UPDATE KEBIJAKAN ASN GURU 2027: PPPK JADI PNS, HONORER GIMANA?

[MArsland]

Apa itu PPPK?
Menurut UU No 20 tahun 2023 pasal 1 angka 4, PPPK ialah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Jadi Pada 19 agustus kemarin DPR dan Pemerintah memberikan kepastian terhadap tenaga penuh waktu, baik itu guru, maupun dosen berkesempatan mengikuti seleksi PNS. Tentu tahapannya berporses dimana yang pengajar paruh waktu naik statusnya ke penuh waktu, dan guru yang sudah berstatus PPPK bisa naik statusnya jadi PNS.
Intinya secara garis besar begitu.

Terus nasib honorer gimana? gini gini aja? Stagnan !
ini yang jadi masalah, karena biasanya sudah mengajar bertahun-tahun, terkendala usia, ngajarnya di sekolah swasta dan ketika mau ikut seleksi CPNS quotanya tidak tersedia unutk mereka, belum lagi kalau bahas gaji (ah emang sialan ).
Pemerintah sibuk memberikan kepastian status bagi tenaga paruh waktu, bayangkan mereka yang suda mengabdi puluhan tahun sampai sekarang belum mendapatkan kepastian yang sama.

Menurut ane kalau emang pemerintah berniat ingin menyelesaikan persoalan kayak gini, jangan cuma mindahin mereka dari satu status ke status lain. Tapi berikan juga dong kepastian secara menyuluruh untuk honorer mulai dari benahi statusnya, gajinya, dan juga masa depannya.

Gimana menurut agan soal kebijakan baru ini? kesal, senang, merasa jijik atau geli? monggo bagikan muntahkan pendapatnya.


Sumber yang dibaca:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023
https://www.cnbcindonesia.com/news/20260818194255-4-760431/pemerintah-naikkan-status-guru-pppk-penuh-waktu-jadi-pns
https://news.detik.com/berita/d-8624528/pemerintah-beri-kesempatan-guru-pppk-ikut-seleksi-pns-pendaftaran-awal-2027
https://x.com/MardaniAliSera/status/2089951503893344634

[LastKiss]

~snip~
Gimana menurut agan soal kebijakan baru ini? kesal, senang, merasa jijik atau geli? monggo bagikan muntahkan pendapatnya.

Saya kira honorer sudah tidak ada lagi gan tapi kurang tau kalau honorer guru apakah memang beneran masih ada? Karena di tempat teman saya kerja dia pernah cerita kalau honorer memang sudah tidak ada dan dibagi menjadi dua yaitu PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu, honorer ditempat teman saya mengikuti tes untuk mengisi posisi yang kosong dan sedangkan yang tidak mendapatkan posisi otomatis berubah menjadi PPPK paruh waktu, gaji PPPK paruh waktu info teman saya tidak mengalami perubahan dan mengikuti gaji lama ketika mereka masih berstatus honorer(CMIIW).

Pemerintah akan mengangkat guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Sementara, guru dengan status PPPK penuh waktu akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai dengan isi berita sepertinya pemerintah fokus terhadap status guru, kalau yang teman saya katakan benar dimana honorer otomatis berubah menjadi PPPK paruh waktu maka ini akan menjadi kabar baik bagi mereka dimana pemerintah akan menaikkan status mereka ke PPPK penuh waktu dan yang PPPK penuh waktu berkesempatan naik ke PNS.

Mungkin di daerah lain berbeda karena mengikuti kebijakan sesuai dengan daerahnya.

[Chikito]

Gimana menurut agan soal kebijakan baru ini? kesal, senang, merasa jijik atau geli? monggo bagikan muntahkan pendapatnya.

Saya ikut senang kalau melihar orang lain bahagia. Apa lagi jika guru sebagai p3k paruh waktu diangkat jadi p3k utuh, dan p3k utuh diangkat jadi PNS. Mengenai kebijakan honorer, karena saat ini sudah dihapus, dan semua guru honorer sebelumnya didata sudah jadi p3k, mungkin kalau ada guru honorer yg ada saat ini adalah guru yang baru jadi honorer tahun2 belakangan. Jadi ya saya rasa akan sulit untuk diangkat, karena kenijakan menpan.

Dan mungkin honorer yang ada saat ini statusnya bukan lagi honorer, tapi pekerja outsourching yang dikelola pihak ketiga, atau sekolah langsung dengan kebijakan pemda setempat. Jadi kalau masih ada guru honorer yang baru masuk sekarang ini, mungkin sudah ada kontrak dengan pihak sekolah untuk tidak diangkat jadi ASN.

[MArsland]

Mungkin di daerah lain berbeda karena mengikuti kebijakan sesuai dengan daerahnya.

Dan mungkin honorer yang ada saat ini statusnya bukan lagi honorer, tapi pekerja outsourching yang dikelola pihak ketiga, atau sekolah langsung dengan kebijakan pemda setempat. Jadi kalau masih ada guru honorer yang baru masuk sekarang ini, mungkin sudah ada kontrak dengan pihak sekolah untuk tidak diangkat jadi ASN.

Yang ane maksud honorer yang ngajar di sekolah swasta, karena mereka aksesnya sangat terbatas, ditambah usia sudah tidak lagi mendukung, kalau yang di sekolah negeri udah jelas kebanyakan temen ane juga udah PPPK paruh waktu.

Jika dibahas lebih luas ada guru madrasah diniyyah bahkan sama sekali tidak dapat perhatian.

[abhiseshakana]

Mungkin di daerah lain berbeda karena mengikuti kebijakan sesuai dengan daerahnya.

Dan mungkin honorer yang ada saat ini statusnya bukan lagi honorer, tapi pekerja outsourching yang dikelola pihak ketiga, atau sekolah langsung dengan kebijakan pemda setempat. Jadi kalau masih ada guru honorer yang baru masuk sekarang ini, mungkin sudah ada kontrak dengan pihak sekolah untuk tidak diangkat jadi ASN.

Yang ane maksud honorer yang ngajar di sekolah swasta, karena mereka aksesnya sangat terbatas, ditambah usia sudah tidak lagi mendukung, kalau yang di sekolah negeri udah jelas kebanyakan temen ane juga udah PPPK paruh waktu.

Jika dibahas lebih luas ada guru madrasah diniyyah bahkan sama sekali tidak dapat perhatian.

Saya gak terlalu paham untuk peraturan detailnya , cuma beberapa waktu lalu istri juga sempat cerita bahwa ternyata guru-guru di sekolah swasta Islam ketiga anak kami gajinya sangat kecil-kecil. Tapi mayoritas masa pengabdiannya puluhan tahun dan kebanyakan dari para guru tidak komplain mengenai gajinya yang kecil , tetapi yang membedakan di sekolah anak2 sering bahkan rutin diadakan pelatihan bersertifikasi maupun non sertifikasi untuk peningkatan kualitas pengajar.

Pas cerita dengan guru-guru pendamping anak berkebutuhan khusus status mereka guru tidak tetap atau guru tetap yayasan dan ada juga masa percobaan , ketetapan waktu mengajar serta beberapa keharusan memenuhi sertifikat kompetensi serta wajib mengikuti pelatihan yang disiapkan oleh yayasan . Beberapa sedang mengejar sertifikasi pendidik agar bisa mendapatkan tunjangan profesi bulanan dari pemerintah bahkan guru senior jabatannya bisa setara dengan guru PNS.

Kalau guru honorer swasta berarti kan pegawai yayasan bukan ya statusnya ? Jadi semua tergantung pada kebijakan dan kesepakatan awal anatara yayasan dan guru honorernya untuk besaran honorarium atau upah kerjanya. Karena yayasan adalah badan hukum , seharusnya tunduk pada  atauran ketenagakerjaan dan gaji seharusnya mengikuti UMR.

Kalau di kabupaten saya sendiri ada insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk guru TPA, meskipun sangat kecil dan menurut saya masih jauh dari dikatakan layak tetapi setidaknya mulai ada perhatian, meskipun untuk guru madrasah diniyah memang hampir tidak ada peluang PPPK semoga banyak instansi yang mulai memikirkan instrumen kesejahteraan untuk mereka khususnya dari kementrian Agama, Kementrian Pendidikan, Kementrian Tenaga kerja, APBD bahkan Baznas.

Sekedar referensi pas googling untuk insentif guru non PNS
https://pasal.id/peraturan/perbup/perbup-kab-bantul-no-43-tahun-2026

[bitLeap]

Menurut saya jangan terlalu dianggap serius kebijakan baru ini, karena biasanya pelaksanaannya tidak akan sesuai.
Saya merujuk pada tautan sumber yang op bagikan dan baca bagian komentar dari postingan Mardani Ali Sera, dan setuju dengan komentar tersebut. Karena kalau di pikir pikir lagi anggaran untuk program tidak terlalu penting seperti MBG dan KMP lebih diperbesar. Padahal jika anggaran sebesar itu di fokuskan untuk memberikan kesejahteraan para guru honorer/p3k maka tidak menutup kemungkinan kualitas pendidikan anak bisa meningkat. Pendidikan adalah fondasi utama suatu negara, ketika kualitas pendidikan bagus maka membuktikan kualitas dari kemajuan suatu negara. Tapi realita di Indonesia tenaga kerja seperti guru yang jadi penentu kualitas pendidikan tidak dihargai, maka jangan harap kualitas pendidikan yang di dapat anak bisa bagus.

[bangjoe]

Menurut saya jangan terlalu dianggap serius kebijakan baru ini, karena biasanya pelaksanaannya tidak akan sesuai.
Saya merujuk pada tautan sumber yang op bagikan dan baca bagian komentar dari postingan Mardani Ali Sera, dan setuju dengan komentar tersebut. Karena kalau di pikir pikir lagi anggaran untuk program tidak terlalu penting seperti MBG dan KMP lebih diperbesar. Padahal jika anggaran sebesar itu di fokuskan untuk memberikan kesejahteraan para guru honorer/p3k maka tidak menutup kemungkinan kualitas pendidikan anak bisa meningkat. Pendidikan adalah fondasi utama suatu negara, ketika kualitas pendidikan bagus maka membuktikan kualitas dari kemajuan suatu negara. Tapi realita di Indonesia tenaga kerja seperti guru yang jadi penentu kualitas pendidikan tidak dihargai, maka jangan harap kualitas pendidikan yang di dapat anak bisa bagus.

Kalo emang ingin negara maju maka naikan derajat guru, berikan kehidupan dan harapan yang layak, itu memang benar, sebagai salah satu contoh yang  nyata adalah ketika sejarah negara jepang setelah di bom atom, apa yang mereka lakukan?, mereka mengumpulkan semua guru yang ada dan menyuruh mereka untuk mendidik dengan baik setiap warga negara yang tersisa untuk meningkatkan sumberdaya manusia, dari sanalah lahir inovasi-inovasi teknologi hingga menjadi negara maju.

Untuk pengangkatan P3K ini lebih mending daripada tempo dulu, sedikit ada kemajuan dan kejelasan tentang status dan juga periodenya lebih bisa di lihat meskipun beberapa masih belum merasa puas dengan kebijakan ini, tapi itu mending daripada tidak sama sekali menurut ane.
MBG sebenarnya masih dalam perdebatan setuju atau tidak, bagus atau jelek tergantung dari mana kita melihat, tapi untuk KMP memang belum seharusnya ada, tau lebih baik program ini di tunda dimana persiapannya sudah sangat matang, ane lihat BUMN dan BUMD aja ga pada beres dan masih banyak rugi, apalagi KMP nantinya.

[kawetsriyanto]

Menurut saya jangan terlalu dianggap serius kebijakan baru ini, karena biasanya pelaksanaannya tidak akan sesuai.

Tentu ini harus dianggap serius. Biasanya yang tidak sesuai implementasi itu kalau itu kabar baik. Tapi kalau kabar buruk dari pemerintah, biasanya diimplementasikan sesuai wacana.

Saya merujuk pada tautan sumber yang op bagikan dan baca bagian komentar dari postingan Mardani Ali Sera, dan setuju dengan komentar tersebut. Karena kalau di pikir pikir lagi anggaran untuk program tidak terlalu penting seperti MBG dan KMP lebih diperbesar. Padahal jika anggaran sebesar itu di fokuskan untuk memberikan kesejahteraan para guru honorer/p3k maka tidak menutup kemungkinan kualitas pendidikan anak bisa meningkat. Pendidikan adalah fondasi utama suatu negara, ketika kualitas pendidikan bagus maka membuktikan kualitas dari kemajuan suatu negara. Tapi realita di Indonesia tenaga kerja seperti guru yang jadi penentu kualitas pendidikan tidak dihargai, maka jangan harap kualitas pendidikan yang di dapat anak bisa bagus.

MBG dan KDMP itu program presiden, anggarannya harusnya dibuat tersendiri. Kalau masih mencaplok dana dari pendidikan, itu namanya memaksakan program yang tidak jelas goalnya dan mengucilkan permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Kita semua tau kalau sebenarnya anggaran untuk pendidikan itu masih jauh dari cukup, gaji-gaji guru dan honorer masih jauh dari kata standar Asia. Ini malah dipangkas lagi untuk mendukung program MBG dan KDMP. Dua program ini nyatanya tidak urgent, cuman seperti dipaksakan untuk pencitraan.

[Chikito]

Dan mungkin honorer yang ada saat ini statusnya bukan lagi honorer, tapi pekerja outsourching yang dikelola pihak ketiga, atau sekolah langsung dengan kebijakan pemda setempat. Jadi kalau masih ada guru honorer yang baru masuk sekarang ini, mungkin sudah ada kontrak dengan pihak sekolah untuk tidak diangkat jadi ASN.

Yang ane maksud honorer yang ngajar di sekolah swasta, karena mereka aksesnya sangat terbatas, ditambah usia sudah tidak lagi mendukung, kalau yang di sekolah negeri udah jelas kebanyakan temen ane juga udah PPPK paruh waktu. ....

Kalau guru honorer swasta berarti kan pegawai yayasan bukan ya statusnya ? Jadi semua tergantung pada kebijakan dan kesepakatan awal anatara yayasan dan guru honorernya untuk besaran honorarium atau upah kerjanya. Karena yayasan adalah badan hukum , seharusnya tunduk pada  atauran ketenagakerjaan dan gaji seharusnya mengikuti UMR.

Kalau di kabupaten saya sendiri ada insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk guru TPA, meskipun sangat kecil dan menurut saya masih jauh dari dikatakan layak tetapi setidaknya mulai ada perhatian, meskipun untuk guru madrasah diniyah memang hampir tidak ada peluang PPPK semoga banyak instansi yang mulai memikirkan instrumen kesejahteraan untuk mereka khususnya dari kementrian Agama, Kementrian Pendidikan, Kementrian Tenaga kerja, APBD bahkan Baznas.

Ya kalau guru honorer swasta, maka yang menjamin gaji dan tunjangan mereka adalah yayasan. Jadi itu tergantung kebijakan mereka dan berapa deal-dealan antara guru yang akan mengajar di kontrak kerja mereka. Jadi akan sulit banget kalau diperhatikan pemerintah, apa lagi langsung jadi guru p3k kayak honorer di sekolah negeri. Kecuali yang bersangkutan ikut test di luar sekolah, dan itu juga bisa jadi acuan, karena jam kerja mereka mengajar juga jadi point untuk menambah nilai kelulusan.

btw, kalau teman saya ada juga yg jadi honorer swasta sampai sekarang, diakui gaji dia kecil, namun dia cukup smart karena dia cuma ngajar 1 mata pelajaran yaitu matematika, sehingga tidak full di 1 sekolah, dia nyari job di beberapa sekolah, sehingga dalam sehari dia bisa ngajar d 3 sekolah berbeda. Dia juga buka les private sehingga walau kecil, tapi banyak job sehingga gak begitu ngaruh ke hidupnya (walau jadi honorer swasta).

[masulum]

Mohon maaf ini, untuk bagian ini saya gak peduli dengan honorer! kenapa? kebanyakan honorer adalah mereka yang mau mencari jalan pintas untuk diangkat jadi PNS. Mereka berpikir ini adalah zaman ketika pelajar masih sangat minim, dimana guru Honorer yang loyal kemudian disahkan menjadi pegawai. Sekarang kalau memang gak mau digaji kecil, tinggalkan profesi menjadi guru honorer. ada CPNS ada test P3K, tiap tahun banyak yang koar-koar "gimana guru honorer"? fakta dilapagan, kebanyakan Honorer itu adalah mereka yang masuk lewat orang dalam 

[red4slash]

Mohon maaf ini, untuk bagian ini saya gak peduli dengan honorer! kenapa? kebanyakan honorer adalah mereka yang mau mencari jalan pintas untuk diangkat jadi PNS. Mereka berpikir ini adalah zaman ketika pelajar masih sangat minim, dimana guru Honorer yang loyal kemudian disahkan menjadi pegawai. Sekarang kalau memang gak mau digaji kecil, tinggalkan profesi menjadi guru honorer. ada CPNS ada test P3K, tiap tahun banyak yang koar-koar "gimana guru honorer"? fakta dilapagan, kebanyakan Honorer itu adalah mereka yang masuk lewat orang dalam  

Maaf mas, tidak semua honorer itu berasal dari negeri karena sebagian lagi (bahkan mungkin sebagian besar) berasal dari swasta. Perbedaan ini cukup mencolok karena untuk mereka yang honorer di sekolah negeri akan bisa dengan mudah mengajukan CPNS atau bahkan P3K tetapi untuk sekolah swasta yang naungannya adalah yayasan itu jelas tidak semudah yang dibayangkan karena prosesnya cukup sulit.
Saya dulu pernah berada disituasi ini bahkan saya mengabdi selama 5 tahun hanya untuk mendapatkan mendapatkan persayaratan untuk mengikuti seleksi inpassing tetapi ini juga tidak mudah, pada akhirnya saya menyerah bukan berarti tidak ingin mengabdikan diri lebih lama dan terus menjadi guru tetapi saya realistis disini karena keluarga kecil saya butuh makan dan gaji guru di negara kita ini (apalagi honorer) itu kita sama-sama taulah.

Untuk mengikuti CPNS ini masih bisa tetapi ada beberapa persyaratan untuk yang berasal dari swasta seperti untuk ijazah yang linear, batas usia dan yang penting disini adalah verifikasi dari dapodiknya itu sendiri karena update yang lama (itu bukan kesalahan guru honorernya tetapi pemerintah kitanya yang lambat dalam update data) yang membuat ini meskipun terkesan terlihat mudah mengikuti CPNS atau ASN tetapi pada akhirnya ini menjadi sulit ketika melakukannya.
Kasus lain yang terjadi adalah pengangkatan untuk ASN dan P3K itu terbatas tetapi honorer kita itu membludak sehingga bukan mereka tidak mengusahakan untuk mencoba tetapi karena ke jomplangan dari terbatasnya pengangkatan ASN dan P3K itu berbanding terbalik dengan jumlah yang melamar. Belum lagi masalah orang dalam (seperti yang mas nya singgung untuk honorer) ini juga berlaku ketika tes CPNS dan P3K.

[kawetsriyanto]

Mohon maaf ini, untuk bagian ini saya gak peduli dengan honorer! kenapa? kebanyakan honorer adalah mereka yang mau mencari jalan pintas untuk diangkat jadi PNS. Mereka berpikir ini adalah zaman ketika pelajar masih sangat minim, dimana guru Honorer yang loyal kemudian disahkan menjadi pegawai. Sekarang kalau memang gak mau digaji kecil, tinggalkan profesi menjadi guru honorer. ada CPNS ada test P3K, tiap tahun banyak yang koar-koar "gimana guru honorer"? fakta dilapagan, kebanyakan Honorer itu adalah mereka yang masuk lewat orang dalam  

Gak juga Om. Ada banyak guru honrer yang memang terpaksa karena tidak ada pilihan. Beberapa orang memang hanya mengandalkan kemampuan akademisnya untuk mencari uang dan target karirnya, tidak semua yang berpikir untuk nyari jalan lain kalau belum bisa diterima jadi PNS. Selain itu, apa salahnya kalau berharap untuk menjadi PNS setelah mengabdi bertahun-tahun menjadi guru honerer. Menurut saya itu cukup layak karena mereka yang honorer juga pada dasarnya bekerja seperti guru PNS pada umumnya. Jadi kalau sudah bertahun-tahun bekerja seperti itu, kenapa gak layak untuk diangkat jadi PNS. Dari segi pengalaman dan pengetahuan, mereka jelas lebih mumpuni. Mengenai mereka masuknya jalur orang dalam atau bukan, yang penting dilihat dari kinerja mereka. Kalau saya pribadi tidak ada masalah dengan hal ini, walaupun jauh lebih baik kalau jalur masuknya pun harus fair.

[masulum]

@red4slash @kawetsriyanto, ya tidak masalah jika pun Anda ingin honorer lebih diperhatikan, cuma karena kasus yang saya lihat di sekolah negeri dekat rumah saya, beberapa kali honorer dari hasil bawaan guru existing yang mau pensiun, kemudian masuk sebagai honorer. bagaimana kinerjanya, keduanya gak memuaskan, bahkan banyak wali murid yang mengeluh dengan honorer tersebut. APakah hanya karena 2 honorer tersebut saya tidak peduli dengan honorer? tentu tidak, dari kebanyakan tidak hanya disekolah dekat rumah saya, jalurnya gak fair. modal orang dalam titip jadi honorer dulu, kemudian janjinya naik jabatan. saya juga tidak bisa mengatakan semuanya buruk, saya hanya gak suka karena kebanyakan dari bawaan. pemerintah lambat, ini benar, apakah Indonesia kekurangan pengajar? seharusnya dengan lulusan yang banyak, tidak akan kekurangan pengajar, kalau mau ada perekrutan resmi dan membasmi honorer hasil bawaan, tentu akan lebih baik. saya tahu mereka juga mengajar, namun jika memang sudah tahu konsekuensinya tidak otomatis diangkat jabatannya, kenapa memilih honorer? kira-kira apakah murni loyalitas atau berharap diatas dari bawaan?

[AprilioMP]

Kabar baik bagi PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu dengan kesepatakan yang sudah dibuat mengenai nasib mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Yang paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan yang penuh waktu akan menjadi PNS dengan status pegawai pusat. Kalau pertanyaannya bagaimana nasib honorer? Terus apakah masih ada honorer sejak pemberlakuan PPPK paruh waktu? Saya pikir tidak ada lagi status tenaga honorer.

Keterangan yang saya dengar dari Pak Purbaya, PPPK penuh waktu untuk peralihan status ke PNS sebagai pegawai pusat, menurutnya akan dilakukan bertahap dengan anggaran yang sudah disediakan. Ini keterangan di salah satu video yang diwawancarai oleh beberapa media.

Bagi honorer di swasta, saya tidak terlalu tahu bagaimana tetapi secara logika mereka itu swasta maka otomatis ditanggung swasta.

[kawetsriyanto]

@red4slash @kawetsriyanto, ya tidak masalah jika pun Anda ingin honorer lebih diperhatikan, cuma karena kasus yang saya lihat di sekolah negeri dekat rumah saya, beberapa kali honorer dari hasil bawaan guru existing yang mau pensiun, kemudian masuk sebagai honorer. bagaimana kinerjanya, keduanya gak memuaskan, bahkan banyak wali murid yang mengeluh dengan honorer tersebut. APakah hanya karena 2 honorer tersebut saya tidak peduli dengan honorer? tentu tidak, dari kebanyakan tidak hanya disekolah dekat rumah saya, jalurnya gak fair.

Kalau untuk kasus yang jalur masuknya tidak fair dan kinerjanya buruk, saya setuju mereka tidak perlu diperhatikan. Bahkan seharusnya layak untuk dipecat kalau memang sudah sering bermasalah. Ya, kasus tersebut tentu tidak mewakili semua honorer yang ada. Tidak juga bisa kita sebutkan kebanyakan seperti itu karena tidak ada basis datanya. Sepengalaman saya, banyak juga yang memang jalur masuknya fair dan kinerjanya bagus. Jadi ini sebenarnya fakta berdasarkan pengalaman kita masing-masing. 

Kabar baik bagi PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu dengan kesepatakan yang sudah dibuat mengenai nasib mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Yang paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan yang penuh waktu akan menjadi PNS dengan status pegawai pusat. Kalau pertanyaannya bagaimana nasib honorer? Terus apakah masih ada honorer sejak pemberlakuan PPPK paruh waktu? Saya pikir tidak ada lagi status tenaga honorer.

Itu artinya honorer bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu? Baguslah kalau begitu. Mungkin setelah proses pengabdian beberapa tahun, selanjutnya bisa diangkat menjadi PNS. BTW walaupun tidak ada lagi status honorer, ya bisa dibilang cuman ganti sebutan. Secara status, tetap belum jadi PNS kalau begitu.

Keterangan yang saya dengar dari Pak Purbaya, PPPK penuh waktu untuk peralihan status ke PNS sebagai pegawai pusat, menurutnya akan dilakukan bertahap dengan anggaran yang sudah disediakan. Ini keterangan di salah satu video yang diwawancarai oleh beberapa media.

Ya, semoga bukan omon-omon. Takutnya ini cuman siasat untuk meredakan gejolak sesaat.

Bagi honorer di swasta, saya tidak terlalu tahu bagaimana tetapi secara logika mereka itu swasta maka otomatis ditanggung swasta.

Guru honorer swasta bisa ikut P3K. Untuk ikut seleksi PNS tentu bisa, tapi tidak bisa otomatis diangkat jadi PNS.

[MArsland]

Terkhusus om @masulum, @red4slash dan @kawetsriyanto terimakasih sudah berbagai pandangannya baik pro maupun kontra, justru ini bagus dan sangat penting bagi ane sebagai tambahan wawasan mengenai situasi dan kondisi tenaga pengajar di wilayah masing masing. Pengamatan terhadap guru dan statusnya memang membutuhkan kejelasan, terelepas dari cara mereka menempuh jalur untuk bisa masuk P3K, PNS dan sebagainya pasti memiliki cara tersendiri. Initnya nasib guru tetap penting, bagi ane mereka layak diberikan imbalan atas apa yang mereka berikan untuk anak anak kita. Namun ketika berbicara keseimbangan gaji disinilah pemerintah harus ada di depan untuk memastikannya, buakn cuma omongan penenang saja.

Skeptis juga perlu demi mengawal terlaksananya kebijakan tersebut, apalagi kebijakan dari pemerintah belum tentu sepenuhnya terlaksana, dilapangan implementasinya bisa saja jauh dari apa yang dibicarakan di media. Kadang prosesnya lambat, kadang hanya orang orang terdekat yang dapet akses sisanya diabaikan.

[AprilioMP]

Keterangan yang saya dengar dari Pak Purbaya, PPPK penuh waktu untuk peralihan status ke PNS sebagai pegawai pusat, menurutnya akan dilakukan bertahap dengan anggaran yang sudah disediakan. Ini keterangan di salah satu video yang diwawancarai oleh beberapa media.

Ya, semoga bukan omon-omon. Takutnya ini cuman siasat untuk meredakan gejolak sesaat.

Bagi honorer di swasta, saya tidak terlalu tahu bagaimana tetapi secara logika mereka itu swasta maka otomatis ditanggung swasta.

Guru honorer swasta bisa ikut P3K. Untuk ikut seleksi PNS tentu bisa, tapi tidak bisa otomatis diangkat jadi PNS.

Sempat dipertanyakan juga mengenai nasib tenaga honorer non pemerintah, namun pada kenyataannya menurut diskusi di tempat nongkrong, mereka yang berada dilingkungan swasta tidak akan ditanggung oleh pemerintah. Positifnya mereka yang berada di luar pemerintahan bisa ikut dalam seleksi CPNS yang dikabarkan akan dibuka pada tahun depan.

Pengangkatan PPPK ke ASN, kabarnya bertahap. Dari pernyataan itu, berarti pengangkatan mereka dari PPPK penuh waktu ke ASN pusat punya gelombang. Disini mungkin ada celah untuk sebuah drama orang dekat pemimpin daerah. Mungkinkah?

[red4slash]

@red4slash @kawetsriyanto, ya tidak masalah jika pun Anda ingin honorer lebih diperhatikan, cuma karena kasus yang saya lihat di sekolah negeri dekat rumah saya, beberapa kali honorer dari hasil bawaan guru existing yang mau pensiun, kemudian masuk sebagai honorer. bagaimana kinerjanya, keduanya gak memuaskan, bahkan banyak wali murid yang mengeluh dengan honorer tersebut. APakah hanya karena 2 honorer tersebut saya tidak peduli dengan honorer? tentu tidak, dari kebanyakan tidak hanya disekolah dekat rumah saya, jalurnya gak fair. modal orang dalam titip jadi honorer dulu, kemudian janjinya naik jabatan. saya juga tidak bisa mengatakan semuanya buruk, saya hanya gak suka karena kebanyakan dari bawaan. pemerintah lambat, ini benar, apakah Indonesia kekurangan pengajar? seharusnya dengan lulusan yang banyak, tidak akan kekurangan pengajar, kalau mau ada perekrutan resmi dan membasmi honorer hasil bawaan, tentu akan lebih baik. saya tahu mereka juga mengajar, namun jika memang sudah tahu konsekuensinya tidak otomatis diangkat jabatannya, kenapa memilih honorer? kira-kira apakah murni loyalitas atau berharap diatas dari bawaan?

Memang ini juga jadi permasalahan sebenarnya mas ketika KKN selalu menjadi cara tercepat untuk mendapatkan sebuah jawaban tetapi tidak semua seperti itu meskipun rata-rata atau sebagian besar mungkin seperti itu dan saya juga tidak akan menyalahkan cara pandang ini karena masalah privilege dari nepotisme yang selalu terjadi di hampir semua lini pekerjaan selalu saja ada.
Kinerja yang tidak terlalu baik dari mereka yang memiliki privilege seperti ini juga bisa di mengerti karena mereka tidak tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan sekalipun itu hanya menajdi honorer karena di sekolah tempat saya ngajar dulu juga ada bahkan mungkin banyak yang seperti ini. Tetapi ini juga tidak menjadi alasan bahwa honorer tidak harus di perhatikan karena masih ada banyak sekali honorer yang menggantungkan nasib mereka dan mereka serius dengan pekerjaan nya. Saya tidak ingin menghitung diri saya disini karena saya menyerah duluan tetapi bagi saya yang pernah merasakan hidup di dunia gelap (saya menyebutnya seperti itu karena 5 tahun lebih sia-sia  ) sedikit mengerti ketika ada honorer yang serius dengan pekerjaan nya tetapi tidak mendapatkan banyak perhatian terutama dari segi gaji yang terkesan di sepelekan.

Yang menjadi masalah sebenarnya bukan dari segi honorer atau ASN nya bagi saya, masalah yang terlihat nyata disini adalah bagaimana sikap pemerintahan kita terhadap loyalitas guru, karena sampai sekarang bahkan kita bisa melihat gaji kang cuci ompreng (Food Tray) MBG jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji guru. Ini harusnya yang perlu diperhatikan pemerintah, Sekolah yang jumlahnya ratusan ribu saat ini nasib guru nya buruk terutama dari segi gaji, belum lagi dengan siswa dan orang tua (oknum) yang semakin sini semakin nyeleneh itu menjadi tidak sebanding dengan cita-cita Indonesia emas 2045.