Kebakaran Salah siapa? Apakah ada unsur politik disini?

[kawetsriyanto]

Ya itu sudah menjadi rahasia umum bahwa Parpol menjadi kendaraan bagi orang yang ingin berada di kursi kekuasaan, dan yang lebih menjijikan adalah bagaimana "penjilat" yang sering kali kita lihat diangkat untuk mengisi posisi posisi yang bahkan itu adalah posisi yang strategis. Belum lagi politik balas budi yang justru itu menggugurkan kesempatan untuk orang yang benar benar kompeten.

Parpol ini mutlak digunakan untuk menentukan komposisi pemerintahan. Sayangnya kongkalikong antar parpol dimanfaatakan untuk mengendalikan kekuasaan di pemerintahan kita. Makanya orang-orang yang tidak kompeten bisa duduk di posisi strategis walaupun tidak punya kemampuan apa-apa. Itu karena cuman dipilih dari relasi dan kontribusi parpol-parpol tersebut untuk mengangkat presiden.

Mengenai oligarki, saya pikir mereka memang menempatkan orang orangnya agar bisa berada di kursi kekuasaan. Pasalnya mereka tahu bahwa ada aturan yang akan menyulitkan mereka,  jadi mereka perlu ada orang yang ada di kursi pembuat kebijakan. Dan ini pernah dikatakan oleh presiden sendiri pada saat pilpres, dia mengatakan bisnisnya mandeg karena dia tidak berkuasa.

Kalau tidak seperti itu. Sangat mungkin aturan yang dibuat menyulitkan mereka. Makanya mereka punya orang-orang yang bisa mereka kendalikan di pemerintahan. Ini bukan rahasia umum, sudah dari era-era sebelumnya. Tapi saat ini, jumlahnya jauh lebih parah dari sebelumnya.

Nah ini juga menarik ketika agan mengatakan KDM, saya sendiri bukan suudzon atau bagaimana, namun sebelumnya kita juga pernah dipimpin oleh presiden yang sebelum menjadi presiden dia juga hampir sama seperti KDM, namun ternyata itu hanya pencitraan untuk terpilih.

Tentu saja saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KDM, namun saya berharap itu benar dan bukan pencitraan semata. Pasalnya kita tahu bahwa dia juga adalah anggota partai, yang mana anggotanya harus manut.

Ada beberapa perbedaan dengan yang sebelumnya. Yang KDM ini, memang terjun kelapangan dan kerja real. Selain itu, sempat beberapa kali beda pandangan dengan pemerintah pusat. Kalau dia mau pencitraan untuk naik ke jabatan lebih tinggi, harusnya tidak dengan memposisikan diri berlawanan dengan pemerintah. Yang seperti ini kerap kali langsung dicopot pemerintah pusat.

[Chikito]

Memang sengaja dibiarkan demi konsesi besar lahan di indonesia. Presiden dan adiknya merupakan pengusaha kelapa sawit besar, melalui usaha Nusantara Group dan PT Tidar Kerinci Agung, adiknya sendiri pernah keceplos akan ditanam sawit semua atas lahan yang terbakar (1,2 juta Ha). Jadi memang sengaja dibiarkan terbakar berbulan-bulan, lalu ketika sudah mau masuk musim hujan, baru sekonyong-konyong kasih bantuan (lewat APBN) ke provinsi terdapak, dana juga cukup besar sampe ratusan milyar yang menurut saya juga percuma, karena sudah mulai hujan, entar ujug2nya tuh duit bakal dikorup juga sama pejabat terkait.

Ini yang bahaya kalau pengusaha duduk di posisi strategis pemerintahan. Jadinya kebijakannya yang penting mendukung bisnisnya. Kepentingan masyarakat jadi nomer ke sekian. Adik pak Wowo ini punya bisnis besar, sekarang bisnisnya berlindung di bawah kekuasaan pak Wowo. Makanya urusan seperti ini bisa kejadian. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa hutan di Indonesia susut dalam skala besar cuman dalam hitungan setahun dua tahun.

Kalau sampeyan cek di internet akan nemu pejabat, eks pejabat, dan petinggi negara yang punya kebun kelapa sawit. Mereka punya kepentingan untuk memperluas kebun dengan membuka lahan dan hutan dengan cara efisien dan mengorbankan paru-paru rakyat.

Pejabat-pejabat ini punya relasi dengan pemerintah sekarang? Ya wajar kalau begitu. Makanya mereka bisa leluasa.

Ya, padahal aturan soal kebakaran hutan di Indonesia cukup lengkap dan ketat: UU Perkebunan, UU Lingkungan Hidup, bahkan moratorium lahan gambut yang ditandatangani sendiri oleh pemerintah. Kalau semua itu diterapkan, saya yakin tuh penjara penuh sama pengusaha, pejabat, dan oligarki perkebunan yang senantiasa cuan dari itu semua. Karhutla ini telah menjadi kejadian yang biasa, namun aktor sesungguhnya tidak diapa-apain, terkadang berubah pemain, pejabat dan eksekutif, malah kalau sekarang ini skalanya jauh lebih besar karena ada program B50 tadi.

Kalau soal kucuran dana, nah ini yang lebih penting, KPK mesti mengawasi ini, apa lagi sudah mulai hujan, saya yakin tuh dana ratusan milyar yang dikucurkan (terlambat) akan diselewengkan gubernur dan bupati terkait, karena api mulai padam karena hujan, bukan karena make dana ratusan milyar tadi.

[red4slash]

Baru-baru ini ada statement dari Kemenkes yang mengatakan bahwa warga disana harus mulai adaptasi dengan asap karena mungkin anggapannya mereka warga yang berada di kalimantan sana itu Smoke Flies (semacam lalat asap) jadi mereka harus bisa beradaptasi eh beliau nyoba sendiri baru 24 jam udah pake tabung oksigen padahal saudara kita udah ampir 5 bulan kena asap disana.

Ga lama setelah dirujak netizen akhirnya Menkes membuat klarifikasi bahwa dirinya hanya sedang memberikan edukasi ke masyarakat bukan menggunakan selang oksigen karena ada gangguan pernapasan. Benarkah demikian faktanya? Terlepas benar atau tidaknya, yang utama sebenarnya adalah bagaimana para pejabat ini mengeluarkan statement di publik. Kalaupun tidak bisa membantu, setidaknya jangan membuat suasana jadi lebih kacau dengan statement2 konyol yang ga pake akal sehat. Percuma jadi Menkes tapi bisa2nya bacot warga harus adaptasi sama asap karhutla. Coba dia sendiri dan mungkin seluruh orang di Kemenkes sekalian pindah kantor di Kalimantan yang asapnya pekat, berikan contoh bagaimana beradaptasinya.

Percayain aja mas kan emang ciri khas pejabat di negara kita selalu gitu .
Itulah memang pada dasarnya kadang statement2 konyol yang bikin kita meradang ketika ditanya antisipasi masalahnya seperti apa ngomongnya malah ngelantur dan kadang gak masuk di akal dan bukan hanya tentang Karhutla ini saja tetapi hampir semua permasalahan di negara kita itu kadang pemerintah jawabnya kek asal-asalan banget yang membuat rakyatnya makin pusing.

Mengenai masalah Karhutla ini kita juga mungkin tidak bisa mengesampingkan beberapa isu yang cukup menarik dimana pemerintah katanya membuat sedikit batasan melalui komdigi agar masalah ini tidak terlalu di besar-besarkan bahkan di beberapa moment ada beberapa campaign yang ditujukan kepada influencer dan buzzer untuk mencoba menutupi kebobrokan Karhutla agar tidak meluas di media sosial.
Jika ini benar sih lebih keterlaluan lagi.

[kawetsriyanto]

Ya, padahal aturan soal kebakaran hutan di Indonesia cukup lengkap dan ketat: UU Perkebunan, UU Lingkungan Hidup, bahkan moratorium lahan gambut yang ditandatangani sendiri oleh pemerintah. Kalau semua itu diterapkan, saya yakin tuh penjara penuh sama pengusaha, pejabat, dan oligarki perkebunan yang senantiasa cuan dari itu semua. Karhutla ini telah menjadi kejadian yang biasa, namun aktor sesungguhnya tidak diapa-apain, terkadang berubah pemain, pejabat dan eksekutif, malah kalau sekarang ini skalanya jauh lebih besar karena ada program B50 tadi.

Sederhananya kalau hukum benar-benar ditegakkan, tidak ada yang berani melakukan pelanggaran terang-terangan. Itu juga berlaku di kasus kebakaran hutan ini, pelakunya berani terang-terangan karena ada yang melindungi mereka. Kalau pelakunya individul, paling dipenjara beberapa hari. Sedangkan kalau pelakunya perusahaan, paling hanya ganti rugi dan pembekuan izin operasional. Ini bisa mereka urus belakangan supaya bisa jalan lagi perusahaannya. Atau memang sudah disekenario seperti itu, cuman supaya tidak kelihatan kalau yang berkuasa aktor utamanya.

Kalau soal kucuran dana, nah ini yang lebih penting, KPK mesti mengawasi ini, apa lagi sudah mulai hujan, saya yakin tuh dana ratusan milyar yang dikucurkan (terlambat) akan diselewengkan gubernur dan bupati terkait, karena api mulai padam karena hujan, bukan karena make dana ratusan milyar tadi.

Tergantung aliran dananya ke mana. Kalau aliran dananya ke sesama koalisi mereka, saya tidak yakin KPK bakal gerak. Biasanya yang kena kasus, itu mereka yang bukan koalisi pemerintah yang menjabat. Atau mereka yang sengaja dijadikan tumbal supaya pejabat atas tidak sampe kena dampaknya.

Mengenai masalah Karhutla ini kita juga mungkin tidak bisa mengesampingkan beberapa isu yang cukup menarik dimana pemerintah katanya membuat sedikit batasan melalui komdigi agar masalah ini tidak terlalu di besar-besarkan bahkan di beberapa moment ada beberapa campaign yang ditujukan kepada influencer dan buzzer untuk mencoba menutupi kebobrokan Karhutla agar tidak meluas di media sosial.
Jika ini benar sih lebih keterlaluan lagi.

Dari dulu kerjaan komdigi cuman ngelawak. Kasus seperti karhutla ini memang harus diviralkan kalau tidak ada penanganan yang tepat supaya pemerintah pusat dan semua orang melek seperti apa faktanya. Ini malah dibatasi, aneh bin ajaib. Itu sudah bukan sikap lembaga negara, tapi lebih seperti kacungnya pejabat bermasalah. Kalau mereka lembaga negara, harusnya prioritas utama mereka ya kepentingan masyarakat.