchange Indodax dan TokoCrypto (saya masih mencari info validnya) rumormya juga masuk dalam daftar awal untuk pelacakan tersebut. Menurut dalih pemerintah, hal ini dilakukan untuk memastikan keuangan dari satu orang dapat disentralisasikan demi kemudahan dalam berbagai urusan, baik urusan belanja, bahkan hingga aktivitas lainnya.

Yang menjadi kekisruhan adalah tidak adanya privasi lagi bagi masyarakat. Kalau saya pribadi, mungkin ini akan cocok jika diaplikasikan kepada pejabat negara, sehingga potensi korupsinya bisa terlihat jelas. Nah, untuk rakyat kecil, mereka berdalih untuk memastikan bantuan sosial bisa disalurkan ke orang yang tepat dengan belanja harian rata2 di bawah 20k. Selain itu juga untuk melihat aktivitas judol (ini begitu diperhatikan dan paling sering dibahas).

Jika Indodax dan TokoCrypto menjadi contoh awal Exchange yang terkoneksi dengan payment ID, maka ini akan menurunkan volume di exchange lokal. Ini sudah pasti, karena pastinya ada jutaan member exchange tersebut yang enggan berbagi data dengan pemerintah. Di sisi lain, potensi P2P berhenti begitu besar, karena menurut pemerintah, jika ada transaksi dari satu akun ke banyak akun akan berpotensi dianggap sebagai money laundry. Jika, isu ini benar, tentunya P2P akan lenyap dari exchange internasional yang sering kita pakai untuk mencegah potensi terblokirnya akun bank.


Menurut kalian bagaimana? Apakah isu ini fakta atau salah kaprah mengenai potensi aset di exchange akan di share ke BI?

Kalau selama ini kan payment ID yang dibuat oleh swasta, hanya sebatas nomor, di mana pihak ke 2 tidak akan tahu berapa saldo kita. Sedangkan payment ID BI ini berpotensi juga untuk mengumpulkan total saldo di semua akun. Kalau memang demikian, hacker akan sangat senang mencari celah payment ID  

Kita tahu lah, keamanan di Indonesia seperti apa, dana besar dikeluarkan tapi keamanan ga maksimal ya kan?

[Luzin]

Menurut kalian bagaimana? Apakah isu ini fakta atau salah kaprah mengenai potensi aset di exchange akan di share ke BI?

Saya baru mendengar ini akan diluncurkan di 17 agustus nanti, nampaknya Program dari BI ini baru akan diujicobakan kepada para penerima Bansos non tunai. Mereka juga masih mengakui bahwa masih butuh waktu uji coba panjang mungkin juga sampai tahunan untuk sempurna. Kalau sudah kek gini pasti ya banyak user lokal akan banyak migrasi apalagi masalah privasi adalah masalah krusial.

Kalau selama ini kan payment ID yang dibuat oleh swasta, hanya sebatas nomor, di mana pihak ke 2 tidak akan tahu berapa saldo kita. Sedangkan payment ID BI ini berpotensi juga untuk mengumpulkan total saldo di semua akun. Kalau memang demikian, hacker akan sangat senang mencari celah payment ID  

Saya belum tahu nanti sistemnya seperti apa tapi potensi kebocoran data saya yakin ada, apalagi teknologi indonesia. Bahan BI berani memberi jaminan data aman, tapi kita telah memahami bahwa itu nampaknya hal yang masih sulit terwujud.

Kita tahu lah, keamanan di Indonesia seperti apa, dana besar dikeluarkan tapi keamanan ga maksimal ya kan?

Indonesia terus berusaha terlihat maju dengan kekiniannya dan mereka sering mengampangkan yang namanya resiko pecurian data. Apalagi saya baca bahwa akan ada banyak otoritas yang terlibat dan potensi keamanan data dan keamanaan mengani keuangan juga riskan.

Sumber:

1. https://tirto.id/payment-id-itu-apa-kenali-sistem-baru-bi-lacak-transaksi-heWY#google_vignette
2. https://money.kompas.com/read/2025/07/28/070031926/bi-akan-uji-coba-payment-id-untuk-bansos-pada-17-agustus#google_vignette

[maydna]

Saya malah baru tahu kalau ada berita ini. Hm, sepertinya itu memang dikhususkan untuk menjaring cukong-cukong yang ada di balik layar crypto karena pemerintah sudah mulai menyadari kalau ada banyak orang yang sekarang ini menggunakan crypto untuk mendapatkan penghasilan. Dan ternyata penghasilan itu sangat besar dibanding dengan gaji-gaji karyawan (ini untuk mereka yang sukses di kripto ya ).

Dalih untuk memastikan bantuan sosial bisa disalurkan ke orang yang tepat dengan belanja harian rata2 di bawah 20k? Hehehe, saya kurang tahu untuk yang ini tapi saya kira Mas sudah bisa menebaknya lah ya

Privasi perlahan-lahan akan hilang (sudah ya?) karena pemerintah semakin kepo dengan kekayaan yang dimiliki oleh warga negaranya. Untuk Payment ID ini akan membuat member exchange mulai kabur karena mereka semakin diawasi oleh pemerintah. Saya setuju dengan pernyataan Mas jika diaplikasikan kepada pejabat negara. Karena mereka adalah pemegang kekuasaan yang bisa dengan mudahnya menyalahgunakan kekuasaannya?

Semoga saja ini hanyalah isu yang akan hilang dengan sendirinya. Tapi saya heran siapa yang memiliki ide "brilian" ini

Jika benar-benar diterapkan, besar kemungkinan akan terjadi banyak kasus pembobolan karena hacker bisa mendapatkan data-data warga negara yang memiliki rekening "gendut" dan menjadikannya sebagai target.

[Bitinity]

Saya malah tahu soal ini dari istri beberapa hari yang lalu, tiba2 istri saya kepikiran buat narik sebagian besar uang di rekening, ya mungkin karena lihat2 video2 di sosmed yang memandang ini sebagai sesuatu yang lebih banyak negatifnya buat rakyat daripada dampak positifnya. Saya sendiri juga belum tahu pasti sistem ini nantinya akan seperti apa, apakah warga harus daftar dulu atau semua orang yang punya NIK akan langsung otomatis terdaftar. Kalau harus daftar dulu, apakah ada hak buat warga negara untuk menolak system ini? Jujur aja kalau liat video2 yang kontra dengan system ini sih serem juga apalagi kita tahu sendiri tingkat kebocoran data di konoha ini sangat tinggi.
Kalau pendapat saya sih seharusnya system ini dilakukan sosialisasi dulu, percobaan dulu khususnya itu buat para petinggi2 negara yang jumlah uangnya banyak. Kalau buat rakyat kecil seperti kita-kita ini, urgensi transparansinya seperti apa sih? Terlepas dari itu, hal yang terpenting buat saya sebenarnya adalah soal privacy. Katanya kalau system ini dijalankan, maka negara bisa tahu semua transaksi kita buat apa aja sampai dari hal yang terkecil sekalipun. Bisa ngecek pengeluaran sama pendapatan berimbang atau tidak, trus kalau tidak berimbang bisa dicurigai sebagai hal yang mencurigakan gitu kah?

[MAAManda]

Saya baru mendengar ini akan diluncurkan di 17 agustus nanti, nampaknya Program dari BI ini baru akan diujicobakan kepada para penerima Bansos non tunai. Mereka juga masih mengakui bahwa masih butuh waktu uji coba panjang mungkin juga sampai tahunan untuk sempurna. Kalau sudah kek gini pasti ya banyak user lokal akan banyak migrasi apalagi masalah privasi adalah masalah krusial.

Saat momen kemerdekaan & kebebasan, disitu juga pemerintah ingin meluncurkan program itu. Makna acara 17 Agustus seakan tidak mereka lihat, mereka ingin mencengkram masyarakat dengan keterbukaan data pribadi yang seharusnya tetap tertutup. Saya setuju dengan apa yang dikatakan om @masulum, seharusnya program ini diberlakukan kepada para pejabat saja, karena mereka yang lebih berpotensi untuk melakukan tindakan yang kurang baik secara ekonomi dari jabatan yang mereka miliki.

[Luzin]

Saat momen kemerdekaan & kebebasan, disitu juga pemerintah ingin meluncurkan program itu. Makna acara 17 Agustus seakan tidak mereka lihat, mereka ingin mencengkram masyarakat dengan keterbukaan data pribadi yang seharusnya tetap tertutup. Saya setuju dengan apa yang dikatakan om @masulum, seharusnya program ini diberlakukan kepada para pejabat saja, karena mereka yang lebih berpotensi untuk melakukan tindakan yang kurang baik secara ekonomi dari jabatan yang mereka miliki.

Nampaknya para petinggi itu belum sepenuhnya melek mengenai pentingnya data. Nampaknya memang mereka belum terkena dampaknya sendiri dari kebocoran data. Sebenarnya nampaknya memang ini sebagai inovasi menguntungkan untuk negara dengan sentralisasi data, tapi jika tidak siap dengan SDA dan teknologi yang memadai maka ya hancur sendiri. Karena memang nampaknya penjabat indonesia itu orientasinya kepada keuntungan uang bukan sepenuhnya untuk dedikasi perkembangan teknologi di indonesia.

[mu_enrico]

Makin gila gebrakan yang dibikin Konoha ini. Alih-alih membersihkan KKN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ini malah bikin sesuatu yang intinya mau mengintip urusan duit warganya. Meskipun tujuannya bagus katakanlah untuk meminimalisir fraud dan agar bansos tepat sasaran, tapi kalau pelaksananya tidak dipercaya maka yang ada hanya isu-isu negatif. Warga mustahil berprasangka baik dengan dibuatnya Payment ID ini.

Lalu gimana cara biar ga diintip-intip? Hmm, selama masih belum cash out masih bisa simpen di Bitcoin / kripto lainnya. Kemudian kembali lagi ke cash atau uang tunai. Makin mundur ke belakang ini logika pemerintah.

[panjul07]

17 Agustus harusnya merayakan Kemerdekaan RI, tapi bulan depan seperti malah merayakan kembalinya penjajahan, penjajahan privacy yang dilakukan pemerintah kepada rakyat.
Mungkin benar kata sang Proklamator ""Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri."
Heran kenapa kok gampang sekali untuk meluncurkan program-program baru tapi sejauh ini program2 yang ada justru bisa dibilang ga ada dampak positifnya buat rakyat.
Usul aja deh buat pemerintah, sekalian aja uang rakyat dipegang dan diatur sama pemerintah, jadi ketika rakyat butuh sesuatu tinggal bilang ke pemerintah "wwoy bos, beras habis nih, kirimin beras donk" 

[Pandorak]

Apakah hanya saya sendiri atau kita semua juga merasakan hal yang sama? semakin hari sepertinya semakin banyak berita yang tidak menyenangkan datang dari pemerintah kita sendiri. Alih-alih membantu orang-orang yang sedang kesulitan, malah sibuk memikirkan cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara ^{dari rakyat}. Bahkan kali ini, muncul gebrakan baru dari pemerintah, di mana privacy keuangan tidak akan kita miliki lagi. Seharusnya pemerintah lebih berfokus untuk memperluas lapangan pekerjaan, bukan malah sibuk mencampuri urusan keuangan rakyat. Jujur saja, ini sudah melampaui batas akal sehat. Saya jadi bertanya-tanya, siapa yang pertama kali mengusulkan ide ini?

[bitLeap]

Jika Indodax dan TokoCrypto menjadi contoh awal Exchange yang terkoneksi dengan payment ID, maka ini akan menurunkan volume di exchange lokal. Ini sudah pasti, karena pastinya ada jutaan member exchange tersebut yang enggan berbagi data dengan pemerintah. Di sisi lain, potensi P2P berhenti begitu besar, karena menurut pemerintah, jika ada transaksi dari satu akun ke banyak akun akan berpotensi dianggap sebagai money laundry. Jika, isu ini benar, tentunya P2P akan lenyap dari exchange internasional yang sering kita pakai untuk mencegah potensi terblokirnya akun bank.


Menurut kalian bagaimana? Apakah isu ini fakta atau salah kaprah mengenai potensi aset di exchange akan di share ke BI?

Makin ke sini makin kayak Korut yang indonesia.  
Exchange Lokal ya mau tidak mau pasti nurut aja sama pemerintah, demi bisa beroperasi dengan aman. Meskipun sebenarnya saya yakin ini bertentangan dengan prinsip para pendiri Exchange yang tadinya ingin lebih banyak user justru dengan kebijakan ini pasti banyak yang log out.

Sekarang apa apa harus dikontrol demi negara, tapi pas kita butuh negara mengurusi lapangan pekerjaan eh pemerintah tidak pernah hadir dan memberikan solusi. Trus setiap keuntungan dipajaki habis habisan, nasib ekonomi warga Indonesia diujung kehancuran. Payment ID akan mencatat semua transaksi, tapi transaksi para koruptor bisa tetep lolos dengan aman.

[masulum]

Kemarin saya sempat membaca di salah satu media lokal, cuma lupa ga saya copy linknya. ya intinya pemerintah ingin tahu investasi apa yang dimiliki oleh masyarakat, dan melalui payment id ini, pemerintah memiliki akses tersebut. Artinya, ada kemungkinan arus transaksi di exchange benar-benar diintip. Tapi, ini masih rumor untuk exchange, namun saya kok merasa rumor ini bakalan jadi kenyataan 

[salad daging]

Apakah hanya saya sendiri atau kita semua juga merasakan hal yang sama? semakin hari sepertinya semakin banyak berita yang tidak menyenangkan datang dari pemerintah kita sendiri. Alih-alih membantu orang-orang yang sedang kesulitan, malah sibuk memikirkan cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara ^{dari rakyat}. Bahkan kali ini, muncul gebrakan baru dari pemerintah, di mana privacy keuangan tidak akan kita miliki lagi. Seharusnya pemerintah lebih berfokus untuk memperluas lapangan pekerjaan, bukan malah sibuk mencampuri urusan keuangan rakyat. Jujur saja, ini sudah melampaui batas akal sehat. Saya jadi bertanya-tanya, siapa yang pertama kali mengusulkan ide ini?

Semua rakyat Indonesia merasakan hal yang sama - berita yang tidak mengenakan di dengar terus muncul apalagi di tanggal 17 Agustus nanti di terapkan paymen ID meskipun tidak seluruh nya mungkin masih dalam pengembangan namun tetap saja ini akan menjadi kontrol penuh pemerintah dimana kita berinvestasi dimana pun pemerintah akan tahu karena ketahuan dari tracking ID NIK kita.

Gimana mau fokus lapangan pekerjaan yang di fokuskan pemerintah sekarang itu hanya duit dari pajak terus.
Lagi rame di negeri konoha;
- Rekening tabungan yang tidak aktifitas akan di blokir PPATK.
- Tanah yang tidak di pakai akan di sita negara.
- Amplop kondangan mau di pajakin (katanya)
- Dan masih banyak lagi berita yang tidak sedang dari pemerintah, bahkan PPh kripto pun naik sekarang.

Apa cuma saya yang mikir kalau pemerintah sekarang terus pajakin dari berbagai sektor hanya demi kebutuhan badan gizi nasional (BGN) proyek ini kan butuh anggaran besar

[Jatiluhung]

Haduh ngeri juga ya ini. Terutama bagi kita-kita yang selalu pakai P2P untuk transaksi. Yang paling kasihan adalah mereka para exchanger personal yang biasa nampung hasil garapan airdrop di telegram dan sebagainya. Dengan pelacakan semacam ini yang mana mereka pasti banyak bertransaksi dengan banyak e wallet malah bisa dicurigai sebagai money laundry atau semacamnya.

Dan intinya kita-kita juga sepertinya memang tetap didorong supaya kalau mau melakukan penarikan hanya pakai jasa Cex lokal saja.

ini yang usahanya menyediakan jasa P2P pasti yang akan paling terdampak. Dan yah bisa-bisa mereka menghentikan penyedia jasanya kalau sampai rencana pelacakan Payment ID benar-benar diberlakukan. Soalnya rawan disalah fahami oleh pemerintah.

Lama-lama rakyat itu kayak tidak diberikan privacy ya, jadi makin miris. Saya sekarang makin faham kenapa desentralisasi sangat penting. Walaupun memang ada resiko penyalahgunaan tapi privacy personal tetap terjaga.

[woez]

Kemarin saya sempat membaca di salah satu media lokal, cuma lupa ga saya copy linknya. ya intinya pemerintah ingin tahu investasi apa yang dimiliki oleh masyarakat, dan melalui payment id ini, pemerintah memiliki akses tersebut. Artinya, ada kemungkinan arus transaksi di exchange benar-benar diintip. Tapi, ini masih rumor untuk exchange, namun saya kok merasa rumor ini bakalan jadi kenyataan 

pasti dan Lambat laun akan masuk ke item menu Coretax DJP Pemerintah Om dan pemerintah akan selalu memang dan saya yakin itu. Arahnya ya tidak lain mereka akan cari celah lagi gimana Instrument pajak dapat dipungut sebanyaknya banyaknya dengan mengunci  dari 9 kode unik untuk setiap warga berdasarkan NIK.

[masulum]

Haduh ngeri juga ya ini. Terutama bagi kita-kita yang selalu pakai P2P untuk transaksi. Yang paling kasihan adalah mereka para exchanger personal yang biasa nampung hasil garapan airdrop di telegram dan sebagainya. Dengan pelacakan semacam ini yang mana mereka pasti banyak bertransaksi dengan banyak e wallet malah bisa dicurigai sebagai money laundry atau semacamnya.

itu dia mas masalahnya, kalau misal dianggap sebagai money laundy kita benar2 tidak akan memiliki akses lagi ke P2P, sedangkan P2P adalah cara paling sering saya lakukan daripada narik dari exchange lokal, bahkan akunnya pun saya sendiri udah lama ga buka. Sejak pajak diberlakukan saya tidak lagi wd dari exchange lokal sama sekali.

dianggap ga taat pajak, ya emang ga taat, tapi saya rasa banyak sekalinmasyarakat jengah bayar pajak karena korupsi. bener kan.

[taufik123]

itu dia mas masalahnya, kalau misal dianggap sebagai money laundy kita benar2 tidak akan memiliki akses lagi ke P2P, sedangkan P2P adalah cara paling sering saya lakukan daripada narik dari exchange lokal, bahkan akunnya pun saya sendiri udah lama ga buka. Sejak pajak diberlakukan saya tidak lagi wd dari exchange lokal sama sekali.

dianggap ga taat pajak, ya emang ga taat, tapi saya rasa banyak sekalinmasyarakat jengah bayar pajak karena korupsi. bener kan.

Entahlah, tapi karena beberapa kabar yang gak baik soal P2P di exchange luar yang bakal jadi masalah, saya sendiri sudah mulai meninggalkan P2P karena beberapa transaksi memang cukup besar.
Entar malah kenak ciduk pas suruh bayar total pajak dari p2p yang dilakukan sebelumnya, Bisa amsyong dan malah kayak di palak preman.

Sekarang sudah mulai pakek Exchange lokal indodax untuk WD meskipun ada pajaknya dan fee untuk tiap WD itu 10rb.
Tapi ya mau gimana lagi kalo udah kayak gini, Giliran gak taat pajak malah di cari terus letak salahnya dan langsung di hantam dengan total pajak yang besar.
Tapi kalo taat pajak, malah pajaknya dibuat untuk perut koruptor, Emang susah jadi WNI.

[masulum]

Sekarang sudah mulai pakek Exchange lokal indodax untuk WD meskipun ada pajaknya dan fee untuk tiap WD itu 10rb.
Tapi ya mau gimana lagi kalo udah kayak gini, Giliran gak taat pajak malah di cari terus letak salahnya dan langsung di hantam dengan total pajak yang besar.
Tapi kalo taat pajak, malah pajaknya dibuat untuk perut koruptor, Emang susah jadi WNI.

Bukan masalah feenya sih mas, saya lebih ikhlas bayar fee 20K di P2P daripada harus bayar pajak, saya tahu mereka di P2P lebih kaya dari saya, tapi daripada buat negara yang jelas2 korup. Ibaratnya, saya adalah salah satu yang sudah jengah bayar pajak, bukan 100% ga mau bayar pajak, untuk pajak2 lainnya, seperti PBB sih masih bayar kok, tentu karena terpaksa. Namun, tanah yang ada adalah tanah nganggur, ini jadi bikin ngeri juga, katanya mau diambil negara, apalagi juga belum sertifikasi, karena saat jual beli ga langsung sertifikasi.

Kebayang-bayang sih, ada 4 aturan nyeleneh dari pemerintah saat ini:
- Letter C ga laku mulai 2026 harus srtifikat
- Payment ID untuk ngintip uang masyarakat
- Tanah nganggur di ambil pemerintah
- Uang nganggur diblokir

uang dan harta masyarakat dengan mudahnya disita, harta koruptor ga ada yang dirampas, makanya males bayar pajak 

[retreat]

Kalau selama ini kan payment ID yang dibuat oleh swasta, hanya sebatas nomor, di mana pihak ke 2 tidak akan tahu berapa saldo kita. Sedangkan payment ID BI ini berpotensi juga untuk mengumpulkan total saldo di semua akun. Kalau memang demikian, hacker akan sangat senang mencari celah payment ID  

Kita tahu lah, keamanan di Indonesia seperti apa, dana besar dikeluarkan tapi keamanan ga maksimal ya kan?

Payment ID ini secara langsung menyerang privasi masyarakat, karena dengan sistem ini maka seluruh riwayat transaksi bisa dilacak oleh pemerintah, dan pemerintah dapat membuat profil perilaku belanja masyarakat dan berbagai informasi sensitif lainya. Bayangkan saja data transaksi dari ratusan juta masyarakat Indonesia dikelola secara terpusat oleh pemerintah selayaknya "surveillance financial" yang invasif, artinya data-data ini sangat rawan untuk disalahgunakan, baik oleh oknum dalam pemerintahan maupun pihak ketiga yang memiliki akses langsung kedalam database.

Hal ini tentu akan membuat kekhawatiran bagi masyarakat, karena disamping aktifitas finansial mereka dipantau oleh pemerintah, data sensitif yang dikumpulkan oleh pemerintah ini dapat digunakan untuk tujuan di luar kepentingan pelayanan publik atau diretas oleh hacker. Apalagi pemerintah kita terkenal sangat bobrok ketika mengelola data masyarakat, sudah sering sekali database pemerintah diretas, dan hal ini sangat mungkin terjadi pada sistem Payment ID ini.

[Sususasa]

Ini gila, gila, gak ada kata yang lebih tepat dari itu, jujur saya ada rasa takut 😱😱😱 setelah isu ini mencuat, terlebih kepercayaan kepada pemerintah itu sedikit....... Apa solusinya guysss..... Apakah stable coin bisa jadi solusi??? Misal saja antar pedagang dan pembeli online bertransaksi dengan stable coin...

[armanda90]

Menurut pandangan saya pribadi, Payment ID sangat beresiko sekali diterapkan di negara kita karena tidak ada jaminan keamanan sama sekali dari pemerintah dalam menjaga data pribadi atau privasi masyarakat.  Selama ini banyak sekali data masyarakat yang diperjual belikan di dark market mulai data KTP yang dibobol, data My Pertamina juga pernah kebobolan hingga data masyarakat yang pernah vaksin saat COVID 19 juga tidak luput diperjual belikan di dark market.

Payment ID lebih sensitif lagi karena pemerintah bisa mengatahui setiap transaksi yang kita lakukan apalagi kalau transaksi dengan nominal cukup tinggi, rawan banget kalau sampai data ini bocor apalagi diperjual belikan di dark market dampaknya cukup signifikan. Mulai sekarang transaksi P2P saja sudah dideteksi sama pemerintah bahkan kemaren banyak seller crypto off transaksi takut rekening mereka tiba-tiba diblokir sepihak oleh pemerintah.

Lucu banget ya kita menjadi WNI bukannya assets koruptor yang dibekukan atau dimiskinkan justru masyarakat biasa yang selalu kena imbasnya.