DPR BERENCANA MEMBERI BANSOS TAHUNAN UNTUK MASYARAKAT!!

[Maaop7]

MENKEU Purbaya mengatakan DPR tidak perlu membuat pengalihan isu demi menutupi undang-undang perampasan aset para koruptor, rakyat juga tidak bodoh mereka juga mengerti,jangan selalu di bodoh bodohi, saya ikut merasa malu tentang ini!

Segera sah kan undang-undang perampasan aset,maka rakyat pun tidak akan menuntut apa-apa lagi

Gimana menurut kalian gaess ??

[MArsland]

MENKEU Purbaya mengatakan DPR tidak perlu membuat pengalihan isu demi menutupi undang-undang perampasan aset para koruptor, rakyat juga tidak bodoh mereka juga mengerti,jangan selalu di bodoh bodohi, saya ikut merasa malu tentang ini!

Segera sah kan undang-undang perampasan aset,maka rakyat pun tidak akan menuntut apa-apa lagi

Gimana menurut kalian gaess ??

Menurut ane, kita udah bosen kayaknya liat drama pemerintah. Meskipun Purbaya sekarang paling gembor2 lawan elite pemerintah tapi kalau terus terusan gini dia juga ntar kena bungkam apalagi statusnya sebagai pejabat pemerintah pasti dapat tekanan dari dalam.

Nah sebagai rakyat biasa kayaknya harus mulai kurangi ketergantungan ke program pemerintah, maksudnya jangan terlalu berharap lebih karena ujung ujungnya pemerintah punya kendali dan bisa sesuka mereka ngatur anggaran. Soal undang undang perampasan aset kembali lagi apakah DPR atau MPR sepakat? karena tidak sedikit pasti ada pihak yang merasa terancam jadi jangan kaget kalau akhirnya mangkrat dan terbengkalai seperti biasa.

[Ryu_Ar1]

Segera sah kan undang-undang perampasan aset,maka rakyat pun tidak akan menuntut apa-apa lagi

Gimana menurut kalian gaess ??

Sekalipun ini di sahkan pada akhirnya akan kembali muncul drama baru dimana kita bahkan sudah melihat sebelumnya ketika isu ini mencuat justru tanah kita yang secra tidak langsung bisa diambil alih dengan regulasi baru dimana HGU dan HGB yang tidak digunakan selama 2 tahun itu bisa saja di klaim pemerintah sebagai tanah terlantar
Belum lagi ketika kemarin demo untuk menuntut beberapa hal termasuk tentang tunjangan pemerintah pada akhinrya meskipun itu disetujui ternyata ketika kita telaah lebih jauh itu bukan dikurangi hanya saja di pindahkan saja alokasinya dimana para wakil kita tetap menerima hal yang sama hanya saja bacaan nya saja menjadi berbeda.

Perampasan aset mungkin akan terlihat sangat bagus tetapi ketika nantinya ada banyak sekali intervensi yang terjadi saya ragu dengan pemerintahan sekarang bahwa itu akan berguna karena pada akhirnya bisa saja itu hanya di dompleng sebagai perampasan aset tetapi aslinya tetap permainan yang berjalan.

[Razmirraz]

Drama demi drama terus dipertontonkan para elit di pemerintahan, sudah menjadi rahasia umum, untuk menutupi satu kasus maka mereka akan menciptakan kasus baru. Sebenarnya wacana perampasan aset sudah lama diangkat ke publik, tapi tidak pernah terealisasikan.
Masyarakat sudah muak dengan semua ini, mereka para penjabat (eksekutif dan Legislatif) akan berusaha mengamankan posisinya dengan mencari kambing hitam pada individu lain.

Purbaya yang sangat vokal melawan mereka akan mendapat tekanan dari segala arah dan hasil akhir sudah dapat ditebak, syukur-syukur tidak terjadi seperti yang dialami Abraham Samad saat mengusut rekening gendut Budi Gunawan. Presiden harus turun tangan langsung menyikapi masalah ini, terutama tentang perampasan aset, dia harus berada di garda terdepan agar undang-undang tersebut bisa disahkan.

[Maaop7]

MENKEU Purbaya mengatakan DPR tidak perlu membuat pengalihan isu demi menutupi undang-undang perampasan aset para koruptor, rakyat juga tidak bodoh mereka juga mengerti,jangan selalu di bodoh bodohi, saya ikut merasa malu tentang ini!

Segera sah kan undang-undang perampasan aset,maka rakyat pun tidak akan menuntut apa-apa lagi

Gimana menurut kalian gaess ??

Menurut ane, kita udah bosen kayaknya liat drama pemerintah. Meskipun Purbaya sekarang paling gembor2 lawan elite pemerintah tapi kalau terus terusan gini dia juga ntar kena bungkam apalagi statusnya sebagai pejabat pemerintah pasti dapat tekanan dari dalam.

Nah sebagai rakyat biasa kayaknya harus mulai kurangi ketergantungan ke program pemerintah, maksudnya jangan terlalu berharap lebih karena ujung ujungnya pemerintah punya kendali dan bisa sesuka mereka ngatur anggaran. Soal undang undang perampasan aset kembali lagi apakah DPR atau MPR sepakat? karena tidak sedikit pasti ada pihak yang merasa terancam jadi jangan kaget kalau akhirnya mangkrat dan terbengkalai seperti biasa.

Saya sangat setuju dengan pendapat ente, bahwa rakyat Indonesia sudah bosan dengan drama pemerintah dan perlu mengurangi ketergantungan pada pemerintah.dan ente juga benar bahwa pejabat pemerintah seperti pak purbaya juga nanti akan mendapatkan tekanan dari dalam.

Jadi disini kita sebagai rakyat harus lebih mandiri dalam mengelola kehidupan sehari-hari.

[ashmodeus]

Segera sah kan undang-undang perampasan aset,maka rakyat pun tidak akan menuntut apa-apa lagi

Gimana menurut kalian gaess ??

Ya salah satu tuntuan rakyat memang hal ini, karena setidaknya dengan pengesahaan UU perampasan aset maka konoha akan sedikit lebih baik, setidaknya, ada secercah harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan kekayaan yang diperoleh dengan cara kotor bisa dikembalikan kepada rakyat. tetapi iya gitu, ujung-ujungnya hasilnya akan sama, sekalipun rakyat berdemo besar-besaran, berteriak lantang menuntut perubahan kepada pemerintah, akan sulit  karena sistem sudah terlalu rusak di dalamnya, yang mesti di lakukan saat ini jangan terlalu berharap pada pemerintahan, sekalipun ada pejabat yang agresif membela kepentingan rakyat seperti pak purbay, ia tidak akan sanggup melawan tekanan dari sana-sini.

[MArsland]

Ya salah satu tuntuan rakyat memang hal ini, karena setidaknya dengan pengesahaan UU perampasan aset maka konoha akan sedikit lebih baik, setidaknya, ada secercah harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan kekayaan yang diperoleh dengan cara kotor bisa dikembalikan kepada rakyat. tetapi iya gitu, ujung-ujungnya hasilnya akan sama, sekalipun rakyat berdemo besar-besaran, berteriak lantang menuntut perubahan kepada pemerintah, akan sulit  karena sistem sudah terlalu rusak di dalamnya, yang mesti di lakukan saat ini jangan terlalu berharap pada pemerintahan, sekalipun ada pejabat yang agresif membela kepentingan rakyat seperti pak purbay, ia tidak akan sanggup melawan tekanan dari sana-sini.

Makanya kita perhatikan dulu aja Purbaya apakah bener bisa bertahan dari tekanan yang dimana dia sendiri ada di lingkungan sistemnya. Tujuannya baik agar rakyat aware namun Pak Purbaya ini jika tidak dapat dukungan yang kuat ntar ujung ujungnya dia ngerasa sia sia juga. Mana udah open kebobrokan sistem pemerintah eh malah ngak ada yang mau denger, maksud ane rakyat dan segala kejenuhannya yang terus disajikan pengalihan isu membuat tidak peduli lagi mau negara ini kayak gimana pun selama negara tidak memberikan kepuasaan kepada rakyat, tidak menjamin kesejahteraan maka yang ada kembali ke titik awal kayak lingkaran setan yang nggak pernah selesai.

[Bobrox]

UU perampasan assets sudah sangat lama diwacanakan bahkan di era presiden Joko Widodo sudah sangat lantang direncanakan namun hasilnya masih nihil dan tidak ada perkembangan yang sangat signifikan. DPR sekarang sama saja dengan DPR jaman Jokowi karena kebanyakan yang menang kemaren DPR yang berkuasa lima tahun bahkan 10 tahun yang lalu, tidak ada progress signifikan sama sekali untuk mengesahkan UU perampasan assets padahal ini sangat efektif untuk mencegah kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini.

DPR memang semakin rancu akhir-akhir ini apalagi kebanyakan didominasi kaum boomer jadi tidak ada istilah perubahan ke arah yang lebih baik, justru semakin mengecewakan dengan kinerja DPR apalagi masalah UU perampasan asset seperti hanya wacana jalan di tempat saja padahal mereka sudah bekerja puluhan tahun disana.

[retreat]

Segera sah kan undang-undang perampasan aset,maka rakyat pun tidak akan menuntut apa-apa lagi

Kenapa narasi UU perampasan aset ini begitu kuat ya, kaya itu sebagai solusi korupsi di Indonesia, padahal sebenarnya UU perampasan aset ini juga masih sangat kurang untuk memberikan efek jera kepada para pejabat korup. Dan bahkan juga, ketika UU perampasan aset ini disahkan, itu tidak semata-mata bisa langsung menekan angka korupsi secara signifikan, karena akar masalah korupsi di Indonesia bukan hanya soal aset hasil kejahatan, tapi juga sistem pengawasan dan kredibilitas para pejabat dan aparat.

Saya bukan mengatakan kalau UU perampasan aset ini tidak penting, tapi kalau mengatakan "hanya sahkan saja UU perampasan aset dan kemudian rakyat tidak menuntut apa-apa" itu sangat salah, justru tanpa harus dituntut rakyat harusnya DPR mensahkan UU tersebut tanpa drama-drama karena aset-aset tersebut adalah hak negara, dan masyarakat yang membayar pajak, dan sudah seharusnya kembali kepada negara.

[traderethereum]

Pengalihan isu itu adalah hal yang biasa terjadi di sini karena itu masih dianggap ampuh untuk meredakan berita-berita yang lagi ngetrend sehingga perhatian masyarakat teralihkan dan tidak mengejar berita-berita sebelumnya. Kita sudah melihat berapa banyak kasus yang menguap begitu saja ketika ada pengalihan isu dan akhirnya malah mangkrak tidak jelas di sudut lemari.

Saya kira walaupun UU perampasan aset sudah disahkan, itu tidak menjamin kinerja para penegak hukum akan berubah. Mereka bisa saja mencari celah dari UU tersebut untuk kepentingan mereka sendiri dan kita tahu para petinggi itu sangat ahli dalam menggunakan celah UU yang mereka buat sehingga mereka masih bisa mendapatkan "manfaat" dari apa yang mereka lakukan.

Dibutuhkan keseriusan dari penegak hukum untuk bisa menjalankan UU, semua UU sehingga bisa terlihat dampak positifnya untuk rakyat. Bansos tahunan untuk masyarakat? Wah kira-kira berapa besarnya ya? 

[silpersurfer]

Ya kami sudah terlalu bosan dengan semua drama ini yang entah kapan usainya. tetapi bagaimanamungkin seorang penjahat mengesahkan sebuah aturan yang memberatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya? Jika merkea mengesahkan undang-undang ini maka akan menjadi senjata makan tuan. Jadi lebih baik bubarkan saja DPR-nya.

Namun sebuah kekeliruan jika para dewan terhormat mengesahkan undang undang perampasan aset maka maka rakyat pun tidak akan menuntut apa-apa lagi!!
terlalu banyak masalah yang tejadi di negara ini, masih banyak yang perlu di benahi, masih banyak janji yang belum dipenuhi, dan kemiskinan dan kesenjangan sosial juga masih terasa di akar rumput. jadi masih banyak yang harus kami suarakan, bukan hanya tentang UU Perampasan Aset saja.

Undang-Undang Perampasan Aset itu untuk mengkrangkeng para penguasa dan dewan dewan terhormat agar tidak semena mena dalam mengunakan uang negara dan rakyat.

Sahkan UU Perampasan Aset atau bubarkan saja DPR !!!!!

[Juse14]

kami tidak membutuhkan bansos...!!!

Hadirinya bansos sama sekali tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, hanya dapat memenuhi kebutuhan masayrakat miskin untuk sementara waktu, menyembabkan mereka ketergantungan terhadap bantuan dan pada akhirnya hanya bisa meminta minta. Kami tidak membutuhkan bantuan sosial yang jumlah tidak seberapa dan hanya dijadikan ladang korupsi oleh mereka. Kami tidak membutuhkan bansos, yang kami butuhkan itu lapangan pekerjaan yang luas, harga yang terjangkau, layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau juga berkualitas, dan insfrastruktur pembangunan yang menunjang untuk percepatan perekonomian masyarakat seperti, jalan mulus, jembatan yang kokoh, irigasi dan yang lainnya.

Kami memang lapar, tapi yang kami inginkan bukan ikan, tetapi kail dan pancingnya, biar kami yang tangkap ikannya sendiri.

mengenai UU Peramapasan Aset, sampai kapanpun sepertinya tidak akan disahkan. Udahmah capek-capek korupsi, ehh hasilnya malah dibalikin lagi ke negara, kok pie iki? Bisikan seperti itulah yang terdengar kedalam telinga saya hahahaha...

[Samahabosa]

Segera sah kan undang-undang perampasan aset,maka rakyat pun tidak akan menuntut apa-apa lagi

Gimana menurut kalian gaess ??

Sekalipun ini di sahkan pada akhirnya akan kembali muncul drama baru dimana kita bahkan sudah melihat sebelumnya ketika isu ini mencuat justru tanah kita yang secra tidak langsung bisa diambil alih dengan regulasi baru dimana HGU dan HGB yang tidak digunakan selama 2 tahun itu bisa saja di klaim pemerintah sebagai tanah terlantar
Belum lagi ketika kemarin demo untuk menuntut beberapa hal termasuk tentang tunjangan pemerintah pada akhinrya meskipun itu disetujui ternyata ketika kita telaah lebih jauh itu bukan dikurangi hanya saja di pindahkan saja alokasinya dimana para wakil kita tetap menerima hal yang sama hanya saja bacaan nya saja menjadi berbeda.

Perampasan aset mungkin akan terlihat sangat bagus tetapi ketika nantinya ada banyak sekali intervensi yang terjadi saya ragu dengan pemerintahan sekarang bahwa itu akan berguna karena pada akhirnya bisa saja itu hanya di dompleng sebagai perampasan aset tetapi aslinya tetap permainan yang berjalan.

indonesia pejabat nya lebih mengutamakan untuk pejabat orang kaya
yang membuat UU sendiri DPR juga pemain korupsi jadi kemungkinan di goalkan akan sulit karena akan menyusahkan mereka sendr
jlka ada perampasan aset ampe pemiskinan n harta nya abis

[indah rezqi]

kami tidak membutuhkan bansos...!!!

Hadirinya bansos sama sekali tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, hanya dapat memenuhi kebutuhan masayrakat miskin untuk sementara waktu, menyembabkan mereka ketergantungan terhadap bantuan dan pada akhirnya hanya bisa meminta minta. Kami tidak membutuhkan bantuan sosial yang jumlah tidak seberapa dan hanya dijadikan ladang korupsi oleh mereka. Kami tidak membutuhkan bansos, yang kami butuhkan itu lapangan pekerjaan yang luas, harga yang terjangkau, layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau juga berkualitas, dan insfrastruktur pembangunan yang menunjang untuk percepatan perekonomian masyarakat seperti, jalan mulus, jembatan yang kokoh, irigasi dan yang lainnya.

Kami memang lapar, tapi yang kami inginkan bukan ikan, tetapi kail dan pancingnya, biar kami yang tangkap ikannya sendiri.

mengenai UU Peramapasan Aset, sampai kapanpun sepertinya tidak akan disahkan. Udahmah capek-capek korupsi, ehh hasilnya malah dibalikin lagi ke negara, kok pie iki? Bisikan seperti itulah yang terdengar kedalam telinga saya hahahaha...

Saya sangat setuju dengan apa yang agan katakan, Bansos bukan solusi jangka panjang untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah lebih baik fokus menciptakan lapangan pekerjaan, sambil berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dari berbagai tingkatan. Saya pikir itu jauh lebih baik, meskipun dampaknya tidak akan terasa dalam waktu singkat.

Saya masih berharap Undang-undang perampasan aset dapat disahkan, meskipun saya juga menyadari bahwa peluang disahkannya terbilang kecil. Anggota DPR sebenarnya juga tidak bisa berbuat banyak, mereka semua tunduk pada perintah Ketua Partainya masing-masing. Mungkin Presiden Prabowo harus menemukan cara untuk menekan semua Ketua Partai, guna merestui perwakilan mereka di Parlemen mengesahkan Undang-undang perampasan aset.

[Razmirraz]

Snip

Saya sangat setuju dengan pendapat ente, bahwa rakyat Indonesia sudah bosan dengan drama pemerintah dan perlu mengurangi ketergantungan pada pemerintah.dan ente juga benar bahwa pejabat pemerintah seperti pak purbaya juga nanti akan mendapatkan tekanan dari dalam.

Jadi disini kita sebagai rakyat harus lebih mandiri dalam mengelola kehidupan sehari-hari.

Keberanian pak Purbaya yang terlalu vokal pada pihak yang merugikan negara dan rakyat mengingatkan saya pada sosok Mentri di era pak Jokowi yang terkenal dengan jargon legendarisnya “Tenggelamkan!”. Keberanian, ketegasan dan autentisitas dapat menjadikan Purbaya menjadi seorang Mentri yang dicintai rakyat, meskipun masa jabatannya masih seumur jagung, namun Purbaya telah berhasil memikat hati masyarakat dan dinobatkan sebagai menteri terfavorit di kabinet presiden Pak Prabowo sama seperti yang dialami Bu Susi di era presiden sebelumnya.

Latar belakang Purbaya sebagai Mentri non-partai membuat posisinya sangat mudah digoyangkan oleh mereka yang merasa terganggu dengan kevokalan beliau, harus diakui Purbaya sangat berbeda dengan pejabat pada umumnya, namun aksinya justru menjadi bumerang baginya.
Tekanan dari dalam tentu ada, saja halnya seperti pak Anis Baswedan saat menjabat sebagai menteri pendidikan, karena terlalu banyak melakukan terobosan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan beliau diberhentikan karena dianggap menjadi ancaman bagi sebagian besar orang dalam.
Sebenarnya sosok seperti ini yang kita harapkan menjadi pemimpin, namun karena mereka berada diantara orang-orang yang masih haus dengan kekayaan sehingga mereka dapat dikucilkan atau bahkan di reshuffle.

[Juse14]

kami tidak membutuhkan bansos...!!!

Hadirinya bansos sama sekali tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, hanya dapat memenuhi kebutuhan masayrakat miskin untuk sementara waktu, menyembabkan mereka ketergantungan terhadap bantuan dan pada akhirnya hanya bisa meminta minta. Kami tidak membutuhkan bantuan sosial yang jumlah tidak seberapa dan hanya dijadikan ladang korupsi oleh mereka. Kami tidak membutuhkan bansos, yang kami butuhkan itu lapangan pekerjaan yang luas, harga yang terjangkau, layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau juga berkualitas, dan insfrastruktur pembangunan yang menunjang untuk percepatan perekonomian masyarakat seperti, jalan mulus, jembatan yang kokoh, irigasi dan yang lainnya.

Kami memang lapar, tapi yang kami inginkan bukan ikan, tetapi kail dan pancingnya, biar kami yang tangkap ikannya sendiri.

mengenai UU Peramapasan Aset, sampai kapanpun sepertinya tidak akan disahkan. Udahmah capek-capek korupsi, ehh hasilnya malah dibalikin lagi ke negara, kok pie iki? Bisikan seperti itulah yang terdengar kedalam telinga saya hahahaha...

Saya sangat setuju dengan apa yang agan katakan, Bansos bukan solusi jangka panjang untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah lebih baik fokus menciptakan lapangan pekerjaan, sambil berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dari berbagai tingkatan. Saya pikir itu jauh lebih baik, meskipun dampaknya tidak akan terasa dalam waktu singkat.

Saya masih berharap Undang-undang perampasan aset dapat disahkan, meskipun saya juga menyadari bahwa peluang disahkannya terbilang kecil. Anggota DPR sebenarnya juga tidak bisa berbuat banyak, mereka semua tunduk pada perintah Ketua Partainya masing-masing. Mungkin Presiden Prabowo harus menemukan cara untuk menekan semua Ketua Partai, guna merestui perwakilan mereka di Parlemen mengesahkan Undang-undang perampasan aset.

Saya cukup terkejut ketika bertemu dengan seorang sarjana tetapi ia menganggur dan tidak memiliki pekerjaan, ia mengeluhkan karena lapangan pekerjaan yang sempit dan persaingan dunia kerja yang begitu ketat yang terkadang harus menggunkan jalur ordal. Namun masalahnya bukan disitu saja, ketika saya bertanya tentang kemampuannya dan keahliannya, ia hanya bisa geleng geleng kepala, ditanya ini tidak bisa di tanya itu juga tidak bisa, bahkan ditanya tentang kemampuannya pada bidang keilmuan yang ia pelajari selama 4 tahun dibangku kuliah di jurusan yang ia pilih, ia juga hanya bisa menggeleng gelengkan kepalanya. Mungkin tidak semua demikina, tetapi dari sini kita bisa menilai bahwa untuk sebagian lemabag pendidikan di negara kita itu belum mampu untuk bisa menciptakan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja, dan ini adalah hal yang harus dibenahi.
Jika dihitung hitung dari mulai sekolah dasar hingga meraih gelar S1, seseorang bisa menghabiskan waktu sekitar 16 tahun, dan akan sangat disayangkan jika dalam waktu tersebut tidak mampu membentuk sumber daya manusia unggul, yang bukan hanya mampu bersaing di dunia kerja, tetapi juga kreatif dan inovatif, yang tidak hanya bergantung pada dunia kerja saja untuk bisa mendapatkan penhasilan.

Kembali mengenai dewan dewan terhormat, dan sebenrnya Presiden Prabowo melalui kekuasaan yang dimilikinya, mungkin ia bisa saja menekan sebagai para ketua umum parpol untuk mengintruksikan para anggota partainya yang berada di parlemen untuk bisa  mengesahkan UU Permampasan Aset, telrbih lagi untuk para ketua umum partai yang berada dalam kabinet dan masuk kedalam koalisi Indonesia Maju, tetapi entahlah.

[Renampun]

Bansos itu bukan solusi bagi masalah kemiskinan yg dihadapi oleh masyarakat sekarang ini, justru sebaliknya bansos ini bisa menjadi alat yang membuat masyarakat semakin bergantung pada pemerintah karena mereka terus mengharapkan uang secara gratis namun disisi lain mereka tidak mempunyai kerjaan tetap yg bisa menjadi sumber penghasilan mereka, dan dalam jangka panjang bantuan ini bisa menjadi hal yg bahaya karena masyarakat akan terus mengharapkan bantuan dari pemerintah.

seharusnya pemerintah membuat program yg lebih layak untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, setidaknya jumlah pengangguran itu bisa dikurangi dan lebih banyak masyarakat bisa memiliki penghasilan bulanan yg stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus bergantung pada bantuan. daripada hanya sekedar bansos dengan anggaran besar, tapi nihil manfaat.

[FunshareNesialMLMPenipu]

UU perampasan assets sudah sangat lama diwacanakan bahkan di era presiden Joko Widodo sudah sangat lantang direncanakan namun hasilnya masih nihil dan tidak ada perkembangan yang sangat signifikan. DPR sekarang sama saja dengan DPR jaman Jokowi karena kebanyakan yang menang kemaren DPR yang berkuasa lima tahun bahkan 10 tahun yang lalu, tidak ada progress signifikan sama sekali untuk mengesahkan UU perampasan assets padahal ini sangat efektif untuk mencegah kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini.

DPR memang semakin rancu akhir-akhir ini apalagi kebanyakan didominasi kaum boomer jadi tidak ada istilah perubahan ke arah yang lebih baik, justru semakin mengecewakan dengan kinerja DPR apalagi masalah UU perampasan asset seperti hanya wacana jalan di tempat saja padahal mereka sudah bekerja puluhan tahun disana.

iUU perampasan aset sudah menjadi wacana sejak era SBY menjabat
tapi banyak kader demokrat nya yang tersandung kasus korupsi, dan di lanjutkan di era jokowi, ketika menkopolhukam nya mahfud malah terjadi statement sensasionan dari bambang Pacul ' korea2 di sini mudah sajak pak mahfud tapi nunggu titahk ketum masing2 partai korea disini tinggal yes kalau ketum sudah bilang yes'