Adakah cara untuk mempercepat adopsi bitcoin di Indonesia?

[BITCOIN4X]

~Snip

Dalam peraturan Bappebti memang sudah memuat susunan organisasi yang cukup lengkap dan juga di isi oleh sub-sub bagian yang begitu kompleks menurut ane gan. Hanya saja seperti opini agan "[perkumpulan atau komunitas resmi yang terkait bitcoin dan crypto di Indonesia juga diperlukan]" mungkin menurut ane lebih cocok untuk dijadikan sebagai mitra dan media untuk menghimpun informasi atau objek sasaran oleh mereka karena dalam aturan tersebut sudah bisa kita lihat sendiri cukup banyak sub-sub bagian yang sudah diberi tanggung jawab serta tugas fungsinya masing-masing untuk meng-koordinir berbagai permasalahan mengenai pasar berjangka ini gan.
Mengenai wacana pemerintah tentang  pemberlakuan pajak per setiap transaksi, bagaimana respon dan tanggapan agan @kawet dan Om² lain disini ?

Disini ane masih merasa kesulitan menafsir arah peradaban adopsi cryptocurrency dimata pemerintah, apakah mereka menganggapnya sebagai bentuk perkembangan teknologi yang layak dimasukkan dalam komoditas pasar berjangka ataupun mereka juga menggunakan sebagai objek bagus untuk mendapatkan keuntungan setidaknya dengan pajak transaksi ?

[1714994965]

1714994965

[phoinex]

Mengenai wacana pemerintah tentang  pemberlakuan pajak per setiap transaksi, bagaimana respon dan tanggapan agan @kawet dan Om² lain disini ?

Maaf om namun kayakya sedikit OOT , mengenai aturan pajak pernah dibahas Disini Saya pikir ini masih sulit menurut saya om, perlu adanya kerjasama antara exchange dan perpajakan, dan menurut saya ini sudah bisa di akomodasi dalam pelaporan tahunan dimana ini bisa diakukan sebagai penghasilan, namun ketika saya membaca

Kraken and Coinbase akan melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan nomor ID pajak yang mana akan menjadi nomor jaminan sosial atau EIN perusahaan Anda, kepada IRS di akhir tahun.

Ini menjadi suatu hal yang bisa saja terjadi di masa datang.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/01/03/what-you-should-know-about-taxation-of-cryptocurrencies/#21d250681346

[pandukelana2712]

Mengenai wacana pemerintah tentang  pemberlakuan pajak per setiap transaksi, bagaimana respon dan tanggapan agan @kawet dan Om² lain disini ?

Saya pikir ini masih sulit menurut saya om, perlu adanya kerjasama antara exchange dan perpajakan

Pajak di Indonesia baru bisa dihitung jika udah dikonversi menjadi mata uang rupiah. Seperti yang udah saya posting di:

-snip-
PS: Seingat saya, jika masih berupa kripto, maka tidak ada unsur pajak yg dikenakan. Tapi jika udah dalam bentuk FIAT (termasuk USD dan Euro didalamnya), maka ada unsur pajak yg masuk dalam penerimaan tersebut.

Dan saya setuju jika ada "unsur" penerimaan negara dalam bentuk pajak, maka pemerintah akan bersikap lebih serius untuk mencari pemasukan negara.
Tetapi masalah "pemberlakuan pajak per setiap transaksi" juga harus dijelaskan dengan gamblang. Apakah transaksi memindahkan saldo dari wallet A ke wallet B juga terkena pajak?
Ingat; kasusnya bisa seperti ini. Om sapta menjual velg racing seharga 0.15 BTC kepada saya. Apakah saya wajib membayar pajaknya?
Transaksi yang saya lakukan adalah seperti saya memindahkan saldo BTC saya ke wallet lain. Bagaimana cara petugas pajak mendeteksi itu adalah benar2 wallet om Sapta?

Kecuali jika om Sapta melakukan penukaran saldo BTC yg saya kirim di exchanger, maka akan bisa ditimbulkan tax fee. Demikian juga saya ketika membeli BTC (yg saya kirim ke om Sapta) tersebut bisa dikenakan tax fee.

Sehubungan kasus diatas, maka saya cenderung lebih masuk akal dan lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan om phoenix katakan:

kerjasama antara exchange dan perpajakan

Jika hal tersebut udah menjadi protap dalam regulasi perpajakan, maka adopsi payment P2P bitcoin bisa diterapkan secepatnya.

[wawanlindu]

Menurut saya pribadi, Masalah regulasi adalah kendala utama bitcoin untuk diadopsi. Jadi, sebelum memikirkan bagaimana cara mempercepat adopsi bitcoin, kita alihkan ke masalah bagaimana cara agar bitcoin dibuatkan regulasinya.

[pandukelana2712]

kita alihkan ke masalah bagaimana cara agar bitcoin dibuatkan regulasinya.

Regulasi (Peraturan/SK/UU dan sejenisnya) yang dikeluarkan oleh pemangku kekuasaan udah ada gan. Coba diliat postingan2 sebelumnya.
Tinggal penerapannya yang harus bagaimana?
Apakah peraturan dibuat hanya untuk bahan bacaan aja?

[Husna QA]

kita alihkan ke masalah bagaimana cara agar bitcoin dibuatkan regulasinya.

Regulasi (Peraturan/SK/UU dan sejenisnya) yang dikeluarkan oleh pemangku kekuasaan udah ada gan. Coba diliat postingan2 sebelumnya.  -snip-

Mungkin postingan berikut ini yang om Pandu maksud:

-snip-
Regulasinya memang cukup untuk saat ini om...
Tapi implementasinya masih jauh dari sasaran...
Dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 SK Bapeti tsb disebutkan:

(1) Kepala Bappebti dapat membentuk komite Aset Kripto untuk memberikan pertimbangan dan/atau nasihat kepada Bappebti sehubungan dengan kegiatan dan pengembangan perdagangan pasar fisik Aset Kripto.
(2) Komite Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dari Bappebti, Kementerian dan Lembaga terkait, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, asosiasi di bidang Aset Kripto, akademisi, praktisi, dan asosiasi terkait.

-snip- begitu regulasi udah disahkan dan dikeluarkan oleh instansi terkait, seharusnya juga dibarengi dengan keberadaan Komite/team yg dimaksud dalam SK tersebut. ...

Setidaknya pemerintah sudah 'menyiapkan rencana' Kelembagaan Perdagangan Aset Kripto yang terdiri dari empat lapisan:
- Lapisan pertama: pedagang komoditi/exchanger (bursa), menangani pembelian dan penjualan aset kripto langsung dengan nasabah.
- Lapisan kedua: pengelola tempat penyimpanan (kustodian), bertugas menyimpan aset kripto milik nasabah.
- Lapisan ketiga: lembaga kliring berjangka, berfungsi mengurus dana dari nasabah ketika melakukan transaksi.
- Lapisan keempat: bursa berjangka, mengawasi proses perdagangan aset kripto.

Referensi: https://blockchainmedia.id/pemerintah-siapkan-rencana-kelembagaan-perdagangan-aset-kripto/

[BITCOIN4X]

~Snip

Mungkin dengan melakukan seminar yang sedikit lebih ofensif akan lebih mengoptimalkan adopsi serta akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi Cryptocurrency ini.

CEO Indodax sendiri selama ini cukup banyak berinvestasi tersebut dan menurut ane sendiri ini adalah sebagai bentuk dari penyebaran informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pada Cryptocurrency.

perlahan pemerintah akan meregulasi bitcoin dinegara kita ini.

Regulasi yang bagaimana maksud agan ?

[kepzio]

di kota ane sendiri udah banyak seminar seminar cryptocurrency dan setiap seminar yang ane ikutin semakin banyak saja peserta nya. pertanyaan setiap peserta yang melakukan seminar juga semakin beragam bukan itu itu saja yang ditanyakan. ini berarti crypto semakin dikenal dan pengetahuan nya juga lebih mendalam bukan sekedar ikut ikutan beli coin  . intinya semakin kesini semakin bagus perkembangan dan peminatnya. tetap spread positive aja mengenai crypto, entah di medsos atau real life

[pandukelana2712]

-snip-

Sounds good...
Oh ya, sekalian pelajari tentang scam platform dan cara berinteraksi yang lebih intens dalam komunitas tersebut.
Tujuannya adalah untuk melakukan antisipasi "dampak" negatif berita2 miring tentang scam platform, sekaligus untuk mengingatkan komunitas anda tentang hal tersebut.
Jika tahapannya udah berjalan baik, dan pondasi dalam ber-crypto (pengetahuan dan kemampuan) udah kuat, maka percepatan penerapan regulasi bisa dilakukan dengan lebih baik.

[Chikito]

tetap spread positive aja mengenai crypto, entah di medsos atau real life

Dikasih penjelasan juga soal isu dunia crypto yang berisi berita negative hanyalah isu buat Dump sebuah harga oleh trader profesional yang telah jual di harga tinggi. Karena pemula di dunia crypto selalu paranoid jika melihat harga langsung down diiringi dengan berita miring.

[wawanlindu]

Regulasi (Peraturan/SK/UU dan sejenisnya) yang dikeluarkan oleh pemangku kekuasaan udah ada gan. Coba diliat postingan2 sebelumnya.
Tinggal penerapannya yang harus bagaimana?
Apakah peraturan dibuat hanya untuk bahan bacaan aja?

Saya membaca pada bagian Penutup SK Bappeti, persyaratan untuk calon pedagang fisik aset kripto:

Pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan:
a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Saya rasa persyaratan ini cukup berat bagi trader kripto, mengingat saat ini begitu mudahnya melakukan trading kripto tanpa berpatokan modal.

Setidaknya pemerintah sudah 'menyiapkan rencana

Saya sependapat dengan Om Husna. Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membuatkan regulasi perdagangan aset kripto dan sudah ditetapkan 8 Februari 2019 tahun ini.
Tetapi yang saya rasakan disini, persyaratannya terlalu berat bagi calon pedagang aset dan bursa kripto. Saya juga merasa ragu peraturan ini akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang disebutkan di dalam SK.

[pandukelana2712]

-snip
Pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan:
a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Sorry OOT, Untuk kutipan diatas lebih baik gunakan source-nya dari mana, daripada kenak banned gegara laporan plagiarisme...
Gunakan seperti ini:

Code:

[quote author=****website source]
****isi kutipan***
[/quote]

Atau dengan cara:

Code:

[quote]
****isi kutipan***
[/quote]
Source: ****website source

Kembali ke TKP.

-snip-
Saya rasa persyaratan ini cukup berat bagi trader kripto, mengingat saat ini begitu mudahnya melakukan trading kripto tanpa berpatokan modal.

Apakah agan udah membaca secara runtut SK regulasi tersebut?

Sepemahaman saya, yang dimaksud sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah EXCHANGER.
Kenapa koq malah disebut berat? Kalok perusahaan tersebut berkualitas menyediakan dana segitu tidak susah kan?
Emangnya agan mau menggunakan exchanger yang hanya memiliki liquiditas modal (pencairan) 8 juta?

Toh DANA tersebut tidak disetor kepada pihak manapun, cuman berada di laporan modal perusahaan.

[Novita]

Sebenarnya ada, cuma tergantung bitcoin di gunanakan seperti apa. misalnya seseoarang ingin beli mobil tetapi dia tidak punya uang dalam kantong dan hanya mempunyai beberapa bitcoin. namun perusahaan yang jual mobil tersebut tidak bisa membayar dengan bitcoin. nah dari situnya. seharusnya semua perusahaan besar seperti itu menggunakan jasa bitcoin sebagai pembayaran. namun tidak di terapkan. seandainya di terapkan mungkin bitcoin cepat beradopsi di perusahaan mana pun.

[Husna QA]

-snip-
Tetapi yang saya rasakan disini, persyaratannya terlalu berat bagi calon pedagang aset dan bursa kripto. Saya juga merasa ragu peraturan ini akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang disebutkan di dalam SK.

Lah kenapa mesti ada rasa ragu, kan sudah ada contoh konkret dari bursa kripto / exchanger di Indonesia yang hingga saat ini masih beroperasi (Indodax, Luno, TokoCrypto, dll).
Bukankah ini membuktikan bahwa dengan persyaratan-persyaratan tersebut, exchanger masih bisa mengikuti alur regulasi yang dibuat pemerintah?

[pandukelana2712]

-snip-

Mungkin agan wawanlindu bingung dengan istilah "Pedagang Fisik Aset Kripto", "Pelanggan Aset Kripto" dan "Pengelola Tempat Penyimpanan".
Dalam pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10 SK Bappeti no 5/2019 disebutkan

Ayat 8.

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.

Ayat 9.

Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Ayat 10.

Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto.

Dari pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa:
Pedagang Fisik Aset Kripto = exchanger kripto milik pribadi ato perorangan.
Pelanggan Aset Kripto = User/pengguna dari exchanger
Pengelola Tempat Penyimpanan = kantor/pihak yang menyediakan jasa server untuk menyimpan database aset kripto

[BITCOIN4X]

~Snip
Seharusnya semua perusahaan besar seperti itu menggunakan jasa bitcoin sebagai pembayaran. namun tidak di terapkan. seandainya di terapkan mungkin bitcoin cepat beradopsi di perusahaan mana pun.

Jika berbicara mengenai alat pembayaran yang sah, maka bitcoin saat ini masih belum bisa digunakan untuk membayar suatu benda atau barang (khususnya di Indonesia). Aturan ini telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia gan, jadi walau bagaimanapun kita selaku rakyat Indonesia sendiri sudah sepantasnya mengikuti peraturan yang ada.

Adakah ide lain yang bisa mempercepat adobsi bitcoin di Indonesia gan ?

[wawanlindu]

Dari pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa:
Pedagang Fisik Aset Kripto = exchanger kripto milik pribadi ato perorangan.
Pelanggan Aset Kripto = User/pengguna dari exchanger
Pengelola Tempat Penyimpanan = kantor/pihak yang menyediakan jasa server untuk menyimpan database aset kripto

Waduh, terimakasih Om Pandu. Saya terlalu fokus pada nominal persyaratan dan menyalah artikan "pedagang fisik aset kripto" yang saya kira user/pengguna exchange.

[abhiseshakana]

Lah kenapa mesti ada rasa ragu, kan sudah ada contoh konkret dari bursa kripto / exchanger di Indonesia yang hingga saat ini masih beroperasi (Indodax, Luno, TokoCrypto, dll).
Bukankah ini membuktikan bahwa dengan persyaratan-persyaratan tersebut, exchanger masih bisa mengikuti alur regulasi yang dibuat pemerintah?

[IMO] Asumsi saya mayoritas exchanger di Indonesia (indodax dan exchanges lainnya) untuk saat ini masih banyak yang belum mengantongi perizinan (Pedagang Fisik Aset Kripto) seperti yang telah ditetapkan oleh Bappebti (atau bahkan belum ada exchanges yg mendapatkan izin tersebut). Dan mungkin masih banyak juga yg belum berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001 maupun ISO 27017 dan ISO 27018.

Kemungkinan perizinan yang mereka (exchanges) pakai saat ini hanyalah perizinan marketplace dan perizinan penyelenggaraan sistem elektronik.


Referensi :
https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin

[pandukelana2712]

-snip-
Adakah ide lain yang bisa mempercepat adobsi bitcoin di Indonesia gan ?

Saya pernah membaca postingan om Thirdspace (tetapi saya lupa di thread mana), dan isinya kurang lebih seperti ini:

Kita bisa mencontoh pada lahirnya regulasi ojek / taxi online yang sekarang lagi marak di Indonesia.
Padahal kendaraan yang dipakai oleh ojek/taxi online tersebut tidak sesuai dengan UU lalu lintas. Keberadaan angkutan umum online tsb bertentangan dengan UU lalu lintas no 22 Thn 2009.
Tetapi pemerintah dengan mengeluarkan regulasi baru (karena tekanan kebutuhan pengguna jasa dan komunitas angkutan online), maka angkutan umum online tersebut bisa dipercepat beroperasinya berdasarkan regulasi baru tersebut.

-snip-

Pemikiran saya sama om...karena beberapa exchanger di Indonesia(di website resmi mereka) blm mencantumkan no. ijin mereka, juga sertifikasi ISO yang mereka terima.

[Husna QA]

-snip-
Saya pernah membaca postingan om Thirdspace (tetapi saya lupa di thread mana), dan isinya kurang lebih seperti ini: -snip-

Postingan yang ini ya?

-snip-
tuh liat ojek... uber... transportasi online... udah jelas melanggar,
roda 2 ga boleh jd transportasi umum dan transportasi umum wajib plat kuning dan kir.
nyatanya karena banyak yg dukung & pemerintah jg dpt masukan pajak gede dr prusahaan tsb
akhirnya dicarilah cara untuk melegalkannya, juga upaya mendamaikan online vs offline
walaupun sampai sekarang belum 100% berhasil

-snip-

Terima kasih infonya. Berarti, bisakah dikatakan bahwa regulasi yang sudah dibuat beberapa waktu lalu oleh Bappeti dalam pelaksanaannya belum final sepenuhnya dijalani exchanger yang ada di Indonesia? Dan kemungkinan masih bisa berubah aturan regulasinya seperti pada contoh aturan transportasi online diatas?

“Tahun ini [sertifikasi] harus dipenuhi. Nanti bakal ada diskusi lebih lanjut,” kata William Sutanto (Chief Technology Officer Indodax).