[Diskusi] Menata Legalitas Cryptocurrency di Indonesia

[Kiwilanta]

Untuk saat ini di Indonesia hanya di perbolehkan untuk jual beli dan masih di larang untuk alat transaksi,tapi kita harus bersyukur karena masih bisa menggunakan bitcoin dan kita harapkan untuk kedepannya bitcoin akan di legalkan di negara kita ini.

Perlahan lahan itu pasti akan terwujud mata uang digital akan dijadikan sebagai alat transaksi dengan tidak mengesampingkan mata uang konvensional ,karena untuk saat ini pemerintah tidak melarang peredaranya akan tetapih semua resiko harus ditanggung oleh pengguna masing masing tanpa harus menyalahkan pihak manapun.

Ya jika perkembangan terus berlanjut dengan mengedepankan blockchain sebagai alat untuk di pakai di pemerintahan hal tersebut bisa saja terjadi dengan melegalkan bitcoin dan cryptocurrency dinegara kita ini
artikel yang bagus gan OP

Blockchain gak ada ikatan besar dengan bitcoin gan, jadi bukan berarti ketika teknologi blockchain di kembangkan pemerintahan maka bitcoin atau cryptocurrency bakal dapat kemungkinan besar untuk di legalkan.
Cryptocurrency itu cuman sebagian kecil dari teknologi blockchain.

[aidil456]

info dari agan sangat bermamfaat, nampak terlihat dari perbedaan warna pada peta menyangkut dengan beberapa yang telah melegalkan bitcoin, umumnya adalah negara dengan status ekonomi maju, saya rasa Indonesia Sbagai negara ekonomi berkembang perlu lebih banyak dari negara ekonomi maju,termasuk pengelolaan money crypto yang tepat, agar dapat menambah devisa negara dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

[Punggawa]

Sebenarnya masalah legalitas bitcoin atau aset crypto lainnya selalu menjadi perbincangan pada kalangan otoritas mengenai legalisasinya. Namun sampai sekarang msh blm ada keputusan mengenai itu masih terus menjadi pembahasan mengenai ini dan kami sebagai bitcoiners sangat mengapresiasi pemerintah jika bs membuat sebuah legalitas mengenai crpyto ini di indonesia krn kt nga bs lepas namanya jaman teknologi yg serba cepat dan instant.

[ajomanih]

Regulasi perlu segera diatur oleh negara dikarenakan sudah tambah berkembang masyarakat Cryptocurrency di Indonesia.  Karena jika dibiarkan tanpa regulasi yg detail maka kelemahan sistem ini bisa menjadi celah bagi orang2 yg punya kepentingan tidak baik dgn membonceng masyarakat Cryptocurrency yg sedang naik daun.

benar gan, memang sudah saat nya pemerintah membuat regulasi tentang penggunaan bitcoin dan mata uang crypto lainnya, karena melihat perkembangan bitcoin dan mata uang crypto yang semakin pesat dan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan mata uang digital ini tentunya perlu sebuah regulasi/ aturan yang mengatur penggunaannya gan, agar kedepanya menjadi lebih baik lagi gan.

[indah rezqi]

info dari agan sangat bermamfaat, nampak terlihat dari perbedaan warna pada peta menyangkut dengan beberapa yang telah melegalkan bitcoin, umumnya adalah negara dengan status ekonomi maju, saya rasa Indonesia Sbagai negara ekonomi berkembang perlu lebih banyak dari negara ekonomi maju,termasuk pengelolaan money crypto yang tepat, agar dapat menambah devisa negara dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

saya melihat dari kesimpulan yang agan ts buat, dan menanggapi komentar agan bahwa legalnya bitcoin terjadi apabila penggunaan internet merata di negara kita. Jadi tidak hanya kalangan tertentu saja yang mendapat imbas baiknya dan kesejahteraan masyarakat dengan cryptocurrency tidak bisa terwujud.

[yulionoo]

indonesia selalu bersih keras untuk tidak memperbolehkan uang digital seperti bitcoin untuk masuk ke indonesia dengan beberapa aalasan yang sebenarnya sudah ada
alternatif nya, sepert KYC atau pun AML.. seperti yang tertulis di thread agan..
AML (Anti Money Laundering) adalah seperangkat prosedur berupa undang-undang atau peraturan yang dirancang untuk menghentikan praktik menghasilkan pendapatan melalui tindakan ilegal.8 AML sering disandingkan pada KYC dalam prosedurnya, sehingga penerapannya bersamaan dengan pendaftaran KYC misalnya mempertanyakan pekerjaan dan pendapatan finansial. Adapun fungsinya selain meminimalisir adanya praktek pendanaan terorisme, jual beli barang ilegal dan praktik korupsi.

indonesia sangat menghindari hal seperti pencucian teroris dan alternatif untuk melakukan korupsi..
namun kita tahu sendiri kyc dan AML sudah diberlakukan sejak lumayan lama menurut saya.
ada yang bisa menjelaskan hal ini?

bener banget. banyak hal yang bisa dilakukan salah satunya ya yang agan sebutin. yang aneh sampe sekarang kan belom keluar undang undang yang bener2 sah, pajak juga belom ditarik yang katanya kemaren mau dikenakan pajak.
mau membendung bitcoin juga bakalan susah karena seandainya di ilegal kan, para pemain bakal main diluar negara sendiri. cara pencairan pun juga tergolong mudah, jadi sama aja.

[kaisa]

trimakasih infonya gan. menurut ane. hal yang paling mendasar ketika legalitas mata uang digital di indonesia masih belum di legalkan karena kesiapan SDM dari segi kemampuan dan perkembangan perekonomian di indonesia yang mayoritas masyarakatnya lebih dominan kepada mata uang konvensional dan kesiapan perbankan jika di tinggal investor yang lebih berminat investasi terhadap bitcoin. sehingga akan membuat penurunan income terhadap perbankan yang ada di indonesia. dan lagi negara kita masih belum ada sistem untuk pengawasan terhadap pengguna bitcoin karena sangat rentan untuk disalahgunakan

Saya melihat SDM yang kita miliki malah ingin bergerak sendiri, karena melihat ini sebagai bisnis yang fantastis di dunia digital. SDM yang kita miliki sebenarnya sudah banyak yang mumpuni terkait pengembangan jaringan blockchain terlihat dari banyaknya miner di indonesia, karena miner bagi bitcoin merupakan sarana verifikasi block.

Karna ini lebih bergerak pada jaringan bisnis, kemungkinan pemerintah tidak akan banyak ikut andil didalam pengembangan blockchain dan tidak akan mengatur bitcoin kearah alat pembayaran. tau sendiri negara indonesia selalu diposisi netral dalam berbagai hal, baik itu politik, ekonomi, budaya dan agama.

Sistem pengawasan seharusnya juga harus terbuka, misal exchanger juga melakukan laporan tengah tahunan kepada publik dan pengawasan memverifikasi laporan tersebut. Saya yakin sebenarnya secara hukum bitcoin dapat masuk sebagai asset pribadi yang dapat terlindungi secara hukum, dari segi pencurian, penipuan, money laundring sudah ada hal yang mengatur. namun, sifatnya yang anonim harus segera di atur.

[AhokHoax87]

Kalau menurut saya sendiri,pemerintah indonesia butuh waktu untuk dapat mengkaji tentang bitcoin,sampai saat ini indonesia masih bersikap netral tentang bitcoin,semoga saja indonesia bisa segera melakukan regulasi untuk melegalkan bitcoin,mungkin pemerintah memang perlu mengkaji secara lebih dalam lagi.

[D4ffyduck]

Ini yang akan berdampak baik bagi eksistensi bitcoin di indonesia, karena pemerintah berencana melegalkan bitcoin dengan membuat aturan baku yang jelas dan tegas. Memang saya rasa untuk saat ini pemerintah masih ragu akan digital currency ini, apakah akan punya dampak baik bagi perekonomian atau malah menjadi wadah untuk pencucian uang, terorisme dan tindak kejahatan lainnya. Tapi itu hanyalah masalah teknis yang bisa diselesaikan jika nantinya ada payung hukum yang jelas yang mengaturnya, sehingga nantinya pelaku akan lebih tenang dan aman dalam berinvestasi.

[Kalau04]

Kalau menurut saya sendiri,pemerintah indonesia butuh waktu untuk dapat mengkaji tentang bitcoin,sampai saat ini indonesia masih bersikap netral tentang bitcoin,semoga saja indonesia bisa segera melakukan regulasi untuk melegalkan bitcoin,mungkin pemerintah memang perlu mengkaji secara lebih dalam lagi.

Sangatlah benar itu gan,langkah yang terbaik bagi pemerintah negara kita Indonesia adalah melakukan hanya untuk melegalkan bitcoin,itu setelah di kaji ulang kembali secara mendetail gan,karna pemerintah negara kita Indonesia masih bersikap baik dan netrlisme dengan bitcoin.

[bolbau]

thread bagus buat komunitas crypto khususnya bagi perkembangannya di indonesia. saya rasa pemerintah indonesia tidak sepenuhnya ingin melarang dan meregulasi crypto secara ketat, kita lihat bagaimana indodax sebagai salah satu pionir crypto exchange di indonesia tetap bisa berdiri sampai sekarang, selain itu kegiatan-kegiatan seperti workshop, seminar dsb terus berkembang tanpa ada larangan sedikitpun. statement jokowi terkait crypto juga semakin menekankan bahwa masyarakat indonesia harus siap menerima teknologi ini.  saya rasa pemerintah hanya perlu waktu untuk berfikir, berdiskusi lebih dalam terkait masa depan crypto di indonesia sebelum menentukan keputusan atau aturan yang jelas. dan kita sebagai komunitas harus bersama-sama membangun kepercayaan agar crypto bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

[Nana_Marini]

Untuk saat ini di Indonesia hanya di perbolehkan untuk jual beli dan masih di larang untuk alat transaksi,tapi kita harus bersyukur karena masih bisa menggunakan bitcoin dan kita harapkan untuk kedepannya bitcoin akan di legalkan di negara kita ini.

Perlahan lahan itu pasti akan terwujud mata uang digital akan dijadikan sebagai alat transaksi dengan tidak mengesampingkan mata uang konvensional ,karena untuk saat ini pemerintah tidak melarang peredaranya akan tetapih semua resiko harus ditanggung oleh pengguna masing masing tanpa harus menyalahkan pihak manapun.

Ya jika perkembangan terus berlanjut dengan mengedepankan blockchain sebagai alat untuk di pakai di pemerintahan hal tersebut bisa saja terjadi dengan melegalkan bitcoin dan cryptocurrency dinegara kita ini
artikel yang bagus gan OP

Blockchain gak ada ikatan besar dengan bitcoin gan, jadi bukan berarti ketika teknologi blockchain di kembangkan pemerintahan maka bitcoin atau cryptocurrency bakal dapat kemungkinan besar untuk di legalkan.
Cryptocurrency itu cuman sebagian kecil dari teknologi blockchain.

Saya sependapat dengan agan Kiwilanta. Meskipun teknologi blockchain sudah banyak diterapkan di pemerintahan kita, seperti OJK akan tetapi rasanya sulit untuk melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran, terlebih dunia crypto yang hanya bagian kecil dari blockchain saja

[ajomanih]

Kalau menurut saya sendiri,pemerintah indonesia butuh waktu untuk dapat mengkaji tentang bitcoin,sampai saat ini indonesia masih bersikap netral tentang bitcoin,semoga saja indonesia bisa segera melakukan regulasi untuk melegalkan bitcoin,mungkin pemerintah memang perlu mengkaji secara lebih dalam lagi.

benar gan, sampai saat ini pemerintah negara kita belum membuat regulasi/ peraturan mengenai penggunaan cryptocurrency gan, mungkin belum adanya regulasi tersebut karena pemerintah mempertimbangkan banyak hal gan, baik itu dampak postif maupun dampak negatif yang disebabkan oleh penggunaan mata uang crypto gan, tentunya sebagai pengguna cryptocurrency kita berharap semoga akan ada regulasi dan kebijakkan penggunaan aset digital ini gan.

[BL5102PAA]

Seingat saya yang pastinya untuk saat ini Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan untuk melegalkan bitcoin untuk kita jadikan alat transaksi atau alat tukar akan namun pihak terkait tidak melarang juga peredaran bitcoin di Indonesia walaupun sistem blockchainnya sudah ada yang diterapkan di Indonesia.

[TheWalkingCoin]

Setiap poin poin yang dijabarkan memiliki makna yang sangat penting bagaimana legalitas dan sistem yang ada di Indonesia tentang bitcoin dan cryptocurrency selama ini. Pandangan dan sikap pemerintah terhadap cryptocurrency yang bisa dikantakan agak menitik beratkan tentang permasalahan legalitas dan kesulitan bagi bitcoin untuk bisa menjadi bagian transaksi pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia. semakin banyaknya hadir orang yang tidak memiliki  pemahaman dan pengatahuan tentang cryptocurrency yang menjadi salah satu alasan samapai sekarang bitcoin masih dipertanyakan legalitas di Indonesia.

[homkim]

Setiap poin poin yang dijabarkan memiliki makna yang sangat penting bagaimana legalitas dan sistem yang ada di Indonesia tentang bitcoin dan cryptocurrency selama ini. Pandangan dan sikap pemerintah terhadap cryptocurrency yang bisa dikantakan agak menitik beratkan tentang permasalahan legalitas dan kesulitan bagi bitcoin untuk bisa menjadi bagian transaksi pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia. semakin banyaknya hadir orang yang tidak memiliki  pemahaman dan pengatahuan tentang cryptocurrency yang menjadi salah satu alasan samapai sekarang bitcoin masih dipertanyakan legalitas di Indonesia.

penjelasan yang sangat masuk akan dan ilmiah. dari penjelasan tersebut jelas pengguna bitcoin merupakan salah satu faktor penentuan legalitas bitcoin di Indonesia. Tergantung bagaima dan sejauh mana pengetahuan kita terhadap cryptocurrency.

[wartajoni]

Karna ini lebih bergerak pada jaringan bisnis, kemungkinan pemerintah tidak akan banyak ikut andil didalam pengembangan blockchain dan tidak akan mengatur bitcoin kearah alat pembayaran. tau sendiri negara indonesia selalu diposisi netral dalam berbagai hal, baik itu politik, ekonomi, budaya dan agama.

Kalo untuk masalah pembayaran tentu saja jelas yang pemerintah utamakan adalah rupiah. Saya juga setuju kalo keterlibatan pemerintah juga ga akan banyak. Tapi sebenernya ada tidak suatu negara yang aktif dalam mengembangkan blockchain? atau mungkin negara itu punya semacam badan usaha yang basisnya blockchain, semacam BUMN kalo disini? Kalo swasta kan ada, seperti di China dengan Industri mining nya.

Sistem pengawasan seharusnya juga harus terbuka, misal exchanger juga melakukan laporan tengah tahunan kepada publik dan pengawasan memverifikasi laporan tersebut. Saya yakin sebenarnya secara hukum bitcoin dapat masuk sebagai asset pribadi yang dapat terlindungi secara hukum, dari segi pencurian, penipuan, money laundring sudah ada hal yang mengatur. namun, sifatnya yang anonim harus segera di atur.

Lalu untuk indodax sendiri, apakah mereka juga melakukan laporan tengah tahunan kepada publik? Saya gugling tentang laporan ini tidak nemu, atau mungkin memang indodax tidak bikin. Atau saya nya saja yang tidak bisa menemukan wkwk. Maaf gan, saya banyak nanya.

[dani sullivan]

Menata Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*

Salam  hangat  bitcoiner,  saya  rasa  sebagai  bitcoiner  indonesia  kita  harus  ikut  berpartisipasi  dalam  rangka  mendukung  pemerintah  untuk  mengatur  regulasi  Cryptocurrency  di  Indonesia.  walapun  sebatas  tulisan  dan  diskusi melalui  "focus  group  discussion  (FGD)",  saya  sebenarnya  menunggu  ada  thread  yang  membahas  legalitas  lebih  serius  karena  teknologi  tanpa  adanya  aturan  akan  menjadi  bumerang  bagi  diri sendiri.

***

Abstrak
Bank Sentral Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur sistem moneter di indonesia.¹ kemudian salah satu fungsi Bank Indonesia adalah mengatur sistem pembayaran dan menerbitkan uang fisik yang sah di indonesia. Istilah cryptocurrency hadir bersamaan dengan hadirnya Bitcoin dimasyarakat, saat itu terdapat wartawan media forbes² yang menyebutnya dengan istilah "crypto currency" yang kemudian berkembang menjadi beberapa tipe penyebutan yakni digital currencies, alternative currencies dan virtual currencies (VC).³

Bank Indonesia Sudah dua kali memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui press rilis pada 2014⁴ dan 2017⁵ lalu, yang menyatakan melarang bitcoin dan VC sebagai alat transaksi pembayaran kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan bitcoin dan VC karena berisiko sangat tinggi.⁶ Namun dalam hal ini Bank Indonesia juga tidak memberikan pelarangan secara tegas dengan menerbitkan aturan hukum yang jelas terkait pelarangan bitcoin. sehingga status Virtual Currency hingga saat ini masih dalam area abu-abu, maksudnya belum ada aturan tegas untuk menggunakan atau melarang Virtual Currency. (Baca juga : Jual-Beli Bitcoin di Indonesia Masuk ‘Area Abu-Abu’)

Bank Indonesia juga melarang penuh terhadap seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana), dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.⁷

Sementara itu isu legalitas dan pengaturan bitcoin menguat diberbagai media maenstream, ada yang mengatur regulasinya dan ada pula dengan tegas melarangnya.  Menariknya dari sebagian negara yang mengatur regulasi tentang VC malah tertarik untuk mengembangkan sistem tersendiri melalui Central bank digital currency (CBDC), untuk itu mari kita simak tulisan dibawah ini tentang bagaimana mengatur ruang lingkup Virtual Currency di Indonesia.

***

Perkembangan Legalitas Bitcoin

Status hukum bitcoin sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, kebanyakan dari mereka tidak mendefinikan secara spesifik tentang bitcoin. apakah digunakan sebagai alat transaksi pembayaran ataukan sebagai digital asset. namun kebanyakan dari negara yang menerima terhadap bitcoin, mereka berfokus untuk transaksi pembayaran. Mari kita lihat bagaimana perkembangan legalitas bitcoin diberbagai negara dalam sebuah peta dunia, lihat gambar dibawah :

██ Mengizinkan (legal untuk menggunakan bitcoin) - ██ kontroversial (beberapa pembatasan penggunaan bitcoin)
██ kontroversial (interpretasi hukum lama, tetapi bitcoin tidak dilarang secara langsung) - ██ Menolak (larangan penuh atau sebagian)

Gambar diatas saya ambil pada wikipedia Legality of bitcoin by country or territory namun saya rasa data diatas belum menunjjukan kevelidan data secara gamblang, terlebih melihat posisi indonesia berada diarea green yang menambah saya kurang tertarik dengan data diatas. Namun saya tidak akan mentah-mentah melihat data tersebut, kita akan mencoba membangdingkan dengan banyak data.

Saya sengaja mengkomparasikan beberapa data diatas, agar bitcoiner dapat melihat bagaimana data menunjukkan perbedaan karena terpengaruh oleh waktu, penelitian, sumber dan cara pandang penelitian. Catatan menarik bahwa bitcoin sebagai hal yang baru dapat mengambil hati masyarakat dengan melihat volume transaksi yang semakin hari semakin tinggi yang secara tidak langsung pemerintah pasti akan memberikan aturan main untuk menggunakan bitcoin.

Sementara itu, melarang bitcoin bukan  juga solusi yang tepat karena penggunaannya melalui masyarakat mayantara. tidak banyak negara yang mampu melarang secara penuh untuk membanned media yang mendukung bitcoin dan exchanger yang menjual-belikan bitcoin karena terpentok dengan aturan, sehingga negarapun harus mengambil langkah yang tepat untuk mendukung dan mengatur cara penggunaan bitcoin.

Bagi teman-teman yang lebih suka membaca data secara tertulis, jangan khawatir saya akan memberikan beberapa link untuk dapat dibaca sebagai pertimbangan. Sengaja saya berikan gambar karena melihat member indonesia cenderung lebih suka melihat data dengan gambar :

• Legality of bitcoin by country or territory
• Legality of Bitcoin & cryptocurr
• G20 2018 Countries Cryptocurrency Legal or Illegal?
• Cryptocurrencies by country^pdf
• Is Bitcoin Legal

***

Bentuk Aturan Main Virtual Currency

Menciptakan sebuah aturan main dalam membentuk peraturan legalitas Virtual Currency tentunya tidak terlepas dari campur tangan antara lembaga negara , masyarakat dan perusahaan swasta, seiring bertambahnya masyarakat yang terjun dalam dunia kripto maka dapat mendorong pemerintah untuk segera membuat aturan main VC. Dalam hal ini terdapat beberapa lembaga negara yang penting untuk dijadikan ujung tombak untuk mengatur virtual currency, misalnya saja : Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bappeti, Dispendukcapil dan perusahaan swasta lainnya.

Kemudian, mengarah pada aturan main penggunaan Virtual Currency yang familiar diberbagai negara adalah sebagai berikut :

A. KYC (Know Your Customer)
KYC merupakan singkatan dari Know Your Customer, yang artinya "kenali pelanggan anda" ini dimaksudkan bahwa nasabah atau konsumen wajib melakukan verifikasi identitas. prinsip ini diterapkan untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah atau konsumen pemakai jasa perusahaan. Sebenarnya istilah ini sudah lama hadir pada regulasi setiap bank, fungsinya untuk menguji kejujuran nasabah atau konsumen serta meminimalisir tindakan pelanggaran hukum, serta sebagai fungsi identitas bahwa akun dan wallet kripto tersebut milik kita. (Baca juga : Bank Indonesia: Perbankan Perlu Meningkatkan Penerapan Know Your Customer  Principle (KYC) dan Anti Money Laundering (AML)

Kita tahu bahwa seluruh asset kita merupakan tanggungjawab pribadi, namun ketika terjadi pencurian setidaknya kita dapat melaporkan tindakan tersebut. Ada dua kemungkinan bahwa KYC akan diatur pada otoritas lembaga, yakni pemerintah dan swasta. Sangat mungkin bahwa KYC diterapkan dengan teknologi blockchain, terlebih kita dapat mengklaim bahwa wallet A, B, C, D adalah milik kita melalui sign message wallet yang terhubung pada database KYC. saya akan mencoba membuat alurnya melalui gambar.

Lalu bagaimana dengan perusahaan jika harus meminta konfirmasi kepada layanan penyedia KYC? apakah tidak menyulitkan perusaan untuk cepat bekerja. Jawabannya simple, bahwa perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya kepada penyedia layanan kemudian akan mendapatkan id client pada platform KYC. Namun perusahaan tidak dapat mengunduh data informasi user, hanya bisa melakukan print out untuk data nasabah / konfirmasi data nasabah.

B. AML (Anti-money Laundering)
AML (Anti Money Laundering) adalah seperangkat prosedur berupa undang-undang atau peraturan yang dirancang untuk menghentikan praktik menghasilkan pendapatan melalui tindakan ilegal.⁸ AML sering disandingkan pada KYC dalam prosedurnya, sehingga penerapannya bersamaan dengan pendaftaran KYC misalnya mempertanyakan pekerjaan dan pendapatan finansial. Adapun fungsinya selain meminimalisir adanya praktek pendanaan terorisme, jual beli barang ilegal dan praktik korupsi. karena ini lebih mengatur kepentingan pemerintah saya tidak akan jauh membahas ini, namun untuk informasi anda bisa baca ;Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang

C. Lembaga Pengawas
Membuat lembaga pengawas sangat penting di indonesia, fungsinya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, pengaturan pajak, mengatur fee trading, dll. Di Indonesia sendiri sudah banyak lembaga yang siap mengatur tentang regulasi Virtual Currency, ada Bank Indonesia, OJK, Bappeti dan lembaga pemerintah yang terkait.

Misalnya saja Bank Indonesia dapat mengatur regulasi Virtual Currency sebagai digital asset, OJK dapat mengatur regulasi Crowdfunding yang dapat membantu perusahaan startup di Indonesia berkembang, Bappeti dapat mengatur perusahaan Exchanger (seperti SEC / Securities and Exchange Commission di amerika), Dispenduk dapat mengatur KYC yang dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta yang ditunjuk, sedangkan PPATK dapat mengatur AML.

Semuanya diatur dalam undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan, peraturan tersebut juga mengedepankan perlindungan konsumen. misalnya saja, Exchanger bertanggungjawab atas keamanan asset nasabah terhadap tindakan pencurian, seperti yang terjadi dijepang ( lihat : Bursa Cryptocurrency di Jepang Bayar Ganti Rugi Peretasan Coincheck).

D. Membentuk Central Bank Digital Currency
Kajian tentang legalitas Bitcoin dan Virtual Currency tidak semata-mata hanya mengatur regulasi, namun pemerintah juga turut andil dalam meciptakan Digital Currency. Ini merupakan hal yang sangat wajar, karena selain membuat peraturan pemerintah juga dapat menyokong pendapatan guna meminimalisir dana APBN untuk membuat uang fisik.

Seperti diketahui, mata uang digital bank sentral (CBDC) berbeda dengan mata uang virtual (virtual currency) yang diterbitkan swasta, seperti Bitcoin dan Etherum. CBDC diterbitkan secara legal oleh bank sentral dan dijaga peredarannya agar tidak menimbulkan gelembung harga (bubble) dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. (Baca konsep CBDC ; BIS : Central bank digital currencies Beberapa artikel terkait dengan CBDC saya sertakan dibawah ini :

• Central Bank Digital Currency
• Central Bank Digital Currencies Could Fuel Bank Runs, BIS Says
• Central Banks Urged to Study Digital Currency Risks and Rewards
• Menanti Aturan Main Mata Uang Virtual
• Sempat Tolak Bitcoin, BI Kaji Penerbitan Mata Uang Digital

Bank Sentral negara-negara lain pun saat ini sedang mengkaji penerbitan mata uang digital, seperti Bank Sentral Inggris, Bank Sentral Singapura⁹, Bank Sentral Malaysia dan juga Bank Sentral Ekuador. BI juga sedang mengkaji penggunaan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern (blockchain) sebagai platform mata uang digital bank sentral ini.¹⁰

Kesimpulan
Dari beberapa sumber diatas Indonesia sebagai negara yang besar tentunya akan lebih hati-hati dalam menerapkan status hukum penggunaan bitcoin dan virtual currency lainnya. Terlebih di Indonesia dengan total 261jt penduduk tercatat, baru sekitar 50% penggunanya menggunakan internet. Pertumbuhan penggunaan layanan perbankkan di daerah juga belum sepenuhnya menyeluruh.

Pertimbangan alasan mengenai adanya tindakan pendanaan terorisme dan tindakan pencucian uang hanya sebagai serangkaian strategi untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaiman bitcoin bekerja dan untuk melakukan riset lebih jauh. Padahal secara hukum sudah jelas bahwa tindakan tersebut sudah melanggar hukum, tinggal bagaimana mengatur untuk menggunakan bitcoin atau tidak.

Saya melihat bahwa bitcoin tidak akan mati selama bisnis terus belanjut, karena bitcoin sudah bergeser paragidmanya dari alat pembayaran menjadi bisnis yang menguntungkan karena fluktuasinya, ini yang menyebabkan negara harus memutuskan secara cepat untuk mengaturnya atau tidak. Namun, melihat posisi indonesia adalah posisi yang paling nyaman untuk mempertimbangkan secara legal, karena adanya undang-undang tentang mata uang yang sah digunakan. hingga saat itu tiba indonesia akan melakukan pertimbangan hukum melalui undang-undang mata uang digital.

Catatan kaki :
1. lihat status dan kedudukan bank indonesia dan undang-undang Bank Indonesia
2. https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
4. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx
5. Menegaskan kembali pernyataan tahun 2014 dan mempertegas UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
6. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx
7. https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI_191217.aspx
8. sumber bacaan ; https://bitcointalk.org/index.php?topic=454795.0
9. https://www.coindesk.com/singapore-central-bank-digital-currency-trial/
10. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71b128e1898/bi--kajian-uang-digital-ditargetkan-rampung-2020




*Mohon tidak mengquote seluruh artikel, saya harap ada diskusi yang serius. Saya akan menghapus post tanpa konfirmasi jika post tidak bermanfaat bagi jalannya diskusi - hub telegram @SaNyGk

saya rasa si pemerintah di Indonesia masih netral untuk melegalisasikan bitcoin ini, mungkin masih banyak pertimbangan yg harus di pikirkan oleh pemerintah, dan atau mungkin jg banyak ketakutan dari sisi negatifnya, tapi semoga saja si pemerintah cepat menanggapi perkembangan ini.. Terima kasih

[emberbrot]

Terimakasih informasinya. saya sebagai Brand new jadi semakin mengerti tentang phenomena VC ini yang terjadi di Indonesia. Menurut saya memang pemerintah memang harus berperan aktif dalam menata legalitas VC. saya setuju dengan pendapat agan, akan tetapi pastinya akan banyak faktor yang harus di persiapkan. terutama pengetahuan masyarakat Indonesia tentang tentang VC ini. Apalagi tadi Agan sampaikan baru 50% penduduk Indonesia yang menggunakan Internet. Informasi tentang VC ini belum semua mengetahui.

[watergold]

Ini yang saya tunggu, thread yang seperti inilah yang akan membawa dampak baik bagi bitcoin di indonesia. Secara garis besar saya memang bingung dengan pertimbangan pemerintah dalam menyikapi Bitcoin, meski sebenarnya saya juga memaklumi, ini karena pemerintah kita bukan hanya memikirkan perut sebagian masyarakatnya saja, namun harus mempertimbangkan efek secara menyeluruh.
Sebenarnya ketakutan pemerintah akan efek negatif yang timbul, seperti pencucian uang, pendanaan teroris, buble, dll, hanyalah persoalan teknis, yang tidak akan selesai hanya dengan membuat larangan, karena terlalu banyak celah yang bisa diterobos, dan saya yakin, pemerintah tidak akan mampu membendung arus perputaran bitcoin dinegara kita. Legal atau Ilegal, bitcoin akan tetep merayap  diseluruh negeri, menyusup lebih jauh, menyebar lebih luas di banyak kalangan. Ini yang seharusnya ditanggapi secara cepat, salah satunya dengan melegalkan namun pada batasan tertentu, dan membuatkan payung hukum untuk mereduksi penyalah gunaan, serta membuatkan aturan main yang jelas untuk mempermudah pengawasan aliran transaksi.
Ini blockcahin, teknologinya transparan, masih bbisa ditrack dengan mudah, meski tidak mampu dilihat kepemilikannya. Namun jika pemerintah membuatkan aturan main yang jelas dan melegalkan, maka akan semakin mudah memantaunya, dan saya percaya ini bisa mereduksi kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang bakal ditimbbulkan dengan media bitcoin.

selamat malam gan ...
memang pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah sangat banya, tetapi selama ini pemerintah bekerja keras untuk mencari kesimpulan dan memutuskan legalitas untuk indonesia. di indonesia saja sudah mempunyai produk yang sukses dan sudah di legalkan dengan menciptakan matauang pundi sebaga langkah awal contoh penerapan sistem dan dengan bisa menganalisanya, dan setayu saya sudah legal.